Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Menelusuri Perempuan Asal Sukabumi yang Disebut Terima Mobil Mewah Rp 1 M dan Uang dari Hasil Korupsi Heri Gunawan

    Menelusuri Perempuan Asal Sukabumi yang Disebut Terima Mobil Mewah Rp 1 M dan Uang dari Hasil Korupsi Heri Gunawan

    Dia sempat berbincang dengan pegawai di sana, saat akan berpindah lokasi dengan alasan omzet yang kurang mencapai target. Menurutnya, tempat makan itu selalu didatangi pembeli meskipun tak ramai. 

    “Mau dipindahin ini iga bakar enggak tahu mau ke mana bilangnya mah gitu karyawannya. Katanya kurang pemasukannya tapi belum ada kabar lagi,” tuturnya. 

    Sebelum membuka usaha kuliner, FA diketahui juga pernah aktif di dunia entertainment sebagai modeling dan tenaga ahli DPR RI. 

    Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menerangkan, FA diduga menerima uang lebih dari Rp 2 miliar dan dibelikan satu mobil senilai sekitar Rp 1 miliar dari Heri Gunawan. Mobil tersebut telah disita oleh KPK.

  • Pupuk Subsidi Turun Harga, Petani dan Industri Sama-Sama Untung

    Pupuk Subsidi Turun Harga, Petani dan Industri Sama-Sama Untung

    Jakarta –

    Pemerintah resmi menurunkan harga pupuk subsidi hingga 20 persen mulai Rabu (22/10), langkah yang mendapat apresiasi luas dari kalangan legislatif. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis yang tak hanya meringankan beban petani, tetapi juga memperkuat efisiensi industri pupuk nasional tanpa menambah beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar, Adrianus Asia Sidot, menyebut kebijakan ini akan memberikan dampak langsung terhadap produktivitas dan kesejahteraan petani. Penurunan harga disertai dengan reformasi tata kelola distribusi pupuk, yang kini dipangkas dari rantai administrasi panjang menjadi lebih sederhana.

    “Penurunan harga pupuk akan sangat dirasakan manfaatnya oleh petani, dan diharapkan mampu meningkatkan produksi serta kesejahteraan mereka,” ujar Adrianus dalam keterangannya, Rabu (20/10/2025).

    Perbaikan sistem distribusi memungkinkan pupuk tiba lebih cepat di tangan petani, meminimalkan risiko gagal panen yang kerap terjadi akibat keterlambatan distribusi, terutama pada sawah tadah hujan. Asia Sidot juga menekankan pentingnya pengawasan di lapangan agar tidak terjadi disparitas harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Saat ini, harga pupuk urea turun dari Rp 2.250 menjadi Rp 1.800 per kilogram, NPK dari Rp 2.300 menjadi Rp 1.840 per kilogram, NPK kakao dari Rp 3.300 menjadi Rp 2.640 per kilogram, ZA khusus tebu dari Rp 1.700 menjadi Rp 1.360 per kilogram, dan pupuk organik dari Rp 800 menjadi Rp 640 per kilogram.

    Selain penurunan harga, pemerintah juga menambah volume pupuk bersubsidi hingga 700 ribu ton sampai tahun 2029. Reformasi tata kelola distribusi pupuk yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) disebut sebagai salah satu faktor kunci menuju swasembada pangan nasional.

    Sebelumnya, penyaluran pupuk diatur melalui 145 regulasi dan melibatkan tanda tangan dari 12 menteri, 38 gubernur, serta 514 bupati/wali kota. Kini, sistem baru memungkinkan Kementan berkoordinasi langsung dengan pabrik, dan pabrik menyalurkan langsung ke kios.

    Hasilnya, Kementan berhasil menghemat anggaran hingga Rp 10 triliun serta menurunkan biaya produksi pupuk sebesar 26 persen. Efisiensi ini bahkan diproyeksikan mampu meningkatkan laba PT Pupuk Indonesia (Persero) hingga Rp 7,5 triliun pada 2026.

    Sebagai langkah penertiban, Kementan juga mencabut izin 2.039 kios pengecer yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran pupuk subsidi.

    Langkah efisiensi ini menandai pergeseran besar dalam tata kelola pupuk nasional-dari birokrasi panjang menuju sistem distribusi cepat, transparan, dan berorientasi hasil. Jika konsisten dijalankan, kebijakan ini berpotensi menjadi katalis bagi peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan Indonesia.

    (rrd/rrd)

  • Komisi I DPR sebut Pindad perlu tingkatkan kualitas untuk produksi Maung

    Komisi I DPR sebut Pindad perlu tingkatkan kualitas untuk produksi Maung

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan PT Pindad perlu meningkatkan kualitas dan efisiensi pabrik untuk memproduksi massal mobil Pindad Maung yang diperintahkan untuk digunakan para menteri.

    Menurut Dave, peningkatan kapasitas produksi harus diiringi dengan kualitas agar produk Maung bertahan lama dan memiliki dampak yang masif.

    “Maung produk karya anak bangsa yang berhasil bekerja sama dengan pabrik luar ini perlu kita kawal agar program ini bisa berhasil dan bisa dimanfaatkan elemen bangsa,” kata Dave di Jakarta, Rabu.

    Legislator yang membidangi urusan pertahanan dan keamanan itu mengatakan bahwa saat ini tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dari Pindad Maung sudah mencapai 70 persen.

    Apabila terjadi peningkatan kapasitas produksi, menurut Dave, TKDN Maung bisa mencapai 100 persen jika berkolaborasi dengan lembaga riset lain.

    Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI M. Sarmuji mengatakan bahwa kebijakan pengadaan mobil nasional memang perlu keberpihakan atau kekhususan karena bagaimanapun tidak ada mobil nasional yang diawali langsung dengan kesempurnaan.

    “Dulu di Malaysia juga pasti harus disubsidi oleh negara, negara harus berpihak, negara harus menggunakan kebanggaan dalam negerinya,” kata Sarmuji.

    Paling tidak, kata Sarmuji, orang-orang yang saat ini menjadi aparat negara diimbau untuk membeli mobil nasional dengan kualitas yang memadai.

    Selain itu, dia juga mengatakan bahwa target tiga tahun dari Presiden Prabowo Subianto untuk mobil nasional itu memungkinkan sebab mobil nasional wujudnya sudah ada dan tinggal disempurnakan jika masih terdapat kekurangan.

    “Kalau ada yang belum efisien tinggal diefisienkan, kalau ada yang perlu diperhalus tinggal diperhalus. Saya yakin tiga tahun bisa, tapi itu bukan pekerjaan yang mudah memang, perlu keseriusan dan kesungguhan,” kata legislator yang membidangi urusan BUMN itu.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR minta BUMN-swasta tingkatkan TJSL untuk masyarakat sekitar

    Anggota DPR minta BUMN-swasta tingkatkan TJSL untuk masyarakat sekitar

    Kami ingin memastikan masyarakat di daerah penghasil sumber daya juga merasakan manfaat ekonomi dan sosial dari keberadaan industri besar. Jika masyarakat sejahtera, maka stabilitas usaha pun lebih terjaga

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Cek Endra mendorong perusahaan BUMN dan swasta agar memperkuat pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan prinsip keberlanjutan dan dampak nyata bagi masyarakat sekitar wilayah operasi.

    Ia menilai, pelaksanaan TJSL yang terarah dan konsisten merupakan kunci agar kehadiran dunia usaha di sektor strategis dapat memberikan manfaat langsung bagi pembangunan daerah.

    “BUMN dan swasta memiliki tanggung jawab sosial yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya. TJSL harus dijalankan secara serius dan berdampak, bukan sekadar formalitas,” kata Cek Endra dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Cek Endra menjelaskan, TJSL merupakan bagian penting dari strategi pembangunan nasional yang menempatkan dunia usaha sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat kesejahteraan rakyat.

    Ia menegaskan bahwa program TJSL perlu disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, seperti pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta penguatan infrastruktur sosial.

    Menurutnya, pelaksanaan TJSL yang tepat sasaran juga menjadi upaya konkret untuk menjaga hubungan harmonis antara dunia usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat.

    Dalam jangka panjang, model tanggung jawab sosial yang konsisten akan memperkuat kepercayaan publik dan menciptakan iklim investasi yang sehat.

    Sebagai contoh, dari hasil pantauan langsung selama masa reses DPR RI di Provinsi Jambi, Cek Endra menemukan masih banyak wilayah sekitar aktivitas industri energi dan pertambangan yang membutuhkan perhatian lebih besar.

    Ia menilai penting bagi perusahaan untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah agar program sosial yang dijalankan benar-benar sejalan dengan prioritas pembangunan di lapangan.

    “Kami ingin memastikan masyarakat di daerah penghasil sumber daya juga merasakan manfaat ekonomi dan sosial dari keberadaan industri besar. Jika masyarakat sejahtera, maka stabilitas usaha pun lebih terjaga,” ujarnya.

    Ia menambahkan, penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) perlu dijadikan acuan utama dalam menjalankan TJSL. Pendekatan ini, kata dia, bukan hanya memperkuat citra positif perusahaan, tetapi juga menjadi ukuran nyata tanggung jawab korporasi terhadap pembangunan berkelanjutan.

    Cek Endra menegaskan bahwa melalui Komisi XII DPR RI akan terus mengawal pelaksanaan TJSL di wilayah kerja terkait energi dan pertambangan agar selaras dengan semangat pemerataan dan keberlanjutan.

    DPR akan mendorong transparansi pelaporan, sinergi lintas sektor, serta keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan evaluasi program.

    “TJSL bukan beban, melainkan investasi sosial jangka panjang. Dengan komitmen yang kuat dari BUMN dan swasta, kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan dapat berjalan beriringan,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR RI Dorong Penguatan Ekosistem Pesantren

    Anggota DPR RI Dorong Penguatan Ekosistem Pesantren

    Jakarta (britajatim.com) – Dalam memperingati Hari Santri Nasional 2025, Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Anisah Syakur, menekankan pentingnya penguatan ekosistem pesantren di Indonesia. Menurutnya, pesantren bukan hanya sebagai lembaga pendidikan agama, melainkan juga sebagai pusat peradaban yang mendorong kemandirian ekonomi serta ketahanan sosial masyarakat.

    “Pesantren adalah laboratorium kehidupan. Di sana tumbuh nilai gotong royong, kemandirian, dan tanggung jawab sosial. Santri perlu diberi ruang untuk berinovasi, menjadi wirausahawan, sekaligus pemimpin masa depan yang membawa maslahat bagi bangsa,” ujar Anisah Syakur pada Rabu (22/10/2025).

    Anggota DPR RI yang mewakili Daerah Pemilihan Jawa Timur 2, yang meliputi Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo, itu menilai pesantren memiliki peran yang sangat strategis dalam mencetak generasi yang tidak hanya berdaya saing tinggi, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan yang kuat.

    Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya penguatan kapasitas santri dalam menghadapi era digital, agar mereka dapat menjadi agen perubahan yang bermanfaat bagi bangsa tanpa melupakan akar nilai keislaman dan kebangsaan yang telah ditanamkan sejak lama.

    “Santri harus cerdas secara spiritual dan intelektual. Tantangan zaman menuntut penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tetap berpijak pada adab dan moralitas. Itulah jihad santri di era modern,” ungkapnya lebih lanjut.

    Bagi Anisah, Hari Santri bukan sekadar perayaan seremonial semata, melainkan juga menjadi momentum penting untuk menyalakan kembali semangat jihad ilmu dan pengabdian sosial yang telah diwariskan oleh para ulama dan pejuang pesantren.

    Menurutnya, Hari Santri merupakan momen reflektif yang dapat menggugah kesadaran seluruh bangsa Indonesia tentang peran besar santri dalam perjuangan kemerdekaan negeri ini.

    “Hari Santri mengingatkan kita bahwa kemerdekaan ini juga lahir dari perjuangan tulus kaum santri yang berjuang tanpa pamrih. Mereka adalah garda moral yang menjaga keutuhan negeri dengan keikhlasan dan cinta tanah air. Momen hari ini harus momentum menyalakan semangat jihad ilmu dan pengabdian sosial yang diwariskan para ulama dan pejuang pesantren,” tegasnya.

    Anisah Syakur berharap pemerintah dapat terus memperhatikan dan mendukung pesantren sebagai pusat pengembangan karakter bangsa, sehingga generasi santri ke depan dapat terus berperan aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia. [hen/suf]

  • Sekjen MPR ingatkan jajaran jauhi korupsi dan gratifikasi

    Sekjen MPR ingatkan jajaran jauhi korupsi dan gratifikasi

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah meminta jajarannya untuk melaksanakan tugas dengan baik, jujur dan tidak menyalahgunakan jabatan yang dimiliki sehingga tidak ada satu pun ASN di lingkungan MPR yang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tindak pidana korupsi.

    “Kadang-kadang hal yang kita anggap biasa, ternyata itu termasuk dalam ranahnya korupsi gratifikasi. Misalnya, memberi kenangan-kenangan kepada pegawai yang melangsungkan pernikahan. Kita bisa menganggapnya biasa, tetapi ada nilai-nilai tertentu yang harus perhatikan, sampai berapa batasan nilainya. Lalu, apakah pemberian kenangan itu termasuk gratifikasi atau tidak,” kata Siti Fauziah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Pernyataan itu disampaikan Siti Fauziah saat menyampaikan sambutan dan membuka sosialisasi pencegahan korupsi di Gedung Nusantara V Komplek MPR/DPR RI.

    Acara tersebut menghadirkan Novel Baswedan sebagai narasumber tunggal dan sosialisasi pencegahan korupsi tersebut mengusung tema “Integritas Bukan Lips Service, Gratifikasi Bukan Tradisi”.

    Titik, sapaan Siti Fauziah, mengatakan kehati-hatian pegawai MPR sangat diperlukan mengingat dalam melaksanakan tugas sehari-hari, terkadang tanpa disadari terdapat kebijakan atau tindakan yang diambil berhimpitan dengan tindak pidana korupsi.

    Karena itu, Sekretariat Jenderal MPR menganggap kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi ini sangat penting.

    Harapannya setiap individu di lingkungan MPR dapat memperdalam pengetahuan tentang integritas dan gratifikasi sehingga bisa terhindar dari tindakan korupsi.

    “Pencegahan tidak bisa hanya mengandalkan oleh institusi, saya dan deputi, hingga para kepala biro serta kepala bagian, tidak bisa mendeteksi tindakan aparatur di lingkungan Setjen MPR satu persatu. Karena itu, dibutuhkan kesadaran dan pengetahuan masing-masing. Itulah arti penting dari kita mengadakan sosialisasi ini,” ujarnya.

    Karena itu, menurut Titik, pihaknya sangat mewanti-wanti kejujuran seluruh pegawai MPR. Apalagi, seringkali bertemu, Ketua MPR Ahmad Muzani selalu mengingatkan jangan sampai ada tindakan-tindakan mark up atau proyek fiktif.

    “Itu jadi beban tersendiri buat saya. Saya berharap semua pegawai di Sekretariat Jenderal MPR lebih waspada. Saya tidak bisa bilang kita semua bersih, tapi tolong diperbaiki, dan setelah hari ini tidak ada lagi yang bermain-main dengan masalah korupsi dan gratifikasi,” ujarnya.

    Siti berharap materi yang disampaikan nara sumber tidak hanya didengarkan, tetapi dipahami dan diimplementasikan dalam setiap kegiatan, termasuk dalam kehidupan sehari-hari semua pegawai.

    “Yang sudah berbuat baik dari awal, alhamdulillah. Tapi, saya sangat berharap, kita semua bisa mendengarkan, mengikuti, memahami, dan melaksanakan materi yang nanti akan disampaikan,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR: Kenaikan Gaji Hakim Harus Dibarengi Pengawasan Kuat Nasional 22 Oktober 2025

    Anggota DPR: Kenaikan Gaji Hakim Harus Dibarengi Pengawasan Kuat

    Nasional

    22 Oktober 2025

  • Gubernur harap dana otsus Aceh diperpanjang tanpa batas waktu

    Gubernur harap dana otsus Aceh diperpanjang tanpa batas waktu

    Banda Aceh (ANTARA) – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem berharap pemerintah pusat untuk memperpanjang dana otonomi khusus (otsus) Aceh dalam revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) itu tanpa batas waktu atau berlangsung selamanya.

    “Kita inginkan seperti itu, diperpanjang sampai seumur hidup seperti Papua (dana otsus). Kenapa Papua boleh kita tidak boleh,” kata Mualem, di Banda Aceh, Selasa.

    Pernyataan itu disampaikan Mualem kepada awak media usai menerima kunjungan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam rangka mencari masukan dari berbagai kalangan di Aceh terkait revisi UU Pemerintahan Aceh, di Banda Aceh.

    Mualem menyampaikan, perpanjangan dana otsus Aceh lewat revisi UUPA tersebut merupakan harapan semua masyarakat dan pemerintahan Aceh, sehingga nantinya bisa memberikan sejahtera dan kemakmuran bagi rakyat.

    Dirinya meminta, semua poin-poin usulan Pemerintah Aceh dan DPR Aceh dalam revisi UUPA yakni delapan pasal perubahan dan satu pasal tambahan dapat diakomodir seluruhnya.

    Termasuk pasal 183, terkait dengan pendapatan/fiskal Aceh, yaitu tentang dana otonomi khusus (otsus). Dalam usulannya, meminta dana otsus Aceh diberikan sebesar 2,5 persen dari DAU nasional dan tanpa batas waktu.

    “Benar-benar sekali, itu nyawa kita, kalau tidak ada itu, tidak bisa kita buat apa-apa (semua usulan Aceh untuk revisi UUPA dapat diterima),” ujarnya.

    Di sisi lain, Mualem menegaskan bahwa revisi UUPA cita-cita besar masyarakat Aceh dan menjadi upaya penting untuk menjamin keberlanjutan kebijakan strategis daerah, seperti keberlanjutan dan penguatan dana otsus, pembagian hasil pengelolaan sumber daya alam, serta penegasan kewenangan antara pemerintah Aceh dan pusat.

    “Revisi UUPA adalah mimpi seluruh masyarakat Aceh. Perpanjangan dana otsus menjadi sangat penting dan berarti bagi pembangunan dan masa depan Aceh,” katanya.

    Mualem menambahkan, dana otsus selama ini telah memberikan manfaat besar bagi pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat.

    “Harapan kami dan masyarakat Aceh, agar dengan dukungan Baleg DPR RI melalui revisi UUPA, penguatan dan perpanjangan dana otsus Aceh dapat terwujud, agar Aceh dapat bangkit dan sejajar dengan provinsi lain,” ujar Mualem.

    Sementara itu, Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menyampaikan bahwa revisi UUPA dilakukan bukan untuk mengubah substansi kekhususan Aceh, melainkan memperkuatnya agar sejalan dengan perkembangan hukum nasional.

    “Sebuah undang-undang yang lahir tanpa partisipasi publik tidak akan bermakna. Karena itu, kami datang untuk mendengar langsung dari pihak yang mengalami dan memahami kondisi Aceh,” katanya.

    Dirinya menegaskan, semangat MoU Helsinki tetap menjadi sumber utama dalam pembahasan revisi UUPA. Maka, dalam proses ini yang dilakukan hanya penyelarasan frasa hukum agar sesuai tata cara pembentukan UU nasional.

    “Tetapi, semangat dan substansi tetap sama, yaitu demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan kekhususan Aceh,” ujarnya.

    Dirinya berharap, proses pembahasan revisi UUPA dapat diselesaikan pada tahun ini sebagaimana harapan Gubernur Aceh.

    “Mari sama-sama kita berdoa dan berikhtiar agar proses ini berjalan cepat dan lancar. Semangat Mualem untuk Aceh yang maju dan berdaulat harus kita dukung bersama,” demikian Bob Hasan.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR: RKAB Digital Bisa Basmi ‘Hengki-Pengki’ di Sektor Minerba

    DPR: RKAB Digital Bisa Basmi ‘Hengki-Pengki’ di Sektor Minerba

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya menilai penerapan sistem digital MinerbaOne untuk pengajuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) menjadi langkah penting dalam memperkuat transparansi dan tata kelola sektor pertambangan mineral dan batu bara. 

    Dia menyebut, sistem ini berpotensi besar menghilangkan praktik ‘hengki-pengki’ atau kecurangan di bawah meja yang selama ini mencoreng proses perizinan tambang.

    Menurut Bambang, perubahan sistem ini merupakan hasil pembelajaran dari berbagai kasus di masa lalu yang melibatkan proses manual dan pihak ketiga seperti konsultan. Pasalnya, ada banyak dugaan permainan terjadi dalam tahap penilaian RKAB yang dilakukan secara tertutup tanpa sistem yang akuntabel.

    “RKAB digital ini diciptakan justru untuk menghindari praktik-praktik ‘hengki-pengki’ yang dulu sering muncul dalam proses manual. Dengan sistem digital, semuanya by system, bukan by person,” ujar Bambang Patijaya, dikutip Rabu (22/10/2025).

    Dia bercerita, sebelum sistem digital diterapkan, proses pengajuan RKAB kerap kali menumpuk karena minimnya evaluator atau pihak yang memverifikasi data pengajuan di Kementerian ESDM. 

    Kondisi itu memunculkan ruang bagi perantara atau pihak luar untuk ‘mempercepat’ proses dengan cara yang tidak transparan. Dari sekitar 7.000 pengajuan RKAB setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, hanya 15 evaluator yang menangani di pusat.

    Akibatnya, penumpukan dan keterlambatan penerbitan izin terjadi di berbagai daerah. Pada 2021–2022, dirjen minerba kala itu melakukan simplifikasi agar proses berjalan lebih cepat. Namun, kebijakan itu tidak diatur dalam peraturan menteri dan akhirnya menimbulkan masalah hukum.

    “Dulu ruang manipulasi terbuka karena prosesnya manual dan tertutup. Sekarang dengan sistem digital, setiap tahapan terekam dan bisa dilacak. Ini cara paling efektif meminimalisir kecurangan,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Bambang menuturkan bahwa sistem MinerbaOne memungkinkan perusahaan mengajukan RKAB langsung melalui platform daring tanpa interaksi tatap muka. Hal ini diyakini mampu mengurangi peluang permainan antara pemohon dan petugas. 

    Dia menilai digitalisasi juga menjadi bentuk transformasi birokrasi menuju transparansi publik. Pemerintah dan DPR, kata dia, memiliki tanggung jawab untuk memastikan sistem ini bekerja adil bagi semua pelaku usaha, bukan hanya bagi yang memiliki akses atau pengaruh.

    “Kalau dulu cepat lambatnya proses bisa dipengaruhi hal-hal non-teknis, sekarang semua tergantung pada kesiapan dan kelengkapan perusahaan itu sendiri. Ini bagian dari reformasi perizinan yang sehat,” tambahnya.

    Namun, Bambang mengingatkan bahwa sistem digital tidak akan efektif tanpa kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Pemerintah harus memastikan sistem tidak mudah macet atau eror karena hal itu bisa menghambat kegiatan usaha dan membuka celah baru.

    Selain itu, perubahan aturan masa berlaku RKAB dari 3 tahun menjadi 1 tahun tetap perlu dikaji ulang agar tidak menambah beban administratif bagi perusahaan. Sebab, kebijakan yang baik adalah yang menyeimbangkan efisiensi dengan pengawasan.

    “Digitalisasi ini langkah maju, tapi jangan sampai malah menambah kerumitan baru. Sistem harus andal, SDM harus siap, dan aturannya harus konsisten agar niat baik transparansi tidak berubah jadi hambatan,” pungkasnya.

  • Myanmar Gerebek Pusat Kejahatan Siber, Tangkap 2.000 Orang

    Myanmar Gerebek Pusat Kejahatan Siber, Tangkap 2.000 Orang

    Anda sedang membaca rangkuman berita terkini yang terjadi dalam 24 jam terakhir dari berbagai belahan dunia.

    Berita dari Myanmar menjadi pembuka Dunia Hari Ini, edisi Rabu, 22 Oktober 2025.

    Militer Myanmar gerebek pusat kejahatan siber

    Sebanyak 2.198 orang ditahan setelah militer Myanmar menutup operasi penipuan daring besar-besaran.

    Mereka menggerebek KK Park, sebuah pusat kejahatan siber, sebagai bagian dari operasi militer untuk memberantas penipuan daring, perjudian ilegal, dan kejahatan siber lintas batas.

    Surat kabar Myanma Alinn melaporkan tentara memastikan lebih dari 260 bangunan tidak terdaftar, dan menyita peralatan, termasuk 30 set terminal internet satelit Starlink.

    Media itu menerbitkan foto-foto yang memperlihatkan peralatan Starlink yang disita dan tentara yang dikatakan melakukan penggerebekan, meskipun tidak jelas kapan tepatnya foto-foto itu diambil.

    Cuaca ekstrem terjang Australia

    Suhu diperkirakan akan melonjak di negara bagian New South Wales (NSW) yang beribu kota di Sydney, sementara warga Melbourne di negara bagian Victoria dan Adelaide di Australia Selatan harus bersiap menghadapi angin kencang yang diperkirakan mengalami cuaca ekstrem, hari Rabu ini.

    Ahli meteorologi senior Miriam Bradbury mengatakan suhu diperkirakan akan mencapai hampir 40 derajat Celcius di sebagian besar wilayah New South Wales.

    Warga Victoria dan Australia Selatan diperingatkan untuk bersiap menghadapi angin kencang dan pemadaman listrik karena angin kencang berkecepatan hingga 120 kilometer per jam yang diprediksi menerjang pantai selatan Australia hari ini (22/10).

    Angin paling kencang diperkirakan akan menerjang Semenanjung Bellarine antara pukul 14.00 dan 16.00, sebelum bergerak ke pinggiran timur Melbourne antara pukul 17.00 dan 19.00 waktu setempat.

    Pertemuan Trump dan Putin ditunda

    Pembicaraan Presiden Donald Trump dan Presiden Vladimir Putin, yang dijadwalkan Selasa kemarin, ditunda tanpa batas waktu setelah Rusia menolak gencatan senjata dengan Ukraina sehingga mengaburkan upaya negosiasi.

    Berbicara kepada wartawan di Ruang Oval, Presiden Trump mengatakan ia belum membuat keputusan tentang pertemuan tersebut.

    “Saya tidak ingin pertemuan ini sia-sia. Saya tidak ingin waktu terbuang sia-sia, jadi saya akan lihat saja nanti,” ujar Presiden Trump.

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, dan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, sudah melakukan “pertemuan yang produktif” tetapi memilih untuk tidak mengadakan pertemuan tatap muka.

    Rumah baru untuk Gundy si bayi wombat

    Kehidupan Gundy tidaklah mudah. Tahun lalu, induknya tewas ditabrak mobil di Hunter Valley, New South Wales ketika ia masih berusia lima bulan.

    Gundy selamat di dalam kantung induknya dan diserahkan kepada Judith Hopper dari Hunter Wildlife Rescue, tetapi pemeriksaan dokter mata hewan menemukan kalau Gundy kehilangan penglihatannya.

    Dengan kondisinya yang buta, rencana untuk melepaskan Gundy ke alam liar harus dipertimbangkan kembali.

    Tetapi Gundy kemudian dipindahkan ke rumah di suaka margasatwa di kawasan Central Coast setelah mengetahui Gundy tidak punya tempat lain untuk menjadi rumah barunya.

    “Ini merupakan hasil yang sangat luar biasa baginya … karena kalau tidak, dia pasti harus disuntik mati,” kata penjaga satwa liar Lauren Murphy.

    Tonton juga video “Temui DPR, Arnold Putra Cerita Ketika Ditahan di Myanmar” di sini: