Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Gunawan Sadbor Ditunjuk Jadi Duta Anti Judi Online – Espos.id

    Gunawan Sadbor Ditunjuk Jadi Duta Anti Judi Online – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Tiktokter asal Sukabumi, Gunawan alias Sadbor yang diduga terlibat judi online.

    Esposin, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk pegiat konten kreator Gunawan Sadbor menjadi duta anti judi online. Hal tersebut disampaikan Listyo saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (11/11/2024). 

    “Gunawan Sabdor saat ini kita tangguhkan [penahanan] dan kita jadikan dia duta, duta untuk anti judi online,” kata Listyo. 

    Promosi
    Pengusaha Dimudahkan dengan Dana Cair Hingga 4 Kali Sehari di BRIMerchant

    Dia menyampaikan, pengangkatan Gunawan Sadbor menjadi duta anti judi online ini merupakan jawaban Polri mengenai tudingan soal perbedaan perlakuan masyarakat dengan influencer.

    “Ini juga mungkin juga bisa menjawab berbagai macam pertanyaan, kenapa hanya ada perbedaan ataupun perbedaan perlakuan terhadap influencer,” tambahnya. 

    Jenderal polisi bintang empat ini juga menegaskan bahwa pengangkatan Sadbor menjadi duta ini untuk mengampanyekan gerakan anti judi online di Tanah Air.

    “Intinya terhadap mereka yang belum paham kita sadarkan dan kemudian kita jadikan mereka duta untuk anti kampanye judi,” pungkasnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Gunawan Sadbor ditetapkan sebagai tersangka kasus promosi judi online dengan rekannya AS alias T, 39. Kapolres Sukabumi AKBP Samian mengatakan Gunawan Sadbor ditetapkan sebagai tersangka lantaran telah terbukti menyebarluaskan konten yang memuat judi online. 

    Samian menambahkan, pada siaran langsung dari akun Gunawan itu telah ditemukan dugaan menyebarkan konten judi yang dilakukan tersangka AS.  

    Saat siaran langsung itu AS mengucapkan terimakasih terhadap akun judi online. Di sisi lain, Gunawan tidak melakukan upaya pencegahan promosi judi online di akunnya itu. 

    “Tindakan ini disinyalir sebagai bentuk terima kasih atas hadiah dari akun yang terkait dengan situs tersebut. Sementara itu, G sebagai pemilik akun “Sadbor86″ tidak melakukan upaya untuk mencegah promosi judi dalam siaran langsungnya,” ujar Samian.

    Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Kapolri Tunjuk Gunawan Sadbor Jadi Duta Anti Judi Online”

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Kapolri Jawab Kritikan Beda Perlakuan Polisi ke Gunawan Sadbor & Artis Terkait Promosi Judi Online – Page 3

    Kapolri Jawab Kritikan Beda Perlakuan Polisi ke Gunawan Sadbor & Artis Terkait Promosi Judi Online – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kasus promosi judi online (judol) yang menjerat TikToker Gunawan alias Sadbor menjadi sorotan. Pasalnya, banyak menganggap ada beda perlakuan oleh polisi terkait kasus Gunawan Sadbor dengan kalangan artis yang diduga melakukan promosi judol.

    Mengenai ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengakui memang banyak protes terkait ditangkapnya Gunawan Sadbor. Namun, dari sini, Polri mengembangkan kasus dan menangkap dua tersangka lainnya.

    “Beberapa waktu yang lalu kita juga menangkap dan mendalami influencer, mungkin ini juga menimbulkan protes karena kenapa kok diamankan Gunawan Sadbor. Dari Gunawan Sadbor ini kita dikembangan, kita menangkap dua tersangka selaku pelaku marketing pemberi gift kepada influencer tersebut,” kata Sigit dalam rapat di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/11).

    Sigit melanjutkan, saat ini penahanan Gunawan Sadbor sudah ditangguhkan dan ia dijadikan duta anti judi online. Menurutnya, hal ini bisa menjawab terkait banyaknya protes terkait perbedaan perlakuan.

    “Sementara Gunawan Sadbor saat ini kita tangguhkan dan kita jadikan dia duta, duta untuk anti judi online,” ungkap Sigit.

    “Ini juga mungkin juga bisa menjawab berbagai macam pertanyaan kenapa hanya ada perbedaan ataupun perbedaan perlakuan terhadap influencer,” katanya.

  • Heboh Peternak Sapi Buang Susu, Zulhas Bilang Begini

    Heboh Peternak Sapi Buang Susu, Zulhas Bilang Begini

    Jakarta –

    Beberapa waktu terakhir heboh soal aksi buang susu sapi hasil perah di Pasuruan, Jawa Timur oleh peternak hingga pengepul susu. Aksi buang susu ini adalah bentuk protes karena susu sapi hasil produksi tidak terserap oleh Industri Pengolahan Susu (IPS).

    Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan buka suara soal aksi buang susu itu.

    Ketika ditanya soal nasib peternak hingga pengepul sapi tersebut, Zulhas mengalihkan pembicaraan ke topik swasembada pangan. Para awak media pun kembali bertanya ke Zulhas terkait , dia hanya menyebut akan mencari data terkait persoalan tersebut.

    “Apa? (Soal nasib peternak yang buang susu, Pak) Ya, sementara itu dulu, lainnya saya cari data dulu,” kata Zulhas di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2024).

    Tercatat ada lebih dari 200 ton susu segar per hari yang terpaksa harus dibuang. Para peternak terpaksa membuang susu segar yang diproduksi karena tidak diserap atau dibeli oleh IPS. Ketua Dewan Persusuan Nasional Teguh Boediyana berpendapat Industri Pengolah susu (IPS) yang tidak bersedia menyerap susu segar yang dihasilkan para peternak adalah sebagai suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi. Tindakan penolakan itu merupakan pengingkaran kepada komitmen yang pernah disampaikan oleh IPS, untuk menyerap dan membeli susu segar yang diproduksi oleh peternak sapi perah rakyat.

    “Tindakan menolak membeli susu segar peternak sapi perah rakyat, merupakan tindakan yang menambah penderitaan peternak sapi perah rakyat yang saat ini sudah termarjinalisasi, serta tidak pernah memperoleh nilai tambah dari susu segar yang dihasilkan,” kata Teguh dalam keterangan tertulis, dikutip dari CNBC Indonesia (11/11/2024).

    Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman telah mempertemukan perwakilan industri pengolahan susu (IPS) dengan perwakilan peternak susu dalam Rapat Koordinasi di Kementan. Dalam pertemuan itu tampak hadir Bayu Aji Handayanto, peternak susu sapi sekaligus pengepul asal Pasuruan yang aksinya viral. Hadir juga Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Pengolahan Susu (AIPS) Sonny Effendhi.

    Menurut Amran hal tersebut terjadi imbas adanya masalah kualitas pada susu sapi lokal. Oleh karena itu, kata Amran, ke depannya akan ada kolaborasi dan pembinaan kepada peternak agar kualitas produk mereka sesuai standar.

    “Kami sudah pertemukan antara Industri dan peternak, pengepul tiga-tiganya sudah sepakat damai dan seterusnya,” kata Amran di Kementan, Jakarta Selatan, Senin (11/11/2024).

    Sementara itu, Bayu menjelaskan bahwa kualitas susu lokal sebenarnya telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Hanya saja kualitas susu impor memang lebih tinggi dari susu lokal.

    “Jadi kalau dari masyarakat Indonesia itu rata-rata susu dihitung dari total solid, standar kualitasnya SNI 11,5. Kami di desa-desa rata-rata mengirim ke Industri Pengolahan Susu itu rata0rata 12,5-12,8. Tapi kalau compare dengan impor, kualitasnya bisa di atas 13. Mungkin dampaknya itu di end product. Kalau yang 12,5 per 1 liter cuma bisa jadi 5 produk, kalau 13 bisa jadi 6 produk,” kata Bayu.

    Lihat juga video: Wakil Ketua DPR Tanggapi Viral Peternak Buang Susu Sapi

    (kil/kil)

  • Acungkan Jempol, Legislator PKS Puji Kepedulian Kapolri ke Kelompok Rentan

    Acungkan Jempol, Legislator PKS Puji Kepedulian Kapolri ke Kelompok Rentan

    Jakarta –

    Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil memuji Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat kerja hari ini. Nasir mengapresiasi Sigit yang terus menerapkan inklusivitas bagi warga negara termasuk kelompok disabilitas.

    Hal itu disampaikan Nasir dalam rapat Komisi III DPR bersama Kapolri di gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024). Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.

    “Betapa responsnya Kepolisian Republik Indonesia terhadap penyandang disabilitas. Dan mereka adalah masuk dalam kelompok rentan,” kata Nasir.

    Nasir menyinggung kebijakan Kapolri yang membuka rekrutmen polisi difabel. Dia mendorong kebijakan ini perlu ditingkatkan.

    “Oleh karena itu, tadi disampaikan ada sarjana untuk sekolah inspektur untuk perwira, kemudian juga bintara, dan lain sebagainya. Barangkali ke depan perlu ditingkatkan Pak Kapolri, jumlahnya sehingga kemudian mereka bisa mendapatkan haknya,” kata dia.

    Nasir kemudian menyampaikan pujiannya terkait langkah Kapolri lewat pantun. Begini bunyi pantunnya.

    (fca/eva)

  • Polri Tindak 4 Oknum yang Langgar Netralitas Pilkada – Espos.id

    Polri Tindak 4 Oknum yang Langgar Netralitas Pilkada – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo ketika memberikan arahan kepada jajarannya sebagai respons cepat instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam kegiatan retret di Magelang, Jawa Tengah. (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)

    Esposin, JAKARTA — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan sudah menindak empat oknum anggota polisi yang melanggar terkait netralitas Pilkada 2024.

    Dia mengatakan empat oknum polisi itu terdiri dari dua anggota dari Polda Sulawesi Utara dan dua anggota dari Polda Sulawesi Selatan. Mereka, kata dia, melanggar Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang anggota Polri yang harus bersikap netral.

    Promosi
    Kembali Digelar, Bazar UMKM BRILiaN Berdayakan dan Perluas Pasar Pelaku Usaha

    “Apabila ada laporan-laporan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota silakan untuk diteruskan,” tutur Listyo saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11/2024).

    Jika menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oknum anggota Polri, dia pun meminta agar dilaporkan kepada Propam Polri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), atau kepada wadah-wadah pelaporan lainnya. Menurutnya wadah-wadah tersebut sudah disiapkan untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran.
     
    Dia mengatakan Polri sudah berkali-kali menyampaikan larangan kepada anggotanya agar tidak mengikuti politik praktis, sesuai yang diamanatkan dalam UU Polri. Menurut dia, Polri pun sudah mengeluarkan surat telegram mengenai kesepahaman dengan Bawaslu.

    Selain itu, dia mengatakan Polri pun terus mengingatkan kepada anggota Polri termasuk pejabat-pejabat di daerah terkait netralitas dalam pilkada.

    Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas meminta kepada Polri agar mengingatkan kepada para anggotanya di bawah untuk menjaga kondusifitas di tingkat bawah. Pasalnya, kata dia, saat ini suasana pilkada semakin memanas karena peredaran informasi di media sosial.

    “Di Jakarta ini media sosial itu harus Bapak pantau benar, karena memang gesekan ini di bawah sudah mulai kelihatan,” ujar Ilyas seperti dikabarkan Antara. 

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Budi Arie Buka Suara Jawab Tudingan Ruangan Stafsusnya Digeledah Kasus Judi Online: Fitnah yang Keji

    Budi Arie Buka Suara Jawab Tudingan Ruangan Stafsusnya Digeledah Kasus Judi Online: Fitnah yang Keji

    GELORA.CO  – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi angkat bicara soal video yang beredar bernarasi penggeledahan di ruangan staf khusus (stafsus) mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

    Dikutip Tribun dari wawancara bersama Anggota DPR RI Fraksi PAN Uya Kuya, Budi Arie menjawab video yang viral di media sosial tersebut.

    “Hari ini heboh penggerebekan katanya di ruangan stafsus, tadi saya lihat di akun Instagramnya Ahmad Sahroni, langsung aja kita puterin,” kata Uya Kuya.

    Uya lalu mengutip unggahan video di akun Instagram Ahmad Sahroni.

    “Bener-bener gila, ruangan staf khusus Budi Arie menkominfo pelindung judi online digrebek polisi, telah ditemukan tumpukan uang yang jumlahnya sangat fantastis, serius nih bener ngga sih?” tulis Ahmad Sahroni.

    HIngga unggahan itu dibahas Uya sudah ada 7.400 netizen atau pengguna media sosial yang berkomentar.

    “Kenal ngga dengan ruangan ini?” tanya Uya.

    “Begini satu itu peristiwanya waktu Kejaksaan Agung menggrebek (kasus) Duta Palma, video itu ya. Duta Palma, itu kejaksaan agung, video itu menceritakan tentang ketika Kejaksaan Agung melakukan penggerebekan Duta Palma gitu loh,” kata Budi Arie.

    Dirinya meneysalkan ada tudingan yang bernarasi bahwa penggerebekan oleh sejumlah petugas berkemeja merah bertuliskan Pidsus itu dikaitkan dengan Stafsusnya.

    “Kenapa kok di capture seolah itu peristiwa penagkapan soal judi online dan apalagi dikaitka dengan stafsus saya,” kata Budi.

    “Selama saya jadi Menkominfo tidak ada stafsus saya yang terlibat judi online,” tambahnya.

    Budi Arie lalu menjabarkan daftar Staf Khusus Menkominfo yang membantunya saat dirinya menjabat.

    “Karena stafsus saya itu adalah Pak Sarwoto, Prof Widodo, Dedy Permadi Sugiarto dan Daniel Hutagalung ngga ada nama-nama lain gitu loh,” kata Budi.

    “Kenapa didefinisikan stafsus saya ini kan framing yang jahat, dan menurut saya fitnah yang keji, fitnah yang keji,” kata Budi Arie.

    Dibantah Kejaksaan Agung

    Kejaksaan Agung membantah telah menggeledah kantor staf khusus eks Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi terkait kasus judi online.

    Adapun kabar penggeledahan itu mencuat setelah Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengunggah video di akun instagramnya @ahmadsahroni88 pada hari ini Minggu (10/11/2024).

    Dalam unggahan itu terlihat beberapa orang yang mengenakan baju merah bertuliskan Pidsus yang kerap dipakai penyidik Kejagung tengah menggeledah suatu ruangan dan menyita barang bukti uang di sebuah lemari kotak.

    “Bener-bener Gila..!!*. Ruangan staf khusus Budi Ari (Menkominfo) pelindung judi online di grebek polisi, telah ditemukan tumpukan uang yang jumlahnya sangat fantastis,” demikian bunyi keterangan video tersebut.

    Selain itu dalam keterangan unggahan tersebut, Sahroni juga mempertanyakan mengenai informasi itu.

    “Serius nih berita beneran gak siy ??,” ujar Sahroni dalam unggahannya.

    Terkait hal ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar tegas membantah adanya kegiatan tersebut.

    Harli bahkan menegaskan pihaknya tidak pernah melakukan penggeledahan seperti yang disebut dalam video tersebut.

    “Gak benar, kita gak ada melakukan penggeledahan,” jelas Harli saat dikonfirmasi.

    Ia pun menjelaskan bahwa video tersebut diduga merupakan kegiatan penggeledahan yang pihaknya lakukan dalam perkara lain yang sebelumnya telah diungkap ke publik.

    “Sepertinya (kasus) Duta Palma yang sudah dirilis,” pungkasnya.

    Budi Arie dalam pusaran judi online

    Belakangan banyak pihak mendesak kepolisian untuk memeriksa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, terkait kasus judi online.

    Mereka menilai Budi Arie minimal mengetahui persoalan ini, lantaran dari 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dijadikan tersangka, beberapa di antaranya disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Budi Arie.

    Namun, di sisi “Seberang” ada yang menilai Budi Arie korban justru persekongkolan bandar judi.

    Bermula dari Presiden Jokowi yang mengangkat Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo tanggal 17 Juli 2023 dengan tugas utama antara lain penyelesaian proyek mangkrak BTS 4G dan Pemberantasan Judol sesuai Tupoksi Kominfo.

     

    Mengenai pemberantasan judol di ranah digital, Kominfo membutuhkan sumber daya di bawah Direktorat Pengendalian Ditjen Aptika dalam jumlah yg memadai termasuk integritasnya.

    Berikut poin rangkuman dugaan Budi Arie korban justru persekongkolan bandar judi yang dihimpun dari sumber y Tribunnews.com

    “Ketika mulai bertugas pada 17 Juli 2023, Budi Arie mendapati kekurangan kuantitas dan  kualitas (termasuk dugaan  pihak- pihak di dalam Kominfo yg diduga terlibat melindungi judi online). Sehingga beberapa orang di rotasi tugasnya.”

    “Jumlah personil untuk mengawasi dan melakukan take down situs-situs judol sangat terbatas. Bahkan, sampai saat ini juga soal SDM masih jauh dari ideal karena keterbatasan alokasi anggaran.”

    “Untuk mengatasi kekurangan SDM dilakukanlah rekrutmen  petugas-petugas di bawah Direktur Pengendalian. Mereka diambil dari non pegawai Kominfo.”

    “Puluhan calon diseleksi oleh Direktorat Pengendalian. Tim awalnya hanya mampu melakukan takedown 10.000 situs per hari. Jelas jauh dari memadai untuk memenuhi target pemberantasan judi online.”

    “Dalam masa rekrutmen ini beberapa pihak banyak yg mengajukan diri. Saudara T menawarkan beberapa orang yang disebutnya sebagai hacker-hacker muda NKRI yg merah putih.”

    “Muncullah AK melalui T sebagai salah satu tenaga muda anti judol. Saudara AK memperlihatkan kemampuan sistem dan mesinnya bisa men take down 50.000 sampai 100.000 per hari. Sebenarnya ada beberapa nama lagi yang masuk tapi belakangan mereka mundur.”

    “Menteri Budi Arie tentu menerima usulan dari berbagai pihak yang pro pemberantasan judol. Sudara AK bukan tidak diterima di Kominfo tapi karena dia lulusan SMK  sehingga menjadi sulit untuk menetapkan penggajian-nya.”

    “T dikenal oleh Menteri Budi Arie sebagai aktivis politik”

    “Seluruh proses rekrutmen berikut administrasi ditangani Direktorat Pengendalian, termasuk untuk AK”

    “Tenaga pengawasan dan penindakan (take down) bekerja dan diawasi di bawah Direktorat Pengendalian, bukan di bawah Menteri Budi Arie.”

    “Kemudian, T dan  AK serta sejumlah PNS Kominfo diketahui menjadi operator bandar judi online. Mereka bahkan bekerja di kantor satelit di Bekasi untuk melindungi 1.000 situs judol dari take down Kominfo (kini Komdigi).”

    “Tidak ada kaitan aktivitas mereka melindungi situs judol dengan Menteri Budi Arie. Karena Menteri Budi Arie selama 15 bulan menjadi Menkominfo sangat konsisten memberantas Judi Online sesuai kewenangannya.”

    “Tidak ada perintah baik  lisan atau tertulis dari Menkominfo Budi Arie untuk melindungi Situs Judi Online. Jangankan melindungi 1000 situs judol bahkan 1 situs pun tidak ada, apalagi aliran dana.”

    “Menteri Budi Arie justru menjadi korban pengkhianatan yang dilakukan pegawai KOMDIGI. T pun ternyata ” bermain” tanpa sepengetahuan Direktur, Dirjen Aptika apalagi Menteri.”

    “Perintah untuk menumpas judol tidak dilaksanakan, malah mereka tergoda bersekongkol dengan bandar judol.”

    “Kini, nama Budi Arie dikait-kaitkan dan diframing  dengan aktivitas “haram” Toni”.

    Anggota DPR Desak Budi Arie Diperiksa

    Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI fraksi Golkar, Soedeson Tandra, mendesak kepolisian untuk memeriksa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, terkait kasus bisnis pemblokiran situs judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).

    Diketahui, Polda Metro Jaya menangkap 15 orang terkait penyalahgunaan wewenang pemblokiran situs judi online di Kemkomdigi yang sebelumnya bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dipimpin menteri Budi Aire Setiadi.

    Sebanyak 11 orang yang ditangkap polisi itu merupakan pegawai dan staf ahli Kemkomdigi.

    “Kami mendesak agar (mantan) menteri itu harus diperiksa. Mantan menteri Kominfo, ya harus diperiksa,” kata Tandra, saat dihubungi Tribunnews.com pada Jumat (8/11/2024).

    Tandra meminta aparat penegak hukum untuk menjunjung tinggi prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum.

    Apalagi, kata dia, dari 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dijadikan tersangka, beberapa di antaranya disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Budi Arie.

    “Karena kan kalau kami dapat info dari media-media, kan itu orang dekatnya beliau (Budi Arie). Yang kedua, ada yang enggak lulus di dalam tes-tes itu kok diterima. Ini kan suatu pertanyaan besar,” ujar Tandra.

    Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam juga mencecar Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi soal kasus judi online yang menjerat pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Di mana, pegawai tersebut diduga merupakan orang dekat Budi Arie semasa menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

    Hal ini disampaikan Mufti dalam rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Koperasi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    “Ternyata setelah usut punya usut ternyata banyak sekali orang yang terjerat yang mereka bergerak di bisnis judol ini ternyata orang-orang terdekat Pak Budi Arie di Kementerian Komdigi di periode sebelumnya,” kata Mufti.

    Mufti meminta Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) itu untuk mengklarifikasi dugaan tersebut.

    Sebab, kata dia, dampak judi online terhadap masyarakat sangat luar biasa, bahkan jiwa kemanusiaan hilang.

    “Mereka (pelaku judi online) bahkan membunuh istrinya, kemudian menjual anaknya, bunuh diri dan sebagainya,” ujar Mufti

  • Wamendagri Bima Arya Nilai Pernyataan Istana Soal Dukungan Prabowo di Pilkada Sudah Tepat

    Wamendagri Bima Arya Nilai Pernyataan Istana Soal Dukungan Prabowo di Pilkada Sudah Tepat

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menilai pernyataan Istana terkait dengan dukungan Presiden Prabowo Subianto dalam Pilkada Jateng 2024 telah tepat.

    Perlu diketahui, pandangan Deddy tersebut diungkapkan untuk merespons pernyataan istana tentang dukungan Presiden Prabowo Subianto kepada calon pasangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi–Taj Yasin.

    “Saya kira semua sudah ada aturannya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Hasan Hasbi, bahwa Presiden pun dibolehkan, apalagi sebagai pimpinan partai begitu ya,” ujarnya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (11/11/2024).

    Namun, lanjut Bima, tentu secara detail dan sebagainya ada norma-norma yang harus dipenuhi. Akan tetapi, pihaknya melihat semua hal sudah sesuai, sehingga apa yang disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi sudah proposional.

    “Jadi ya kami menyampaikan kepada semua pihak, bahwa yang disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Presiden, itu sudah proposional dan sudah menjelaskan semua,” tuturnya.

    Bima menjelaskan, rujukan dalam Undang-Undang tentang Pemilu, larangannya adalah kalau membuat suatu keputusan yang merugikan. Sementara itu, pernyataan Prabowo ini dipandang Bima bukanlah suatu keputusan, melainkan pernyataan dukungan.

    “Kalau masalah yang lain soal fasilitas, saya kira tinggal dibuktikan saja. Apakah itu menggunakan fasilitas publik dan lain-lain begitu ya, tapi secara subtansi, saya kira ini dukungan yang dilakukan sebagai Ketua Umum Partai,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi II DPR Deddy Sitorus melayangkan kritik kepada pihak Istana perihal responsnya tentang dukungan Presiden Prabowo Subianto kepada calon pasangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi–Taj Yasin yang menimbulkan pro kontra. 

    Deddy memandang juru bicara istana tidak mengerti Undang-Undang (UU), karena menurutnya UU mensyaratkan jika ingin berkampanye, harus cuti terlebih dahulu. Tak hanya itu, Deddy menyebut definisi kampanye dalam UU juga sudah jelas mengatur tentang bagaimana mempromosikan dan seterusnya. 

    Hal tersebut dia sampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan Kemendagri, Pj Gubenerur, dan Pj Bupati/Wali Kota, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (11/11/2024). 

    “Istana mengatakan tidak ada larangan Presiden kampanye. Oh iya, betul. Tapi undang-undang kita mensyaratkan kalau mau kampanye, harus cuti. Jadi juru bicara istana ini nggak ngerti undang-undang,” tuturnya dalam RDP tersebut.

  • TNI-Polri Sergap 30 Markas KKB, 19 Tewas

    TNI-Polri Sergap 30 Markas KKB, 19 Tewas

    Jakarta, Beritasatu.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri dan TNI telah menewaskan 19 anggota kelompok kriminal bersenjata (KBB) dalam Operasi Damai Cartenz 2024 di Papua. Aparat juga berhasil mengambil alih 30 markas KKB dan menyita delapan senjata api.

    Hal itu disampaikan Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat memaparkan kondisi kamtibmas di Papua dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024).

    “Kami juga mempersiapkan operasi terpusat damai cartenz untuk menghadapi kelompok KKB tersebut, ada 19 KKB yang kita lumpuhkan, kita proses 98 perkara, kita amankan delapan senjata api, 633 butir amunisi, tujuh magazin,” kata Listyo.

    Selain itu, aparat juga menyita 79 alat komunikasi yang digunakan oleh KKB selama Operasi Damai Cartenz 2024.

    Kapolri menyatakan Papua termasuk daerah rawan khususnya di Pilkada 2024, karena masih ada gangguan KKB. 

    Menurutnya ada 24 jaringan KKB di Papua dengan total jumlah kekuatan sekitar 1.438 anggota. “Mereka memiliki 361 senjata api yang tersebar pada 14 kabupaten, khususnya di wilayah pegunungan,” ujar Listyo.

    Listyo memaparkan ada 217 aksi gangguan KKB selama 2024, terdiri dari 39 penembakan, 38 kontak tembak, dan lainnya. Korban ada 104 orang, 56 di antaranya meninggal.

    “Kemudian ada kelompok KKB yang bergerak secara politik, mereka melakukan 205 aksi,” ujar Listyo.

    Menurutnya ada empat kelompok KKB yang bergerak secara politik di antaranya KNPB, ULMWP, dan GRPWP.

    “Berbagai aksi yang mereka lakukan mulai dari mengangkat isu marjinalisasi dan diskriminasi, sejarah integrasi dan status politik, pelanggaran HAM, dan kegagalan pembangunan di Papua,” kata Listyo.

    “Ini sebagai upaya mereka untuk terus menyuarakan kemerdekaan di wilayah Papua, ini tentunya menjadi tantangan bagi kita terkait dengan program-program untuk kesejahteraan Papua.” 

    Listyo menegaskan Polri mendukung pembentukan daerah otonomi baru di Papua. Polri sudah dapat persetujuan dari Kementerian PANRB untuk pembentukan dua polda baru yakni Polda Papua Tengah dan Polda Papua Barat Daya. 

    “Saat ini kami sedang memenuhi kebutuhan personel untuk polda tersebut, termasuk juga kesiapan sarana dan prasarana,” kata kapolri.

  • Prabowo Endorse Luthfi-Yasin, Ketua Komisi II DPR: Itu Hak Pribadi – Espos.id

    Prabowo Endorse Luthfi-Yasin, Ketua Komisi II DPR: Itu Hak Pribadi – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Tangkapan layar video yang diungguh oleh calon gubernur Jateng nomor urut 02, Ahmad Luthfi di akun instagramnya, @ahmadluthfi_official. (Dok @ahmadluthfi_official).

    Esposin, JAKARTA — Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai dukungan Presiden RI Prabowo Subianto terhadap Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen merupakan hak pribadi sebagai seorang Ketua Umum Partai Gerindra.

    “Itu hak beliau sebagai ketua umum partai. Di Indonesia ini enggak ada larangan soal presiden menjabat sebagai ketua umum partai,” kata Rifqinizamy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024). 

    Promosi
    Mantap! AgenBRILink Dekatkan Akses Perbankan untuk Warga Rejang Bengkulu

    Hal tersebut, kata dia, lantaran konsekuensi logis dari sistem presidensial di Indonesia yang berbasis kepartaian, di mana calon presiden dan calon wakil presiden hanya bisa diusung oleh partai politik maupun gabungan partai politik.

    Untuk itu, dia menilai dukungan Prabowo terhadap Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen merupakan hal yang wajar, sepanjang tidak menyalahgunakan kewenangan-nya sebagai presiden.

    “Saya kira itu hak beliau untuk kemudian mendukung siapa pun, terlebih itu dukungan dari Partai Gerindra,” ucapnya sebagaimana dilansir Antara. 

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra juga menilai tidak ada aturan yang dilanggar ketika Prabowo sebagai seorang presiden memberikan dukungannya terhadap Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen.

    “Jadi sebenarnya tidak ada yang dilanggar, jangan di-framing seolah-olah ketika presiden, wakil presiden, atau menteri berkampanye itu melanggar undang-undang, ini sudah diatur sangat jelas,” kata Bahtra saat memimpin jalannya rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kemendagri dan sejumlah penjabat (Pj) kepala daerah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Dia menuturkan bahwa aturan presiden ikut berkampanye telah diakomodasi dalam Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Pemilu.

    “Dan kemudian diperkuat lagi Pasal 281 ayat (1) bahwa semua pejabat publik, presiden, menteri, wali kota, gubernur, sah-sah saja berkampanye kalau, misalnya, yang pertama tidak menggunakan fasilitas negara, dan yang kedua tidak dalam rangka hari-hari biasa, dan kalau dia hari-hari biasa boleh cuti,” katanya.

    Aturan tersebut, lanjut dia, diperkuat lagi dengan Pasal 53 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 14 Tahun 2024, serta Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 52/PUU-XXII/2024 yang memperjelas bunyi Pasal 70 ayat (2) UU Pilkada.

    “Kami semua ini bergerak berlandaskan aturan undang-undang dan kalau itu tidak melanggar kenapa selalu dipermasalahkan,” ucap dia.

    Adapun di dalam rapat, anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menyoroti dukungan yang diberikan Prabowo kepada Ahmad Luthfi-Taj Yasin.

    “Betul Pak Prabowo Subianto merupakan Ketua Umum Partai Gerindra punya hak meng-endorse calonnya, tapi kalau itu dilakukan sebelum masa kampanye sangat boleh sebagai ketua umum, tapi sebagai presiden yaitu tadi ada tahapan, regulasi, yang harus diikuti,” ujarnya dalam rapat.

    Dia menyebut Prabowo mengemban tiga peran sekaligus yakni sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi TNI.

    “Saya takutnya, walaupun mungkin Pak Presiden tidak berniat atau tidak terpikirkan, itu menjadi acuan seluruh instrumen di bawahnya, bisa ditangkap secara berbeda, bisa multiinterpretasi pak. Saya kira hal ini harus diluruskan. Bapak Presiden berutang penjelasan kepada kita bahwa itu tidak berarti instrumen kekuasaan negara, pemerintahan, angkatan bersenjata yang ada di bawah komando beliau boleh cawe-cawe dalam pilkada,” tutur dia.

    Sebelumnya, Calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengunggah video berdurasi sekitar 5 menit dalam akun Instagram @ahmadluthfi_official yang di dalamnya berisi dukungan Prabowo atas pencalonan dirinya bersama Taj Yasin dalam Pilkada Jawa Tengah 2024 pada Sabtu (9/11/2024).

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Kapolri Tindak 4 Anggota Polisi yang Terbukti Tidak Netral Selama Pilkada 2024

    Kapolri Tindak 4 Anggota Polisi yang Terbukti Tidak Netral Selama Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan sebanyak empat anggota telah ditindak terkait netralitas Pilkada 2024.

    Hal tersebut disampaikan Listyo saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (11/11/2024).

    “Kami sudah menindak personil Polri yang melakukan pelanggaran terkait dengan netralitas [Pilkada 2024],” kata Listyo.

    Dia merincikan, empat personel itu berasal dari dua anggota Polda Sulawesi Selatan dan dua Sulawesi Utara.

    “Saat ini ada dua personil dari Sulut dan dua personil dari Sulsel,” tambahnya.

    Mantan Kabareskrim Polri ini juga meminta kepada seluruh pihak agar bisa melaporkan pelanggaran terkait netralitas yang dilakukan oknum kepolisian di wilayahnya masing-masing.

    Dari laporan itu, nantinya akan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait baik itu profesi dan pengamanan (Propam) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

    “Tentunya apabila ada laporan-laporan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota silakan untuk bisa diteruskan, apakah di Propam, apakah di Bawaslu ataukah wadah-wadah lain yang sudah disiapkan dalam rangka menindaklanjuti,” pungkasnya.