Kementrian Lembaga: DPR RI

Bos BRI: Indonesia Bisa Kena Getah Kebijakan Donald Trump – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), Sunarso mengungkapkan bahwa pertumbuhan investasi dan portofolio Indonesia dapat terdampak kebijakan ekonomi Presiden terpilih AS Donald Trump.

Sebagai catatan, Donald Trump telah mengusulkan tarif 10 persen untuk semua barang impor yang masuk ke AS dan 60 persen pada produk impor dari China, yang bersama dengan kebijakan ekspansif fiskal lainnya.

Agenda ekonomi tersebut menimbulkan beberapa kekhawatiran untuk pasar dan analis seputar inflasi dan pemotongan suku bunga di masa depan.

Mengutip Channel News Asia, Jumat (15/11/2024) Sunarso menyebutkan bahwa perang dagang AS-China dapat mengambil sekitar 0,2 poin poin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan, dan bahkan lebih jika negara-negara lain ikut terdampak.

“Itu sebabnya kita harus berhati-hati jika AS menjadi protektif dan China juga merespons dengan perang dagang seperti yang terakhir, dampaknya akan sangat signifikan pada kita,” kata Sunarso dalam dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR, Kamis (14/11/2024).

Seperti diketahui, baik AS maupun China merupakan pasar perdagangan utama untuk Indonesia.

Bank Mandiri

Adapun Darmawan Junaidi, kepala eksekutif Bank Mandiri mengatakan perang dagang AS-China dapat memengaruhi harga komoditas global, yang sering bergerak sesuai permintaan dari China. Indonesia sendiri dikenal sebagai pengekspor besar minyak kelapa sawit, batubara, nikel, timah dan karet.

Sunarso mengatakan, kebijakan administrasi yang masuk dapat melihat tingkat pemotongan Federal Reserve kurang dari yang diperkirakan sebelumnya.

“Situasi di depan tidak mudah dengan kemenangan Trump, karena berkurangnya pajak (dan) tarif akan mendorong inflasi naik, sehingga sulit bagi The Fed untuk menurunkan suku bunga,” kata Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI), Royke Tumilaar kepada DPR.

15/11/2024 12:00
Cawagub Sulsel Fatmawati Rusdi Kunjungi Seko Luwu Utara Naik Ojek

FAJAR.CO.ID, LUWU UTARA — Calon Wakil Gubernur Sulsel nomor urut 2, Fatmawati Rusdi, secara khusus meluangkan waktunya mendatangi masyarakat di Kecamatan Seko, Luwu Utara, Kamis (14/11/2024).

Di wilayah dataran tinggi di Luwu Utara ini, Fatmawati nampak mendatangi beberapa lokasi yang butuh perhatian dari pemerintah. Termasuk melanjutkan beberapa akses jalanan yang sudah dikerjakan di era kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman.

Selain itu, Fatmawati yang juga mantan Anggota DPR RI, bertatap muka dengan sejumlah warga setempat. Pasangan Andi Sudirman Sulaiman di Pilgub Sulsel ini, menyerap langsung aspirasi masyarakat.

“Kedatangan saya di sini (Seko) merupakan bukti dari perhatian kami untuk masyarakat di Seko. Saya juga ingin melihat langsung, seperti apa tatanan masyarakat di sini, dan mendengar aspirasi masyarakat,” ujar Fatmawati Rusdi.

Di tempat ini, sejumlah tokoh masyarakat dan warga ikut hadir, sembari menyampaikan beberapa harapan dan masukan ke Fatmawati Rusdi untuk diperjuangkan jika memimpin Sulsel.

Beberapa warga juga menyampaikan terima kasih kepada Andi Sudirman yang sudah mengalokasikan anggaran ratusan miliar untuk akses jalanan di Seko.

Meski belum sepenuhnya diperbaiki, namun di periode pertamanya memimpin Sulsel sudah memberi bukti nyata untuk masyarakat.

Selain itu, mereka memuji Fatmawati yang datang langsung bertatap muka dengan masyarakat dengan penuh kebersamaan. Apalagi Partai Nasdem yang merupakan partai asal Fatmawati, berulangkali menunjukkan keberpihakan nyatanya untuk masyarakat Seko.

15/11/2024 11:43
Pertamina Dorong Pengembangan Biofuel untuk Akselerasi Transisi Energi

Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menjadikan biofuel atau bahan bakar berbasis tanaman sebagai salah satu kunci strategis dalam mendukung transisi energi Indonesia.

CEO of Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) John Anis pun menjelaskan PNRE merupakan pionir dalam bisnis rendah karbon di Pertamina grup. Dia menyebut perusahaan memiliki banyak program untuk mendukung transisi energi.

John mengatakan program itu didasarkan pada strategi pertumbuhan ganda.

“Karena kita masih memerlukan bahan bakar fosil. Namun lebih bersih, dan pada saat yang sama kita harus mulai beralih ke bisnis rendah karbon. Jadi kami memaksimalkan bisnis tradisional sekaligus mengembangkan bisnis rendah karbon,” kata John melalui keterangan resmi, Kamis (14/11/2024).

Dia menjelaskan PNRE telah memiliki peta jalan pengembangan bioetanol hingga 2031 untuk mendukung dekarbonisasi di sektor transportasi. Adapun hingga 2034 mendatang, John memproyeksi demand biofuel bisa mencapai 51 juta liter.

Selain itu, PNRE saat ini bekerja sama dengan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) untuk membangun pabrik bioetanol di Banyuwangi, Jawa Timur. Pabrik itu diproyeksi memiliki kapasitas produksi 30 ribu kiloliter (KL) per tahun.

“Untuk bioetanol, kita memiliki ambisi meningkatkan kapasitas produksi, salah satunya dengan reaktivasi pabrik di Banyuwangi, Glenmore, dengan mengambil molase sebagai bahan baku bioetanol tanpa mengganggu produksi gula,” kata John.

Di bisnis karbon, PNRE saat ini telah menjadi pemain utama perdagangan kredit karbon di Indonesia dengan menguasai pangsa pasar 93 persen.

John mengatakan kredit karbon PNRE bersumber tidak saja dari pembangkit listrik energi rendah karbon, tapi juga bersumber dari nature based solutions (NBS).

Dia mengklaim sejak mempelopori perdagangan karbon di bursa karbon tahun lalu, 864 ribu ton CO2 kredit karbon telah terjual habis. Dalam inisiatif NBS, kata John, Pertamina telah bermitra dengan partner strategis.

“Untuk mengakselerasi transisi energi dan merealisasikan target 75 GW listrik berbasis EBT hingga 15 tahun mendatang, diperlukan kolaborasi agar investasi dan pengembangan EBT menjadi lebih agresif di Indonesia dan menjadi lebih mudah diakses dengan harga terjangkau bagi masyarakat,” tutup John.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI dan Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno menjelaskan Indonesia memiliki potensi dan sumber biofuel yang melimpah. Dia menilai program B35 yang dilakukan oleh Pertamina menjadi bukti konkret dari upaya penurunan emisi.

“Indonesia juga memiliki sumber biofuel yang melimpah. Saat ini kita menggunakan B35, biodiesel 35, dari CPO. Kita memiliki sumber tebu, singkong, yang bisa digunakan sebagai bahan bakar nabati,” kata Eddy Soeparno dalam panel di COP29.

Apalagi, saat ini Pertamina sendiri sudah memiliki Sustainability Aviation Fuel (SAF) yang berbasis biofuel, termasuk dari minyak goreng bekas.

Baru-baru ini, Indonesia berhasil mencampur 5% bahan bakar penerbangan berkelanjutan. SAF telah berhasil diuji coba dalam penerbangan sekitar dua tahun lalu dan akan terus ditingkatkan.

15/11/2024 09:32
Pilkada 2024 Berjalan Sukses Akan Jadi Prestasi Awal Presiden Prabowo Subianto

Palu, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto akan mendulang prestasi pada awal pemerintahannya jika pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dapat berjalan sukses.

Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtera menyampaikan hal itu dalam kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR untuk memantau kesiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Kamis (14/11/2024).

“Pilkada dikawal dengan baik karena menjadi prestasi pertama Prabowo-Gibran dalam melaksanakan pilkada serentak,” ucapnya seperti dilansir Antara.

Apalagi, kata Bahtera pilkada yang digelar serentak pada tahun ini mendapat perhatian dunia internasional. Alasannnya, untuk kali pertama dalam sejarah Indonesia menggelar pemilihan kepala daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota secara serentak.

Menurut dia, semua pihak berharap pelaksanaan Pilkada 2024 dapat berjalan tertib, aman, dan lancar. “Ini adalah contoh demokrasi paling baik,” tegas politisi Partai Gerindra ini.

Bahtera juga meminta perhatian para penyelenggara pemilu dan semua pengambil kebijakan untuk tidak menganggap enteng, setiap ada potensi kerawanan. Bahkan, hal itu seharusnya ditindaklanjuti lebih cepat, sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kunker Komisi II DPR dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulteng yang turut dihadiri Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda. Hadir pula ketua dan anggota KPU Sulteng, Ketua Bawaslu Sulteng, perwakilan KPU kabupaten dan kota se Sulteng serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Maju mundurnya demokrasi (Pilkada 2024) ada di tangan Anda sekalian,” pungkas Bahtera.

15/11/2024 08:44
DPR Tegaskan Panja Penegakan Hukum Tak Hanya Fokus pada Kasus Tom Lembong

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menegaskan bahwa Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum yang dibentuk oleh Komisi III tidak akan fokus secara spesifik hanya pada kasus impor gula yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong. Menurut Nasir, Panja tersebut mencakup empat aspek utama penegakan hukum.

“Tidak ada Panja khusus untuk kasus impor gula. Panja Penegakan Hukum ini mencakup empat bidang, yaitu kejahatan siber, kejahatan narkoba, kejahatan sumber daya alam, dan kejahatan mafia tanah,” ujar Nasir saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Terkait kasus dugaan korupsi impor gula yang menyeret nama Tom Lembong, Nasir Djamil menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Ia juga menghormati langkah hukum yang diambil Tom Lembong dengan mengajukan gugatan praperadilan.

“Kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan, dan penetapan seseorang sebagai tersangka harus berdasarkan minimal dua alat bukti. Kita tunggu saja hasil praperadilan. Apakah status tersangka Tom Lembong akan digugurkan atau sebaliknya,” kata Nasir lebih lanjut.

Sebelumnya, Anggota Komisi III lainnya, Soedison Tandra, mendorong agar DPR membentuk Panitia Kerja khusus untuk mendalami kasus dugaan korupsi impor gula yang melibatkan Tom Lembong. Menurut Soedison, masyarakat saat ini tengah mempertanyakan transparansi kasus tersebut.

“Jangan sampai kasus ini justru dituding sebagai bentuk politik balas dendam dari rezim yang berkuasa,” ungkap Soedison. Ia menekankan bahwa penegakan hukum harus dilihat dalam perspektif yang lebih luas. Karena itu, Soedison mendorong Kejaksaan Agung untuk menyelidiki kasus ini secara teliti atau menghentikan penyidikan jika tidak ditemukan bukti kuat yang memberatkan Tom Lembong.

15/11/2024 08:34
Solopos Hari Ini : Tanam Padi Jaga Alam – Espos.id

Perbesar

ESPOS.ID – Koran Solopos edisi Jumat (15/11/2024).

Esposin, SOLO—Harian Umum Solopos edisi hari ini, Jumat (15/11/2024), mengangkat headline tentang Sustainable Rice Platform (SRP) perlu diterapkan guna memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan penanaman padi secara produktif seraya memastikan kelestarian lingkungan.

Diberitakan Solopos hari ini, hal itu dibahas dalam Workshop Implementasi Dampak dan Efektivitas Praktik Sustainable Rice Platform (SRP) Bersama Koperasi Beras di Jawa Tengah Melalui Pendekatan Demplot di UNS Inn pada Kamis (14/11/2024) siang. Kegiatan ini digelar Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo bersama lembaga swadaya masyarakat asal Belgia, Rikolto.

Promosi
KPR BRI Property Expo 2024 Beri Kemudahan dan Keuntungan Bagi Calon Nasabah

Melalui workshop tersebut, UNS dan Rikolto mencoba memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan selama Juli hingga September 2024 di dua kabupaten, yakni Boyolali dan Klaten.

Dalam penelitian itu, mereka menggandeng tiga koperasi beras yang ada di dua kabupaten tersebut yaitu, Koperasi Pemasaran Aliansi Petani Padi Organik Boyolali (Appoli) dan Koperasi Produksi Asosiasi Petani Padi Organik (APOB) yang ada di Boyolali dan Koperasi Kelompok Tani Pangan Lestasi (KTPL) yang ada di Klaten.

Programne Manager Rikolto Indonesia, Nana Suhartana menyampaikan tujuan dari penelitian ini di antaranya adalah menganalisis bagaimana sekiranya SRP diterapkan di Indonesia, karena saat ini belum ada satu daerah pun di Indonesia yang menggunakan standar SRP untuk pertaniannya.

KUD Pengepul Susu Didorong Jadi Pengolah Susu

BOYOLALI—KUD pengepul susu perlu naik kelas menjadi usaha mengolahan susu. Tujuan mendorong koperasi mengolah susu sendiri yaitu untuk meningkatkan volume produksi nasional.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono saat beraudiensi bersama peternak sapi perah, pengurus KUD Mojosongo, dan KUD di sekitar Boyolali, di KUD Mojosongo, Boyolali, Kamis (14/11/2024). Ferry berharap koperasi memiliki andil dalam produksi susu nasional dan tak hanya menjadi pengumpul susu segar.

Fery menjelaskan pasar yang sebagian sudah diisi oleh industri pengolahan susu (IPS) bisa terus berjalan. Sedangkan target dari koperasi yang berkembang mengolah susu bisa diarahkan ke pasar program makan bergizi. Ia berharap pasar tersebut diisi oleh koperasi-koperasi peternak sapi perah tanpa mengganggu pasar IPS. Ferry menilai koperasi yang naik kelas menjadi industri pengolahan susu bisa menjadi kekuatan pasar baru.

Nasib Restrukturisasi Mesin

JAKARTA–Pagu anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada 2025 ditetapkan sebesar Rp2,51 triliun atau turun 34% dibandingkan anggaran tahun 2024 yang mencapai Rp3,83 triliun. Minimnya anggaran ini secara otomatis memengaruhi sejumlah kegiatan, salah satunya program restruksturisasi mesin industri dari 422 perusahaan menjadi 73 perusahaan.

Dikutip dari laman kemenperin.go.id yang diakses Espos, Kamis (14/11/2024), dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Selasa (12/11/2024), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan anggaran memang merupakan hal yang sangat penting dan juga kunci, namun bukan segala-galanya.

“Sebagai kementerian yang memiliki tugas dan fungsi membina, membangun, dan menumbuhkembangkan industri manufaktur di Indonesia, Kemenperin memandang ada intrumen-instrumen lain yang bisa digunakan oleh legislatif dan eksekutif bagi penumbuhan industri manufaktur,” ujar Agus.

8,8 Juta Warga Terlibat Judol di 2024

JAKARTA–Sedikitnya ada 8,8 juta warga yang terlibat dalam aktivitas judi daring atau online sepanjang tahun 2024. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan kalau dari data judi online dari intelijen ekonomi itu di tahun 2024 ada sebanyak 8,8 juta pemain.

“Di mana 80% adalah masyarakat bawah dan menyasar ke anak anak muda,” kata Budi saat ditemui di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (14/11/2024).

Temuan tersebut pun menjadi perhatian khusus Budi Gunawan sehingga pihaknya berkomitmen untuk memberantas aktivitas judi online dengan membentuk Desk Judi Online. Desk Judi Online tersebut merupakan salah satu dari tujuh desk yang dibentuk untuk mempercepat program kerja Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari pertama masa kerja.

Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Jumat (15/11/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.espos.id. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Espos.id yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Espos.id tanpa gangguan iklan.

Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

15/11/2024 08:30
PPN 12 Persen: Pedagang Online Berat, Harga Barang Bisa Naik

Jakarta, CNBC Indonesia – Mulai tahun depan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Indonesian E-Commerce Associaton (Idea) ikut mengomentari kebijakan tersebut.

Ketua Umum Idea, Hilmi Adrianto menjelaskan keputusan itu akan berdampak pada ekosistem e-commerce di Indonesia. Kenaikan itu akan berdampak pada daya beli masyarakat dan harga barang serta biaya operasional.

“Terkait rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, kami di Asosiasi E-Commerce Indonesia [idEA] memandang ini sebagai hal penting yang pastinya akan memengaruhi ekosistem e-commerce atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik [PMSE] di Indonesia,” kata Hilmi kepada CNBC Indonesia, dikutip Jumat (15/11/2024).

“Kenaikan PPN ini berpotensi berdampak langsung pada daya beli [baik kemauan maupun kemampuan membeli] konsumen serta harga barang dan biaya operasional bagi pedagang yang berjualan di platform lokapasar [marketplace],” imbuh dia.

Dia memastikan pihaknya akan mendukung dan mematuhi peraturan yang berlaku. Mereka juga akan berkoordinasi dengan pemerintah dan pihak terkait, memastikan kebijakan itu diimplementasikan dengan baik.

Termasuk untuk tidak memberikan beban berlebih baik pada konsumen maupun pelaku usaha.

“Kami berharap dapat berperan sebagai penghubung antara industri dan pemerintah agar dampak kebijakan ini dapat diminimalkan, serta tetap mendukung pertumbuhan PMSE yang aman, nyaman dan inklusif,” jelasnya.

Pemerintah memastikan tarif PPN 12% akan dilaksanakan pada Januari 2025 mendatang. Tarif baru itu diamanatkan dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengonfirmasi soal hal tersebut. Kebijakan itu, dia menjelaskan karena harus menjaga kesehatan APBN.

“Sudah ada UU-nya kita perlu siapkan agar itu bisa dijalankan. Tapi dengan penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa… bukannya membabi buta, tapi APBN memang tetap harus dijaga kesehatannya,” ucap Sri Mulyani, dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (13/11/2024).

Sri Mulyani juga mengatakan pemerintah akan melakukan penjelasan gamblang soal alasan kebijakan itu. Termasuk dampaknya pada keuangan negara dengan kenaikan PPN menjadi 12%.

“Saya setuju bahwa kita perlu banyak memberikan penjelasan kepada masyarakat. Artinya walaupun kita buat policy tentang pajak termasuk PPN bukannya membabi buta atau tidak punya afirmasi atau perhatian pada sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, bahkan makanan pokok waktu itu debatnya panjang di sini,” tegasnya.

(dem/dem)

15/11/2024 08:25
7 Tahanan Rutan Salemba Kabur, Komisi XIII DPR Ingin Selidiki Dugaan Keterlibatan Orang Dalam

Jakarta: Komisi XIII DPR RI merespons serius peristiwa kaburnya tujuh tahanan dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta. Sebagai langkah awal, Komisi XIII akan membentuk panitia kerja (panja) pemasyarakatan untuk mendalami berbagai persoalan di lembaga pemasyarakatan.

“Kita hari Senin akan ada rapat pimpinan (rapim), nanti habis rapim kita kumpulkan untuk kemudian kita bentuk panja pemasyarakatan,” kata Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, saat berkunjung ke Rutan Salemba, Kamis 14 November 2024.

Dia menjelaskan bahwa tujuan pembentukan panja ini adalah untuk menyelidiki prosedur standar operasional di rutan. Kemudian pihaknya juga ingin menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan orang dalam yang membantu pelarian para tahanan.

Baca juga: 7 Tahanan Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba, Jebol Teralis Kamar Mandi dan Masuk Gorong-Gorong

Dalam kesempatan itu, Willy menegaskan bahwa Komisi XIII akan memanggil sejumlah pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan komprehensif.

“Mungkin kick off-nya akan efektif untuk masa sidang berikutnya. Tapi, sekarang kita mau memanggil beberapa pihak yang cukup berkompeten untuk mendapatkan input sebanyak-banyaknya,” katanya.

Meski demikian, Willy menekankan bahwa penyelidikan akan tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah. “Kita tidak mungkin (menuduh), kan menganut praduga tak bersalah, jadi itu yang menjadi prinsip kita bersama-sama,” tambahnya.

Pembentukan panja pemasyarakatan ini diharapkan menjadi langkah konkret Komisi XIII DPR untuk mengidentifikasi dan memperbaiki potensi kelemahan di sistem keamanan lembaga pemasyarakatan serta mencegah peristiwa serupa terjadi di masa mendatang.

Peristiwa kaburnya tujuh tahanan narkoba tersebut diketahui petugas pada Selasa pagi, 12 November 2024, saat petugas rutan melaksanakan apel pagi dan memeriksa setiap kamar. Tujuh tahanan di blok S tersebut dilaporkan melarikan diri dengan menjebol teralis jendela kamar mandi, meninggalkan kamar yang terkunci dari dalam dan barang-barang pribadi mereka.

Jakarta: Komisi XIII DPR RI merespons serius peristiwa kaburnya tujuh tahanan dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta. Sebagai langkah awal, Komisi XIII akan membentuk panitia kerja (panja) pemasyarakatan untuk mendalami berbagai persoalan di lembaga pemasyarakatan.

“Kita hari Senin akan ada rapat pimpinan (rapim), nanti habis rapim kita kumpulkan untuk kemudian kita bentuk panja pemasyarakatan,” kata Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, saat berkunjung ke Rutan Salemba, Kamis 14 November 2024.

Dia menjelaskan bahwa tujuan pembentukan panja ini adalah untuk menyelidiki prosedur standar operasional di rutan. Kemudian pihaknya juga ingin menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan orang dalam yang membantu pelarian para tahanan.
Baca juga: 7 Tahanan Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba, Jebol Teralis Kamar Mandi dan Masuk Gorong-Gorong

Dalam kesempatan itu, Willy menegaskan bahwa Komisi XIII akan memanggil sejumlah pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan komprehensif.

“Mungkin kick off-nya akan efektif untuk masa sidang berikutnya. Tapi, sekarang kita mau memanggil beberapa pihak yang cukup berkompeten untuk mendapatkan input sebanyak-banyaknya,” katanya.

Meski demikian, Willy menekankan bahwa penyelidikan akan tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah. “Kita tidak mungkin (menuduh), kan menganut praduga tak bersalah, jadi itu yang menjadi prinsip kita bersama-sama,” tambahnya.

Pembentukan panja pemasyarakatan ini diharapkan menjadi langkah konkret Komisi XIII DPR untuk mengidentifikasi dan memperbaiki potensi kelemahan di sistem keamanan lembaga pemasyarakatan serta mencegah peristiwa serupa terjadi di masa mendatang.

Peristiwa kaburnya tujuh tahanan narkoba tersebut diketahui petugas pada Selasa pagi, 12 November 2024, saat petugas rutan melaksanakan apel pagi dan memeriksa setiap kamar. Tujuh tahanan di blok S tersebut dilaporkan melarikan diri dengan menjebol teralis jendela kamar mandi, meninggalkan kamar yang terkunci dari dalam dan barang-barang pribadi mereka.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

15/11/2024 07:58
Janji Kapolri Sigit: Siap Mundur Jika Terima Duit Judi Online

Jakarta, CNBC Indonesia – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan keseriusan dirinya dan instansinya dalam memerangi judi online di Indonesia. Dia bahkan mengaku siap mundur jika diketahui terlibat dalam judi online.

Jenderal Sigit menyampaikan pernyataan ini dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR yang berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024). Kapolri menyatakan akan mundur besok paginya jika kedapatan menerima judi online.

“Tadi saya sudah sampaikan bahwa kami tidak akan ragu-ragu, Pak, untuk memberantas sampai… dari akar sampai paling atas. Bahkan saya, Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur, Pak,” kata Jenderal Sigit, dikutip dari detiknews, Jumat (15/11/2024).

Seisi ruangan lantas memberi tepuk tangan atas pernyataan tegas Jenderal Sigit tersebut. Jenderal Sigit juga menyatakan komitmen serupa terhadap anak buahnya mengenai masalah judi online.

“Demikian juga terhadap anggota saya, saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya dua, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut,” kata Jenderal Sigit.

“Jadi saya kira bilanya kalau tidak sanggup silakan mundur. Sama dengan saya, Pak,” imbuh dia.

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyebut proses hukum pada kasus judi online masih terus berlanjut. Saat ini prosesnya tengah ada di kewenangan Polri dan proses hukum terus berlanjut sampai ke aktornya.

“Kita hormati apa yang dilakukan Polri ya, Polri sedang bekerja keras untuk terus mengungkap kasus kasus judi online juga proses hukum sampai dengan tuntas, kita tunggu saja nanti secara teknis bisa ditanyakan ke Polri gitu, namun kita juga harus menghormati upaya upaya hukum yang dilakukan oleh pihak pihak yang dipersangkakan,” kata Budi Gunawan di Jakarta, Kamis (14/11/2024).

Mantan Kepala BIN ini tidak akan pandang bulu dalam memproses pihak yang terlibat. “Semua tidak ada toleransi dan kami meyakini itu karena sudah perintah pak presiden bahwa semuanya akan diproses,” sebut BG.

Ketika ditanya potensi penangkapan pejabat tinggi, Budi Gunawan menegaskan belum bisa memastikan.

“Ya kan belum arah ke sana secara terbuka yang disampaikan Polri, kita tunggu saja seperti apa. Karena judi online ini memang ada beberapa target yang disasar. Ada aktor, aktivitas maupun infrastruktur termasuk sistem pembayaran,” ujar BG.

(haa/haa)

15/11/2024 07:55
2 Mengapa Anggota DPR Kompak Mencecar Jaksa Agung Terkait Kasus Tom Lembong? Nasional

Mengapa Anggota DPR Kompak Mencecar Jaksa Agung Terkait Kasus Tom Lembong?
Penulis
Penetapan eks Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (
Tom Lembong
) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait
impor gula
pada tahun 2015-2016 menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi III
DPR
RI bersama Kejaksaan Agung (
Kejagung
).
Dalam rapat yang digelar pada Rabu, 13 November 2024, anggota DPR RI ramai-ramai mencecar
Jaksa Agung
Sanitiar Burhanuddin dan jajaran Kejagung untuk memberikan penjelasan terkait penanganan kasus impor gula karena menjadi sorotan publik.
Pada awal rapat, Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Al Fath langsung menyinggung soal penetapan tersangka terhadap Tom Lembong.
“Ada beberapa perkara yang memang sedang ditangani oleh Kejagung ini cukup menarik jadi publik benar-benar hari ini melihat kinerja dari Kejagung. Salah satunya dibicarakan oleh masyarakat itu perkara penetapan tersangka mantan menteri Tom Lembong,” ujar Rano.
Diketahui, Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka karena mengizinkan impor gula saat stok gula di dalam negeri tengah surplus.
Beberapa anggota Komisi III DPR RI kemudian menggali lebih dalam mengenai dugaan motif di balik penetapan tersangka terhadap Tom Lembong.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan bahkan mendesak Kejagung memberikan penjelasan yang lebih rinci.
Hinca mengungkapkan bahwa penanganan kasus impor gula tersebut menimbulkan dugaan adanya balas dendam politik.
“Kami merasakan, mendengarkan percakapan di publik, penanganan penangkapan kasus Tom Lembong itu sarat dengan dugaan balas dendam politik,” ujar Hinca.
Hinca pun berharap Kejagung dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif tentang penanganan kasus ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang semakin memperburuk citra hukum di mata publik.
“Karena anggapan itu yang kami dengarkan, itu yang kami rekam, karena itu kami sampaikan. Harus dijelaskan ini ke publik lewat Komisi III ini supaya betul-betul kita dapatkan,” kata Hinca.
Anggota DPR lainnya, Benny K Harman, ikut memberikan sorotan tajam. Dia berpendapat bahwa penetapan Tom Lembong sebagai tersangka jangan berhenti pada individu tersebut saja.
Dia menyebut, Kejagung harus menggunakan ini untuk menjadikan kasus ini sebagai jalan untuk membongkar kasus korupsi yang lebih luas di sektor impor gula.
“Itu pintu masuk, mudah-mudahan pintu masuk betul Pak Jaksa Agung. Jadi jangan sampai batas sampai di pintu masuk,” ujar Benny.
Benny juga menyarankan agar Kejagung tidak hanya sekadar membuka satu pintu kasus, tetapi juga menggali lebih dalam untuk mengungkap dugaan korupsi yang lebih besar.
“Masuk lebih dalam lagi, tapi bagaimana masuk lebih dalam kalau yang dangkal ini belum disentuh? Sentuh yang dangkal dulu baru masuk ke laut yang lebih dalam lagi. Kami menunggu,” ungkap Benny.
Tidak sedikit anggota DPR yang menilai bahwa penetapan Tom Lembong sebagai tersangka terlalu terburu-buru.
Politikus Partai Gerindra, Muhammad Rahul, mengungkapkan soal kekhawatirannya terkait cepatnya proses penetapan tersangka ini.
“Saya langsung saja, menurut saya itu terlalu terkesan terburu-buru Pak Jaksa Agung. Dalam artian, proses hukum publik harus dijelaskan dengan detail konstruksi hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut,” ujar Rahul.
Dia khawatir bahwa ketergesaan dalam penetapan tersangka bisa menciptakan kesan bahwa hukum dipakai sebagai alat politik oleh pemerintah.
“Pak Jaksa Agung jangan sampai kasus ini menggiring opini yang negatif kepada publik dan beranggapan bahwa pemerintah menggunakan hukum sebagai alat politik,” kata Rahul.
Anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Nasir Djamil lantas menyoroti masalah keadilan dalam penegakan hukum terkait kasus Tom Lembong. Dia mempertanyakan mengapa hanya Tom Lembong yang menjadi sorotan, padahal ada banyak Menteri Perdagangan lain yang juga terlibat dalam kebijakan impor.
“Kasus Tom Lembong menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat, bahwa dia bukan satu-satunya menteri perdagangan. Ada banyak menteri perdagangan yang juga melakukan impor, dan tentu saja ada pimpinan yang di atas,” ujar Nasir.
Nasir juga menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan humanis, tanpa pandang bulu.
Dia lalu mengingatkan Kejagung untuk memastikan bahwa proses hukum dilakukan dengan asas pembuktian yang jelas dan tegas.
“Jadi ini harapan kami mudah-mudahan bisa dijawab dengan baik, meskipun tidak memengaruhi proses hukum yang sedang dijalankan Kejagung,” katanya.
Menanggapi banyaknya pertanyaan dan kritik yang diajukan oleh anggota DPR, Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin dengan tegas membantah bahwa penanganan kasus ini memiliki motivasi politik.
“Untuk kasus Tom Lembong, kami sama sekali tidak pernah maksud soal politik. Kami hanya yuridis, dan itu yang kami punya,” kata Burhanuddin.
Burhanuddin juga menegaskan bahwa Kejagung mengusut kasus ini dengan sangat hati-hati, mengikuti prosedur yang berlaku.
“Untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka itu tidak mudah. Kami melalui proses-proses tahapan-tahapan yang sangat rigit dan tidak mungkin kami menentukan seseorang sebagai tersangka, ini akan melanggar HAM. Kami pasti hati-hati,” katanya lagi.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/11/2024 05:38