Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Dewan Ketahanan Nasional Minta Ubah Nama Saat Rapat Bersama DPR – Page 3

    Dewan Ketahanan Nasional Minta Ubah Nama Saat Rapat Bersama DPR – Page 3

    Anggota Komisi III DPR RI TB Hasanuddin bercerita terkait dengan tugas Dewan Keamanan Nasional (Wantannas) pada saat ini dan tahun 2012 lalu.

    Hal ini disampaikan dalam rapat bersama antara Komisi I DPR RI dengan Sesjen Wantannas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/11).

    “Tahun 2012 itu, dari pemerintah waktu itu berdasarkan hasil dari diskusi antara DPR dengan Lemhanas, lalu diadakan seminar nasional. Dipimpin waktu itu oleh Bapak Presiden Pak SBY, lalu diusulkan lah produk waktu dari Lemhanas dibentuknya Dewan Keamanan Nasional dibawa lah draft itu ke Komisi I, karena keputusan dari pimpinan DPR, lalu dibuat Panja di Komisi I,” kata Hasanuddin dalam rapat.

    “Terjadi perdebatan ya, waktu itu sudah bagus sebetulnya yang dihasilkan dalam seminar di Lemhanas itu yang diprakarsai oleh Bapak Presiden SBY, clear ya. Tetapi, draft yang masuk menjadi versi-versi lain. Setelah dibuka dim-nya disini,” sambungnya.

    Karena, saat itu dirinya diminta untuk menjadi pimpinan dari Panitia Kerja (Panja, timbul ada tiga kelompok yakni dari TNI yang menghendaki Wantannas bersifat operasional.

    “Bahkan pelakunya adalah satuan-satuan teritorial, Kodam, Korem, Kodim sampai ke bawah begitu dan itu di TNI pun lah, kok massa Angkatan Darat (AD) saja dipertanyakan oleh Angkatan Laut (AL) dan Angkat Darat (AD), jadi operasional,” ucapnya.

    “Yang kedua, versi yang kedua dari pihak Polri, walaupun waktu itu Kapolri-nya sudah tandatangan, mungkin untuk basa-basi waktu itu. Tetapi disini terjadi perdebatan, nah begitu. Yang ketiga, versi Lemhanas yang menurut hemat saya seperti berada di dalam seminar itu,” tambahnya.

     

  • Sri Mulyani Blak-blakan! Warga RI Punya Uang Tapi Dipakai Judi Online

    Sri Mulyani Blak-blakan! Warga RI Punya Uang Tapi Dipakai Judi Online

    Jakarta, CNBC Indonesia – Transaksi judi online atau judol yang terus meningkat di tanah air beberapa tahun terakhir semakin membuat resah pemerintah. Sebab, menjadi salah satu pemicu tergerusnya daya beli masyarakat untuk melakukan kegiatan konsumsi produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Sebagaimana diketahui, konsumsi rumah tangga yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 53,08%, hanya mampu tumbuh 4,91% pada kuartal III-2024, lebih rendah dari laju pertumbuhan kuartal II-2024 sebesar 4,93%.

    Kondisi ini membuat pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2024 hanya mampu tumbuh 4,95%, lebih rendah dari pertumbuhan kuartal II-2024 yang sebesar 5,11% maupun kuartal I-2024 yang tumbuh 5,05%, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Saya tidak memungkiri ada indikasi-indikasi yang kita harus waspada makanya saya sampaikan kita tetap waspada. Belum lagi faktor munculnya judol yang timbulkan mungkin punya daya beli tapi kesedot untuk aktivitas yang tidak timbulkan konsumsi tapi hilang di judol,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, dikutip Kamis (14/11/2024).

    Meski begitu, pemerintah sebetulnya perlu memahami juga bahwa maraknya aktivitas judi online di Indonesia disinyalir turut dipicu keinginan masyarakat untuk memperoleh pendapatan lebih untuk memenuhi kebutuhan hidup di Indonesia mengingat inflasi bahan pokok sangat tinggi beberapa bulan terakhir melampaui kenaikan gajinya. Hal ini diungkapkan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda.

    “Motif mereka bermain judi online adalah pendapatan mereka terbatas, berkurang, jikapun meningkat, peningkatannya sangat rendah. Sedangkan di sisi lain, kebutuhan hidup tetap tinggi, bahkan meningkat sehingga mereka ini butuh pendanaan guna mencukup kebutuhan hidup mereka,” tegas Huda.

    Salah satu yang juga terus menekan pendapatan masyarakat ia katakan sebetulnya dipicu pula oleh beberapa kebijakan masyarakat. Pajak Pertambahan Nilai atau PPN yang telah naik dari 10% ke 11%, dan menjadi 12% pada 2025, lalu harga BBM Pertalite juga telah meningkat harganya 30% pada 2022 sila.

    “Hidup mereka terhimpit oleh kebijakan-kebijakan fiskal kontraktif pemerintah. Mereka akan mencari sumber pendapatan lainnya yang termudah, masuklah mereka ke judi online. Maka kita lihat grafik, ketika pandemi, pemain judi online meningkat tajam, pencarian kata zeus slot meningkat drastis. Saat itu, mereka kekurangan pendapatan,” ucap Nailul Huda.

    Tak heran Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) telah mencatat selama Semester I-2024, angka perputaran transaksi judi online mencapai Rp 174 triliun. Kini, memasuki Semester II-2024 angkanya sudah mencapai Rp 283 triliun.

    Sementara itu, Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, judol memang bisa menjadi salah satu pemicu penghambat konsumsi produktif masyarakat sebagaimana yang dikatakan Sri Mulyani. Apalagi, bila melihat transaksi judol yang terus meningkat hingga menjadi ratusan triliun pada 2024.

    “Uang tersebut seharusnya jika tidak digunakan untuk judol bisa digunakan untuk konsumsi produktif atau mungkin ditabung yang nantinya bisa digunakan untuk aktivitas yang sifatnya lebih penting,” ungkap Manilet.

    Tapi, ia juga mengingatkan, menjadi keliru bila melihat aktivitas judi online semata-mata sebagai penyebab berkurangnya daya beli masyarakat, sebab tertekannya daya beli masyarakat di Indonesia saat ini dipicu banyak faktor.

    “Penurunan daya beli sesungguhnya merupakan fenomena multidimensi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor,” ucapnya.

    Manilet menjelaskan, bila dikaitkan dengan merosotnya daya beli masyarakat, sebetulnya faktor yang berkontribusi di antaranya masih adanya ketimpangan pendapatan di Indonesia, kemudian juga peningkatan upah yang relatif lebih kecil dibandingkan peningkatan inflasi.

    “Dan relatif terbatasnya mereka yang bekerja di sektor-sektor formal sehingga sangat rentan terkena gejolak perekonomian yang mungkin terjadi secara tiba-tiba,” ucap Manilet.

    Hal ini juga didukung dengan data yang menunjukkan pelemahan pendapatan masyarakat, misalnya fenomena banjirnya pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

    Kemudian peranan sektor industri terhadap produk domestik bruto atau PDB yang terus mengalami penurunan dan menjadi tanda di industrialisasi dini terjadi di Indonesia. Adapula data masih tingginya angka ketimpangan antara kelompok pendapatan.

    “Jadi saya kira penyebab penurunan daya beli tidak semata-mata hanya karena jodoh online saja,” tegasnya.

    (arj/mij)

  • RDP dengan Jaksa Agung, Hinca Demokrat Pertanyakan Perkembangan Kasus Geomembrane – Page 3

    RDP dengan Jaksa Agung, Hinca Demokrat Pertanyakan Perkembangan Kasus Geomembrane – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan mempertanyakan perkembangan dugaan skandal geomembrane di Blok Rokan. Hal itu diungkapkan Hinca dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung dan para Kajati seluruh Indonesia.

    Hinca juga menyampaikan laporan dalam bentuk buku tebal terkait masalah yang terjadi selama ini, seiring banyaknya pengaduan masyarakat ke DPR terkait Kejaksaan Agung. Dalam kasus itu, Hinca menyampaikan ada banyak kejanggalan dalam proses tender geomembrane tersebut, bahkan hingga pelaksanaannya juga perlu mendapat perhatian oleh aparat penegak hukum untuk memeriksa material geomembrane yang digunakan oleh PT Pertamina Hulu Rokan dalam operasional mereka.

    “Ada banyak sekali kejanggalan yang saya temukan, bahkan saya juga mendapatkan informasi bahwa Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengirimkan surat kepada Direktur Utama PT. Pertamina yang lama yaitu Ibu Nicke bahwa telah ditemukannya tiga unsur perbuatan melawan hukum dalam skandal pengadaan geomembrane ini,” terang Hinca di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

    Hinca juga berharap agar dugaan skandal ini dapat diselesaikan Kejaksaan Agung dalam rangka bersih-bersih BUMN Pertamina, mengingat saat ini jajaran Direksi dan Komisarisnya sudah berganti.

    “Ini adalah momentum penting bagi Pertamina untuk membiarkan dirinya diperiksa sedalam-dalamnya, terutama terhadap anak dan cucu perusahaannya yang disinyalir memiliki banyak oknum yang buruk dan mencoreng nama baik perusahaan, khususnya mereka-mereka yang berada di PT. Pertamina Hulu Rokan yang nama-namanya sudah saya laporkan kepada Kejaksaan Tinggi Riau”, ucap Hinca.

    Dalam Rapat Kerja tersebut, Hinca juga menyampaikan bahwa laporan yang ia buat tersebut semata-mata untuk membantu Pemerintahan era Presiden Prabowo dalam mewujudkan Swasembada Energi.

    “Saya minta Pimpinan, dalam rapat-rapat ini panggil semua (pihak), bongkar semua kasus-kasus ini. Bagian dari pengawasan kita (DPR). Kalau tidak, target swasembada energi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tidak didukung oleh Jaksa Agung. Nah, kalau ini kita selesaikan Pak Jaksa Agung, bisa tembus Rp5.000 triliun itu APBN kita,” kata dia.

  • Aturan Impor Jutaan Ekor Sapi Perah Tunggu Tanda Tangan Prabowo

    Aturan Impor Jutaan Ekor Sapi Perah Tunggu Tanda Tangan Prabowo

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkapkan telah memiliki rancangan aturan terkait impor sapi perah. Aturan itu dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres), dan tinggal menunggu tanda tangan Presiden Prabowo Subianto untuk sah ditetapkan dan berlaku. 

    Mengutip dokumen paparan Amran dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR pada hari Selasa (5/11/2024) lalu, Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat ada 55 perusahaan yang akan mengimpor 1,3 juta ekor sapi perah. Impor ini dilakukan untuk turut menggenjot produksi susu dalam negeri untuk program Makan Bergizi Gratis.

    Melansir detikfinance, importasi akan dilakukan bertahap mulai tahun 2025 sampai 2029 nanti. Sumbernya adalah dari Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Meksiko.

    “Pemerintah berencana merevisi Peraturan Presiden (Perpres) terkait kebijakan impor sapi perah, sehingga nantinya sapi impor dapat disalurkan langsung kepada peternak lokal. Kami sudah melapor ke Menteri Sekretaris Negera (Mensesneg) dan beliau setuju,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (14/11/2024).

    “Insya Allah, akan diteruskan ke Presiden. Jika izin hari ini dimasukkan, hari ini juga kami tanda tangani. Tidak ada prosedur rumit. Kita ingin agar kebutuhan susu nasional dapat terpenuhi dengan baik,” imbuh dia.

    Perpres tersebut, kata Amran, mencerminkan komitmen pemerintah menekan ketergantungan atas susu impor.

    “Usulan Perpres baru ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor susu dan menciptakan pasar yang lebih stabil bagi peternak dalam negeri,” ujarnya.

    “Pemerintah berharap regulasi ini akan mendorong industri pengolahan susu nasional untuk berkontribusi dalam memperkuat sektor peternakan sapi perah di Indonesia, sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak lokal,” ucap Amran. 

    RI Andalkan Susu Impor

    Amran menuturkan awal mula ketergantungan Indonesia atas susu impor. Padahal, Indonesia pernah memiliki kebijakan pengembangan susu dalam negeri.

    Menurutnya, kewajiban penyerapan susu lokal dihapus pada era krisis finansial Asia 1997-1998 karena intervensi IMF, yang mendorong liberalisasi ekonomi dan membuka pintu bagi impor susu yang lebih tinggi.

    “Dulu, pada 97-98, kewajiban menyerap susu lokal dicabut berdasarkan saran IMF. Sekarang kami hidupkan kembali agar peternak lokal bisa berkembang dan produksi dalam negeri meningkat. Akibat pencabutan kebijakan tersebut, impor susu di Indonesia meningkat drastis,” paparnya. 

    “Bayangkan, dulu kita hanya impor 40 persen, sekarang sudah mencapai 80 persen. Ini dampak dari regulasi yang ada. Secara bertahap angka ini akan kami tekan, nah ini akan berbalik nantinya, dengan regulasi baru pasti produksi kita meningkat seiring berjalannya waktu,” tukas Amran.

    Kini, dia pun kembali mewajibkan penyerapan susu produksi peternak lokal. 

    “Kami wajibkan industri menyerap susu peternak di Indonesia. Tetapi di sisi lain, kami minta peternak jaga kualitasnya agar industri pun mendapatkan susu dengan kualitas terbaik,” tegasnya.

    “Alhamdulillah, sekarang sudah sepakat bergandengan tangan membangun Indonesia, khususnya sektor persusuan dan peternakan sapi perah. Kami sangat bahagia, dan ini adalah tonggak sejarah kebangkitan produksi susu Indonesia,” sebutnya.

    Di sisi lain, Amran menambahkan, program Makan Bergizi Gratis yang direncanakan Presiden Prabowo Subianto akan mendongkrak permintaan susu di dalam negeri. Dia yakin, hal itu akan juga mendorong peningkatan produksi susu di dalam negeri.

    (dce/dce)

  • Hormati Proses, Ini Alasan Prabowo Terima Capim KPK Pilihan Jokowi – Espos.id

    Hormati Proses, Ini Alasan Prabowo Terima Capim KPK Pilihan Jokowi – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Presiden Prabowo Subianto melambaikan tangan saat akan menaiki pesawat untuk bertolak menuju China di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusama, Jakarta, Jumat (8/11/2024). Prabowo akan melakukan kunjungan perdananya ke beberapa negara diantaranya untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Peru, KTT G20 di Brasil, KTT G7 serta menerima undangan dari pemerintah Tiongkok, pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah Inggris. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nym.

    Esposin, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto tidak mengubah daftar nama calon pimpinan dan dewan pengawas Komisi Pemberantarasan Korupsi (KPK), yang sebelumnya telah disampaikan Presiden RI ke-7 Jokowi ke DPR.  

    Prasetyo mengemukakan pertimbangannya adalah menghormati proses yang telah berjalan. Tak hanya itu, dia juga menyampaikan bahwa yang pasti figur-figur terpilih ini adalah yang terbaik. 

    Promosi
    Langkah Tegas Perangi Judi Online, BRI Blokir Lebih Dari 3 Ribu Rekening

    “Pertimbangannya begini, tentunya kita menghormati proses ya, proses seleksi sudah berjalan. Hasilnya sudah pastilah dipilih figur-figur yang terbaik,” ungkapnya seusai menghadiri rapat kerja dengan Komisi XIII, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (13/11/2024). 

    Dengan demikian, lanjut dia, Prabowo ingin proses yang sudah berjalan baik itu harus dihormati dan dilanjutkan saja.

    “Jadi, Bapak Presiden merasa kita harus menghormati proses sehingga silahkan dilanjutkan saja,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara. 

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan bahwa tidak ada perubahan nama Capim dan Dewas KPK yang diajukan oleh Prabowo. Nama-nama ini masih sama seperti usulan Jokowi sebelumnya. 

    Hal ini dia sampaikan setelah menghadiri rapat paripurna DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/11/2024). 

    “Enggak ada engak ada [perubahan]. Jadi Pak Presiden Prabowo sudah membalas surat dari pimpinan DPR RI, Tidak ada perubahan. Jadi sama dengan yang diajukan oleh presiden sebelumnya Pak Joko Widodo,” tandasnya.

    Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Ini Alasan Prabowo Tak Ubah Nama Capim dan Dewas KPK Usulan Jokowi”

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Sempat Dicabut, 499 Izin Tambang Ini Aktif Lagi

    Sempat Dicabut, 499 Izin Tambang Ini Aktif Lagi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan bahwa terdapat 499 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ditangguhkan lagi izinnya, pasca statusnya dicabut beberapa waktu yang lalu.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno mengatakan bahwa dari 2.078 IUP yang dicabut izinnya oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sejatinya terhitung sebanyak 2.051 IUP yang dicabut.

    Kemudian, sebanyak 596 IUP diajukan untuk dibatalkan pencabutan izinnya, namun 97 IUP diantaranya masih tertahan lantaran masih memiliki utang setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada negara. Tri mengatakan, dengan begitu saat ini ada 499 IUP yang sudah masuk kembali pada sistem pemerintah melalui Minerba One Data Indonesia (MODI).

    “Kemudian (IUP) yang dibatalkan, dibatalkan pencabutannya ada 596. Kemudian dari 596 IUP tersebut ada 97 (IUP) yang belum memenuhi untuk naik ke modi karena ada utang PNBP,” jelas Tri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, dikutip Kamis (14/11/2024).

    “Nah sisanya ada 499 IUP yang dibatalkan pencabutannya oleh BKPM dan sekarang sudah masuk ke MODI,” tambahnya.

    Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan, alasan di balik pemulihan beberapa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sebelumnya sempat dicabut.

    Adapun, pemerintah awalnya mencabut 2.078 IUP yang dianggap tidak produktif melalui Satgas Percepatan Investasi serta Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

    Bahlil membeberkan saat pertama kali mencabut izin-izin tersebut, ia sempat dipertanyakan karena pada saat itu posisinya sebagai Menteri Investasi bukan Menteri ESDM. Namun, ia menekankan bahwa tindakan ini diambil berdasarkan arahan Peraturan Presiden (Perpres) dan Keputusan Presiden (Keppres).

    “Waktu itu orang-orang tanya saya, kalau kamu kan Menteri Investasi, kenapa kamu cabut? Saya bilang, Bos, Perpres dan Kepres memerintahkan untuk pencabutan penataan lahan itu lewat Satgas. Baik itu hutan maupun HGU,” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, dikutip Kamis (14/11/2024).

    Dalam proses evaluasi, pemerintah menemukan bahwa sekitar 500 izin masih layak untuk dipulihkan. Bahlil menekankan bahwa pemulihan ini didasarkan pada prinsip keadilan, terutama bagi pemegang izin yang telah memenuhi syarat dan ketentuan.

    “Kita buka ruang untuk kemudian mengecek mana yang pantas untuk dipulihkan, mana yang tidak. Itulah kemudian kita lakukan verifikasi,” katanya.

    (pgr/pgr)

  • Skema Subsidi Listrik Bakal Sama dengan BBM? Ini Kata Bahlil

    Skema Subsidi Listrik Bakal Sama dengan BBM? Ini Kata Bahlil

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia membeberkan, rencana pemerintah untuk mengubah skema subsidi energi termasuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik di Indonesia.

    Bahlil mengatakan bahwa ada kemungkinan rencana perubahan skema subsidi listrik di Indonesia sama dengan skema subsidi untuk BBM yang saat ini masih digodok. Namun, Bahlil menegaskan hal tersebut baru akan diputuskan bila dirinya sudah melakukan pelaporan pada Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Ada beberapa alternatif (subsidi listrik) dan kemungkinan bisa sama (dengan skema subsidi BBM). Kemungkinan ya, tapi belum diputuskan alternatif mana. Ini mungkin (setelah) Pak Presiden datang (dari Amerika Serikat), kami sudah bisa melaporkan,” jelas Bahlil saat ditanya perihal rencana perubahan skema subsidi listrik di Indonesia, ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

    Yang pasti, perubahaan skema subsidi listrik dan BBM yang akan digunakan, demi subsidi tepat sasaran. Kemudian juga mempertimbangkan daya beli masyarakat. “Yang ketiga, subsidi ini kan dialihkan saja, sudah barang tentu untuk mendorong agar sebagian mempunyai daya beli masyarakat, merangsang daya beli masyarakat. Itu sih sebenarnya,” tambahnya.

    Sebelumnya, Bahlil sempat membeberkan bahwa saat ini terdapat tiga opsi rencana perubahan skema subsidi BBM dan listrik di Indonesia.

    Formulasi pertama, memindahkan subsidi BBM menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Jika ini dialihkan, kata Bahlil, maka Rumah Sakit, Sekolah, Gereja dan Masjid yang selama ini mendapatkan subsidi akan dicabut.

    “(Ini untuk) UMKM dan segala macamnya, transportasi umum. Nah, akhirnya kita membuat alternatif kedua,” ungkap Bahlil dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XII DPR, Rabu (13/11/2024).

    Formulasi Kedua, yang sifatnya fasilitas umum. Tujuannya untuk bisa menahan inflasi dengan memberikan subsidi ke barang (Dalam hal ini BBM) sesuai dengan yang berhak. “Selebihnya kita pakai BLT,” jelas Bahlil.

    Formulasi Ketiga, pihaknya sedang memformulasikan supaya sebagian barang yang disubsidi bisa dinaikkan angkanya. Sayangnya, Bahlil belum menjelaskan detil maksud dari formulasi ketiga ini.

    “Karena masih dalam pembahasan, tunggu kami laporkan kepada Bapak Presiden dulu. Kalau sudah putus baru kami laporkan kepada Bapak-Ibu anggota DPR yang terhormat,” tandas Bahlil.

    (pgr/pgr)

  • Laporan Diduga Tak Lengkap, KPK Bakal Cek Ulang LHKPN Uya Kuya

    Laporan Diduga Tak Lengkap, KPK Bakal Cek Ulang LHKPN Uya Kuya

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengecek Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik anggota DPR periode 2024-2029 Surya Utama alias Uya Kuya.

    Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebutkan pengecekkan ini dilakukan lantaran harta kekayaan Uya Kuya yang terus menuai sorotan dari masyarakat dengan dugaan ada aset yang tidak dilaporkan ke dalam LHKPN. Salah satunya, kepemilikan aset rumah mewah di Amerika Serikat (AS).

    “Pastilah nanti kami lakukan [mengecek LHKPN Uya Kuya). Kerjaan saya banyak ngurus LHKPN. Yang menteri baru, yang wamen baru. Kami nanti cek. Nanti kami update LHKPN,” katanya kepada wartawan di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa nanti pengecekkan LHKPN akan dilakukan Direktorat LHKPN pada Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK dengan melalui berbagai tahap, mulai dari pengecekan rekening bank milik penyelenggara negara, istri, maupun anaknya yang masih dalam tanggungan.

    Setelah itu, KPK juga akan melakukan pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengecek aset tanah dan bangunan. 

    “Yang ketiga kendaraan, kalau itu ke Samsat se-Indonesia. Lalu kita ke Dumas, ada nggak pelaporan dia punya apa, punya roko atau apa. Habis itu kita lihat, kalau signifikan banget, terutama bank. Kalau bank kita lihat penerimaan dulu. Kalau ada penerimaan yang nggak sesuai, kami undang klarifikasi. Jadi cara kerjanya gitu, makanya agak-agak lama. Tapi kami pikir, kalau ada yang dituju, selalu banknya duluan,” tandas Pahala.

    Berdasarkan laporan data LHKPN 2024, Uya Kuya memiliki harta kekayaan sebesar Rp26.471.131.539 (Rp26,47 miliar). Aset ini terdiri dari 9 bidang bangunan senilai Rp17.926.790.000 (Rp17,92 miliar).

    Untuk aset lancar, Uya Kuya tercatat memiliki alat transportasi dan mesin sebesar Rp248 juta, terdiri dari mobil BMW 3231 AT tahun 2000 seharga Rp88 juta, sepeda Brompton tahun 2020 seharga Rp35 juta, dan mobil Honda Civic Estilisr 3 tahun 1995 seharga Rp125 juta. 

    Tak hanya itu, harta bergerak lain milik Uya Kuta senilai Rp2.871.406.919 (Rp2,87 miliar), kas dan setara kas senilai Rp5.055.606.988 (Rp5 miliar), harta lainnya senilai Rp2,095 miliar. Di sisi lain, politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga tercatat memiliki utang sebesar Rp1.725.672.368 (Rp1,72 miliar).

  • Sidak Rutan Salemba, Komisi XIII DPR Temukan Sejumlah CCTV Tak Aktif

    Sidak Rutan Salemba, Komisi XIII DPR Temukan Sejumlah CCTV Tak Aktif

  • Pemerintah Didorong Perkuat Tim Siber dalam Pemberantasan Judi Daring

    Pemerintah Didorong Perkuat Tim Siber dalam Pemberantasan Judi Daring

    Jakarta: Pemutusan akses operasional judi daring, seperti konektivitas dan sistem pembayaran, harus menjadi prioritas utama pemerintah. Judi daring saat ini masih terus berkembang karena akses yang mudah.

    “Kalau simpul-simpul operasionalnya tidak diputus, maka aktivitas ini akan terus berlangsung,” ujar Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar Nurul Arifin kepada wartawan, Rabu, 13 November 2024. 

    Sebelumnya Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan, salah satu strategi yang akan diambil pemerintah adalah memutus mata rantai judi online. Strategi tersebut dianggap sebagai pendekatan yang tepat untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif aktivitas ilegal ini. 

    Nurul menyebutkan, kolaborasi lintas sektor, seperti yang dilakukan pemerintah dengan PPATK  dan OJK, adalah langkah yang sangat strategis.

    “Pengawasan terhadap aliran dana ini penting untuk memastikan bahwa jaringan pelaku kehilangan kemampuan finansialnya,” ujar legislator DPR RI yang sudah tiga periode tersebut.

    Meski langkah itu dinilai sebagai upaya konkret yang dapat menghentikan aktivitas jaringan pelaku secara efektif, namun, ia juga mengingatkan bahwa pelaku judi daring seringkali adaptif dan mampu berpindah ke platform lain. 

    “Ini sebabnya pemerintah perlu terus memperbarui teknologi pemantauan dan membangun tim siber yang lebih kuat,” tambahnya.

    Selain memutus mata rantai operasional, Nurul menekankan bahwa pendekatan pencegahan juga harus mendapat perhatian yang sama. Pendidikan publik adalah investasi jangka panjang. Masyarakat harus diedukasi tentang risiko sosial dan finansial dari judi daring.

    “Tanpa pemahaman yang memadai, godaan untuk terlibat dalam judi daring akan terus ada,” katanya.

    Menko Polkam Budi Gunawan sebelumnya juga menyatakan bahwa pendidikan tentang bahaya judi daring untuk menciptakan kesadaran kolektif dan membangun resistensi komunitas terhadap godaan judi daring. Nurul menyarankan agar pemerintah melibatkan lembaga pendidikan, komunitas lokal, dan organisasi keagamaan untuk memperluas jangkauan program edukasi.

    “Kalau masyarakat sudah memiliki kesadaran tinggi, pelaku judi daring akan kehilangan pasar utamanya,” tambah Nurul Arifin yang juga Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Golkar.

    Upaya pemerintah tersebut memerlukan konsistensi dan evaluasi rutin. Menurutnya, penegakan hukum juga harus diarahkan pada aktor-aktor besar di balik jaringan judi daring.

    “Penindakan tegas terhadap aktor utama harus menjadi prioritas. Jangan sampai hanya pelaku kecil yang terkena dampaknya. Kalau aktor besar tetap bebas, ekosistem ini akan terus bertahan,” tegas Nurul Arifin Wakil Rakyat asal Dapil Jabar I.

    Jakarta: Pemutusan akses operasional judi daring, seperti konektivitas dan sistem pembayaran, harus menjadi prioritas utama pemerintah. Judi daring saat ini masih terus berkembang karena akses yang mudah.
     
    “Kalau simpul-simpul operasionalnya tidak diputus, maka aktivitas ini akan terus berlangsung,” ujar Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar Nurul Arifin kepada wartawan, Rabu, 13 November 2024. 
     
    Sebelumnya Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan, salah satu strategi yang akan diambil pemerintah adalah memutus mata rantai judi online. Strategi tersebut dianggap sebagai pendekatan yang tepat untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif aktivitas ilegal ini. 
    Nurul menyebutkan, kolaborasi lintas sektor, seperti yang dilakukan pemerintah dengan PPATK  dan OJK, adalah langkah yang sangat strategis.
     
    “Pengawasan terhadap aliran dana ini penting untuk memastikan bahwa jaringan pelaku kehilangan kemampuan finansialnya,” ujar legislator DPR RI yang sudah tiga periode tersebut.
     
    Meski langkah itu dinilai sebagai upaya konkret yang dapat menghentikan aktivitas jaringan pelaku secara efektif, namun, ia juga mengingatkan bahwa pelaku judi daring seringkali adaptif dan mampu berpindah ke platform lain. 
     
    “Ini sebabnya pemerintah perlu terus memperbarui teknologi pemantauan dan membangun tim siber yang lebih kuat,” tambahnya.
     
    Selain memutus mata rantai operasional, Nurul menekankan bahwa pendekatan pencegahan juga harus mendapat perhatian yang sama. Pendidikan publik adalah investasi jangka panjang. Masyarakat harus diedukasi tentang risiko sosial dan finansial dari judi daring.
     
    “Tanpa pemahaman yang memadai, godaan untuk terlibat dalam judi daring akan terus ada,” katanya.
     
    Menko Polkam Budi Gunawan sebelumnya juga menyatakan bahwa pendidikan tentang bahaya judi daring untuk menciptakan kesadaran kolektif dan membangun resistensi komunitas terhadap godaan judi daring. Nurul menyarankan agar pemerintah melibatkan lembaga pendidikan, komunitas lokal, dan organisasi keagamaan untuk memperluas jangkauan program edukasi.
     
    “Kalau masyarakat sudah memiliki kesadaran tinggi, pelaku judi daring akan kehilangan pasar utamanya,” tambah Nurul Arifin yang juga Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Golkar.
     
    Upaya pemerintah tersebut memerlukan konsistensi dan evaluasi rutin. Menurutnya, penegakan hukum juga harus diarahkan pada aktor-aktor besar di balik jaringan judi daring.
     
    “Penindakan tegas terhadap aktor utama harus menjadi prioritas. Jangan sampai hanya pelaku kecil yang terkena dampaknya. Kalau aktor besar tetap bebas, ekosistem ini akan terus bertahan,” tegas Nurul Arifin Wakil Rakyat asal Dapil Jabar I.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)