Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Sri Mulyani Siap Berburu ‘Harta Karun’, Belum Pernah Tersentuh Pajak!

    Sri Mulyani Siap Berburu ‘Harta Karun’, Belum Pernah Tersentuh Pajak!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan komitmen Kementerian Keuangan untuk berburu “harta karun” pajak yang selama ini belum terjamah Direktorat Jenderal Pajak.

    Harta karun itu selama ini dikenal sebagai aktivitas ekonomi yang belum tersentuh oleh fiskus pajak, sebab masih dalam bentuk aktivitas ekonomi ilegal, atau yang juga biasa disebut underground maupun shadow economy.

    “Ini yang kemudian jadi pembahasan mengenai masalah underground economy, informal economy, ilegal economy,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

    Untuk mengejar pajak dari underground atau shadow economy itu, Sri Mulyani sudah mendapatkan bantuan dari “pemburu harta karun” itu, yakni Anggito Abimanyu yang direkrut Presiden Prabowo Subianto sebagai wakil menteri keuangan.

    Maka, dengan kehadiran Anggito di Kementerian Keuangan, ia memastikan saat ini perumusan regulasi dan strategi untuk mengejar pajak di sektor underground atau shadow economy itu kini tengah disusun.

    “Ini yang saya minta Pak Anggito, kan memang ditambahkan dalam armada Kemenkeu dengan tujuan Pak Prabowo minta sisi penerimaan banyak sekali yang belum bisa di-collect atau capture,” ungkap Sri Mulyani.

    “Baik karena naturenya ilegal, informal, underground, shadow, apapun namanya kira-kira yang enggak hitam atau putih. Yang gray tadi, ini kemudian yang sedang kita sedang rumuskan,” tegasnya.

    Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi XI DPR RI mencecar Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajarannya mengenai potensi pajak dari ekonomi bawah tanah atau underground. Ada yang mengkritik, namun ada pula yang melihatnya sebagai potensi.

    Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M. Kholid menjadi salah satu yang menyoroti hal ini.”Kemarin saya diwawancara juga reporter saya tidak bisa menjawab juga, apa yang dimaksud underground,” kata Kholid dalam rapat kerja dengan Sri Mulyani dan jajarannya.

    Kholid menuntut penjelasan lebih jauh mengenai maksud dari ekonomi bawah tanah tersebut. Menurut dia hal itu perlu diperjelas mengenai definisi underground economy ini.

    “Mungkin perlu penjelasan juga, ketika kita ingin menaikkan tax ratio dengan membuat terobosan dengan underground economy kita harus definisikan itu apa. Apa objek yang akan dikenakan pajak di sana,” kata dia.

    Dia mempertanyakan apakah underground economy merupakan ekonomi informal yang tidak masuk PDB atau kegiatan-kegiatan yang illegal, seperti judi online. Apabila yang dimaksud adalah judi, maka Kholid akan menolaknya.

    “Itu sangat kontroversial, ketika misal orang menyasar judol. Saat ini judol ingin diberantas, tapi ada isu underground economy, sehingga tafsirnya ke sana,” kata dia.

    Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Eddy Susetyo juga menyoroti soal shadow economy. Dia mengatakan shadow economy di Indonesia disebut meningkat merujuk pada buku Nota Keuangan APBN 2024.

    “Disampaikan bahwa peningkatan shadow economy atau ekonomi bayangan ini meningkat dan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi kita,” kata dia.

    Dia mengatakan shadow economy yang dimaksud termasuk pajak dari sektor informal yang belum dielaborasi. Dia mengatakan apabila tidak digarap, maka maraknya ekonomi bayangan ini akan berpengaruh ke ekonomi RI.

    “Memang tidak mudah, tapi bagaimana kita meng-capture shadow economy kita dan ini disampaikan di Nota Keuangan 2024, tapi ini belum dielaborasi dengan baik,” ujarnya.

    (arj/mij)

  • Terungkap! Ini Cara Sri Mulyani Atur Anggaran Kementerian Baru Prabowo

    Terungkap! Ini Cara Sri Mulyani Atur Anggaran Kementerian Baru Prabowo

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan cara Kementerian Keuangan menyediakan anggaran untuk kementerian baru di era Presiden Prabowo Subianto pada APBN 2025. Dia mengatakan pengaturan itu berlaku untuk kementerian yang mengalami pemecahan dan juga kementerian atau lembaga yang benar-benar baru.

    “Jadi waktu kita membuat UU APBN 2025 itu, waktu itu di badan anggaran kami sudah mengantisipasi bahwa pemerintah baru mungkin akan mengubah beberapa K/L,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu, (13/11/2024).

    Dia mengatakan dalam UU tersebut, pemerintah dan DPR sepakat untuk memfasilitasi kemungkinan pergeseran anggaran akibat adanya restrukturisasi K/L. Dia mengatakan pergeseran itu bisa dilakukan pemerintah tanpa persetujuan DPR.

    Meski demikian, dia mengaku pemerintah tak ingin mengambil langkah yang terlalu ekstrem dengan tidak mengikutsertakan DPR. Oleh karena itu, Sri Mulyani mengambil jalan tengah. Jalan tengah itu, kata dia, adalah pemerintah masih akan menggunakan postur kementerian yang lama pada saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025. “Jadi K/L-nya seolah belum berubah,” kata dia.

    Dia mengatakan postur anggaran masih akan mengikuti nomenklatur yang lama. Namun, anggaran itu tetap akan dibagi bagi berdasarkan komposisi.

    Dia mencontohkan alokasi anggaran untuk Kementerian Pendidikan Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Sebagaimana diketahui, kementerian yang sempat dipimpin Nadiem Makarim ini dipecah menjadi 3 kementerian oleh Prabowo. Meski sudah dipecah, dalam APBN 2025 anggaran untuk kementerian ini masih dalam satu paket.

    “Gelondongannya masih sama, tapi sekarang sudah dibagi menjadi 3. Kalau program di antara mereka ada pergeseran itu bisa ditetapkan di pemerintah, tapi gelondongannya tidak berubah dan masing-masing mengikuti kementerian pengampunya,” kata Sri Mulyani.

    Dia mengatakan perlakuan yang berbeda akan berlaku untuk lembaga yang benar-benar baru. Dia mengatakan pengalokasian anggaran untuk lembaga baru itu akan melalui persetujuan oleh DPR.

    “Di Pasal 51 disebut bahwa ketika UU ini berlaku, kalau K/L yang mengalami pemisahan dan K/L yang dibentuk baru, pengalokasian anggarannya harus mendapat persetujuan dari DPR melalui pimpinan AKD,” kata dia.

    (haa/haa)

  • Bos BPJS Kesehatan Bantah soal Iuran Bakal Naik Tahun Depan

    Bos BPJS Kesehatan Bantah soal Iuran Bakal Naik Tahun Depan

    Jakarta –

    Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron memberikan penjelasan soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan naik tahun depan. Dia menjelaskan dirinya tidak berbicara bahwa iuran akan benar-benar naik pada 2025.

    Ghufron mengatakan terkait iuran, tarif, hingga manfaat BPJS Kesehatan telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam aturan itu, per 2 tahun iuran memang dibolehkan naik, namun harus melalui evaluasi pemerintah.

    “Tetapi saya itu mengingatkan, semuanya itu oleh bukan BPJS, oleh tanda petik pemerintah dan ada di Perpres 59. Dievaluasi lalu nanti maksimum pada 30 Juni atau 1 Juli 2025 itu iurannya kemudian tarifnya, manfaatnya akan ditetapkan,” kata dia ditemui di DPR RI, Rabu (13/11/2024).

    Dia pun membantah bahwa dirinya mengatakan akan ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan tahun depan. “Jadi saya tidak bilang harus naik atau apa. Tetapi di Perpres 59 seperti itu,” tambahnya.

    Ghufron mengatakan sesuai dengan peraturan itu, keputusan kenaikan atau tidaknya iuran BPJS Kesehatan berada di tangan pemerintah.

    “BPJS, badan yang mengeksekusi bukan bikin regulasi. Kami antisipasi berbagai macam skenario, jadi ada berbagai skenario. (Soal kenaikan iuran) bisa iya, bisa tidak,” terangnya.

    Di sisi lain, BPJS Kesehatan memang diketahui menghadapi defisit Rp 20 triliun. Ghufron mengatakan defisit tersebut disebabkan paling tinggi karena pengeluaran klaim kepada rumah sakit atau layanan kesehatan.

    “Kepercayaan masyarakat ini tinggi sekali, berobat ke luar negeri tadi, didiagnosa cancer di sana, pulang ke sini pakai BPJS. Masih banyak ini yang bikin defisit adalah utilisasi, utilisasi dulu cuma 252 ribu (orang) per hari, sekarang 1,7 juta (orang) sehari, melompatnya berapa itu,” ungkapnya.

    (ada/rir)

  • Politisi PDIP Singgung Prabowo Dukung Ahmad Luthfi, Minta Lemhannas Tunjukkan Netralitas

    Politisi PDIP Singgung Prabowo Dukung Ahmad Luthfi, Minta Lemhannas Tunjukkan Netralitas

    Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Yulius Setiarto menyinggung soal dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap paslon Ahmad Luthfi-Taj Yasin dalam kontestasi Pilkada Jawa Tengah 2024.

    Yulius menyampaikan hal tersebut kala dia mengomentari paparan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily, yang dinilai biasa saja dan standar saat membahas persiapan Pilkada.

    Pernyataannya dia sampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Lemhannas dengan Komisi I DPR RI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (13/11/2024).

    “Di Jawa Tengah misalnya, ada endorsement dari seorang presiden yang adalah kepala negara, kepala pemerintah, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata Republik Indonesia. Ini tidak bisa dianggap sepele, karena dampak kedepannya ini yang kita tidak bisa bayangkan. Lalu kekuasaan akan kita gunakan dengan semau-maunya dan seenak-enaknya sendiri,” ujarnya.

    Legislator PDIP ini juga menyebut sudah jadi rahasia umum bahwa ada keterlibatan polisi dalam Pemilu kali ini, bahkan di Pilkada. Dia berkata demikian karena mendapatkan laporan dari warga di daerah pemilihannya.

    “Misalnya Kades ikut terlibat, Kades ditelepon oleh Kapolsek dan lain sebagainya. Ini akan merusak demokrasi kita. Dan harus ada yang berani menyuarakan itu secara tegas gitu,” tegasnya.

    Menanggapi hal tersebut, Yulius berharap bahwa lembaga seperti Lemhannas bisa menyuarakan tentang netralitas dalam hajat rakyat yang berlangsung setiap lima tahun sekali itu.

    “Tentang adanya etika dan moral dalam Pilkada, sehingga apa yang disampaikan di dalam RDP itu tidak standar,” tandasnya.

  • Ini Tiga Bocoran Pengalihan Subsidi BBM ke BLT

    Ini Tiga Bocoran Pengalihan Subsidi BBM ke BLT

    Jakarta –

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka-bukaan soal skema penyaluran subsidi energi, termasuk BBM dan LPG, agar lebih tepat sasaran. Menurut Bahlil pemerintah sedang menyiapkan tiga skema untuk subsidi tepat sasaran.

    Bahlil menyebut Presiden Prabowo Subianto sudah membentuk tim khusus untuk membahas hal tersebut. Tim tersebut lah yang kemudian merumuskan formulasi untuk subsidi energi.

    “Presiden Prabowo membentuk tim, yang mana tim itu adalah subsidi tepat sasaran. Dalam ratas sudah diputuskan, di mana kami yang ditugaskan sebagai ketua tim dari ESDM. Rapat kami sudah lakukan 2-3 kali. Sekarang tim lagi bekerja, lagi mencari formulasi,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024).

    Berikut bocorannya:

    Pertama, mengalihkan subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai. Namun, kata dia, rumah sakit, transportasi, sekolah, hingga gereja yang menikmati subsidi dari skema yang ada saat ini ke depannya tidak akan mendapat subsidi lagi.

    “Kalau ini kita alihkan ke BLT maka rumah sakit, sekolah, gereja, masjid, yang selama ini mendapatkan subsidi, itu berarti nggak dapat. UMKM dan segala macamnya, transportasi umum,” beber Bahlil.

    Kedua, tetap menggunakan skema BLT, namun semua fasilitas umum tetap mendapat subsidi. Hal ini bertujuan untuk menahan inflasi agar tidak melonjak.

    “Atau alternatif ketiga, kita lagi memformulasikan agar sebagian yang disubsidi barang, itu bisa dinaikkan angkanya. Hari ini saya belum bisa menjelaskan secara detail, karena masih dalam pembahasan,” tuturnya.

    Bahlil menyatakan akan melapor dulu kepada Prabowo terkait ketiga formulasi tersebut. Setelah ada keputusan barulah pihaknya akan melapor ke DPR RI.

    Pada kesempatan itu Bahlil menyebut skema subsidi terhadap LPG tidak akan diubah menjadi BLT. Hal itu merupakan aspirasi dari pelaku UMKM.

    (ily/kil)

  • Jadi Menkeu Memang Tidak Enak

    Jadi Menkeu Memang Tidak Enak

    Jakarta –

    Menduduki posisi sebagai pemangku kepentingan dan pejabat pemerintahan bukanlah perkara yang mudah. Beban ini dirasakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Sebagai menteri keuangan, Sri Mulyani merasa bahwa dirinya kerap dicap sebagai pihak yang menetapkan dan menerbitkan kebijakan-kebijakan keuangan. Sedangkan dari kebijakan tersebut, biasanya akan menuai respons pro dan kontra dari berbagai kalangan.

    “Kadang-kadang menjadi menteri keuangan memang menjadi tidak enak. Karena indikatornya semua menjadi tidak sama happy, semuanya equally unhappy. Karena begini, kok dapetnya cuman segini? Saya mintanya 100 dapetnya cuma 25, tetapi ini yang merasa sudah dikasih 25 membebankan saya,” kata Sri Mulyani, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

    Padahal, Sri Mulyani bilang bahwa penetapan kebijakan-kebijakan keuangan tersebut merupakan hasil koordinasi dan keputusan bersama dengan Kementerian/lembaga (KL) terkait. Misalnya saja untuk kebijakan tentang cukai tembakau.

    “Kebijakan yang itu merupakan hasil pembahasan sidang kabinet, katakanlah cukai hasil tembakau tadi, penggunaan tembakau petani lokal, cukainya untuk grup 1, grup 2, grup 3, yang beda-beda kelasnya. Masalah kesehatan, Menkes inginnya tinggi banget (cukai) karena mengancam rokok, Menaker-Menperin minta serendah-rendahnya,” terangnya.

    Baik dirinya maupun menteri-menteri lainnya juga berupaya keras untuk menetapkan instrumen fiskal terbaik yang aman dipakai untuk melakukan perlindungan. Namun memang kadang kala dalam prosesnya hal ini menimbulkan dilema.

    Hal ini misalnya dalam hal kebijakan bea masuk impor. Sri Mulyani mengatakan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang merasakan dilema antara melindungi industri hulu dan hilir terkait pengenaan bea masuk tinggi.

    Apabila bea masuk tinggi ditetapkan, menurut Sri Mulyani, industri hulu bisa terlindungi, namun industri hulu yang kesulitan memperoleh bahan baku impor murah. Namun bila diturunkan, industri hulu tadi justru bisa musnah.

    “Kalau kita mengenakan bea masuk di hulu, pasti hilirnya nanti lapor ke bapak/ibu (DPR). Saya kok didzalimi dengan bea masuk Kemenkeu. kalau saya kemudian turunkan, nanti yang hulu gantian ke bapak/ibu sekalian juga bilang menkeu tidak memihak industri kami. ini yang menyebabkan kita harus memahami setiap instrumen pasti ada konsekuensinya,” ujar Sri Mulyani.

    Sri Mulyani mengatakan, tugas untuk menyeimbangkan hulu dan hilir ini dibahas bersama-sama bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dari rapat koordinasi, maka akan dihasilkan kesepakatan bersama sehingga semua KL juga memahami konsekuensi atas keputusan tersebut.

    “Ini yang menjadi salah satu kenapa kami memang harus hati-hati. Tapi saya setuju yang disampaikan bapak/ibu sekalian bahwa kami akan mencoba untuk terus mengkalibrasi dan komunikasikan,” kata dia.

    Lihat juga Video Sri Mulyani: Prabowo Minta Saya Jadi Menteri Keuangan

    (shc/rrd)

  • Warga Cengkareng mengaku tidak curiga dengan keberadaan kebun ganja

    Warga Cengkareng mengaku tidak curiga dengan keberadaan kebun ganja

    Saya enggak pernah curiga dengan aktivitas penghuninyaJakarta (ANTARA) – Warga Cengkareng di sekitar kebun ganja mengaku selama ini tidak merasa curiga dengan aktivitas penghuni yang beralamat di  RT/RW 02/16 Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat.

    “Saya enggak pernah curiga dengan aktivitas penghuninya. Karena saya pantau di CCTV juga kan, ada depan rumah. Tetapi tidak pernah lihat,” kata Sekretaris RT 02 RW 16 Kapuk, Sutarso kepada wartawan di lokasi, Rabu.

    Baca juga: Polisi gerebek kebun ganja rumahan di Cengkareng Jakarta Barat

    Selain itu, Sutarso juga menyebut penghuni rumah tersebut juga bergaul dengan warga sekitar.

    “Kalau saya lihat tiap hari ada nongkrong, aktivitasnya ya nongkrong,” ucap Sutarso.

    Meskipun demikian, Sutarso mengaku rumah tersebut tidak pernah didatangi tetangga.

    “Enggak ada tetangga yang bertamu,” tutur Sutarso.

    Baca juga: Polisi gerebek Kampung Boncos, 6 terduga pelaku narkoba ditangkap

    Mengenai keamanan sekitar, Sutarso mengaku selama ini ada lima orang petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang rutin berkeliling di lokasi.

    “Kalau penjagaannya alhamdulillah kami di wilayah itu Linmas-nya juga sampai lima orang. Tiap malamnya itu jaga tiga, gantian tiap malamnya. Selama ini aman, kecuali hari ini baru kejadian,” tutur Sutarso.

    Baca juga: Komisi III DPR ingatkan Polri tegas terhadap “Kampung Narkoba” Jakarta

    Pantauan ANTARA di lokasi pada pukul 16.03 WIB sejumlah pot yang sudah ditanami tanaman ganja setinggi 30 sentimeter hingga dua meter ditempatkan di teras rumah tempat penggerebekan.

    Pada masing-masing tanaman ganja tersebut, terpasang penanda barang bukti narkoba berupa secarik kertas berwarna merah muda bertuliskan keterangan kepolisian.

    Terhitung delapan pot ganja yang dipajang di depan rumah sebagai etalase barang bukti penggerebekan.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bos BRI Ungkap Kriteria Hapus Tagih Utang UMKM

    Bos BRI Ungkap Kriteria Hapus Tagih Utang UMKM

    Jakarta –

    Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, Sunarso menyatakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak termasuk dalam kriteria kredit yang bisa diputihkan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024. Hal itu dikarenakan KUR adalah program yang masih berlangsung.

    “Kredit program syaratnya adalah yang sekarang sudah selesai program itu. Kalau gitu KUT (Kredit Usaha Tani), KUM LTA (Kredit Usaha Mikro Layak Tanpa Agunan), KIK KMKP (Kredit Investasi Kecil dan Kredit Modal Kerja Permanen), KCK (Kredit Canda Kulak) itu memenuhi syarat,” kata Sunarso dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (13/11/2024).

    “Kalau KUR memenuhi syarat nggak? KUR itu adalah kredit program yang sekarang masih sedang berlangsung, tidak (termasuk), ya otomatis,” tambahnya.

    Sunarso menyebut kriteria kredit yang boleh dihapus tagih yakni nilai pokok piutang macet paling banyak sebesar Rp 500 juta per debitur atau nasabah. Kemudian telah dihapusbukukan minimal lima tahun yang lalu.

    “Sebenarnya yang kayak gitu sudah tidak kita tagih, tapi perlu penegasan bahwa ini boleh dihapus tagih dan dalam hapus tagih ini tidak merugikan negara,” ucap Sunarso.

    Sunarso memastikan pihaknya mendukung penuh kebijakan pemutihan utang untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), petani, hingga nelayan.

    “Hapus tagih ini pasti kita dukung. Himbara terutama, pasti mendukung karena ini sebenarnya kami memang yang minta dulu,” imbuhnya.

    (acd/acd)

  • Komisi IV DPR pastikan pompanisasi tingkatkan produktivitas pertanian

    Komisi IV DPR pastikan pompanisasi tingkatkan produktivitas pertanian

    Sukoharjo (ANTARA) – Komisi IV DPR RI memastikan program pompanisasi dari pemerintah mampu meningkatkan produktivitas pertanian di sejumlah daerah termasuk di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

    “Hari ini kami melihat program pompanisasi dari pemerintah apakah sudah berjalan dengan baik, dan alhamdulillah program pompanisasi sangat membantu masyarakat di Sukoharjo,” kata Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Desa Mojorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu.

    Ia mengatakan dengan pompanisasi beberapa titik lahan yang awalnya hanya panen sekali menjadi tiga kali dalam satu tahun.

    “Program ini bermanfaat bagi masyarakat. Tentunya kami mengawal bahwa program-program pemerintah untuk menyukseskan program swasembada pangan ini bisa berjalan dengan baik,” katanya.

    Pada kesempatan itu ia bersama anggota lain Komisi IV juga sempat berdialog dengan para petani. Ada beberapa permintaan dari petani khususnya yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pertanian.

    Terkait hal itu, ia berupaya memfasilitasi permintaan dari para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Ngesti Mulyo tersebut.

    “Kalau presiden sudah bicara ya kita harus percaya, insya Allah pasti dananya ada,” katanya.

    Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Bupati Sukoharjo Agus Santosa mengatakan Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.

    “Kami konsisten mempertahankan lahan pertanian. Saat ini sawah di Sukoharjo seluas 20.496 hektar yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Sukoharjo,” katanya.

    Ia mencatat pada tahun 2023 realisasi produktivitas padi di Kabupaten Sukoharjo sebesar 70,27 kuintal/hektar dengan produksi padi sebanyak 348.736 ton.

    Sedangkan tahun ini realisasi produktivitas padi sampai dengan Oktober sebesar 71,30 kuintal/ha.

    “Kalau bisa dipertahankan sampai akhir 2024 diperkirakan akan terjadi peningkatan produksi padi di tahun ini 24.610 ton,” katanya.

    Ia mengatakan bantuan pompa air telah berhasil meningkatkan indeks pertanaman padi di sawah tadah hujan maupun di sawah irigasi sederhana.

    Baca juga: Pemprov Jateng: 5.134 pompa terdistribusi bantu pengairan pertanian
    Baca juga: Kementan: 1.003 pompa tersalurkan di Riau untuk perluasan areal tanam

    Pewarta: Aris Wasita
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bahlil: Indonesia mulai kembangkan bioavtur

    Bahlil: Indonesia mulai kembangkan bioavtur

    Presiden memerintahkan agar kita perlahan-lahan sudah mulai masuk mengembangkan bioavtur karena kalo tidak, negara lain yang akan membangun bioavtur iniJakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah mulai mengembangkan bahan bakar pesawat yang berkelanjutan (bioavtur) sebagai bagian dari upaya transisi energi menuju sumber daya yang ramah lingkungan.

    Dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu, Bahlil mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar Indonesia segera memulai pengembangan bioavtur untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.

    “Presiden memerintahkan agar kita perlahan-lahan sudah mulai masuk mengembangkan bioavtur karena kalo tidak, negara lain yang akan membangun bioavtur ini. CPO-nya dari kita, minyak jelantahnya dari kita,” ucap Bahlil.

    Menanggapi arahan presiden, Bahlil mengatakan bahwa pihaknya berencana untuk menerapkan kebijakan mandatori bagi Pertamina dalam produksi bioavtur.

    Kebijakan tersebut dinilai penting untuk mendorong percepatan pengembangan bioavtur di dalam negeri.

    “Kami merencanakan untuk membuat ini sebagai mandatori. Karena kalau tidak, kita harus bersiap lagi untuk mendapatkan impor, pada saat bersamaan, dunia sudah berbicara tentang energi hijau,” ujarnya.

    Selain pengembangan bioavtur, Bahlil mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah mempercepat transisi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) menuju biodiesel dengan kadar campuran minyak sawit mentah (CPO) yang lebih tinggi.

    Salah satu target utama adalah meningkatkan bauran biodiesel dari B35 menjadi B40 pada 2025, dan penerapan B50 pada 2026.

    Bahlil menyatakan bahwa dengan mencapai target B50 pada 2026, Indonesia akan semakin mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Bahkan, ia menyampaikan bahwa pada 2050, Indonesia diharapkan dapat berhenti sepenuhnya dari impor solar.

    Baca juga: Menteri Rosan akui ada rencana kembangkan rumput laut jadi bioavtur
    Baca juga: Kementerian ESDM yakin bioavtur dapat diproduksi di Indonesia

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024