Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Kunker Anggota Komisi III DPR RI ke Jawa Timur: Pengawasan Jalur Peredaran Narkoba Diperketat

    Kunker Anggota Komisi III DPR RI ke Jawa Timur: Pengawasan Jalur Peredaran Narkoba Diperketat

    TRIBUNJATENG.COM – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Jawa Timur dengan mengunjungi Kepolisian Daerah (Polda), Kejaksaan Tinggi (Kejati), dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) setempat.

    Agenda ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dalam pengawasan sektor hukum, pemberantasan narkoba, serta perbaikan regulasi impor.  

    Dalam pertemuan tersebut, salah satu anggota Komisi III mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk mengawasi kuota impor sejumlah komoditas strategis, termasuk tekstil, kedelai, bawang putih, dan buah-buahan.

    Pengetatan pengawasan impor dianggap penting guna mencegah potensi kerugian di sektor swasta maupun pemerintah.

    “Kebijakan yang jelas sangat dibutuhkan agar kuota impor tidak melampaui batas dan tidak mengganggu pasar dalam negeri,” ujarnya.  

    Namun, perhatian juga diberikan pada sistem Surat Persetujuan Impor (SPI) di Indonesia. Ketentuan SPI yang seharusnya memberikan izin impor dengan pembatasan kuota sering kali menjadi celah penyalahgunaan.

    Kuota besar cenderung hanya diberikan kepada pihak-pihak tertentu, sehingga menciptakan ketimpangan yang merugikan pelaku usaha lain.

    “Sistem SPI perlu ditinjau kembali agar lebih transparan dan adil, sehingga distribusi kuota tidak hanya berpihak pada segelintir pihak,” tegas anggota tersebut.  

    Selain itu, sebagian besar industri dalam negeri masih bergantung pada bahan baku dan material yang belum tersedia di Indonesia, seperti produsen tas yang masih harus mengimpor komponen pegangan dan roda.

    Pengenaan biaya tambahan menjadi tantangan tersendiri. “Kita tidak bisa sepenuhnya menutup pasar impor, tetapi harus mengaturnya dengan baik agar dapat mengakomodasi semua pemangku kepentingan,” tambahnya.  

    Untuk itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro, SH, MH, berencana membawa usulan pembentukan Panja ini ke rapat internal komisi dengan kemungkinan mendorong Panja Penegakan Hukum Impor melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri, pedagang, pemerintah, aparat penegak hukum, dan Kementerian-kementerian terkait .

    “Melalui Panja ini, kita akan merumuskan rancangan undang-undang impor yang tidak hanya mengakomodasi kebutuhan industri dalam negeri, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi pendapatan negara. Selain itu, pengawasan akan diperketat untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan seperti masuknya barang terlarang ke Indonesia,” jelas Dede.  

    Isu lain yang menjadi perhatian adalah larangan masuknya pakaian bekas impor melalui pelabuhan di Indonesia.

    Langkah ini dinilai penting untuk melindungi industri tekstil dalam negeri sekaligus mencegah dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan.

    Sementara itu, jalur distribusi narkoba melalui pelabuhan kecil dari Dumai hingga pesisir timur Jawa Timur juga mendapatkan sorotan. Anggota Komisi III menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat.  

    Kunjungan ini diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret yang memperkuat sinergi antara DPR RI dan instansi terkait dalam mengawasi perdagangan dan memperkuat penegakan hukum di Indonesia. (*)

  • Anggota DPR dari PKB Sebut OTT KPK Cara Kampungan dan Boros Uang Negara

    Anggota DPR dari PKB Sebut OTT KPK Cara Kampungan dan Boros Uang Negara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasbiallah Ilyas, mendukung pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai cara “kampungan.” Hasbiallah berpendapat bahwa OTT KPK hanya memboroskan uang negara.

    Pernyataan tersebut disampaikan Hasbiallah saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Wisnu Baroto, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/11/2024).

    “Saya setuju dengan Pak Luhut kalau OTT itu hanya kampungan, sebab OTT itu hanya merugikan uang negara,” ujar Hasbiallah.

    Hasbiallah menjelaskan bahwa pelaksanaan OTT membutuhkan waktu yang lama dan mengakibatkan pemborosan anggaran negara. Ia mengaku pernah berdiskusi dengan salah satu pimpinan KPK mengenai hal tersebut.

    “Saya pernah tanya salah satu pimpinan KPK, untuk mengejar OTT itu satu tahun, berapa banyak uang kita yang harus habis. Ini kan permasalahan di kita seperti ini,” katanya.

    Menurutnya, KPK seharusnya mengambil langkah lain yang lebih efektif. Hasbiallah bahkan mengusulkan pendekatan ekstrem, seperti menghubungi pejabat yang menjadi target OTT untuk memperingatkan agar tidak melakukan korupsi.

    “Kita telepon, ‘hai bapak jangan melakukan korupsi, melakukan korupsi anda saya tangkap’. Kan selesai, tidak ada uang negara yang dirugikan,” ucap Hasbiallah.

    Ia menegaskan, sistem OTT yang berjalan saat ini dianggap terlalu mahal dan merugikan negara. Oleh karena itu, ia meminta agar OTT dihentikan.

  • Cawabup Langkat Tiorita Br Surbakti disambut ibu-ibu Jaring Halus

    Cawabup Langkat Tiorita Br Surbakti disambut ibu-ibu Jaring Halus

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Pilkada Langkat 2024

    Cawabup Langkat Tiorita Br Surbakti disambut ibu-ibu Jaring Halus
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 22 November 2024 – 23:43 WIB

    Elshinta.com – Calon Wakil Bupati Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, nomor urut 1 Tiorita Br Surbakti disambut meriah warga Desa Jaring Halus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Jumat (22/11).  

    Kedatangan Tiorita Br Surbakti ke Desa Jaring Halus mendampingi Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara yang juga anggota komisi 5 DPR RI Musa Rajekshah yang meresmikan Mesjid Al Musanif Nurut Taqwa yang dibangun oleh Yayasan H Anif.

    Setibanya di dermaga Jaring Halus Tiorita disambut oleh ibu-ibu yang ingin melihat langsung calon Wakil Bupati Langkat yang berpasangan dengan Syah Afandin sebagai calon Bupati Langkat atau yang lebih dikenal dengan ‘SATRIA’

    Dalam kerumunan warga tersebut, Tiorita memohon doa dan dukungan terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat nomor urut 1 Syah Afandin-Tiorita Br Surbakti.

    “Insya Allah kalau pasangan Syah Afandin-Tiorita Br Surbakti terpilih pada Pilkada 27 November mendatang, kami akan memperhatikan desa-desa semua, terutama daerah agak terpencil seperti di desa Jaring Halus ini, saya juga taat pada pimpinan pak Musa Rajekshah untuk memperhatikan kondisi di desa ini terutama jalan beton,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Jumat (22/11). 

    Diketahui sebelumnya Tiorita Br Surbakti sudah pernah berkunjung ke Desa Jaring Halus pada saat menyerahkan se ekor sapi untuk kurban pada hari raya Idul Adha 2024 yang lalu. Dan kedatangan kali ini bertepatan dengan  dirinya sudah ditetapkan sebagai calon Wakil Bupati Langkat.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Komisi IV DPR dorong kolaborasi tingkatkan produksi susu nasional

    Komisi IV DPR dorong kolaborasi tingkatkan produksi susu nasional

    Ketergantungan pada impor harus dikurangi dengan memperkuat penyerapan susu lokal

    Jakarta (ANTARA) – Komisi IV DPR RI mendorong kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan produksi susu lokal, memperkuat ketahanan pangan nasional, dan memenuhi kebutuhan susu dalam negeri secara berkelanjutan demi kesejahteraan peternak.

    “Komitmen semua pihak adalah kunci untuk mewujudkan ketahanan pangan berbasis susu,” kata Ketua rombongan Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Komisi IV DPR RI menyoroti permasalahan sektor persusuan nasional dalam kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

    Ahmad menyatakan bahwa kunjungan itu bertujuan menggali persoalan di subsektor peternakan, khususnya produksi susu lokal sehingga mampu memenuhi kebutuhan nasional.

    “Ketergantungan pada impor harus dikurangi dengan memperkuat penyerapan susu lokal,” ujar Ahmad.

    Ahmad menegaskan pentingnya kolaborasi antara peternak, pemerintah, dan industri pengolahan susu (IPS) untuk mendongkrak produksi susu nasional.

    “Semua pihak harus berkomitmen. Tata niaga susu perlu diatur ulang agar lebih berpihak pada peternak lokal,” tutur Ahmad.

    Sebagai langkah konkret, lanjut Ahmad, Komisi IV mendorong berbagai upaya, mulai dari kemudahan mendapatkan pupuk subsidi untuk lahan hijauan pakan ternak, pelatihan bagi peternak melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), hingga revisi regulasi untuk mendukung tata niaga yang lebih baik.

    Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian Makmun mengatakan bahwa pemerintah terus memantau penyerapan susu segar dalam negeri oleh IPS.

    Ia juga mengusulkan penerapan standar minimal kandungan susu lokal seperti tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada produk susu yang disajikan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mendukung produksi nasional.

    “Model bisnis impor sapi perah juga harus melibatkan koperasi dan peternak lokal,” kata Makmun.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sara Duterte Ancam Bunuh Marcos, Kantor Presiden Filipina Ambil Tindakan

    Sara Duterte Ancam Bunuh Marcos, Kantor Presiden Filipina Ambil Tindakan

    Manila –

    Kantor kepresidenan Filipina memberikan reaksi keras atas pernyataan Wakil Presiden (Wapres) Sara Duterte yang mengatakan akan membuat Presiden Ferdinand Marcos Jr dibunuh jika dirinya tewas dibunuh terlebih dahulu. Pernyataan Sara itu dianggap sebagai “ancaman aktif” oleh kantor kepresidenan Filipina.

    Sara yang merupakan anak perempuan dari mantan Presiden Rodrigo Duterte itu, melontarkan ancaman pembunuhan terhadap Marcos Jr dalam konferensi pers yang digelar Jumat (22/11) tengah malam, saat perselisihan antara dirinya dan sang Presiden Filipina semakin sengit.

    Sara mengisyaratkan dirinya menjadi target rencana pembunuhan, dan mengakui telah memerintahkan salah satu personel keamanannya untuk membunuh sang Presiden Filipina jika rencana pembunuhan terhadap dirinya itu berhasil menewaskannya.

    “Bertindak berdasarkan pernyataan Wakil Presiden yang jelas dan tegas bahwa dia telah mengontrak seorang pembunuh untuk membunuh Presiden jika dugaan rencana terhadap dirinya berhasil, Sekretaris Eksekutif telah merujuk ancaman aktif ini kepada Komando Keamanan Kepresidenan untuk segera mengambil tindakan yang tepat,” demikian pernyataan Kantor Komunikasi Kepresidenan Filipina, seperti dilansir AFP dan Reuters, Sabtu (23/11/2024).

    “Setiap ancaman terhadap nyawa Presiden harus selalu ditanggapi dengan serius, terlebih lagi ancaman ini diungkapkan secara jelas dan secara pasti di depan publik,” imbuh pernyataan tersebut.

    Tidak diketahui secara jelas soal tindakan seperti apa yang akan diambil terhadap Sara. Kantor Wapres Filipina sejauh ini belum menanggapi pernyataan terbaru dari kantor kepresidenan tersebut.

    Dalam konferensi pers penuh sumpah serapah pada Jumat (22/11) tengah malam, Sara mengungkapkan dirinya telah berbicara kepada salah satu personel tim keamanannya dan menginstruksikannya untuk membunuh Marcos Jr, istrinya Liza Arantea, dan ketua DPR Filipina Martin Romualdez jika dirinya dibunuh.

  • Gempar Wapres Filipina Sara Duterte Ancam Bunuh Presiden Marcos

    Gempar Wapres Filipina Sara Duterte Ancam Bunuh Presiden Marcos

    Pernyataan Sara yang memuat ancaman itu disampaikan ketika dia menanggapi salah satu komentar online yang memintanya untuk tetap aman, dengan mengatakan dia berada di wilayah musuh saat menghadiri sesi pertemuan di majelis rendah parlemen Filipina bersama kepala stafnya.

    Situasi ini terjadi saat Sara menghadapi ancaman pemakzulan di majelis rendah parlemen atau DPR Filipina, yang dipimpin oleh Romualdez, yang diperkirakan akan maju capres tahun 2028 mendatang. Romualdez sebelumnya memangkas hampir dua pertiga anggaran kantor Wapres Filipina.

    Konferensi pers tengah malam itu digelar Sara setelah para pejabat parlemen Filipina mengungkapkan mereka akan memindahkan Kepala Staf Wapres, Zuleika Lopez, dari pusat penahanan majelis rendah ke lembaga permasyarakatan. Lopez ditahan sejak Rabu (21/11) atas tuduhan melakukan “campur tangan yang tidak semestinya” dalam proses pembahasan parlemen yang berfokus pada anggaran wapres.

    Sara telah mengundurkan diri dari jabatan Menteri Pendidikan pada Juni lalu ketika hubungannya dengan Marcos Jr semakin memburuk. Namun demikian, dia tetap menjabat sebagai Wapres Filipina.

    Tidak hanya dengan Marcos Jr dan Romualdez, Sara juga berselisih dengan Araneta, Ibu Negara Filipina. Beberapa waktu lalu, Araneta mengakui dirinya merasa sakit hati karena Sara tertawa saat ayahnya, mantan Presiden Duterte, dalam sebuah acara menuduh Marcos Jr sebagai “pecandu narkoba”.

    Usai tuduhan itu, Marcos Jr balik menuding kesehatan Duterte menurun karena penggunaan opioid fentanyl yang kuat dalam jangka panjang. Tidak ada bukti kuat atas tuduhan-tuduhan tersebut.

    Aliansi politik antara keluarga Duterte dan Marcos yang sebelumnya sangat kuat, hingga membawa mereka pada kemenangan dalam pemilu tahun 2022 lalu, telah runtuh dan hancur dalam beberapa bulan terakhir. Aksi saling menuding dan retorika ekstrem semakin marak menjelang pemilu sela tahun dan pilpres tahun 2028.

    Tonton juga video: Perjalanan Panjang Terpidana Mati Mary Jane hingga Akhirnya Bebas

    (nvc/idh)

  • Pemerintah Mau Ampuni Pajak Orang Kaya, Simak Daftar Orang Terkaya RI!

    Pemerintah Mau Ampuni Pajak Orang Kaya, Simak Daftar Orang Terkaya RI!

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah mewacanakan pengampunan pajak atau tax amnesty, yang pada dasarnya mengincar para konglomerat yang memiliki tunggakan besar. Lalu, siapa saja orang-orang kaya yang kemungkinan bisa mendapatkan tax amnesty?

    Berdasarkan data Forbes Real-Time Billionaires, sejumlah nama konglomerat masuk ke dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Saat ini, posisi orang terkaya di Indonesia di peringkat pertama ditempati oleh Prajogo Pangestu. 

    Prajogo Pangestu yang memiliki beberapa perusahaan di Bursa seperti PT Barito Pacific Tbk. (BRPT), PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), hingga PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) memiliki kekayaan bersih sebesar US$46,6 miliar. Menurut Forbes, sumber kekayaan Prajogo Pangestu berasal dari bisnis petrokimia dan energi. 

    Orang terkaya selanjutnya adalah Low Tuck Kwong dengan jumlah kekayaan US$26,9 miliar. Konglomerat kelahiran Singapura ini mendapatkan kekayaannya dari bisnis batu bara. 

    Pada posisi selanjutnya orang terkaya Indonesia adalah Robert Budi Hartono dengan kekayaan US$24,8 miliar dan Michael Hartono dengan kekayaan US$23,8 miliar. Hartono bersaudara memiliki bisnis yang terdiversifikasi mulai dari bisnis perbankan hingga rokok. 

    Konglomerat selanjutnya adalah Sri Prakash Lohia dengan bisnis petrokimia. Forbes mencatat kekayaan Sri Prakash Lohia saat ini sebesar US$7,9 miliar. 

    Nama selanjutnya yang berada dalam daftar Forbes real-time billionaire adalah Agoes Projosasmito. Agoes tercatat memiliki kekayaan US$7 miliar yang berasal dari bisnis tambang dan investasi. 

    Kemudian, ada nama konglomerat Tahir dan keluarga dengan jumlah kekayaan US$5,8 miliar yang berasal dari berbagai macam bisnis.

    Nama mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era SBY, Chairul Tanjung juga masuk ke dalam daftar orang terkaya Indonesia. Chairul Tanjung memiliki kekayaan sebesar US$5,1 miliar dari berbagai macam bisnisnya.

    Pada posisi ke-9, terdapat nama Dewi Kam, yang juga merupakan pemegang saham PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) selain Low Tuck Kwong. Dewi Kam memiliki kekayaan sebesar US$4,7 miliar. 

    Sementara itu, orang terkaya ke-10 di Indonesia adalah Djoko Susanto. Pemilik jaringan minimarket Alfamart ini diperkirakan Forbes memiliki kekayaan bersih sebesar US$4,2 miliar. 

    Selain nama-nama tersebut, terdapat pula nama seperti pemilik Grup Wilmar Martua Sitorus, Mochtar Riady dan keluarga dari Grup Lippo, Crazy Rich Surabaya Hermanto Tanoko, hingga Hary Tanoesoedibjo dalam daftar Forbes ini. 

    Sebagaimana diketahui, muncul wacana tax amnesty jilid III usai DPR resmi memasukkan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11/2016 tentang Pengampunan Pajak alias tax amnesty ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

    Meski tax amnesty berlaku untuk semua wajib pajak, pada dasarnya program tersebut lebih mengincar para konglomerat yang memiliki tunggakan pajak besar. 

    Pada saat pemerintahan pertama kali menerapkan tax amnesty pada 2016 misalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Ditjen Pajak lebih fokus mengejar para orang kaya, khususnya yang memiliki harta di luar negeri.

    Pemerintah bakal berkonsentrasi mengejar wajib pajak (WP) yang memiliki kekayaan kotor lebih dari Rp10 miliar atau WP yang melaporkan penghasilan di dalam SPT di atas Rp1 miliar per tahun.

  • Profil 3 Calon Gubernur Jawa Timur dan Wakilnya, Srikandi Menuju Jalan Pahlawan

    Profil 3 Calon Gubernur Jawa Timur dan Wakilnya, Srikandi Menuju Jalan Pahlawan

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur (Jatim) menetapkan 3 pasangan calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) Jatim yakni Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, dan Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta alias Gus Hans, dan Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim.

    Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jatim 2024 diwarnai persaingan para Srikandi menuju kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan, Surabaya.

    KPU Jatim telah menetapkan nomor urut pasangan calon (paslon) cagub-cawagub Jatim di Pilkada 2024.

    Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim nomor urut 1, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak nomor urut 2, dan Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans nomor urut 3.

    Berikut profil lengkap calon gubernur Jawa Timur dan wakilnya:

    1. Profil Luluk Nur Hamidah

    Luluk Nur Hamidah adalah politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diusung menjadi Cagub Jatim.

    Perempuan kelahiran Jombang, 25 Juni 1971 ini baru kali pertama mengikuti kontestasi Pilkada.

    Meski demikian, di bidang politik Luluk sempat menjadi anggota Komisi VI DPR RI 2019-2024 dan berkecimpung di Badan Legislatif (Baleg) DPR RI.

    Luluk juga aktif berorganisasi, dia dipercaya menjadi Wakil Ketua Sekretaris Jenderal PP RMI-PBNU 2005-2010 dan Pengurus Pusat Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PP LKK NU) dan KNPI, serta menjadi konsultan Sekolah Citra Alam hingga Direktur Yayasan Masyarakat AHIMSA 2001-2010.

    Perempuan 53 tahun itu menyelesaikan studi S1 di IAIN Sunan Ampel, Malang, sebelum melanjutkan pendudukan S2 Ilmu Sosiologi di Universitas Indonesia dan S2 Publik Administrasi di Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP).

    Biodata Luluk Nur Hamidah:

    Nama Lengkap: Luluk Nur Hamidah M.Si., M.P.A

    Tempat, Tanggal Lahir: Jombang, 25 Juni 1971

    Jenis Kelamin: Perempuan

    Agama: Islam

    Riwayat Pendidikan:

    MI Darul MA’arif (1984)
    MTSN Darul Ulum (1987)
    MAN Darul Ulum (1990)
    S1 Pendidikan Agama IAIN Sunan Ampel Malang (1991)
    S2 Ilmu Sosiologi FISIP Universitas Indonesia (2005)
    S2 Publik Administrasi Lee Kuan Yew School of Public Policy Singapura (LKYSPP) (2006-2007)

    Riwayat Pekerjaan

    Fraksi PKB/MPR RI, Sebagai: Staff Ahli Fraksi. Tahun: 2009 – 2019
    Yayasan masyarakat AHIMSA, Sebagai: Direktur. Tahun: 2001 – 2010
    Sekolah Citra Alam, Sebagai: Konsultan. Tahun: –
    Universitas Nasional 1946, Sebagai: Dosen. Tahun: –
    Universitas Nahdlatul Ulama, Sebagai: Dosen. Tahun: –

    2. Profil Lukmanul Khakim

    Lukmanul Khakim lahir di Lamongan, Jawa Timur, pada 8 Januari 1983. Sebagai politisi muda, karier Lukmanul cukup mentereng.

    Dia duduk sebagai anggota Komisi VI DPR RI 2014-2019. Lukmanul juga menjadi Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB.

    Saat ini Lukmanul dipercaya menjalani tugas sebagai Ketua Bidang Perdagangan dan Perindustrian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB mulai dari tahun (2019-2024). Lukmanul juga aktif di Nahdlatul Ulama (NU) dengan menjadi Sekretaris Umum Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) 2015-2020.

    Di pemerintahan, Lukman sempat mengisi posisi staf khusus Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

    Soal jenjang pendidikan, Lukmanul menyelesaikan studi S2 Ilmu Administrasi di Universitas Krisnadwipayana, Jakarta.

    Biodata Lukmanul Khakim:

    Nama Lengkap: H Lukmanul Khakim M.Si

    Tempat, Tanggal Lahir: Lamongan, 8 Januari 1983

    Jenis Kelamin: Laki-laki

    Agama: Islam

    Riwayat Pendidikan:

    Madrasah Aliyah Keagamaan Negeri (MAKN) Denanyar Jombang
    S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
    S2 Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Universitas Krisnadwipayana Jakarta

    Riwayat Pekerjaan:

    Anggota Komisi VI DPR RI 2018-2019
    Staf Khusus Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal 2009-2014

  • 4 Momok Ini Bakal Gerus Uang Warga RI di 2025, dari BPJS hingga PPN

    4 Momok Ini Bakal Gerus Uang Warga RI di 2025, dari BPJS hingga PPN

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tahun depan, masyarakat Indonesia diprediksi menghadapi tekanan ekonomi yang semakin besar. Beban biaya hidup akan meningkat seiring dengan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan tarif cukai minuman manis.

    Kondisi ini berpotensi memperburuk kemampuan menabung masyarakat, seperti yang terlihat dari data Bank Indonesia (BI), di mana survei konsumen menunjukkan proporsi tabungan terus mengalami penurunan.

    Pada Oktober 2024, proporsi tabungan berada di angka 15%. Angka ini lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yakni September dan Agustus 2024 yang masing-masing di angka 15,3% dan 15,7%.

    Berikut beberapa kenaikan biaya yang harus ditanggung masyarakat Indonesia tahun depan:

    Kenaikan PPN 12%

    Dikabarkan, pemerintah akan menaikkan PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan tersebut adalah mandat dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    PPN 12% akan dikenakan terhadap seluruh barang dan jasa kecuali barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya, diberikan fasilitas pembebasan PPN.

    Kenaikan PPN tentu saja dapat mendorong peningkatan beban terhadap masyarakat kelas menengah hingga bawah mengingat mereka harus membayar lebih mahal barang yang mereka beli mulai baju, pulsa, hingga makanan.

    Tarif BPJS Kesehatan Makin Mahal

    Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berpotensi naik pada 2025. Hal ini tertera dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan.

    Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menjelaskan, dalam Pasal 103B Ayat 8 mengatur bahwa penetapan iuran, manfaat, dan tarif pelayanan ditetapkan paling lambat 1 Juli 2025.

    “Anda baca di Perpres 59. Dievaluasi, lalu nanti di maksimum 1 Juli 2025. Nah, itu iurannya kemudian tarif dan manfaatnya akan ditetapkan,” kata Ghufron usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dewan Pengawas dan Direktur Utama BPJS Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Selasa (19/11/2024).

    Saat ini, Ghufron pun belum dapat memastikan apakah iuran peserta JKN akan naik atau tetap. Sebab, pihak yang berwenang untuk menetapkan hal tersebut bukan BPJS Kesehatan, tapi pemerintah.

    Namun, ia menegaskan bahwa BPJS Kesehatan ingin penetapan terkait iuran, manfaat, dan tarif pelayanan disesuaikan dengan berbagai pertimbangan, termasuk politik hingga kemampuan membayar.

    Ancaman kenaikan tarif BPJS Kesehatan dapat menambah beban masyarakat saat ini.

    Harga BBM Makin Melonjak

    Total anggaran subsidi energi yang telah disepakati kini menjadi sebesar Rp 203,4 triliun, dari rancangan awal sebesar Rp 204,5 triliun. Artinya ada penurunan anggaran subsidi energi Rp 1,1 triliun.

    Untuk subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg anggarannya turun Rp 600 miliar dari Rp 114,3 triliun menjadi Rp 113,7 triliun. Terdiri dari Subsidi jenis BBM tertentu yang anggarannya turun Rp 40 miliar dan subsidi LPG tabung 3 kg yang turun Rp 600 miliar.

    Sementara itu, khusus untuk subsidi listrik juga turun Rp 500 miliar, dari rancangan semula sebesar Rp 90,2 triliun menjadi hanya sebesar Rp 89,7 triliun.

    Kepala Centre of Food, Energy and Sustainable Development INDEF, Abra El Talattov menilai pemerintah harus berani mengubah skema pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM) dari yang semula berbasis produk atau harga menjadi berbasis individu atau rumah tangga.

    Ia memastikan bahwa perubahan mekanisme ini tidak hanya dapat mengurangi kebocoran subsidi, tetapi juga memberikan ruang bagi SPBU, termasuk Pertamina dan pesaingnya untuk menawarkan harga BBM yang lebih kompetitif.

    Dengan demikian, masyarakat dapat memilih BBM berdasarkan kualitas dan harga yang wajar. Sementara mereka yang layak menerima subsidi akan mendapatkan potongan langsung dari harga jual.

    Minuman Manis Makin Mengikis Kantong

    Pemerintah berencana memberlakukan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) secara terbatas pada tahun 2025. Dia menyebut cukai ini akan diterapkan secara konservatif.

    Pemerintah menyebut pengenaan cukai terhadap MBDK dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi gula atau pemanis yang berlebihan. Industri akan didorong untuk mereformulasi produk MBDK yang rendah gula.

    Dalam dokumen Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 pemerintah mengusulkan target penerimaan cukai sebesar Rp 244,2 triliun atau tumbuh 5,9%. Penerimaan itu akan bersumber salah satunya dari barang kena cukai baru, yakni MBDK.

    Hal ini mendorong jajanan pada minuman manis akan mengalami kenaikan.

    (luc/luc)

  • Wakil Ketua DPR Harap Pimpinan KPK Terpilih Bisa Bawa Indonesia Bersih dari Korupsi Nasional 23 November 2024

    Wakil Ketua DPR Harap Pimpinan KPK Terpilih Bisa Bawa Indonesia Bersih dari Korupsi Nasional 23 November 2024

    Wakil Ketua DPR Harap Pimpinan KPK Terpilih Bisa Bawa Indonesia Bersih dari Korupsi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua DPR RI
    Adies Kadir
    berharap pimpinan
    KPK
    dan anggota Dewas KPK terpilih dapat menunjukkan integritas untuk membawa Indonesia bersih dari
    korupsi
    .
    Adies juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Setyo Budiyanto sebagai Ketua KPK 2024-2029. Ia mendoakan semua pimpinan terpilih amanah dan dapat mewujudkan Indonesia yang bersih dari koruptor.
    “KPK dalam kepemimpinan yang baru harus semakin kuat dalam memberantas korupsi demi kemajuan bangsa dan negara,” kata Adies dalam keterangannya, seperti dikutip Sabtu (23/11/2024).
    Adapun lima nama komisioner KPK yang terpilih, yakni Setyo Budiyanto (ketua), Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono.
    Pemilihan nama-nama tersebut setelah melewati proses
    fit and proper test
    yang diselenggarakan dari tanggal 18-19 November 2024 dan pemungutan suara pada rapat pleno Komisi III DPR RI pada 21 November 2024.
    Menurut Adies, calon pimpinan KPK yang mayoritas berasal dari kalangan aparat penegak hukum (APH) tidak diragukan lagi kompetensi dan kapabilitasnya.
    Dengan demikian, Adies berharap, pimpinan KPK yang baru dapat membawa reformasi serta memberikan langkah-langkah inovatif dalam pemberantasan korupsi.
    Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga menilai turunnya kepercayaan masyarakat ke KPK menjadi pekerjaan rumah bagi para pimpinan KPK baru.
    Adies pun meminta pemimpin KPK 2024-2029 harus bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum lainnya, untuk menciptakan sinergi dalam memberantas korupsi.
    “Saya berharap masyarakat dapat memberikan dukungan kepada para pimpinan KPK terpilih dan anggota Dewas KPK terpilih untuk menjalankan tugas dan kewenangannya. Berikan kesempatan untuk mereka bisa membuktikan diri,” kata Adies.
    Sebagai informasi, lima nama pimpinan KPK terpilih ini akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR yang terdekat.
    Setelahnya, nama-nama itu akan diserahkan ke pemerintah untuk dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.