Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Golkar sebut akan ada kejutan yang diumumkan Bahlil

    Golkar sebut akan ada kejutan yang diumumkan Bahlil

    “Kita lihat nanti siapa, ada apa, yang pasti akan ada hal-hal yang mengejutkan,”Jakarta (ANTARA) –

    Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono mengatakan bahwa akan ada hal mengejutkan yang akan diumumkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, yang rencananya akan disampaikan pada Kamis petang ini.

     

    Saat ditanya mengenai isu akan adanya sosok kader baru yang akan bergabung dengan Partai Golkar, Dave menyampaikan untuk menunggu sosok tersebut. Namun dia tak menjelaskan secara rinci terkait hal yang akan diumumkan Bahlil.

     

    “Kita lihat nanti siapa, ada apa, yang pasti akan ada hal-hal yang mengejutkan,” kata Anggota DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

     

    Pada Kamis ini, partai yang berlambang pohon beringin itu bakal menggelar konferensi pers yang akan disampaikan oleh Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta.

    Semula, acara tersebut akan berlangsung pada pukul 10.30 WIB, tetapi kegiatan diundur menjadi pukul 16.30 WIB.

     

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu pun enggan menyebutkan sosok atau pembahasan yang akan disampaikan Bahlil.

     

    “Ya namanya juga mengejutkan, masa dikasih tahu,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dana Desa Sudah Digelontorkan Rp 610 T, Mendes: Pengawasan Belum Maksimal

    Dana Desa Sudah Digelontorkan Rp 610 T, Mendes: Pengawasan Belum Maksimal

    Jakarta –

    Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto melaporkan total dana desa yang telah digelontorkan pemerintah 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Namun, ia mengakui bahwa pengawasannya belum maksimal

    Yandri mengatakan, saat ini jumlah desa di Indonesia mencapai 75.265, dengan jumlah penduduk dengan KTP desa 202 juta jiwa atau 73% penduduk Indonesia.

    “Anggaran dana desa yang sudah digelontorkan 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Jadi, apa yang disampaikan Pak Ketua (Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal,” kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

    Yandri mengatakan, jumlah tersebut bukanlah angka yang kecil. Namun, berdasarkan hasil diskusinya dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, saat ini masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan. Hal ini menjadi salah satu masalah di balik pengelolaannya.

    “Banyak memang kepala desa yang nggak ngerti pembukuan, karena dia tokoh dipilih, lalu mungkin di sisi basic pembukuan nggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu,” terangnya.

    Atas permasalahan tersebut, Yandri telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Pertama, pihaknya telah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen).

    “Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan,” ujar dia.

    Selain itu, pihaknya juga akan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun secara langsung ke lapangan.

    “Saya sudah minta Pak Sekjen, saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa. Mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan,” kata Yandri.

    Sementara itu, pada 2025 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk dana desa. Dari jumlah tersebut, minimal 20% di antaranya atau sekitar Rp 16 triliun akan difokuskan untuk ketahanan pangan.

    (shc/ara)

  • Dianggap Masih Berpengaruh di Pilkada, Jokowi: Saya Sudah Pensiun

    Dianggap Masih Berpengaruh di Pilkada, Jokowi: Saya Sudah Pensiun

    GELORA.CO – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sejumlah poin untuk calon kepala daerah yang mendatangi kediamannya, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah.

    “Saya ‘kan punya data bahwa di daerah ini yang perlu diperhatikan, misalnya pertaniannya, perkebunan kopi, atau di daerah lain ada infrastrukturnya yang lebih diperhatikan,” kata Jokowi usai menerima kedatangan Calon Wakil Bupati Klaten Sova Marwati di Solo, Rabu (6/11/2024).

    Untuk di Kabupaten Klaten, Jokowi menitipkan urusan pertanian, terutama beras.

    “Apa pun Klaten ‘kan masuk dalam kategori lumbung padinya nasional. Seperti tadi pagi dari Pati saya titip urusan perikanan dan garam, itu perlu diberikan dukungan,” katanya.

    Kepada calon kepala daerah yang datang ke kediamannya, Jokowi hanya menyampaikan hal-hal yang mendasar.

    “Saya hanya titip hal-hal mendasar yang diperlukan sebuah daerah,” katanya.

    Jokowi mengaku terbuka dengan kedatangan calon kepala daerah dari mana pun berasal.

    “Ini ‘kan jauh-jauh ya, ada yang dari Sumatera Selatan, 2 hari lalu ada dari Sumatera Barat, ada yang dari Sika NTT, ada yang dari Papua tiga calon juga, dan dari Kalimantan Barat ya ke sini semua saya terima. Saya terbuka kok, terbuka … terbuka,” katanya.

    Menyinggung soal adanya survei yang menganggap Jokowi masih memiliki pengaruh besar pada elektabilitas calon kepala daerah, mantan Presiden RI itu menampiknya.

    “Enggaklah, ‘kan sudah pensiun, sudah purnatugas. Ditanyakan saja kepada yang survei, saya ‘kan sudah tidak menjabat, sudah purnatugas, sudah pensiun, apa sih pengaruhnya,” katanya.

    Pada kesempatan yang sama, Sova yang datang bersama suaminya, Singgih Janu Ratmoko, yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI mengaku mendapatkan beberapa pesan dari Jokowi.

    “Ujian-ujian mulai ada sehingga mulai butuh kesabaran ekstrem,” katanya yang pada Pilkada Klaten 2024 maju mendampingi Yoga Hardaya.

    Pesan lain yang disampaikan oleh Jokowi, lanjut dia, memajukan Klaten dalam segala sektor.

    “Intinya semuanya ya dimajukan, utamanya survei yang kami ambil dari ketidakpuasan di infrastruktur. Jadi, mana yang jadi ketidakpuasan harus disempurnakan,” katanya.

  • Pimpinan Komisi X DPR Tegaskan Komitmen soal Semua Guru Honorer Bakal Diangkat Jadi ASN dan P3K

    Pimpinan Komisi X DPR Tegaskan Komitmen soal Semua Guru Honorer Bakal Diangkat Jadi ASN dan P3K

    GELORA.CO  – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hardian Irfani, menyoroti tentang isu mengenai kesejahteraan guru honorer yang menurut Kemendibud pada tahun 2022 diperkirakan mencapai 704.503 orang. 

    “Anda bisa membayangkan guru honorer yang sudah mengabdi 10-11 tahun tiap bulan gajinya hanya 350 ribu, sementara targetnya menciptakan generasi emas, ini sangat tragis dan tidak boleh terjadi” kata Lalu di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2024)

    Lalu meminta kepada pemerintah untuk serius memikirkan nasib para guru honorer yang sampai hari ini kesejahteraanya masih belum membaik.

    “Saya sebagai orang yang dibesarkan dari keluarga seorang guru, saya merasakan betul hal itu, beban dan tanggung jawab guru sangatlah berat,” kata dia.

    Lebih lanjut, Lalu juga meminta pemerintah untuk menyelesaikan penataan guru honorer agar semuanya menjadi ASN atau P3K.

    “Mohon kiranya pengangkatan ASN dan P3K khusus bagi guru guru kita ini dipikirkan dengan serius,” kata Lalu.

    Politisi PKB tersebut menyatakan bersedia untuk membantu berkomunikasi dengan kementerian atau kembaga lain untuk menyelesaikan persoalan guru honorer ini.

    “Kalau sekiranya kendalanya ada di anggaran dalam penggajian, kami di DPR ini kan memiliki tugas budgeting sampaikan saja nanti akan kita bahas di banggar DPR, sehingga pengangkatan guru dan ASN ini informasinya akan ditiadakan,” pungkasnya

  • Buruh Bertemu Menaker-Anggota DPR, Bahas Formula Kenaikan UMP

    Buruh Bertemu Menaker-Anggota DPR, Bahas Formula Kenaikan UMP

    Jakarta –

    Serikat buruh telah melakukan dialog bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, serta Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman pada Rabu (6/11) kemarin.

    Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S. Cahyono menjelaskan pertemuan yang diwakilkan oleh Presiden KSPI dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal itu bermula dari keinginan KSPI menyampaikan surat terkait sikap serikat buruh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materiil UU Cipta Kerja.

    “Dialog yang berlangsung pada hari Rabu, 6 November 2024 tersebut bermula dari keinginan KSPI menyampaikan surat tembusan kepada pimpinan DPR RI terkait sikap serikat buruh terhadap putusan MK terkait uji materiil UU Cipta Kerja,” kata Kahar dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

    Kahar menjelaskan ada beberapa hal yang dibahas pada kesempatan tersebut, seperti tidak ada kewajiban untuk menetapkan kenaikan upah minimum 2025 pada 21 November 2024 yang mana waktunya bisa diundur.

    “Penetapan tersebut dapat diundur dengan syarat ada kesepakatan antara Menteri Ketenagakerjaan dan serikat buruh, terutama dalam kondisi force majeure pasca putusan MK mengingat belum ada ketentuan yang baru terkait dengan kenaikan upah minimum,” jelasnya.

    Kahar juga menerangkan bahwa DPR RI menyatakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tidak lagi berlaku untuk menetapkan upah minimum. Dengan demikian, formula lama kenaikan upah minimum, seperti penggunaan batas atas dan batas bawah, serta kenaikan yang hanya berdasarkan indeks tertentu tanpa memperhitungkan inflasi, tidak bisa lagi diterapkan.

    Adapun formula baru yang diusulkan adalah inflasi ditambah nilai alpha kemudian dikalikan dengan pertumbuhan ekonomi. Namun, hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai besaran nilai alpha tersebut.

    Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan mengusulkan pembagian nilai alpha berdasarkan jenis industri. Rinciannya, industri padat karya diusulkan memiliki nilai alpha sebesar 0,2-0,5 dan industri padat modal diusulkan memiliki nilai alpha 0,2-0,8. Namun, pihaknya menolak usulan tersebut.

    “Serikat buruh menolak usulan ini, menegaskan bahwa satu formula seragam dengan nilai alpha di kisaran 1,0 hingga 1,2 harus berlaku untuk semua sektor industri tanpa pengecualian,” tegas Kahar.

    Dengan demikian sedang dicari nilai kompromi alpha antara Menaker dengan serikat buruh, tanpa adanya pembagian dua kelompok industri. Lebih lanjut, topik lain yang didiskusikan mengenai rumusan hukum bagi perusahaan yang tidak mampu menaikkan upah minimum.

    Kahar menyebut bagi perusahaan yang tidak mampu menaikkan UMP dapat mengajukan penangguhan kenaikan upah dengan wajib memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya, perusahaan tersebut mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut dan dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik independen.

    Terkait penerapan upah minimum sektoral (UMSK/UMSP), pihaknya menegaskan bahwa di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, UMSK/UMSP wajib diberlakukan dengan nilai yang lebih tinggi dari UMP/UMK. Dewan Pengupahan Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan besaran kenaikan UMSK/UMSP untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan hidup layak dan kemampuan industri.

    Pada kesempatan yang sama, Said Iqbal juga menambahkan rencana mogok nasional yang akan diikuti 5 juta buruh. Menurutnya, pemogokan yang dijadwalkan berlangsung pada 19-24 Desember 2024 itu bergantung pada hasil kesepakatan dengan Menteri Ketenagakerjaan.

    Apabila tercapai kesepakatan yang memuaskan, aksi mogok nasional akan dibatalkan. Apabila yang terjadi sebaliknya, aksi tetap dilaksanakan.

    “Kami masih menaruh harapan besar pada musyawarah ini. Mogok nasional adalah opsi terakhir. Jika pemerintah menunjukkan itikad baik dan respons yang adil, kami siap membatalkan aksi tersebut demi kepentingan bersama,” kata Iqbal.

    Dengan demikian, selama periode 7-25 November 2024, tidak akan ada aksi mogok nasional karena diskusi intensif antara Menteri Ketenagakerjaan dan serikat buruh akan berlangsung.

    (kil/kil)

  • Komisi I DPR yakin Trump terus melanjutkan hubungan dengan RI 

    Komisi I DPR yakin Trump terus melanjutkan hubungan dengan RI 

    “Presiden Jokowi telah melakukan gebrakan berbagai hal, dan akan dilanjutkan dan ditingkatkan di pemerintahan Prabowo-Gibran ini,”Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono yakin bahwa Donald Trump yang telah terpilih dalam Pilpres Amerika Serikat (AS) dan akan menjadi Presiden Ke-47 AS akan terus melanjutkan hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia.

    Menurut dia, Trump sebelumnya merupakan sosok yang sudah dekat dengan Indonesia, khususnya dengan pemerintahan terdahulu. Dia pun mengucapkan selamat kepada Trump setelah terpilih kembali menjadi Presiden AS.

    “Presiden Jokowi telah melakukan gebrakan berbagai hal, dan akan dilanjutkan dan ditingkatkan di pemerintahan Prabowo-Gibran ini,” kata Dave di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan bahwa DPR akan semakin proaktif dalam mengembangkan kapasitas bangsa dengan lebih terbuka kepada pihak luar. Menurut dia, urusan kemanusiaan juga menjadi salah satu topik yang diangkat.

    Selain itu, pihaknya juga akan terus memastikan kerja sama investasi di berbagai bidang dapat berjalan dengan baik hingga target-target domestik Indonesia bisa tercapai.

    “Perdamaian dan kemajuan kemanusiaan di forum-forum internasional juga terus kita kawal,” kata dia.

    Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump diproyeksikan memenangi Pemilihan Presiden AS 2024 melawan pesaingnya dari Partai Demokrat yang juga petahana wakil presiden, Kamala Harris.

    Berdasarkan pantauan data hitung cepat dari Fox News hingga 6 November sore waktu Jakarta, Trump diprediksi memenangi Pilpres AS dan menjadi Presiden ke-47 AS usai mendapat 277 suara elektoral, melewati ambang batas 270 suara elektoral yang diperlukan untuk menang Pilpres AS.

    Negara bagian yang menentukan kemenangan Trump tersebut adalah Wisconsin, yang memiliki 10 suara elektoral dan menjadi negara ketiga yang berbalik mendukung Trump dalam pilpres kali ini. Negara bagian tersebut memberikan suara mereka ke Joe Biden pada Pilpres 2020.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mendes Bidik Setiap Desa Sumbang Bahan Pangan untuk Makan Bergizi Gratis

    Mendes Bidik Setiap Desa Sumbang Bahan Pangan untuk Makan Bergizi Gratis

    Jakarta –

    Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) menargetkan setiap desa menyumbang bahan baku pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setiap desa juga didorong punya produk unggulan.

    Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto tidak ingin desa hanya sebagai penonton dalam program strategis Presiden Prabowo Subianto. Harapannya, desa bisa berkontribusi melalui penyediaan pangan.

    “Kami tidak ingin desa hanya sebagai penonton, subjek saja. Kita ingin menjadi objek dari makan bergizi gratis itu. Mungkin di setiap desa ada kontribusi untuk bahan baku (pangan),” kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

    Selaras dengan target tersebut, pihaknya telah meneken kerja sama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mendorong lahirnya desa yang punya ciri khas produk unggulan. Penandatanganan kerja sama ini dilakukan Rabu (6/11) dan disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    “Sesuai perintah Presiden Prabowo, kami ingin swasembada pangan. Ini leading sektornya Kementerian Pertanian. Kemarin kami bersama Menteri Pertanian Amran dan disaksikan Menko Pangan Zulkifli Hasan, kita menandatangani kesepakatan bahwa nanti akan kita lombakan (pertanian di desa),” ujarnya.

    Yandri menjelaskan, lomba ini dilakukan untuk mendorong sektor pertanian di desa-desa tersebut hingga terciptanya desa dengan produk unggulan. Kerja sama ini juga melibatkan TNI dan Polri.

    “Kami kerja sama dengan Panglima (TNI), Kapolri, akan melombakan potensi pertaniannya. Apakah desa ini khusus cabai, nila, tomat, ada hadiahnya dari penyelenggaraan lomba itu,” terang dia.

    Sebelumnya, melalui kerja sama ini, nantinya Kementan fokus dengan pendistribusian bibit tanaman maupun hewan yang merupakan bahan baku untuk pangan bergizi. Bahan baku ini diharapkan bisa dioptimalkan dari kawasan di sekitar dapur yang dibangun.

    “Bahan bakunya disiapkan di sekitar dapur Pangan Bergizi. Seperti telur, ayam, sayur-sayuran, ikan, dan seterusnya. Ini disiapkan nantinya. Jadi arah kita adalah bagaimana menyiapkan bahan baku untuk Pangan Bergizi untuk anak-anak kita,” terang Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

    Sedangkan untuk Kementerian Desa dan PDT, membantu distribusi dari bibit maupun benih ini. Dengan demikian, diharapkan bisa menjadi muara atas pergerakan ekonomi desa itu sendiri.

    “Kementerian Pertanian dengan Kepala Desa, dengan Kepala Desa juga, karena desa kan ujung tombak terdepan. Nah dibagi dua, kita akan membangun klaster pertanian modern. Sekarang kita sudah mulai dari Papua, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Barat, Sumsel, Aceh, Kepri, Lampung,” ujar Amran.

    (shc/ara)

  • KPU tambah fitur “arithmetic guard” dalam Sirekap untuk Pilkada 2024

    KPU tambah fitur “arithmetic guard” dalam Sirekap untuk Pilkada 2024

    “Perbaikan berikutnya adalah sudah ada arithmetic guard (dalam Sirekap). Guard itu penjaga,”Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menambahkan fitur arithmetic guard dalam aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang akan digunakan dalam Pilkada Serentak 2024.

    Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan arithmetic guard akan mengontrol secara otomatis hasil input angka penjumlahan yang dilakukan oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

    “Perbaikan berikutnya adalah sudah ada arithmetic guard (dalam Sirekap). Guard itu penjaga,” kata Betty di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan fitur tersebut akan memperingatkan saat ada kesalahan dalam angka yang diinput. Hal ini ditandai dengan munculnya peringatan berwarna merah dan kuning.

    “Kalau misalnya 1 tambah 1 itu bukan 2, maka akan ada alert warna merah dan warna kuning dalam sistem Sirekap mobile yang dipegang oleh KPPS,” ujarnya.

    Betty menyebutkan KPU juga melakukan perbaikan Sirekap terhadap marker pada kolom dan baris formulir hasil suara yang nantinya akan memudahkan konversi lebih cepat ke Sirekap Web.

    Selain itu, KPU memperbarui arsitektur aplikasi dengan penambahan di beberapa bagian ujung formulir serta perubahan pada kotak angka.

    “Kotak angka yang seperti kalkulator itu kami hapus sama sekali, sehingga OCR dan OMR lebih fokus pada karakter,” jelas Betty.

    Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk menyempurnakan beberapa kekurangan yang terjadi selama Pemilu 2024.

    Pasalnya, perbaikan Sirekap merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu lalu.

    Sebelumnya, Rabu (8/5), Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengingatkan KPU untuk segera memperbaiki aplikasi Sirekap menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.

    Peringatan itu disampaikan Arief Hidayat dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk perkara Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 di Ruang Sidang Panel Tiga Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu.

    “Pak Holik, dulu Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara), sekarang Sirekap. Gimana ini kalau begitu? Ini di semua tingkatan. Kemarin waktu kita Pilpres itu Sirekap-nya jadi bermasalah. Untuk catatan, karena sebentar lagi pilkada, hampir 500 lebih Pilkada serentak di seluruh Indonesia. Jadi, kita harus hati-hati betul,” ucap Arief.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Soal Peran Bulog, Titik Soeharto: Enggak Usah Malu Menyontek Kebijakan Era Pak Harto

    Soal Peran Bulog, Titik Soeharto: Enggak Usah Malu Menyontek Kebijakan Era Pak Harto

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau biasa dikenal Titiek Soeharto menilai pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak perlu malu menyontek kebijakan era Presiden Soeharto yang terbukti berhasil. Salah satunya mengembalikan peran Perusahaan Umum (Perum) Bulog seperti era Soeharto sebagaimana diwacanakan pemerintah saat ini.

    Menurut Titiek, ide mengembalikan peran dan fungsi Bulog, seperti pada era Soeharto terbukti telah berhasil mengendalikan pasokan dan harga pangan, sehingga layak untuk diterapkan di masa kini.

    “Kalau saya pribadi, kita ngapain sih mesti cari-cari formula baru. Zamannya Pak Harto dahulu kita bisa swasembada beras. Kenapa kita enggak tinggal nyontek saja, lihat dan bisa disesuaikan dengan kekiniannya, ke suasana sekarang gitu,” ujar Titiek, Kamis (7/11/2024).

    Titiek menilai pemerintah tidak perlu ragu untuk mencontoh pengelolaan sektor pangan oleh Bulog di Era Soeharto. Pasalnya, pada era itu, Bulog melaksanakan pengendalian pangan agar harga di petani tetap baik dan harga ditingkat konsumen tetap terjaga.

    Titiek menegaskan bahwa keberhasilan Bulog dulu bukan karena Soeharto semata, tetapi keberhasilan anak-anak bangsa yang pintar era itu.

    “Jadi enggak usah malu lah kalau nyontek yang dilakukan dahulu dan terbukti berhasil. Yang jelek kita tinggalin, yang bagus bisa kita lanjutkan. Apa pun program-program dahulu, keberhasilan dahulu itu bukan produknya Pak Harto, tetapi produk dari anak-anak bangsa yang pintar-pintar. Jadi teruskan saja,” jelas Titiek.

    Karena itu, kata Titiek, Bulog sebaiknya tidak berada di bawah Kementerian BUMN, tetapi langsung di bawah presiden. Dengan itu, kata dia, Bulog dalam menjalankan perannya tidak lagi dibebani kepentingan mencari keuntungan.

    “Yang penting, Bulog itu enggak boleh cari untung, khusus untuk meningkatkan kesejahteraan petani. (Idealnya Bulog) di bawah Presiden mestinya,” tutur dia.

    Senada dengan Titiek, Anggota Komisi IV DPR Slamet, juga setuju dengan gagasan pemerintah yang akan mengembalikan peran Bulog.

    “Kalau (Bulog) kembali ke situ, keluarin dia (Bulog) dari BUMN. Kalau saya lihat cara berpikir Presiden Prabowo cenderung Bulog kembali seperti dahulu sehingga tidak profit oriented,” ucapnya.

    Ia menyebut Bulog harusnya bukan BUMN dan lebih kepada badan yang akan mengkoordinasikan seluruh logistik urusan pangan yang ada di indonesia.

    “Bulog seharusnya bukan menjadi BUMN dan itu lebih keren menurut saya,” ujar Slamet.

  • ICJR nilai Komisi III DPR berhasil bentuk aturan-aturan progresif

    ICJR nilai Komisi III DPR berhasil bentuk aturan-aturan progresif

    “Saya masih ingat berada di ruangan ini sekitar 2016, kita (ICJR dan Komisi III), menelurkan satu kesepakatan terkait dengan kompensasi tanpa putusan pengadilan,”Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu mengatakan bahwa Komisi III DPR RI pada periode sebelum-sebelumnya sudah membentuk berbagai aturan progresif, seperti pemberian kompensasi tanpa putusan pengadilan pada revisi Undang-Undang Terorisme.

    “Saya masih ingat berada di ruangan ini sekitar 2016, kita (ICJR dan Komisi III), menelurkan satu kesepakatan terkait dengan kompensasi tanpa putusan pengadilan,” ujar Erasmus dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis.

    Erasmus menjelaskan bahwasanya pada saat itu, banyak korban terorisme yang tidak dapat mengakses kompensasi karena pelaku terorismenya meninggal.

    Akibatnya, para pelaku terorisme tidak dapat diadili, sehingga kompensasi tidak bisa dijatuhkan saat itu.

    “Lalu kemudian DPR mengambil inisiatif melakukan revisi Undang-Undang Terorisme,” ucap dia.

    Saat itu, tuturnya melanjutkan, revisi Undang-Undang Terorisme yang diajukan oleh Pemerintah tidak menyebutkan kata korban. DPR lantas mengambil inisiatif untuk memasukkan mekanisme pemberian kompensasi kepada korban tanpa putusan pengadilan.

    “Hari ini, para korban terorisme akhirnya dapat mengakses kompensasi karena kebijakan yang bapak dan ibu ambil,” kata Erasmus.

    Selain itu, ia juga menyinggung soal UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Meskipun undang-undangnya bergulir di Badan Legislasi, kata Erasmus, tetapi beberapa anggota Komisi III DPR RI turut berpartisipasi.

    Adapun aturan progresif yang termaktub dalam UU TPKS, menurut Erasmus, adalah lahirnya mekanisme dana bantuan korban atau victim trust fund.

    “Kalau dulu korban harus kejar-kejaran dengan pelaku, saat ini kalau pelaku tidak mampu membayar restitusi, restitusinya diambil alih oleh negara,” kata dia.

    Langkah tersebut memastikan hadirnya negara dalam sistem peradilan pidana di tanah air.

    “Itu salah satu contoh yang luar biasa,” ujar Erasmus.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024