Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • KPU bekerjasama dengan BSSN untuk cegah ancaman siber di Pilkada

    KPU bekerjasama dengan BSSN untuk cegah ancaman siber di Pilkada

    Arsip foto – Kepala BSSN Hinsa Siburian saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/6/2024). (ANTARA/HO-DPR)

    KPU bekerjasama dengan BSSN untuk cegah ancaman siber di Pilkada
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 09 November 2024 – 06:31 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI untuk mencegah ancaman keamanan siber di Pilkada 2024. Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Jumat, menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi pernyataan Kepala BSSN Hinsa Siburian terkait potensi gangguan keamanan siber di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

    “Kami bareng-bareng sama mereka juga kok, saling menjaga​​​​​​ dan tim semacam gugus tugas tuh kan ada BSSN atau polisi siber dan seterusnya,” kata Afif.

    Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa mencegah Pilkada 2024 dari serangan siber merupakan kerja bersama semua pihak, bukan KPU semata. Sebelumnya, Kepala BSSN Hinsa Siburian di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11), mengatakan gangguan siber yang berpotensi mengancam keamanan pilkyada adalah “ransomware” yang bisa menjatuhkan sistem atau mencuri data.

    “Yang tidak kalah pentingnya adalah menyandera dan ‘web defacement’. Jadi, tampilannya itu diubah,” kata Hinsa.

    Karena itu, dia memastikan bahwa BSSN sudah lama berkoordinasi dengan KPU dalam membangun Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), yakni terkait keamanan dan keandalan fungsi.

    Sumber : Antara

  • NasDem: Penerima LPDP Tak Bisa Mementingkan Diri Sendiri, Lebih Bagus ke Indonesia Mengabdi – Page 3

    NasDem: Penerima LPDP Tak Bisa Mementingkan Diri Sendiri, Lebih Bagus ke Indonesia Mengabdi – Page 3

    Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR Fraksi PDIP, Bonnie Triyana menyatakan pihaknya tak sepakat. Ia menilai apabila penerima beasiswa LPDP tidak pulang maka uang sekolah harus dianggap sebagai pinjaman atau student loan.

    “Kalau menurut saya sih mestinya pulang, andaikan mereka nggak mau pulang, ya harus dianggap LPDP yang mereka terima itu sebagai student loan,” kata Bonnie kepada wartawan, Jumat (8/11/2024).

    Menurut Bonnie, uang rakyat atau negara harus dikembalikan jika penerimanya tak mau pulang demi mengejar kepentingan pribadi.

    “Ya harus dibalikin, duitnya harus dibalikin, jadi kita harus fair juga, ya kan? Jadi kalau misalkan mereka nggak balik, ya karena pilihan pribadi mereka ya kan. Karena pilihan mereka yang juga harus lakukan ya, balikin,” tutur Bonnie.

    Bonny menegaskan, negara membiayai sekolah anak muda bertujuan agar Indonesia lebih baik, bukan sebaliknya justru menyukseskan negara lain.

    “Jadi kriterianya jelas, jadi kalau mereka nggak pulang ya balikin, kan itu uang rakyat. LPDP itu kan uang rakyat, kita kan rakyat, kita kan membiayai anak-anak generasi muda kita untuk belajar ke luar negeri itu kan bukan untuk membuat negeri orang jadi lebih baik,” ujarnya.

     

  • Desk Pilkada Berperan Penting Wujudkan Stabilitas Politik di Awal Pemerintahan

    Desk Pilkada Berperan Penting Wujudkan Stabilitas Politik di Awal Pemerintahan

    Jakarta: Inisiatif Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) membentuk Desk Pilkada mendapatkan dukungan kuat dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Desk Pilkada dinilai memiliki peran krusial dalam menciptakan iklim politik damai dan stabil, terutama menjelang pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024.

    Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin mengatakan, Desk Pilkada menjadi instrumen penting untuk mengantisipasi potensi konflik dan menjaga stabilitas politik di masa transisi pemerintahan.

    “Pilkada serentak ini berlangsung pada waktu yang cukup sensitif, di mana kita baru saja memasuki awal pemerintahan yang baru. Desk Pilkada diharapkan mampu menciptakan suasana yang aman dan kondusif, yang pada akhirnya mendukung stabilitas politik nasional,” kata Zulfikar.

    Desk Pilkada didukung oleh sinergi 17 kementerian dan lembaga terkait, termasuk TNI, Polri, dan BIN. Zulfikar melihat kolaborasi antar lembaga ini sebagai langkah strategis untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada berjalan lancar, jujur, dan adil. Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan potensi konflik, terutama di 21 provinsi yang diidentifikasi rawan, dapat diminimalisir.

    “Desk Pilkada adalah bentuk komitmen nyata pemerintah dalam mengawal proses demokrasi yang damai. Ini sangat penting untuk memperkuat legitimasi pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan baru,” tambah anggota DPR Fraksi Partai Golkar tersebut.

    Selain menjaga ketenangan selama proses Pilkada, Desk Pilkada juga dinilai dapat berkontribusi pada pencapaian target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di angka 81,69 hingga 85,23 pada tahun 2025. Menurutnya upaya ini akan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia sekaligus memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat.

    Dalam pandangan Zulfikar, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya Pilkada yang damai. Partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketenangan dan menghindari konflik horizontal menjadi kunci keberhasilan Desk Pilkada dalam menjaga stabilitas politik di awal pemerintahan Prabowo.

    “Pemerintah telah melakukan langkah yang tepat dengan membentuk Desk Pilkada. Kini saatnya kita, sebagai masyarakat, turut mendukung upaya tersebut dengan menjaga ketertiban dan kedamaian di lingkungan masing-masing dan tentunya Pilkada berlangsung jujur, adil tanpa kecurangan dan kepala daerah yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat,” tutup Zulfikar Wakil Rakyat asal Dapil Jatim III tersebut.

    Dengan adanya Desk Pilkada, harapannya pilkada serentak 2024 dapat berjalan lancar dan bebas dari konflik, sehingga pemerintahan Prabowo dapat fokus pada pembangunan dan pencapaian target-target nasional di masa depan.

    Jakarta: Inisiatif Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) membentuk Desk Pilkada mendapatkan dukungan kuat dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Desk Pilkada dinilai memiliki peran krusial dalam menciptakan iklim politik damai dan stabil, terutama menjelang pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024.
     
    Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin mengatakan, Desk Pilkada menjadi instrumen penting untuk mengantisipasi potensi konflik dan menjaga stabilitas politik di masa transisi pemerintahan.
     
    “Pilkada serentak ini berlangsung pada waktu yang cukup sensitif, di mana kita baru saja memasuki awal pemerintahan yang baru. Desk Pilkada diharapkan mampu menciptakan suasana yang aman dan kondusif, yang pada akhirnya mendukung stabilitas politik nasional,” kata Zulfikar.
    Desk Pilkada didukung oleh sinergi 17 kementerian dan lembaga terkait, termasuk TNI, Polri, dan BIN. Zulfikar melihat kolaborasi antar lembaga ini sebagai langkah strategis untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada berjalan lancar, jujur, dan adil. Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan potensi konflik, terutama di 21 provinsi yang diidentifikasi rawan, dapat diminimalisir.
     
    “Desk Pilkada adalah bentuk komitmen nyata pemerintah dalam mengawal proses demokrasi yang damai. Ini sangat penting untuk memperkuat legitimasi pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan baru,” tambah anggota DPR Fraksi Partai Golkar tersebut.
     
    Selain menjaga ketenangan selama proses Pilkada, Desk Pilkada juga dinilai dapat berkontribusi pada pencapaian target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di angka 81,69 hingga 85,23 pada tahun 2025. Menurutnya upaya ini akan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia sekaligus memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat.
     
    Dalam pandangan Zulfikar, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya Pilkada yang damai. Partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketenangan dan menghindari konflik horizontal menjadi kunci keberhasilan Desk Pilkada dalam menjaga stabilitas politik di awal pemerintahan Prabowo.
     
    “Pemerintah telah melakukan langkah yang tepat dengan membentuk Desk Pilkada. Kini saatnya kita, sebagai masyarakat, turut mendukung upaya tersebut dengan menjaga ketertiban dan kedamaian di lingkungan masing-masing dan tentunya Pilkada berlangsung jujur, adil tanpa kecurangan dan kepala daerah yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat,” tutup Zulfikar Wakil Rakyat asal Dapil Jatim III tersebut.
     
    Dengan adanya Desk Pilkada, harapannya pilkada serentak 2024 dapat berjalan lancar dan bebas dari konflik, sehingga pemerintahan Prabowo dapat fokus pada pembangunan dan pencapaian target-target nasional di masa depan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • Akses Bahan Bacaan yang Merata Jadi Modal Dasar Bentuk Masyarakat Cerdas

    Akses Bahan Bacaan yang Merata Jadi Modal Dasar Bentuk Masyarakat Cerdas

    Liputan6.com, Jakarta – Literasi merupakan kunci kemajuan sebuah bangsa. Dengan banyaknya akses terhadap bahan bacaan yang berkualitas akan mendorong masyarakat untuk lebih kritis, kreatif, dan berdaya saing di era global.

    Hal tersebut disampaikan anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah pada kegiatan Sosialisasi Kegemaran Membaca di Kabupaten Garut, Jumat (8/11/2024).

    “Maka, upaya berkelanjutan dalam mengembangkan akses literasi yang merata penting sebagai modal dasar membentuk masyarakat yang cerdas,”ujarnya.

    Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut, Totong, mengiyakan yang disampaikan Ferdiansyah. Totong berharap Garut dapat menjadi percontohan daerah yang sukses dalam mengimplementasikan program literasi yang kuat dan berkelanjutan.

    “Kita terus berkomitmen mendukung pengembangan budaya literasi agar tercipta generasi literat di Garut,” Totong menekankan.

    Garut memang memiliki sejarah literasi. Pegiat literasi Budi Suhardiman mengungkapkan tokoh-tokoh, seperti Rd. H. Mohamad Musa dan Rd. Ayu Lasiminingrat yang dikenal sebagai pihak yang berkontribusi besar terhadap dunia literasi.

    Praktik baik membangun budaya literasi siswa di satuan pendidikan telah dicontohkan SMPN 6 Garut. Mereka secara aktif menyusun berbagai kegiatan keliterasian seperti membaca bersama, perbaikan perpustakaan, penerbitan majalah internal, bedah novel karya siswa, workshop kepenulisan, hingga pemilihan Raja dan Ratu Baca menjadi bukti gerakan literasi di satuan pendidikan. Hasilnya, terjadi peningkatan yang signifikan dalam skor literasi, numerasi, karakter, dan lingkungan sekolah.

    “Semua elemen mulai dari guru, siswa hingga kepala sekolah ikut terlibat menciptakan iklim literasi. Dan terbukti, literasi telah menjadi kekuatan yang turut memajukan pendidikan,” ungkap Budi.

    Di era global saat ini, perpustakaan punya dinamika tantangan yang berbeda. Kehadiran dunia digital mau tidak mau mengubah cara perpustakaan dalam menarik kunjungan masyarakat ke perpustakaan.

    “Perpustakaan harus adaptif memahami perubahan yang terjadi. Upaya yang kami lakukan adalah dengan mengembangkan ruang kolaboras dan aktivitas inklusi sosial di perpustakaan yang diharapkan mampu memberdayakan masyarakat,” jelas Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan Kabupaten Garut Evin Zulfikar Malik.

    Aktivitas transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dikembangkan di Garut umumnya berupa pelatihan kerajinan tangan, peternakan domba, dan gerakan literasi bagi guru. Kesemuanya bertujuan untuk memberdayakan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

     

  • KPK Dalami Dugaan Uang Korupsi Sahbirin Noor Mengalir ke Sang Istri untuk Pencalonan Gubernur Kalsel

    KPK Dalami Dugaan Uang Korupsi Sahbirin Noor Mengalir ke Sang Istri untuk Pencalonan Gubernur Kalsel

    GELORA.CO  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sedang mendalami dugaan uang korupsi Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor mengalir ke pencalonan sang istri, Raudhatul Jannah.

    Diketahui Raudhatul Jannah atau yang karib disapa Acil Odah sedang ikut dalam kontestasi Pilkada 2024 sebagai calon gubernur Kalsel.

    Di tengah kandidasi tersebut, suami Raudhatul yaitu Sahbirin atau yang akrab disapa Paman Birin dijerat sebagai tersangka korupsi oleh KPK. 

    Paman Birin diduga menerima suap hingga miliaran rupiah terkait Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Kalsel.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, materi tersebut akan didalami tim penyidik dalam proses pemeriksaan saksi-saksi.

    “Masih didalami. Penyidik masih memanggil saksi-saksi dan semua pihak yang diduga memiliki peran serta baik aktif maupun pasif akan dimintai keterangan,” kata Tessa dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).

    Pada Pilgub kali ini, Paman Birin tak mencalonkan diri lagi sebagai gubernur karena telah menjabat dua periode.

    Sebagai gantinya, dia mendorong istrinya, Raudhatul Jannah, sebagai calon gubernur berpasangan dengan mantan Anggota DPRD Kalsel sekaligus politisi kelahiran Makassar, Akhmad Rozanie Himawan Nugraha.

    Pasangan ini diusung Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Gerindra, PDIP, dan PKB.

    Istri Paman Birin pun harus menantang Muhidin yang berpasangan dengan “crazy rich” Kalsel sekaligus mantan Anggota DPR RI, Hasnuryadi Sulaiman.

    Muhidin mencalonkan diri sebagai gubernur setelah satu periode menjabat wakil gubernur mendampingi Paman Birin (periode 2021–sekarang).

    Pasangan Muhidin dan Hasnuryadi diusung PAN, PKS, Partai Demokrat, PSI, PKN, Partai Buruh, Partai Garuda, Perindo, dan Partai Ummat.

    Calon Gubernur Kalsel hanya ada dua, petahana wakil gubernur dan istri gubernur.

    Kasus korupsi yang menyandung Paman Birin terjadi di era pemerintahannya bersama dengan Muhidin.

    Sahbirin Masih Dicari, Info Tempat Persembunyiannya Diakntongi KPK

    KPK menyatakan tetap berusaha mencari keberadaan dari Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor.

    Penyidik disebut telah mengantongi info lokasi persembunyian tersangka kasus dugaan korupsi itu.

    Namun, informasi tersebut tidak bisa dibuka ke publik.

    “Informasi yang saya dapat, penyidik masih memiliki opsi-opsi informasi lokasi di mana yang bersangkutan ini bisa ditemukan. Jadi masih dilakukan proses pencarian yang bersangkutan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

    “Informasi kami enggak bisa share secara terbuka di sini, untuk penyidik jajaki, datangi dan cari keberadaan yang bersangkutan,” imbuh jubir berlatar belakang pensiunan Polri ini.

    Di sisi lain, Tessa mengatakan KPK hingga saat ini belum perlu mengeluarkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap pria yang karib disapa Paman Birin itu.

    Sebab, status Paman Birin juga masih dalam pencegahan ke luar negeri.

    Tessa menerangkan bahwa penerbitan DPO bisa dilakukan jikalau semua cara untuk mencari Paman Birin sudah dilakukan.

    “KPK sudah melakukan proses pencekalan atau pencegahan ke luar negeri, sehingga kami masih memiliki keyakinan yang bersangkutan ada di dalam negeri, tidak keluar negeri,” katanya.

    “Umumnya DPO itu dikeluarkan setelah semua opsi sudah dilakukan dan sudah tidak ada lagi yang bisa, tidak ada informasi segala macam, penegak hukum menerbitkan DPO,” Tessa melanjutkan.

    KPK diketahui menyatakan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor telah melarikan diri

  • Di Forum Parlemen G20, Puan Singgung Israel Abaikan Seruan Dunia untuk Hentikan Perang Nasional 9 November 2024

    Di Forum Parlemen G20, Puan Singgung Israel Abaikan Seruan Dunia untuk Hentikan Perang Nasional 9 November 2024

    Di Forum Parlemen G20, Puan Singgung Israel Abaikan Seruan Dunia untuk Hentikan Perang
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPR RI
    Puan Maharani
    menyinggung
    Israel
    yang mengabaikan hukum internasional dalam pidatonya di perhelatan
    G20 Parliamentary Speaker’s Summit
    (P20) ke-10 yang digelar di Brasil.
    Di hari terakhir Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) forum parlemen negara-negara G20 itu, Puan menegaskan bahwa seharusnya komunitas internasional perlu memobilisasi tindakan global dalam mengatasi berbagai tantangan global tersebut.
    “Namun, alih-alih memperkuat kerja sama internasional untuk tindakan bersama, beberapa negara melakukan tindakan sepihak, dan bahkan mengabaikan hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata Puan, dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (9/11/2024).
    “Inilah yang kita lihat di
    Gaza
    di mana seruan komunitas internasional untuk mengakhiri perang diabaikan oleh Israel,” lanjut dia.
    Padahal, eskalasi peperangan di wilayah
    Palestina
    tersebut sudah banyak warga sipil yang jatuh menjadi korban.
    Di sisi lain, Puan meminta komunitas internasional, khususnya PBB, untuk memastikan tata global saat ini dapat mengatasi tantangan abad ke-21.
    Menurut Puan, tata kelola global abad ke-21 harus lebih representatif, efektif, demokratis, dan akuntabel.
    Atas kebutuhan tersebut, ia pun mendorong adanya reformasi di tubuh PBB.
    “Itulah sebabnya kita perlu mereformasi dewan keamanan PBB, majelis umum PBB, dan lembaga keuangan internasional,” kata Puan.
    “Dalam hal ini, Parlemen harus berada di garis depan dalam membela nilai-nilai demokrasi di tingkat nasional dan juga di tingkat global,” sambungnya.
    Hal ini mengingat fungsi PBB sebagai organisasi internasional yang bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia, mendorong kerja sama internasional, serta mengatasi berbagai masalah global seperti kemiskinan, konflik bersenjata, perubahan iklim, serta pelanggaran hak asasi manusia.
    “Agar lebih relevan, PBB harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat,” tegas Puan.
    “Konstituen kami menuntut PBB untuk berkontribusi dalam menyelesaikan kenaikan harga pangan dan energi, dan bahkan meningkatkan kualitas pendidikan,” ucapnya.
    Puan menyebutkan, permasalahan-permasalahan internasional di antaranya adalah pemanasan global telah memberikan dampak negatif terhadap masyarakat dunia.
    Ia mendorong parlemen setiap negara dunia untuk lebih banyak aktif menjadi bagian dari solusi sebab pemerintah saja tidak cukup untuk menyelesaikan tantangan global yang kompleks saat ini.
    “Parlemen harus berkontribusi untuk membangun kepercayaan yang diperlukan untuk mereformasi tata kelola global. Parlemen juga harus menegaskan kembali komitmen terhadap hukum internasional dan piagam PBB sebagai prinsip panduan hubungan antar negara,” papar Puan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mengenal 11 Jenderal TNI Penjaga Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih, Nomor 10 Penuh Kontroversi

    Mengenal 11 Jenderal TNI Penjaga Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih, Nomor 10 Penuh Kontroversi

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menempatkan 11 purnawirawan jenderal TNI dalam Kabinet Merah Putih. Mereka dipercaya sebagai menteri, wakil menteri, kepala badan, hingga penasihat khusus presiden untuk bidang-bidang strategis.

    Para pensiunan jenderal tersebut dinilai memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan untuk menjalankan program-program kerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Mereka bisa menggunakan pengalaman militer untuk mempercepat realisasi program.

    Mereka juga dikenal punya hubungan baik dengan Prabowo baik saat ia masih aktif di militer maupun setelah purnatugas. Keberadaan mereka dinilai bukan sekadar sebagai pembantu presiden, tetapi juga pengawal dan pelindung Prabowo.

    Berikut 11 purnawirawan jenderal TNI di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

    1. Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan
    Sjafrie Sjamsoeddin teman satu angkatan Prabowo di Akademi Militer (Akmil) 1974. Keduanya juga sama-sama bertugas di satuan Kopassus TNI AD. Namun sepanjang karier militernya, Sjafrie dituduh terlibat pelanggaran HAM di Timor Timur dan penculikan aktivis 1998.

    Sjafrie Sjamsoeddin. – (Antara/Muhammad Adimaja)

    Sjafrie pernah jadi pengawal setia Presiden Soeharto dan bertugas di Paspampres. Ia menduduki beberapa jabatan penting di TNI, di antaranya kasdam Jaya (1996), pangdam Jaya (1997), dan kapuspen TNI (2002).

    Pria kelahiran Makassar 30 Oktober 1952 ini juga pernah jadi wakil menteri pertahanan periode 2010—2014.

    2. Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan, Wakil Menteri Pertahanan
    Donny Ermawan pernah menduduki berbagai jabatan penting di TNI AU. Ia juga pernah menjabat wakabais TNI (2017), staf Khusus kasau (2017—2018), danseskoau (2018—2019), pangkoopsau (2019—2020), sekjen Kemhan (2020—2024) hingga dipercaya jadi wakil menteri pertahanan.

    3. Letnan Jenderal TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
    Lodewijk Freidrich Paulus selama aktif di militer pernah menjabat Komandan Jenderal Kopassus, pangdam I Bukit Barisan, dan komandan Kodiklat TNI. Ia juga sekjen Partai Golkar 2019-2024 dan menjadi wakil ketua DPR RI pada periode itu.

    Lodewijk F Paulus. – (Antara/Hafidz Mubarak A)

    4. Marsekal Muda (Purn) Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara
    Sebelum jadi wamensesneg, Bambang Eko Suharyanto pernah menjabat sebagai kakum Koopsau II, kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, staf ahli menteri pertahanan bidang sosial pada 2018.

    5. Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan
    Kepala Badan
    Didit Herdiawan sudah menduduki berbagai jabatan strategis di TNI AL. Pria Bulukumba, Sulawesi Selatan ini juga pernah dipercaya sebagai wakasal (2014–2015), wagub Lemhanas RI (2015), kasum TNI (2015–2019) irjen Kemhan (2019), dan asisten khusus kenhan bidang matra laut (2019—2024).

    6. Letnan Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara
    Herindra adalah prajurit Kopassus dari lulusan Akademi Militer 1987. Ia ahli dalam bidang intelijen militer dan sepanjang kariernya di TNI banyak mengisi jabatan yang berkaitab dengan telik sandi. 

    Herindra pernah jadi wakil komandan jenderal Kopassus dan wakil menteri pertahanan di era Presiden Jokowi.

    Herindra. – (Antara/Galih Pradipta)

    7. Mayor Jenderal TNI (Purn) Lodewyk Pusung, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional
    Lodewyk Pusung lulusan Akmil 1985 yang berpengalaman di bidang infanteri militer. Pria Sulawesi Utara ini pernah jadi pangdivif 1 Kostrad, pangdam Bukit Barisan, dan kini dipercaya sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional.

    8. Jenderal TNI (HOR) (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Penasihat Khusus Presiden Urusan Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan
    Luhut Pandjaitan merupakan senior Prabowo di Kopassus. Persahabatan keduanya terjalin baik sampai sekarang. Luhut sudah malang melintang di dalam pemerintahan dan menduduki banyak jabatan strategis. 

    Pria Batak ini pernah jadi menperindag, menkopolkam, hingga menko marves dua periode masa pemerintahan Presiden Jokowi.

  • Top 3 News: Kunjungan Luar Negeri Perdana, Presiden Prabowo Kunjungi China, AS, hingga Inggris – Page 3

    Top 3 News: Kunjungan Luar Negeri Perdana, Presiden Prabowo Kunjungi China, AS, hingga Inggris – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto bertolak meninggalkan Indonesia dalam rangka kunjungan kerja luar negeri, Jumat, 8 November 2024. Itulah top 3 news hari ini.

    Pantauan di Base Ops Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden Prabowo lepas landas sekira pukul 10.30 WIB usai memberikan keterangan pers.

    Kunjungan ke luar negeri pertama Prabowo yakni ke Beijing, menghadiri undangan dari Republik Rakyat Tiongkok (China). Kemudian melanjutkan ke Washington DC dalam menghadiri undangan Presiden Amerika Serikat.

    Sementara itu, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Djati Wiyoto Abadhy mengatakan, pihak kepolisian masih menjaga ketat lokasi di mana tempat sebuah truk tanah jadi sasaran amukan warga pasca terlibat kecelakaan dengan pengendara motor ibu dan anak, di Jalan Raya Salembaran, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.

    Meski demikian, dia mengungkapkan situasi saat ini sudah kondusif di wilayah Teluknaga, Tangerang tersebut. Meski dijaga personil kepolisian, dia mengaku, pihaknya terus melakukan upaya persuasif kepada masyarakat. Agar tetap meredam emosi, tidak lagi terpancing.

    Bukan hanya itu saja, pihaknya pun mengimbau agar pemerintah setempat juga ikut turun tangan. Sebab, hasil musyawarah dengan masyarakat tadi sore, ada poin yang diinginkan masyarakat, termasuk terlaksananya aturan jam operasional muatan kontainer di wilayah tersebut.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengeluarkan instruksi untuk memutar lagu Indonesia Raya setiap hari kerja, di lingkungan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

    Instruksi itu mulai diterapkan pada Kamis 8 November 2024. Instruksi tertuang dalam surat dengan Nomor: T/1375/0T/11/2024. Surat tersebut ditandatangani Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad untuk Sekretaris Jenderal DPR RI.

    Pimpinan DPR menginstruksikan agar lagu Indonesia Raya diputar setiap hari kerja mulai pukul 10.00 WIB.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Jumat 8 November 2024:

    Presiden Prabowo Subianto berangkat ke luar negeri untuk mengikuti sejumlah agenda di China, Amerika Serikat, Peru hingga Brazil.

  • Anggota DPR Daniel Mutaqien Soroti Penggunaan Dana Desa Hingga Pilkades

    Anggota DPR Daniel Mutaqien Soroti Penggunaan Dana Desa Hingga Pilkades

    Liputan6.com, Indramayu Legislator muda asal Indramayu Daniel Mutaqien Syafiudin mengkritisi penggunaan anggaran dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah. 

    Daniel Mutaqien terlihat tegas mengkritisi pemerintah saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto di ruang rapat Komisi V DPR RI. 

    Menurutnya, penggunaan dana desa sejak 10 tahun kebelakang dianggap tidak maksimal dimanfaatkan para kepala desa untuk memajukan desa dalam pembangunan infrastruktur hingga pemberdayaan masyarakat desa.

    “Pak Menteri dan Pak Wamen, kiranya bisa dikaji ulang penggunaan dana desa, jangan sampai dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan yang dapat merugikan masyarakat,” tegas Daniel.

    Daniel menambahkan, selain dana desa yang perlu dikaji adalah proses demokrasi di desa yakni Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).  

    Secara umum para calon kepala desa bersaing tidak sehat, bahkan ongkos pencalonan kades ini bisa jadi lebih besar dari ongkos mencalonkan diri menjadi anggota dewan.

    “Pak Menteri, kalo anda tahu itu di dapil saya orang yang mau jadi calon kades ongkosnya milyaran, jangan sampai dana desa yang besarannya sampe milyaran ini hanya untuk jadi ajang bancakan para kades untuk balik modal, sehingga banyak calon kades potensial jika tidak punya ongkos banyak bisa minder dan gagal maju,” ungkap Daniel.

  • Isu Politik Terkini: Kunjungan Prabowo ke Luar Negeri hingga Lagu Indonesia Raya Diputar Setiap Hari di DPR

    Isu Politik Terkini: Kunjungan Prabowo ke Luar Negeri hingga Lagu Indonesia Raya Diputar Setiap Hari di DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik menjadi perbincangan hangat pembaca Beritasatu.com. Berita kunjungan kenegaraan perdana Presiden Prabowo ke beberapa negara menjadi isu politik yang menjadi fokus pembaca.

    Isu politik lainnya, yakni terkait lagu Indonesia Raya yang mulai Jumat (8/11/2024) diputar setiap hari di DPR, Pramono Anung yang siap memperbanyak SPBU apung di Kepulauan Seribu, elektabilitas Bobby Nasution-Surya yang mengungguli Edy Rahmayadi-Hasan Basri, hingga pemerintah yang menetapkan 27 November sebagai hari libur nasional.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Presiden Prabowo Subianto Kunjungan ke Sejumlah Negara
    Presiden Prabowo Subianto melakukan serangkaian kunjungan kenegaraan ke beberapa negara, yakni ke Tiongkok, Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris. Prabowo berangkat dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat (8/11/2024) sekitar pukul 10.25 WIB menggunakan Pesawat Republik Indonesia berwarna putih dengan garis merah.

    Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri undangan kehormatan untuk bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden AS Joe Biden, dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Selain itu, ia juga akan menghadiri KTT APEC di Peru dan KTT G-20 di Brasil. Di Amerika Serikat, Prabowo juga mempertimbangkan kemungkinan bertemu dengan Donald Trump.

    Kunjungan ini merupakan lawatan resmi pertama Prabowo sebagai presiden Indonesia. Ia membawa kepentingan nasional dalam perjalanan ini dan mengutamakan agenda-agenda strategis bagi Indonesia.

    2. Mulai 8 November 2024, Lagu Indonesia Raya Diputar di DPR Pukul 10.00 WIB Setiap Hari Kerja
    DPR akan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap hari di seluruh bagian gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, mulai hari ini, Jumat (8/10/2024). Pemutaran lagu Indonesia Raya akan dilakukan setiap hari kerja ke depannya, pukul 10.00 WIB.

    Kebijakan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, dan untuk memperkuat semangat nasionalisme dan persatuan Indonesia.

    3. Dengar Keluhan Nelayan Kepulauan Seribu, Pramono: SPBU Apung Harus Ada di Banyak Titik
    Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Wibowo menyebutkan SPBU apung harus ada di banyak titik di Kepulauan Seribu. Hal itu dia sampaikan merespons keluhan dari para nelayan di Kepulauan Seribu, Jakarta pada Jumat (8/11/2024) siang.

    Salah satu keluhan yang ia terima, yakni ketersediaan SPBU apung bagi para nelayan. Pramono mengatakan wilayah kepulauan, seperti Pulau Seribu membutuhkan banyak SPBU apung yang tidak terpusat pada satu tempat. Ia menambahkan SPBU apung harus ada di beberapa titik agar para nelayan dapat mengisi bahan bakar dengan lebih mudah.

    4. Pemerintah Akan Tetapkan 27 November Jadi Hari Libur Nasional Saat Pilkada 2024
    Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 akan dilaksanakan pada 27 November mendatang. Diketahui, pilkada serentak akan dilaksanakan di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

    Pemerintah merencanakan tanggal 27 November menjadi hari libur nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Tito Karnavian selaku menteri dalam negeri.

    5. Survei Indikator Politik Indonesia Ungkap Bobby Nasution Unggul dari Edy Rahmayadi di Pilgub Sumut
    Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobby Nasution-Surya, unggul jauh dari pesaingnya pasangan nomor urut 2 Edy Rahmayadi-Hasan Basri. Hal itu terlihat pada survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia yang dirilis Jumat (8/11/2024).

    Founder dan peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, ada sejumlah simulasi dalam survei Pilgub Sumut kali ini. Pertama, pihaknya melakukan survei top of mind calon Gubernur.

    Dalam simulasi ini, Bobby Nasution unggul jauh meninggalkan Edy Rahmayadi meraih suara 50,6% dan Edy Rahmayadi hanya 24,5%.