Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • DPR Tunggu Penjelasan Sri Mulyani soal Janji Kampanye Prabowo Tax Ratio 23%

    DPR Tunggu Penjelasan Sri Mulyani soal Janji Kampanye Prabowo Tax Ratio 23%

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR menunggu roadmap atau peta jalan peningkatan rasio pajak untuk lima tahun ke depan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie OFP mengingatkan, salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto merupakan peningkatan rasio pajak hingga 23% terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Masalahnya, sambung Dolfie, peningkatan penerimaan pajak sangat tergantung kepada nilai tambah ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan perorangan maupun usaha.

    “Apabila pertumbuhan ekonomi stagnan di 5%, maka tax ratio [rasio pajak] paling hanya berkisar di 10%—11,5% saja. Oleh karena itu, kami ingin tahu strategi pemerintah,” jelasnya kepada Bisnis, Kamis (14/11/2024).

    Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR ini ingin memastikan, apakah pemerintah masih berkomitmen mewujudkan janji kampanye Prabowo terkait peningkatan rasio pajak hingga 23%.

    Sebagai catatan, dalam dokumen visi misi Asta Cita, salah satu dari 8 Program Hasil Terbaik Cepat Prabowo-Gibran peningkatan rasio penerimaan negara terhadap hingga 23%. Sementara itu, Prabowo sempat menyatakan ingin mengerek rasio pajak menjadi 16% terhadap PDB dengan memperluas wajib pajak.

    Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi XI pada Rabu (13/11/2024), Sri Mulyani sudah berjanji akan menyampaikan program terukur pencapaian tax ratio 2024—2029 kepada parlemen. Hanya saja, dia meminta waktu karena baru bisa memberikan peta jalan tersebut pada kuartal I/2025.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti memastikan strategi peningkatan rasio pajak selama pemerintahan Prabowo-Gibran sedang dalam pengerjaan.

    “Saat ini roadmap peningkatan tax ratio dalam lima tahun sedang dalam proses penyusunan,” ujar Dwi kepada Bisnis, Kamis (14/11/2024).

    Hanya saja, dia belum bisa memastikan apa saja yang akan termuat dalam roadmap peningkatan tax ratio tersebut.

  • Demi Swasembada Pangan, Kapolri Ajak Brimob Tanami Lahan Kosong – Espos.id

    Demi Swasembada Pangan, Kapolri Ajak Brimob Tanami Lahan Kosong – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo ketika memberikan arahan kepada jajarannya sebagai respons cepat instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam kegiatan retret di Magelang, Jawa Tengah. (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)

    Esposin, DEPOK — Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengajak jajarannya di Korps Brimob Polri untuk menanami lahan kosong sebagai keikutsertaan dalam program swasembada pangan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Saya pikir rekan-rekan Brimob juga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan swasembada pangan dengan memanfaatkan lahan-lahan yang kosong,” kata dia saat menghadiri HUT Ke-79 Korps Brimob Polri, di Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (14/11/2024). 

    Promosi
    Jambore Nasional Tim Elang Relawan BRI, Perkuat Kapasitas Hadapi Bencana

    Kapolri menjelaskan, Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) yang sangat besar. Sumber daya tersebut, kata dia, dapat menjadi potensi yang bisa dikelola untuk mengawal program pertumbuhan ekonomi.

    Adapun salah satu misi Astacita adalah memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

    Menurutnya, seluruh insan Bhayangkara, termasuk Korps Brimob Polri, bisa berpartisipasi dalam mewujudkan misi tersebut dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

    “Di wilayah, para Kapolda saya lihat juga sudah mulai mempersiapkan diri mendukung swasembada dan mendorong ketahanan pangan,” ucapnya sebagaimana dilansir Antara. 

    Oleh karena itu, Kapolri turut mengajak personel Korps Brimob untuk ikut dalam pengelolaan sumber daya dengan memanfaatkan lahan kosong yang ada.

    Sebelumnya, Jenderal Polisi Listyo Sigit dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada Senin (11/11/2024), mengungkapkan beberapa langkah Polri dalam mendukung swasembada pangan.

    Langkah pertama ​​​​adalah membuat program Pekarangan Pangan Bergizi. Program tersebut dimotori oleh bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (bhabinkamtibmas) dengan mengedukasi dan menyosialisasikan tentang produksi pangan di pekarangan rumah.

    Berikutnya adalah menciptakan program pemanfaatan lahan-lahan yang tidak terpakai yang bekerja sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan).

    Dari sisi pengawasan, Kapolri mengatakan bahwa kepolisian melakukan pengawasan distribusi pupuk dan alat serta mesin pertanian.

    Selain itu, Polri juga terus melakukan pengawalan terkait dengan kegiatan perizinan guna mempercepat penyelesaian sengketa lahan dan mencegah potensi konflik di sektor energi.

    Terakhir, dari sisi penguatan sumber daya manusia (SDM), Polri melakukan rekrutmen khusus bagi alumni SMK dari jurusan pertanian, peternakan, perikanan, dan gizi kesehatan masyarakat.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Anies Baswedan Apresiasi Langkah DPR Cecar Jaksa Agung Soal Kasus Korupsi Tom Lembong

    Anies Baswedan Apresiasi Langkah DPR Cecar Jaksa Agung Soal Kasus Korupsi Tom Lembong

    Bisnis.com, JAKARTA – Anies Baswedan mendukung penuh upaya Komisi III DPR yang mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam menangani perkara yang tengah melibatkan tersangka Tom Lembong.

    Menurut Anies, DPR memiliki fungsi sebagai pengawas dan bertugas mengawasi setiap kementerian dan lembaga negara. Maka dari itu, Anies menilai jika Komisi III dalami kasus dugaan korupsi tersangka Tom Lembong, maka hal tersebut sangat wajar dan harus didukung.

    “Ketika Komisi III DPR itu menjalankan fungsi mereka melakukan pengawasan sekaligus me-review apa yang dikerjakan [Kejaksaan Agung], saya rasa rakyat Indonesia akan mengapresiasi itu,” tuturnya di Jakarta, Kamis (14/11).

    Anies mengatakan jika proses hukum ingin berjalan dengan baik dan benar, maka semua tahapannya harus diawasi dengan benar dan tepat.

    “Kita ini kan ingin proses hukum ini dapat berjalan dengan baik dan benar,” katanya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Komisi III DPR kompak menilai penangkapan tersangka eks Menteri Perdagangan Tom Lembong pada kasus importasi gula sarat dengan nilai politis. 

    Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan menilai kasus Tom Lembong memunculkan persepsi negatif dan sarat akan balas dendam politik Menurutnya penetapan tersangka mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong yang tengah menjadi atensi masyarakat akibat kasus dugaan korupsi impor gula itu dilakukan secara terburu-buru. 

    “Kami merasakan, mendengarkan percakapan di publik, penanganan penangkapan kasus Tom Lembong itu sarat dengan dugaan balas dendam politik, ujarnya dalam Rapat Kerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan Komisi III di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024).

  • Strategi Oportunistis ala Sri Mulyani untuk Lunasi Utang Jatuh Tempo, Ini Penjelasannya

    Strategi Oportunistis ala Sri Mulyani untuk Lunasi Utang Jatuh Tempo, Ini Penjelasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan bahwa pemerintah melakukan strategi oportunistis dalam menerbitkan utang baru untuk melunasi utang jatuh tempo pemerintah.

    Tahun depan, pemerintah harus menghadapi utang jatuh tempo senilai Rp800,33 triliun. Untuk melunasinya, Sri Mulyani telah menyusun strategi pembiayaan.

    Pihaknya akan menentukan jumlah penerbitan utang baru untuk membayar utang jatuh tempo dan ditambah dengan rencana defisit APBN, serta menentukan jumlah yang akan diterbitkan di dalam negeri dan luar negeri. 

    “Strateginya kita sebut opportunistic, kadang kalau kita lihat ‘eh, minggu ini kelihatan bagus’ [kita terbitkan] kita dapat datanya negara ini akan masuk ke market,” ujarnya di DPR, Rabu (13/11/2024). 

    Sri Mulyani menjelaskan, nantinya juga akan ditentukan utang yang akan diterbitkan dalam nilai tukar apa, serta dalam bentuk sukuk ataupun Surat Berharga Negara (SBN).

    Untuk di dalam negeri sendiri, pada dasarnya pemerintah melakukan lelang Surat Berharga Negara setiap dua pekan, bergantian antara Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

    Bendahara negara tersebut menyampaikan bila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dianggap stabil dan kredibel, investor tidak akan mencairkan surat utangnya.

    Sepanjang pantauan Sri Mulyani, banyak investor yang percaya terhadap keuangan Tanah Air dan memilih untuk membeli kembali surat utang yang pemerintah terbitkan. 

    Dalam hal ini, kebanyakan investor yang bersiap mendapatkan pembayaran dari pemerintah, memilih untuk melakukan revolve atau pembelian kembali surat utang baru yang pemerintah terbitkan. 

    “Makanya mereka biasanya menunggu apakah kami akan meng-issue yang baru kemudian mereka revolve saja. Kalau mereka percaya terhadap APBN dan pengelolaan keuangan negara,” tuturnya.

    Kecuali, lanjut Sri Mulyani, terdapat instrumen investasi lain yang menarik dari SUN. Para investor asing tersebut akan mencairkan utang jatuh tempo dan membeli instrumen investasi lainnya.

    Untuk tahun ini saja terdapat utang jatuh tempo sebanyak Rp434,29 triliun, yang terdiri dari Rp371,8 triliun SBN dan Rp62,49 triliun sisanya berasal dari pinjaman.

    Menjelang akhir tahun, Sri Mulyani mengumumkan bahwa pihaknya telah melakukan pembayaran utang jatuh tempo melalui penerbitan utang baru dan banyak investor yang melakukan revolving.

    “Jadi semuanya di-revolving sebenernya. Kita ada erevolve, jadi ada yang baru. Makanya growth issuance kita lebih besar dari deficit financing,” ujarnya. 

  • Pemprov Jakarta Diingatkan Tak Salurkan Bansos hingga Pilkada Selesai Megapolitan 14 November 2024

    Pemprov Jakarta Diingatkan Tak Salurkan Bansos hingga Pilkada Selesai Megapolitan 14 November 2024

    Pemprov Jakarta Diingatkan Tak Salurkan Bansos hingga Pilkada Selesai
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta diminta untuk mematuhi arahan Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) terkait penundaan bantuan sosial (bansos) hingga Pilkada serentak 2024 selesai.
    “Iya, Mendagri sudah menginstruksikan untuk menghentikan sementara (bansos). Jadi, Pemerintah DKI Jakarta jangan coba-coba membagikan,” ujar anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Pantas Nainggolan kepada
    Kompas.com,
    Kamis (14/11/2024).
    Penundaan ini dianggap penting karena dikhawatirkan pembagian bansos kepada masyarakat sebelum pemilihan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik, yang berpotensi mempengaruhi keputusan pemilih.
    Imbauan ini disampaikan karena Pantas mengaku telah menerima informasi mengenai rencana pembagian sembako yang akan dilakukan dalam waktu dekat.
    “Kami menerima informasi bahwa ada permintaan sembako di beberapa lokasi. Hal ini perlu diantisipasi,” ujar Pantas.
    Selain itu, Pantas juga mengimbau warga Jakarta untuk bijaksana dalam menentukan pilihan tanpa terpengaruh kepentingan politis di balik distribusi sembako.
    “Kami imbau kepada seluruh masyarakat Jakarta untuk tidak tergoda dengan politisasi melalui pembagian sembako,” kata Pantas.
    Untuk diketahui, Kemendagri berencana menerbitkan surat edaran (SE) mengenai pemberhentian sementara penyaluran bansos hingga Pilkada serentak 2024 selesai.
    Mendagri Tito Karnavian menyatakan, pihaknya setuju dengan usulan yang disampaikan oleh Komisi II DPR RI mengenai penghentian sementara penyaluran bansos.
    Tito beserta jajarannya sedang menyusun surat edaran untuk menyelaraskan dan merealisasikan usulan tersebut.
    “Kami segera sampaikan surat edarannya, kami setuju. Kemarin Wamendagri sudah menyampaikan soal usulan distribusi bansos ditunda sampai Pilkada,” ujar Tito di Gedung DPR RI, Selasa (12/11/2024).
    Kebijakan ini disebut merupakan respons terhadap usulan Komisi II DPR, dan Kemendagri hanya menindaklanjutinya sebagai langkah untuk mengantisipasi politisasi bansos.
    “Kami setuju sekali, bola panasnya dari Komisi II, ini tinggal kami smash saja,” ucap Tito sambil tertawa.
    Sebagai informasi, tahapan Pilkada, termasuk di Jakarta, saat ini berada pada masa kampanye yang dimulai sejak 25 September hingga 23 November 2024.
    Dengan demikian, masih tersisa sembilan hari bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta untuk berkampanye.
    Sementara masa tenang akan berlangsung pada 24-26 November 2024, sebelum hari pemungutan suara pada 27 November.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demokrat Sulsel Orientasi 77 Anggota Dewan di Makassar, Ni’matullah Singgung Pemecatan

    Demokrat Sulsel Orientasi 77 Anggota Dewan di Makassar, Ni’matullah Singgung Pemecatan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Partai Demokrat menggelar orientasi anggota fraksi DPRD se-Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Claro selama tiga hari sejak Kamis 14 November hingga Sabtu 16 November pekan ini.

    Orientasi ini dihadiri 77 peserta. Terdiri dari 7 anggota DPRD Sulawesi Selatan dan 70 anggota DPRD di 24 kabupaten/kota. Turut hadir pula anggota DPR RI di antaranya Dina Lorenza, Santika, dan Lucy.

    Selain itu, calon Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, calon Wakil Bupati Luwu Muhammad Dhevy Bijak, dan Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Alfian Mallarangeng serta Ketua DPC Partai Demokrat se-Sulawesi Selatan.

    Ketua Demokrat Sulawesi Selatan, Ni’matullah menjelaskan, ada tiga poin kegiatan ini digelar. Pertama untuk memperkenalkan ideologi partai ke seluruh fraksi. Pasalnya, fraksi partai Demokrat yang tersebar di 24 daerah 50 persen didominasi wajah baru.

    Kedua, membahas materi orientasi di antaranya tentang peningkatan kapasitas dan peningkatan kebangsaan.

    Dan ketiga, ada instruksi tujuh hari jelang Pilkada tidak boleh meninggalkan daerah untuk memenangkan calon yang telah diusung di pemilihan ini.

    “Inilah tiga poin penting dalam pelaksanaan orientasi yang kami gelar. Tapi yang terbaru adalah melatih 77 anggota fraksi kami dalam hal public speaking,” ujar Ni’matullah kepada wartawan.

    Lanjut Ulla-sapaan Ni’matullah, khusus untuk public speaking, partainya membayar mahal lembaga konsultan untuk melatih 77 anggota DPRD se-Sulawesi Selatan.

  • Usai Sidak Rutan Salemba, Komisi XIII DPR Akan Bentuk Panja Pemasyarakatan

    Usai Sidak Rutan Salemba, Komisi XIII DPR Akan Bentuk Panja Pemasyarakatan

    Jakarta –

    Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, mengatakan bahwa Komisi XIII DPR akan melaksanakan rapat pimpinan (rapim) pekan depan membahas pembentukan panitia kerja (panja) pemasyarakatan. Komisi XIII mengumpulkan data-data terkait persiapan pembentukan panja guna menindaklanjuti kaburnya tujuh tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba.

    “Kami Senin (18/11) depan akan ada rapim, nanti habis rapim kami kumpulkan untuk kemudian membentuk panja pemasyarakatan,” kata Willy usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama anggota Komisi XIII lainnya di Rutan Kelas I Salemba, Jakarta, seperti dilansir Antara, Kamis (14/11/2024).

    Lebih lanjut Willy membeberkan pembentukan panja itu merupakan bentuk semangat dalam membangun dan meningkatkan kualitas rutan maupun lapas, sehingga bisa lebih memanusiakan ke depan.

    Panja disebut juga sesuai dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto yang ingin mereformasi kondisi rutan dan lapas di seluruh Indonesia yang sudah sesak atau dihuni melebihi daya tampung.

    “Ini menjadi spirit kami di Komisi XIII dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta ini juga menjadi pesan dari Presiden,” ujar dia.

    Willy menambahkan, Komisi XIII akan mengumpulkan para ahli dan pihak terkait, guna mempersiapkan pembentukan panja, serta membahas reformasi rutan dan lapas agar lebih baik lagi ke depan.

    “Ya mungkin kickoff-nya akan lebih pada masa sidang DPR berikutnya, tetapi untuk sekarang kami masih mau memanggil beberapa pihak yang berkompeten guna mendapatkan input sebanyak-banyaknya,” kata dia.

    Sebelumnya, pada Selasa (12/11) dini hari, sebanyak tujuh tahanan kasus narkoba melarikan diri dengan cara menjebol terali kamar mereka di Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat.

    “Tujuh tahanan dan narapidana kasus narkoba tersebut diduga melarikan diri dengan cara menjebol teralis kamar,” kata Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, Agung Nurbani saat dikonfirmasi sebelum diperiksa dan nonaktif.

    Sementara itu, tujuh tahanan yang kabur diketahui berinisial AAK bin R (22), J bin I (29), W bin T (47), MJ bin ZA (42), M bin I (43), MAU bin S (30) dan AS bin N (27).

    (rfs/gbr)

  • Menko Yusril Akan Investigasi Kaburnya 7 Napi Narkoba dari Rutan Salemba

    Menko Yusril Akan Investigasi Kaburnya 7 Napi Narkoba dari Rutan Salemba

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra akan berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) akan mengadakan investigasi dan tindakan tegas terkait kaburnya tujuh tahanan narkoba dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/11/2024).

    “Saya sebagai menteri koordinator akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengambil satu langkah yang tegas, melakukan investigasi terhadap kasus ini,” ujar Yusril dalam acara “Penganugerahan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024” di Jakarta, Kamis (14/11/2024) dilansir Antara.

    Investigasi yang dilakukan bertujuan untuk menentukan apakah insiden tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan.

    “Kalau ini kelalaian, harus ada peringatan. Jika ada unsur kesengajaan, harus ada tindakan sesuai peraturan kepegawaian,” tegasnya.

    Tujuh tahanan narkoba kabur setelah menjebol terali kamar sekitar pukul 07.50 WIB, bertepatan dengan pergantian jaga petugas.

    Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya beserta anggota DPR lainnya, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rutan Salemba setelah kejadian tersebut. Willy mengungkapkan beberapa kamera pengawas (CCTV) di lokasi ternyata tidak berfungsi saat kejadian.

    Akibat kejadian ini,  Kepala Rutan Kelas I Salemba Agung Nurbani dinonaktifkan sementara untuk menjalani pemeriksaan. Komisi XIII juga mempertanyakan cuti Agung Nurbani bertepatan dengan peristiwa kaburnya 7 napi narkoba.

  • Di COP 29, Waka MPR Tegaskan Komitmen RI Wujudkan Ketahanan Energi

    Di COP 29, Waka MPR Tegaskan Komitmen RI Wujudkan Ketahanan Energi

    Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menjadi pembicara kunci dalam sesi Diskusi di COP 29 dengan tema ‘Driving the Renewable Revolution: Unleashing Indonesia’s Renewable Energy Ambition’.

    Dalam pidatonya, Eddy menjelaskan tentang target pemerintahan Presiden Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Dengan target ini, menurutnya Indonesia membutuhkan suplai energi yang besar.

    “Di sisi lain, suplai energi di Indonesia selama ini didominasi energi fosil. Pada tahun 2024 ini hanya 13,9 persen bauran energi terbarukan. Padahal Indonesia memiliki potensi energi terbarukan hingga 3.700 GW,” katanya dalam keterangannya, Kamis (14/11/2024).

    “Karena itu dibutuhkan akselerasi transisi energi agar bauran energi terbarukan di Indonesia semakin besar dan berdampak pada udara yang lebih bersih dan bebas polusi,” lanjutnya.

    Di sisi lain, masih ada tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan energi terbarukan diantaranya adalah dari sisi regulasi, investasi sampai dengan teknologi.

    “Karena itu kami di Komisi VII dan ketika di Komisi XII DPR RI saat ini terus mendorong Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Begitu juga tantangan dalam investasi yang besar dan juga inovasi serta teknologi bidang energi terbarukan yang masih harus dikembangkan,” ungkapnya.

    Di hadapan peserta dari berbagai negara ini, Eddy juga menyampaikan komitmen Prabowo untuk mewujudkan ketahanan energi di Indonesia.

    “Kami melihat bahwa tema besar di dalam COP ini sejalan dengan program Presiden Prabowo, yaitu pertama untuk meningkatkan ketahanan energi Indonesia, kedua untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, yaitu dengan tetap memegang teguh asas energi berkelanjutan, energi baru terbarukan, untuk mendukung program pembangunan kita yang bertagetkan tingkat pertumbuhan yang tinggi,” jelasnya.

    Acara ini, menurutnya, berlangsung pada saat yang kritis, ketika perubahan iklim menjadi semakin serius dan sudah menjadi bahaya krisis iklim (climate crisis) yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

    “COP29 juga momentum yang sangat penting bagi negara-negara di seluruh dunia untuk memperkuat komitmen mereka dalam menangani krisis iklim sekaligus menjadi peluang kolaborasi bagi Indonesia,” tutup Anggota DPR RI Dapil Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.

    (akn/ega)

  • Pekan Depan, DPR Bakal Gelar Fit and Proper Test Calon Pimpinan dan Dewas KPK

    Pekan Depan, DPR Bakal Gelar Fit and Proper Test Calon Pimpinan dan Dewas KPK

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi III DPR bakal menggelar fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon pimpinan (capim) dan calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 pada pekan depan. Fit and proper test ini akan berlangsung selama tiga hari, mulai Selasa (19/11/2024) hingga Kamis (21/11/2024).

    “Sudah dijadwalkan. Rencananya kalau tidak salah pada 19, 20, dan 21 (November),” ujar anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir Djamil di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

    Nasir mengatakan jadwal fit and proper test tersebut masih menunggu Surat Presiden (Surpres) terkait pelaksanaan fit and proper test. Dia menyebutkan DPR belum menerima surat tersebut.

    “Informasi yang saya dapat, surat presiden terkait dengan fit and proper itu belum kita terima,” ucapnya.

    Terkait hal itu, kata Nasir, fit and proper test bakal ditunda jika DPR belum menerima surpres. Hanya saja, dia memprediksikan fit and proper test bakal dilakukan pada akhir masa sidang tahun ini. Apalagi, masa pimpinan dan Dewas KPK berakhir 20 Desember 2024.

    “Jadi, kalau misalnya surpresnya belum ada ya ditunda lagi. Apakah nanti pada akhir masa sidang atau pada masa sidang yang akan datang,” pungkas Nasir.

    Sebelumnya, pimpinan DPR sudah menerima Surat Presiden (Surpres) dari Presiden Prabowo Subianto menyangkut nama-nama calon pimpinan KPK dan calon dewan pengawas (Dewas) KPK. Nama-nama tersebut tidak berubah dengan yang diajukan Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya.

    “Enggak ada (perubahan). Pak Presiden Prabowo sudah membalas surat dari pimpinan DPR, tidak ada perubahan. Jadi, sama dengan yang diajukan oleh presiden sebelumnya Joko Widodo,” ujar Wakil Ketua DPR Adies Kadir di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

    Adies mengungkapkan Prabowo sudah mengirimkan Surpres pada 4 November 2024. Hal ini disampaikannya dalam rapat paripurna.

    “Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia Nomor R.60/Pres/11/2024 tanggal 4 November 2024 hal Calon Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan tahun 2024-2029,” ungkap dia.

    DPR, kata Adies, telah mengadakan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus dengan fraksi-fraksi. Dari rapat tersebut, diputuskan nama-nama capim dan dewas KPK diserahkan kepada Komisi III DPR guna menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

    “Nanti kita tinggal tunggu Komisi III sebelum fit and proper akan berkonsultasi dahulu dengan pimpinan DPR. Kapan mau mulai fit and proper-nya, bagaimana teknisnya dan lain-lain,” pungkasnya.