Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Anggota DPR Dorong Pembentukan Panja untuk Kasus Tom Lembong – Espos.id

    Anggota DPR Dorong Pembentukan Panja untuk Kasus Tom Lembong – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Tom Lembong. (Instagram/tomlembong)

    Esposin, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI, Soedison Tandra, mendorong pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong.

    Dia menilai saat ini masyarakat bertanya-tanya mengenai kasus tersebut. Jangan sampai, penegakan kasus yang menjerat Tom Lembong itu dituding sebagai politik balas dendam yang dilakukan rezim.

    Promosi
    BRI Cetak Laba Bersih Rp45,36 Triliun di Triwulan III 2024

    “Kami mengusulkan ini dalam rangka juga membantu juga pihak kejaksaan, kami minta untuk membentuk Panja untuk mendalami kasus ini,” kata Tandra di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/11/2024). 

    Dia menegaskan penegakan hukum harus dilihat dalam spektrum yang jauh lebih luas. Untuk itu, dia mendorong Kejaksaan Agung mencermati kasus itu secara jeli atau tak perlu dilanjutkan jika tidak ada bukti kuat yang menyasar Tom Lembong.

    Secara politik, dia memastikan tidak ada kaitan apapun dengan sosok Tom Lembong. Namun dalam hal tersebut, dia memiliki kepentingan agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan dengan aman, tertib, stabil, dan mengutamakan penegakan hukum yang berkeadilan serta moderen.

    Untuk itu, dia mengingatkan Kejaksaan Agung agar menitikberatkan akuntabilitas dan transparansi dalam rangka penegakan hukum. Dia pun tak ingin kasus Tom Lembong justru jadi batu sandungan bagi Prabowo.

    “Sama sekali tidak ingin mencampuri tugas dan kewenangan kejaksaan agar kita semua dapat menjelaskan kepada masyarakat, apa yang terjadi di belakang ini,” kata dia sebagaimana dilansir Antara. 

    Adapun saat rapat Komisi III DPR RI dengan Kejaksaan Agung pada Rabu ini, sejumlah Anggota DPR RI mempertanyakan mengenai polemik penetapan Tom Lembong sebagai tersangka. Para legislator itu pun membandingkan dengan Menteri Perdagangan lainnya yang juga melakukan impor gula.

    Pada Selasa (29/10/2024), Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Tahun 2015–2016 Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong, sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) periode 2015-2016.

    Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qodar menjelaskan keterlibatan Tom Lembong dalam kasus tersebut bermula ketika pada 2015, dalam rapat koordinasi antarkementerian disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula, sehingga tidak perlu impor gula.

    Namun, pada tahun yang sama, Tom Lembong selaku Mendag pada saat itu memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah kepada PT AP.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Sri Mulyani Pastikan Kenaikan PPN 12 Persen Berlaku Mulai 1 Januari 2025

    Sri Mulyani Pastikan Kenaikan PPN 12 Persen Berlaku Mulai 1 Januari 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen akan berlaku tahun depan. Mulai 1 Januari 225.

    Itu sesuai dengan keputusan yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menyatakan bahwa tarif PPN 12 persen mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025.

    Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, di Gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024).

    “Di sini (Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat/DPR), kami sudah membahas bersama Bapak/Ibu sekalian. Sudah ada Undang-Undangnya. Kita perlu untuk menyiapkan agar itu bisa dijalankan tapi itu dengan penjelasan yang baik,” kata dia.

    Ia mengatakan perlu penjelasan kepada masyarakat tetap menerapkan tarif PPN 12 persen di awal tahun. Agar pemerintah tetap bisa menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Namun di saat yang lain APBN itu harus merespons seperti yang kita lihat episode-episode seperti saat global financial crisis, waktu terjadinya pandemi (COVID-19), itu kita gunakan APBN,” terang Sri Mulyani.

    Tidak hanya itu, perempuan yang karib disapa Ani itu menyebut penetapan tarif PPN 12 persen ini pun sebelumnya juga telah dibahas dengan alot bersama anggota Komisi XI DPR, dengan pada saat itu yang juga menjadi pertimbangan adalah soal daya beli masyarakat. 

    Belum lagi, di dalam Pasal 17 ayat (3) UU HPP pun terdapat ketentuan yang menjelaskan bahwa tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen.

  • DPR RI Desak PBB Cabut Keanggotaan Israel – Espos.id

    DPR RI Desak PBB Cabut Keanggotaan Israel – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera. ANTARA/HO-DPR RI.

    Esposin, JAKARTA — Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengeluarkan Israel dari keanggotaan PBB atas berbagai manuver militernya yang memakan banyak korban.

    “Keluarkan Israel dari PBB karena genosida yang dilakukan militer Israel terus berlangsung, dan korban semakin banyak berjatuhan,” kata Mardani, Kamis (14/11/2024), dilansir Antara.

    Promosi
    KPR BRI Property Expo 2024 Beri Kemudahan dan Keuntungan Bagi Calon Nasabah

    Menurut Mardani, Israel telah melanggar Piagam PBB yang menekankan perdamaian, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kerja sama internasional.

    Piagam PBB, lanjut dia, menyatakan bahwa tujuan utama PBB adalah menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa, serta menyelesaikan sengketa secara damai.

    “Maka sudah saatnya PBB bertindak tegas, mengeluarkan Israel, dan kami sepakat untuk mengisolasi Israel dari komunitas internasional,” ucap Mardani.

    Mardani juga meminta agar PBB mendengarkan seruan komunitas internasional terkait Israel, termasuk hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang baru digelar di Riyadh, Arab Saudi.

    “KTT Liga Arab-OKI telah mengeluarkan resolusi untuk membekukan keanggotaan Israel di PBB. Indonesia dan negara-negara lain tegas meminta Israel dikeluarkan,” ucap Mardani.

    Sejalan dengan kebijakan pemerintah, DPR RI terus mendukung Palestina melalui diplomasi internasional.

    Dalam G20 Parliamentary Speaker’s Summit (P20) ke-10 di Brasil, Ketua DPR RI Puan Maharani mengupayakan perdamaian di Palestina dan mendukung akses kemanusiaan bagi korban perang.

    Ia berpandangan gencatan senjata sudah sangat diperlukan, dan semua bisa memberikan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan di Gaza.

    Sebagai negara-negara dengan perekonomian terdepan, kata Puan, G20 disebut harus mampu mengambil tindakan berani dalam memimpin dengan memberi contoh memperbaiki fokus dan prioritas dunia.

    “Kita harus berupaya mewujudkan solusi dua negara. Perang dan konflik bukannya tidak bisa dihindari. Melainkan ini adalah masalah keputusan politik, apakah kita ingin berperang atau berdamai,” ujar Puan.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Wamenhub Ungkap Nasib Kereta Cepat Jakarta-Surabaya di Era Prabowo

    Wamenhub Ungkap Nasib Kereta Cepat Jakarta-Surabaya di Era Prabowo

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan nasib kereta cepat Jakarta-Surabaya di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, kereta cepat baru menghubungkan Jakarta ke Bandung.

    Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana mengatakan pihaknya masih mengkaji studi kelayakan atau feasibility study proyek tersebut. Dia pun menekankan kelanjutan proyek itu tetap membutuhkan evaluasi.

    “Kita masih pengkajian. Kita masih pengkajian. Prinsipnya, kalau itu memudahkan dan membuat transportasi menjadi murah dan nyaman, why not. Tapi kan segala sesuatu kan tidak bisa ujug-ujug, kita harus evaluasi,” kata Suntana saat ditemui di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).

    Terkait arahan Prabowo yang tidak ingin proyek mercusuar atau anggaran besar, Suntana menjelaskan keberlanjutan proyek itu tergantung hasil dari feasibility study. Apakah ke depannya proyek tersebar dapat membebankan anggaran negara atau tidak. Namun, dia menekankan komitmen pemerintah dalam menjalankan proyek berlandaskan kepentingan masyarakat.

    “Kan setiap proyek itu ada ada feasibility study, ada DED, kita lihat. Ini akan membebankan anggaran negara kita lihat feasibility study. Tapi segalanya untuk kepentingan masyarakat, kemudahan masyarakat pemerintahan, pasti berkomitmen untuk melaksanakan itu,” jelas dia.

    Sebelumnya, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono juga angkat bicara soal nasib kereta cepat Jakarta-Surabaya. Sejauh ini AHY bilang proyek itu masih akan dikaji lebih rinci di pemerintahan baru.

    Di sisi lain, AHY menegaskan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya tentu akan menjadi sebuah game changer alias gebrakan baru.

    “Menurut saya memang ini akan terus kita kaji dan saya akan pelajari lebih detail lagi. Tetapi paling tidak saya melihat ini penting, ini sesuatu yang akan menjadi game changer kalau bisa diwujudkan,” sebut AHY di Kantor Kemenhub.

    Sebagai informasi, awal tahun ini PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) mengabarkan sedang menggodok perencanaan pembangunan lanjutan kereta cepat ke Surabaya. KCIC merupakan operator dari Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang pembangunannya bekerja sama dengan pihak China.

    Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan pihaknya berpeluang besar untuk membangun lanjutan kereta cepat secara bertahap, diawali dari menyambungkan jalur ke Yogyakarta terlebih dahulu.

    Menurutnya, kereta cepat yang dibangun duluan hingga Yogyakarta ini merupakan bagian dari pembangunan fase I. Waktu serta biaya pembangunan kereta cepat menjadi pertimbangan utamanya.

    “Ada kemungkinan begitu (sampai Yogyakarta lebih dulu), kan kalau sampai Surabaya masalah waktu, biaya, kenapa nggak Yogya?” ungkap pria yang akrab disapa Edo itu di Ruang Rapat Pansus B, Gedung DPR RI, Jakarta Pusat Kamis (25/1/2024) silam.

    (kil/kil)

  • Deretan Menteri, Politisi dan Artis yang Datang Temui Jokowi di Solo

    Deretan Menteri, Politisi dan Artis yang Datang Temui Jokowi di Solo

    Bisnis.com, JAKARTA – Joko Widodo (Jokowi) sudah resmi lengser dari jabatannya sebagai Presiden RI.

    Kemudian pada Pilpres 2024, putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka sukses menjadi wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

    Namun sejak lengser dan memilih pulang ke kampung halamannya di Solo, Jokowi terlihat masih aktif bertemu dengan para politisi Indonesia.

    Bahkan beberapa waktu yang lalu, Jokowi mengadakan pertemuan dengan Presiden Prabowo.

    Tak hanya politisi, Jokowi juga aktif mengadakan pertemuan dengan artis hingga beberapa tokoh yang mencalonkan diri di Pilkada Serentak 2024.

    Daftar Politisi dan Artis yang Temui Jokowi di Solo setelah Selesai Jabatannya:

    1. Prabowo Subianto

    Prabowo Subianto datang ke Solo menemui Jokowi pada Minggu, 3 November 2024.

    Sekretaris Jenderal alias Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengungkap pertemuan tersebut dilakukan untuk memenuhi janji Prabowo untuk mengunjungi dan menengok kegiatan Jokowi setelah tinggal di Solo.

    “Pak Prabowo memang berjanji setelah pak Jokowi berdiam di solo, beliau akan menengok pak Jokowi dan beliau memenuhi janjinya dan bagaimana kegiatan pak Jokowi selama di Solo,” tutur Muzani di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (4/11/2024).

    Muzani juga menambahkan bahwa pertemuan itu hanyalah silaturahmi biasa, sebatas kekeluargaan saja.

    Ketua MPR itu juga mengaku tidak tahu pembicaran antara Prabowo dan Jokowi ini apakah menyinggung tentang Wantimpres atau tidak.

    2. Zulkifli Hasan

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas sowan ke kediaman Joko Widodo di Solo, Rabu (13/11/2024).

    Dalam pertemuan tersebut, Zulhas mengaku hanya ingin bersilaturahmi sembari menyampaikan undangan syukuran.

    “Saya sama bapak kan lama nggak jumpa, kangen. Yang kedua walaupun masih jauh hari, saya mau menyampaikan (undangan) putri mau syukuran, sudah bertemu jodoh, putri saya yang nomor satu,” kata Zulhas kepada wartawan di Solo, Rabu.

    3. Calon Gubernur Ahmad Luthfi

    Jokowi juga terlihat bertemu dengan calon gubernur (cagub) Jawa Tengah Ahmad Luthfi pada beberapa waktu yang lalu.

    Momen pertemuan tersebut diunggah melalui Instagram @ahmadluthfi_official pada Selasa (29/10/2024), jelang debat perdana Pilgub Jateng 2024 yang akan digelar di Kota Semarang hari ini, Rabu 30 September.

    Pak @jokowi punya perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Saya dan Gus Yasin (@tajyasinmz) dapat banyak wejangan untuk melakukan percepatan ekonomi,” tulis Ahmad Luthfi dalam unggahannya, dikutip pada Rabu (30/10/2024).

    4. Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil

    Ridwan Kamil mendatangi ediaman Jokowi di Solo pada Jumat 1 November 2024 sore WIB.

    Berdasarkan pantauan, mantan Gubernur Jawa Barat itu tiba kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, pada pukul 14.32 WIB. 

    Ridwan Kamil langsung menuju ruang transit sebelum akhirnya masuk ke rumah pribadi mantan Presiden RI ke-7 tersebut.

    Ketika ditanya tentang agenda apa yang membawa Ridwan Kamil ke Solo, Kang Emil mengatakan bahwa dirinya ingin belajar.

    Apalagi, Jokowi juga pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sebelum dua periode memimpin Indonesia.

    “Saya datang sebagai yang dulu membantu Pak Jokowi, sebagai Gubernur Jawa Barat , bertanya tentang pengalaman beliau khususnya teknis tentang Jakarta,” kata Ridwan Kamil.

    Calon wali kota hingga artis ibu kota…

  • Analisa BMKG Kurang Tepat Bisa Ganggu Ekonomi & Pariwisata

    Analisa BMKG Kurang Tepat Bisa Ganggu Ekonomi & Pariwisata

    Jakarta –

    Analisa Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait erupsi Lewotobi Laki Laki dan isu megathrust dinilai kurang tepat, sehingga bisa menggangu ekonomi dan sektor pariwisata di daerah.

    Hal tersebut seperti diungkapkan Anggota Komisi VII DPR, Bambang Haryo Soekartono. Dirinya mengkritik analisa BMKG yang menyebut erupsi Gunung Lewotobi juga berdampak ke wilayah Bali dan Lombok.

    “Tidak benar analisa itu, letusan Gunung Lewotobi Laki Laki itu berdampak pada wilayah wisata di Bali dan Lombok. Karena arah angin, itu bergerak dari barat ke timur di akhir tahun. Bali dan Lombok itu kan posisinya ada di sebelah barat Lewotobi, bukan sebelah timurnya. Yang kena dampak itu, yang posisinya di sebelah timur Lewotobi,” kata Bambang Haryo, di Jakarta, Kamis (14/11/2024).

    Pada 13 November 2024, BMKG mengungkapkan sebaran abu vulkanik Gunung Lewotobi Laki-laki sampai ke Pulau Lombok dan berada pada ketinggian 30 ribu kaki atau sekitar 9.144 meter di atas permukaan laut.

    Kemudian pada, hari ini, BMKG mengungkapkan artikel debu vulkanik letusan Gunung Lewotobi Laki-laki di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), kini sudah menjauh dari langit Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat (NTB). BMKG menyebutkan sebaran abu kini bergeser ke arah Tenggara.

    Ia menegaskan BMKG sepatutnya bisa memberikan keterangan yang lebih akurat, dengan adanya sarana dan fasilitas pemantauan yang dibiayai oleh negara cukup besar.

    “Nah terbukti kan, bahwa pernyataan mereka salah. Ternyata muncul pemberitaan media kemarin menyatakan tidak ditemukan debu abu vulkanik di Lombok maupun Bali. Kesalahan informasi BMKG ini sangat merugikan masyarakat dan tentu bisa membawa dampak ketakutan masyarakat domestik maupun internasional yang akan berwisata ke Bali dan Lombok,” tegas Bambang.

    Ketidak-akuratan analisa BMKG ini, lanjutnya, bisa sangat mempengaruhi industri wisata Indonesia, yang sedang didorong untuk meningkatkan jumlah wisatawan agar ekonomi tumbuh sesuai target 8 persen.

    Ia menyebutkan sudah menjadi siklus tahunan di wilayah Indonesia, bahwa setiap bulan November hingga Februari, angin akan berhembus dari barat ke timur. Sementara, dari bulan April hingga September, angin akan berhembus dari timur ke barat.

    “Setiap tahun sudah begitu siklusnya. Jadi BMKG jangan ngarang-ngarang sendiri lah, gak jelas itu! Ini termasuk juga isu megathrust yang digulirkan BMKG di awal tahun hingga saat ini yang sangat sering akhir-akhir ini ternyata nggak terbukti kan? Ini juga bisa mengganggu iklim pariwisata Indonesia karena turis domestik dan bahkan turis asing akan takut menuju wilayah pesisir selatan Indonesia karena disebutkan BMKG wilayah tersebut berpotensi terjadi megathrust,” ungkapnya.

    Ia menegaskan, jika BMKG memang tidak mampu menganalisa fenomena cuaca, sebaiknya mengutip saja pernyataan dari badan pemantau cuaca milik Singapura Australia atau Amerika.

    “BMKG ini anggarannya besar lho, Rp2,769 triliun. Harusnya dengan anggaran yang seperti itu, BMKG mampu memberikan informasi yang jelas dan akurat pada masyarakat. Harusnya tidak ada kesalahan dalam menganalisa data yang ada. Sehingga tidak akan mengganggu sektor pariwisata dan industri, pertanian, maupun transportasi udara, darat, dan laut,” ucapnya.

    (rrd/rir)

  • Tujuh Tahanan Narkoba Kabur dari Rutan Salemba, Ini Langkah Polda Metro Jaya – Espos.id

    Tujuh Tahanan Narkoba Kabur dari Rutan Salemba, Ini Langkah Polda Metro Jaya – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi tahanan kabur. (Freepik.com)

    Esposin, JAKARTA — Sebanyak tujuh tahanan kasus narkoba melarikan diri dari rumah tahanan (Rutan) Kelas 1, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2024) dini hari.

    Dilansir Antara, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Tonny Nainggolan mengungkapkan dari hasil penelusuran, ada satu yang sudah menjadi narapidana sedangkan enam orang lainnya masih berstatus terpidana.

    Promosi
    Berdayakan Perempuan, BRI Raih Indonesia Women’s Empowerment Principles Awards

    Ketujuh orang itu yakni AAK bin R, 22, J bin I, 29, W bin T, 47, MJ bin ZA, 42, M bin I, 43, MAU bin S, 30, dan AS bin N, 27.

    Tonny menjelaskan mereka ada yang masih merupakan tahanan yang masih bersidang dan satu yang sudah diputus kasusnya.

    Tujuh orang ini diketahui kabur dari tahanan sekitar pukul 07.50 WIB. Saat itu Rutan Salemba tengah melakukan serah terima jaga antara regu jaga malam dengan yang akan bertugas di pagi hari.

    Di sisi lain, Polda Metro Jaya sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat terkait tahanan yang kabur.

    “Sudah ada komunikasi dan kerja sama antara Kapolres Metro Jakarta Pusat dengan Kepala Rutan Salemba. Sebagai tindak lanjut sudah dilakukan olah TKP,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi, Kamis (14/11/2024).

    Ade Ary menjelaskan Kepolisian juga ikut memburu tujuh tahanan dan narapidana yang kabur dari Rutan Salemba yang sudah mengantongi data-data tahanan dan narapidana yang kabur.

    “Data-data dari tahanan dan napi yang kabur sudah ada di jajaran Reskrim dipegang oleh Pak Kasat Reskrim selanjutnya dilakukan komunikasi lebih lanjut dan dilakukan pencarian, ada tujuh orang yang melarikan diri,” ucapnya.

    Sementara itu Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya bersama anggota DPR lainnya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, guna mencari penyebab tujuh tahanan kasus narkoba bisa kabur melalui teralis kamar rutan.

    Sidak tersebut, kata Willy Aditya, untuk mengetahui kondisi sebenarnya yang terjadi di rutan tersebut terkait dengan tahanan yang kabur dua hari lalu.

    “Ya, kami masuk dahulu, mengecek, melihat, mendengar dahulu, nanti baru kami sampaikan hasil sidak seperti apa,” kata Willy saat tiba di rutan tersebut, Kamis pukul 09.15 WIB.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • 1 Bantah Jaksa Agung, Dankorbrimob: Enggak Ada Brimob Kepung Kejagung, "Framing" Saja Nasional

    1 Bantah Jaksa Agung, Dankorbrimob: Enggak Ada Brimob Kepung Kejagung, "Framing" Saja Nasional

    Bantah Jaksa Agung, Dankorbrimob: Enggak Ada Brimob Kepung Kejagung, “Framing” Saja
    Tim Redaksi
     
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Komandan Korps Brimob (Dankorbrimob) Komjen Imam Widodo membantah Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait pengepungan Gedung Kejagung oleh Brimob Polri.
    Imam menyebut tidak ada pengepungan yang dilakukan oleh Brimob. Imam menyebut Brimob hanya di-
    framing
    .
    “Enggak ada.
    Framing
    saja. Enggak ada,” ujar Imam di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Kamis (14/11/2024).
    Imam menjelaskan, tidak ada yang superior dalam Republik Indonesia ini.
    Menurutnya, semua kementerian/lembaga harus saling memperkuat.
    “Jadi kita ini sama dalam republik tercinta ini. Tidak ada yang superior, tapi kita saling menguatkan. Yang menjadi prioritas daripada bangsa ini semua kementerian/lembaga ini saling memperkuat. Itu saja sebenarnya. Jadi tidak ada namanya kita yang… Itu adalah
    framing
    sajalah,” jelasnya.
    Saat ditanya mengenai apakah ada Brimob yang disanksi, Imam justru bertanya balik.
    Dia kembali mengingatkan bahwa Brimob hanya di-
    framing
     oleh Jaksa Agung.
    “Sanksi yang gimana ya? Nanti mungkin… Itu
    framing
    saja. Sebabnya tidak ada yang lain-lain. Itu saja,” kata Imam.
    “Enggak ada ya. Brimob ini kan kepolisian. Kita ini tidak berdiri sendiri. Tapi kita bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi apa yang menjadi statement Bapak Kapolri ya itu yang akan kita laksanakan,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan bahwa ada oknum anggota Brimob yang terlibat dalam pengepungan kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) saat pengusutan kasus korupsi timah.
    Pernyataan ini disampaikan Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, menjawab pertanyaan anggota Komisi III Benny K Harman yang meminta kejelasan mengenai insiden tersebut.
    “Pengepungan Kejaksaan Agung dilakukan, jujur saja, dilakukan oleh oknum Brimob,” ujar Burhanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (13/11/2024).
    Ia menambahkan, pihaknya telah menyerahkan oknum Brimob yang terlibat kepada Mabes Polri dan tidak lagi memantau perkembangan kasus tersebut.
    Dalam rapat itu, Benny K Harman meminta penjelasan lebih lanjut mengenai peristiwa yang terjadi pada saat itu.
    Benny juga mengingatkan tentang insiden penguntitan yang melibatkan dua anggota Densus 88 terhadap Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ariansyah di sebuah restoran di Cipete, Jakarta Selatan, pada 19 Mei 2024.
    “Kami mohon penjelasan yang pertama adalah kalau bisa kami dijelaskan apa ceritanya kantor Kejaksaan Agung itu dikepung oleh pasukan coklat. Coklat atau Brimob? Sampai saat ini belum ada penjelasan, hanya muncul berita di publik kemudian bersalaman lalu selesai. Tapi apa peristiwa sesungguhnya publik ingin mendapatkan penjelasan sejelas-jelasnya,” ungkap Benny.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video Momen Komisi IX DPR Tegur Dirut RSUP Hoesin Palembang

    Video Momen Komisi IX DPR Tegur Dirut RSUP Hoesin Palembang

    Anggota Komisi IX DPR Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago tegur Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang. Lantaran susah dihubungi dan pelayanan RS lambat. Keluhan itu disampaikan saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IX dengan para Dirut RS Vertikal di DPR.

  • Sri Mulyani Buka-bukaan Tarik Utang Tiap Dua Minggu

    Sri Mulyani Buka-bukaan Tarik Utang Tiap Dua Minggu

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah menarik utang setiap dua minggu. Penarikan utang itu dilakukan melalui lelang surat berharga negara (SBN) yang memang reguler dilakukan.

    “Di dalam negeri kita meng-issued utang setiap dua minggu. Artinya itu reguler lelang, maksudnya reguler lelang yang kita lakukan setiap dua minggu,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (13/11/2024).

    Meskipun lelang surat utang dilakukan setiap dua minggu, Sri Mulyani menyebut hal itu dilakukan dengan sangat hati-hati dan disesuaikan dengan kebutuhan. Ia juga memastikan utang yang ditarik tidak melebihi volume yang diperlukan.

    “Kita akan lihat appetite dan volumenya,” imbuhnya.

    Karenanya, ia memastikan utang jatuh tempo yang mencapai Rp 434,29 triliun pada 2024 akan sangat terukur. Hal itu terlihat dari negara pemegang SBN Indonesia yang tidak khawatir, bahkan cenderung kembali membeli surat utang karena enggan untuk melepaskan.

    “Kalau APBN kita dianggap tetap stabil dan kredibel, market itu bisa dan mereka yang pegang surat utang kita yang jatuh tempo, mereka tidak akan mencairkan dan kalau dia nggak ada instrumen lain dia juga akan bingung juga. Makanya mereka akan menunggu apakah kami meng-issued yang baru dan mereka revolve saja,” jelasnya.

    Hal tersebut lantaran SBN Indonesia diklaim menarik di mata asing dibandingkan negara lain. Terlebih, kinerja APBN semakin baik pasca pandemi COVID-19.

    “Kalau mereka percaya pada APBN dan pengelolaan keuangan negara otomatis, unless mereka punya alternative investment yang sangat menarik, maka waktu dia jatuh tempo dia cairkan, maka dia berhak untuk investasi,” ucapnya.

    Mengutip data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hingga 31 Oktober 2024 pemerintah telah menarik utang sebesar Rp 438,1 triliun. Realisasi itu setara dengan 67,6% dari target penarikan utang tahun ini Rp 648,1 triliun.

    Saksikan juga video: Gaya Sri Mulyani hingga Bahlil Pakai Seragam Loreng, Pamer Pose Hormat

    (acd/acd)