Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Bagaimana Respons Kapolri dan DPR Terkait Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan? Nasional 24 November 2024

    Bagaimana Respons Kapolri dan DPR Terkait Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan? Nasional 24 November 2024

    Bagaimana Respons Kapolri dan DPR Terkait Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan?
    Penulis
    Pada Jumat, 22 November 2024, terjadi insiden tragis di Polres
    Solok Selatan
    , Sumatera Barat (Sumbar). Insiden ini berupa penembakan
    polisi
    oleh anggota polisi.
    Kabag Ops Polres Solok Selatan,
    AKP Dadang Iskandar
    menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan,
    AKP Ulil Ryanto Anshari
    , hingga tewas.
    Peristiwa ini berlangsung di lokasi parkiran belakang kantor Polres Solok Selatan yang saat itu sedang dalam keadaan sepi.
    Kejadian ini menambah panjang daftar insiden serupa yang melibatkan aparat penegak hukum.
    Terkait kejadian ini, baik
    DPR
    RI maupun
    Kapolri
    memberikan respons yang signifikan, dengan penekanan pada pengusutan motif serta evaluasi terhadap penggunaan senjata api di Kepolisian.
    Komisi III DPR
    RI langsung merespons insiden penembakan ini dengan mengecam keras tindakan yang mencederai citra kepolisian.
    Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mendesak agar kasus ini segera diusut tuntas dan pelakunya dihukum berat.
    “Harus ada penegakan hukum yang tuntas, pelaku harus dihukum berat sekaligus dibongkar latar belakang motif perbuatanya apa,” kata Habiburokhman pada Jumat, 21 November 2024.
    Komisi III DPR RI juga berencana melakukan kunjungan ke Polda Sumbar dan Polres Solok Selatan pada Senin (25/11/2024) untuk meminta keterangan lebih lanjut.
    Tidak hanya itu, pada Kamis (28/11/2024), mereka juga akan memanggil Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Irjen Abdul Karim, bersama jajaran Polda Sumatera Barat serta Polres Solok Selatan.
    Pemanggilan Ini dilakukan untuk meminta penjelasan lebih lanjut terkait penembakan yang melibatkan anggota polisi.
    Sementara itu, anggota Komisi III dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil langsung mendesak agar oknum polisi yang melakukan penembakan dihukum mati.
    “Itu menurut saya layak juga dipertimbangkan (hukuman mati) karena dia membunuh polisi dalam keadaan sadar,” kata Nasir Djamil pada Jumat, 22 November 2024.
    Dia mencurigai bahwa insiden ini didorong oleh motif persaingan dalam mencari keuntungan dari tambang ilegal di wilayah tersebut.
    “Sangat disayangkan bahwa
    polisi tembak polisi
    hanya karena soal tambang galian C,” ujarnya.
    Kapolri Jenderal
    Polisi
    Listyo Sigit Prabowo tidak tinggal diam menyikapi insiden ini. Dalam sebuah pernyataan, dia menegaskan bahwa telah memerintahkan Kapolda Sumatera Barat untuk mengusut tuntas motif penembakan tersebut.
    “Saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum, pelaku dari institusi agar ditindak tegas apakah itu proses etik maupun pidananya,” tegas Kapolri.
    Listyo Sigit juga menambahkan bahwa jika penembakan ini ternyata terkait dengan praktik tambang ilegal, maka pelaku serta pihak yang membekingi tindakannya akan dihukum tanpa ampun.
    “Yang membekingi tindak tegas. Tinggal dilaporkan saja,” ujarnya menunjukkan komitmen kepolisian untuk menangani masalah ini dengan serius.
    Motif Dadang menembak mati Ulil, diduga terkait dengan konflik dalam penanganan tambang ilegal galian C di Solok Selatan.
    Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono mengatakan, Dadang merasa tidak puas dengan upaya penegakan hukum yang dilakukan Ryanto Ulil.
    “Bahwa seorang perwira (Dadang) yang juga barangkali salah satu yang kita anggap tersangka, oknum dari anggota kami juga berada pada posisi kontra terhadap penegakan hukum tersebut,” ujar dia.
    Ulil bersama jajarannya di Sat Reskrim Polres Solok Selatan diketahui telah beberapa kali menindak tegas para pelaku tambang ilegal galian C yang selama ini meresahkan warga setempat.
    Namun, tindakan tegas tersebut justru menimbulkan pro dan kontra, terutama di kalangan anggota kepolisian sendiri.
    Hanya saja, belum dipastikan motif sebenarnya dari Dadang menembak Ulil yang berujung pada kematian.
    Komisi III DPR pun mendesak agar motif penembakan tersebut dibongkar secara terang benderang, agar masyarakat tidak hanya melihat kejadian ini sebagai insiden semata, tetapi juga sebagai bagian dari fenomena yang lebih besar.
    “Kasus ini sebenarnya membuka kembali kotak pandora,” ujar Nasir Djamil.
    Menanggapi insiden ini, anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, mengajukan evaluasi menyeluruh terkait penggunaan senjata api di kalangan personel Polri.
    Dia mengingatkan bahwa setiap anggota yang diberi kewenangan untuk membawa senjata api harus menjalani pemeriksaan psikologis dan mental yang ketat.
    “Maka kesempatan ini kami minta kepada Pak Kapolri untuk berbenah dan melakukan evaluasi secara menyeluruh,” kata Tandra.
    Menurut dia, kesehatan mental dan kesiapan membawa senjata api harus benar-benar diperhatikan agar tragedi seperti ini tidak terulang lagi.
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun sepakat dengan perlunya evaluasi lebih lanjut.
    Dia lantas menginstruksikan kepada jajaran Polri untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan senjata api oleh anggota polisi.
    Langkah ini juga diambil sebagai bagian dari upaya untuk menjaga integritas dan moralitas aparat penegak hukum di Indonesia.
    Sementara itu, AKP Dadang Iskandar diketahui sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal berlapis.
    “Penyidik menjerat pelaku dengan pasal berlapis mulai dari pembunuhan berencana pasal 340 KUHP, kemudian subsider 338 dan subsider lagi 351,” ujar Dirreskrimum Polda Sumbar Andry Kurniawan didampingi Kabid Humas Polda Sumbar Dwi Sulistyawan saat jumpa pers pada Sabtu (23/11/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ikuti kampanye Agus Fajar, Relawan Arus Bawah tampilkan `Gadis Payung`

    Ikuti kampanye Agus Fajar, Relawan Arus Bawah tampilkan `Gadis Payung`

    Sumber foto: Sarwoto/elshinta.com.

    Ikuti kampanye Agus Fajar, Relawan Arus Bawah tampilkan `Gadis Payung`
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 23 November 2024 – 22:17 WIB

    Elshinta.com – Massa yang tergabung dalam Relawan Arus Bawah Boyolali, Jawa Tengah ikut memeriahkan kampanye pasangan calon (Paslon) Bupati – Wakil Bupati nomor urut 02 Agus Irawan-Dwi Fajar Nirwana di Stadion Pandan Arang Sonolayu, Boyolali, Sabtu (23/11). Dalam dukungannya, mereka mengerahkan wanita wanita cantik dengan kostum Agus-Fajar.

    Ketua Relawan Arus Bawah Boyolali, Nur Zais mengatakan, pengerahan relawan ini bertujuan untuk memenangkan paslon Agus-Fajar untuk perubahan di Boyolali.

    “Kita mengiginkan anak anak muda di Boyolali ini adalah perubahan. Kami bersama teman-teman yang lainnya mendukung paslon Agus-Fajar menjadi bupati,” kata Nur Zais seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sarwoto.

    Dikatakan dia, sejak awal Relawan Arus Bawah setia mendukung nomor urut 02, demi Boyolali yang lebih baik. Menurutnya dengan adanya wakil bupati Dwi Fajar Nirwana ini akan menambah kekuatan Agus Irawan.

    “Kami sejak awal mendukung Agus Irawan maju pilkada Boyolali. Sementara dengan adanya Dwi Fajar ini tentu menambah kekuatan Mas Agus,” ujar dia. 

    “Mbak Fajar ini orangnya sregep dan dekat dengan kaum perempuan di Boyolali,” kata dia. 

    Sementara itu, pantauan di Stadion Pandan Arang Boyolali ribuan orang tampak berjubel menuju lapangan untuk mendengarkan orasi dan hiburan rakyat. 

    Sementara itu, kehadiran Jokowi di Boyolali yang didampingi Anggota DPR-RI, Muhamad Hata, memompa semangat Agus-Fajar yang mengikuti kontestasi pilkada. Obrolan di rumah makan, Jokowi mengapresiasi Agus-Fajar dan tim pemenangan. 

    “Tanggapan Pak Jokowi di Boyolali bagus. Alhamdulillah Boyolali berjalan dengan baik,” kata Agus, ketika ditanya wartawan terkait tanggapan Jokowi.

    Kepada Agus-Fajar dan tim pemenangan, Jokowi menyampaikan pesan harus menang di Boyolali. Iya, Pak Jokowi berpesan Boyolali harus menang untuk mengembalikan Boyolali kembali tersenyum,” jelasnya.

    Sementara itu sebelum menuju pusat kampanye Akbar di Stadion Sonolayu, masa dari wilayah kecamatan musuk,gelar deklarasi dukung Agus – Fajar,dan calon gubernur Ahmad Lutfi, yang dipimpin ketua Tim pemenangan,Setiyono di Desa Pagerjurang, Setiyono mengajak calon yang diusung harus menang .

    Sumber : Radio Elshinta

  • Beda dengan Gibran, Waka Komisi X Sebut PPDB Sistem Zonasi Tak Perlu Dihapus, Cukup Diperbaiki – Page 3

    Beda dengan Gibran, Waka Komisi X Sebut PPDB Sistem Zonasi Tak Perlu Dihapus, Cukup Diperbaiki – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang meminta penghapusan Sistem Zonasi dalam kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menuai pro dan kontra.

    Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan, PPDB dengan Sistem Zonasi tidak perlu dihapus, tapi cukup dilakukan perbaikan dalam implementasi di lapangan. ”Permasalahan utama Sistem Zonasi PPDB bukan pada kebijakannya, tapi implementasinya,” ujar Lalu Hadrian, Minggu (24/11/2024).

    Politikus PKB ini mengatakan, persoalan PPDB Sistem Zonasi di antaranya minimnya kapasitas sekolah, jumlah calon peserta didik melebihi kapasitas sekolah di daerah sehingga muncul ketidakadilan dan calon siswa kesulitan mendapatkan kursi di sekolah negeri yang terdekat. Kedua, sosialisasi minim sehingga calon siswa kurang mendapatkan infomasi secara lengkap.

    ”Ini membuat orangtua siswa bingung. Dampaknya di lapangan, timbul praktik kecurangan. Apalagi, pengawasan kurang,” katanya.

    Persoalan lain, penyebaran sekolah negeri tidak merata sehingga siswa yang tinggal jauh dari sekolah memiliki peluang kecil untuk diterima meskipun memiliki nilai baik. ”Saya menilai PPDB dengan Sistem Zonasi secara prinsip kebijakan itu bagus karena menekankan keadilan. Setiap warga negara bisa mengenyam pendidikan di sekolah yang memiliki kualitas serta menghilangkan favoritisme,” tuturnya.

    Hal positif lain dari Sistem PPDB Zonasi untuk mendekatkan akses pendidikan, mengurangi ketimpangan kualitas sekolah, dan mencegah diskriminasi. ”Namun, sistem ini memang menghadapi tantangan seperti ketidaksiapan fasilitas pendidikan di berbagai wilayah dan ketimpangan antarsekolah,” urainya.

    Karena itu, Lalu Hadrian mengusulkan perbaikan PPDB Sistem Zonasi dengan membuat fleksibilitas bagi daerah mulai tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota yang tidak merata jumlah sekolah di setiap jenjangnya.

    ”Dengan kondisi jumlah sekolah yang tidak merata maka PPDB Sistem Zonasi jangan dibuat ketat. Jika di satu dua atau tiga kecamatan hanya ada satu SMP atau SMA maka jangan buat zonasi per kecamatan atau jarak, tapi diperluas meliputi tiga kecamatan,” katanya.

     

  • DPR Tunggu Pembahasan RUU Pemilu Terkait Usul KPU Jadi Ad Hoc – Page 3

    DPR Tunggu Pembahasan RUU Pemilu Terkait Usul KPU Jadi Ad Hoc – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyebut bakal menunggu terlebih dahulu momentum pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu terkait adanya usulan agar KPU diubah menjadi lembaga ad hoc.

    Dia pun menghargai adanya usulan tersebut dan berbagai aspirasi lainnya yang berkembang. Menurut dia, Komisi II DPR RI berencana untuk membuat Omnibus Law tentang Politik yang di dalamnya juga memuat RUU Pemilu.

    “Di dalamnya terdapat beberapa Undang-Undang (UU) yang sekarang dijadikan satu UU Politik, yaitu UU Pemilu, UU Partai Politik, UU Pilkada, UU terkait dengan Hukum Acara sengketa Pemilu dan beberapa ketentuan-ketentuan lain terkait dengan Pemilu,” kata Rifqi di Jakarta, Sabtu (23/11/2024) seperti dilansir Antara.

    Namun, dia mengatakan Komisi II DPR belum menjadwalkan pembahasan terhadap kedudukan KPU dan Bawaslu, terutama di tingkat provinsi, kabupaten, kota, sampai di tingkat TPS, KPPS, dan pengawas.

    Pasalnya, menurut dia, sejauh ini Komisi II DPR RI masih akan fokus terhadap RUU tentang perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia mengatakan bahwa RUU itu masuk ke dalam daftar Program Leguslasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 yang diusulkan Komisi II DPR RI.

    Walaupun begitu, RUU tentang Pilkada dan RUU tentang Pemilu juga masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2025 yang diusulkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

  • Legislator Dorong Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat

    Legislator Dorong Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat

    Jakarta –

    Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Arzeti Bilbina mendorong agar Rancangan Undang-undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat segera disahkan. Ia menilai RUU tersebut penting untuk menjamin hak-hak masyarakat adat yang selama ini terabaikan.

    “Menjamin hak-hak masyarakat adat merupakan kewajiban Negara. Maka kami mendorong agar RUU Masyarakat Hukum Adat masuk dalam Proglenas prioritas sehingga bisa segera disahkan,” kata Arzeti, Sabtu (23/11/2024).

    RUU Masyarakat Hukum Adat sendiri telah diusulkan sejak tahun 2003 dan dirumuskan naskah akademiknya pada tahun 2010. Meski sudah lama masuk Prolegnas DPR, namun RUU yang menyangkut kemaslahatan orang banyak itu belum juga disahkan.

    Berbagai lembaga, termasuk organisasi non-pemerintah dan komunitas adat secara aktif mengadvokasi pengakuan hak-hak masyarakat adat, serta perlindungan terhadap budaya dan lingkungan mereka.

    Arzeti menilai RUU MHA harus segera disahkan guna memberi pengakuan resmi terhadap hukum adat dan hak-hak masyarakat adat. Seperti hak atas tanah, sumber daya alam, dan hak untuk mempertahankan budaya.

    “Dengan adanya beleid khusus terkait masyarakat adat, kita berharap Pemerintah lebih memperhatikan adat budaya yang ada di Indonesia. Apalagi zaman sekarang sudah digempur oleh budaya luar yang sangat masif,” ungkap Arzeti.

    “Kan juga bisa memberikan kepentingan jangka panjang untuk masyarakat dan Pemerintah bisa menjaga adat budaya masyarakat kita,” ujarnya.

    “RUU Masyarakat Adat akan memastikan budaya orisinil kita tetap terjaga. Banyak adat budaya kita yang mulai hilang karena tergerus arus kemajuan zaman, seperti bahasa daerah kita yang sudah mulai tidak terpakai dan tidak digunakan masyarakat setempat,” lanjut Arzeti.

    “Dengan menjadikan pelestarian budaya sebagai hal prioritas, Korea Selatan berhasil membawa budaya Korea menjadi mendunia Kita lihat bagaimana keberhasilan K-Pop dan K-Drama terhadap perekonomian Korea Selatan,” ungkapnya.

    “Indonesia harus seperti itu agar bahasa dan budaya kita dikenal di kancah global. Betapa bangganya kita kalau musik-musik asli Indonesia seperti Gambang Kromong, Karawitan, Gamelan, Kombi dari Papua, Kolintang, Gambus dan lain-lain bisa seperti K-Pop,” tambah Arzeti.

    Selain itu, Arzeti menyinggung mengenai hukum adat yang sudah mulai ditinggalkan oleh generasi muda saat ini bisa. Alhasil, banyak masyarakat yang lebih mengutamakan arus globalisasi.

    “Untuk itu, saya mengajak Pemerintah dan teman-teman di DPR didukung oleh seluruh elemen bangsa untuk kita memperjuangkan RUU Masyarakat Adat. Tentunya ini semua demi kepentingan masyarakat,” ujarnya Arzeti.

    (eva/ygs)

  • Pecah! Puluhan ribu pendukung hadiri kampanye akbar Nina-Tobroni 

    Pecah! Puluhan ribu pendukung hadiri kampanye akbar Nina-Tobroni 

    Sumber foto: Yohanes Charles/elshinta.com

    Pecah! Puluhan ribu pendukung hadiri kampanye akbar Nina-Tobroni 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 23 November 2024 – 23:34 WIB

    Elshinta.com – Pesta rakyat kampanye akbar pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu, Nina Agustina dan Tobroni berlangsung semarak. Puluhan ribu pendukung hadir memadati lapangan sepak bola Desa Gabuswetan, Sabtu (23/11).

    Pesta rakyat kampanye akbar tersebut menjadi penutup rangkaian kegiatan kampanye Pilkada 2024 yang berlangsung sekitar 2 bulan.

    Sejak pagi, ribuan warga dari seluruh desa di Indramayu berbondong-bindong menuju lokasi kampanye akbar. Mereka berkonvoi mengendarai sepeda motor, mobil pribadi hingga bus.

    Raut wajah semangat menjemput kemenangan tampak dari para pendukung yang hadir. Mereka juga membawa bendera dan atribut Cabup dan Cawabup nomor urut 3, Nina dan Tobroni.

    Dalam kampanye hadir para tokoh penting, diantaranya mantan Kapolri Jenderal (Purn) Dai Bachtiar, Anggota DPR RI Dedi Wahidi, anggota DPR RI Herman Khaeron, para ketua umum partai pengusung dan pendukung serta para ulama dan tokoh masyarakat Indramayu. 

    Dai Bachtiar merupakan ayah kandung dari Nina Agustina sedangkan Dedi Wahidi adalah kakak kandung dari Tobroni.

    Tak hanya mendengarkan Visi dan Misi Cabup-Cawabup, para pendukung juga disuguhkan hiburan dari para artis yang hadir. Beberapa nama top artis pantura yang menggebrak panggung pesta rakyat diantaranya Siti Aliyah, Sri Avista, Susi Arzetty, Tiny Joseph dan Aan Anisah. 

    Tampil pula Kano Hip Hop serta influencer Indramayu seperti Ayu Dermayu dan Bi Sarkem, yang hadir membawa lawakan khas Indramayu.

    Calon Bupati Petahana Indramayu, Nina Agustina menyampaikan berbagai prncapaian di masa kepemimpinan periode pertama yang hanya 3,5 tahun. Program Universal Health Coverage (UHC) senilai Rp89 miliar telah membantu masyarakat mendapatkan layanan kesehatan gratis hanya dengan KTP dan KK.

    Bupati Nina juga telah membuka lapangan kerja dengan membuka kran investasi ditandai dengan dibangunnya pabrik sepatu di Kecamatan Krangkeng yang akan menyerap 15 ribu karyawan. Selain itu juga telah dilakukan ground breaking kawasan industri seluas seribu hektar di Kecamatan Losarang yang membutuhkan 100 ribu karyawan.

    “Selama lima tahun ke depan saya dan Pak Tobroni akan bekerja lebih keras lagi demi kesejahteraan masyarakat Indramayu. Petani, nelayan, buruh, para guru, semuanya kita bantu lebih sejahtera lagi. Pendidikan juga kita tingkatkan,” ujar Nina seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Yohanes Charles.

    Nina juga menyampaikan terimakasih kepada puluhan ribu pendukung yang hadir dan para pendukung yang lebih besar yang mendoakan dari rumah. Ia meminta doa dari semua warga Indramayu untuk kemenangan Nina-Tobroni pada Pilkada 27 November ini.

    “Kita ketuka pintu langit kita minta sama Allah, ksemua berdoa untuk kemenangan Nina-Tobroni yang juga berarti kemenangan seluruh masyarakat Indramayu,” ujar Nina.

    Calon Wakil Bupati Indramayu, Tobroni, menegaskan pentingnya memilih calon penimpin daerah yang telah memberikan bukti, bukan hanya janji. Pencapaian dan prestasi Bupati Nina telah diakui Pemerintah Pusat melalui berbagai penghargaan dan manfaatnya dirasakan langsung masyarakat.

    “Yang lain baru sekedar janji dan belum tentu terbukti, kami Nina-Tobroni sudah bekerja dan memberikan bukti nyata kerja ikhlas untuk kesejahteraan maayarakat Indramayu,” ujar Tobroni.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kampanye Akbar Syamsul-Ammy Dibanjiri Puluhan Ribu Pendukung di Cilacap: Minta Warga Tak Salah Pilih

    Kampanye Akbar Syamsul-Ammy Dibanjiri Puluhan Ribu Pendukung di Cilacap: Minta Warga Tak Salah Pilih

    TRIBUNJATENG.COM, CILACAP – Kampanye akbar pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Cilacap nomor urut 3 Syamsul – Ammy berlangsung meriah.

    Puluhan ribu pendukung dari berbagai penjuru tumpah ruah di Lapangan Krida Nusantara, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Sabtu (23/11/2024).

    Terlebih dalam kampanye pamungkas ini, Syamsul – Ammy menghadirkan pendangdut kondang, Nella Kharisma untuk menghibur para pendukungnya.

    Tak ayal, kampanye yang digelar mendekati masa tenang ini dibanjiri puluhan ribu pendukung, relawan, hingga simpatisan serta kader partai pengusung.

    Di hadapan para pendukungnya, Calon Bupati Cilacap Syamsul kembali mengingatkan agar 27 November 2024 masyarakat Cilacap dalam memilih calon Bupati dan Wakil Bupati terbaik yakni paslon nomor urut 3.

    Dia pun meyakinkan para pendukungnya karena pasangan Syamsul – Ammy merupakan pasangan yang terbukti telah berpengalaman di bidang politik serta pemerintahan.

    “Mas Syamsul sudah pernah menjadi Wakil Bupati 5 tahun, sudah biasa melaksanakan tugas-tugas Bupati.”

    “Kalau cari Wakil Bupati yang berpengalaman, dari keempat calon Wakil Bupati, yang sudah menduduki jabatan wakil rakyat dan jabatan politik yakinkan itu adalah Mba Ammy karena sudah pernah menjadi anggota DPR RI” ujar Syamsul.

    Lebih lanjut menurut Syamsul terkait background pendidikan yang dimiliki pasangan Syamsul – Ammy sangatlah mumpuni, sehingga ke depan mereka akan sangat mampu memimpin Kabupaten terluas di Jawa Tengah ini.

    “Nyari Bupati dan Wakil Bupati yang paling lengkap, paling pas ilmunya ya Syamsul – Ammy, karena kami berpendidikan.”

    “Kami S3 Pemerintahan, Mba Ammy S1 dan S2 Hukum, sehingga tepat sekali membawa Cilacap sesuai aturan,” kata dia.

    Syamsul pun memastikan bahwa program-program yang dibuatnya berpihak kepada rakyat.

    Seperti contoh terkait masalah kenaikan pajak yang kerapkali dikeluhkan oleh masyarakat.

    “Syamsul – Ammy tidak akan menaikkan pajak sekarepe dewek (read semaunya sendiri).” 

    “Apalagi PBB gratis untuk semuanya itu tidak adil, karena yang kaya harus tetap membayar pajak, yang gratis hanya untuk warga miskin dan tidak mampu,” kata Syamsul.

    Kemudian Syamsul juga memastikan bahwa pihaknya peduli akan pendidikan, bukan pendidikan gratis yang akan diusung, tapi sekolah bebas sumbangan.

    “Syamsul-Ammy peduli pendidikan, tapi bukan pendidikan gratis karena nyatanya masih banyak sumbangan, makanya program Syamsul-Ammy adalah sekolah tanpa sumbangan,” ucap dia.

    Kemudian dia juga meyakinkan para pendukung bahwa pihaknya juga peduli di bidang keagamaan, salah satunya yakni mengadakan intensif untuk para guru ngaji.

    “Guru-guru ngaji, TPQ, Madin (read Madrasah Dininyah) dan imam masjid serta marbot akan kami berikan intensif atau kesejahteraan,” kata Syamsul.

    Selain itu Syamsul pun memastikan apabila terpilih nanti, dirinya akan mempercepat infrastruktur di desa, termasuk juga meningkatkan kesejahteraan para ketua RT dan RW.

    Dia pun memastikan pembangunan infrastruktur maupun ekonomi akan berjalan adil baik di Cilacap bagian barat maupun timur.

    “Yang berasal dari pelosok desa dari ujung Dayeuhluhur sampai Nusawungu, Syamsul – Ammy berkomitmen untuk mempercepat infrastruktur.”

    “Kami akan menambah anggaran di desa, diperbanyak agar pembangunan cepat di desa,” imbuh dia. (*)

  • Wapres Filipina Sara Duterte Ancam Bunuh Presiden Filipina Bongbong Marcos: Tidak Main-main

    Wapres Filipina Sara Duterte Ancam Bunuh Presiden Filipina Bongbong Marcos: Tidak Main-main

    TRIBUNJATIM.COM – Ancaman pembunuhan ke Presiden Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr dilontarkan oleh Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte.

    Bahkan, Sara menekankan jika dirinya tak main-main dengan ancamannya tersebut.

    Akibat ancaman itu, lembaga keamanan Filipina sampai meningkatkan protokolnya pada Sabtu (23/11/2024).

    Pernyataan Sara tentu mencengangkan.

    Dikutip dari Reuters, perkataan Sara itu dinilai sebagai sebuah tanda keretakan yang semakin terlihat antara keluarga mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte dan keluarga Marcos.

    Adapun Sara mengancam, lewat konferensi pers pada Sabtu pagi ini, akan membunuh Marcos, istrinya, dan Ketua DPR Filipina, Martin Romualdez, jika dirinya terbunuh.

    Dia mengatakan sudah menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi mereka jika terbunuh.

    “Saya telah berbicara dengan seseorang. Saya berkata, jika saya terbunuh, bunuhlah BBM (Ferdinand Marcos), (istri Bongbong) Liza Araneta, dan (Ketua DPR Filipina) Martin Romuladez. Ini tidak main-main, tidak main-main,” ujarnya.

    “Saya berkata, jangan berhenti sampai Anda (pembunuh bayaran) membunuh mereka, dan kemudian dia mengiyakan,” sambung Sara.

    Di sisi lain, Komando Keamanan Presiden mengungkapkan bahwa mereka telah meningkatkan dan memperkuat protokol keamanan.

    “Kami juga berkoordinasi erat dengan lembaga-lembaga penegak hukum untuk mendeteksi, menghalangi, dan mempertahankan diri dari setiap dan semua ancaman terhadap presiden dan keluarga pertama,” ujarnya.

    Sementara, Kepala Polisi Filipina, Rommel Francisco Marbil, menuturkan dirinya telah memerintahkan penyelidikan segera usai pernyataan Sara tersebut.

    “Setiap ancaman langsung atau tidak langsung terhadap nyawa Presiden harus ditangani dengan tingkat urgensi tinggi,” jelasnya.

    Senada, pihak dari Kantor Komunikasi Presiden menuturkan bahwa setiap ancaman terhadap nyawa Marcos harus selalu ditanggapi dengan serius.

    Di sisi lain, profesor ilmu politik dari University of the Philippines, Jean Encinas-Franco menilai pernyataan keras Sara seperti ini tidak akan mengurangi dukungan politik terhadapnya.

    “Jika ada, retorika seperti ini membuatnya semakin mendekat dengan apa yagn disukai oleh para pendukung ayahnya,” tuturnya.Sementara, konflik politik antara Marcos dan Sara dinilai mulai muncul pada Juni 2024 lalu.

     

    Adapun Sara mundur dari kabinet Marcos, tetapi tetap menjabat sebagai Wakil Presiden Filipina.

    Pascaperistiwa tersebut, Ketua DPR Filipina sekaligus sepupu Marcos, Martin Romuladez, langsung memangkas anggaran Kantor Wakil Presiden hingga hampir dua pertiganya.

    Konflik antara mereka pun terus berlanjut hingga pada bulan Oktober lalu di mana Sara menyebut Marcos tidak kompeten dan mengaku telah membayangkan untuk memenggal kepala Presiden Filipina tersebut.

    Kendati demikian, sebenarnya kedua keluarga ini sudah berselisih sejak Rodrigo Duterte memerangi narkoba dengan cara brutal saat menjabat sebagai Presiden Filipina.

    Sebagai informasi, di Filipina, wakil presiden dipilih secara terpisah dari presiden dan tidak memiliki tugas resmi. 

    Banyak wakil presiden yang melakukan kegiatan pembangunan sosial, sementara beberapa lainnya ditunjuk untuk menduduki jabatan di kabinet.

    Negara ini sedang bersiap-siap untuk pemilihan umum jangka menengah pada bulan Mei, yang dipandang sebagai ujian lakmus bagi popularitas Marcos dan kesempatan baginya untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan mempersiapkan penggantinya sebelum masa jabatan enam tahunnya berakhir pada tahun 2028.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

     

  • Anak Buah Prabowo Dicap Mainkan Politik Identitas, Said Didu: Kode bahwa Oligarki Merasa Terancam

    Anak Buah Prabowo Dicap Mainkan Politik Identitas, Said Didu: Kode bahwa Oligarki Merasa Terancam

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perumahan Rakyat yang juga politisi Partai Gerindra, Maruarar Sirait, kini jadi sorotan publik, terutama di media sosial.

    Pasalnya, anak buah Prabowo itu menyebut, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung-Rano Karno bakal ditinggalkan pendukung nonmuslim karena didukung Anies Baswedan.

    “Kemudian pemilih-pemilih nonmuslim meninggalkan Rano Karno karena didukung Anies. Meninggalkan Pramono karena didukung oleh Anies. Ini kan baru terjadi belakangan,” kata Maruarar Sirait di Cafe Parley, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

    Pernyataan itu juga dibahas mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu.

    “Kode bahwa oligarki dari pantai utara Jakarta merasa terancam dan mulai gelontorkan dana,” tulis mantan anggota DPR RI era Soeharto ini, dikutip Sabtu (23/11/2024).

    Sebelumnya, Maruarar menyebut masyarakat nonmuslim yang tadinya mendukung Pramono-Rano akan beralih dukungan ke pasangan Ridwan Kamil-Suswono. Hal tersebut lantaran adanya efek dukungan dari Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo.

    “Itu prediksi saya, karena konsolidasi terjadi. Makanya suara Pram makin lama makin turun karena pendukung Prabowo dan pendukung Jokowi konsolidasi,” klaim Maruarar Sirait. (bs-sam/fajar)

  • Erick Thohir Kejar Dividen BUMN Tahun Depan Tembus Rp 90 Triliun

    Erick Thohir Kejar Dividen BUMN Tahun Depan Tembus Rp 90 Triliun

    Jakarta –

    Menteri BUMN Erick Thohir menilai perusahaan melat merah bisa menyetor setoran dividen sebesar Rp 90 triliun tahun depan. Target ini sudah disepakati antara Kementerian dan DPR.

    “Untuk target dividen tahun 2025 yang telah diputuskan oleh Pemerintah dan DPR RI sebesar Rp 90 triliun,” kata Erick dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/11/2024).

    Menurut Erick kenaikan target dividen ini dapat menjadi suntikan positif bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin menaikkan pemasukan negara di berbagai sektor.

    “Kenaikan dividen ini juga membuktikan konsistensi peningkatan kinerja bisnis BUMN yang semakin baik, terutama pasca pandemi Covid-19,” terangnya.

    Erick optimistis BUMN dapat mencapai kinerja positif memberikan setoran dividen sesuai target, sebab pada tahun ini bisa menyetor Rp 85,5 triliun.

    Tercatat jumlah dividen yang diberikan BUMN kepada negara ini sudah jauh lebih tinggi daripada total dividen yang dihasilkan pada 2023 lalu sebesar Rp 81,2 triliun. Sehingga terlihat jelas bagaimana perusahaan-perusahaan milik negara dapat terus berkembang dan memberikan pemasukan.

    “Kementerian BUMN optimistis dapat mencapai target tersebut jika memperhatikan kinerja BUMN sampai dengan November 2024 yang terus mencatat angka positif,” tegasnya.

    Atas pencapaian pemberian dividen 2024 itu, Erick Thohir turut menyampaikan mengapresiasi kinerja positif BUMN yang mampu meningkatkan setoran pendapatan pada negara. Namun menurutnya performa ini bisa semakin baik seiring dengan sejumlah upaya transformasi yang terus dilakukan BUMN.

    “Terima kasih atas kinerja yang positif yang selama ini telah ditorehkan oleh BUMN-BUMN. Tapi, saya yakin bahwa performa ini bisa semakin baik seiring dengan semangat BUMN untuk memaksimalkan potensi yang telah ada sekaligus mengeksplorasi peluang baru,” terang Erick.

    “Jadi, kuncinya tak hanya memanfaatkan sumber pendapatan yang telah eksis, tetapi juga mengeksplorasi dan berinovasi untuk membuka potensi pendapatan baru,” pungkasnya.

    (hns/hns)