Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Rapat di DPR, Mensesneg Jelaskan Satker di Wantimpres-Dewan Ekonomi Nasional

    Rapat di DPR, Mensesneg Jelaskan Satker di Wantimpres-Dewan Ekonomi Nasional

    Jakarta –

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya telah menyiapkan satuan kerja untuk Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Namun, katanya, orang-orang di satker itu belum diisi karena Presiden Prabowo Subianto belum menunjuk Wantimpres.

    Hal itu disampaikan Prasetyo dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024). Prasetyo mulanya menjelaskan unit-unit organisasi yang berada di bawah koordinasinya.

    “Struktur pengadaan di Kementerian Sekretariat Negara yang saat ini pengadaan di Kementerian Sekretariat Negara pengelolaannya itu terdiri atas tujuh unit organisasi atau UO dan 17 unit satuan kerja atau satker,” kata Prasetyo.

    Prasetyo mengatakan Kemensesneg terdiri dari 11 satuan kerja. Kemudian, kata dia, unit pasukan pengamanan presiden terdiri dari satu satuan kerja.

    “Kemudian UO Dewan Pertimbangan Presiden terdiri dari satu satker,” ujarnya.

    Prasetyo mengatakan belum ada nama-nama di satker Wantimpres itu. Dia menyebut satker akan diisi setelah Pimpinan dan Anggota Wantimpres ditunjuk oleh Prabowo.

    Prasetyo mengatakan ada juga satu satker di Kantor Staf Presiden. Lalu, unit organisasi Kantor Komunikasi Kepresidenan terdiri dari satu satuan kerja.

    “Kemudian UO atau Satker Dewan Ekonomi Nasional terdiri dari satu satker dan ke tujuh, UO atau satker Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus terdiri dari satu satker,” ucapnya.

    (amw/haf)

  • Komisi X DPR Sepakat Dukung Coding Jadi Mata Pelajaran di SD dan SMP – Espos.id

    Komisi X DPR Sepakat Dukung Coding Jadi Mata Pelajaran di SD dan SMP – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi coding. (Image by Freepik)

    Esposin, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Mahfudz Abdurrahman menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI sepakat mendukung Artificial Intelligence (AI) dan coding menjadi mata pelajaran di tingkat sekolah dasar (SD) dan SMP.

    “Kami para pimpinan Komisi X DPR RI yang hadir pada Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Kemendikdasmen pada Senin (11/11) sepakat mendukung masuknya kurikulum pilihan coding dan Artificial Intelligence,” ujar Mahfudz, Rabu (13/11/2024), dilansir Antara.

    Promosi
    Mantap! AgenBRILink Dekatkan Akses Perbankan untuk Warga Rejang Bengkulu

    Ia juga menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI berharap hal tersebut dapat segera diterapkan.

    “Kami mendukung upaya akselerasi kurikulum untuk SD dan SMP, sekarang adalah momen yang tepat. Kita apresiasi langkah cepat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, yang sudah menyatakan coding dan Artificial Intelligence jadi mata pelajaran pilihan, disesuaikan dengan kemampuan dan fasilitas sekolah,” kata dia.

    Lalu, dalam penerapan mata pelajaran tersebut nantinya, Mahfudz memberikan motivasi kepada para guru agar tak menjadikan pembelajaran coding dan Artificial Intelligence sebagai beban.

    “Harapan saya kepada rekan guru-guru, adanya mata pelajaran pilihan coding dan Artificial Intelligence ini jangan dianggap sebagai beban yang baru atau malah menambah beban. Mari, kita jadikan sebagai upaya memperkaya sumbangsih untuk peradaban dan masa depan bangsa kita, agar anak didik kita mampu menghadapi tantangan pada zamannya dengan percaya diri,” kata dia.

    Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dalam arahannya pada kegiatan yang sama menyampaikan telah menitipkan pesan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) agar mengupayakan penerapan mata pelajaran AI dan coding di tingkat satuan pendidikan SD dan SMP.

    “Jadi jangan sampai kita kalah dengan India. Karena sekali lagi bapak-ibu, ya untuk menuju Indonesia emas kita butuh generasi emas. Kita ingin lebih banyak lagi ahli-ahli coding, ahli-ahli AI, ahli-ahli machine learning, dan lain-lainnya,” ujar Wapres.

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti lalu mengatakan pihaknya akan menyiapkan mata pelajaran Artificial Intelligence dan coding guna mengimplementasikan program Kabinet Merah Putih terkait digitalisasi.

    Ia mengatakan kedua mata pelajaran tersebut akan menjadi pilihan di beberapa sekolah dengan mempertimbangkan kesiapan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dimiliki masing-masing sekolah.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Peristiwa 13 November 1998: Tragedi Semanggi I

    Peristiwa 13 November 1998: Tragedi Semanggi I

    Liputan6.com, Yogyakarta – Setiap tahunnya, 13 November menandai peristiwa bersejarah yang terjadi pada 1998. Setelah 26 tahun lamanya, Tragedi Semanggi I masih menyisakan potongan-potongan sejarah yang berkaitan dengan reformasi.

    Pada 13 November 1998, terjadi demonstrasi mahasiswa yang menuntut reformasi. Peristiwa tersebut berujung pada kekerasan yang menewaskan banyak orang.

    Mengutip dari berbagai sumber, saat itu masyarakat melakukan protes terhadap pelaksanaan dan agenda Sidang Istimewa MPR. Kejadian yang dikenal dengan Tragedi Semanggi I ini terjadi pada 11-13 November 1998, tepat di masa pemerintah transisi Indonesia.

    Peristiwa tersebut menewaskan 17 warga sipil dan ratusan orang luka-luka. Adapun beberapa mahasiswa yang tewas, di antaranya BR Norma Irmawan (Fakultas Ekonomi Atma Jaya), Engkus Kusnadi (Universitas Negeri Jakarta (UNJ)), Heru Sudibyo (Universitas Terbuka), Sigit Prasetyo (Universitas Yayasan Administrasi Indonesia (YAI)), dan Teddy Wardani Kusuma (Institut Teknologi Indonesia (ITI)).

    Tragedi Semanggi I diawali saat Indonesia mengalami transisi pemerintahan pada November 1998. Pemerintahan transisi Indonesia mengadakan Sidang Istimewa untuk menentukan Pemilu berikutnya dan membahas agenda-agenda pemerintahan ke depan.

    Mahasiswa bergerak karena tidak mengakui pemerintahan Bacharuddin Jusuf Habibie dan tidak percaya dengan anggota-anggota DPR/MPR Orde Baru. Mereka juga mendesak untuk menyingkirkan militer dari politik sekaligus pembersihan pemerintahan dari orang-orang orde baru.

    Masyarakat dan mahasiswa menolak Sidang Istimewa MPR 1998 dan dwifungsi ABRI/TNI. Sepanjang diadakannya Sidang Istimewa, masyarakat bersama mahasiswa berdemonstrasi ke jalan-jalan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Peristiwa ini mendapat perhatian besar dari seluruh Indonesia dan dunia internasional.

    Pada 11 November 1998, mahasiswa dan masyarakat bergerak dari Jalan Salemba menghadapi bentrok dengan Pamswakarsa di kompleks Tugu Proklamasi. Selanjutnya pada 12 November 1998, ratusan ribu mahasiswa dan masyarakat bergerak menuju gedung DPR/MPR dari segala arah, Semanggi-Slipi-Kuningan.

    Namun, tidak ada yang berhasil menembus ke sana. Pasalnya, pengawalan yang sangat ketat oleh tentara, Brimob, dan Pamswakarsa.

    Alhasil, terjadi bentrok pada malam hari di daerah Slipi dan Jalan Sudirman. Akibatnya, puluhan mahasiswa masuk ke rumah sakit, ribuan mahasiswa dievekuasi ke Atma Jaya, satu orang pelajar bernama Lukman Firdaus terluka berat dan kemudian meninggal dunia.

    Pada 13 November 1998, mahasiswa dan masyarakat bergabung dan mencapai daerah Semanggi dan sekitarnya. Mereka juga bergabung dengan mahasiswa yang sudah ada di kampus Universitas Atma Jaya Jakarta.

    Namun, saat itu Jalan Sudirman sudah dihadang oleh aparat sejak malam hari. Jumlah aparat semakin bertambah saat siang hari untuk menghadang laju mahasiswa dan masyarakat.

    Mahasiswa bersama masyarakat pun dikepung dari dua arah di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dengan menggunakan kendaraan lapis baja. Masyarakat mencoba melarikan diri, sementara mahasiswa mencoba bertahan.

    Namun, saat itu terjadi penembakan. Beberapa mahasiswa tertembak dan meninggal dunia.

    Peristiwa tersebut kemudian dikenal sebagai Tragedi Semanggi I. Setelah 26 tahun berlalu, masih belum ada upaya penyelesaian kasus tersebut.

     

    Penulis: Resla

  • Telkom (TLKM) Gelar 5G Secara Terukur, Butuh Dukungan Spektrum dan Insentif

    Telkom (TLKM) Gelar 5G Secara Terukur, Butuh Dukungan Spektrum dan Insentif

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) menyampaikan akan terus mendorong penggelaran 5G secara terukur sambil menunggu kehadiran spektrum frekuensi baru.

    Perusahaan telekomunikasi pelat merah itu juga berharap adanya insentif dari pemerintah dalam mendorong penetrasi teknologi baru tersebut.

    Hingga kuartal III/2024, Telkomsel, anak usaha Telkom, mengoperasikan 269.066 BTS, jumlah ini terakumulasi dari yang terdiri dari 48.789 BTS 2G, 219.330 BTS 4G, dan 947 BTS 5G. 

    Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah mengatakan pembangunan BTS 5G yang dilakukan oleh pihak Telkomsel saat ini masih selektif dan belum bisa menyeluruh. Sebab, belum adanya spektrum untuk mendukung jaringan ini.

    “Yang ingin disampaikan adalah 5G ini belum bisa berkembang secara optimal karena memang spektrumnya belum ada, dan use case-nya pengguna 5G masih juga sangat terbatas,” kata Ririek saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (12/11/2024) sore.

    Ririek menuturkan untuk bisa mengembangkan jaringan 5G di tanah air, pihaknya mengharapkan adanya keringan atau insentif untuk mengembangkan BTS 5G

    Tak hanya itu, pihaknya juga mengharapkan adanya keringanan pembayaran biaya spektrum dan sebagainya, sehingga mengembangkan 5G ini tanpa berdampak negatif perusahaan.

    Harapan ini, kata Ririek tidak hanya diharapkan oleh Telkom. Namun, operator lain juga akan mengharapkan hal yang sama untuk pengembangan jaringan 5G.

    “Insentif fiskal atau non-fiskal untuk pengembangan 5G dan alokasi frekuensi atau alokasi spektrum, dengan spektrum yang lebih fleksibel,” ujar Ririek.

    Diberitakan sebelumnya, PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) mengoperasikan base transceiver station (BTS) 5G di 1.000 titik di 56 kabupaten/kota, guna mendukung visi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) perihal peningkatan kecepatan internet untuk Indonesia Emas 2045.

    Kecepatan internet Indonesia saat ini berada di peringkat 90-an. Salah satu yang terendah di Asia Tenggara.

    VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel Saki H. Bramono menjelaskan perusahaan terus menambah titik 5G baru secara tepat dan terukur, dengan mencakup beberapa area strategis seperti kawasan industri, residensial, bandara internasional, pelabuhan, rumah sakit, destinasi wisata prioritas, hingga wilayah pembangunan Ibu Kota Nusantara. 

    “Hal ini untuk menjaga dan memperkuat industri telekomunikasi dan ekosistem digital dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 melalui langkah-langkah yang terukur, bertahap, dan terarah,” kata Saki kepada Bisnis, Jumat (25/10/2024). 

  • Ragam Pendapat Positif Politisi soal “Lapor Mas Wapres” yang Dibuka Gibran

    Ragam Pendapat Positif Politisi soal “Lapor Mas Wapres” yang Dibuka Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA – Layanan pengaduan masyarakat yang dibuka oleh Wakil Presiden (wapres) Gibran Rakabuming Raka sudah mulai berjalan.

    “Lapor Mas Wapres” diberikan untuk masyarakat umum mengadukan keluhannya, yang dapat diakses dengan mendatangi Istana Wakil Presiden maupun menyampaikannya melalui pesan WhatsApp.

    Baru dibuka pada Senin (11/11) layanan tersebut dilaporkan telah melebihi kuota harian. Kuota awal ditetapkan hanya 50 pelapor, kemudian kuota bertambah menjadi lebih dari 60 pelapor.

    “Kita batasi awal kalau misalnya 50 orang perhitungan kita itu jam 14.00 WIB. Kalau memang 50 sudah terlayani sampai jam 14.00 WIB, itu kita buka lagi,” tutur Deputi Administrasi pada Setwapres, Sapto Harjono di Kantor Wapres Jakarta, Senin (11/11).

    Ia mengatakan bahwa semua aduan dari masyarakat akan diproses selama 14 hari kerja. Pengaduan juga bisa dipantau perkembangannya via setwapreslapor.go.id.

    Kantor Staf Kepresidenan (KSP) optimistis bahwa layanan “Lapor Mas Wapres” dapat lebih cepat memproses persoalan masyarakat.

    “Semua laporan harus diperhatikan oleh kementerian, tetapi kalau lewat saluran tertentu seperti Lapor Mas Wapres ini semoga bisa lebih cepat diperhatikan,” ujar Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari saat ditemui di Jakarta, Selasa.

    Pihak KSP juga akan meneruskan laporan masyarakat ke berbagai institusi yang merupakan penanggung jawab dari permasalahan yang diadukan.

    “Jadi bukan hanya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bisa menerima laporan masyarakat,” tuturnya.

    Terkait hal itu, DPR RI berharap “Lapor Mas Wapres” bisa membuat aspirasi masyarakat lebih bisa ditampung oleh pemerintah.

    Pihaknya pun tidak memiliki ego sectoral atas dibukanya kanal pengaduan tersebut. Wakil DPR RI Adies Kadir kemudian menepis terjadinya tumpang tindih keberadaan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) dengan Lapor Mas Wapres.

    “Mana yang lebih cepat saja, kami ini kan tidak ego sektoral, mana yang lebih cepat, mana yang baik, yang penting pemerintahan bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, semua program-program pemerintah bisa berjalan,” kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, dikutip dari Antara.

    Lebih lanjut, dirinya juga meminta semua pihak untuk tidak berburuk sangka dengan kehadiran Lapor Mas Wapres.

    “Kita tidak usah berburuk sangka, suudzon, tapi ini niat baik daripada pemerintahan saat ini Prabowo-Gibran, dan kami sebagai legislatif di DPR, untuk lebih cepat melayani masyarakat,” ujarnya.

    Kata Pengamat soal Aduan “Lapor Mas Wapres”

    Di sisi lain, analis komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa “Lapor Mas Wapres” harus berjalan dengan konsisten dalam melayani aduan masyarakat.

    “Ini soal konsisten, jangan sampai program ini hanya hype di awal saja setelahnya tidak dilanjutkan,” kata Hensa, sapaan akrabnya, dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa, dikutip dari Antara.

    Selain itu, layanan tersebut tentunya juga harus menghadirkan solusi agar masyarakat mendapat jawaban konkret atas masalah yang dihadapinya.

  • Kemendagri mulai edarkan SE penghentian bansos mulai Rabu

    Kemendagri mulai edarkan SE penghentian bansos mulai Rabu

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kemendagri mulai edarkan SE penghentian bansos mulai Rabu
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 November 2024 – 23:35 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mulai menerbitkan dan mengedarkan surat edaran (SE) resmi terkait penghentian sementara waktu penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 selesai mulai Rabu (13/11) besok hari.

    “Ya, besok surat edarannya akan diedarkan,” kata Bima di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11).

    Dia menyebut penghentian penyaluran bansos sementara waktu itu dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, terkecuali di wilayah terjadinya bencana, seperti daerah yang dilanda erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

    “Kecuali daerah-daerah yang sedang tertimpa bencana, kan ada letusan di Flores Timur itu ya, kalau yang (daerah) lain ditunda dulu (penyaluran bansos-nya),” ujarnya.

    Dia menyebut penghentian penyaluran bansos sementara waktu itu juga dilakukan terhadap semua jenis bansos.

    “Semuanya, kan biasanya ada bahan pokok, lain-lain, tentu nanti kalau ada hal hal yang kemudian menjadi pertanyaan kami akan koordinasikan lagi, tapi substansi-nya adalah seperti itu, pengecualian hanya pada daerah bencana,” ujarnya.

    Dia menegaskan setelah pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2024 digelar pada 27 November maka penyaluran bansos baru akan diperbolehkan lagi.

    “Setelah tahapan pilkada, setelah tanggal 27 (November),” ucap dia.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan setuju atas usulan penyaluran bantuan sosial dihentikan sementara waktu menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 hingga selesai di helat.

    Dia menyebut hal itu sebagaimana usulan Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Wamendagri Bima Arya Sugiarto dan sejumlah penjabat (Pj) kepala daerah pada Senin (11/11).

    “Pak Bima Arya sampaikan bahwa teman-teman Komisi II meminta agar distribusi bansos untuk ditunda sampai dengan pilkada. Kami setuju, pak. Langsung setuju sekali,” kata Tito dalam RDP Komisi II DPR RI bersama Pj kepala daerah se-Jawa Timur di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Adapun pada Senin (11/11), Bima telah menyatakan setuju penyaluran bantuan sosial dihentikan sementara waktu hingga pelaksanaan Pilkada 2024 agar tidak mendelegitimasi hasil pilkada.

    Usulan penyaluran bansos dihentikan sementara waktu hingga pelaksanaan Pilkada 2024 sebelumnya digulirkan oleh anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus dalam RDP Komisi II bersama Kemendagri dan sejumlah Pj kepala daerah, Senin (11/11).

    “Satu saran saya pimpinan, kalau bisa karena kan hanya hitungan minggu ini pilkada kita, kalau bisa semua bansos-bansos dari pemerintah daerah dihentikan dulu sementara sampai 27 November supaya semua yang bertarung equal, pak. Jadi tidak ada yang diuntungkan,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Dipromosikan Influencer, Perputaran Uang Judi Online pada 2024 Tembus Rp 283 Triliun

    Dipromosikan Influencer, Perputaran Uang Judi Online pada 2024 Tembus Rp 283 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, perputaran uang atau transaksi terkait judi online pada 2024 telah mencapai ratusan triliun.  Sejumlah aset terkait judi online juga telah disita.

    “Berdasarkan data terakhir pada kuartal I hingga kuartal III 2024, ada kurang lebih perputaran Rp 283 triliun,” kata Listyo Sigit saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, baru-baru ini.

    Sigit mengungkapkan, sejak 2020 hingga 2024, Polri telah mengungkap 6.386 perkara dan menetapkan 9.096 tersangka, serta berhasil menyita aset senilai Rp 861,8 miliar, memblokir 5.991 rekening dan 68.108 situs.

    Menurutnya, aktivitas judi online meningkat karena pemasarannya menggunakan influencer, backlink situs pemerintah, broadcast, dan promosi melalui media sosial.

    Pemberantasan judi online juga menghadapi tantangan karena lokasi server berada di negara lain yang mempunyai regulasi berbeda. Selain itu, alat pembayaran yang digunakan juga semakin beragam.

    “Untuk alat pembayaran, yang tadinya menggunakan rekening, sekarang bergeser menggunakan payment gateway dan akun kripto,” ungkap Sigit. 

  • 4 Kejagung Pastikan Video Penggeledahan yang Diunggah Ahmad Sahroni Tak Terkait Judi "Online" Komdigi Nasional

    4 Kejagung Pastikan Video Penggeledahan yang Diunggah Ahmad Sahroni Tak Terkait Judi "Online" Komdigi Nasional

    Kejagung Pastikan Video Penggeledahan yang Diunggah Ahmad Sahroni Tak Terkait Judi “Online” Komdigi
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan, video yang diunggah oleh anggota DPR
    Ahmad Sahroni
    , yang menampilkan momen penyitaan uang tunai, bukan terkait kasus judi
    online
    yang melibatkan oknum di Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi).
    Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar, menjelaskan bahwa video tersebut justru berkaitan dengan penggeledahan dalam kasus dugaan korupsi Grup Dutapalma.
    Abdul Qohar menjelaskan bahwa video tersebut memang diambil saat Kejagung melakukan penggeledahan di PT Aset Pasifik, yang terkait dengan perkara Grup Dutapalma.
    “Mengenai video yang dikaitkan dengan Komdigi, kami tidak tahu. Yang jelas, video itu diambil saat penggeledahan di PT Aset Pasifik, dan bukan terkait kasus judi
    online,”
    ujarnya di Kejagung, Selasa (12/11/2024).
    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menambahkan, narasi yang menyebut video tersebut terkait judi
    online
    tidaklah benar.
    Ia menegaskan bahwa penggeledahan tersebut dilakukan oleh penyidik Kejagung sebagai bagian dari penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan aset bernilai besar.
    “Video itu bukan terkait judi
    online
    , melainkan bagian dari penggeledahan oleh penyidik dalam kasus Duta Palma. Berdasarkan urutan penyitaan, video ini kemungkinan terkait penggeledahan aset,” jelas Harli.
    Sebuah kiriman dibagikan oleh ???????????????????? ???????????????????????????? (@ahmadsahroni88)
    Sebelumnya beredar video yang diunggah oleh Anggota DPR Ahmad Sahroni di akun Instagram resminya pada Minggu (10/11/2024).
    Dalam keterangan video tersebut, Sahroni menulis bahwa ruangan Staf Khusus Budi Arie digerebek polisi. Namun, di akhir keterangannya ia mempertanyakan kebenaran video tersebut.
    “
    Ruangan staf Khusus Budi Ari (Menkoinfo) pelindung judi online di grebek Polisi, telah ditemukan tumpukan uang yang jumlahnya sangat fantastis
    ,” tulis Sahroni.
    “
    Serius nih berita beneran gak siy
    ,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mensos Gus Ipul Pastikan Setop Bansos Jelang Pilkada 2024

    Mensos Gus Ipul Pastikan Setop Bansos Jelang Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul akan menghentikan penyaluran bantuan sosial alias bansos hingga hari pencoblosan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Pilkada 2024.

    Gus Ipul mengatakan pihaknya akan mengikuti Kemendagri terkait kebijakan tersebut. Hal ini dia sampaikan seusai rapat dengan komisi VIII DPR RI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/11/2024).

    “Kita ikuti Mendagri lah ya. Kita kan ikuti Mendagri, ya, kan. Memang tadi ada aspirasi juga, kita nggak, kita pencairan sebagaimana mestinya lah. Memang ini waktunya salur tapi kalau memang ada surat itu ya kita akan ikuti apa yang menjadi arahan dari Kemendagri,” ujarnya kepada wartawan.

    Akan tetapi, Gus Ipul mengaku belum tahu pasti terkait jadwal pencairan bansos pada jangka waktu hingga 27 November mendatang. Namun, dia menegaskan akan mengikuti kebijakan Kemendagri dan akan mengonfirmasi langsung dengan Mendagri Tito Karnavian.

    “Saya juga belum tahu, tapi saya baru dengar sekarang. Saya akan ikuti kalau itu memang menjadi keputusan Menteri Dalam Negeri ya kita akan ikuti. Nanti saya akan coba mengkonfirmasi ke Pak Tito,” tuturnya.

    Politikus PKB ini turut mengemukakan jika memang nantinya surat edaran terkait kebijakan itu sudah terbit dari Kemendagri, tak hanya bansos dari pemerintah daerah yang berhenti, tetapi juga dari kementerian/lembaga. Gus Ipul menerangkan karena surat edaran ini berlaku untuk semua.

    Adapun, dia berpendapat mengenai kebijakan pemberhentian bansos menjelang Pilkada ini lebih baik disambut baik saja, karena kemungkinan untuk menghindari kontroversi.

    “Ya mungkin ini untuk menghindaei kontroversi, bisa jadi. Semua tenang. Ini disambut baik saja lah sekarang gitu ya, kita sambut baik aja,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyetujui usulan Komisi II DPR RI terkait pemberhentian bantuan sosial (bansos) hingga hari H pencoblosan Pilkada Serentak atau 27 November 2024. 

    Hal ini dia sampaikan dalam rapat bersama dengan Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/11/2024). 

    Tito mengemukakan bahwa setelah pihaknya menyetujui usulan itu, saat ini hanya tinggal mengeluarkan surat edaran terkait hal tersebut. 

    “Dan surat edaran Pak yang kemarin diminta, kami setuju. Kemarin Pak Bima Arya menyampaikan [Wamendagri] bahwa teman-teman komisi II minta agar distribusi bansos untuk ditunda sampai dengan Pilkada. Kami setuju pak, setuju sekali,” ujarnya dalam rapat.

  • Dapat dana bergulir LPDB, rotan sintetis Cirebon tembus pasar ekspor

    Dapat dana bergulir LPDB, rotan sintetis Cirebon tembus pasar ekspor

    Dana bergulir yang saya peroleh sangat membantu saya dalam mengembangkan usaha, terutama untuk membeli mesin produksiJakarta (ANTARA) – Muhammad Sadi, anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Bahjah di Kabupaten Cirebon, berhasil mengembangkan usaha rotan sintetis miliknya hingga ke pasar internasional berkat pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM).

    Berawal dari seorang perajin lokal, Sadi kini mampu mengubah limbah plastik menjadi produk rotan sintetis berkualitas tinggi dan ramah lingkungan, yang diminati pasar domestik maupun ekspor. Produk-produknya, seperti kursi dan perabotan lainnya, telah menembus pasar Turki dan Jerman.

    “Dana bergulir yang saya peroleh sangat membantu saya dalam mengembangkan usaha, terutama untuk membeli mesin produksi,” ujar Sadi dalam siaran pers LPDB di Jakarta, Rabu.

    “Awalnya, saya hanya membuat bangku dari rotan alami. Namun, seiring berjalannya waktu, saya tertantang untuk menciptakan produk yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Akhirnya, saya menemukan ide untuk mengolah sampah plastik menjadi bahan baku rotan sintetis,” kata dia menambahkan.

    Menurut Sadi, usahanya kian bertumbuh seiring dengan perkuatan modal yang dia dapatkan dari KSP BMT Al-Bahjah.

    Akses permodalan menjadi salah satu yang terus didorong pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan daya saing para wirausaha.

    Kementerian Koperasi terus mendorong pelaku-pelaku usaha untuk bergabung dengan koperasi agar bisa mendapatkan akses permodalan lebih mudah sehingga bisa mengembangkan usahanya.

    Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan dana bergulir yang disalurkan LPDB-KUMKM bisa menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat permodalan koperasi dan mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia.

    “Dengan tarif layanan yang kompetitif dan persyaratan yang mudah, dana bergulir memberikan akses permodalan yang lebih luas bagi wirausahawan yang selama ini sulit mendapatkan pembiayaan dari perbankan,” ucap Supomo.

    Supomo menambahkan bahwa LPDB-KUMKM berkomitmen dalam menyalurkan dana bergulir kepada koperasi-koperasi di seluruh Indonesia, khususnya untuk sektor-sektor produktif.

    Ia meyakini koperasi akan menjadi pilar utama perekonomian nasional. Melalui penyaluran dana bergulir, LPDB ingin mendorong tumbuhnya wirausaha-wirausaha baru dari kalangan koperasi, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas masyarakat.

    Baca juga: DPR Dorong Penguatan LPDB-KUMKM untuk Tingkatkan Daya Jangkau Pembiayaan Koperasi
    Baca juga: LPDB-KUMKM Akselerasi Pertumbuhan Koperasi melalui Program Inkubator
    Baca juga: LPDB-KUMKM siap dukung kembangkan koperasi produktif

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2024