Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Solopos Hari Ini : Butuh Aturan Lindungi Produsen Susu – Espos.id

    Solopos Hari Ini : Butuh Aturan Lindungi Produsen Susu – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Koran Solopos edisi Senin (11/11/2024).

    Esposin, SOLO—Harian Umum Solopos edisi hari ini, Senin (11/11/2024), mengangkat headline tentang terbatasnya penyerapan susu produksi lokal oleh industri pengolahan susu (IPS) memicu aksi buang susu oleh produsen susu di sejumlah daerah. Sejumlah pakar dan pihak pun melontarkan aneka saran untuk mengatasi masalah ini.

    Diberitakan Solopos hari ini, pakar peternakan Universitas Diponegoro (Undip), Dian Wahyu Harjanti, menyebut pe­me­rintah perlu menetapkan regulasi terkait Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk meningkatkan penyerapan susu lokal oleh IPS. Dian Wahyu Harjanti yang juga Direktur Inovasi dan Kerja Sama Indus­tri Undip, me­nyarankan agar pe­merintah segera mengevaluasi dan memperbaiki regulasi kuo­ta susu yang di­terapkan di bebera­pa pabrik pengolahan susu.

    Promosi
    Pulihkan Hutan Bekas Tambang, Kelompok Tani Selamatkan Lingkungan Bersama BRI

    Ia menilai bahwa regulasi TKDN perlu diperkuat agar industri pengolahan susu wajib menyerap lebih banyak susu lokal untuk produk susu cair, terutama di daerah-daerah penghasil susu seperti Boyolali, yang terkenal de­­ngan peternakan sapi perahnya.

    ”Diperlukan regulasi yang lebih jelas tentang kuota susu lokal di industri pengolahan susu. Kami sangat prihatin dengan kondisi peternak yang susu ha­sil perahannya tidak terserap dengan baik,” ujar Dian melalui aplikasi perpesanan kepada Espos, Sabtu (9/11/2024).

    Dian menambah­kan jika masalah ini ti­dak segera ditangani, produk susu lokal akan terbuang sia-sia, bahkan dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Hal ini terjadi akibat pembatasan kuota susu yang diterapkan oleh beberapa industri pengolahan susu.

    Debat Pilgub Jateng, Bersaing Mengenal Rakyat

    SEMARANG—Debat kedua para pasangan calon (paslon) peserta Pe­milihan Gubernur dan Wakil Gu­bernur (Pilgub) Jawa Tengah 2024 diwarnai aksi saling bersaing me­ngutip nama rakyat. Misalkan saja pasangan nomor urut 2, Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen, dalam pernyataan pembukanya mengutip sejumlah nama anggota masyarakat.

    “Ketika saya ketemu Rozikin, orang Batang, dia menginginkan kehadiran pemerintah untuk mengatasi petani sejahtera. Kemudian saya ketemu Sukamto, nelayan di Kebumen. Dia menginginkan solar dan pemecah ombak,” ucap cagub Ahmad Luthfi.

    ”Yang membuat saya semakin yakin bahwa sebagai pemimpin kita harus sungguh-sungguh Ngopeni. Jadi ngopeni memerlukan keteladanan pemimpin. Saat ini saya memakai baju batik yang dibuat oleh Markonah asal Salatiga, sepatu saya buatan Demak. Ini adalah salah satu bentuk kami ngopeni UMKM,” kata Luthfi.

    Defisit Rp309 Triliun APBN

    JAKARTA—Kementerian Keuangan mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mengalami defisit sebesar Rp309,2 triliun atau 1,37% terhadap produk domestik bruto (PDB) per Oktober.

    “Defisit ini masih lebih kecil dari yang ditetapkan bersama DPR pada UU APBN, yakni sebesar 2,29%. Ini artinya, defisit Oktober lebih kecil dibandingkan UU,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers APBN KiTa Edisi November 2024 di Jakarta, Jumat (8/11/2024), seperti dilansir Antara.

    Defisit muncul lantaran belanja negara lebih tinggi dibandingkan pendapatan negara. Belanja negara tercatat Rp2.556,7 triliun atau 76,9% dari pagu, tumbuh 14,1% secara tahunan (year-on-year/yoy). Sementara itu, pendapatan negara tercatat Rp2.247,5 triliun atau 80,2% dari target, tumbuh 0,3% yoy. Secara terperinci, realisasi belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat (BPP) senilai Rp1.834,5 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp722,2 triliun.

    Profesor Kehormatan Sebaiknya Ditiadakan

    SOLO – Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum mengkritik pemberian gelar guru besar kehormatan atau profesor kehormatan yang diberikan secara cuma-cuma kepada bukan akademikus.

    Suara yang mengemuka di Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum adalah tuntutan menghapus atau meniadakan gelar profesor kehormatan atau guru besar kehormatan.

    Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo, mengatakan akhir-akhir ini banyak gelar profesor kehormatan yang diberikan cuma-cuma, terutama kepada para pejabat negara atau politikus yang jelas bukan akademikus.

    Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Senin (11/11/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.espos.id. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Espos.id yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Espos.id tanpa gangguan iklan.

    Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • 7 Budi Arie di Pusaran Skandal Judol Komdigi… Megapolitan

    7 Budi Arie di Pusaran Skandal Judol Komdigi… Megapolitan

    Budi Arie di Pusaran Skandal Judol Komdigi…
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)
    Budi Arie
    Setiadi terbawa-bawa dalam pusaran skandal judi
    online
    yang melibatkan sebelas pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
    Diketahui, sebelas pegawai Komdigi (dulu Kominfo) dengan jabatan tak strategis itu ditangkap polisi dan telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melindungi ribuan situs judi
    online
    yang seharusnya mereka blokir.
    Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menganggap sebelas pegawai Komdigi sudah lama melindungi ribuan situs judi
    online
    , tetapi tak pernah ditindak oleh Budi Arie semasa menjabat Menkominfo hingga akhirnya baru terungkap akhir-akhir ini.
    “Saat itu, saya sudah mengidentifikasi rasanya tidak mungkin kalau tidak ada ASN atau pegawai Menkominfo yang terlibat, tapi saat itu tidak mendapatkan perhatian Menteri Budi Arie. Sekarang terbukti dan
    clear
    ,” ujar Hasanuddin dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).
    Sementara itu, polisi akan mendalami kemungkinan keterlibatan Budi Arie dalam kasus ini.
    “Akan kami dalami,” ucap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Selasa.
    Budi Arie menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus yang dilakukan kesebelas mantan anak buahnya.
    “Pasti enggak (terlibat),” ujar Budi Arie di Istana, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
    Untuk membuktikan perkataannya, Budi Arie mengaku siap apabila dirinya harus diperiksa polisi.
    Dia mempersilakan polisi untuk mendalami informasi yang ingin diketahui dari dirinya selaku mantan Menkominfo.
    “Tunggu saja, dalami saja, kita siap,” imbuhnya.
    Pengamat kepolisian Bambang Rukminto, menilai polisi perlu segera memeriksa Budi Arie terkait kasus pegawai Komdigi bekingi situs judi
    online
    .
    Bambang berujar, keterangan Budi Arie diperlukan untuk mencari tahu bagaimana proses pengawasan saat ia memimpin Kemenkominfo.
    “Pemeriksaan Budi wajib dilakukan. Meskipun belum bisa dipastikan apakah Budi terlibat atau tidak. Sebagai atasan dia harus bertanggung jawab terkait kontrol dan pengawasan jajarannya,” jelas Bambang, dilansir dari
    Kompas.id
    , Kamis (7/11/2024).
    Senada dengan Bambang, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar Soedeson Tandra mendesak kepolisian untuk memeriksa Budi Arie.
    “Kita mendesak agar bahkan siapa pun harus diperiksa, termasuk menterinya (Budi Arie). Karena kan kalau kami dapat info dari media-media, kan itu orang dekatnya beliau,” ujar Tandra kepada wartawan, Jumat (8/11/2024).
    Meski begitu, sampai saat ini polisi belum melakukan pemeriksaan terhadap Budi Arie maupun atasan dari kesebelas pegawai Komdigi yang ditangkap.
    Di tengah desakan agar polisi segera memeriksa Budi Arie, relawan Pro Jokowi (Projo) justru memberikan pembelaan terhadap Budi Arie selaku Ketua Umum Projo.
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP relawan Projo, Handoko, menilai Budi Arie adalah sosok pelopor pemberantasan judi online. Ia meyakini Budi Arie tak terlibat dalam kasus pegawai Komdigi lindungi situs judi
    online
    .
    “Padahal, kalau dari apa yang kita ketahui dan kita catat betul, termasuk juga kita setelah menggelorakan pemberantasan judi
    online
    , maka sebenarnya Budi Arie inilah yang kemudian menjadi pelopor dalam gerakan pemberantasan judi
    online
    ,” kata Handoko dalam jumpa pers di Sekretariat DPP Projo, Jakarta Selatan, Kamis.
    Handoko menjelaskan, Budi Arie sudah melakukan sejumlah langkah untuk memberantas judi
    online
    setelah dilantik sebagai Menkominfo pada era Presiden Joko Widodo, yakni pada 17 Juli 2023.
    Salah satu langkah yang dilakukan Budi Arie, jelas Handoko, adalah menghapus begitu banyak situs judi
    online
    di Indonesia.
    “Dalam catatan kami, selama 15 bulan menjabat sebagai Menkominfo, 3,8 juta situs judi online di-
    takedown
    ,” ujar Handoko.
    “Kemudian, Budi Arie juga mendorong seluruh satker (satuan kerja) di Kominfo untuk tidak terlibat. Jadi, mendorong seluruh satker di Kominfo untuk tidak terlibat judi
    online
    dalam bentuk pakta integritas. Jadi, waktu itu semua satker di Kominfo waktu itu menandatangani pakta integritas,” tambahnya.
    Tak sampai situ, Budi Arie juga disebut telah memberantas judi
    online
    hingga ke rekening-rekening pelakunya.
    Bahkan, kata Handoko, Budi Arie juga bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk menutup rekening pelaku judol.
    “Juga Budi Arie melakukan koordinasi dengan stakeholder di
    financial technology
    ,
    fintech
    , untuk memverifikasi 11.693 penyelenggara sistem elektronik. Beliau juga menerbitkan instruksi Menteri dan Keputusan Menteri dan Keputusan Menteri untuk memberantas dunia,” katanya.
    “Sebagai Menkominfo, dia juga melakukan langkah-langkah seperti mencopot, memutasi pegawai atau pejabat, serta tenaga honorer yang dicurigai terlibat judi
    online
    ,” sambung dia.
    Handoko mengungkapkan, Budi Arie menjadi korban pengkhianatan salah satu pegawai Komdigi yang menjadi tersangka, yakni AK.
    Saat awal menjabat sebagai Menkominfo, Budi Arie merasa pemberantasan judi
    online
    butuh sumber daya manusia yang lebih besar dan lebih berkualitas, terutama di bawah Direktorat Pengendalian Ditjen Aptika.
    “Jumlah personel untuk mengawasi dan melakukan
    takedown
    situs-situs judi
    online
    sangat terbatas. Bahkan, sampai saat ini juga soal SDM masih jauh dari ideal karena keterbatasan alokasi anggaran,” kata Handoko kepada
    Kompas.com
    , Jumat.
    Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang lebih besar, Budi Arie melakukan rekrutmen tambahan, termasuk melibatkan tenaga non pegawai.
    Beberapa calon seleksi berasal dari berbagai kalangan, termasuk AK, seorang lulusan SMK yang direkomendasikan oleh T, seorang aktivis yang dikenal Budi Arie dalam kapasitas politiknya.
    Kala itu, AK disebut mampu men-
    takedown
    hingga 100.000 situs judi
    online
    per hari. Hal ini menjadi salah satu alasan Budi Arie mempertimbangkan AK masuk dalam tim pemberantasan judi
    online
    .
    Namun, perekrutan AK justru menjadi titik awal masalah.
    “Dalam masa rekrutmen ini ada beberapa pihak yang banyak mengajukan diri. Muncullah nama AK,” kata Handoko.
    Awalnya AK tidak lulus seleksi di Komdigi. Meski begitu, ia masih tetap bisa bekerja di Komdigi.
    Handoko menjelaskan, AK tidak lulus seleksi di Komdigi karena dia lulusan SMK sehingga menjadi sulit untuk menetapkan penggajian nya.
    “AK diterima karena yang bersangkutan mengklaim punya skill IT mumpuni, di mana dalam dunia IT, sudah umum bahwa ijazah terkadang bukan menjadi hal yang utama,” kata Handoko.
    Handoko menyampaikan, T dan AK serta sejumlah PNS Kominfo diketahui menjadi operator bandar judi
    online
    . Mereka bahkan bekerja di kantor satelit di Bekasi untuk melindungi 1.000 situs judol dari
    take down
    Komdigi.
    “Tidak ada kaitan aktivitas mereka melindungi situs judol dengan Menteri Budi Arie,” kata Handoko.
    “Budi Arie justru menjadi korban pengkhianatan yang dilakukan pegawai Komdigi. Tanpa sepengetahuan Direktur, Dirjen Aptika, apalagi Menteri. Perintah untuk menumpas judi
    online
    tidak dilaksanakan, malah mereka tergoda bersekongkol dengan bandar judi
    online
    ,” imbuhnya.
    (Penulis: Tatang Guritno, Baharudin Al Farisi, Adhyasta Dirgantara, Tria Sutrisna | Editor: Ihsanuddin, Fitria Chusna Farisa, Ardito Ramadhan, Muhammad Isa Bustomi)
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • RUU Perampasan Aset Instrumen Esensial Pemberantasan Korupsi

    RUU Perampasan Aset Instrumen Esensial Pemberantasan Korupsi

    Jakarta: Komitmen serta keseriusan DPR menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda prioritas kembali dipertanyakan publik. Pasalnya, keputusan DPR yang tidak memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam daftar usulan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029.

    Padahal, keberdaan UU Perampasan aset ini menjadi instrumen yang sangat esensial dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

    Pengamat hukum dan pegiat antikorupsi, Hardjuno Wiwoho melihat ketidakseriusan DPR membahas RUU ini makin terlihat tatkala muncul wacara perubahan diksi dalam RUU tersebut dari “perampasan” menjadi “pemulihan” aset. Pasalnya, perubahan diksi bisa menghilangkan roh utama dari RUU tersebut. 

    “Karena bagi saya, elemen esensial dari RUU ini adalah soal Perampasan Aset dan bukan hanya pada pemulihan aset tanpa memperhatikan asal-usul harta tersebut. Yang kita kejar kan, dari mana sumber-sumber asset itu,’ ujarnya di Jakarta, Sabtu, 9 November 2024. 
     

    Meski demikian, Hardjuno mengaku tidak mau terjebak dalam polemik soal nama atau judul RUU itu nantinya. Paling penting kata dia, UU ini adalah instrumen penting untuk memperkuat langkah negara dalam menyita aset yang diduga hasil kejahatan tanpa harus melalui proses pidana yang panjang. 

    “Jujur, saya tidak mau terjebak dalam polemik diksi itu. Yang terpenting bagi saya adalah RUU itu disahkan menjadi UU. Saya tantang DPR, ayo segera sahkan RUU itu menjadi UU dalam waktu dekat untuk memberikan efek jera bagi koruptor,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Hardjuno berarap RUU ini menjadi alat efektif untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas para penyelenggara negara. Karenaya, RUU Perampasan Aset ini segera disahkan tanpa lagi terjebak dalam polemik diksi semata. Menurut Hardjuno, ketakutan ini mungkin berasal dari kerumitan konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) yang diusung dalam RUU tersebut.

    Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, NCB telah diterapkan secara efektif untuk menyita aset yang diduga terkait dengan kejahatan tanpa menunggu vonis pidana. Di Amerika Serikat, misalnya, pemerintah dapat menyita aset yang dicurigai dari hasil aktivitas kriminal melalui Civil Asset Forfeiture Reform Act, yang memungkinkan penyitaan aset secara perdata dalam kasus-kasus di mana bukti pidana sulit diperoleh.

    Di Inggris, pemerintah bahkan dapat menyita properti yang diduga terkait kejahatan terorganisir melalui mekanisme serupa, yang sangat berguna dalam menghadapi kasus-kasus dengan bukti tidak langsung atau saksi yang enggan bersaksi.

    Hardjuno menegaskan Indonesia harus belajar dari negara-negara tersebut, di mana mekanisme perampasan aset berbasis perdata terbukti sangat efektif dalam melawan korupsi dan kejahatan finansial yang rumit.

    “Jika DPR memahami betul manfaat RUU ini, mereka seharusnya lebih progresif dan berani dalam memasukkan RUU Perampasan Aset ke dalam Prolegnas,” tegasnya. 

    Dengan regulasi yang mendukung, negara dapat mengambil kembali kekayaan publik yang diselewengkan, bahkan dalam kasus-kasus yang kompleks seperti temuan uang Rp1 triliun di rumah mantan hakim Mahkamah Agung.

    Hardjuno juga mengingatkan bahwa pembahasan RUU ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat pengembalian aset negara, tetapi juga untuk memperkuat supremasi hukum di Indonesia.

    Ia menyoroti pentingnya adanya standar pembuktian tinggi dalam penerapan NCB untuk melindungi hak-hak sipil sambil tetap memberikan wewenang kepada negara untuk menyita aset yang mencurigakan. 

    Menurutnya, prinsip kehati-hatian dalam penerapan NCB, seperti yang dilakukan di Inggris, dapat diadopsi di Indonesia agar mekanisme ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan prinsip hukum yang adil.

    Di tengah kerugian negara akibat korupsi yang mencapai ratusan triliun rupiah, Hardjuno menekankan bahwa RUU Perampasan Aset dapat menjadi solusi untuk mempercepat pemulihan aset.

    Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), kerugian negara akibat korupsi yang dipulihkan melalui mekanisme pidana saat ini hanya mencakup sebagian kecil dari total kerugian. 

    “Dengan adanya RUU ini, negara diharapkan dapat mengambil langkah yang lebih tegas dan efisien dalam menyita aset korupsi, yang secara langsung akan memperkuat anggaran publik untuk kepentingan masyarakat luas,” tandas Hardjuno. 

    Hardjuno menegaskan bahwa penundaan pembahasan RUU Perampasan Aset adalah suatu kehilangan peluang bagi Indonesia untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi.

    “Kita butuh keberanian dan pemahaman yang lebih mendalam dari para wakil rakyat agar regulasi ini bisa segera terwujud,” jelas Hardjuno. 

    “Dengan adanya RUU ini, Indonesia dapat membangun sistem hukum yang lebih tangguh dalam menghadapi korupsi, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam menjaga kekayaan publik dari tindakan kriminal,” pungkas Hardjuno.

    Jakarta: Komitmen serta keseriusan DPR menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda prioritas kembali dipertanyakan publik. Pasalnya, keputusan DPR yang tidak memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam daftar usulan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029.
     
    Padahal, keberdaan UU Perampasan aset ini menjadi instrumen yang sangat esensial dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
     
    Pengamat hukum dan pegiat antikorupsi, Hardjuno Wiwoho melihat ketidakseriusan DPR membahas RUU ini makin terlihat tatkala muncul wacara perubahan diksi dalam RUU tersebut dari “perampasan” menjadi “pemulihan” aset. Pasalnya, perubahan diksi bisa menghilangkan roh utama dari RUU tersebut. 
    “Karena bagi saya, elemen esensial dari RUU ini adalah soal Perampasan Aset dan bukan hanya pada pemulihan aset tanpa memperhatikan asal-usul harta tersebut. Yang kita kejar kan, dari mana sumber-sumber asset itu,’ ujarnya di Jakarta, Sabtu, 9 November 2024. 
     

    Meski demikian, Hardjuno mengaku tidak mau terjebak dalam polemik soal nama atau judul RUU itu nantinya. Paling penting kata dia, UU ini adalah instrumen penting untuk memperkuat langkah negara dalam menyita aset yang diduga hasil kejahatan tanpa harus melalui proses pidana yang panjang. 
     
    “Jujur, saya tidak mau terjebak dalam polemik diksi itu. Yang terpenting bagi saya adalah RUU itu disahkan menjadi UU. Saya tantang DPR, ayo segera sahkan RUU itu menjadi UU dalam waktu dekat untuk memberikan efek jera bagi koruptor,” jelasnya.
     
    Lebih lanjut, Hardjuno berarap RUU ini menjadi alat efektif untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas para penyelenggara negara. Karenaya, RUU Perampasan Aset ini segera disahkan tanpa lagi terjebak dalam polemik diksi semata. Menurut Hardjuno, ketakutan ini mungkin berasal dari kerumitan konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) yang diusung dalam RUU tersebut.
     
    Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, NCB telah diterapkan secara efektif untuk menyita aset yang diduga terkait dengan kejahatan tanpa menunggu vonis pidana. Di Amerika Serikat, misalnya, pemerintah dapat menyita aset yang dicurigai dari hasil aktivitas kriminal melalui Civil Asset Forfeiture Reform Act, yang memungkinkan penyitaan aset secara perdata dalam kasus-kasus di mana bukti pidana sulit diperoleh.
     
    Di Inggris, pemerintah bahkan dapat menyita properti yang diduga terkait kejahatan terorganisir melalui mekanisme serupa, yang sangat berguna dalam menghadapi kasus-kasus dengan bukti tidak langsung atau saksi yang enggan bersaksi.
     
    Hardjuno menegaskan Indonesia harus belajar dari negara-negara tersebut, di mana mekanisme perampasan aset berbasis perdata terbukti sangat efektif dalam melawan korupsi dan kejahatan finansial yang rumit.
     
    “Jika DPR memahami betul manfaat RUU ini, mereka seharusnya lebih progresif dan berani dalam memasukkan RUU Perampasan Aset ke dalam Prolegnas,” tegasnya. 
     
    Dengan regulasi yang mendukung, negara dapat mengambil kembali kekayaan publik yang diselewengkan, bahkan dalam kasus-kasus yang kompleks seperti temuan uang Rp1 triliun di rumah mantan hakim Mahkamah Agung.
     
    Hardjuno juga mengingatkan bahwa pembahasan RUU ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat pengembalian aset negara, tetapi juga untuk memperkuat supremasi hukum di Indonesia.
     
    Ia menyoroti pentingnya adanya standar pembuktian tinggi dalam penerapan NCB untuk melindungi hak-hak sipil sambil tetap memberikan wewenang kepada negara untuk menyita aset yang mencurigakan. 
     
    Menurutnya, prinsip kehati-hatian dalam penerapan NCB, seperti yang dilakukan di Inggris, dapat diadopsi di Indonesia agar mekanisme ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan prinsip hukum yang adil.
     
    Di tengah kerugian negara akibat korupsi yang mencapai ratusan triliun rupiah, Hardjuno menekankan bahwa RUU Perampasan Aset dapat menjadi solusi untuk mempercepat pemulihan aset.
     
    Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), kerugian negara akibat korupsi yang dipulihkan melalui mekanisme pidana saat ini hanya mencakup sebagian kecil dari total kerugian. 
     
    “Dengan adanya RUU ini, negara diharapkan dapat mengambil langkah yang lebih tegas dan efisien dalam menyita aset korupsi, yang secara langsung akan memperkuat anggaran publik untuk kepentingan masyarakat luas,” tandas Hardjuno. 
     
    Hardjuno menegaskan bahwa penundaan pembahasan RUU Perampasan Aset adalah suatu kehilangan peluang bagi Indonesia untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi.
     
    “Kita butuh keberanian dan pemahaman yang lebih mendalam dari para wakil rakyat agar regulasi ini bisa segera terwujud,” jelas Hardjuno. 
     
    “Dengan adanya RUU ini, Indonesia dapat membangun sistem hukum yang lebih tangguh dalam menghadapi korupsi, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam menjaga kekayaan publik dari tindakan kriminal,” pungkas Hardjuno.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WHS)

  • Gerindra soal Tur Prabowo ke LN: Perlu Ada Investasi Besar-besaran

    Gerindra soal Tur Prabowo ke LN: Perlu Ada Investasi Besar-besaran

    Jakarta –

    Waketum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati, menjelaskan soal langkah Presiden RI Prabowo Subianto menyambangi beberapa negara secara berurutan. Sara menilai Prabowo ingin Indonesia menjadi salah satu negara target para investor.

    “Ini jelas bahwa Indonesia ini negara yang sangat besar, sangat luas. Dengan kondisi APBN, itu tidak mungkin bisa melakukan pertumbuhan ekonomi seperti yang kita harapkan, yaitu 8% dalam waktu 5 tahun ini. Jadi perlu ada investasi yang besar-besaran ke Indonesia,” kata Sara usai menggelar Tasyakuran bersama partisipan atas kelolosannya ke DPR RI, GOR Jakarta Utara, Minggu (10/11/2024).

    Ia menekankan adanya investor asing di Indonesia justru akan menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Lawatan Prabowo ke luar negeri dianggap akan menggambarkan Indonesia negara yang terbuka untuk bisnis.

    “Ini bukan berarti kita terus menghilangkan lapangan pekerjaan, justru menciptakan lapangan pekerjaan. Dananya itu masuk ke Indonesia, menggenjot lapangan pekerjaan, supaya perputaran dananya itu di sini,” ujar Sara.

    “Dengan beliau keliling, itu kan sebenarnya membuka pintu bahwa kita ini open for business. Kita ini akan menghadirkan hukum yang jelas, karena kepastian hukum yang dibutuhkan oleh investor,” tambahnya.

    Sara menekankan kunjungan Prabowo ke luar negeri tak hanya untuk mencari investor melainkan menjalin hubungan yang baik dengan komunitas dunia. Ia menekankan Indonesia akan tetap bersikap netral.

    Rahayu menegaskan jika posisi bangsa Indonesia sudah jelas berada di pihak Palestina. Prabowo disebut akan memperjuangkan hal itu.

    “Karena ini tentunya sangat ramai sekali persoalan konflik-konflik yang terjadi, dan jelas bahwa kita di pidato beliau, menyampaikan di hadapan utusan-utusan negara, berani untuk menyampaikan bahwa kita tetap akan berpihak untuk kemerdekaan Palestina,” ujar Sara.

    Diketahui Prabowo telah melakukan Kuningan kenegaraan ke Beijing, China. Rencananya Presiden ke-8 RI akab melanjutkan lawatannya ke Amerika Serikat.

    (dwr/isa)

  • Ridwan Kamil Tegaskan KIM Solid: Apalagi 2 Minggu Terakhir

    Ridwan Kamil Tegaskan KIM Solid: Apalagi 2 Minggu Terakhir

    Jakarta –

    Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK), menekankan jika Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus Solid mendukung pemenangan pasangan RIDO. RK mengatakan bahkan dalam dua minggu terakhir seluruh elemen turut serta untuk mensosialisasikan pasangan ini.

    “Jadi rekan-rekan media, KIM Plus ini sangat solid, apalagi di hari-hari menjelang dua minggu terakhir, seluruh partai itu turun, dari mulai anggota DPR seperti Mbak Rahayu Saraswati, sampai caleg-caleg DPR di Jakarta, di multipartai juga melakukan,” kata RK usai menghadiri Konsolidasi Akbar dan Tasyakuran Rahayu sebagai anggota DPR RI, GOR Jakarta Utara, Minggu (10/11/2024).

    Ia mengatakan antusiasme dari masyarakat DKI Jakarta tinggi. RK berpandangan positif terhadap masyarakat di Kepulauan Seribu usai ia kunjungi.

    “Saking banyaknya saya tidak bisa semuanya membersamai, saya cuma dapat laporan dari WA-WA, kegiatan, syukuran, tebus murah dan lain-lain. Kita bergerak, antusiasmenya luar biasa. Rekan media juga melihat bagaimana sambutan kepada kami di Kepulauan Seribu. Energi itu kan mewakili optimisme, ya,” tutur RK.

    RK mengaku termotivasi dengan kemenangan Prabowo Subianto di Jakarta Utara. Ia berharap kemenangan pasangan RIDO di Jakarta Utara juga sejalan.

    “Nah apalagi di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Pak Prabowo juga menang di Pilpres kemarin, menandakan dukungan ini kita kunjungi ulang, kita motivasi ulang sehingga kemenangan Bapak Prabowo di Utara dan Barat ini juga mudah-mudahan sebangun, dan sesukses untuk pasangan RIDO,” tambahnya.

    (dwr/isa)

  • DPR: Penerima Beasiswa LPDP Wajib Berkontribusi ke Negara – Espos.id

    DPR: Penerima Beasiswa LPDP Wajib Berkontribusi ke Negara – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi beasiswa. (freepik.com)

    Esposin, JAKARTA — Wakil Ketua DPR Bidang Industri dan Pembangunan Saan Mustopa mengatakan warga yang mendapatkan beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk sekolah di luar negeri harus memberikan kontribusi kepada negara.

    “Tentu hasil dari LPDP ini kan juga harus berkontribusi kepada bangsa dan negara karena dia dibebani oleh biaya negara dan itu uang dari pajak semua,” kata Saan saat ditemui di Gedung Akademi Bela Negara, Jakarta Selatan, Sabtu (9/11/2024). 

    Promosi
    BRI Peduli Salurkan Beasiswa dan Sarana Prasarana kepada YPAC Jakarta

    Menurut Saan, beasiswa LPDP merupakan investasi besar yang dikeluarkan negara dalam bidang pendidikan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

    Investasi itu berupa mengirimkan putra-putri terbaik bangsa untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas di luar negeri.

    Tentu saja, lanjut Saan, ilmu yang didapatkan di luar negeri itu harus dimanfaatkan para pelajar Indonesia untuk memajukan bangsa.

    “Lebih bagus (mengabdi) di dalam negerilah. Menurut saya balik ke sini kan mereka banyak dibutuhkan, walaupun ya tidak dilarang juga kalau memang mereka mau tetap di sana,” kata Saan sebagaimana dilansir Antara. 

    Dengan mengabdinya seluruh peserta LPDP kepada bangsa, Saan yakin langkah Indonesia menuju bonus demografi yang berkualitas pada tahun 2045 akan berjalan dengan mulus.

    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro menegaskan alumni penerima beasiswa LPDP dari universitas luar negeri dapat berkarya di mana saja sehingga tidak harus kembali ke tanah air untuk mengabdi.

    “Kami memang memberi kesempatan mereka untuk berkarya di mana saja. Meskipun tidak pulang, tetapi dia punya prestasi yang bagus, bekerja di perusahaan yang juga baik di luar negeri atau menemukan inovasi. Kita bilang, Indonesia yang menemukan inovasi itu. Jadi, meskipun di luar negeri, kan masih Merah Putih,” ujar Satryo seusai Rapat Tingkat Menteri di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024). 

    Ia menambahkan ketidakharusan penerima beasiswa LPDP untuk kembali mengabdi di tanah air karena kondisi dalam negeri yang menurutnya belum optimal dalam menyediakan wadah sekaligus peluang untuk berkarya dan mengabdi sesuai keahlian masing-masing.

    Meski begitu, ia mengatakan pihaknya akan terus berkomitmen untuk bersinergi membangun industri dalam negeri yang nantinya mampu menampung keahlian serta gelar pendidikan para alumni LPDP dari universitas luar negeri.

    Ia juga berpesan kepada masyarakat agar tidak menganggap pemberian beasiswa pendidikan tinggi hingga ke luar negeri, seperti Program LPDP sebagai sesuatu yang merugikan, sebab investasi dalam bidang pendidikan tidak pernah memberikan kerugian.

    “Memang menghabiskan duit? Tidak juga. Investasi pendidikan tidak pernah rugi. Jangan dihitung pulang atau tidak. Dia punya karir, punya prestasi kan tidak menganggur, dia bekerja, punya pengetahuan, penghasilan yang baik. Kenapa tidak?” imbuhnya.

    Sebelumnya, pada Rabu (30/10/2024),Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie mengatakan, pihaknya sedang meneliti secara seksama terhadap penggunaan dana LPDP berbasis data dan melakukan analisis berbasis pengeluaran dan manfaat yang didapatkan atau cost-benefit analysis.

    “Alokasi dana (LPDP) itu memang perlu kita lihat kembali, apakah dana yang sekarang dipakai, misalnya bahwa kebanyakan dana dipakai untuk program magister itu apakah optimal atau tidak,” katanya.

    Stella menekankan asas dari suatu hal yang optimal adalah berkeadilan dan berkualitas, sehingga kedua faktor tersebut juga menjadi hal yang dipertimbangkan dalam pengkajian ulang ini.

    “Sebentar lagi akan kami keluarkan temuan dan rekomendasi kami, bagaimana untuk bisa mengoptimalkan dana LPDP supaya jelas,” ujarnya.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • HNW Beri Dukungan bagi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

    HNW Beri Dukungan bagi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota DPR RI Komisi VIII Hidayat Nur Wahid (HNW) mengungkapkan pentingnya kolaborasi untuk kuatkan komitmen pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan salah satu caranya adalah agar pada era Presiden Prabowo sungguh-sungguh menghadirkan esensi dari eksistensi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI untuk melindungi perempuan dan anak Indonesia yang dilakukan secara bertanggung jawab, sungguh-sungguh, baik dan benar.

    HNW menyebut hal demikian, karena keberadaan KPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) di periode pemerintahan yang lalu, serasa cuma basa-basi karena institusi ini hanya diberikan kewenangan koordinatif bukan teknis, dengan anggaran yang sangat minim hanya 300 Milyar Rupiah, itupun setiap tahun cenderung menurun.

    Padahal, lanjut HNW, masalah Perempuan dan Anak malah semakin membanyak. Dan pemerintah mestinya tahu bahwa mengurusi ibu dan anak itu artinya, mengurusi sekitar 60 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Kewenangan dan anggaran tersebut jelas tidak akan efektif dan jauh dari yang sewajarnya.

    Hal tersebut disampaikan HNW saat menerima dan berdiskusi dengan Ketua Pengurus Wilayah Nasyiatul Aisyiyah DKI Jakarta dan jajaran Pimpinan NA Jakarta, di Ruang Kerjanya, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, (7/11).

    “Saya pribadi yang laki-laki ini, selaku anggota Komisi VIII DPR-RI mitra kerja KemenPPPA, sudah berkali-kali sampaikan ke Ibu Menteri saat itu, bahwa saya tidak rela Kementerian ini cuma basa basi semata. Tapi, harus menjadi Kementerian yang benar-benar berperan sesuai tugasnya untuk ibu dan anak Indonesia,” kata HNW, dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

    Diungkapkan HNW, dari data yang ada, tingkat kesehatan ibu termasuk ibu melahirkan, Indonesia termasuk yang terburuk di ASEAN selain Kamboja. Soal Stunting, negara Indonesia menempati posisi ketiga terburuk se Asean, di bawah Indonesia hanya Laos dan Kamboja.

    Selain itu, dipaparkan HNW, dalam UU tersebut terdapat beberapa usulan Fraksi PKS di DPR yang masuk seperti, cuti untuk ibu melahirkan ditambah, dan cuti diberikan untuk suami atau bapak yang istrinya melahirkan. Hal ini penting sehingga tidak ada lagi kejadian seorang suami pilot pesawat sampai tertidur karena kelelahan menjaga istrinya yang melahirkan.

    Lebih lanjut, ada hak yang diterima ibu melahirkan, yakni Hak Spiritual. Awalnya hanya hak yang bersifat sosial, kedokteran tidak ada hak spiritual. Jadi ketika Ibu mengandung dan melahirkan, hak spiritualnya juga harus dipenuhi agar keselamatan dan kesehatan diri Ibu dan bayi yang dikandung/dilahirkan bisa terjaga secara komprehensif, sebagai upaya legal dan konstitusional untuk mengatasi masalah masih tingginya angka kematian Ibu melahirkan dan anak-anak yang terdampak stunting.

    HNW menegaskan, sangat mengapresiasi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuat Kementerian yang menampilkan nomenklatur ketahanan keluarga.

    “Ini langkah bagus. Maka kami mengajak komponen masyarakat yang peduli dengan nasib Ibu(Perempuan) dan Anak termasuk NA(Nasyiatul Aisyiyah) untuk berkolaborasi, berta’awun, dengan terus mengawal dan mengkritisi, agar ‘ketahanan keluarga’ ini benar-benar diwujudkan dalam program dan anggaran, agar nasibnya tidak seperti KPPPA kemarin, bahkan agar KPPPA pada periode ini, apalagi mempunyai Wakil Menteri juga, akan lebih diperkuat kewenangannya dan ditambahkan anggarannya,” tuturnya.

    “Itu semua menjadi langkah penting untuk membela Ibu (perempuan) dan melindungi anak-anak Indonesia dari stunting dan masalah-masalah serius lainnya, yang bisa merusak panen bonus demografi, agar kita benar-benar bisa dapat mempersiapkan generasi unggulan menyongsong Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

    Adapun paparan dan ajakan HNW tersebut disambut antusias dan positif oleh Pimpinan Nasyiatul Aisyiyah Jakarta.

    (ega/ega)

  • Rp 10,23 Triliun Modal Asing Cabut dari Indonesia, Ada Apa? – Page 3

    Rp 10,23 Triliun Modal Asing Cabut dari Indonesia, Ada Apa? – Page 3

    Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengungkapkan hasil sementara pemilu di Amerika Serikat (AS) akan berdampak terhadap negara berkembang termasuk Indonesia. Apa sajakah itu?

    Dalam penghitungan suara elektoral yang berlangsung pada Selasa malam, 5 November 2024, Donald Trump dari Partai Republik sementara memimpin dengan perolehan 188 suara, sedangkan Kamala Harris dari Partai Demokrat memperoleh 99 suara. Data ini menunjukkan tren awal yang dapat memengaruhi pasar global.

    Perry menuturkan, dinamika ini akan berdampak signifikan pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Terdapat tiga aspek utama yang perlu diperhatikan. Pertama, tekanan terhadap nilai tukar. Kedua, arus modal. Ketiga, pengaruh terhadap ketidakpastian di pasar keuangan.

    “Kami harus merespons situasi ini dengan hati-hati. Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta bekerja sama erat dengan Pemerintah dan KSSK,” ujar dia.

    Selain itu, ia menuturkan, kemenangan Donald Trump berpotensi mendorong penguatan nilai dolar AS. Hal ini diungkapkan dalam laporan yang dirilis pada Rabu, 6 November 2024.

    “Kami memantau perkembangan pemilu di AS, dan saat ini Trump unggul. Prediksi pasar menunjukkan bahwa dolar AS kemungkinan besar akan menguat, suku bunga di AS akan tetap tinggi, dan ketegangan dalam perang dagang akan berlanjut.” Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta.

    Jika Donald Trump berhasil memenangkan pemilihan presiden, diperkirakan nilai dolar AS terus menguat. Selain itu, suku bunga di AS diprediksi tetap tinggi dan ketegangan dalam hubungan dagang internasional akan terus berlanjut.

    Perry juga menyoroti ketidakpastian geopolitik, termasuk konflik di Timur Tengah, akan mempengaruhi keputusan mengenai suku bunga. “Kepastian mengenai penurunan suku bunga akan sangat dipengaruhi oleh ketegangan ini,” ia menambahkann.

     

  • Kejagung Bantah Informasi Soal Penggeledahan Ruang Stafsus Budi Arie

    Kejagung Bantah Informasi Soal Penggeledahan Ruang Stafsus Budi Arie

    Bisnis.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah soal informasi penggeledahan di ruangan Staf Khusus Menteri Koperasi Budi Arie.

    Sebelumnya, beredar video penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan viral di media sosial lantaran dinarasikan sebagai ruangan milik Stafsus Budi Arie.

    “Tidak benar, kita tidak ada melakukan penggeledahan,” ujar Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar saat dihubungi, Minggu (10/11/2024).

    Dia menekankan bahwa video yang beredar di media sosial itu merupakan rekaman terkait penggeledahan kasus dugaan korupsi Duta Palma Group. 

    Penggeledahan itu juga sudah dirilis Kejagung.

    “Sepertinya waktu penggeledahan kasus Duta Palma,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, video penggeledahan itu diunggah di Instagram Anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Dalam caption-nya, Sahroni mempertanyakan kebenaran video tersebut ke warganet.

    “Ruangan staf khusus Budi Ari pelindung judi online di grebek Polisi, telah ditemukan tumpukan uang yg jumlahnya sangat fantastis. Serius nih berita beneran gak siy ???” tulis akun @ahmadsahroni88 pada Minggu (10/11/2024).

  • Tiga Tahun Berdiri, Simak Milestone Thorcon Power Indonesia

    Tiga Tahun Berdiri, Simak Milestone Thorcon Power Indonesia

    Jakarta, CNBC Indonesia– PT Thorcon Power Indonesia memainkan peran penting sebagai salah satu perusahaan nuklir, terutama dalam mendorong pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

    Seperti yang diketahui, nuklir menjadi energi alternatif yang didorong untuk mencapai target transisi energi. Ini mengingat, dunia tengah fokus menjalankan transisi energi dari fosil ke arah energi baru terbarukan (EBT). Salah satu sumber energi hijau yang digunakan dalam inisiatif ini adalah nuklir.

    Direktur Operasi PT Thorcon Power Indonesia, Bob S. Effendi menuturkan, banyak sekali tonggak pencapaian (milestone) yang berhasil diraih oleh Thorcon di Indonesia dalam tiga tahun terakhir ini. Salah satunya adalah rampungnya proposal feasibility studies (FS) terkait PLTN dan telah diserahkan kepada Dewan Energi Nasional.

    “Memang banyak perusahan lain yang mengatakan akan membangun PLTN, namun mereka masih omon-omon dan belum melakukan apapun. Sementara itu, kami sudah lakukan FS dan lain-lain, itu yang pertama, artinya kami berada 2-3 tahun di depan yang lainnya, dan kami sudah selesaikan macam-macam studi,” ungkap dia kepada CNBC Indonesia, ditulis Selasa (5/11/2024).

    Terbukti, sebagai salah satu perusahaan nuklir di Indonesia, PT Thorcon Power Indonesia terus mendorong pembangunan PLTN di Indonesia. Tiga tahun sejak didirikan pada 2021, berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengakselerasi pengembangan PLTN, termasuk penyelesaian FS atau feasibility studies terkait PLTN.

    Pada Agustus 2024, PT Thorcon Power Indonesia telah menyerahkan proposal PLTN pertama di Indonesia ke Dewan Energi Nasional. Ditargetkan pada Desember 2024 mendatang PT Thorcon Power Indonesia akan mendaftarkan pertama untuk tapak PLTN.

    Sebagaimana diketahui, PT Thorcon Power Indonesia tengah menyiapkan pengembangan PLTN di Pulau Kelasa yang berjarak 32 km dari Pulau Babel. PLTN ini direncanakan akan beroperasi pada 2030-2031 mendatang dengan investasi mencapai Rp 17 triliun.

    “Kenapa kita pilih itu, karena kita sadari kecemasan dari masyarakat meski kita menjamin teknologi kita aman, yang menjamin kemungkinan seperti Fukushima itu 0, tapi kecemasan ada, makanya kita pilih pulau yang jauh dan tidak berpenghuni, milestone itu juga sudah selesaikan studi tapak. InsyaAllah awal Desember, kita akan mendaftarkan tapak pertama untuk PLTN, ini akan historis karena belum pernah ada,” imbuh dia.

    Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) Sugeng Sumbarjo menilai, penggunaan nuklir menjadi sangat penting dalam mendorong pemanfaatan energi ramah lingkungan dan capaian net zero emissions (NZE) pada 2060. Pasalnya, nuklir memiliki karakteristik tidak menghasilkan emisi, murah, efisien dan konsisten, dalam menghasilkan energi dibanding dengan sumber energi ramah lingkungan lainnya. Bahkan, nuklir juga dianggap sebagai sumber energi penyangga masa kini dan masa depan.

    “Kalau ditanya seberapa penting, pembangkit listrik tenaga nuklir harus ada, target NZE itu di 2060. NZE ini artinya emisi yang dikeluarkan seimbang dengan yang terdampak untuk mencapai itu. Pembangit nuklir harus menjadi salah satu bauran, untuk mendukung kebutuhan energi di masa depan, karena nuklir itu bersih dan tidak mengeluarkan emisi karbon sama sekali,” jelasnya.

    Senada, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengatakan, kebutuhan energi pada masa mendatang dan NZE 2060, masih tidak bisa dipenuhi secara utuh jika hanya mengandalkan EBT seperti matahari, angin, panas bumi, dan seterusnya. Artinya, Indonesia juga tetap membutuhkan Nuklir.

    “Untuk NZE tanpa nuklir sukar, ingat, listrik per kapita kita itu 1200 kw/h, target dewan energi nasional itu 5000 kw/kapita, 4x lipat, untuk capai itu dengan jumlah penduduk 2050 jadi 320 juta, bisa kita hitung, maka kita butuh listrik yang besar dan bersih, maka nuklir yang bestlot dan jangka panjang menjadi murah per kapitanya. Thorcon hitung dengan teknologi sekarang sudah seperti PLTU batu bara, dijual 1000 rupiah per kwh. Ini termasuk murah dan kompetitif dengan energi fosil sekalipun,” pungkas dia.

    Sebagai informasi, PT Thorcon Power Indonesia belum lama ini mengganti logo dengan yang baru. Logo tersebut mencerminkan komitmen perusahaan dalam menyediakan EBT di Indonesia, apalagi dengan pemerintahan baru.

    Saat ini, Thorcon percaya pembangkit nuklir bisa diakselerasi sesuai harapan Presiden RI Prabowo Subianto, dalam 10 tahun mendatang sudah punya PLTN. 

    (bul/bul)