Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Usai Rebut Mayoritas Senat, Republik Diprediksi Bakal Kuasai DPR AS

    Usai Rebut Mayoritas Senat, Republik Diprediksi Bakal Kuasai DPR AS

    Washington DC –

    Partai Republik diprediksi bakal merebut kendali House of Representatives atau DPR Amerika Serikat (AS). Hal ini penting bagi Presiden terpilih AS, Donald Trump, untuk memuluskan agendanya saat kembali ke Gedung Putih pada Januari.

    Dilansir Reuters, Minggu (10/11/2024), penghitungan suara masih berlangsung dari pemilihan umum 5 November, namun Edison Research memproyeksikan Partai Republik telah memenangkan 213 kursi di DPR yang beranggotakan 435 orang.

    Partai Republik perlu memenangkan lima kursi lagi untuk mempertahankan kendali DPR dan mereka telah memiliki cukup kemenangan untuk merebut kendali Senat AS dari Demokrat. Edison Research mengatakan Demokrat telah memenangkan 205 kursi sejauh ini, termasuk memproyeksikan pada hari Sabtu bahwa Perwakilan Greg Stanton di Arizona telah memenangkan pemilihan ulang.

    Demokrat perlu memenangkan 13 dari 17 kursi yang tersisa untuk mengambil alih kendali. Dengan kemenangan Trump dalam pemilihan presiden dan kemenangan Republik atas Senat, mempertahankan DPR akan memberi Republik kekuasaan yang luas untuk memaksakan agenda besar pemotongan pajak dan pengeluaran, deregulasi energi, dan kontrol keamanan perbatasan.

    Sebagian besar dari 17 pemilihan DPR yang tersisa berada di distrik-distrik yang kompetitif di negara-negara bagian Barat. Kecepatan penghitungan suara biasanya lebih lambat daripada di wilayah lain di AS.

    Sembilan kursi saat ini dipegang oleh Republik dan delapan oleh Demokrat. Empat belas kursi secara luas dianggap kompetitif menjelang pemilihan.

    Senator Republik akan memutuskan minggu depan siapa yang akan menjabat sebagai pemimpin partai di Senat pada tahun 2025 dengan John Thune, John Cornyn, dan Rick Scott bersaing untuk jabatan tersebut. Cornyn berjanji pada Sabtu malam bahwa jika dia menang, dia akan mempertahankan Senat dalam masa sidang hingga kabinet Trump dikonfirmasi.

    Sebagai informasi, AS menganut sistem bikameral untuk lembaga legislatifnya. Kongres AS dibentuk berdasarkan Pasal I Konstitusi dan terdiri dari DPR dan Senat.

    Konstitusi AS memberikan wewenang tunggal kepada Kongres untuk memberlakukan undang-undang dan menyatakan perang, hak untuk mengonfirmasi atau menolak banyak kebijakan Presiden, dan kewenangan investigasi yang substansial.

    DPR AS terdiri dari 435 anggota terpilih, yang dibagi di antara 50 negara bagian secara proporsional dengan jumlah penduduknya. Selain itu, ada enam anggota tanpa hak suara, yang mewakili Distrik Columbia, Persemakmuran Puerto Riko, dan empat wilayah Amerika Serikat lainnya, yakni Samoa Amerika, Guam, Kepulauan Virgin AS, dan Persemakmuran Kepulauan Mariana Utara.

    Pejabat pimpinan majelis adalah Ketua DPR, yang dipilih oleh para anggotanya. Dia adalah orang kedua dalam garis suksesi Presiden, setelah Wapres AS.

    DPR memiliki beberapa kewenangan yang ditugaskan secara eksklusif kepadanya, termasuk kewenangan untuk mengajukan RUU pendapatan, mendakwa pejabat federal, dan memilih Presiden jika terjadi hasil seri Electoral College.

    Sementara, Senat terdiri dari 100 Senator, 2 untuk setiap negara bagian. Mereka dipilih untuk masa jabatan 6 tahun, namun masa jabatannya dibagi secara bertahap sehingga sekitar sepertiga Senat akan dipilih kembali setiap 2 tahun. Wakil Presiden Amerika Serikat menjabat sebagai Presiden Senat dan dapat memberikan suara yang menentukan jika terjadi seri di Senat.

    (haf/imk)

  • Video Pidato Wapres Gibran dalam Rakornas Trending di Kanal YouTube

    Video Pidato Wapres Gibran dalam Rakornas Trending di Kanal YouTube

    Jakarta, Beritasatu.com – Pidato Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) pemerintah pusat dan pemerintah daerah 2024 di Sentul International Convention Center (SICC) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024), menjadi sorotan publik dan menjadi trending di kanal YouTube.

    Hingga Minggu (10/11/2024) siang, video berjudul “Wapres Gibran Rakabuming Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Tingkatkan Sinergi” telah menerima tayang 936.000 kali dan mendapat 19.000 like dan dibanjiri sekitar 5.370 komentar.

    Pidato berdurasi 9 menit 43 detik tersebut menuai berbagai tanggapan dari warganet. Komentar dari pengguna @jiwakusehat9434 menarik perhatian, dengan 443 balasan. 

    “Pak presiden dan Pak wakil presiden yang terhormat, tolong semua kades seluruh Indonesia diperiksa/diaudit. Niscaya 90% adalah korupsi. Tak main-main korupsinya melebihi anggota DPR. Dari bansos fiktif dan bansos tak sampai, sampai anggaran yang masuk kantong pribadi sungguh banyak terjadi,” tulis @jiwakusehat9434 dalam komentarnya. 

    Beberapa warganet menyampaikan pujian dan harapannya dalam kolom komentar. “Barakallahufiikum. Bapak wapres dan jajarannya, semoga amanah, sehat dalam bimbingan dan lindungan Allah Ta’ala. Demi kemajuan dan kejayaan NKRI.. aamiin,” ujar @abiemiftah.

    “Mantap Bapak Mas Gibran, semoga Indonesia Emas terwujud. Aamiin yaa Robbal’alamin,” tulis @juremirahma7520.

    Pidato Gibran, yang disampaikan pada acara penutupan Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (7/11/2024), menekankan pentingnya sinergi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. 

    Ia meminta agar seluruh unsur forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) di Indonesia menanggalkan egosektoral demi mempercepat pembangunan nasional.

    “Kita harus kompak, tidak ada lagi egosektoral. Forkopimda dan kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak dengan kabupaten, kota sekitarnya,” kata Wapres Gibran.

    Dalam pidatonya, Gibran juga mengingatkan para pemimpin daerah yang hadir dalam rakornas adalah orang-orang terpilih yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola negara sebesar Indonesia. “Kita perlu kerja sama tim,” tegasnya di hadapan peserta.

  • Tiket Timnas Indonesia vs Jepang Diborong Pengusaha Korea, Kok Bisa? – Page 3

    Tiket Timnas Indonesia vs Jepang Diborong Pengusaha Korea, Kok Bisa? – Page 3

    Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut gembira sahnya Kevin Diks sebagai warga negara Indonesia. Dia berharap sang pemain bisa memperkuat Timnas Indonesia pada laga melawan Jepang (15 November) dan Arab Saudi (19 November) di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang.

    Pengambilan sumpah dan janji setia Kevin Diks, plus dua pemain putri Estella Loupattij dan Noa Leatomu, berlangsung di Kopenhagen, Denmark, Jumat (8/11/2024) siang waktu setempat.

    Erick mengapresiasi cepatnya proses naturalisasi ketiga nama tersebut itu berkat dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto, Komisi XIII dan X DPR, Dirjen AHU dan Dirjen Imigrasi, serta Dukcapil DKI Jakarta. Selain Kevin Diks, pada kesempatan ini juga mengambil sumpah WNI.

    “Alhamdulillah hari ini Kevin Diks sudah mengambil sumpah sebagai Warga Negara Indonesia untuk memperkuat Timnas Indonesia. Terima kasih Bapak Presiden Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, Ketua DPR RI, Pimpinan dan Anggota DPR, juga Bapak Menteri, atas dukungannya dan memungkinkan percepatan sumpah Kevin untuk Timnas Indonesia,” ujar Erick Thohir yang memantau pengambilan sumpah.

     

  • Presiden Minta Pembangunan Gedung Yudikatif, Eksekutif dan Legislatif di IKN Dipercepat

    Presiden Minta Pembangunan Gedung Yudikatif, Eksekutif dan Legislatif di IKN Dipercepat

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto meminta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mempercepat pembangunan gedung yudikatif, eksekutif, dan legislatif di IKN.

    Hal itu Basuki ungkap kepada pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI yang sedang melakukan kunjungan kerja ke IKN.

    “Presiden Prabowo minta ini dipercepat. Beliau minta dipercepat untuk yang yudikatif, eksekutif dan legislatif segera dibangun,” kata Basuki dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

    Dalam kunjungan Komisi II DPR RI ke IKN kali ini, Basuki mengajak rombongan berkeliling.

    Jajaran pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI beserta rombongan melihat Istana Negara, Istana Garuda, dan area Kantor Kementerian Koordinator.

    Sebelumnya, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga menyebut pembangunan gedung lembaga legislatif dan yudikatif Ibu Kota Negara (IKN) akan mulai dilaksanakan terhitung pada 2025 mendatang.

    Dalam hal ini, Presiden Prabowo Subianto memang sempat memberikan instruksi agar gedung lembaga legislatif dan eksekutif dapat rampung pada 2028.

    Danis mengatakan pihaknya sudah melakukan persiapan dengan mendesain gambaran gedung lembaga legislatif dan yudikatif tersebut.

    “InsyaAllah kita sedang persiapan kalau basic desain kan sudah ada dari temen-temen PUPR nanti kalau memang udah ditugaskan kepada kita tinggal kita laksanakan di 2025,” kata Danis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Selain itu, Danis mengatakan pihaknya juga sedang menyiapkan penambahan rumah menteri yang sebelumnya hanya 34 unit saja.

    Nantinya, penambahan ini akan disesuaikan dengan jumlah kabinet Prabowo.

    “Kita ini akan menyesuaikan dengan kabinet sekarang. Masalah bangunannya, penyesuaian yang lama dengan yang baru ini juga pastinya akan menjadi tanggung jawabnya kita,” katanya.

    Sejauh ini, Danis mengatakan pihaknya juga sedang fokus untuk menyiapkan aplikasi untuk pemindahan ASN yang akan menjadi pionir ke IKN.

    Sarana prasarana untuk para ASN juga sudah disiapkan.

    Di antaranya, kata dia, percepatan penyelesaian pembangunan rumah susun ASN yang pertama hingga keempat.

    Nantinya, 40 tower ASN sudah bisa digunakan pada akhir Desember ini.

    “Rumah susun ASN 1 sampai dengan 4, terdiri dari 47 tower diharapkan sekitar 40 tower Desember ini selesai. Dan sebagian sudah digunakan. Ada rusun yang waktu itu dialokasikan untuk Polri juga hankam itu juga sudah siap,” pungkasnya

  • Viral Susu Sapi Segar Dibuang, DPR: Peternak Lokal Harus Jadi Prioritas!

    Viral Susu Sapi Segar Dibuang, DPR: Peternak Lokal Harus Jadi Prioritas!

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Bidang Industri dan Pembangunan Saan Mustopa mengatakan pemerintah harus mendukung peternak lokal di tengah gempuran suplai susu dari luar negeri.

    “Kita berharap ya bahwa petani atau peternak lokal yang terkait terutama peternak sapi untuk susu, itu juga tetap mendapatkan prioritas perhatian dari pemerintah,” kata Saan saat ditemui di Gedung Akademi Bela Negara Nasdem di Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (9/11/2024).

    Menurut Saan, masuknya suplai susu dari luar negeri membuat para produsen lebih memilih susu dari luar dibandingkan dengan produk peternak lokal.

    Hal tersebut membuat pangsa pasar susu lokal semakin hilang sehingga pemasukan para peternak pun menurun drastis.

    Di satu sisi, Saan juga menyadari keberadaan susu dari luar negeri sangat dibutuhkan untuk menutupi kebutuhan susu secara nasional.

    “Maka penting juga tadi untuk memenuhi kebutuhan secara nasional, susu ini alokasi untuk lokal tetap harus menjadi prioritas,” katanya.

    Oleh karena itu, dia berharap pemerintah bisa mencari solusi dengan mengeluarkan kebijakan yang strategis demi menyelamatkan para peternak yang memproduksi susu dalam negeri.

    Sebelumnya, beredar di media massa aksi seorang peternak lokal asal Pasuruan, Jawa Timur membuang susu hasil produksinya, karena pihak industri tidak lagi mau menggunakan susu yang diproduksi petani lokal.

    Padahal susu tersebut sudah diproduksi para petani dalam jumlah banyak dan hanya bisa bertahan selama 48 jam. Dengan terpaksa, susu tersebut pun dibuang oleh para peternak tersebut.

    Aksi serupa juga terjadi di Boyolali. Para peternak sapi hingga pengepul susu melakukan aksi membuang susu segar di Boyolali, Jawa Tengah. Hal tersebut dilakukan karena pasokan susu mereka tidak terserap oleh industri pengolahan susu (IPS).

    Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, menerima audiensi para penampung yang mewakili para peternak sapi perah di wilayahnya yang produksinya dibatasi oleh industri pengolahan susu (IPS).

    “Para pengepul susu sapi mendatangi Kantor Disnakkan Boyolali mewakili para petani peternak menyampaikan keluhan mereka semenjak September 2024 terjadi penurunan pasokan susu ke Industri Pengolahan Susu (IPS) karena dibatasi,” kata Kepala Disnakkan Boyolali, Lusia Dyah Suciati di Boyolali, Jumat (8/11/2024).

    Menurut Lusia, produksi susu peternak yang tidak terserap setiap hari mencapai 8.000 liter. Lusia mengakui kondisi itu tidak hanya terjadi di Boyolali, tetapi juga daerah lainnya seperti di Pasuruan, Jawa Timur.

    “Untuk menyelesaikan ini, butuh waktu untuk ketemu dengan IPS. Ada apa IPS tiba-tiba mengurangi penerima pasokan susu. Kami berharap bisa kembali normal seperti sebelumnya,” ujarnya.

    Selain itu, pihaknya juga sudah berusaha memediasi para pengepul susu dengan BUMN yang bergerak di bidang makanan.

    “Mudah-mudahan segera dapat diatasi,” katanya.

    Pengurus KUD Mojosongo Boyolali, Sriyono mengatakan persoalan yang dialami KUD dan para pengepul di Mojosongo disebabkan produksi peternak saat ini tidak bisa terserap semua di IPS. Hal itu disebabkan adanya pembatasan jumlah kuota susu masuk ke IPS yang biasanya dari koperasi KUD Mojosongo setiap hari menyetor susu sebanyak 23.000 liter, tetapi yang bisa masuk menurun menjadi 15.000 liter.

    KUD Mojosongo, imbuhnya, menerima susu dari peternak rata-rata 23.000 liter per hari. Apabila koperasi-koperasi di Boyolali ada sekitar 140.000 liter per hari, tetapi yang mampu terserap di industri baru sekitar 110.000 liter per hari. Artinya ada kelebihan produksi dari peternak yang tidak mampu terserap pabrik 30.000 liter per hari.

    “Susu yang tidak terima ke industri kami buang, karena susu tidak bisa tahan lama. Alasan industri tidak menerima itu, karena perbaikan mesin dan pasar sedang lesu. Artinya produk dari industri itu, tidak mampu dipasarkan semua akhirnya mereka mengurangi jumlah produksi. Kami berasumsi kemungkinan banyak produksi impor banyak yang masuk dari susu,” ungkapnya.

  • Pemerintah harus dukung peternak lokal dalam memproduksi susu

    Pemerintah harus dukung peternak lokal dalam memproduksi susu

    Wakil Ketua DPR Bidang Industri dan Pembangunan Saan Mustopa di gedung Akademi Bela Negara Nasdem di Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (9/11/2024) (ANTARA/Walda Marison)

    DPR: Pemerintah harus dukung peternak lokal dalam memproduksi susu
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Minggu, 10 November 2024 – 07:48 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPR Bidang Industri dan Pembangunan Saan Mustopa mengatakan pemerintah harus mendukung para peternak lokal di tengah gempuran suplai susu dari luar negeri.

    “Kita berharap ya bahwa petani atau peternak lokal yang terkait terutama peternak sapi untuk susu, itu juga tetap mendapatkan prioritas perhatian dari pemerintah,” kata Saan saat ditemui di Gedung Akademi Bela Negara Nasdem di Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu.

    Menurut Saan, masuknya suplai susu dari luar negeri membuat para produsen lebih memilih susu dari luar dibandingkan dengan produk peternak lokal.

    Hal tersebut membuat pangsa pasar susu lokal semakin hilang sehingga pemasukan para peternak pun menurun drastis.

    Di satu sisi, Saan juga menyadari keberadaan susu dari luar negeri sangat dibutuhkan untuk menutupi kebutuhan susu secara nasional.

    “Maka penting juga tadi untuk memenuhi kebutuhan secara nasional, susu ini alokasi untuk lokal tetap harus menjadi prioritas,” katanya.

    Oleh karena itu, dia berharap pemerintah bisa mencari solusi dengan mengeluarkan kebijakan yang strategis demi menyelamatkan para peternak yang memproduksi susu dalam negeri.

    Sebelumnya, beredar di media massa aksi seorang peternak lokal asal Pasuruan, Jawa Timur membuang susu hasil produksinya, karena pihak industri tidak lagi mau menggunakan susu yang diproduksi petani lokal.

    Padahal susu tersebut sudah diproduksi para petani dalam jumlah banyak dan hanya bisa bertahan selama 48 jam. Dengan terpaksa, susu tersebut pun dibuang oleh para peternak tersebut.

    Sumber : Antara

  • Jokowi Lengser, Publik Sebut IKN Mangkrak, Apa Benar? Ini Kesaksian Karyawan Swasta

    Jokowi Lengser, Publik Sebut IKN Mangkrak, Apa Benar? Ini Kesaksian Karyawan Swasta

    GELORA.CO  – Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser per 20 Oktober 2024, sejak saat itu nyaris tak ada kabar soal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).

    Seperti diketahui, letak IKN sendiri ada di dua kabupaten yakni Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

    IKN adalah proyek besar Jokowi untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim, agar kemacetan berkurang dan terjadi pemerataan pembangunan.

    Setelah Jokowi lengser, warganet atau netizen yang tidak pro pun mengembuskan isu bahwa IKN mangkrak.

    Anggapan itu makin kuat, setelah mendengar pidato politik Presiden Prabowo Subianto saat dilantik pada 20 Oktober 2024 di Gedung DPR/MPR, Senayan Jakarta, yang sama sekali tak menyinggung tentang pembangunan IKN. 

    Selain itu, anggaran IKN pada 2025 hanya dialokasikan sebesar Rp 4,1 triliun, atau anjlok berkali-kali lipat dibandingkan dengan 2024 yang mencapai Rp 35,37 triliun. 

    Benarkah IKN mangkrak? 

    Untuk membuktikan kabar-kabar yang berseliweran di media sosial, Ardi Quardianto, karyawan swasta yang berbasis di Jakarta, datang langsung ke IKN. 

    Setelah mendarat di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan, pada pukul 10.15 WITA, Ardi pun melesat membelah jalanan kota terbesar kedua di Kalimantan Timur menuju IKN. 

    Ardi menempuh perjalanan 2 jam melalui Tol Balikpapan-Samarinda, keluar di Samboja, untuk selanjutnya melintasi Jalan Nasional Sepaku. 

    Tiba di Rest Area IKN, Ardi berganti kendaraan dengan menumpang bus listrik yang disediakan Otorita IKN. 

    Bersama dengan ratusan pengunjung lainnya, Ardi disuguhi pemandangan pembangunan masif sejumlah gedung saat menjejaki Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat. 

    Mulai dari Rumah Sakit (RS) Hermina, rumah susun (rusun) ASN, Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM), RSV Kementerian Kesehatan, Gedung Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) 4, Gedung Kantor Kemenko 3, Gedung Kantor Kemenko 2, dan Gedung Kantor Kemenko 1. 

    Kemudian Taman Kusuma Bangsa, Bukit Bendera, Beranda Nusantara, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Gallery Center, Visitor Center, Plaza Seremoni, hingga Swissotel Nusantara sebagai pemandangan terakhir di Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur yang Ardi saksikan. 

    Dalam testimoninya kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2024), Ardi mengatakan, setelah berkunjung dan melihat langsung, progres pembangunan IKN demikian luar biasa. 

    “Selama ini saya tahu perkembangan IKN dari media digital, terutama media sosial. Memang, terlihat banyak sekali pendapat seolah-olah pembangunan IKN terkendala. Tapi setelah melihat langsung, pembangunannya masif, dan pesat. Ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sekitarnya,” tutur Ardi. 

    Menurutnya, dari sekian banyak konstruksi yang telah dan sedang dibangun, Istana Kepresidenan adalah yang paling ikonik. 

    Istana Kepresidenan ini terdiri dari Istana Negara dan Istana Garuda yang dirancang oleh seniman patung Nyoman Nuarta. 

    “Sementara gedung-gedung lainnya, terutama Gedung Kantor Kemenko sangat modern, rapi, dan menarik arsitekturnya,” cetus Ardi. 

    Adapun hingga saat ini, progres konstruksi fisik Batch I, II, dan III mencapai lebih dari 60 persen. 

    Gedung-gedung yang mendukung ekosistem perkantoran terus dikerjakan secara simultan. 

    Terutama empat kompleks Gedung Kantor Kemenko mencapai rata-rata di atas 60 persen. 

    Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur yang juga Plt Deputi Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga memerinci, secara kuantitatif, Gedung Kantor Kemenko 1 telah mencapai progres 85,5 persen, Gedung Kantor Kemenko 2 mencapai 61,2 persen. 

    Kemudian Gedung Kantor Kemenko 3 mencapai 85,4 persen, dan Gedung Kantor Kemenko 4 mencapai 92,1 persen. 

    Menurut Danis, gedung-gedung Kantor Kemenko tersebut sudah terlayani air minum yang bersumber dari Instalasi pengolahan Air (IPA) Sepaku 300 liter per detik. 

    Terkait kebutuhan listrik Gedung Kantor Kemenko 1, 3, dan 4 juga sudah terlayani (energized) yang bersumber dari Gardu Induk PLN. 

    “Sedangkan untuk Gedung Kantor Kemenko 2 masih menggunakan listrik konstruksi yang bersumber dari jaringan eksisting (kabel udara),” ujar Danis. 

    Khusus di Gedung Kantor Kemenko 1, sudah ada sejumlah penyewa atau retail tenant seperti coffee shop, minimarket, dan layanan kesehatan. 

    Adapun peruntukan dan pembagian Gedung kantor Kemenko, sebagai berikut: 

    Gedung Kemenko 1 untuk Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves); 

    Gedung Kemenko 2 untuk Kemenko Bidang Perekonomian; 

    Gedung Kemenko 3 untuk Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Polhukam); 

    Gedung Kemenko 4 untuk Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)

  • Budi Arie Makin Terjepit, Rekrut Mafia Judi Online Jadi Karyawan Komdigi Tanpa Ijazah

    Budi Arie Makin Terjepit, Rekrut Mafia Judi Online Jadi Karyawan Komdigi Tanpa Ijazah

    GELORA.CO  – Pendukung setia Jokowi, Budi Arie kini makin terjepit atas kasus judi online.

    Budi Arie yang kini menjadi Menteri Koperasi, ternyata pernah merekrut seseorang berinisial AK menjadi karyawan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

    Belakangan, AK ditangkap polisi karena menjadi beking judi online. AK pun diduga adalah kaki tangan mafia judi online yang bercokol di kementerian Kominfo.

    Seperti diketahui, kasus judi online ini meledak di era Meutya Hafid, saat baru menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Terkait hal itu, Budi Arie pun tak nyaman, dia terpaksa omong apa adanya pada wartawan soal sosok AK.

    Budi Arie juga membeberkan alasan mengapa AK bisa lolos sebagai tenaga pendukung Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika.

    AK merupakan satu dari 11 tersangka pegawai Komdigi yang diduga melindungi situs-situs judi online agar tidak diblokir dan tetap beroperasi di Indonesia.

    Ternyata, Budi Arie yang memutuskan sosok AK dapat diterima menjadi pegawai Komdigi.

    “Saya putuskan untuk AK diterima karena yang bersangkutan mengklaim punya skill IT mumpuni,” kata Budi Arie kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

    Menurut Budi Arie, keputusan tersebut bertujuan memperkuat tim Komdigi, yang saat itu masih bernama Kominfo, dalam upaya memberantas situs judi online di Indonesia.

    “Dalam dunia IT, sudah umum bahwa ijazah terkadang bukan menjadi hal yang utama,” lanjut Budi Arie.

    AK sebelumnya dikenal memiliki kemampuan teknis untuk menangani pemblokiran situs-situs yang dianggap merugikan masyarakat.

    Namun, kontroversi muncul setelah AK terseret dalam kasus perlindungan situs judi online yang melibatkan beberapa pegawai Komdigi.

    Saat ini, AK telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. 

    Sebagai informasi, pada akhir 2023, AK mengikuti seleksi untuk posisi tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif di Kemenkominfo.

    Meski dinyatakan tidak lulus seleksi, tersangka AK kemudian dipekerjakan dan diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran situs judi online.

    Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra mengatakan, AK tidak lulus saat mengikuti tes masuk sebagai tenaga pendukung Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    “Terhadap tersangka AK ini dinyatakan tidak lulus,” kata Kombes Wira Satya Triputra dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Selasa (5/11/2024).

    Meski tidak lulus, AK ternyata tetap dapat bekerja di Kemenkomdigi bahkan diberikan wewenang untuk mengatur pemblokiran situs judi. 

    Pihak kepolisian sedang melakukan pendalaman untuk mengungkap penyebab AK dapat bekerja di instansi pemerintahan.

    “Bahwa tersangka AK ini betul-betul memiliki kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian online khususnya berkerja sebagai tim pemblokiran website judi online,” ujar Wira.

    Anggota Komisi III DPR RI fraksi Golkar, Soedeson Tandra, mendesak kepolisian untuk memeriksa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, terkait kasus judi online.

    “Kami mendesak agar (mantan) menteri itu harus diperiksa. Mantan menteri Kominfo, ya harus diperiksa,” kata Tandra, saat dihubungi Tribunnews.com pada Jumat (8/11/2024).

    Tandra meminta aparat penegak hukum untuk menjunjung tinggi prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum.

    Apalagi, kata dia, dari 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dijadikan tersangka, beberapa di antaranya disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Budi Arie.

    “Karena kan kalau kami dapat info dari media-media, kan itu orang dekatnya beliau (Budi Arie). Yang kedua, ada yang enggak lulus di dalam tes-tes itu kok diterima. Ini kan suatu pertanyaan besar,” ujar Tandra.

    Karenanya, Tandra meminta kepolisian untuk melakukan penegakan hukum terhadap siapapun.

    “Maka demi tegaknya hukum, demi equality before the law, kami mendesak agar (mantan) menteri itu harus diperiksa,” ucapnya.

    Dia memandang, sebagai mantan Menkominfo Budi Arie harus bertanggungjawab.

    “Menteri lah yang harus bertanggung jawab. Jangan menyalahkan yang ecek-ecek itu, gitu lho. Ya kan?” tegas Tandra.

    Bantah Terlibat

    Budi Arie Setiadi menegaskan dirinya tidak terlibat sama sekali dalam kasus ini.

    “Pasti enggak (terlibat)” tegas Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Ketika ditanya awak media soal dirinya dengan para oknum pegawai Kemenkomdigi, Budi Arie mengaku mengenalnya.

    “Kenal dengan 11 pegawai Komdigi?” tanya wartawan.

    “Ya tahulah,” ungkap Budi Arie seraya berjalan ke arah mobilnya.

    Di sisi lain, Budi Arie tak mempermasalahkan soal polisi yang mendalami kasus judi online yang menyeret sejumlah oknum pegawai di Kemenkominfo yang kini berganti nama menjadi Kemenkomdigi.

    “Tunggu saja, dalami saja, kita siap,” katanya.

    Budi Arie Setiadi mengaku saat masih menjabat Menkominfo, telah mendapat laporan anak buahnya di kementerian itu ada yang terlibat kasus membekingi situs judi online.

    Karena adanya laporan itu, Budi Arie pun memindahtugaskan anak buahnya yang dicurigai tersebut.

    Lalu, setelah kasus ini terungkap, Budi Arie menegaskan dirinya mendukung penuh pemberantasan judi online.

    “Sebagian pegawai Komdigi (dulu Kominfo) saya kenal karena pernah dibawa Dirjen dan Direktur Pengendalian untuk diskusi dengan saya,” ungkapnya kepada Tribunnews.com, Rabu (6/11/2024

  • DPR: Pemerintah harus mendukung peternak lokal dalam memproduksi susu

    DPR: Pemerintah harus mendukung peternak lokal dalam memproduksi susu

    Sebelumnya, beredar di media massa aksi seorang peternak lokal asal Pasuruan, Jawa Timur membuang susu hasil produksinya, karena pihak industri tidak lagi mau menggunakan susu yang diproduksi petani lokal.Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR Bidang Industri dan Pembangunan Saan Mustopa mengatakan pemerintah harus mendukung para peternak lokal di tengah gempuran suplai susu dari luar negeri.

    “Kita berharap ya bahwa petani atau peternak lokal yang terkait terutama peternak sapi untuk susu, itu juga tetap mendapatkan prioritas perhatian dari pemerintah,” kata Saan saat ditemui di Gedung Akademi Bela Negara Nasdem di Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu.

    Menurut Saan, masuknya suplai susu dari luar negeri membuat para produsen lebih memilih susu dari luar dibandingkan dengan produk peternak lokal.

    Hal tersebut membuat pangsa pasar susu lokal semakin hilang sehingga pemasukan para peternak pun menurun drastis.

    Baca juga: Kementan tegaskan tak ada rencana impor 1,8 juta ton susu dari Vietnam

    Di satu sisi, Saan juga menyadari keberadaan susu dari luar negeri sangat dibutuhkan untuk menutupi kebutuhan susu secara nasional.

    “Maka penting juga tadi untuk memenuhi kebutuhan secara nasional, susu ini alokasi untuk lokal tetap harus menjadi prioritas,” katanya.

    Oleh karena itu, dia berharap pemerintah bisa mencari solusi dengan mengeluarkan kebijakan yang strategis demi menyelamatkan para peternak yang memproduksi susu dalam negeri.

    Sebelumnya, beredar di media massa aksi seorang peternak lokal asal Pasuruan, Jawa Timur membuang susu hasil produksinya, karena pihak industri tidak lagi mau menggunakan susu yang diproduksi petani lokal.

    Padahal susu tersebut sudah diproduksi para petani dalam jumlah banyak dan hanya bisa bertahan selama 48 jam. Dengan terpaksa, susu tersebut pun dibuang oleh para peternak tersebut.

    Baca juga: Kementan berencana impor 1 juta sapi perah dalam lima tahun
    Baca juga: Mahfud sebut program susu gratis Prabowo-Gibran perlu impor

     

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2024

  • Waka Komisi X DPR Dorong SD se-Tanah Air Digratiskan: Amanat Konstitusi

    Waka Komisi X DPR Dorong SD se-Tanah Air Digratiskan: Amanat Konstitusi

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mendorong agar pendidikan dasar di Tanah Air digratiskan. Hal ini mengingat kewajiban negara memberikan layanan pendidikan kepada anak negeri.

    “Pendidikan gratis adalah kewajiban Negara kepada warganya. Ini adalah amanat konstitusi, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945,” kata MY Esti Wijayati dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).

    Adapun kewajiban negara memberi pendidikan gratis kepada masyarakatnya tertuang dalam Pasal 31 UUD 1945, terutama pada Ayat (2) yang berbunyi: pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Esti pun sempat mengingatkan hal ini dalam Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, beberapa hari lalu.

    “Ini adalah ketaatan kita pada konstitusi. Mari kita berikan pendidikan gratis kepada masyarakat. Kalau tidak mampu sampai SMP secara keseluruhan, SD itu mestinya tidak peduli negeri atau swasta, harus gratis,” tegasnya.

    Esti memahami masih ada sekolah swasta yang tidak bisa betul-betul menggratiskan sekolah meski mendapat bantuan anggaran dari Pemerintah. Hal ini lantaran ada sekolah elit yang memiliki layanan di atas standar sehingga membutuhkan biaya lebih.

    “Kita kaji lebih dalam, mana sekolah swasta yang tidak mau untuk diberikan secara keseluruhan anggaran dari Pemerintah tapi tidak boleh menarik. Mungkin ada berjenjang seperti di DKI Jakarta yang ada grade-nya, kan yang grade D dan E nggak mau gratis karena dianggap sekolah favorit,” papar Esti.

    “Maka kita dukung Pak Prabowo sebagai presiden untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan konstitusi. Di situ ada kewajiban Pemerintah untuk memberikan pendidikan dengan pembiayaan secara gratis bagi seluruh anak bangsa kita,” ungkapnya.

    “Harapan saya ini menjadi gebrakan kita, adanya kebijakan agar SD gratis, tidak ditarik pungutan biaya sedikitpun baik negeri maupun swasta,” lanjut Esti.

    “Kebijakan rencana sekolah gratis di Jakarta adalah langkah yang patut diapresiasi. Kita dorong agar daerah-daerah lain mampu mengupayakan hal yang sama, karena ini merupakan implementasi dari amanat konstitusi negara,” sebutnya.

    Menurut Esti, penggratisan biaya sekolah merupakan modal membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia, terutama untuk tingkat pendidikan dasar. Sebab SD merupakan pondasi pendidikan anak.

    “Kalau kita mau mengejar agar anak-anak tidak putus sekolah, semua anak kita sekolah setidaknya sampai SD, mari kita benahi dari pondasi pendidikan dengan memberikan sekolah gratis di tingkat pendidikan dasar,” ujarnya.

    Esti menyebut sekolah gratis di tingkat pendidikan dasar akan mendukung visi misi Presiden Prabowo yang ingin membangun negara dari desa. Esti menilai, hal tersebut harus dimulai dari pembangunan pada bidang pendidikan.

    “Program sekolah gratis untuk SD ini harus merata. Bukan hanya di kota-kota besar saja, tapi sampai ke daerah-daerah pelosok negeri,” tuturnya.

    “Termasuk infrastruktur pendidikan seperti akses dan sarana prasarana sekolah yang memadai, serta memastikan ketersediaan guru bagi semua sekolah di Indonesia,” sambung Esti.

    Esti mengatakan DPR RI juga siap memberi dukungan melalui fungsi penganggaran demi memastikan anak-anak Indonesia memperoleh pendidikan yang layak. “DPR juga selama ini berusaha memenuhi amanah konstitusi dengan menetapkan anggaran pendidikan sebesar 20% di APBN,” jelasnya.

    (eva/eva)