Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Gandeng McKinsey, Sri Mulyani Mau Rombak LPDP

    Gandeng McKinsey, Sri Mulyani Mau Rombak LPDP

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di tengah polemik isu harus pulang atau tidaknya alumni penerima beasiswa pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memanggil tim McKinsey Indonesia ke kantornya.

    Sri Mulyani mengatakan, pemanggilan tim McKinsey itu untuk mendiskusikan reformasi tata kelola LPDP. Menurutnya, LPDP semakin strategis dalam menciptakan kualitas SDM Indonesia yang lebih baik sebagai modal wajib agar Indonesia bisa keluar dari Middle Income Trap.

    “Kami berdiskusi mengenai reformasi tata kelola dari @lpdp.ri yang merupakan salah satu institusi penting penggerak pendidikan dan penelitian Indonesia,” tulis Sri Mulyani dalam akun instagramnya, dikutip Selasa (12/10/2024).

    Dia menganggap LPDP sebagai institusi pengelola dana abadi pendidikan menjadi tumpuan dari berbagai aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, tata kelolanya harus terus diperbaiki

    “Dan saya berharap dari diskusi bersama tim McKinsey hari ini, kita bisa mendapatkan insight tentang bagaimana mengembangkan institusi LPDP agar dapat terus diandalkan untuk menciptakan pemimpin-pemimpin berkualitas Indonesia di masa depan,” ungkapnya.

    Dia berharap dengan upaya ini, bangsa ini bisa mencapai visi Indonesia Emas 2045, dan cita-cita Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera.

    Sebagaimana diketahui, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan alasan pemerintah ingin membolehkan penerima beasiswa LPDP untuk tidak pulang ke Indonesia, sebab negara ini belum dapat menjamin pekerjaan bagi para alumni tersebut.

    Sebagai gantinya, para penerima beasiswa LPDP ke depannya tetap bisa berkontribusi untuk Indonesia dengan berkarya di luar negeri.

    “Sekarang kan dilihat aja. Kalau dia di luar negeri itu berprestasi, membawa nama Indonesia dengan baik, kan juga baik. Iya kan? Nggak ada masalah. Pasti pulang suatu hari,” ucapnya usai rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu (6/11/2024), seperti dilansir detikcom.

    Sementara itu, para anggota dewan di DPR menganggap seharusnya penerima beasiswa pulang ke Indonesia. Di samping harus bisa berkarya bagi tanah air dengan menciptakan lapangan kerja sendiri, mereka juga telah menikmati uang negara untuk sekolah.

    Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai alumni LPDP ogah balik ke Tanah Air akan dapat sentimen negatif dari masyarakat.

    “Dari sisi rights dan mendorong potensi maksimal, sebenarnya bagus. Tapi sentimen masyarakat pada mereka yang sekolah dengan biaya negara tapi tidak kembali akan negatif karena ada opportunity cost besar yang bisa digunakan untuk membiayai kuliah di dalam negeri atau untuk membiayai kepentingan pendidikan lainnya,” kata Hetifah kepada wartawan, Jumat (8/11/2024).

    Hetifah meminta anggaran untuk beasiswa LPDP diprioritaskan bagi mereka yang pasti akan kembali ke Indonesia usai menempuh pendidikan di luar negeri. Jika memilih tinggal di luar negeri, maka pelajar itu harus menjadi diaspora yang tetap membawa nama baik Indonesia.

    “Namun kalau lihat contoh negara China dan India, mereka menjadi diaspora tidak dengan menggunakan government scholarship. Tokoh-tokoh yang dianggap diaspora sukses (Habibie, Stella Christie, Carina Joe) tidak pakai government scholarship kan,” tegasnya.

    (haa/haa)

  • 4 Fakta Penting dalam Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang

    4 Fakta Penting dalam Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang

    Bisnis.com, JAKARTA – Kecelakaan beruntun terjadi di jalan Tol Cipularang KM 92, Purwakarta, Jawa Barat pada Senin (11/11/2024).

    Setidaknya ada 17 kendaraan terlibat dalam kecelakaan dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia.

    “Jumlah korban satu meninggal dunia, kemudian delapan luka, tapi nanti terus akan dicek,” kata Akhmad Wiyagus usai mengikuti rapat kerja Polri dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, dikutip dari Antara.

    Berikut ini sederet fakta kecelakaan beruntun yang terjadi di Tol Cipularang:

    1. Diduga Rem Blong

    Kecelakaan beruntun tersebut melibatkan truk yang diduga mengalami rem blong hingga menyebabkan menabrak belasan kendaraan di depannya.

    “Sementara penyebab pasti kecelakaan belum diketahui, namun diduga itu diakibatkan karena rem blong. Jadi ada truk yang membawa muatan cukup berat rem nya blong sehingga menabrak kendaraan di depannya,” ujar Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abast kepada wartawan, Senin.

    2. Polisi Telah Mengamankan Sopir

    Polisi telah mengamankan sopir truk trailer berinisial R (43) dalam peristiwa kecelakaan beruntun di Tol Cipularang KM 92, Purwakarta, Jawa Barat.

    Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abast menjelaskan, sopir truk itu saat ini masih dilakukan perawatan intensif di rumah sakit setempat imbas dari kecelakaan tersebut.

    “Sopir saat ini sudah diamankan, karena mengalami luka dirawat di RS dan dalam pengawasan Polres Purwakarta,” ujarnya kepada wartawan, Senin (11/11/2024).

    3. Puluhan Korban, 1 Meninggal Dunia

    Jules menambahkan, bahwa saat ini keseluruhan korban kecelakaan Tol Cipularang sudah dilarikan di dua rumah sakit, yaitu RS Abdul Rozak dan RS Siloam.

    “Keseluruhan korban yang meninggal dan luka masih dalam perawatan di RS Abdul Rozak maupun Siloam,” tambahnya.

    Di sisi lain, Kapolres Purwakarta, AKBP Lilik Ardiansyah mengatakan bahwa total korban dalam peristiwa beruntun ini mencapai 29 orang.

    Perinciannya, satu meninggal dunia, empat luka berat dan 24 orang mengalami luka ringan.

    “Korban ada 29 orang. Perinciannya 1 MD, 4 LB dan 24 LR,” ujar Lilik.

    4. Besaran Santunan Jasa Raharja

    PT Jasa Raharja (Persero) memastikan seluruh korban kecelakaan beruntun di Jalan Tol Cikampek–Purwakarta–Padalarang (Cipularang) mendapatkan santunan.

    Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, menjelaskan bahwa korban meninggal dunia mendapat santunan sebesar Rp50 juta yang diserahkan kepada ahli waris sah.

    Sementara itu, bagi korban luka akan mendapat jaminan biaya perawatan maksimal Rp20 juta yang dibayarkan kepada rumah sakit tempat korban dirawat.

    “Santunan tersebut merupakan bentuk perlindungan dasar sebagai salah satu wujud kehadiran negara terhadap masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Senin (11/11/2024).

  • 9 Kemendagri Akan Minta Penjelasan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang Tiba-tiba Muncul Pimpin Apel Nasional

    9 Kemendagri Akan Minta Penjelasan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang Tiba-tiba Muncul Pimpin Apel Nasional

    Kemendagri Akan Minta Penjelasan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang Tiba-tiba Muncul Pimpin Apel
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Setelah dinyatakan melarikan diri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel)
    Sahbirin Noor
    tiba-tiba muncul memimpin apel aparatur sipil negara (ASN) di halaman Kantor Gubernur Kalsel, Kota Banjarbaru, Senin (11/11/2024).
    Terkait kemunculan Sahbirin Noor yang tengah dicari KPK, Wakil Menteri Dalam Negeri (
    Wamendagri
    )
    Bima Arya
    Sugiarto mengatakan, pihaknya akan meminta penjelasan pria yang akrab disapa
    Paman Birin
    tersebut.
    “Nanti kami akan minta penjelasan kepada beliau,” kata Bima Arya usai menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, dikutip dari
    Antaranews
    .
    Apalagi, menurut Bima Arya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah menunjuk pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kalsel untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan.
    “Kami kan sudah menunjuk pelaksana (plt) supaya roda pemerintahan berjalan begitu. Nah, kalau kemudian beliau aktif kembali maka tentu akan dalam penyesuaian dan meminta keterangan langsung dari yang bersangkutan begitu,” ujarnya.
    Sementara itu, kepada para ASN dan karyawan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel, Sahbirin Noor menegaskan bahwa selama ini dirinya berada di Banua atau Kalsel.
    Sebagaimana diberitakan, KPK sudah menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor pada 7 Oktober 2024.
    Surat Perintah Penangkapan tersebut diterbitkan satu hari setelah penetapan Sahbirin Noor dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel pada 6 Oktober 2024.
    Sahbirin Noor diketahui melarikan diri berdasarkan keterangan anggota Tim Biro Hukum KPK, Indah dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
    Saat membacakan keterangan, Indah menyebut keberadaan Sahbirin Noor tidak diketahui setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 6 Oktober 2024.
    “Sampai saat persidangan ini berlangsung, Pemohon (Paman Birin) melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya,” kata Indah saat membacakan tanggapan atas permohonan praperadilan Sahbirin Noor di Ruang Sidang Nomor 7 PN Jakarta Selatan pada 5 November 2024.
    Indah juga menjelaskan bahwa tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi, tetapi Gubernur Kalsel tersebut tidak dapat ditemukan.
    Menurut dia, penyidik KPK juga telah menggeledah beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian Paman Birin, antara lain rumah dinas Gubernur Kalsel, kantor Gubernur Kalsel, kediaman pribadi Paman Birin, rumah Dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya.
    Kasus yang menjerat Sahbirin Noor berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel pada 6 November 2024.
    Dalam upaya penindakan tersebut, KPK menyita uang sebesar Rp 12.113.160.000 dan 500 Dolar Amerika Serikat (AS).
    Uang tersebut diduga merupakan bagian dari
    fee
    5 persen untuk SHB terkait pekerjaan lainnya di Dinas PUPR Provinsi Kalsel.
    KPK lantas menetapkan Sahbirin Noor sebagai tersangka korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait proyek pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan.
    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut, Paman Birin diduga menerima
    fee
    sebesar 5 persen dari proyek tersebut.
    “Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa Penerimaan Hadiah atau Janji oleh Penyelenggara Negara atau yang Mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024-2025,” kata Ghufron di Gedung Merah Putih, Jakarta pada 8 Oktober 2024.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Tunda Rapat dengan Menag soal Biaya Haji 2025, Ada Apa?

    DPR Tunda Rapat dengan Menag soal Biaya Haji 2025, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VIII DPR RI menunda rapat dengan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dalam agenda pembicaraan pendahuluan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M, pada hari ini, Senin (11/11/2024).

    Hal ini dikarenakan Komisi VIII mengklaim tidak ingin terjebak dalam urusan pemerintah. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang di dalam agenda rapat. Dia mengemukakan Komisi VIII tidak dalam kapasitas untuk menentukan siapa yang akan menyelenggarakan ibadah haji, apakah itu di bawah Kementerian Agama (Kemenag) atau Badan Penyelenggara Haji (BPH).

    “Kalau hari ini kita mendengarkan penjelasan dari Pak Menteri berarti komisi VIII mengesahkan Menteri agama-lah yang akan menyelenggarakan ibadah haji,” tuturnya, Senin (11/11/2024). 

    Maka dari itu, lanjut Marwan, dia meminta agar rapat kali ini ditunda terlebih dahulu. Bahkan, pihaknya juga tidak memberikan kesempatan kepada Menag untuk memaparkan materi.

    Jika sudah dibacakan, kata dia, berarti Komisi VIII memberi ruang kepada Kemenag, kecuali dalam materi ada sebutan BPH dan juga hadir dalam rapat.

    “Ini sebutan badan tidak ada di dalam paparan, kemudian badannya juga tidak ada di sini, berarti kami tidak memberi kesempatan untuk pak menteri menjelaskan penyampaian usulan ini. Karena begitu disampaikan, berarti kami mengesahkan. Nanti kami terjebak dalam urusan ini,” tuturnya.

    Marwan menegaskan karena itulah Menteri Agama tidak diberikan kesempatan untuk berbicara. Jika diberikan kesempatan, Marwan khawatir nanti terpancing pendapat dari para anggota komisi dan akhirnya terjadi keributan.

    Komisi VIII memberi kesempatan pada pemerintah untuk melakukan sinkronisasi antara Perpres Nomor 152/2024 tentang Kemenag dan Perpres Nomor 154/2024 tentang BPH. Marwan menyampaikan jika dua lembaga ini hadir bersama di Komisi VIII, maka pihaknya pun akan menerima dengan baik.

    “Kami berikan kesempatan kepada Pak Menteri untuk melakukan koordinasi. Kalau sudah selesai, besok hari kita buka raker lagi untuk mendengarkan usulan dari pemerintah,” jelasnya.

    Sebelumnya, anggota Komisi VIII dari Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina menyampaikan masih ada inkonsistensi dan ketidakjelasan terkait pembahasan penyelenggaraan haji apakah akan dibahas di Kemenag atau BPH.

    Menurut Selly, jika mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto, aturan Perpres nomor 154 tahun 2024 tentang Badan penyelenggaraan Ibadah haji yang sudah berlaku sejak 5 November 2024 dan mengatur terkait penyelenggaraan ibadah haji ini rasanya bertolak belakang dengan keberadaan Perpres Nomor 152 tahun 2024. Terutama pasal 16, 17, 18 dan 19 yang mengatur tugas dan fungsi penyelenggaraan ibadah haji. 

    “Artinya, kami tidak ingin nanti dibenturkan seolah-olah DPR tidak tahu tupoksi siapa yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Mohon sekiranya dipastikan terlebih dahulu yang berkenan untuk menyelenggarakan ibadah haji ini apakah Kementerian Agama, apakah badan penyelenggaraan ibadah haji,” tandasnya.

  • Solopos Hari Ini : Solusi Didapat, Kualitas Susu Harus Tepat – Espos.id

    Solopos Hari Ini : Solusi Didapat, Kualitas Susu Harus Tepat – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Koran Solopos edisi Selasa (12/11/2024).

    Esposin, SOLO—Harian Umum Solopos edisi hari ini, Selasa (12/11/2024), mengangkat headline tentang solusi akhirnya didapatkan untuk menjawab polemik pembatasan penyerapan susu dari produsen lokal oleh industri pengolahan susu (IPS). Akan tetapi ada hal yang harus diperha­ti­kan dari solusi ini yaitu kualitas susu lokal yang juga harus dijaga.

    Diberitakan Solopos hari ini, solusi tersebut didapat seusai rapat koordinasi bersama asosiasi peternak, industri pengolahan susu, serta dinas peternakan daerah di kantor Kementerian Pertanian, Senin (11/11/2024). Dari pertemuan itu Ke­menterian Pertanian (Kementan) bakal menggodok aturan untuk mewajib­kan industri pengolahan susu (IPS) menye­rap stok susu dari peternak lokal.

    Promosi
    Mantap! AgenBRILink Dekatkan Akses Perbankan untuk Warga Rejang Bengkulu

    Perwakilan pengepul susu Bo­yolali sekaligus pengurus KUD Mojosongo, Sriyono Bonggol, yang juga turut hadir dalam ra­pat tersebut mengatakan kabar tersebut disambut gembira. “Ta­di langsung pembatasan kuota [susu] dibuka, jadi mulai hari. Dengan catatan standar kualitas bisa masuk,” kata dia saat di­hu­bungi wartawan dari Boyola­li.

    Sriyono menceritakan dalam rapat koordinasi itu beberapa industri berdalih membatasi pe­nyerapan susu produsen lokal karena kualitas. IPS memang berhak menolak ketika kualitas pasokan susu tidak memenuhi standar. Namun IPS juga memi­liki kewajiban membina peter­nak atau pemasok susu.

    Dia juga mengatakan pengurangan kuota serapan susu dari peternak lokal tak hanya terjadi di Boyolali tapi juga di wilayah lain di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Namun hal ini mencuat lantaran aksi-aksi yang digelar di Boyolali.

    Kecelakaan di Tol Lagi, Peringatan untuk Kemenhub

    JAKARTA—Kecelakaan berupa ta­brakan beruntun di ruas jalan tol Ci­pu­larang Km. 92, Purwakarta, Jawa Ba­­­rat, Senin (11/11/2024) sore akibat truk yang remnya blong sehingga me­na­­brak belasan kendaraan di depannya menjadi peringatan untuk Kementerian Perhubungan.

    Hal ini disampaikan anggota Komisi V DPR, Danang Wicaksana Sulistya yang menilai angka kecelakaan di jalan tol selama ini cukup tinggi. Danang menyoroti beberapa permasalahan utama yang menyebabkan tingginya angka kecelakaan di jalan tol. Menurut dia, permasalahan truk ODOL atau over dimension and over load alias kelebihan muatan, par­kir di bahu jalan, serta disparitas ke­cepatan antarkendaraan masih menjadi permasalahan serius yang perlu perhatian.

    Selain itu, praktik naik-turun penumpang di lokasi yang tidak se­mestinya dan keberadaan ba­ngunan liar juga turut ber­kontribusi pada peningkatan risiko kecelakaan. Selain faktor teknis dan infrastruktur, Danang juga menekankan pentingnya memperhatikan kesehatan fisik dan mental pengemudi, khusus­nya pengemudi truk.

    Investasi Tak Terpengaruh UMK

    JAKARTA—Besaran nilai investasi yang masuk ke Indonesia disebut tidak berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja kendati upah minimum kota/kabupaten (UMK) terus-menerus ditekan.

    Riset Center of Economic and Law Studies (Celios) menunjukkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, terlihat regulasi yang menekan kenaikan upah minimum secara signifikan terbukti tidak membawa kenaikan serapan tenaga kerja.

    Tim Celios menghitung elastisitas investasi terhadap tenaga kerja dan menunjukkan bahwa pada 2014 setiap Rp1 triliun investasi yang masuk menciptakan penyerapan 3.313 tenaga kerja. Sementara, pada tahun 2023 setiap Rp1 triliun realisasi investasi hanya mampu menyerap 1.283 tenaga kerja.

    12 Desa Kompeten Hadapi Tsunami

    ACEH – Badan  Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan 12 desa di Indonesia kompeten menghadapi bencana tsnunami. Sebanyak 12 desa itu, termasuk empat kelurahan di Kabupaten Bantul, punya strategi menghadapi tsunami.

    Desa-desa tersebut mendapat pengakuan sebagai bagian komunitas masyarakat di dunia yang kompeten menghadapi bencana tsunami. Pengakuan itu dari Organisasi Pendidikan Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Educational Scientific Cultural Organization (UNESCO).

    Komisi Oseanografi Antarpemerintah (IOC) UNESCO dijadwalkan menyerahkan sertifikat Tsunami Ready Community kepada 12 desa tersebut dalam sesi khusus Forum Second Global Tsunami Symposium di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh pada 12 November 2024.

    Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Selasa (12/11/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.espos.id. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Espos.id yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Espos.id tanpa gangguan iklan.

    Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • 2 ASN di Kota Gorontalo Tertangkap Basah Asyik Main Judi Remi

    2 ASN di Kota Gorontalo Tertangkap Basah Asyik Main Judi Remi

    Liputan6.com, Gorontalo – Pemberantasan tindak pidana perjudian di Kota Gorontalo terus intens dilakukan. Tim Rajawali Sat Reskrim Polresta Gorontalo Kota kembali berhasil mengungkap lokasi judi remi yang beroperasi di Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, Minggu (10/11/2024) malam.

    Bermula dari informasi yang diterima masyarakat, yang menyebutkan bahwa sebuah rumah di Kecamatan Dungingi diduga sering digunakan sebagai tempat perjudian jenis kartu remi.

    Tak menunggu waktu lama, tim Rajawali yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim, Kompol Leonardo Widharta, segera melakukan penyelidikan.

    Setelah tiba di lokasi sekitar pukul 21.00 WITA, petugas menemukan lima orang sedang bermain judi remi, terdiri dari tiga perempuan dan dua lelaki. Di atas meja, ditemukan uang yang diduga digunakan untuk berjudi.

    Lima Terduga Pelaku Diamankan

    Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan lima orang terduga pelaku perjudian. Dua di antaranya merupakan oknum ASN (Aparatur Sipil Negara), yakni HS (56) warga Kecamatan Dungingi dan SM (49) warga Kecamatan Kota Utara.

    Tiga lainnya adalah ibu rumah tangga (IRT), yakni FG (34) dari Desa Pantungo, R (44) dan HY (45), keduanya warga Kecamatan Dungingi, termasuk HY yang merupakan pemilik rumah tempat perjudian berlangsung.

    Selain para pelaku, petugas juga menyita barang bukti berupa uang sejumlah Rp 1.295.000 dan dua dos kartu remi berisi 108 lembar kartu.

    Kapolresta Gorontalo Kota, Kombes Pol. Dr. Ade Permana, melalui Kasat Reskrim Kompol Leonardo Widharta, mengungkapkan bahwa, kelima orang yang diamankan saat ini tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Proses penyelidikan dan penyidikan akan terus dilakukan guna memastikan tindak pidana yang diperbuat.

    “Terima kasih kami sampaikan kepada masyarakat yang telah memberikan informasi. Tanpa peran aktif masyarakat, sulit untuk mengungkap tindakan kriminalitas seperti ini. Kami berkomitmen untuk terus memberantas perjudian yang meresahkan masyarakat,” ujar Kompol Leonardo.

    Ancaman Hukum

    Kelima terduga pelaku dijerat dengan Pasal 303 ayat (1) ke-1e dan ke-2e KUHP, serta Sub Pasal 303 Bis KUHP tentang tindak pidana perjudian, dengan ancaman hukuman penjara hingga 4 tahun.

    Pemberantasan perjudian ini merupakan bagian dari upaya Polresta Gorontalo Kota dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari aktivitas kriminal.

    Keberhasilan operasi ini menunjukkan keseriusan pihak berwajib dalam menanggulangi masalah perjudian yang semakin marak di wilayah Kota Gorontalo.

    Komedian yang kini menjadi anggota DPR, Denny Cagur mengakui dirinya diperiksa Bareskrim Polri terkait promosi judi online. Ia menjelaskan total ada 27 artis yang diperiksa.

  • Horor Truk Rem Blong Picu Tabrakan Cipularang hingga Mobil Bertumpukan

    Horor Truk Rem Blong Picu Tabrakan Cipularang hingga Mobil Bertumpukan

    Jakarta –

    Kecelakaan beruntun melibatkan belasan kendaraan terjadi di Tol Cipularang Km 92, Jawa Barat, arah Jakarta. Benturan hebat truk dengan sejumlah mobil saat kecelakaan membuat kendaraan bertumpuk dan berujung maut.

    Kecelakaan maut tersebut terjadi di Km 92 Tol Cipularang arah Jakarta pada Senin (11/11) siang, belasan kendaraan terlibat bertumpuk di badan jalan. Beberapa orang terlihat sedang dievakuasi keluar kendaraan. Satu mobil berwarna hitam ringsek keluar jalur.

    “Benar ada TKP di KM 92,” kata Kapolres Purwakarta, AKBP Lilik Andriansyah, membenarkan peristiwa kecelakaan.

    Anggota kepolisian bersama petugas Jasa Marga dan instansi lainnya dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Arus lalu lintas Tol Cipularang sempat dialihkan dan ditutup sementara.

    “Sementara penyebab pasti kecelakaan belum diketahui, namun diduga itu diakibatkan karena rem blong,” kata Kabid Humas Polda Jabar, Jules Abraham Abbas, kepada wartawan soal dugaan awal, Senin (11/11).

    Kronologi kecelakaan, Jules mengatakan truk membawa muatan berat dengan kondisi rem blong di Tol Cipularang. Truk kemudian menabrak kendaraan di depannya hingga terjadi kecelakaan beruntun.

    Mobil Bertumpukan

    Berdasarkan video yang diterima, Senin (11/11), mobil-mobil minibus tampak bertumpuk-tumpuk. Di sebelah mobil yang bertumpuk itu, terlihat sebuah truk berwarna kuning terlibat kecelakaan.

    Dari mobil-mobil yang bertumpuk-tumpuk itu, tampak minibus hitam berada di atas mobil lainnya. Sejumlah minibus yang terlibat kecelakaan ringsek. Di lokasi terdengar teriakan warga yang menyebut terjadi kecelakaan beruntun.

    Kecelakaan beruntun di Tol Cipularang. (Dok. Istimewa)

    Sementara itu, di ruas tol jalur sebaliknya, tampak ada mobil yang keluar jalur dalam posisi terbalik. Sementara di batas lajur tol tampak mobil putih yang ringsek parah. Atap mobil tampak penyok.

    Berdasarkan laporan di lokasi kejadian, ada pengendara yang terjepit dalam kondisi selamat. Kapolres Purwakarta, AKBP Lilik Ardiansyah, mengatakan ada sejumlah korban terjepit berusaha dievakuasi.

    “Saat ini sedang dilakukan evakuasi korban karena ada beberapa korban yang terjepit di dalam kendaraan,” ujar Lilik kepada detikJabar.

    Lilik menyebut, korban yang berhasil dievakuasi selanjutnya di bawa ke dua rumah sakit untuk mendapat perawatan. “Untuk korban masih dilakukan evakuasi di TKP. Sebagian korban di bawa ke RS Abdul Rojak dan RS Siloam Purwakarta,” tandasnya.

    Kapolda Jawa Barat, Irjen Akhmad Wiyagus, mengatakan ada 17 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan beruntun di Tol Cipularang. Wiyagus mengatakan satu orang tewas dan delapan terluka.

    “Sementara ada 17 kendaraan yang terlibat di Km 92B dan jumlah korban satu meninggal dunia, kemudian delapan luka,” kata Wiyagus usai rapat bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (11/11).

    Kabar terbaru, polisi mengatakan ada 23 korban dalam tabrakan beruntun 17 kendaraan di Km 92 Tol Cipularang. Dari jumlah itu, ada satu korban tewas.

    “23 total korban. Satu MD dan 22 luka-luka,” ujar Kapolres Purwakarta, AKBP Lilik Andriansyah.

    Tangkapan layar kecelakaan di Tol Cipularang KM 92, Senin (11/11/2024). (Dok. Istimewa)

  • Kapolri Blak-blakan soal Isu “Teror” ke Kejagung di Kasus Korupsi Timah

    Kapolri Blak-blakan soal Isu “Teror” ke Kejagung di Kasus Korupsi Timah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara soal isu mobilisasi korps Bhayangkara ke Kejagung saat menangani kasus korupsi PT Timah Tbk. (TINS).

    Hal tersebut disampaikan Listyo saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2024).

    Awalnya, anggota Komisi III Fraksi Demokrat Benny Harman mempertanyakan soal isu mobilisasi dari Mabes Polri untuk “menekan” Kejaksaan RI saat menangani kasus timah.

    Padahal, kata Benny, seharusnya kepolisian justru mendukung Kejagung untuk memberantas korupsi dan menyelamatkan Sumber daya alam (ADN) timah di Bangka Belitung.

    “Pernyataannya adalah saat Kejaksaan Agung menangani kasus timah, Mabes Polri memobilisasi kekuatan untuk melawan Kejaksaan. Pertanyaan saya ada apa? Bukankah kepolisian harus berada dalam satu barisan untuk menyelamatkan SDA kita khususnya timah ini?” tanya Benny.

    Kemudian, Listyo mengatakan bahwa isu tersebut merupakan upaya untuk membenturkan kepolisian dengan Korps Adhyaksa. Dia juga menekankan isu tersebut kebetulan menyeruak saat penanganan kasus mega korupsi timah.

    “Bahwa pada saat penamganan timah kemudian ada mobilisasi, ini saya jawab pak. Menurut saya itu kebetulan saja pak dan kemudian ada berita yang di-framing,” kata Listyo.

    Namun demikian, Listyo menegaskan apabila ada anggotanya terlibat dalam kasus yang merugikan negara Rp300 triliun itu, maka dirinya meminta Kejagung untuk memproses anggotanya.

    “Tapi dalam hal ini saya sampaikan, kalau memang ada anggota saya yang terlibat dan tersangkut dalam peristiwa timah, Saya yang minta jaksa agung yang minta anggota saya diproses,” tambahnya.

    Dia juga mewanti-wanti kepada internal maupun pihak lainnya jangan macam-macam dalam kasus ini lantaran hal tersebut telah merugikan negara ratusan triliun. 

    “Jadi pak, itu hanya framing, saya tidak tahu. Tapi yang jelas itu bagian dari upaya membenturkan institusi. Dan kami dengan kejaksaan kompak dalam hal ini,” pungkasnya.

  • 7 Fakta KKB di Papua yang Diungkap Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat DPR

    7 Fakta KKB di Papua yang Diungkap Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat DPR

    Jakarta: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap data rinci terkait keberadaan dan aktivitas kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Data ini disampaikan Kapolri dalam rapat bersama Komisi III DPR RI pada Senin 11 November 2024. Berikut tujuh fakta terkait KKB berdasarkan pemaparan Kapolri:

    1. Terdapat 24 Jaringan KKB di Papua
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit menyebutkan bahwa terdapat 24 jaringan KKB di Papua. Jaringan ini tersebar di sejumlah wilayah, terutama di daerah pegunungan. 

    “Kami laporkan bahwa sampai saat ini terdapat 24 jaringan KKB dengan total jumlah kekuatan 1.438 anggota,” kata Sigit.
    2. Jumlah Anggota KKB Mencapai 1.438 Orang
    Berdasarkan data yang diterima, total anggota dari 24 jaringan KKB di Papua mencapai 1.438 orang. Anggota-anggota ini aktif dalam berbagai aksi yang mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah Papua.

    Baca juga: Menelisik Makna Ayam yang Dibawa Pilot Susi Air Philip Mehrtens saat Prosesi Pembebasan

    3. Dilengkapi 361 Senjata Api
    Sigit mengungkapkan bahwa anggota KKB memiliki 361 senjata api yang tersebar di wilayah-wilayah rawan di Papua. “Mereka memiliki 361 senpi yang tersebar di 14 kabupaten, khususnya di wilayah pegunungan,” ujarnya.

    4. Daerah Rawan KKB Meliputi 10 Kabupaten
    Kapolri memetakan wilayah-wilayah yang dianggap sebagai daerah rawan aktivitas KKB. Beberapa daerah tersebut meliputi Intan Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Paniai, Maybrat, dan Mimika. 

    “Daerah-daerah ini memiliki kerawanan tinggi khususnya jelang pilkada,” jelas Sigit.
    5. 217 Aksi KKB Sepanjang Tahun 2024
    Kapolri mencatat bahwa sepanjang tahun 2024, KKB telah melakukan 217 aksi yang mengganggu keamanan di Papua. Aksi-aksi ini menunjukkan tingkat gangguan yang cukup tinggi, terutama menjelang pemilihan kepala daerah di Papua.

    6. 104 Korban Akibat Aksi KKB
    Dari 217 aksi yang dilakukan KKB sepanjang tahun ini, telah tercatat 104 korban, dengan rincian 56 meninggal dunia dan 48 mengalami luka-luka. 

    “Data gangguan KKB selama 2024 ada 217 aksi dan 104 korban,” ungkapnya.
    7. KKB Bergerak Secara Politis
    Selain aktivitas bersenjata, Kapolri juga mengungkap bahwa ada empat kelompok KKB yang aktif dalam isu-isu politis, termasuk Komite Nasional Papua Barat (KNPB), United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), dan Gerakan Rakyat Papua Barat (GRPWP). 

    Kelompok-kelompok ini kerap mengangkat isu marginalisasi, diskriminasi, sejarah integrasi, pelanggaran HAM, hingga kegagalan pembangunan di Papua sebagai upaya menyuarakan kemerdekaan.

    “Ini sebagai upaya mereka untuk terus menyuarakan kemerdekaan di wilayah Papua,” tutur Sigit.

    Jakarta: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap data rinci terkait keberadaan dan aktivitas kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Data ini disampaikan Kapolri dalam rapat bersama Komisi III DPR RI pada Senin 11 November 2024. Berikut tujuh fakta terkait KKB berdasarkan pemaparan Kapolri:

    1. Terdapat 24 Jaringan KKB di Papua

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit menyebutkan bahwa terdapat 24 jaringan KKB di Papua. Jaringan ini tersebar di sejumlah wilayah, terutama di daerah pegunungan. 
     
    “Kami laporkan bahwa sampai saat ini terdapat 24 jaringan KKB dengan total jumlah kekuatan 1.438 anggota,” kata Sigit.

    2. Jumlah Anggota KKB Mencapai 1.438 Orang

    Berdasarkan data yang diterima, total anggota dari 24 jaringan KKB di Papua mencapai 1.438 orang. Anggota-anggota ini aktif dalam berbagai aksi yang mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah Papua.
     
    Baca juga: Menelisik Makna Ayam yang Dibawa Pilot Susi Air Philip Mehrtens saat Prosesi Pembebasan

    3. Dilengkapi 361 Senjata Api

    Sigit mengungkapkan bahwa anggota KKB memiliki 361 senjata api yang tersebar di wilayah-wilayah rawan di Papua. “Mereka memiliki 361 senpi yang tersebar di 14 kabupaten, khususnya di wilayah pegunungan,” ujarnya.

    4. Daerah Rawan KKB Meliputi 10 Kabupaten

    Kapolri memetakan wilayah-wilayah yang dianggap sebagai daerah rawan aktivitas KKB. Beberapa daerah tersebut meliputi Intan Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Paniai, Maybrat, dan Mimika. 
    “Daerah-daerah ini memiliki kerawanan tinggi khususnya jelang pilkada,” jelas Sigit.

    5. 217 Aksi KKB Sepanjang Tahun 2024

    Kapolri mencatat bahwa sepanjang tahun 2024, KKB telah melakukan 217 aksi yang mengganggu keamanan di Papua. Aksi-aksi ini menunjukkan tingkat gangguan yang cukup tinggi, terutama menjelang pemilihan kepala daerah di Papua.

    6. 104 Korban Akibat Aksi KKB

    Dari 217 aksi yang dilakukan KKB sepanjang tahun ini, telah tercatat 104 korban, dengan rincian 56 meninggal dunia dan 48 mengalami luka-luka. 
     
    “Data gangguan KKB selama 2024 ada 217 aksi dan 104 korban,” ungkapnya.

    7. KKB Bergerak Secara Politis

    Selain aktivitas bersenjata, Kapolri juga mengungkap bahwa ada empat kelompok KKB yang aktif dalam isu-isu politis, termasuk Komite Nasional Papua Barat (KNPB), United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), dan Gerakan Rakyat Papua Barat (GRPWP). 
     
    Kelompok-kelompok ini kerap mengangkat isu marginalisasi, diskriminasi, sejarah integrasi, pelanggaran HAM, hingga kegagalan pembangunan di Papua sebagai upaya menyuarakan kemerdekaan.
     
    “Ini sebagai upaya mereka untuk terus menyuarakan kemerdekaan di wilayah Papua,” tutur Sigit.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Kapolri: Pembentukan Kortastipidkor Tak Tumpang Tindih dengan KPK dan Kejagung

    Kapolri: Pembentukan Kortastipidkor Tak Tumpang Tindih dengan KPK dan Kejagung

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan pembentukan Kortastipidkor Polri tidak akan tumpang tindih dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung). 

    Hal tersebut disampaikan Listyo saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat Senin (11/11/2024).

    Awalnya, anggota Komisi III DPR RI Fraksi Nasdem, Rudianto Lallo mempertanyakan kepada Kapolri soal urgensi pembentukan Kortastipidkor saat ini. Dia juga menilai bahwa pembentukan Kortastipidkor ini menjadi “unik” lantaran Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memiliki tiga lembaga penegak lan korupsi.

    “Soal pembentukan Kortastipikor pak, apa urgensi dibentuk unit Kortastipikor ini? Bukankah saat ini Polri sudah punya kewenangan krudensial untuk menangani pencegahan dan penindakan korupsi, atau seperti apa?” tanya Lallo, Senin (11/11/2024). 

    Kemudian, Listyo menekankan bahwa pembentukan Kortastipidkor Polri ini tidak akan tumpang tindih dengan lembaga penegak hukum lainnya.

    “Mohon izin pak, korupsi ini menjadi masalah yang extraordinary. Jadi 3 institusi ini berjalan pun, ini belum selesai pak, belum tuntas, sehingga menurut kami tidak tumpang tindih,” jawab Listyo.

    Dia menambahkan bahwa selama ini pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan dengan baik lantaran pihaknya selalu berkolaborasi dengan KPK maupun Kejaksaan.

    Menurut Listyo, kehadiran tiga lembaga ini mampu menyelesaikan persoalan terkait rasuah di Tanah Air, sehingga penggunaan dan penerimaan negara akan lebih optimal.

    “Apa yang menjadi kebocoran negara terkait penggunaan negara ataupun penerimaan negara ini bisa kita tuntaskan. Ini penting untuk bisa meningkatkan devisa negara dan mendorong pertumbuhan 8 persen seperti yang diharapkan pemerintah,” pungkasnya.