Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Kemenbud Promosikan Wayang Dipadukan Video Mapping, Fadli Zon Ingin Bawa Budaya RI Jadi Peradaban Dunia – Page 3

    Kemenbud Promosikan Wayang Dipadukan Video Mapping, Fadli Zon Ingin Bawa Budaya RI Jadi Peradaban Dunia – Page 3

    Fadli Zon berharap ekspresi budaya seni yang memadukan unsur teknologi itu dapat menginspirasi masyarakat. Hal ini mengingat kreativitas seni budaya yang terus berkembang dan bersifat adaptif. Ia mengatakan, pemanfaatan teknologi pun menjadi sebuah keniscayaan di era globalisasi sekaligus agar wayang juga bisa lebih mudah diterima oleh generasi muda.

    “Zaman sudah berubah, jadi perlu adaptasi terhadap dunia digital, seperti sentuhan-sentuhan teknologi sehingga membuat cerita wayang lebih relevan. Generasi muda juga bisa menikmati dan beradaptasi dengan itu,“ ungkap Fadli.

    “Dengan perpaduan wayang golek, wayang kulit, dan kemudian wayang orang dengan dukungan new media, tentunya pertunjukam akan lebih menarik. Durasi dan bahasanya juga disesuaikan sehingga mudah dimengerti semua kalangan masyarakat,” sambungnya.

    Meski memadukan unsur digital, kolaborasi wayang di ICH Festival 2024 tetap menghadirkan pertunjukan yang sesuai pakem dan nilai-nilai tradisi seni budaya. Hadirnya video mapping tidak mengurangi teknis dan penyajian pertunjukan wayang yang kaya akan ajaran moral dan etika.

    “Memang budaya itu harus dilihat sebagai kekuatan (power of culture), jadi harus kita maksimalkan. Apalagi budaya Indonesia adalah yang tertua di dunia berdasarkan penelitian, diperkirakan ekspresi budaya di Indonesia ditemukan kurang lebih sekitar 60 ribu tahun lalu,” papar Fadli.

    Lebih lanjut, Fadli mengatakan Presiden Prabowo Subianto menjadikan kebudayaan sebagai salah satu paradigma haluan pembangunan Indonesia mengingat hal itu diatur dalam konstitusi, tepatnya pada Pasal 32 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa ‘Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya’.

    “Pak Prabowo memiliki komitmen dan konsen terhadap hal ini sehingga menghadirkan kebudayaan sebagai satu Kementerian tersendiri untuk pertama kalinya. Perintah konstitusi negara mengamanatkan itu, jadi kita harus berkontribusi juga kepada peradaban dunia,” urai mantan Wakil Ketua DPR RI tersebut.

    Oleh karenanya, Fadli mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengembangkan ekspresi kebudayaan Indonesia. Terutama bagi para stakeholder terkait, khususnya para pegiat seni budaya.

    “Dalam ekspresi seni budaya, cara yang paling mudah bisa melalui sarana seperti film, musik, dan media-media baru termasuk video game,” tuturnya.

    Fadli kemudian mencontohkan keberhasilan Korean Wave melalui K-Drama, K-Pop, sampai pada K-Food berkat paradigma pembangunan negaranya yang memprioritaskan pelestarian dan pengembangan ekspresi budaya-budaya mereka.

    Menurut Fadli, Korean Wave tercipta karena Pemerintah Korea hadir memberikan ekosistem pengembangan budaya. Selebihnya adalah karena diciptakannya kebebasan stimulus dan kedisiplinan dari para pelaku budayanya itu sendiri.

    “Untuk grup K-Pop, mereka minimal latihan sehari 8 jam, malah ada yang sampai 12 jam. Itu dilakukan juga oleh anggota grup besar seperti BTS dan Seventeen yang mendapatkan tempat di luar korea, termasuk Indonesia bahkan di Amerika dan Eropa,” ucap Fadli.

    “Ini artinya dibutuhkan kedisplinan, komitmen dan tentu saja bakat. Bukan hanya dari look saja, tapi dari bakat seperti menyanyi, menari dan lain-lain,” tambahnya.

     

  • Kekurangan Pengawas Madrasah, Kemenag Tak Segera Angkat Calon Yang Lulus Tes

    Kekurangan Pengawas Madrasah, Kemenag Tak Segera Angkat Calon Yang Lulus Tes

    Liputan6.com, Semarang – Anggota Komisi VIII DPR RI Dr Abdul Fikri Faqih menerima kunjungan Komunitas Guru Calon Pengawas Hasil Afirmasi Lulus Uji Kompetensi Kementerian Agama (Kemenag) se-Indonesia.

    Perwakilan dari komunitas guru calon pengawas, Ajid Abdul Majid menyanpaikan persoalan belum dilantiknya ratusan guru menjadi pengawas.

    “Semua prosedur seleksi pengawas telah dilaksanakan. Mulai dari selesai administrasi, ujian berbasis komputer (CBT), menyusun dan mempertahankan makalah,” kata Ajid.

    Ditambahkan, bagi peserta yang lulus harus mengikuti diklat calon pengawas selama 1 bulan di provinsi masing-masing. Sementara bagi peserta yang tidak lulus langsung tereliminasi.

    “Sedangkan kami, peserta seleksi yang lulus sampai terakhir dan dapat sertifikat calon pengawas, mengalami masalah, setelah kami lulus diklat tahun 2022, kami tidak diangkat jadi pengawas, walaupun sebagian kami telah memasukkan bahan pengusulan dengan seluruh persyaratan yang telah terpenuhi,” kata Ajid.

    Menurutnya, kendala pengangkatan, karena usia. “Padahal saat sertifikat kompetensi kami terima, usia kami masih mencukupi,” katanya.

    Abdul Fikri Faqih dari Komisi VIII DPR RI menyebut bahwa sesuai aturan seharusnya para guru calon pengawas itu bisa diangkat.

    “Saya mendukung mereka diangkat sebagai pengawas, karena seharusnya peraturan (pembatasan usia) tidak berlaku surut bagi mereka,” kata Fikri.

    Ditambahkan bahwa madrasah di Indonesia membutuhkan banyak pengawas. Dari jumlah madrasah di Indonesia saat ini lebih dari 53 ribu madrasah, jumlah pengawas baru sekitar 3,5 ribu menurut data Kemenag tahun 2022.

    “Tak sebanding rasio pengawas dengan jumlah madrasah yang dibina, yakni kekurangan sekitar 8 ribu pengawas,” katanya.

    Para calon pengawas madrasah itu berjuang, dan 700 orang terangkat jadi pengawas madrasah dari 1.395 orang yang telah lulus uji kompetensi. Sementara sisanya belum diangkat.

    Menurut Fikri, mereka telah melalui semua tahapan hingga memperoleh sertifikat kompetensi. 

     

    Kasihan, Kisah Petani Miskin Terpaksa Jual Bongkahan Tanah Sawah Demi Hidupi Keluarga

  • Pimpinan Baru KPK Diharapkan Selesaikan Tunggakan Perkara dan Lebih Agresif

    Pimpinan Baru KPK Diharapkan Selesaikan Tunggakan Perkara dan Lebih Agresif

    Jakarta, Beritasatu.com – Lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 telah dipilih oleh Komisi III DPR beberapa waktu lalu. Internal KPK berharap lima pimpinan baru tersebut dapat menjawab berbagai tantangan yang tengah dihadapi, khususnya pada bagian penindakan. Salah satunya adalah menyelesaikan berbagai tunggakan perkara.

    “Harapannya kepada pimpinan baru KPK mampu menyelesaikan tunggakan-tunggakan perkara, khususnya yang memiliki nilai kerugian negara yang besar, menyangkut hajat hidup orang banyak, dan menjadi perhatian publik,” kata Plt Direktur Korsup Wilayah KPK, Imam Turmudi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/11/2024).

    Imam juga meminta para pimpinan baru KPK serius memberantas korupsi pada sejumlah sektor penting seperti politik, hukum, pelayanan publik, sumber daya alam, hingga bisnis. Pimpinan baru juga diminta untuk dapat meningkatkan agresivitas penanganan perkara oleh KPK.

    “Tantangan berikutnya, yaitu meningkatkan agresivitas penanganan perkara agar segera memberikan kepastian hukum kepada para pelaku sekaligus menjawab harapan publik,” tutur Imam.

    Para pimpinan baru KPK diminta untuk menyusun prioritas penanganan perkara serta menghindari potensi konflik kepentingan dalam bekerja. Mereka juga diminta meningkatkan upaya asset recovery atau pemulihan aset demi memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi.

    “Tantangan yang terakhir bagi pimpinan yang akan datang yaitu melakukan inovasi dan mengembangkan terobosan hukum dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi,” ungkap Imam.

    Diketahui, Komisi III DPR telah memilih lima pimpinan baru KPK periode 2024-2029 di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (21/11/2024). Komisi III DPR juga langsung menetapkan ketua KPK terpilih untuk periode mendatang, yakni Setyo Budiyanto.

    Berikut ini daftar lima pimpinan baru KPK dan perolehan suaranya: 
    1. Setyo Budiyanto: 46 suara
    2. Johanis Tanak: 48 suara
    3. Fitroh Rohcahyanto: 48 suara
    4. Agus Joko Pramono: 39
    5. Ibnu Basuki Widodo: 33

  • Legislator Dukung Langkah Menkopolkam Lindungi Pelajar dari Judi Online

    Legislator Dukung Langkah Menkopolkam Lindungi Pelajar dari Judi Online

    Jakarta: Anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi PDI Perjuangan Mercy Chriesty Barends mendukung langkah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), dalam melindungi pelajar atau anak-anak dari bahaya judi online. Pernyataan ini muncul setelah laporan yang mengejutkan bahwa sekitar 80.000 anak di bawah usia 10 tahun telah terlibat dalam aktivitas perjudian daring. 

    “Kondisi ini tidak hanya mengkhawatirkan tetapi juga menjadi ancaman nyata terhadap masa depan generasi muda Indonesia,” ungkap Mercy kepada wartawan, Jumat,22 November 2024. 

    Menko Polkam menegaskan penanganan terhadap kasus judi online harus dilakukan dengan tegas dan terkoordinasi. DPR menyambut baik komitmen ini dan mengapresiasi upaya pemerintah dalam memberantas judi online yang semakin menyasar kelompok usia muda. Dalam konteks ini, DPR mengatakan siap bersinergi untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.

    “Salah satu langkah penting yang perlu diambil adalah penguatan regulasi untuk menindak tegas para pelaku judi online,” tegas Mercy yang juga Wakil Rakyat Dapil Maluku.

    Kebijakan ini, lanjut Mercy, perlu disertai dengan penegakan hukum yang jelas, termasuk pemblokiran situs atau aplikasi yang berpotensi menjadi pintu masuk perjudian daring. Selain itu, DPR juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan literasi digital di masyarakat.

    “Anak-anak dan keluarga perlu mendapatkan pemahaman yang baik tentang bagaimana melindungi diri dari akses terhadap konten berbahaya, termasuk perjudian online,” tambah Mercy.

    Tidak kalah pentingnya, masih kata Mercy, pendidikan kepada masyarakat juga harus menjadi prioritas. Orang tua, pendidik, dan komunitas lokal perlu dilibatkan dalam upaya memberikan pemahaman tentang bahaya judi online. Kampanye edukasi nasional dapat menjadi salah satu cara efektif untuk mencegah anak-anak terjerumus dalam aktivitas ini.

    “Di sisi lain, institusi pendidikan dapat memegang peranan kunci melalui pengenalan kurikulum atau kegiatan yang berfokus pada etika digital dan bahaya perjudian,” imbuh Mercy.

    Diharapkan Mercy, selain aspek pencegahan, pemerintah juga harus memprioritaskan penanganan terhadap anak-anak yang sudah terlanjur terlibat dalam judi online.

    “Layanan psikologis dan pendampingan perlu disediakan untuk membantu mereka pulih dari dampak negatif yang ditimbulkan. Sinergi lintas sektor antara kementerian terkait, seperti Kementerian Pendidikan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, juga diperlukan untuk memastikan pendekatan yang komprehensif dalam menangani masalah ini,” papar Mercy.

    Ditambahkan Mercy, DPR mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak Indonesia.

    “Perlindungan anak dari bahaya judi online tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi seluruh pihak, termasuk keluarga, komunitas, dan lembaga keagamaan. Dengan kerja sama yang solid, generasi muda Indonesia dapat dilindungi dari ancaman yang dapat merusak masa depan mereka,” pungkas Mercy.

    Jakarta: Anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi PDI Perjuangan Mercy Chriesty Barends mendukung langkah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), dalam melindungi pelajar atau anak-anak dari bahaya judi online. Pernyataan ini muncul setelah laporan yang mengejutkan bahwa sekitar 80.000 anak di bawah usia 10 tahun telah terlibat dalam aktivitas perjudian daring. 
     
    “Kondisi ini tidak hanya mengkhawatirkan tetapi juga menjadi ancaman nyata terhadap masa depan generasi muda Indonesia,” ungkap Mercy kepada wartawan, Jumat,22 November 2024. 
     
    Menko Polkam menegaskan penanganan terhadap kasus judi online harus dilakukan dengan tegas dan terkoordinasi. DPR menyambut baik komitmen ini dan mengapresiasi upaya pemerintah dalam memberantas judi online yang semakin menyasar kelompok usia muda. Dalam konteks ini, DPR mengatakan siap bersinergi untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.
    “Salah satu langkah penting yang perlu diambil adalah penguatan regulasi untuk menindak tegas para pelaku judi online,” tegas Mercy yang juga Wakil Rakyat Dapil Maluku.
     
    Kebijakan ini, lanjut Mercy, perlu disertai dengan penegakan hukum yang jelas, termasuk pemblokiran situs atau aplikasi yang berpotensi menjadi pintu masuk perjudian daring. Selain itu, DPR juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan literasi digital di masyarakat.
     
    “Anak-anak dan keluarga perlu mendapatkan pemahaman yang baik tentang bagaimana melindungi diri dari akses terhadap konten berbahaya, termasuk perjudian online,” tambah Mercy.
     
    Tidak kalah pentingnya, masih kata Mercy, pendidikan kepada masyarakat juga harus menjadi prioritas. Orang tua, pendidik, dan komunitas lokal perlu dilibatkan dalam upaya memberikan pemahaman tentang bahaya judi online. Kampanye edukasi nasional dapat menjadi salah satu cara efektif untuk mencegah anak-anak terjerumus dalam aktivitas ini.
     
    “Di sisi lain, institusi pendidikan dapat memegang peranan kunci melalui pengenalan kurikulum atau kegiatan yang berfokus pada etika digital dan bahaya perjudian,” imbuh Mercy.
     
    Diharapkan Mercy, selain aspek pencegahan, pemerintah juga harus memprioritaskan penanganan terhadap anak-anak yang sudah terlanjur terlibat dalam judi online.
     
    “Layanan psikologis dan pendampingan perlu disediakan untuk membantu mereka pulih dari dampak negatif yang ditimbulkan. Sinergi lintas sektor antara kementerian terkait, seperti Kementerian Pendidikan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, juga diperlukan untuk memastikan pendekatan yang komprehensif dalam menangani masalah ini,” papar Mercy.
     
    Ditambahkan Mercy, DPR mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak Indonesia.
     
    “Perlindungan anak dari bahaya judi online tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi seluruh pihak, termasuk keluarga, komunitas, dan lembaga keagamaan. Dengan kerja sama yang solid, generasi muda Indonesia dapat dilindungi dari ancaman yang dapat merusak masa depan mereka,” pungkas Mercy.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • DPR Harap Kejagung Profesional Terkait Kasus Tom Lembong – Page 3

    DPR Harap Kejagung Profesional Terkait Kasus Tom Lembong – Page 3

    Senada, Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman menekan, hukum harus diterapkan secara equal untuk memenuhi asas persamaan di depan hukum. Artinya, semua orang sama di depan hukum.

    Apalagi, adanya praduga motif politik di balik penetapan Tom Lembong sebagai tersangka. Soal ini, Benny menilai Kejaksaan Agung harus menepis anggapan tersebut dengan memberi penjelasan secara transparan kepada publik.

    “Asas bersamaan hukum itu adalah intinya hukum yang sama harus diterapkan kepada semua orang tanpa perbedaan kalau ada pelanggaran hukum maka sanksinya harus diterapkan kepada semua siapapun yang melanggar hukum, nah itu prinsipnya,” papar Benny.

    Ia memandang, transparansi menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Keterbukaan pun menjadi jawaban Kejagung atas penilaian publik bahwa proses hukum yang menjerat mantan Mendag bermuatan politik.

    Bahkan, Benny meminta konstruksi hukum dipublikasi secara luas, jika hal tersebut sudah dapat dibuktikan secara valid.

    “Ya peristiwa hukum itu untuk menentukan apakah ini peristiwa hukum pidana atau tidak apakah ini peristiwa tindak pidana korupsi atau tidak. Kalau sudah diketahui dipastikan bahwa ada peristiwa hukum pidana korupsi disitu maksudnya, baru dicari siapa pelakunya,” katanya.

    Karena itu penting bagi Kejaksaan Agung untuk membuka kasus ini secara terang benderang di depan publik, sehingga masyarakat bisa mengawasi dengan lebih seksama.

    “Karena selama ini kan hanya seolah-olah impor gula. Impor gula kan semua menteri di kementerian itu kan impor gula, impor gula itu kan kebijakan, itu belum tentu ada unsur perbuatan melawan hukum disitu, kan kita gak tau unsur itu kan waktu itu,” sebut Benny.

    Demi menghindari bola panas secara liar terus berlanjut, DPR bahkan meminta Kejaksaan Agung melalui Jampidsus bisa melaporkannya secara terbuka kepada wakil rakyat.

    “Kita minta kalau bisa Kejaksaan Agung dan Jampisdsusnya itu memberikan penjelasan secara lebih terbuka secara lengkap kepada komisi III tentang soal ini. Kenapa? Supaya tidak ada tuduhan-tuduhan yang tadi itu, itu yang kita minta. kita kan gak tau bener tapi kan kita gak bisa berprasangka untuk mencegah prasangka-prasangka itu. Kita minta kejaksaan agung harus jelaskan itu terbuka,” sebut Benny.

    Sayangnya hingga kini belum ada penjelasan rinci dari aparat penegak hukum. Apalagi dasar penetapan tersangka juga dipertanyakan karena menggunakan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Yang punya kewenangan untuk menghitung ada tidak ada kerugian anggara itu kan hanya BPK, tapi selama ini kan suka-suka penegak hukum lah. Cuman kan kita gak bisa berduga-duga juga, karena itu kita minta coba yuk jelaskan sejelas-jelasnya kepada rakyat melalui kami sebagai wakil rakyat,” ujar Benny.

     

  • Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Ketua Komisi III Duga Pembunuhan Berencana

    Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Ketua Komisi III Duga Pembunuhan Berencana

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menilai, kasus polisi tembak polisi di Polres Solok Selatan merupakan pembunuhan berencana. Dalam insiden itu, Kasatreskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Ryanto Anshari tewas ditembak Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar.

    “Dia merencanakan itu untuk menembak. Saya menduga itu (kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan) pembunuhan berencana. Namun, nanti penyidik silakan memprosesnya,” ujar Habiburokhman dalam konferensi pers di ruang rapat Komisi III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/2024).

    Habiburokhman menyoroti motif pembunuhan yang dilakukan pelaku. Ia menyinyalir adanya kemungkinan pelaku menjadi backing oknum tambang ilegal galian C.

    “Dari informasi yang kami dapat adalah si pelaku ini tidak senang atas apa yang dilakukan kasatreskrim menindak tambang ilegal galian C. Nah jadi dipertanyakan apakah pelaku ini menjadi backing tambang ilegal,” tambahnya.

    Habiburokhman menyebut, Komisi III DPR akan bertolak ke Sumatera Barat pada Senin, (25/11/2024) untuk mengawal kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. “Nanti beberapa anggota akan ke sana. Saya kemungkinan akan memimpin langsung,” ungkapnya.

    Dalam kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Kasatreskrim Polres Solok AKP Ulil Ryanto Anshari harus kehilangan nyawa karena ditembak Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar. Jasad AKP Ulil sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar.

  • Orang Kaya Diampuni, Orang Miskin Dicekik Pajaknya

    Orang Kaya Diampuni, Orang Miskin Dicekik Pajaknya

    Jakarta: Langkah DPR memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2024 mendapat kritik tajam. Keputusan ini dinilai janggal lantaran RUU tersebut secara mendadak masuk dalam longlist usulan Badan Legislasi (Baleg) DPR.
     
    Langkah ini menuai banyak pertanyaan karena berpotensi membebaskan pelanggar pajak dari tanggung jawab masa lalu menjadi prioritas. Sementara, RUU Perampasan Aset, yang memiliki dampak besar dalam pemberantasan korupsi, justru diabaikan.
     
    “RUU Perampasan Aset adalah instrumen penting untuk mengembalikan kerugian negara akibat korupsi dan tindak kejahatan ekonomi lainnya. Tanpa adanya regulasi ini, aset-aset yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat akan terus terhenti di tangan para pelaku kejahatan,” ungkap pengamat hukum dan pegiat antikorupsi Hardjuno Wiwoho, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 22 November 2024.
    Hardjuno mensinyalir lolosnya RUU Tax Amnesty ke dalam daftar Prolegnas prioritas adalah titipan pengusaha, terutama pengusaha hitam yang mengemplang pajak selama ini.
     
    Selama ini, para pengemplang pajak terus menghindar dari kewajiban membayar pajak. Karena itu, mereka diduga melobi DPR akan membuat regulasi pengampunan pajak jilid III terhadap mereka.
     
    “Saya ajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal RUU ‘siluman’ ini. Ini bentuk ketidakadilan di negara ini. Orang kaya diusulkan beri Tax Amnesty, sementara rakyat jelata dicekik pajaknya,” ketus Hardjuno.
     

    Komitmen pemberantasan korupsi jadi lemah

    Keputusan untuk tidak memprioritaskan RUU Perampasan Aset menurut Hardjuno sangat melemahkan komitmen pemberantasan korupsi. Padahal, regulasi ini dapat mempercepat proses pengembalian aset negara yang dikorupsi.
     
    “RUU ini penting untuk memastikan keadilan. Hasil korupsi harus dikembalikan ke rakyat, bukan justru dibiarkan menjadi aset pribadi yang dinikmati segelintir orang,” ujar Hardjuno.
     
    Lebih lanjut, Hardjuno mempertanyakan alasan mendadak di balik prioritas RUU Pengampunan Pajak. Karena menurutnya, DPR seharusnya mendahulukan kepentingan yang lebih besar, yakni memberantas korupsi.
     
    “Bukan meloloskan kebijakan yang berpotensi memberikan keuntungan bagi segelintir pelaku pelanggaran pajak,” kata Hardjuno.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Wamendagri: Pilkada harus wujudkan demokrasi sejuk dan damai

    Wamendagri: Pilkada harus wujudkan demokrasi sejuk dan damai

    Saya kira harus betul-betul kita jaga bersama dikoordinasikan sampai level instansi yang paling kecil

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya mewujudkan demokrasi yang sejuk dan damai dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

    Hal ini disampaikan nya dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Menjelang Pemungutan Suara yang digelar di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat.

    “(Sesuai dengan arahan) Bapak Presiden (Prabowo Subianto) yang betul-betul menyampaikan dalam beberapa forum mengenai konsepsi beliau tentang demokrasi yang minus kekerasan, menghindari adu domba, menghindari hasut-menghasut, demokrasi yang sejuk dan damai,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ia menambahkan upaya menjaga demokrasi damai perlu dikoordinasikan hingga ke tingkat instansi terkecil sesuai hierarki kewenangan.

    “Saya kira harus betul-betul kita jaga bersama dikoordinasikan sampai level instansi yang paling kecil,” tambahnya.

    Dalam laporannya, dia menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran pilkada serentak sudah dipenuhi oleh daerah.

    Realisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah mencapai 100 persen, meskipun sempat terjadi kendala di beberapa daerah. Selain itu distribusi logistik pilkada juga nyaris rampung.

    Kemendagri juga telah mengadakan serangkaian rapat intensif bersama Komisi II Dewan Perwakilan rakyat (DPR) untuk mengevaluasi dan menyerap berbagai dinamika yang terjadi di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

    Dalam rapat tersebut, para kepala daerah diingatkan mengenai pentingnya menjalankan fungsi koordinasi, termasuk dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forkopimda.

    Selain itu, dalam rapat tersebut disampaikan juga mengenai prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi salah satu poin utama. “Di situ kami ingatkan (juga) tentang prinsip-prinsip netralitas ASN,” ujar Bima.

    Dalam penutupan rapat, Bima kembali mengingatkan pentingnya menyebarkan narasi demokrasi yang sejuk dan damai. Ia menekankan bahwa untuk memperkuat narasi pilkada yang sejuk dan damai, diperlukan langkah-langkah bersama.

    Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Politik dan Keamanan (Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus menegaskan bahwa pilkada serentak harus menjadi momen untuk melahirkan kepala daerah yang berkualitas.

    Hal ini penting untuk mendukung agenda pemerintahan, termasuk 8 Astacita Presiden Prabowo Subianto, 17 program prioritas, dan 8 program cepat.

    “Artinya saat tahapan pemilu berjalan, 8 program cepat dari pemerintah juga harus sukses. Padahal, kepala daerahnya baru dilantik pada Februari nanti. Nah kita-kita inilah yang menentukan itu. Sukses pilkada tapi sukses (juga) program cepat dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran,” jelas Lodewijk.

    Ia juga menyampaikan apresiasi nya terhadap kesiapan penyelenggara Pemilu dan aparat keamanan. Lodewijk menjelaskan bahwa berdasarkan paparan penyelenggara pemilu, seluruh aspek pelaksanaan pilkada telah siap.

    Ini termasuk kesiapan aparat keamanan seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dia menegaskan pentingnya kerja maksimal untuk memastikan semua tahapan berjalan dengan baik.

    Sebagai Informasi, rapat ini dihadiri oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidun) Kejaksaan Agung, Wakil Kepala Badan Inteligen dan Keamanan (Wakabaintelkam) Polri, Deputi BIN, Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta
    Wakil Kepala Badan Inteligen Strategis (Wakabais) TNI.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • PLTGU Muara Tawar berperan vital jaga sistem ketenagalistrikan Jakarta

    PLTGU Muara Tawar berperan vital jaga sistem ketenagalistrikan Jakarta

    PLN NP berkomitmen dalam menjaga sistem ketenagalistrikan khususnya dalam memproduksi listrik yang digunakan di wilayah DKI Jakarta seperti dalam menopang kebutuhan listrik area VVIP terutama Gedung DPR, MPR, Kementerian, serta Istana Presiden

    Samosir (ANTARA) – Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Tawar dengan kapasitas terpasang mencapai 2.290 megawatt (MW) saat ini berperan vital dalam menjaga sistem ketenagalistrikan di Jawa-Madura-Bali (Jamali), khususnya di sekitar daerah Jakarta.

    Direktur Utama PLN Nusantara Power (NP) Ruly Firmansyah mengatakan unit pembangkit ini menjadi tonggak dalam memastikan daerah ring 1 tetap menyala dan menjadi salah satu tulang punggung pasokan listrik nasional.

    “PLN NP berkomitmen dalam menjaga sistem ketenagalistrikan khususnya dalam memproduksi listrik yang digunakan di wilayah DKI Jakarta seperti dalam menopang kebutuhan listrik area VVIP terutama Gedung DPR, MPR, Kementerian, serta Istana Presiden,” terang Ruly dalam keterangannya yang dikutip di Samosir, Sumatera Utara, Jumat.

    PLTGU Muara Tawar milik PLN NP ini berperan sebagai pembangkit peaker, yaitu pembangkit yang dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan listrik pada saat beban puncak.

    Kemampuan respons cepat dari turbin gasnya memungkinkan pembangkit ini untuk segera beroperasi saat permintaan listrik meningkat tajam, sehingga menjaga kestabilan pasokan listrik. Selain itu, PLTGU ini juga dilengkapi dengan fasilitas Compressed Natural Gas (CNG) Plant yang mendukung pemulihan sistem kelistrikan Jamali ketika terjadi gangguan atau blackout.

    Melalui produksi listrik berkualitas tiada henti, PLTU Muara Tawar juga telah berhasil menyukseskan berbagai acara kenegaraan yang penting dari tahun ke tahun. Seluruh personel di PLTGU Muara Tawar juga bersiaga dalam menyukseskan KTT ASEAN yang berlangsung pada bulan November.

    Dari sisi operasional, PLTGU Muara Tawar berhasil mempertahankan performa dengan indikator kesiapan unit pembangkit di atas 90 persen, sesuai dengan standar internasional North American Electric Reliability Corporation (NERC). Keandalan ini tidak terlepas dari kesiapan dan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni dalam mengelola dan menjaga performa pembangkit.

    “Di sisi lain, PLTGU Muara Tawar juga mendukung transisi energi di Indonesia. Menjadi salah satu pionir dalam memproduksi hidrogen hijau di Indonesia”, tambah Ruly.

    Hidrogen hijau besutan subholding PLN NP seperti di PLTGU Muara Tawar ini diproduksi dengan menggunakan sumber dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang terdapat di area pembangkit. Selain dihasilkan dari PLTS yang terpasang, hidrogen hijau ini juga menggunakan Renewable Energy Certificate (REC) yang berasal dari beberapa pembangkit EBT di Indonesia.

    Dengan berbagai peran strategis tersebut, PLTGU Muara Tawar terus berkontribusi signifikan dalam mendukung keandalan dan stabilitas sistem ketenagalistrikan nasional, memastikan pasokan listrik yang andal bagi masyarakat dan industri di Indonesia, ujar Ruly.

    Pewarta: Faisal Yunianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Cerita Eks Menkeu Soal Tax Amnesty Jilid I, Sukseskah?

    Cerita Eks Menkeu Soal Tax Amnesty Jilid I, Sukseskah?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menceritakan mengenai pelaksanaan program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid I pada 2016-2017. Dia mengatakan program ini diluncurkan dengan tujuan untuk meningkatkan rasio perpajakan atau tax ratio di Indonesia.

    “Kebetulan waktu itu saya Menkeu yang bersepakat dengan DPR meluncurkan tax amnesty jilid I,” kata Bambang dalam program Tax Time di CNBC Indonesia, Jumat, (22/11/2024).

    Dia menceritakan ketika itu, pemerintah prihatin dengan kecilnya basis pajak di Indonesia baik untuk perusahaan maupun perorangan. Karena kecilnya basis pajak itu, kata dia, tax ratio di Indonesia mandek di 10%.

    “Nah tauntuk bisa menambah tax ratio, maka tax amnesty menjadi salah satu solusinya,” kata dia.

    Bambang mengatakan Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang melakukan program ini. Dia mengatakan program ini banyak diselenggarakan negara maju, seperti di Eropa. Dia mengatakan program ini bukan hanya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP), tapi juga membuat orang yang masuk dalam sistem pajak.

    “Perlu diketahui tax amnesty ini juga banyak dilakukan bahkan di negara maju seperti Eropa dan tujuannya adalah untuk selain meningkatkan kepatuhan dari WP yang sudah ada, tapi juga orang-orang yang belum tercatat sebagai WP,” ujar dia.

    Selain itu, dia mengatakan tax amnesty ini juga digelar agar para WP jujur dengan aset yang dimilikinya. Dia bilang ketika mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak, seringkali WP enggan membeberkan secara terus terang mengenai aset-aset tersebut.

    “Termasuk aset di luar negeri, sehingga akibatnya kewajiban pajak mereka tidak mencerminkan kekayaan mereka,” ujar dia.

    (rsa/haa)