Selain Mobil Mewah, Anggota DPR Heri Gunawan Beri Uang Miliaran ke Saksi Kasus CSR BI-OJK
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, legislator Heri Gunawan tidak hanya membelikan mobil merek Hyundai Palisade untuk wiraswasta Fitri Assiddikk, melainkan juga memberikan uang lebih dari Rp 2 miliar.
KPK menduga uang dan pemberian aset tersebut berasal dari hasil korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Dari saudara HG (Heri Gunawan), FA (Fitri Assiddikk) diduga menerima uang lebih dari Rp 2 miliar dan dibelikan 1 unit kendaraan roda empat senilai sekitar Rp 1 miliar,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (20/10/2025).
Budi mengatakan, KPK telah menyita mobil mewah pemberian Heri Gunawan tersebut pada hari ini.
“Adapun, hari ini penyidik telah mengamankan kendaraan tersebut untuk dilakukan penyitaan,” ujarnya.
Budi mengatakan, KPK juga menemukan bahwa Fitri Assiddikk menerima sejumlah uang senilai ratusan juta dalam bentuk Dollar Singapura (SGD) dan Dollar Amerika (USD).
“Selain itu, Sdr. HG juga memberikan sejumlah uang USD dan/atau SGD senilai ratusan juta rupiah kepada FA yang diketahui ditukar pada money changer,” tuturnya.
Budi mengatakan, penyidik telah memeriksa Fitri Assiddikk sebagai saksi terkait dugaan korupsi dana CSR BI-OJK di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada hari ini.
Dia mengatakan, dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami aliran uang dan pemberian aset dari Heri Gunawan tersebut.
“Saksi hadir, saudara FA didalami terkait aliran uang dan pemberian aset dari Sdr. HG yang diduga bersumber dari dugaan TPK terkait program sosial atau CSR Bank Indonesia atau OJK,” ucap dia.
Dalam perkara ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua Anggota DPR RI, Heri Gunawan dan Satori sebagai tersangka terkait kasus dana CSR BI-OJK Tahun 2020-2023, pada Kamis (7/8/2025).
KPK menduga, yayasan yang dikelola Heri Gunawan dan Satori telah menerima uang dari mitra kerja Komisi XI DPR RI, yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, keduanya diduga tidak melaksanakan kegiatan sosial sebagaimana dipersyaratkan dalam proposal permohonan bantuan dana sosial tersebut.
Atas perbuatannya, Heri Gunawan dan Satori disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.
Tak hanya itu, keduanya juga dikenakan pasal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: DPR RI
-
/data/photo/2025/10/07/68e4e5b71bbb3.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Selain Mobil Mewah, Anggota DPR Heri Gunawan Beri Uang Miliaran ke Saksi Kasus CSR BI-OJK
Nasional
20 Oktober 2025")
Selain Mobil Mewah, Anggota DPR Heri Gunawan Beri Uang Miliaran ke Saksi Kasus CSR BI-OJK Nasional 20 Oktober 2025
-
Komitmen Ansari Perjuangkan Aspirasi PGIN Pamekasan
Pamekasan (beritajatim.com) – Anggota DPR RI Dapil Jatim XI Madura, Ansari komitmen menyampaikan aspirasi para guru swasta yang tergabung dalam Persatuan Guru Inpasing Nasional (PGIN) Pamekasan, tentang revisi regulasi guru inpasing dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 43 Tahun 2014 tentang tata cara pembayaran tunjangan profesi untuk guru-guru non-PNS di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI).
Terlebih permintaan revisi atas regulasi tersebut sudah berulangkali disampaikan oleh jajaran pengurus PGIN, namun hingga saat ini justru belum ada bukti konkrit. Di antaranya RDPU antara PGIN bersama Kemenag RI dan Komisi VII pada 19 Februari 2020, hasilnya disepakati Kemenag meninjau ulang regulasi 43/2014.
Pada 2 Februari 2023, audiensi PGIN bersama KSP menghasilkan Surat B-024/KSP/D.II/02/2023 tertanggal 14 Februari 2023, ditujukan kepada Sekjen Kemenag RI dan Dirjen Pendis, salah satunya meminta penyesuaian PMA 43/2014 dengan regulasi di atasnya.
Termasuk audiensi dengan Dirjen Kemenag RI pada 27 Februari 2023, hasilnya juga serupa dan hingga saat ini belum ada bukti konkrit. Kondisi tersebut kembali disampaikan secara langsung kepada Ansari di Rumah Aspirasi Ansari Madura Raya di Lawangan Dhaja, Pademawu, Pamekasan, Minggu (19/10/2025).
“Sebagai anggota DPR RI dari Madura, kami akan berusaha maksimal agar aspirasi para guru sampai kepada Kemenag RI. Selain itu kami juga akan menyampaikan aspirasi setinggi-tingginya atas dedikasi para guru yang senantiasa mengabdi dengan ikhlas di tengah keterbatasan,” kata Ansari.
Terlebih Kemenag RI merupakan mitra strategis Komisi VIII DPR RI, yang menjadi sarana perjuangan dirinya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara umum, khusunya para guru swasta. “Aspirasi dari para guru ini akan menjadi bahan penting dalam pembahasan kebijakan di DPR RI, khususnya berkenaan dengan regulasi inpasing guru nasional,” ungkapnya.
“Terlebih kami juga meyakini jika para guru merupakan ujung tombak pembangunan sumber daya manusia, dan sudah seharusnya negara memberikan pengakuan dan kesejahteraan yang layak tanpa membeda-bedakan status ASN atau non-ASN,” tegas politisi PDI Perjuangan.
Tidak hanya itu, legislator perempuan satu-satunya dari Madura di kancah politik nasional juga sangat berharap regulasi tersebut nantinya dapat berpihak bagi kepentingan masyarakat, khususnya para guru swasta.
“Kami akan terus mendorong agar Peraturan Guru Inpasing Nasional (PGIN) dapat dijalankan secara adil, transparan, dan menyentuh seluruh guru di pelosok daerah, termasuk di Madura, khususnya di Pamekasan,” pungkasnya. [pin/kun]
-
Terobosan Kemendikdasmen: Swakelola Sekolah, Digitalisasi, hingga Tunjangan Guru
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengungkapkan ada beberapa terobosan dilakukan pihaknya selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Terobosan utama yang dilakukan Kemendikdasmen terkait dengan program revitalisasi sarana dan prasaran sekolah. Jika sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum menjadi pelaksana revitalisasi sekolah, lanjutnya, maka saat ini peran tersebut dilakukan secara swakelola oleh masing-masing satuan pendidikan.
“Kami berharap dengan model tersebut [swakelola], revitalisasi sekolah lebih tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat guna. Revitalisasi sekolah anggarannya sebesar Rp16,9 triliun,” katanya saat sesi wawancara khusus dengan Bisnis Indonesia di kantor Kemendikdasmen, Jumat (17/10/2025).
Dia menuturkan anggaran revitalisasi sekolah sebesar Rp16,9 triliun tersebut awalnya ditargetkan untuk 10.440 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Data terakhir, lanjutnya, total satuan pendidikan yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama (PKS) mencapai itu Rp16,17 triliun atau 50% lebih dari target.
Saat ini, lanjutnya, sudah banyak satuan pendidikan yang telah menyelesaikan pembangunan sepenuhnya atau hingga 100%.
“Mungkin ada sekitar 10% yang sudah selesai sehingga kami optimistis ini dapat berjalan,” ucap akademisi yang dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam bidang Pendidikan Agama Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut.
Selain itu, dia mengatakan terobosan dalam program revitalisasi yang dilakukan Kemendikdasmen juga dapat menyerap tenaga kerja di masing-masing satuan pendidikan. Abdul Mu’ti bahkan menghitung ada 490.000 pekerja yang terserap dalam program revitalisasi dengan sistem swakelola.
“Program ini dapat menggerakkan ekonomi lokal, karena kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dilakukan oleh masing-masing sekolah atau satuan pendidikan,” ujar Abdul Mu’ti.
Terbosan selanjutnya terkait dengan program digitalisasi pembelajaran. Dia mencatat anggaran yang digelontorkan sekitar Rp9 triliun dari APBN. Abdul Mu’ti mengatakan paket digitalisasi meliputi pengadaan interactive flat panel [IFP].
Dia menuturkan perangkat tersebut memungkinkan guru dan murid lebih interaktif dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Menurutnya, IFP lebih canggih dibandingkan dengan smart board karena berfungsi dua arah (two-way) sehingga program belajar-mengajar di dalam kelas bisa menjadi lebih interaktif. Dia menargetkan IFP dapat disebar untuk 288.000 lebih satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
Dia mengatakan program IFP hanya dikirimkan ke sekolah-sekolah yang sudah siap dan membutuhkan. Pasalnya, dia menyadari bahwa tidak semua sekolah siap dan butuh, misalnya sekolah-sekolah swasta sudah menggunakan teknologi maju.
“Ini beda sekali dengan Chromebook ya. Karena di program ini IFP ini sekolah yang siap yang kita kirim. Jadi ada form [formulir] yang kita sediakan untuk sekolah itu mengisi,” tuturnya.
Abdul Mu’ti berharap Presiden Prabowo dapat melakukan launching IFP pada 10 November 2025 secara serentak 38 provinsi sekaligus dan dapat melakukan komunikasi interaktif dengan para murid di berbagai wilayah.
“IFP ini merupakan terobosan Kemendikdasmen yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Presiden Prabowo dalam pembicaraan secara informal ingin setiap satuan pendidikan nantinya bisa menerima sampai tiga IFP. Sekarang kan masih satu. Tujuannya, supaya ada revolusi dalam pendidikan di Indonesia,” ucapnya.
Terakhir, Abdul Mu’ti mengatakan Presiden Prabowo sangat fokus pada kesejahteraan guru. Jika guru berstatus aparatur sipil negara (ASN), maka mereka memperoleh tunjangan sertifikasi sejumlah gaji pokok. Dia mengatakan nilai tunjangan tersebut bervariasi mengacu dari masa kerja, golongan, dan lain sebagainya.
Sementara itu, dia menjelaskan guru non-ASN akan memperoleh tunjangan sebesar Rp2 juta per bulan.
“Terobosan yang kami lakukan adalah dari sisi pembayaran tunjangan. Kalau sebelumnya melalui pemerintah pusat, lalu ditransfer ke pemerintah daerah, baru kemudian ditransfer ke setiap guru. Nah, sekarang tunjangan langsung dari pemerintah pusat ke rekening masing-masing guru. Dengan demikian, hak guru dapat diterima tepat waktu.
Sementara itu mulai tahun ini, guru honorer akan mendapat insentif Rp300.000 per bulan. Sejak Juli 2025, Kemendikdasmen sudah melakukan pembayaran di depan. Dengan demikian, ungkapnya, guru honorer memperoleh tunjangan Rp300.000 dikalikan dengan 7 bulan atau setara dengan Rp2,1 juta untuk masing-masing guru.
“Kami sempat mengusulkan melalui DPR agar ada tambahan tunjangan guru honor Rp200.000, tetapi DPR baru setuju Rp100.000. Dengan begitu, guru honor tahun depan akan mendapat tunjangan Rp400.000 per bulan. Dengan tunjangan penambahan ini, kami berharap kesejahteraan guru makin meningkat, dan para guru termotivasi, serta lebih semangat dalam melaksanakan tugas mereka,” tuturnya.
-
Komisi XII: Satu tahun pemerintahan Prabowo bukti berpihak pada rakyat
Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan mengapresiasi capaian satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah memperlihatkan kepemimpinan yang tegas, berani, dan berpihak pada rakyat.
“Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo telah menunjukkan arah yang jelas. Pemerintah bekerja cepat, konsisten, dan berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat” kata Putri dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (19/10).
Hal pertama yang diapresiasi adalah keberhasilan mencapai swasembada pangan salah satunya dibuktikan dengan cadangan beras pemerintah mencetak rekor 4,2 juta ton merupakan komitmen nyata Presiden Prabowo dalam memperkuat ketahanan pangan di tengah ketidakstabilan situasi global.
Pemerintah juga mampu menjaga stabilitas ekonomi dan menjadi bukti kapasitas kepemimpinan nasional yang kuat. Berdasarkan laporan resmi pemerintah 1 Tahun – Langkah Awal Transformasi Bangsa, ekonomi Indonesia tumbuh stabil di kisaran lima persen, inflasi terkendali di dua persen, dan angka kemiskinan turun menjadi 8,47 persen, terendah dalam dua dekade terakhir.
“Ini bukan capaian biasa. Pemerintah berhasil menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan dan keberpihakan sosial” ujarnya.
Ia juga menyoroti sejumlah program prioritas yang dinilai berdampak langsung bagi masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, dan Sekolah Rakyat. Program tersebut, menurutnya, menunjukkan bagaimana visi Presiden Prabowo berfokus pada pembangunan manusia.
“Kebijakan ini bukan hanya soal bantuan, tapi investasi jangka panjang untuk membangun generasi yang sehat dan produktif,” kata Putri.
Ia menambahkan, langkah pemerintah yang melibatkan lebih dari 18 ribu UMKM dan koperasi dalam rantai pasok program sosial juga menjadi bentuk nyata pemerataan ekonomi. Ia menyebut partisipasi pelaku usaha kecil sebagai bukti bahwa pemerintah mampu menghadirkan pertumbuhan yang inklusif.
Putri juga menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan arah kebijakan hilirisasi dan investasi hijau yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, arah tersebut sejalan dengan agenda global menuju ekonomi berkelanjutan dan menjadi modal penting untuk memperkuat kemandirian energi nasional.
“Pemerintahan Presiden Prabowo telah membangun pondasi yang kuat bagi transformasi ekonomi hijau. DPR akan terus mendukung agar kebijakan ini berjalan konsisten” ujarnya.
Putri menilai, kepercayaan publik yang tinggi terhadap Presiden Prabowo, sebagaimana tercermin dari hasil survei nasional Poltracking Indonesia, merupakan wujud penghargaan rakyat terhadap kinerja nyata pemerintah. “Masyarakat merasakan kehadiran negara. Kepemimpinan yang tegas dan berwibawa seperti ini dibutuhkan untuk membawa Indonesia melangkah lebih jauh” kata Putri.
Ia menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa kerja pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan akan semakin memperkuat transformasi bangsa.
“Tahun pertama ini adalah titik awal dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan berdaulat. Presiden Prabowo telah memulai dengan langkah yang tepat” tuturnya.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Prabowo gelar sidang kabinet paripurna tepat satu tahun pemerintahan
Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna tepat satu tahun pemerintahannya berjalan, digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin.
Berdasarkan pantauan ANTARA, sejumlah pejabat mulai mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 14.10, diantaranya Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani.
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.
“Saya dapat undangan rapat paripurna kabinet,” ujar Wamenag Romo Syafi’i.
Romo Syafi’i mengatakan Sidang Kabinet Paripurna itu akan membahas tentang satu tahun jalannya pemerintahan. “Kaitannya setahun lah, kan hari ini tepat setahun jadi Presiden,” kata dia.
Adapun Sidang Kabinet Paripurna terakhir dilaksanakan oleh Presiden Prabowo bersama para menteri Kabinet Merah Putih pada 31 Agustus 2025.
Saat itu, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna setelah mengumpulkan ketua umum partai politik di Istana Merdeka, usai situasi aksi unjuk rasa yang berujung ricuh dan menewaskan pengemudi ojek online.
Sementara itu, masa satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran jatuh pada hari ini, Senin. Prabowo dilantik di Gedung DPR/MPR, di depan para legislator hingga presiden dan wakil presiden sebelumnya, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, pada 20 Oktober 2024.
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
/data/photo/2025/10/20/68f5e157b582f.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "2
Jelang Demo BEM UI, Massa Ojol Mulai Berdatangan di Monas
Megapolitan")
2 Jelang Demo BEM UI, Massa Ojol Mulai Berdatangan di Monas Megapolitan
Jelang Demo BEM UI, Massa Ojol Mulai Berdatangan di Monas
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Sejumlah pengemudi ojek online yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (GARDA) tampak lebih dulu memadati kawasan Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat, menjelang aksi unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) pada Senin (20/10/2025).
Berdasarkan pemantauan
Kompas.com
di lokasi, sekitar pukul 13.55 WIB, rombongan pengemudi ojol tiba menggunakan satu mobil komando berwarna hitam yang dilengkapi dengan spanduk berisi tuntutan.
Mereka semula dijadwalkan menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, tetapi akhirnya memilih bergabung di titik yang sama dengan massa BEM UI di Jalan Medan Merdeka Selatan Monas.
Sementara itu, hingga pukul 14.00 WIB, belum tampak tanda-tanda kehadiran massa dari BEM UI di lokasi.
Petugas kepolisian tampak mulai bersiap melakukan pengamanan dengan membentangkan barikade besi, memasang pembatas jalan berwarna oranye, serta menyiagakan dua unit mobil taktis di sekitar area aksi.
Jalan Merdeka Selatan menuju Gambir dari arah Patung Kuda mulai ditutup, sedangkan Jalan Merdeka Selatan dari arah Gambir ke MH Thamrin juga sudah ditutup setengah jalan.
Selain pengamanan di sekitar Monas, polisi juga menyiagakan personel di DPR/MPR RI, Sarinah, dan Kantor Pusat PBNU, yang menjadi lokasi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat pada hari yang sama.
Sebelumnya, aksi BEM UI hari ini digelar dalam rangka memperingati satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam seruan aksinya, BEM UI menilai pemerintahan Prabowo-Gibran belum menunjukkan arah perubahan yang dijanjikan selama masa kampanye.
Mereka menyoroti berbagai persoalan mulai dari kebebasan sipil, kondisi ekonomi, hingga praktik pemerintahan yang dinilai semakin menjauh dari prinsip demokrasi.
“Hampir satu tahun rakyat hidup di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi janji perubahan masih jauh dari kenyataan. Kekuasaan dijalankan dengan watak represif, ruang gerak masyarakat sipil dipersempit, dan suara rakyat terus dikriminalisasi,” demikian bunyi pernyataan sikap BEM UI.
Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI 2025 Bima Surya menambahkan, pihaknya menyoroti empat isu utama dalam evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
“kenaikan harga kebutuhan pokok, menyempitnya ruang kebebasan sipil, kebijakan ekonomi yang berpihak pada oligarki, serta kegagalan memenuhi prinsip demokrasi,” kata dia.
Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Ruslan Basuki mengatakan, personel kepolisian telah disiagakan untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas dan menjaga ketertiban selama jalannya aksi unjuk rasa.
“Polisi sudah bersiaga di sejumlah titik sekitar Monas untuk memastikan situasi tetap kondusif. Arus lalu lintas bersifat situasional melihat ekskalasi massa di lapangan,” kata Ruslan, Senin.
Hingga berita ini diturunkan, Jalan Merdeka Selatan masih terpantau lancar meski sudah ada massa aksi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Jalan Rusak Bikin Ibu Hamil Ditandu 7 Km ke Puskesmas, Pemda Maros Jangan Diam Saja
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras meminta pemerintah daerah (Pemda) lebih proaktif menyelesaikan persoalan infrastruktur di wilayah masing-masing.
Hal itu disampaikan menyusul peristiwa seorang ibu hamil di pedalaman Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, yang harus ditandu sejauh tujuh kilometer saat hendak melahirkan.
“Kami merasa prihatin dan menyesalkan peristiwa ini. Semoga ke depan tidak ada lagi kejadian seperti yang dialami warga di Maros tersebut. Bila Pemda kekurangan ruang fiskal, bisa meminta bantuan ke pusat. Apalagi Presiden Prabowo Subianto saat ini telah mengeluarkan Inpres Jalan Daerah, sehingga daerah yang membutuhkan dapat memanfaatkannya,” ujar Iwan Aras di Jakarta, Senin, 20 Oktober.
Infrastruktur merupakan fasilitas dasar bagi rakyat yang wajib dipenuhi negara. Pemerintah daerah, kata dia, dapat memanfaatkan bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), mitra kerja Komisi V DPR.
Menurut Iwan, pemerintah telah menetapkan pelaksanaan Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) 2025–2026 yang bertujuan mendukung swasembada pangan. Kementerian PU menetapkan prioritas kegiatan berdasarkan sejumlah kriteria, seperti aspek tematik, tingkat kemantapan jalan, dan keberlanjutan usulan.
“Di Maros juga daerah pertanian, maka dukungan infrastruktur tematik pastinya bisa diprioritaskan untuk memperlancar distribusi produksi tani demi membantu terwujudnya swasembada pangan,” katanya.
Legislator asal daerah pemilihan Sulawesi Selatan II itu mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Ia juga menegaskan, Komisi V DPR siap mendorong Kementerian PU untuk memfasilitasi kebutuhan pembangunan jalan di wilayah-wilayah tertinggal, termasuk Maros.
Iwan mengakui, banyak pemerintah daerah memiliki keterbatasan fiskal yang membuat mereka harus menunda pembangunan infrastruktur. Karena itu, kata dia, langkah proaktif dari Pemda menjadi kunci agar pemerintah pusat dapat memberikan dukungan.
“Maka yang dibutuhkan adalah bagaimana Pemda proaktif. Apabila kebutuhan di daerahnya belum bisa terpenuhi dengan APBD, maka Pemerintah Pusat akan ikut membantu. Tapi pusat tidak akan tahu kalau Pemda-nya tidak berinisiatif atau aktif memberi informasi,” ujarnya.
Sebelumnya, sebuah video viral memperlihatkan perjuangan warga di Dusun Cindakko, Desa Bontosomba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, yang menandu seorang ibu hamil bernama Nina (21) sejauh tujuh kilometer menuju Puskesmas Tompobulu. Jalan rusak parah membuat kendaraan tidak bisa melintas.
Setelah perjalanan panjang, Nina berhasil melahirkan bayi laki-laki dalam kondisi sehat. Namun dua hari kemudian, ia bersama bayinya harus berjalan kaki melewati jalur rusak yang sama untuk pulang ke rumah. Kisah pilu ini memicu simpati publik sekaligus kritik terhadap kondisi infrastruktur pedalaman Maros, yang disebut belum kunjung diperbaiki meski sebelumnya dijanjikan pemerintah setempat.
-
Menko Yusril Sebut Presiden dan DPR Berwenang Ubah Kedudukan Polri
GELORA.CO – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan kewenangan untuk menentukan struktur organisasi Polri sepenuhnya berada di tangan Presiden dan DPR.
Hal itu ia sampaikan usai menghadiri acara satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran di Universitas Tarumanegara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
“Bagaimana susunan dan kewenangan Polri ke depan, apakah tetap seperti sekarang atau akan ada perubahan struktur, semuanya menjadi kewenangan Presiden dan DPR untuk memutuskannya,” kata Yusril dalam keterangannya, Senin (20/10/2025).
Yusril menjelaskan, dasar konstitusional pengaturan struktur Polri diatur dalam Pasal 30 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa susunan dan kedudukan TNI dan Polri serta hubungan kewenangan antara keduanya diatur dengan undang-undang.
Hal ini dipertegas kembali dalam Bab II Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Polri berada di bawah Presiden, dan Kapolri bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
“Secara normatif, apakah kedudukan Polri akan tetap seperti sekarang atau akan diubah, semuanya tergantung Presiden dan DPR. Kalau sekiranya akan diubah, perubahan itu harus diatur dengan undang-undang,” ujar Yusril.
“Dan kita tahu bahwa inisiatif perubahan undang-undang bisa datang dari Presiden dan bisa pula dari DPR,” sambung dia.
Terkait wacana pembentukan Komite atau Komisi Reformasi Kepolisian yang digagas Presiden, Yusril menilai hal itu wajar memunculkan diskusi publik terkait susunan dan kedudukan Polri.
“Pemerintah menghargai dan menghormati wacana tersebut sebagai ekspresi kebebasan berbicara dan kebebasan mimbar akademik. Pemikiran seperti itu nanti dapat disumbangkan kepada Komisi Reformasi Kepolisian untuk digodok. Namun keputusan akhir tetap ada di tangan Presiden,” jelas Yusril.
Ketika ditanya kapan Presiden akan mengumumkan pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian, Yusril mengaku belum mendapatkan informasinya.
“Saya belum mendapatkan informasi terbaru mengenai hal ini. Semuanya tergantung kepada beliau (Presiden), kapan saat yang tepat untuk mengumumkannya. Saya yakin Presiden pasti punya pertimbangan yang tepat. Mohon sabar menunggunya,” tutupnya.
-
Ziarah ke TMP Kalibata, Golkar DKI: Penghormatan terhadap sejarah
Jakarta (ANTARA) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar DKI Jakarta turut serta dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 partai tersebut dengan mengikuti ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Senin.
Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar dalam keterangannya, mengatakan kegiatan itu merupakan bagian dari penghormatan terhadap sejarah dan para pendiri partai.
“Kegiatan ini adalah rangkaian HUT Partai Golkar ke-61 tahun,” ujar Zaki.
Tradisi dari jajaran pengurus DPP Partai Golkar itu menjadi bagian penting dari rangkaian kegiatan HUT Golkar yang setiap tahunnya diisi dengan refleksi nilai perjuangan dan penghormatan kepada para pahlawan bangsa.
Dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, ziarah berlangsung khidmat, diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan dan dilanjutkan dengan tabur bunga di pusara tokoh-tokoh nasional, termasuk sejumlah pendiri dan pejuang Partai Golkar yang turut menorehkan sejarah dalam perjalanan politik Indonesia.
Tak hanya itu, kata Zaki, ziarah itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih kepada tokoh-tokoh nasional serta pendiri Golkar yang telah berjasa dalam membangun partai, mulai dari masa sekretariat pertama hingga saat ini.
“Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada hari ini memberikan penghormatan ziarah kepada tokoh nasional dan tokoh Golkar yang berjasa membangun Partai Golkar,” kata Zaki.
Menurut dia, upacara ziarah itu tidak hanya sekadar memperingati sejarah, tetapi juga meneguhkan komitmen Partai Golkar untuk selalu eksis dan berpartisipasi aktif dalam mendukung pembangunan Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera.
Khusus untuk kader Golkar di Jakarta, dia menyampaikan harapannya agar seluruh kader di ibu kota mampu menciptakan suasana yang kondusif dan stabil.
“Harapannya, seluruh kader Partai Golkar, utamanya yang ada di Jakarta, agar terus membuat suasana yang nyaman, aman, damai, dan tenteram dalam rangka mendukung pemerintah membangun, baik Provinsi Jakarta maupun Indonesia pada umumnya,” tutur Zaki.
Dia pun menekankan seluruh program yang telah digariskan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merupakan mandat yang wajib dilaksanakan oleh seluruh kader Golkar di wilayah Jakarta.
“Tentu saja, seluruh program-program Ketua Umum Partai Golkar harus dan wajib dilaksanakan oleh seluruh kader di Jakarta,” tegas Zaki.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam pesannya menegaskan pentingnya menanamkan nilai perjuangan dalam konteks kekinian, bahwa kader Partai Golkar harus mampu berpikir dan bertindak tanpa meninggalkan akar nilai kebangsaan dan semangat pengabdian.
Melalui ziarah tersebut, Partai Golkar meneguhkan kembali jati dirinya sebagai partai yang berakar kuat pada sejarah perjuangan bangsa, sekaligus menatap masa depan dengan semangat pembaruan.
Semangat para pahlawan harus dijadikan inspirasi untuk terus memperjuangkan kemajuan Indonesia, dengan karya nyata dan dedikasi yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Jajaran pengurus DPP Partai Golkar hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Sekretaris Jenderal M Sarmuji, Bendahara Umum Sari Yuliati, serta para Wakil Ketua Umum, di antaranya Wihaji, Meutya Hafid, dan Ace Hasan Syadzily.
Sejumlah anggota Fraksi Partai Golkar DPR juga turut hadir, yakni Misbakhun, Muhidin M. Said, Dewi Asmara, Lamhot Sinaga, dan Ravindra Airlangga.
Kegiatan yang juga diikuti oleh perwakilan organisasi pendiri dan yang didirikan oleh Partai Golkar itu menandakan semangat kebersamaan dan kesinambungan perjuangan lintas generasi dalam tubuh partai.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Ziarah ke TMP Kalibata, Golkar DKI: Penghormatan terhadap sejarah
Jakarta (ANTARA) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar DKI Jakarta turut serta dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 partai tersebut dengan mengikuti ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Senin.
Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar dalam keterangannya, mengatakan kegiatan itu merupakan bagian dari penghormatan terhadap sejarah dan para pendiri partai.
“Kegiatan ini adalah rangkaian HUT Partai Golkar ke-61 tahun,” ujar Zaki.
Tradisi dari jajaran pengurus DPP Partai Golkar itu menjadi bagian penting dari rangkaian kegiatan HUT Golkar yang setiap tahunnya diisi dengan refleksi nilai perjuangan dan penghormatan kepada para pahlawan bangsa.
Dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, ziarah berlangsung khidmat, diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan dan dilanjutkan dengan tabur bunga di pusara tokoh-tokoh nasional, termasuk sejumlah pendiri dan pejuang Partai Golkar yang turut menorehkan sejarah dalam perjalanan politik Indonesia.
Tak hanya itu, kata Zaki, ziarah itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih kepada tokoh-tokoh nasional serta pendiri Golkar yang telah berjasa dalam membangun partai, mulai dari masa sekretariat pertama hingga saat ini.
“Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada hari ini memberikan penghormatan ziarah kepada tokoh nasional dan tokoh Golkar yang berjasa membangun Partai Golkar,” kata Zaki.
Menurut dia, upacara ziarah itu tidak hanya sekadar memperingati sejarah, tetapi juga meneguhkan komitmen Partai Golkar untuk selalu eksis dan berpartisipasi aktif dalam mendukung pembangunan Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera.
Khusus untuk kader Golkar di Jakarta, dia menyampaikan harapannya agar seluruh kader di ibu kota mampu menciptakan suasana yang kondusif dan stabil.
“Harapannya, seluruh kader Partai Golkar, utamanya yang ada di Jakarta, agar terus membuat suasana yang nyaman, aman, damai, dan tenteram dalam rangka mendukung pemerintah membangun, baik Provinsi Jakarta maupun Indonesia pada umumnya,” tutur Zaki.
Dia pun menekankan seluruh program yang telah digariskan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merupakan mandat yang wajib dilaksanakan oleh seluruh kader Golkar di wilayah Jakarta.
“Tentu saja, seluruh program-program Ketua Umum Partai Golkar harus dan wajib dilaksanakan oleh seluruh kader di Jakarta,” tegas Zaki.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam pesannya menegaskan pentingnya menanamkan nilai perjuangan dalam konteks kekinian, bahwa kader Partai Golkar harus mampu berpikir dan bertindak tanpa meninggalkan akar nilai kebangsaan dan semangat pengabdian.
Melalui ziarah tersebut, Partai Golkar meneguhkan kembali jati dirinya sebagai partai yang berakar kuat pada sejarah perjuangan bangsa, sekaligus menatap masa depan dengan semangat pembaruan.
Semangat para pahlawan harus dijadikan inspirasi untuk terus memperjuangkan kemajuan Indonesia, dengan karya nyata dan dedikasi yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Jajaran pengurus DPP Partai Golkar hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Sekretaris Jenderal M Sarmuji, Bendahara Umum Sari Yuliati, serta para Wakil Ketua Umum, di antaranya Wihaji, Meutya Hafid, dan Ace Hasan Syadzily.
Sejumlah anggota Fraksi Partai Golkar DPR juga turut hadir, yakni Misbakhun, Muhidin M. Said, Dewi Asmara, Lamhot Sinaga, dan Ravindra Airlangga.
Kegiatan yang juga diikuti oleh perwakilan organisasi pendiri dan yang didirikan oleh Partai Golkar itu menandakan semangat kebersamaan dan kesinambungan perjuangan lintas generasi dalam tubuh partai.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.