Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • KPU Soal Revisi Omnibus Law UU Politik: Dinamika yang Normal

    KPU Soal Revisi Omnibus Law UU Politik: Dinamika yang Normal

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) August Mellaz menilai rencana merevisi Undang-Undang (UU) Politik melalui Omnibus Law merupakan dinamika yang normal terjadi.

    “Saya kira itu bagian dari dinamika yang normal saja dalam setiap periode pascapemilu. Pembicaraan politik, kebijakan di DPR, isu-isu semacam itu biasa terjadi,” katanya kepada wartawan di kantor KPU Kota Batu, Jawa Timur, Sabtu (9/11/2024).

    Mellaz juga menegaskan KPU sebagai lembaga pelaksana UU memiliki peran dalam pembangunan dan pelembagaan sistem politik ke depan. Namun, dalam waktu dekat KPU belum akan berkomentar terkait revisi tersebut.

    Pada umumnya, KPU akan diundang untuk ikut dalam pembahasan UU oleh pemerintah dan DPR. Dalam kesempatan itulah, KPU akan memberikan catatan yang dibutuhkan dalam rapat.

    “Di situ momentum kami untuk menyampaikan evaluasi penyelenggaraan, baik pemilu maupun pilkada yang dimandatkan UU kepada KPU,” ungkap Mellaz.

    Saat ini, KPU akan lebih memprioritaskan gelaran pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024. KPU masih akan menunggu pelaksanaan pilkada yang nantinya menjadi bahan evaluasi.

    “Nanti tentu pasca-Pilkada Serentak 2024 juga kami akan susun bahan evaluasinya,” jelas Mellaz.

    Sebelumnya, Menterian Dalam Negeri (Kemendagri) Tito Karnavian mempertimbangkan usulan dari Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk merevisi delapan undang-undang politik dengan metode Omnibus Law. Hal itu rencananya akan dikaji ulang setelah Pilkada Serentak 2024.

    “Boleh saja, ini salah satu opsi, tetapi kita perlu didiskusikan antara DPR dan pemerintah,” kata Tito dalam rapat Komisi II DPR di kompleks, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

  • DPR Ditantang Sahkan RUU Perampasan Aset Tanpa Terjebak dalam Polemik Diksi Kata

    DPR Ditantang Sahkan RUU Perampasan Aset Tanpa Terjebak dalam Polemik Diksi Kata

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat hukum dan pegiat antikorupsi Hardjuno Wiwoho menantang DPR periode 2024-2029 untuk segera mengesahkan dan memasukkan RUU Perampasan Aset dalam daftar usulan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029. Hardjuno berharap DPR tak terjebak dalam polemik diksi dalam RUU tersebut dari diksi perampasan menjadi diksi pemulihan aset.

    “Jujur, saya tidak mau terjebak dalam polemik diksi itu. Yang terpenting bagi saya adalah RUU itu disahkan menjadi UU. Saya tantang DPR, ayo segera sahkan RUU itu menjadi UU dalam waktu dekat untuk memberikan efek jera bagi koruptor,” ujar Hardjuno kepada wartawan, Sabtu (9/11/2024).

    Menurut Hardjuno, polemik diksi kata perampasan dan pemulihan aset dalam RUU tersebut, di Baleg DPR beberapa waktu lalu, sebenarnya menunjukkan DPR tidak serius membahas dan mengesahkan RUU ini. Pasalnya, perubahan diksi bisa menghilangkan roh utama dari RUU tersebut.

    “Karena bagi saya, elemen esensial dari RUU ini adalah soal perampasan aset dan bukan hanya pada pemulihan aset tanpa memperhatikan asal-usul harta tersebut. Yang kita kejar kan, dari mana sumber-sumber aset itu,” tandas dia.

    Hardjuno mengatakan RUU ini adalah instrumen penting untuk memperkuat langkah negara dalam menyita aset yang diduga hasil kejahatan tanpa harus melalui proses pidana yang panjang. RUU ini menjadi alat efektif untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas para penyelenggara negara.

    Karenya, kata Hardjuno, RUU Perampasan Aset ini segera disahkan tanpa lagi terjebak dalam polemik diksi semata.

    Hardjuno mengakui polemik ini mungkin berasal dari kerumitan konsep nonconviction based asset forfeiture (NCB) yang diusung dalam RUU tersebut.

    Dijelaskan, di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, NCB telah diterapkan secara efektif untuk menyita aset yang diduga terkait dengan kejahatan tanpa menunggu vonis pidana.

    Di Amerika Serikat, misalnya, pemerintah dapat menyita aset yang dicurigai dari hasil aktivitas kriminal melalui Civil Asset Forfeiture Reform Act, yang memungkinkan penyitaan aset secara perdata dalam kasus-kasus di mana bukti pidana sulit diperoleh.

    “Di Inggris, pemerintah bahkan dapat menyita properti yang diduga terkait kejahatan terorganisasi melalui mekanisme serupa, yang sangat berguna dalam menghadapi kasus-kasus dengan bukti tidak langsung atau saksi yang enggan bersaksi,” ungkap dia.

    Hardjuno menegaskan bahwa Indonesia harus belajar dari negara-negara tersebut, di mana mekanisme perampasan aset berbasis perdata terbukti sangat efektif dalam melawan korupsi dan kejahatan finansial yang rumit.

    “Jika DPR memahami betul manfaat RUU ini, mereka seharusnya lebih progresif dan berani dalam memasukkan RUU Perampasan Aset ke dalam prolegnas. Dengan regulasi yang mendukung, negara dapat mengambil kembali kekayaan publik yang diselewengkan, bahkan dalam kasus-kasus yang kompleks seperti temuan uang Rp 1 triliun di rumah mantan hakim Mahkamah Agung,” jelas dia.

  • Senator Lalita Tampung Aspirasi Mahasiswa Papua, Bahas Isu Transmigrasi dan Kesejahteraan Lokal

    Senator Lalita Tampung Aspirasi Mahasiswa Papua, Bahas Isu Transmigrasi dan Kesejahteraan Lokal

    FAJAR.CO.ID, PAPUA — Senator DPD RI asal Papua, Lalita, mengadakan pertemuan khusus dengan para Ketua dan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai universitas di Provinsi Papua. Pertemuan ini berlangsung di sebuah kafe di tengah Kota Jayapura pada 9 November 2024.

    Dalam kesempatan tersebut, Lalita mendengarkan langsung aspirasi mahasiswa yang disampaikan dengan penuh semangat dan harapan.

    Pertemuan ini dipimpin oleh Presiden BEM Universitas Cendrawasih, yang mewakili aliansi mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi di Papua. Lalita didampingi oleh beberapa anggota DPR Papua seperti Giovano Pattipawae dan Johanes Markus Wakum, yang turut hadir untuk menyimak keluhan dan masukan dari para mahasiswa.

    Layaknya seorang Ibu yang menerima keluh kesah penuh amarah anak-anaknya, Senator Lalita mendengarkan aspirasi para Presiden BEM seluruh Perguruan Tinggi di Prov. Papua.

    “Mahasiswa di Papua adalah anak-anak kami, tentu mereka ingin diberikan atensi juga terhadap apa yang mereka perjuangkan. Kita lakukan pendekatan persuasif dan humanis untuk mencari solusi atas permasalah yang timbul” ungkapnya.

    Aspirasi yang disampaikan oleh Para aliansi Presiden BEM secara kolektif meliputi penolakan wacana Transmigrasi yang dicanangkan oleh Presiden RI Bapak Prabowo dan Mentri Transmigrasi.

    Senator DPD RI Lalita, berencana akan meneruskan dan menyampaikan aspirasi yang telah disuarakan oleh Para Presiden BEM seluruh Perguruan Tinggi di Papua dalam bentuk kajian analisi kepada Lembaga dan Departemen terkait serta dalam rapat-rapat di DPD RI.

  • Andre Rosiade Apresiasi Penyaluran Kredit Bank Mandiri Capai Rp 1.590 T

    Andre Rosiade Apresiasi Penyaluran Kredit Bank Mandiri Capai Rp 1.590 T

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengapresiasi kinerja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang mencatatkan hasil impresif pada kuartal III 2024. Salah satu pencapaian penting adalah realisasi penyaluran kredit konsolidasi yang mencapai Rp 1.590 triliun pada paruh ketiga tahun ini.

    “Kami sebagai mitra kerja sangat mengapresiasi kinerja Direktur Utama Bank Mandiri, Pak Darmawan Junaidi, beserta jajaran yang telah membawa Bank Mandiri mencapai pencapaian terbaik pada kuartal III 2024. Kami berharap ke depan, Bank Mandiri akan terus tumbuh dan menjadi pendorong utama perekonomian Indonesia,” kata Andre Rosiade melalui keterangan tertulis, Sabtu (9/11/2024).

    Andre menuturkan, jumlah tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 20,8% secara year on year (YoY). Berdasarkan catatan, kata dia, pertumbuhan penyaluran kredit Bank Mandiri antara lain ditopang oleh kredit segmen wholesale yang merupakan core business bank pelat merah tersebut.

    Capaian itu diikuti dengan kualitas aset yang terjaga dan semakin membaik, tercermin secara bank-only rasio kredit bermasalah atau rasio NPL Bank Mandiri sebesar 0,97% atau menurun 39 basis poin (bps) secara tahunan. Selai itu, hingga akhir September 2024 Bank Mandiri membukukan pertumbuhan kredit di seluruh segmen.

    Adapun, pertumbuhan terbesar masih ditopang oleh kredit segmen korporasi yang mencatat pertumbuhan 29,4% secara YoY menjadi Rp 581 triliun di akhir kuartal III 2024. Tidak hanya itu, pertumbuhan kredit Bank Mandiri juga ikut didorong oleh segmen mikro produktif dan SME yang masing-masing tumbuh 13,04% dan 13,7% secara tahunan di akhir September 2024.

    “Dari laporan tersebut tercermin bahwa Bank Mandiri konsisten memperkuat perannya sebagai agen perubahan dengan menyalurkan kredit ke sektor riil guna mendukung ekonomi masyarakat dan perekonomian Indonesia,” jelasnya.

    Adapun, dalam penyaluran KUR ini, Bank Mandiri memperkuat sektor produksi serta membangun sinergi bisnis dengan nasabah wholesale untuk mendorong kolaborasi yang lebih luas. Andre pun mendorong Bank Mandiri terus memfokuskan pertumbuhan kredit pada sektor-sektor strategis secara berkelanjutan, seperti pertanian dan perkebunan, telekomunikasi, energi, industri makanan dan minuman, serta sektor-sektor padat karya di berbagai wilayah.

    “Melalui strategi penyaluran kredit yang mengutamakan sektor ekonomi kerakyatan, kami sebagai mitra kerja optimis target pertumbuhan kredit sesuai guidance pada kisaran 16%-18% YoY dapat tercapai pada akhir tahun 2024,” imbuh politikus Gerindra ini.

    Fungsi intermediasi tersebut diimbangi dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) secara konsolidasi yang tumbuh sebesar 14,9% secara YoY menjadi Rp 1.667,5 triliun di kuartal III 2024. Peningkatan DPK tersebut antara lain ditopang oleh pertumbuhan dana giro yang meningkat 17,8% YoY menjadi Rp 596 triliun dan tabungan yang melesat 12,6% YoY menjadi Rp 635 triliun.

    Dorong Ekonomi dengan Inovasi dan Teknologi

    Lebih lanjut, Andre menjelaskan pertumbuhan kinerja Bank Mandiri yang solid tidak terlepas dari transformasi digital yang terus dilakukan, dengan fokus pada inovasi untuk menghasilkan layanan terbaik bagi nasabah. Melalui serangkaian inovasi yang dilakukan hingga pertengahan tahun, Livin’ by Mandiri berhasil mencatatkan pertumbuhan pengguna hingga 32% secara YoY di akhir September 2024 mencapai 27,6 juta.

    Sementara, frekuensi transaksi di Livin’ by Mandiri mencapai 2,8 miliar transaksi atau tumbuh 35% YoY, serta nilai transaksi menembus Rp 2.940 triliun yang tumbuh 25% YoY.

    “Kinerja yang solid ini merupakan hasil dari inovasi berkelanjutan yang terus diluncurkan sepanjang tahun 2024. Semoga perluasan ekosistem digital Bank Mandiri akan terus meningkat lewat serangkaian inovasi yang telah dilakukan,” kata Andre.

    Pada periode yang sama, Wholesale Digital Super Platform Kopra by Mandiri, telah berhasil mengelola 943 juta transaksi tumbuh 20% YoY hingga kuartal III 2024 dengan nilai transaksi menembus Rp 16.000 triliun atau tumbuh 15% YoY. Andre memandang platform digital super lengkap ini dapat melayani berbagai kebutuhan transaksi di manapun dan kapanpun, untuk berbagai segmen pebisnis, mulai dari korporasi hingga SME dengan jumlah pengguna lebih dari 200 ribu per September 2024.

    Andre melihat, Kopra by Mandiri kini telah disempurnakan agar memberikan pengalaman yang jauh lebih baik kepada pengguna, dengan tetap berfokus pada tiga fungsi utamanya yakni cash management, value chain, dan trade yang bisa diakses secara single sign-on. Kopra by Mandiri juga hadir dengan personalized management dashboard yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis serta berbagai tambahan fitur transaksi digital.

    “Sebagai bank yang memiliki core competence di wholesale bank dengan all-rounder unique ecosystem, Bank Mandiri juga memiliki fokus dalam pemenuhan kebutuhan perbankan bagi pelaku bisnis, khususnya segmen korporasi,” imbuhnya.

    (taa/idh)

  • DPR: PP 47/2024 tunjukkan Presiden berpihak pada rakyat

    DPR: PP 47/2024 tunjukkan Presiden berpihak pada rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menilai Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya berpihak kepada rakyat, dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM.

    “Pak Prabowo sudah menunjukkan komitmen keberpihakannya terhadap mereka semua itu secara konkret dengan menghapus utang-utang mereka. Agar nelayan kedepannya terbebas, petani terbebas, UMKM terbebas dari beban utang,” kata Saan saat ditemui di gedung Akademi Bela Negara, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu.

    Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

    PP tersebut ditandatangani Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa sore, dengan disaksikan sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait serta sejumlah asosiasi pengusaha UMKM.

    Baca juga: Presiden Prabowo tandatangani PP Penghapusan Piutang UMKM

    Menurut Saan, penghapusan utang modal usaha tersebut dapat membantu para petani, nelayan dan UMKM untuk fokus dalam memproduksi dan memasarkan produk-produknya.

    Dengan meningkatnya kualitas produk dan pemasaran, para petani, nelayan dan pelaku UMKM akan mendapatkan keuntungan yang maksimal.

    Hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya tingkat perekonomian masyarakat kalangan menengah ke bawah.

    “Memang dalam situasi seperti hari ini, komitmen dan keberpihakan kepada mereka itu harus diwujudkan dalam langkah yang konkret,” kata dia.

    Saan pun berharap kebijakan tersebut dapat direalisasikan Prabowo melalui jajaran kementeriannya dalam waktu dekat.

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo mengatakan bahwa pemerintah berharap dengan keluarnya PP nomor 47 tahun 2024 dapat membantu masyarakat di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen bidang pangan untuk meneruskan usahanya dan lebih berdaya guna.

    Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menekankan bahwa program penghapusan utang ini memiliki kriteria kelayakan yang spesifik.

    Artinya, tidak semua petani, nelayan dan UMKM akan mendapatkan manfaat dari program ini, tetapi hanya mereka yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Setelah utang mereka dihapus, para petani, nelayan, dan UMKM akan kembali memiliki akses ke pinjaman.

    Namun, untuk mencegah masalah kredit macet, pemerintah akan menyalurkan dana ini melalui koperasi agar ada sistem pengawasan antar anggota.

    Baca juga: DPR: Penerima beasiswa LPDP harus berkontribusi kepada negara

    Baca juga: NasDem pastikan tetap gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Petaka Yahya Zaini Jadi Ketua DPP Golkar, Video Mesum Bareng Maria Eva Diviralkan Netizen

    Petaka Yahya Zaini Jadi Ketua DPP Golkar, Video Mesum Bareng Maria Eva Diviralkan Netizen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Nama Yahya Zaini mendadak menjadi pembahasan setelah dirinya didapuk menjadi Ketua DPP Golkar.

    Yahya Zaini yang didapuk Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Golkar periode 2024-2029. 

    Hal ini tak terlepas dari ramainya pembahasan terkait Maria Eva di media sosial khususnya X. 

    Keduanya pun menjadi pembahasan setelah kasus mereka di masalah yang kembali dibahas oleh para netizen.

    Di media sosial X khususnya, netizen mengunggah kembali video mesum yang melibatkan Yahya Zaini dan Maria Eva.

    Video tersebut salah satunya diunggahan oleh akun @ARSIPAJA mengunggah screenshot video mesum mantan anggota DPR itu.

    Saking viralnya unggahan tersebut mengundang 1,1 juta views. Banyak warganet yang kemudian ‘bernostalgia’ dengan kasus mantan anggota DPR tersebut.

    Sebelumnya, kasus Yahya Zaini dan Maria Eva pada masa itu tak hanya sekadar hanya penyebaran video mesum.

    Bahkan tidak sampai disitu, kasus yang melibatkan keduanya sampai ke kasus aborsi hingga pemerasan.(Erfyansyah/Fajar) 

  • Profil Febby Rastanty yang Resmi Menikah dengan Perwira Polisi Bernama Drajad Djumantara

    Profil Febby Rastanty yang Resmi Menikah dengan Perwira Polisi Bernama Drajad Djumantara

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas Febby Rastanty resmi mengakhiri masa lajangnya hari ini. Dia resmi menjadi suami Drajad Djumantara yang merupakan anggota kepolisian berpangkat inspektur satu (Iptu). Lalu siapa sebenarnya Febby Rastanty yang diketahui berprofesi sebagai artis sekaligus model dan juga penyanyi itu?

    Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, Sabtu (9/11/2024) Febby Rastanty merupakan gadis kelahiran Jakarta, 1 Februari 1996 yang lahir dari pasangan Rasyid Jayaruddin dan Anice Worang.

    Ayah Febby sendiri berasal dari Palembang sementara itu ibunya berasal dari Manado. Ayah Febby telah meninggal dunia akibat kanker usus yang dideritanya pada 12 Juli 2015.

    Anak pertama dari dua bersaudara ini merupakan lulusan SMP 45 Jakarta dan SMA 70 Jakarta yang lulus SMA pada 2013.

    Febby melanjutkan studinya dengan mengambil Jurusan Hukum di Universitas Indonesia dan lulus dengan predikat cum laude pada 2018.

    Karier Febby di dunia hiburan sendiri dimulai pada 2004 dengan membintangi film berjudul Tina Toon dan Lenong Bocah dengan berperan sebagai Mentari.

    Film keduanya adalah Angel’s Cry yang menancapkan dirinya sebagai seorang aktris.

    Tak berhenti di dunia akting, nama Febby semakin berkibar usai dirinya bergabung dengan grup vokal Blink pada 2012.

    Sebelum diketahui menjalin hunungan dengan Drajad, Febby sempat dikaitkan dengan putra artis Venna Melinda yang kini menjadi anggota DPR, Verrel Bramasta. Keduanya sempat terlibat kerja sama dang menghasilkan single lagu berjudul Cinta Kita Muda.

    Sepupu artis Ranty Maria itu semakin terkenal di dunia hiburan seusai dirinya sukses memerankan tokoh bernama Zara di sinetron Karena Aku Sayang di tahun 2022.

    Hubungan Febby Rastanty dengan Drajad Djumantara sendiri ternyata sudah berlangsung sejak 2019. Namun, keduanya pandai menyimpan kedekatan. Lantaran secara tiba-tiba keduanya menggelar acara lamaran yang dilangsungkan Agustus 2024 yang kemudian dilanjutkan acara pernikahan yang digelar keduanya hari ini di The Tribrata Dharmawangsa Jakarta Selatan.

  • Nasdem Apresiasi Prabowo Terbitkan PP Hapus Utang Petani, Nelayan, dan UMKM Nasional 9 November 2024

    Nasdem Apresiasi Prabowo Terbitkan PP Hapus Utang Petani, Nelayan, dan UMKM Nasional 9 November 2024

    Nasdem Apresiasi Prabowo Terbitkan PP Hapus Utang Petani, Nelayan, dan UMKM
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustopa mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus utang macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya.
    “Tentu kita mengapresiasi ya langkah yang dilakukan oleh Presiden Pak Prabowo menghapuskan utang-utang untuk para UMKM, petani, nelayan,” kata Saan di Akademi Bela Negara Partai Nasdem, Jakarta, Sabtu (9/11/2024).
    Menurut Saan, lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 menjadi salah satu langkah konkret wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.
    Terlebih, menurut Saan saat ini memang diperlukan komitmen yang keberpihakan kepada masyarakat.
    “Karena memang dalam situasi seperti hari ini, komitmen dan keberpihakan kepada mereka itu harus diwujudkan dalam langkah yang konkret. Presiden dalam hal ini Pak Prabowo sudah menunjukkan komitmen keberpihakannya,” ucap Saan.
    Wakil Ketua DPR RI itu berharap para petani, nelayan, dan UMKM bisa fokus mengembangkan usahanya setelah lepas dari utang.
    “Sehingga ke depannya mereka bisa lebih fokus untuk mengembangkan usaha-usaha mereka dengan baik dan ini tentu langkah yang patut kita apresiasi,” ujar Saan.
    Diketahui, penghapusan utang macet ini ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 pada tanggal 5 November 2024.
    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan PP ini dibuat agar pihak bank memiliki legitimasi maupun payung hukum untuk menghapus piutang yang tidak perform.
    Harapannya, UMKM yang terdampak dalam penghapusan bisa mengajukan pinjaman kembali.
    “Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM. Jadi ini sebetulnya sudah terdaftar ini dalam penghapusbukuan di bank masing-masing,” kata Maman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024) malam.
    Adapun UMKM lainnya tersebut, antara lain UMKM mode/busana, kuliner, dan industri kreatif.
    Maman menambahkan, jumlah maksimal penghapusan ini sebesar Rp 500 juta untuk badan usaha dan Rp 300 juta untuk perseorangan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo letakkan bunga di Monumen Pahlawan Rakyat Beijing

    Prabowo letakkan bunga di Monumen Pahlawan Rakyat Beijing

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meletakkan karangan bunga atau “flower tribute” saat mengunjungi Monumen Pahlawan Rakyat, Tiananmen Square di Beijing, pada Sabtu, sebagai bagian dari kunjungan kenegaraan ke China.

    Berdasarkan keterangan resmi dari Biro Pers Sekretariat Presiden yang diterima di Jakarta, Sabtu, Presiden Prabowo yang mengenakan setelan jas dan dilengkapi peci hitam itu tiba di Monumen sekitar pukul 12.00 waktu setempat.

    Saat tiba, Presiden Prabowo disambut Wakil Menteri Luar Negeri China Sun Weidong dan sejumlah pejabat tinggi dari delegasi negara tersebut.

    Presiden RI kemudian berdiri di depan karangan bunga sekaligus mendengarkan lagu kebangsaan kedua negara.

    Setelah itu, Prabowo mengikuti karangan bunga yang dipindahkan ke bagian depan Monumen Pahlawan Rakyat. Presiden yang didampingi delegasi Indonesia lainnya kemudian berjalan hingga lokasi yang telah ditentukan.

    Saat lagu “Flowers to the Heroes” selesai dimainkan, Kepala Negara merapikan pita karangan bunga dan memberikan penghormatan. Setelah memberikan penghormatan, Presiden Prabowo kembali menuju rangkaian kendaraan untuk kemudian meninggalkan Tiananmen Square.

    Delegasi Indonesia yang mendampingi Presiden RI pada proses tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani.

    Kemudian, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono, serta Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali.

    Baca juga: DPR: Kunjungan Prabowo penting untuk perkuat hubungan internasional

    Baca juga: Prabowo: Indonesia ingin belajar cara China menangani kemiskinan

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPR: PP 47/2024 tunjukkan Presiden berpihak pada rakyat

    DPR: Penerima beasiswa LPDP harus berkontribusi kepada negara

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR Bidang Industri dan Pembangunan Saan Mustopa mengatakan warga yang mendapatkan beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk sekolah di luar negeri harus memberikan kontribusi kepada negara.

    “Tentu hasil dari LPDP ini kan juga harus berkontribusi kepada bangsa dan negara karena dia dibebani oleh biaya negara dan itu uang dari pajak semua,” kata Saan saat ditemui di Gedung Akademi Bela Negara, Jakarta Selatan, Sabtu.

    Menurut Saan, beasiswa LPDP merupakan investasi besar yang dikeluarkan negara dalam bidang pendidikan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

    Investasi itu berupa mengirimkan putra-putri terbaik bangsa untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas di luar negeri.

    Tentu saja, lanjut Saan, ilmu yang didapatkan di luar negeri itu harus dimanfaatkan para pelajar Indonesia untuk memajukan bangsa.

    “Lebih bagus (mengabdi) di dalam negerilah. Menurut saya balik ke sini kan mereka banyak dibutuhkan, walaupun ya tidak dilarang juga kalau memang mereka mau tetap di sana,” kata Saan.

    Baca juga: Mendiktisaintek tegaskan ASN penerima LPDP harus pulang ke tanah air 

    Dengan mengabdinya seluruh peserta LPDP kepada bangsa, Saan yakin langkah Indonesia menuju bonus demografi yang berkualitas pada tahun 2045 akan berjalan dengan mulus.

    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro menegaskan alumni penerima beasiswa LPDP dari universitas luar negeri dapat berkarya di mana saja sehingga tidak harus kembali ke tanah air untuk mengabdi.

    “Kami memang memberi kesempatan mereka untuk berkarya di mana saja. Meskipun tidak pulang, tetapi dia punya prestasi yang bagus, bekerja di perusahaan yang juga baik di luar negeri atau menemukan inovasi. Kita bilang, Indonesia yang menemukan inovasi itu. Jadi, meskipun di luar negeri, kan masih Merah Putih,” ujar Satryo usai Rapat Tingkat Menteri di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta Pusat, Selasa.

    Ia menambahkan ketidakharusan penerima beasiswa LPDP untuk kembali mengabdi di tanah air karena kondisi dalam negeri yang menurutnya belum optimal dalam menyediakan wadah sekaligus peluang untuk berkarya dan mengabdi sesuai keahlian masing-masing.

    Meski begitu, ia mengatakan pihaknya akan terus berkomitmen untuk bersinergi membangun industri dalam negeri yang nantinya mampu menampung keahlian serta gelar pendidikan para alumni LPDP dari universitas luar negeri.

    Baca juga: Kemendiktisaintek tata ulang LPDP demi tunjang program pemerintah

    Ia juga berpesan kepada masyarakat agar tidak menganggap pemberian beasiswa pendidikan tinggi hingga ke luar negeri, seperti Program LPDP sebagai sesuatu yang merugikan, sebab investasi dalam bidang pendidikan tidak pernah memberikan kerugian.

    “Memang menghabiskan duit? Tidak juga. Investasi pendidikan tidak pernah rugi. Jangan dihitung pulang atau tidak. Dia punya karir, punya prestasi kan tidak menganggur, dia bekerja, punya pengetahuan, penghasilan yang baik. Kenapa tidak?” imbuhnya.

    Sebelumnya, pada Rabu (30/10),Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie mengatakan saat ini pihaknya sedang meneliti secara seksama terhadap penggunaan dana LPDP berbasis data dan melakukan analisis berbasis pengeluaran dan manfaat yang didapatkan atau cost-benefit analysis.

    “Alokasi dana (LPDP) itu memang perlu kita lihat kembali, apakah dana yang sekarang dipakai, misalnya bahwa kebanyakan dana dipakai untuk program magister itu apakah optimal atau tidak,” katanya.

    Stella menekankan asas dari suatu hal yang optimal adalah berkeadilan dan berkualitas, sehingga kedua faktor tersebut juga menjadi hal yang dipertimbangkan dalam pengkajian ulang ini.

    “Sebentar lagi akan kami keluarkan temuan dan rekomendasi kami, bagaimana untuk bisa mengoptimalkan dana LPDP supaya jelas,” ujarnya.

    Baca juga: Menko PMK sebut negara berhak mendapatkan “return” dari investasi LPDP
    Baca juga: Mendiktisaintek Satryo: Alumni LPDP dapat berkarya di mana saja

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024