Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • 2 Anggota Polri Ditindak karena Tak Netral dalam Pilkada 2024

    2 Anggota Polri Ditindak karena Tak Netral dalam Pilkada 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan seluruh anak buahnya akan netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Bahkan, kata Listyo, sudah ada dua anggota Polri yang ditindak karena melanggar aturan netralitas.

    “Saat ini kami sudah menindak dua personel Polri yang melakukan pelanggaran terkait dengan netralitas,” ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024).

    Listyo mengatakan sudah menerbitkan surat telegram untuk memastikan netralitas anggotanya dalam menyukseskan Pilkada 2024. Selain itu, kata dia, pihaknya bekerja sama dengan stakeholder lainnya untuk menjaga netralitas polisi sekaligus mengamankan penyelenggaraan Pilkada 2024.

    “Kesepahaman dengan Bawaslu juga telah dilakukan dan di setiap kegiatan tentunya kami juga terus mengingatkan. Selain itu juga kemarin pada saat kami melaksanakan rakornas bersama-sama dengan Kemendagri yang diikuti Forkopimda dihadiri oleh pj gubernur, bupati, TNI/Polri dari kapolda sampai dengan kapolres, dari pangdam sampai dengan dandim,” jelas dia.

    Listyo juga menegaskan tidak akan berkompromi terhadap anggotanya yang melanggar netralitas. Dia mengimbau masyarakat dan peserta pilkada tidak perlu khawatir dengan netralitas polisi.

    “Terkait dengan hal ini (netralitas polisi) kami sudah berkali-kali menyampaikan terkait dengan aturan-aturan pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Di situ disebut larangan terhadap Polri untuk mengikuti politik praktis dan netralitas,” bebernya.

    Listyo meminta masyarakat untuk mengawasi personel Polri ketika ada yang diduga melakukan pelanggaran netralitas pada Pilkada 2024.

    “Tentunya apabila ada laporan-laporan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh anggota silakan untuk bisa diteruskan, apakah di Propam, apakah di Bawaslu, ataukah wadah-wadah lain yang sudah disiapkan dalam rangka menindaklanjuti,” pungkas dia.

  • Gunawan Sadbor Diangkat Jadi Duta Anti-Judi Online, Kapolri: Penahanannya Ditangguhkan

    Gunawan Sadbor Diangkat Jadi Duta Anti-Judi Online, Kapolri: Penahanannya Ditangguhkan

    Jakarta, Beritasatu.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pihaknya telah menangguhkan penahanan konten kreator Gunawan Sadbor dari kasus dugaan promosi situs judi online. Bahkan, Gunawan Sadbor kini diangkat menjadi duta anti-judi online. 

    “(Penahanan) Gunawan Sadbor saat ini kita tangguhkan dan kita jadikan dia duta untuk anti-judi online. Ini juga mungkin juga bisa menjawab berbagai macam pertanyaan kenapa hanya ada perbedaan ataupun pembedaan perlakuan terhadap influencer,” ujar Listyo saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024).

    Listyo menegaskan, penangkapan Gunawan Sadbor terjadi karena pengembangan kasus dugaan judi online. Polri, kata dia, berupaya menyadari pihak-pihak yang belum sadar dan paham sehingga dimanfaatkan oleh pemain judi online.

    “Intinya terhadap mereka yang belum paham, kita sadarkan dengan kemudian kita jadikan mereka untuk anti-kampanye judi online,” tandas Listyo.

    Listyo juga memaparkan kasus-kasus judi online yang menjadi perhatian publik belakangan ini. Dia mencontohkan, ada kasus sindikat judol SLOT82-78 yang dikendalikan warga negara China. 

    “Beberapa waktu ini kami telah melakukan penegakan hukum terkait dengan judi online. Salah satunya yang kita proses di kasus SLOT82-78, kita mengungkap dua payment gateway, dengan total 10 tersangka dan aset yang kita sita Rp 83,9 miliar,” ungkap dia.

    Kasus kedua yaitu terkait pengungkapan rekening penampung judi online lintas negara. Mereka mengoperasikan rekening-rekening untuk menampung uang hasil judi.

    “Menangkap pelaku pengelola rekening penampung judi online yang dikendalikan jaringan Cengkareng, Kamboja. Kita amankan 8 tersangka. Rekening yang dikirim ke operator judol ke Kamboja selama bulan Mei 2022 sampai Oktober 2024 sebanyak 4.234 rekening. Telah dikirim ke Kamboja. Estimasi perputarannya Rp 21 miliar per hari,” jelas Listyo.

    Lalu, kasus yang bersumber dari orang-orang yang bekerja di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Mirisnya, mereka menjadi pembina situs judi online agar tidak diblokir.

    “Oknum Kemkomdigi, saat ini terus kita kembangkan. Kemarin kami menangkap di Malaysia, tadi malam kita bawa pulang. Dan saat ini sedang kita lakukan pengembangan, mengarah ke oknum atau ke bandar yang sedang kita dalami,” pungkas Listyo.

  • Kapolri Ajukan Anggaran Rp126,02 Triliun untuk 2025

    Kapolri Ajukan Anggaran Rp126,02 Triliun untuk 2025

    GELORA.CO – Polri meminta anggaran sebesar Rp126,02 triliun untuk tahun anggaran 2025 mendatang. 

    Anggaran tersebut naik Rp600 miliar setelah diajukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan meminta persetujuan dari Komisi III DPR.

    “Dari pagu anggaran tahun 2025 berdasarkan surat Bersama Menteri dan Menteri PPN pada tanggal 19 Juli ditetapkan 126,02 triliun kemudian terdapat penambahan Rp600 miliar sehingga alokasi anggaran tahun anggaran 2025 sebesar Rp126,62 triliun,” kata Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR terkait realisasi anggaran TA 2024 dan rencana kerja 2025 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 11 November 2024.

    “Berdasarkan surat Menkeu pada tanggal 23 September 2024,” tambahnya.

    Ia berharap anggaran ratusan triliun untuk kepentingan Polri selama setahun itu bisa digunakan dengan baik.

    “Tentunya harapan kita mudah-mudahan ini bisa betul-betul kita gunakan secara optimal dan tidak terlalu banyak yang terkena automatic adjustment,” jelas dia.

    Ia mengurai anggaran tersebut naik Rp600 miliar lantaran adanya kenaikan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya dalam tata kelola keuangan Polri.

    “Terkait dengan jenis belanja tentunya ada peningkatan untuk belanja pegawai naik 2 persen kemudian belanja barang naik 5,77 persen dan belanja modal naik 22,98 persen,” ujarnya.

    “Sehingga dibandingkan tahun 2024 anggaran kita naik Rp9,21 triliun atau 7,85 persen dari RP117,40 triliun menjadi Rp126,62 triliun,” sambungnya.

    Adapun sumber anggaran 2025 ini datang dari rupiah murni, penerimaan negara bukan pajak, BLU, pinjaman hibah luar negeri, pinjaman dalam negeri dan surat berharga syariah negara.

    Adapun anggaran tersebut dibagi untuk 6 program utama Polri yaitu profesionalisme SDM Polri, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, modernisasi almatsus dan sarpras, dukungan manajemen dan HAR Kamtibmas.

    Kemudian terkait dengan rencana kerja Polri tahun 2025 untuk menjamin seluruh program dalam program rencana Polri ini tepat sasaran dan terukur Polri menetapkan rencana kerja tahunan Terdiri dari 5 sasaran strategis dan 18 indikator kinerja utama.

    “Masing-masing terjadi peningkatan dengan jumlah total 126,62 triliun,” demikian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

  • Profil Ketua BP Danantara Muliaman Hadad yang Punya Harta Kekayaan hingga Rp 39,14 Miliar

    Profil Ketua BP Danantara Muliaman Hadad yang Punya Harta Kekayaan hingga Rp 39,14 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Muliaman Darmansyah Hadad dipilih sebagai kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) oleh Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana profil Ketua BP Danantara Muliaman Hadad?

    Danantara adalah badan yang dibuat untuk mengelola investasi di Indonesia secara lebih luas dari anggaran pemerintah. Tujuan dibentuknya lembaga ini, yakni untuk mengelola aset negara berskala besar dengan koordinasi yang lebih maksimal dan lebih baik.

    Lembaga tersebut diharapkan menjadi superholding seperti Temasek dari Singapura. Adapun Muliaman Hadad ditunjuk sebagai ketua Danantara 2024. Ia merupakan tokoh perbankan sekaligus ekonom. Berikut ini profil Ketua BP Danantara Muliaman Hadad.

    Profil Muliaman Hadad
    Muliaman Hadad lahir pada 3 April 1960. Ia memulai karier di bidang ekonomi setelah menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi di Universitas Indonesia (UI) pada 1984, dengan fokus pada jurusan pembangunan di fakultas ekonomi dan bisnis.

    Setelah itu, Muliaman melanjutkan studi ke luar negeri dan memperoleh gelar master of public administration dari Harvard University, Amerika Serikat, pada 1991. Pada 1996, dia meraih gelar doctor of philosophy (PhD) dari Universitas Monash, Australia, di fakultas bisnis dan ekonomi.

    Karier profesional Muliaman dimulai di Bank Indonesia (BI), dengan mengemban jabatan sebagai staf di kantor cabang Mataram. Beberapa jabatan penting yang pernah dipegangnya di BI antara lain kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan (2003), dan direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (2005).

    Muliaman juga aktif dalam dunia akademik sebagai dosen pascasarjana di Universitas Indonesia, mengajar di bidang ekonomi dan bisnis sejak 2017 hingga sekarang. Selain itu, dia pernah menjabat sebagai ketua Dewan Pembina Majelis Wali Amanat di Universitas Diponegoro (2016-2021) dan ketua Majelis Amanat di Universitas Sebelas Maret (2024-2029).

    Pada 2012, Muliaman diangkat sebagai anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode 2012-2017 melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012. Selanjutnya, dia terpilih sebagai ketua Dewan Komisioner OJK dan menjadi anggota Komisi XI DPR.

    Antara 2018 dan 2023, Presiden Joko Widodo menunjuk Muliaman sebagai Duta Besar Indonesia untuk Swiss dan Liechtenstein. Pada 2023, dia kembali aktif di dunia korporasi dengan menjadi komisaris utama dan komisaris independen di PT Bank Syariah Indonesia, serta komisaris independen di PT Astra International.

    Selain karier profesionalnya, Muliaman juga terlibat dalam berbagai organisasi, antara lain sekretaris jenderal Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (PP ISEI), sekretaris dewan penasehat Indonesian Risk Professional Association (IRPA), ketua komite evaluasi program pendidikan dan pelatihan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), dan ketua Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (Iluni FEUI).

    Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) 2017, kekayaan Muliaman Hadad tercatat mencapai Rp 39,14 miliar, yang terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 23,75 miliar, serta kendaraan senilai Rp 1,9 miliar.

  • Polri Tangkap 9.096 Tersangka Judi Online Selama 2020-2024

    Polri Tangkap 9.096 Tersangka Judi Online Selama 2020-2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan telah menangkap 9.096 tersangka dalam kasus judi online.

    Dia menyampaikan, ribuan tersangka itu ditangkap dalam 6.386 perkara yang telah diungkap sejak 2020 hingga 2024. 

    “Dari mengungkap kasus [judi online] tersebut selama 2020-2024. 9096 tersangka kita amankan,” ujarnya dalam raker bersama Komisi III DPR RI, Senin (11/11/2024).

    Sigit menambahkan, pihaknya juga telah melakukan penindakan terhadap 5.991 rekening dan memblokir 68.108 situs judi online.

    Dalam paparan Kapolri itu juga terlihat bahwa lembaga penegak hukum RI ini telah berhasil menyita aset sebesar Rp861,8 miliar dalam periode 2020-2024.

    Adapun, Sigit juga mengungkap bahwa salah satu modus yang digunakan oleh sindikat judi online di Tanah Air yaitu dengan mempromosikannya lewat influencer.

    “Kemudian juga terjadi hal-hal yang tentunya menjadi perhatian kita bersama terkait dengan modus-modus yang dilakukan oleh kelompok pelaku judi online mulai dari proses pemasarannya yang kemudian memanfaatkan influencer, backlink situs pemerintah, broadcast promosi di media sosial,” pungkasnya

  • Wamendagri Sebut Jateng Punya Masalah Netralitas ASN di Pilkada 2024 – Espos.id

    Wamendagri Sebut Jateng Punya Masalah Netralitas ASN di Pilkada 2024 – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto (kemeja putih) berinteraksi dengan warga yang tengah mengurus berkas kependudukan melalui mobil keliling pelayanan administrasi kependudukan di halaman Kantor Kecamatan Serengan, Solo, pada Sabtu (9/11/2024). (Solopos/Candra Septian Bantara)

    Esposin, SEMARANG — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menuturkan Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang memiliki dinamika persoalan netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pilkada 2024.

    Hal tersebut, kata dia, diperoleh berdasarkan tinjauan lapangan yang dilakukan Kemendagri saat berkeliling ke setiap provinsi di Tanah Air bersama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

    Promosi
    BRI Sabet Penghargaan Global Berkat Transformasi Digital melalui BRIAPI

    “Kemarin keliling ke Jateng dan Jawa Timur ini memang dua daerah yang memang ada dinamika tersendiri berdasarkan aduan yang masuk terkait dengan netralitas ASN, termasuk juga kepala desa,” kata Bima Arya Sugiarto dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024). 

    Oleh sebab itu, dia tak menampik temuan pelanggaran netralitas ASN tersebut perlu diberikan atensi oleh Komisi II DPR RI.

    “Ini juga yang saya kira mendapatkan atensi dari rekan-rekan di Komisi II,” ucapnya sebagaimana dilansir Antara. 

    Bima Arya menegaskan Kemendagri dapat memberikan sanksi hukum terkait dengan pelanggaran netralitas ASN di lingkungan pemerintahan daerah tersebut.

    “Mekanismenya jelas, Bawaslu menindaklanjuti, kemudian Kemendagri akan proses sesuai dengan kewenangan,” katanya.

    Wamendagri melanjutkan, “Tingkatan sanksi bisa diberlakukan mulai dari peringatan teguran, pemberhentian sementara, sampai pemberhentian secara tetap apabila memenuhi pembuktian.”

    Komisi II DPR RI mulai memanggil penjabat (pj.) gubernur, bupati, dan wali kota seluruh daerah di Tanah Air secara maraton dalam rangka meningkatkan kesiapan pelaksanaan Pilkada 2024, serta jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh para penjabat kepala daerah.

    Adapun RDP pada Senin pagi diawali terlebih dahulu dengan memanggil penjabat kepala daerah di empat provinsi Indonesia, yakni Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X, Pj. Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, dan Pj. Gubernur Banten Al Muktabar.

    Pada Senin siang, RDP Komisi II DPR RI akan dihadiri oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah serta pj. bupati dan pj. wali kota se-Provinsi Jawa Tengah lainnya.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Politikus PDIP Geram Banyak Cawe-Cawe di Pilkada 2024

    Politikus PDIP Geram Banyak Cawe-Cawe di Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Anggota DPR Komisi II Fraksi PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengaku ada banyak cawe-cawe atau intervensi dari pejabat negara terhadap masyarakat untuk memilih pasangan calon (paslon) tertentu dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.     

    Hal ini dia sampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) rapat dengar pendapat (RDP) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah serta PJ Bupati/ Wali Kota Se-Jawa Tengah di Gedung Nusantara DPR, Senin (11/11/20224).

    “Saat ini saja sudah 19 kasus sudah kami kirim ke Bawaslu bahwa sampai 129 pemerintah desa, ASN, APH (Aparat Penegak Hukum) yang cawe-cawe dalam urusan ini [Pilkada],” ujarnya dalam forum tersebut.

    Dia mengatakan bahwa kekhawatiran bukan merupakan kekalahan dari salah satu paslon apabila tak menuai dukungan dari pejabat, tetapi adanya pelanggaran aturan dan etik dalam berjalannya pesta demokrasi tersebut.

    Menurutnya, permasalahan utama Indonesia dalam mewujudkan Negara demokrasi adalah mencerdaskan masyarakat untuk bisa menyalurkan hak pilih dengan baik melalui informasi yang benar dalam menentukan pilihan.

    Sayangnya, kata Deddy, saat ini. masyarakat lebih sering mendapatkan intervensi untuk memilih salah satu paslon tertentu melalui dukungan dari pejabat Negara tertentu.

    “Mereka dibujuk rayu, diintimidasi, diancam yang akhirnya tidak memilih berdasarkan nurani dan perasaan pribadi. Padahal, hanya dua paslon di Jawa Tengah tetapi kegaduhannya sampai ke antariksa sampai Presiden dan Mantan Presiden harus berbicara dan mendukung salah satu calon,” imbuhnya.

    Deddy melanjutkan bahwa selama ini partai yang dinahkodai oleh Megawati Soekarnoputri itu sudah mencatat banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur negara termasuk aparat keamanan.

    “Kalau bagi saya itu menunjukkan betapa lemahnya mereka, karena calon yang baik itu minta tolong sama rakyat, bukan sama penguasa,” pungkas Deddy.

  • Punya Duit Rp 10.000 Sudah Bisa Main, Kapolri: Judi Online Bikin Candu Masyarakat

    Punya Duit Rp 10.000 Sudah Bisa Main, Kapolri: Judi Online Bikin Candu Masyarakat

    Jakarta, Beritasatu.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan judi online telah membuat masyarakat menjadi candu. Menurut dia, telah terjadi pergeseran transaksi terkait judi online (judol) dari yang awalnya bernominal menengah ke atas, kini sudah menyasar ke masyarakat bawah.

    Karena itu, kata Listyo, masyarakat yang mempunyai uang Rp 10.000 bisa ikut main judi online.

    “Kemudian transaksi yang awalnya nominalnya menengah ke atas, saat ini mulai bergeser dari masyarakat kelas menengah ke bawah, yang tadinya Rp 100.000 sampai Rp 1.000.000, saat ini berkembang dengan angka transaksi Rp 10.000 juga bisa ikut bermain judi online,” ujar Listyo saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024).

    “Karena itu, kata dia, peredaran judi online di masyarakat begitu cepat, dan menjadi candu. “Sehingga ini menyebabkan penyebaran dari pelaku ataupun masyarakat yang kemudian addict terhadap judi online tersebut,” tandas dia.

    Listyo juga mengungkapkan perputaran duit atau transaksi terkait judi online hingga Triwulan III tahun 2024 mencapai Rp 283 triliun. Transaksi tersebut dilakukan sejak 2020 hingga 2024.

    “Terkait dengan tindak pidana perjudian online ini, berdasarkan data terakhir di triwulan I sampai dengan III, ada kurang lebih perputaran Rp 283 triliun,” tutur Listyo.

    Polri, kata Listyo, telah mengamankan sebanyak 9.096 tersangka. Pihaknya juga mengamankan ribuan rekening terkait judi online.

    “Kita amankan 5.991 rekening dan 68.108 situs kita matikan,” pungkas Listyo.

  • Gunawan Sadbor Diangkat Jadi Duta Anti-Judi Online, Kapolri: Penahanannya Ditangguhkan

    Kapolri: Transaksi Judi Online Capai Rp 283 Triliun, Ribuan Orang Tersangka

    Jakarta, Beritasatu.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan perputaran duit atau transaksi terkait judi online hingga Triwulan III 2024 mencapai Rp 283 triliun. Transaksi tersebut dilakukan sejak 2020 hingga 2024.

    “Terkait dengan tindak pidana perjudian online ini, berdasarkan data terakhir pada triwulan I sampai dengan III, ada kurang lebih perputaran Rp 283 triliun,” ujarnya saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR di ruang rapat Komisi III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024).

    Polri, kata Listyo, telah mengamankan sebanyak 9.096 tersangka. Pihaknya juga mengamankan ribuan rekening terkait judi online.

    “Kita amankan 5.991 rekening dan 68.108 situs kita matikan,” ucapnya.

    Listyo juga mengungkapkan berbagai macam modus judi online. Salah satunya adalah pemasaran jadi online memanfaatkan influencer hingga situs-situs pemerintah.

    “Kemudian alat pembayaran yang tadinya menggunakan rekening, saat ini bergeser, menggunakan payment gateway, QRIS dan e-wallet, dan sekarang juga bergeser menggunakan kripto,” pungkas Listyo.

  • Komisi II DPR Usul Bansos Disetop Selama Pilkada Serentak, Wamendagri Buka Suara

    Komisi II DPR Usul Bansos Disetop Selama Pilkada Serentak, Wamendagri Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengaku sudah menangkap maksud usulan anggota Komisi II DPR RI dari fraksi PDIP Deddy Sitorus terkait pemberhentian bantuan sosial (bansos) hingga hari H pencoblosan Pilkada Serentak atau 27 November 2024. 

    Bima mengemukakan pesan yang disampaikan Deddy tersebut dimaksudkan agar bansos tidak disalahgunakan. Oleh sebab itu, Bima berencana agar pihaknya langsung melakukan pembahasan terkait usulan Deddy itu.

    “Nanti kami sudah menangkap dengan baik pesannya supaya bansos ini tidak disalahgunakan. Kami akan langsung lakukan pembahasan begitu ya,” ujarnya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (11/11/2024).

    Bima melanjutkan, baik esensi dan substansinya, pihaknya setuju dengan pernyataan politisi PDIP tersebut. Alasannya, kata dia, supaya di lapangan tidak ada kontrovesi dan polemik hukum yang terjadi akibat hasil Pilkada itu sendiri.

    “Jangan sampai di lapangan itu terjadi kontroversi yang kemudian menimbulkan polemik hukum dan legitimasi dari hasil Pilkada sendiri. Segera kita akan lakukan tindak lanjut dan akan lakukan pembahasan,” tuturnya.

    Sebelumnya, anggota komisi II DPR RI Deddy Sitorus menyampaikan pendapatnya perihal pembagian bansos saat masa menjelang Pilkada serentak

    Hal tersebut dia sampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan Kemendagri, PJ Gubernur, dan PJ Bupati/Wali Kota, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (11/11/2024). 

    “Satu saran saya pimpinan, kalau bisa karena kan hanya hitungan Minggu ini Pillkada kita [berlangsung], kalau bisa semua bansos-bansos dari pemerintah daerah dihentikan dulu sementara sampai 27 November,” katanya dalam rapat.

    Deddy mengungkapkan hal ini bertujuan agar semua paslon dapat bertarung dengan adil, sehingga tidak ada pihak manapun yang diuntungkan dengan ada bansos tersebut.

    “Supaya semua bertarung equal. Jadi tidak ada yang diuntungkan, baik itu dari PDIP mau dari manapun. Mudah-mudahan itu bisa jadi kesimpulan rapat kita,” tandasnya.