Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Buka MTQ Tanpa Sambutan, Wapres Gibran Tuai Kritik Pedas, Warganet: Bisanya Cuma Bagi-bagi Susu

    Buka MTQ Tanpa Sambutan, Wapres Gibran Tuai Kritik Pedas, Warganet: Bisanya Cuma Bagi-bagi Susu

    FAJAR.CO.ID, PALANGKA RAYA — Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka, kembali jadi sorotan publik saat berada di Palangka Raya.

    Pasalnya, pada perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional VII Korpri di Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dia membuka acara tersebut tanpa sambutan.

    Hal tersebut pun memantik reaksi dan cibiran dari warganet. Pasalnya, wapres-wapres sebelumnya selalu memberikan sambutan pada setiap acara yang dihadiri dan dibuka oleh orang nomor dua Indonesia.

    Salah satu yang menyorot peristiwa itu adalah mantan anggota DPR RI dan eks Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu. “Begitulah kerja boneka Oligarki,” tulis Said Didu, mengomentari kejadian tersebut melalui akun media sosial X.

    “Takut dites mengaji. Mungkin,” balas warganet di kolom komentar.

    “Hi rakyat Indonesia.. Jujurlah pada hati nurani mu.. Wakil presiden skr ini tidak mampu dalam segi apapun,” ujar lainnya.

    “Bisa nya cuman bagi² susu, kaos,” kritik lainnya.

    Sebagai informasi, Wapres Gibran menghadiri acara pembukaan yang dilaksanakan di Halaman Kantor Gubernur Kalteng, Jalan RTA Milono Km 1 tersebut, secara langsung. Momen itu disiarkan akun Youtube Diskominfosantik Kalteng.

    Namun, Gibran tidak memberikan sambutan. Dia hanya memukul katambung, alat musik tabuh khas Dayak yang biasa digunakan untuk membuka acara selain gong.

    Ketua Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrulloh dalam sambutannya, memohon kepada Wapres RI Gibran, selain Gubernur Kalteng Sugianto Sabran selaku tuan rumah, untuk berkenan memberikan sambutan.

  • Kemenhub Realisasikan PNBP Rp10,17 Triliun hingga November 2024

    Kemenhub Realisasikan PNBP Rp10,17 Triliun hingga November 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah merealisasikan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp10,17 triliun atau 97,6% dari total target PNBP yang ditetapkan untuk 2024 hingga 1 November 2024.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan jumlah tersebut merupakan 97,6% dari total target PNBP yang ditetapkan untuk tahun 2024, yakni sebesar Rp10,418 triliun. Untuk itu, Kemenhub optimistis dapat mencapai target, bahkan melebihi target tersebut hingga akhir 2024.

    “Untuk realisasi target PNBP, kami optimis dapat tercapai hingga Rp11,4 triliun di akhir tahun 2024 atau merupakan 109,9% dari target yang telah ditetapkan untuk PNBP 2024 ini,” kata Dudy Purwagandhi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, di Senayan, Rabu (6/11/2024).

    Menhub menyampaikan bahwa realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar berasal dari layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang saat ini telah mencapai Rp5,06 triliun atau 104,84% dari target.

    Selanjutnya, kontribusi PNBP terbesar disumbangkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebesar Rp1,43 triliun, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Rp1,38 triliun, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Rp1,14 triliun, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Rp1,12 triliun.

    Menhub juga melaporkan kinerja keuangan Kemenhub untuk tahun anggaran 2024, di mana hingga 1 November 2024, Kemenhub telah menyerap anggaran sebesar Rp28,01 triliun atau 61,67% dari pagu anggaran sebesar Rp45,42 triliun.

    “Terkait penyerapan anggaran, kami telah menyiapkan empat strategi utama untuk mempercepat realisasi anggaran tahun 2024,” ujar Menhub.

    Empat strategi tersebut meliputi percepatan pelaksanaan program, kegiatan, dan proyek, di mana Kemenhub akan mempercepat penyelesaian pekerjaan. Strategi kedua adalah memastikan setiap proses pelaksanaan anggaran tercapai sesuai target dan aturan yang berlaku.

    Ketiga, melakukan pemantauan rencana penarikan dana bulanan serta mendorong pembayaran termin kegiatan sesuai jadwal. Terakhir, Kemenhub akan mematuhi seluruh ketentuan dan aturan dalam pelaksanaan anggaran.

  • Komisi V DPR ingin Kemenhub awasi harga tiket pesawat jelang Natal

    Komisi V DPR ingin Kemenhub awasi harga tiket pesawat jelang Natal

    Jakarta (ANTARA) –

    Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah ingin Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengawasi ketat harga tiket pesawat agar tidak melambung menjelang Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

     

    Pria yang kerap disapa Ijeck itu juga meminta Kemenhub untuk menekan harga tiket pesawat yang jauh berbeda dengan negara-negara tetangga, serta memperketat pengawasan angkutan transportasi.

     

    “Ini sudah menjadi isu yang sangat lama. Dan kami bersyukur, Presiden Prabowo Subianto sangat fokus untuk melihat bagaimana harga tiket nanti bisa menyerupai negara-negara tetangga Indonesia,” kata Ijeck saat rapat kerja Komisi V DPR dengan Kemenhub di Kompleks Gedung Parlemen, Rabu.

     

    Ia membeberkan, harga tiket pesawat yang tinggi masih menjadi pekerjaan rumah Kemenhub untuk menyelesaikannya, sehingga ke depan harus membawa angin segar guna mempermudah masyarakat menggunakan transportasi udara itu.

     

    Selain harga tiket, lanjut Ijeck, Kemenhub dan seluruh jajarannya diminta untuk memperketat pengawasan terhadap sumber daya manusia (SDM) yang mengoperasikan angkutan transportasi baik darat, laut, dan udara.

     

    Hal ini bertujuan menekan angka kecelakaan yang masih dalam kategori tinggi, khususnya angkutan darat.

     

    Menurut Ijeck, kecelakaan kendaraan di jalanan masih tinggi dan dirinya yakin Korlantas Polri mempunyai data kecelakaan itu.

     

    “Kami harapkan ada peningkatan pengawasan, karena harus sudah ada pemetaan daerah mana saja yang masyarakatnya banyak merayakan Natal, sehingga Kemenhub harus fokus di situ,” ujar dia.

     

    Ijeck menambahkan, dengan tidak adanya lagi jembatan timbang membuat Kemenhub hingga dinas perhubungan di daerah harus memperketat pengujian kendaraan bermotor atau KIR terhadap angkutan yang over kapasitas.

     

    Kelayakan kendaraan berat melalui KIR itu, tambah dia, harus benar-benar diperhatikan karena masih banyak angkutan barang-barang seperti truk yang melebihi daya angkut muatan.

     

    “Ini juga kaitannya berhubungan dengan kerusakan jalan, seperti yang kami sampaikan ke Kementerian PU yang lalu, jadi KIR ini harus benar-benar diperhatikan untuk kendaraan angkutan-angkutan beban berat,” kata Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023 itu.

     

    Pewarta: Donny Aditra
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPR Minta Kejagung Transparan Soal Kasus Tom Lembong

    DPR Minta Kejagung Transparan Soal Kasus Tom Lembong

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi 3 DPR meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) transparan dalam menangani kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. 

    Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni berpesan agar penanganan kasus tersebut dilakukan secara terang benderang, dan tidak membuat publik menduga-duga. Salah satu tujuannya agar tidak muncul kesan adanya indikasi intervensi pada proses penegakan hukum. 

    “Kasihan nanti pemerintah dianggapnya, wah, ini ada main-main misalnya gitu. Kan kita enggak berharap begitu. Kasian kalau pemerintah dituduh-tuduh yang belum pasti dengan kepastiannya. Ya kita tunggu nanti proses selanjutnya,” ujar Sahroni saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Pria yang juga Bendahara Umum Partai Nasdem itu lalu menyebut semua akan tergantung dengan langkah yang ditempuh penegak hukum. Dia mendorong agar penyidik Jampidsus Kejagung transparan dalam menindaklanjuti proses hukum terhadap Tom. 

    “Kita berharap transparansi yang dilakukan oleh penegak hukum ini adalah menindaklanjuti prosesnya. Kan jangan sampai menduga-duga. Kan kalau nanti orang udah dijadiin tersangka tiba-tiba dugaan yang terjadi gak ada misalnya,” kata Sahroni. 

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, penyidik pada Jampidsus Kejagung menetapkan Tom Lembong sebagai satu dari dua tersangka kasus dugaan korupsi izin persetujuan impor gula 2015-2016. Kasus itu diduga memicu kerugian keuangan negara sekitar Rp400 miliar. 

    Penyidik pada Jampidsus Kejagung menduga Tom memberikan penugasan kepada perusahaan swasta untuk mengimpor gula kristal mentah yang kemudian menjadi gula kristal putih. 

    Kendati impor itu ditujukan untuk menstabilkan harga gula yang melambung tinggi karena kelangkaan saat itu, Tom diduga menyalahi sejumlah aturan. 

    “Padahal yang seharusnya melakukan impor gula untuk kebutuhan dalam negeri dalam rangka stabilitas harga adalah BUMN yang ditunjuk oleh menteri perdagangan. Itu pun seharusnya gula kristal putih, bukan gula kristal mentah,” jelas Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohari dalam konferensi pers, Selasa (29/10/2024).

  • Soal Seleksi Capim dan Dewas KPK, Komisi III Ikut Pemerintah Nasional 6 November 2024

    Soal Seleksi Capim dan Dewas KPK, Komisi III Ikut Pemerintah Nasional 6 November 2024

    Soal Seleksi Capim dan Dewas KPK, Komisi III Ikut Pemerintah
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua
    Komisi III DPR
    RI Ahmad Sahroni menyatakan, pihaknya akan mengikuti proses seleksi calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan arahan pemerintah.
    “Nah itulah, lihat nanti pemerintah bagaimana. Kita kan di Komisi III mengikuti proses dari pemerintah, masalah dia lanjut atau tidak itu nanti pemerintah,” ujar Sahroni di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
    DPR RI akan menjadi pihak akhir yang menyeleksi susunan capim dan dewas KPK.
    Sebelumnya, Istana telah mengirimkan surat presiden (surpres) yang berisi nama-nama Capim dan Dewas KPK, setelah surat tersebut dikembalikan kepada Istana untuk ditanyakan kepada
    Prabowo Subianto
    .
    Sahroni menambahkan bahwa jika pemerintah ingin efisien, sebaiknya Prabowo meneruskan daftar Capim dan Calon Dewas KPK yang telah diajukan oleh Presiden ke-7,
    Joko Widodo
    , kepada DPR RI.
    “Ya kalau mau efisien ya diterusin. Tapi kalau namanya presiden baru, pemerintah baru, ya tinggal tergantung pemerintahan baru saja. Sifatnya DPR ngikut aja,” tuturnya.
    Sebelumnya, Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Yasonna Laoly, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat presiden baru terkait calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK.
    Dari surat tersebut, Prabowo disebut menyetujui daftar nama calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK usulan Jokowi.
    ”Saya dengar informasinya, (surat presiden) sudah kembali dan dikembalikan lagi menyetujui (daftar nama calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK usulan Jokowi),” ujar Yasonna saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/11/2024).
    Namun demikian, Yasonna enggan berspekulasi lebih jauh mengenai hal tersebut, menegaskan bahwa semua keputusan terkait isi surpres merupakan kewenangan Presiden Prabowo.
    Terpisah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Presiden Prabowo tidak akan mengubah nama-nama Capim dan calon Dewas yang telah diajukan oleh Presiden Joko Widodo sebelum purnatugas.
    “Saya rasa tidak (mengkaji ulang nama-namanya), ya. Proses itu kan sudah berjalan, sesuai dengan prosedur,” kata Prasetyo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).
    Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah memiliki cara berpikir untuk tidak membuang-buang energi.
    Menurutnya, nama-nama capim dan calon dewas yang sebelumnya dipilih merupakan yang terbaik dan sudah ditinjau.
    “Tentu yang dihasilkan pada masa itu juga orang yang terbaik yang diajukan, secara prinsip Presiden Prabowo mengikuti apa yang menjadi usulan presiden sebelumnya,” ucap Prasetyo.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jokowi sampaikan poin untuk calon kepala daerah yang datang ke Sumber

    Jokowi sampaikan poin untuk calon kepala daerah yang datang ke Sumber

    Apa pun Klaten ‘kan masuk dalam kategori lumbung padinya nasional.Solo (ANTARA) – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sejumlah poin untuk calon kepala daerah yang mendatangi kediamannya, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah.

    “Saya ‘kan punya data bahwa di daerah ini yang perlu diperhatikan, misalnya pertaniannya, perkebunan kopi, atau di daerah lain ada infrastrukturnya yang lebih diperhatikan,” kata Jokowi usai menerima kedatangan Calon Wakil Bupati Klaten Sova Marwati di Solo, Rabu.

    Untuk di Kabupaten Klaten, Jokowi menitipkan urusan pertanian, terutama beras.

    “Apa pun Klaten ‘kan masuk dalam kategori lumbung padinya nasional. Seperti tadi pagi dari Pati saya titip urusan perikanan dan garam, itu perlu diberikan dukungan,” katanya.

    Kepada calon kepala daerah yang datang ke kediamannya, Jokowi hanya menyampaikan hal-hal yang mendasar.

    “Saya hanya titip hal-hal mendasar yang diperlukan sebuah daerah,” katanya.

    Jokowi mengaku terbuka dengan kedatangan calon kepala daerah dari mana pun berasal.

    Baca juga: Basuki Hadimuljono sebut Jokowi ingin lebih sering berkunjung ke IKN
    Baca juga: Jokowi sebut Solo perlu lebih konsentrasi dalam penataan SDM

    “Ini ‘kan jauh-jauh ya, ada yang dari Sumatera Selatan, 2 hari lalu ada dari Sumatera Barat, ada yang dari Sika NTT, ada yang dari Papua tiga calon juga, dan dari Kalimantan Barat ya ke sini semua saya terima. Saya terbuka kok, terbuka … terbuka,” katanya.

    Menyinggung soal adanya survei yang menganggap Jokowi masih memiliki pengaruh besar pada elektabilitas calon kepala daerah, mantan Presiden RI itu menampiknya.

    “Enggaklah, ‘kan sudah pensiun, sudah purnatugas. Ditanyakan saja kepada yang survei, saya ‘kan sudah tidak menjabat, sudah purnatugas, sudah pensiun, apa sih pengaruhnya,” katanya.

    Pada kesempatan yang sama, Sova yang datang bersama suaminya, Singgih Janu Ratmoko, yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI mengaku mendapatkan beberapa pesan dari Jokowi.

    “Ujian-ujian mulai ada sehingga mulai butuh kesabaran ekstrem,” katanya yang pada Pilkada Klaten 2024 maju mendampingi Yoga Hardaya.

    Pesan lain yang disampaikan oleh Jokowi, lanjut dia, memajukan Klaten dalam segala sektor.

    “Intinya semuanya ya dimajukan, utamanya survei yang kami ambil dari ketidakpuasan di infrastruktur. Jadi, mana yang jadi ketidakpuasan harus disempurnakan,” katanya.

    Pewarta: Aris Wasita
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Budi Arie: Jangan Kendurkan Pemberantasan Judi Online

    Budi Arie: Jangan Kendurkan Pemberantasan Judi Online

    Jakarta, Beritasatu.com – Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi angkat bicara soal desakan publik agar memberikan klarifikasi soal kasus judi online (judol) yang menyeret pegawai di kementerian tersebut. Budi mengaku, mendukung pemberantasan judi online.  

    “Kita mendukung pemberantasan judi online di seluruh Indonesia. Jangan kasih kendur. Jangan kasih kendur,” tandas Budi Arie di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Budi Arie menegaskan, dirinya saat ini fokus bekerja di Kementerian Koperasi yang dipimpinnya dan mendukung langkah penegakan hukum kasus judi online. “Satu, saya fokus ngurus koperasi dan rakyat. Dua, kita mendukung penegakan hukum,” ujar Budi Arie 

    Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR Mufti Anam mencecar Budi Arie Setiadi soal kasus judi online. Pasalnya, pegawai yang terlibat judi online diduga merupakan orang dekat Budi Arie semasa menjadi menkominfo.

    “Ternyata setelah usut punya usut banyak sekali orang yang terjerat bisnis judol ini ternyata orang-orang terdekat Pak Budi Arie di Kementerian Komdigi periode sebelumnya,” ujar Mufti dalam rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Koperasi di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Mufti meminta Budi Arie mengklarifikasi dugaan tersebut. Menurut dia, klarifikasi tersebut penting agar Budi Arie lebih fokus untuk mengurus Kementerian Koperasi. Apalagi, dampak judi online terhadap masyarakat sangat luar biasa, bahkan jiwa bisa hilang.

    Polri baru-baru ini menangkap 15 tersangka kasus judi online. Dari jumlah itu, 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) karena diduga melindungi judi online dan empat warga sipil. 

    “(Total) 15 tersangka, dari pegawai Kemenkomdigi ada 11 orang,” kata Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra kepada wartawan, Selasa (5/11/2024).
     

  • Pakar: Pemutaran Indonesia Raya di Kantor BUMN baik, tetapi tak cukup

    Pakar: Pemutaran Indonesia Raya di Kantor BUMN baik, tetapi tak cukup

    Perlu perenungan oleh elite BUMN sekaligus meneladani bagaimana mewujudkan kecintaan tersebut secara kontinu.Jakarta (ANTARA) – Pakar kebijakan publik Universitas Padjadjaran Asep Sumaryana menilai baik usulan anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian terkait dengan pemutaran lagu Indonesia Raya di Kantor Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Akan tetapi, Asep mengatakan bahwa usulan tersebut tidak cukup sebatas itu saja.

    “Perlu perenungan oleh elite BUMN sekaligus meneladani bagaimana mewujudkan kecintaan tersebut secara kontinu. Dengan demikian, nilai di dalamnya terus menular kepada anggota BUMN yang lain,” kata Asep saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

    Selain itu, dia memandang perlu penjadwalan yang tepat untuk mendengarkannya agar menciptakan momentum guna memperkuat kecintaan terhadap nusa dan bangsa.

    “Bila hal tersebut tidak dilakukan secara konsisten, bisa saja efektivitasnya tidak tercapai optimal,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kawendra mengusulkan hal tersebut dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN Erick Thohir di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11).

    “Saya ingin menyarankan kepada menteri dan seluruh jajaran, mungkin bisa diberikan surat keputusan menteri kepada berbagai BUMN, kantor, beserta fasilitasnya, setiap pukul10.00 WIB pada jam kerja, ya, kita putar lagu Indonesia Raya,” kata Kawendra.

    Menurut dia, pemutaran lagu tersebut dapat meningkatkan semangat nasionalisme, terlebih BUMN merupakan benteng ketahanan ekonomi nasional yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia.

    Selain itu, usulan tersebut pas seiring dengan Presiden RI Prabowo Subianto yang menggunakan mobil Pindad Maung Garuda MV3, produk dalam negeri produksi salah satu BUMN, PT Pindad.

    Baca juga: Syair lagu kebangsaan “Indonesia Raya”
    Baca juga: Peringatan Triwindu Indonesia Raya: Wage Rudolf Supratman (bagian 2)

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Demi Hemat Anggaran, Prabowo Minta Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Dikurangi

    Demi Hemat Anggaran, Prabowo Minta Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Dikurangi

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk jajaran menterinya. Menurut Zulhas, Prabowo ingin anggaran negara dihemat dan digunakan sesuai kebutuhan.

    Zulhas menyebut anggaran untuk perjalanan ke luar negeri yang tidak diperlukan harus dikurangi. Dengan begitu maka negara bisa menghemat Anggaran.

    “Kedua, arahan beliau kita harus hemat anggaran yang betul-betul diperlukan. Acara seremonial, acara perjalanan ke luar negeri yang nggak penting banget, nggak diperlukan, dikurangi ya,” sebut Zulhas di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

    Zulhas menyatakan Prabowo ingin agar anggaran negara digunakan untuk hal produktif dan membantu rakyat miskin. Uang negara juga diharapkan mengalir untuk proyek irigasi hingga pertanian.

    “Pendek kata, anggaran bisa dihemat, sebisa mungkin dihemat untuk dipergunakan hal produktif. Utamakan untuk bantu yang miskin rakyat kita yang mungkin kesulitan. Kemudian hal produktif seperti pembangunan irigasi, pertanian,” terang Zulhas.

    Pada kesempatan itu ia juga menegaskan jika program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas pemerintah. Sesuai arahan Prabowo, Zulhas menyebut program tersebut harus dijalankan dengan baik.

    Menurutnya anggaran yang disediakan pada tahap awal mencapai Rp 71 triliun. Terkait detail daerah penerima program MBG, Zulhas menyebut perlu ada rapat lanjutan untuk membahasnya.

    “(Anggaran) Rp 71 triliun sudah direncanakan. Detailnya banyak kita akan rapat lagi,” tutupnya.

    (fdl/fdl)

  • BI Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Berkisar 4,7-5,5 Persen pada 2024

    BI Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Berkisar 4,7-5,5 Persen pada 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di kisaran 4,7-5,5% sepanjang 2024. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, angka yang berada pada level 5,1 ini didorong pasar ekspor yang masih baik, investasi yang cukup tinggi, dan konsumsi, khususnya kelompok menengah ke atas.

    “Sementara konsumsi kelompok bawah itu yang harus terus didorong, seiring dengan inflasi yang sangat rendah, yaitu pada triwulan III 1,84% dan kami perkirakan pada akhir tahun ini 1,71%. Hal ini sejalan dengan komitmen kami bersama pemerintah menjaga inflasi,” beber Perry Warjiyo dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Rabu (6/11/2024).

    Berkaitan dengan kurs rupiah, Perry menyebut, nilai tukar masih relatif stabil di tengah gejolak global yang terus berlanjut. Hal ini sesuai dengan komitmen kebijakan moneter bank sentral termasuk langkah BI terus melakukan intervensi di pasar dan optimalisasi instrumen moneter sekuritas rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk menarik aliran portfolio asing masuk dan menjaga imbal hasil.

    “Rendahnya inflasi dan pertumbuhan ekonomi sejauh ini membuat rata-rata nilai tukar pada triwulan III di level 15.789 kemudian di triwulan IV 15.825,” tuturnya.

    Perry melanjutkan, dengan sinergi dan respons bauran kebijakan, kinerja perekonomian nasional tetap baik meski belum sangat ideal.

    Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik apabila dibandingkan dengan negara lain, seperti yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Selasa (5/11/2024) terkait data PDB domestik berada di level 4,95% pada kuartal III 2024.