Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Jejak Perseteruan Panas Keluarga Duterte Vs Presiden Filipina

    Jejak Perseteruan Panas Keluarga Duterte Vs Presiden Filipina

    Manila

    Situasi politik di Filipina semakin memanas setelah Wakil Presiden Sara Duterte melontarkan ancaman pembunuhan ke Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr atau Bongbong Marcos. Ancaman pembunuhan ini merupakan hal terbaru dari perseteruan panas dua keluarga paling berkuasa di Filipina saat ini.

    Sebagai informasi, Sara merupakan putri dari mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Sementara, Marcos merupakan putra mantan diktator Filipina Ferdinand Marcos.

    Dua keluarga ini kemudian berkoalisi pada Pemilu Filipina tahun 2022. Bongbong Marcos maju sebagai capres. Sementara Sara Duterte maju sebagai cawapres. Presiden dan Wapres Filipina dipilih secara terpisah.

    Koalisi dua keluarga ini pun meraih kemenangan besar di Pemilu Filipina. Namun, hubungan dua keluarga ini retak seiring berjalannya waktu. Keretakan dalam aliansi dua keluarga itu dimulai ketika Marcos Jr menyimpang dari kebijakan antinarkoba dan kebijakan luar negeri Rodrigo Duterte.

    Berikut jejak perseteruan keluarga Duterte versus Bongbong Marcos:

    Anak Duterte Desak Bongbong Marcos Mundur

    Anak laki-laki mantan Presiden Rodrigo Duterte mendesak Bongbong Marcos untuk mengundurkan diri dari jabatan Presiden Filipina. Putra Duterte menyebut Bongbong Marcos sebagai pemimpin yang malas dan tidak peduli dengan orang lain.

    Dilansir Reuters, kritikan keras untuk Marcos Jr itu dilontarkan Sebastian Duterte yang kini menjadi Wali Kota Davao pada Januari 2024. Davao sendiri merupakan kota terpadat ketiga di Filipina.

    Dalam sebuah forum kepemimpinan, Sebastian menuduh Marcos Jr telah membahayakan warga Fiipina dengan mengizinkan orang-orang Amerika Serikat (AS) masuk. Kritik itu merujuk pada perluasan akses bagi AS terhadap pangkalan-pangkalan militer Filipina, termasuk beberapa yang dekat dengan wilayah Taiwan.

    Pemerintahan Duterte sebelumnya lebih memilih untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan China. Sebastian menentang keputusan Marcos Jr untuk memulai kembali perundingan perdamaian dengan kelompok pemberontak komunis.

    Dia menyebut Marcos Jr tidak tahu apa-apa soal penderitaan masyarakat Filipina yang tinggal di area-area yang dulunya basis kelompok pemberontak.

    “Anda malas dan Anda kurang peduli dengan orang lain. Itulah sebabnya kami tidak senang,” ujar Sebastian dalam kritikan ke Marcos Jr.

    Marcos Jr dan kantor kepresidenan Filipina saat itu tidak memberikan komentar untuk membalas kritik Sebastian. Memburuknya hubungan kedua keluarga ini diduga dipicu upaya memperkuat basis dukungan menjelang pemilu sela Senat dan pemilu kongres tahun depan.

    Sara Duterte juga sempat menghadiri aksi massa yang digelar pemerintah dan dihadiri Marcos Jr di Manila untuk menggalang dukungan bagi kampanye ‘Bagong Pilipinas’ atau Filipina Baru. Sara langsung terbang ke Davao untuk bergabung dengan ayah dan Sebastian dalam acara doa bersama untuk menentang upaya mengamandemen Konstitusi Filipina yang didukung Marcos Jr.

    Para penentang amandemen konstitusi, termasuk keluarga Duterte, menyebut upaya itu didorong oleh agenda untuk mengubah sistem politik dan menghapus batasan masa jabatan, termasuk batasan masa jabatan presiden, yang saat ini hanya bisa menjabat satu periode selama masa jabatan 6 tahun.

    “Dia (Marcos Jr) mengutamakan politik, menjaga diri mereka sendiri… Daripada berfokus pada pekerjaannya. Pak Presiden, jika tidak ada rasa cinta dan aspirasi terhadap bangsa, mundurlah,” cetus Sebastian dalam acara tersebut.

    Duterte Tuduh Marcos Jr Pecandu Narkoba

    Perselisihan antara Rodrigo Duterte dengan Ferdinand Marcos Jr semakin memanas saat Duterte menuding Marcos Jr pencandu narkoba. Dia menuding Marcos Jr akan mengubah konstitusi demi menambah masa jabatan presiden Filipina.

    Dilansir Associated Press, dalam pidatonya yang dipenuhi sumpah serapah pada Minggu (28/1/2024) malam, Duterte menuduh Marcos berencana mengamandemen konstitusi dengan mencabut batasan masa jabatan.

    Duterte memperingatkan hal tersebut bisa menyebabkan Marcos Jr digulingkan seperti ayahnya, Ferdinand Marcos, yang dikenal sebagai diktator. Duterte juga menuduh Marcos Jr sebagai pecandu narkoba.

    “Anda, militer, Anda tahu ini, kami punya Presiden yang pecandu narkoba,” kata Duterte saat pidato di wilayah selatan kota Davao.

    Badan Pemberantasan Narkoba Filipina pun membantah tudingan itu. Mereka mengatakan Marcos Jr tidak pernah ada dalam daftar tersebut, bertentangan dengan klaim Duterte.

    Pada tahun 2021 saat menjadi calon presiden, juru bicara Marcos menunjukkan dua laporan dari rumah sakit swasta dan laboratorium kepolisian nasional yang menyebutkan Marcos Jr negatif menggunakan kokain dan sabu.

    Marcos Jr Sebut Duterte Terpengaruh Obat Keras

    Marcos Jr tertawa mendengar tudingan Duterte soal isu mengubah masa jabatan presiden dan pecandu narkoba. Marcos Jr menyebut tudingan itu dilontarkan Duterte karena efek fentanil.

    “Saya pikir itu karena fentanil,” kata Marcos dilansir Associated Press, Selasa (30/1/2024).

    Sebagai informasi, fentanil merupakan salah satu obat pereda nyeri. Marcos menuding Duterte terlalu lama menggunakan fentanil.

    “Fentanil adalah obat pereda nyeri terkuat yang bisa Anda beli, setelah lima, enam tahun, hal itu pasti berdampak padanya, itulah mengapa menurut saya inilah yang terjadi,” ucapnya.

    Marcos mengatakan dia tidak akan membenarkan tuduhan tersebut dengan memberikan jawaban. Dia hanya menyebut Duterte terlalu lama menggunakan fentanil, opioid yang kuat.

    Tentang penggunaan fentanil ini pernah diakui Duterte pada tahun 2016. Duterte saat itu mengatakan pernah menggunakan fentanil untuk meringankan rasa sakit cedera akibat kecelakaan sepeda motor. Pengacara Duterte, Salvador Panelo, mengatakan Duterte telah berhenti mengonsumsi fentanil sebelum menjadi presiden pada tahun 2016.

    Ketua DPR Filipina Martin Romualdez juga membantah tudingan Duterte. Dia menyebut Duterte menuduh Marcos Jr, yang merupakan sepupunya, tanpa memberikan bukti apa pun.

    Dia mengatakan konstitusi diamandemen hanya untuk menghapus pembatasan investasi asing. Romualdez buka suara karena pidato Duterte yang menuding dirinya menyuap pejabat lokal untuk mengamandemen konstitusi tahun 1987 guna menghapus batasan masa jabatan sehingga mereka dapat memperpanjang masa jabatan mereka.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

  • DPR optimis desk Pilkada bentukan Kemenko Polkam bisa antisipasi potensi konflik

    DPR optimis desk Pilkada bentukan Kemenko Polkam bisa antisipasi potensi konflik

    laporan reporter eddy suroso

    DPR optimis desk Pilkada bentukan Kemenko Polkam bisa antisipasi potensi konflik
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 23 November 2024 – 21:07 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mengecam kekerasan yang terjadi pada tahapan kampanye Pilkada 2024 di Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Minggu (17/11). Ia optimistis Desk Pilkada yang sudah dibentuk pemerintah melalui inisiatif Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bisa mengantisipasi potensi konflik dan meredam segala gangguan keamanan di Pilkada.

    “Pemerintah sudah memetakan wilayah rawan pelaksanaan Pilkada 2024 guna mengantisipasi situasi yang tidak kondusif. Menko Polkam pernah menyampaikan bahwa Polri sudah membuat indeks kerawanan yang mungkin timbul saat pelaksanaan Pilkada pada tanggal 27 November mendatang,” ujar Zulfikar kepada wartawan, Selasa (19/11/2024).

    Lebih lanjut diungkapkan Zulfikar, meskipun pemerintah sudah membuat semacam satuan kerja (desk) khusus untuk menangani pelaksanaan Pilkada 2024 dan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemangku kepentingan terkait, namun tetap di lapangan masyarakat diharapkan bisa lebih dewasa dalam mengikuti pesta demokrasi.

    “Kami mengingatkan agar para pendukung tidak terpancing provokasi. Calon kepala daerah bersama tim sukses juga harus memastikan pendukungnya tidak menggunakan kekerasan dalam kampanye. Mereka harus berkomitmen menjaga kondusifitas Pilkada,” tegas Zulfikar.

    Wakil Rakyat asal Dapil Jatim III tersebut juga menekankan, Desk Pilkada yang dibentuk Kemenko Polkam dan didukung TNI-Polri serta sejumlah kementerian/lembaga itu berguna mengantisipasi situasi yang tidak kondusif, serta membantu menyukseskan pelaksanaan Pilkada di setiap wilayah.

    “Kemenko Polkam sudah membentuk desk Pilkada dan DPR RI yakin pemerintah beserta penyelenggara serta pengawas Pemilu sudah siap mengantisipasi daerah atau titik-titik rawan atau yang sangat rawan tentunya, dan itu juga belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya,” kata Zulfikar.

    Lebih lanjut Zulfikar berharap, kejadian tewasnya salah satu saksi calon bupati di Sampang karena kompetisi Pilkada jangan sampai terjadi lagi. Semua pihak, kata dia, tentu berharap situasi kondusif pasca Pemilu (Pileg dan Pilpres) 2024 terus berlanjut hingga Pilkada Serentak 2024. 

    “DPR RI mengapresiasi kerja keras aparat keamanan dan seluruh komponen masyarakat dalam menjaga stabilitas dan keamanan. Kami berharap pemerintah fokus pada langkah-langkah preventif atau pencegahan potensi gangguan keamanan. Beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah seperti meningkatkan patroli, dialog dengan masyarakat, atau memperkuat intelijen untuk terus diperkuat lagi agar Pilkada 2024 tetap kondusif dan damai,” harap Zulfikar.

    Sebelumnya pada tahapan kampanye di Kabupaten Sampang, Madura, telah terjadi insiden berdarah setelah calon bupati Slamet Junaidi berkunjung ke salah satu tokoh agama di Ketapang dan sempat diadang massa bersenjata celurit, tetapi berhasil lolos melalui jalan lain.

    Selanjutnya para pengadang masuk ke area lokasi yang dikunjungi Slamet Junaidi. Sejumlah orang itu sempat cekcok mulut hingga akhirnya terjadi penganiayaan terhadap sejumlah orang, salah satunya korban Jimmy Sugito yang meninggal dunia. Diduga tindakan penganiayaan ini dilakukan karena motif politik.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Kacau! Wapres Filipina Ancam Bunuh Presiden Bongbong dan Istrinya

    Kacau! Wapres Filipina Ancam Bunuh Presiden Bongbong dan Istrinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Berita menghebohkan datang dari dunia politik Filipina. Bagaimana tidak, Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte secara terbuka mengatakan bahwa ia akan membunuh Presiden Filipina Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr dan istrinya, Sabtu (22/11).

    Sara Duterte mengaku bahwa dirinya telah berbicara dengan seorang pembunuh bayaran dan menginstruksikan untuk membunuh Marcos, istrinya, dan Ketua DPR Filipina jika ia dibunuh.

    Melansir CBC News, ancaman publik yang terang-terangan ia paparkan tersebut bukanlah sebuah lelucon. Terkait hal ini, Sekretaris Eksekutif Lucas Bersamin pun tengah mengambil tindakan serius.

    Hal itu disampaikan Sara Duterte menanggapi seorang warganet yang memintanya untuk tetap aman. Dikatakan bahwa Sara Duterte berada di wilayah musuh saat dirinya berada di ruang bawah Kongres bersama kepala stafnya.

    Namun, Sara Duterte tak menyebutkan adanya dugaan ancaman terhadap dirinya. Melihat pernyataan Sara Duterte, Komando Keamanan Presiden segera meningkatkan keamanan Marcos dan mengatakan pihaknya menganggap ancaman wakil presiden sebagai masalah keamanan nasional.

    Foto: REUTERS/CZEASAR DANCEL
    FILE PHOTO: Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio (L) and Ilocos Norte Governor Imee Marcos gestures during an alliance meeting with local political parties in Paranaque, Metro Manila in Philippines, August 13, 2018. Picture taken August 13, 2018. REUTERS/Czeasar Dancel/File Photo

    Pasukan keamanan mengatakan bahwa mereka telah berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum untuk mendeteksi, menghalangi, dan mempertahankan diri dari segala ancaman terhadap presiden dan keluarga presiden.

    Sebelumnya, Marcos mencalonkan diri bersama Duterte sebagai calon wakil presidennya dalam pemilihan umum Mei 2022 dan keduanya menang telak dalam kampanye yang menyerukan persatuan nasional.

    Namun, kedua pemimpin dan kubu mereka dengan cepat berselisih pendapat karena perbedaan-perbedaan utama, termasuk dalam pendekatan mereka terhadap tindakan agresif Tiongkok di Laut Cina Selatan yang disengketakan.

    Sara Duterte pun mengundurkan diri dari Kabinet Marcos pada bulan Juni sebagai menteri pendidikan dan kepala badan antipemberontakan.

    Seperti ayahnya yang sama-sama vokal, mantan Presiden Rodrigo Duterte, wakil presiden tersebut menjadi pengkritik vokal Marcos, istrinya Liza Araneta-Marcos dan Ketua DPR Martin Romualdez, sekutu dan sepupu presiden. Sara Duterte menuduh mereka melakukan korupsi, inkompetensi dan secara politik menganiaya keluarga Duterte dan para pendukung dekatnya.

    Kecaman terbarunya dipicu oleh keputusan anggota DPR yang bersekutu dengan Romualdez dan Marcos untuk menahan kepala stafnya, Zuleika Lopez, yang dituduh menghalangi penyelidikan kongres atas kemungkinan penyalahgunaan anggarannya sebagai wakil presiden dan menteri pendidikan.

    Lopez kemudian dipindahkan ke rumah sakit setelah jatuh sakit dan menangis ketika mendengar rencana untuk mengurungnya sementara di penjara wanita.

    Dalam konferensi pers daring, Sara Duterte yang marah menuduh Marcos tidak kompeten sebagai presiden dan pembohong, bersama istrinya dan ketua DPR dalam pernyataan penuh sumpah serapah.

    Ketika ditanya tentang kekhawatiran atas keamanannya, pengacara berusia 46 tahun itu mengisyaratkan ada rencana yang tidak disebutkan untuk membunuhnya.

    “Jangan khawatir tentang keamanan saya karena saya sudah berbicara dengan seseorang. Saya katakan ‘jika saya terbunuh, Anda akan membunuh BBM (Bongbong Marcos), Liza Araneta (istri presiden), dan Martin Romualdez (ketua DPR). Ini tidak main-main, tidak main-main,” kata wakil presiden itu.

    “Saya sudah memberi perintah, ‘Jika saya mati, jangan berhenti sebelum Anda membunuh mereka.’ Dan dia berkata, ya,” ungkap Sara.

    Berdasarkan hukum pidana Filipina, pernyataan publik semacam itu dapat merupakan kejahatan mengancam untuk melakukan kesalahan pada seseorang atau keluarganya dan dapat dihukum dengan hukuman penjara dan denda.

    Di tengah perpecahan politik, kepala militer Jenderal Romeo Brawner mengeluarkan pernyataan dengan jaminan bahwa Angkatan Bersenjata Filipina yang beranggotakan 160.000 orang akan tetap nonpartisan dengan rasa hormat yang sebesar-besarnya terhadap lembaga demokrasi dan otoritas sipil kami.

    “Kami menyerukan ketenangan dan tekad. Kami tegaskan kembali perlunya kita bersatu melawan mereka yang akan mencoba memutuskan ikatan kita sebagai orang Filipina,” kata Brawner.

    Wakil presiden tersebut adalah putri dari pendahulu Marcos, Rodrigo Duterte, yang tindakan keras antinarkoba yang ditegakkan oleh polisi saat ia menjadi wali kota dan kemudian sebagai presiden menyebabkan ribuan tersangka narkoba kelas teri tewas dalam pembunuhan yang telah diselidiki oleh Pengadilan Kriminal Internasional sebagai kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan.

    Foto: Foto kolase Rodrigo Duterte sama Ferdinand Marcos Jr. (Dok. AP Photo)
    Foto kolase Rodrigo Duterte sama Ferdinand Marcos Jr. (Dok. AP Photo)

    Mantan presiden tersebut membantah telah mengizinkan pembunuhan di luar hukum berdasarkan tindakan kerasnya tetapi telah memberikan pernyataan yang saling bertentangan. Ia mengatakan kepada penyelidikan publik Senat Filipina bulan lalu bahwa ia telah memelihara pasukan pembunuh gangster untuk membunuh penjahat lain saat ia menjadi wali kota kota Davao selatan.

    (fsd/fsd)

  • Profil 2 Calon Bupati Serang dan Wakilnya, Anak Ratu Atut Vs Istri Mendes PDT

    Profil 2 Calon Bupati Serang dan Wakilnya, Anak Ratu Atut Vs Istri Mendes PDT

    Bisnis.com, JAKARTA – KPU Kabupaten Serang telah menetapkan dua pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Provinsi Banten Tahun 2024 yang akan berkompetisi dalam Pilkada Serentak Tahun 2024.

    Pasangan calon itu yakni Andika Hazrumy-Nanang Supriatna Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Golkar, dan Ratu Rahmatu Zakiyah-Najib Hamas Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Gerindra.

    Berikut profil paslon bupati dan wakil bupati Serang

    1. Andika Hazrumy

    Andika Hazrumy merupakan wakil Gubernur Banten periode 2017-2022. Andika merupakan lulusan UPH angkatan 2005, Program Studi Hubungan Internasional.

    Selama periode masa jabatan sebagai Wakil Gubernur, Andika menerima penghargaan Adhitya Karya Mahatva Yodha 2017 untuk kategori Kader Utama Terbaik.

    Dia juga sering diundang untuk menjadi pembicara seminar di berbagai Universitas di Tangerang. Dalam kuliah umum di kampus Untirta Tangerang, Andika aktif mengajak anak muda untuk ikut serta dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

    Andika yang lahir 16 Desember 1985 pernah menjabat sebagai Anggota DPR-RI dari 2014 hingga 2016 mewakili daerah pemilihan Banten I dan Anggota DPD-RI dari 2009 hingga 2014.

    Pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014, dia terpilih sebagai Anggota DPR-RI Dapil Pemilihan Banten I (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak).

    Pada tanggal 24 Oktober 2016, Andika Hazrumy secara resmi mengundurkan diri sebagai Anggota DPR-RI untuk maju sebagai wakil gubernur pada Pemilu Kepala Daerah tingkat Provinsi Banten 2017.

    Kakeknya adalah almarhum H. Tubagus Chasan Sochib adalah sesepuh Banten, pengusaha dan tokoh pembentukan Provinsi Banten. Ayahnya almarhum H. Hikmat Tomet adalah anggota DPR-RI daerah pemilihan Banten II dari Partai Golkar. Ibunya, Hj. Ratu Atut Chosiyah adalah Gubernur Banten kedua, yang merupakan gubernur perempuan pertama di Indonesia.

    RIWAYAT PENDIDIKAN

    No
    Jenjang pendidikan
    Institusi pendidikan
    Gelar
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    SD
    SDN Merdeka Bandung
    Data tidak ada
    1992
    1997

    2
    S3
    Universitas Pasundan
    Doktor
    2019
    2023

    3
    S2
    Universitas Pasundan
    M.Ap
    2013
    2015

    4
    S1
    Universitas Pelita Harapan
    S.Sos
    2007
    2011

    5
    SMA
    SMAN 5 Bandung
    Data tidak ada
    2000
    2003

    6
    SMP
    SMPN 5 Bandung
    Data tidak ada
    1997
    2000

    RIWAYAT KURSUS/DIKLAT

    No
    Nama kursus dan diklat
    Lembaga penyelenggara
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    Diktat Karakterdes
    DPD II Partai Golkar Kota Serang
    2008
    2008

    2
    Training of Trainer
    DPD I Partai Golkar Provinsi Banten
    2011
    2011

    3
    Orientasi Fungsionaris
    DPD I Partai Golkar Provinsi Banten
    2012
    2012

    4
    Orientasi Fungsionaris Pusat Partai Golkar angkatan VIII
    DPP Partai Golkar
    2012
    2012

    5
    Diklat dan Penyegaran Jurkamnas Partai Golkar Tingkat Pusat
    DPP Partai Golkar
    2014
    2014

    6
    Pelatihan Taruna Siaga Bencana
    Dinas Sosial Provinsi Banten
    2008
    2008

    7
    International Youth Conference
    Kemenpora
    2009
    2009

    8
    Pembekalan Anggota DPD RI
    UNDP – DPD RI
    2009
    2009

    9
    5th World Youth Congress Minister of education of Turkey and Peace Child International
    Minister of education of Turkey and Peace Child International
    2010
    2010

    10
    Pelatihan Pemuda Kader Kewirausahaan Pemuda dan Fasilitas Akses Permodalan
    Kemenpora
    2013
    2013

    11
    Pembekalan Anggota MPR RI Terpilih Periode 2014-2019
    MPR-RI
    2014
    2014

    12
    Diklat dan Penyegaran Jurkamnas Partai Golkar Tingkat Pusat
    DPP Partai Golkar
    2014
    2014

    13
    Pelatihan dan Pemantapan Pemimpin Nasional Anggota DPR RI
    LEMHANAS – RI
    2014
    2014

    14
    Outlook Penegakan Hukum dan Perbaikan Kinerja
    Komisi III DPR-RI
    2015
    2015

    2. Nanang Supriatna

    Cabup Serang ini merupakan kelahiran Bandung 4 November 1966 dan terakhir menjabat sebagai Sekda Kabupaten Tangerang.

    RIWAYAT PENDIDIKAN

    No
    Jenjang pendidikan
    Institusi pendidikan
    Gelar
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    S2
    SATYAGAMA JAKARTA
    M.Si
    2000
    2002

    2
    S1
    STIA MAULANA YUSUF BANTEN
    S.Sos
    1994
    1998

    3
    D3
    APDN BANDUNG
    Data tidak ada
    1986
    1989

    4
    SMA
    SMAN 10 Bandung
    Data tidak ada
    1983
    1986

    5
    SMP
    Santa Maria Kota Madya Bandung
    Data tidak ada
    1980
    1983

    6
    SD
    SD Negeri Ciujung
    Data tidak ada
    1974
    1980

    RIWAYAT KURSUS/DIKLAT

    No
    Nama kursus dan diklat
    Lembaga penyelenggara
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    DIKLATPM TK.III

    2010
    2010

    RIWAYAT ORGANISASI

    No
    Nama organisasi
    Jabatan
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    SDASA (Pecinta Alam)
    Angota/Pengurus
    1985
    2024

    2
    Menwa Batalion XII APDN Bandung
    Dankima
    1987
    1989

    3
    Perbakin
    Anggota
    2021
    2024

    RIWAYAT PENGHARGAAN

    No
    Nama penghargaan
    Lembaga pemberi penghargaan
    Tahun

    1
    Satyalancana Karya Satya XX
    Presiden Republik Indonesia
    2013

  • Profil 2 Calon Bupati Serang dan Wakilnya, Anak Ratu Atut Vs Istri Mendes PDT

    Anak Ratu Atut Lawan Istri Mendes PDT Berebut Calon Bupati Serang, Simak Profilnya

    Bisnis.com, JAKARTA – KPU Kabupaten Serang telah menetapkan dua pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Provinsi Banten Tahun 2024 yang akan berkompetisi dalam Pilkada Serentak Tahun 2024.

    Pasangan calon itu yakni Andika Hazrumy-Nanang Supriatna Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Golkar, dan Ratu Rahmatu Zakiyah-Najib Hamas Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Gerindra.

    Berikut profil paslon bupati dan wakil bupati Serang

    1. Andika Hazrumy

    Andika Hazrumy merupakan wakil Gubernur Banten periode 2017-2022. Andika merupakan lulusan UPH angkatan 2005, Program Studi Hubungan Internasional.

    Selama periode masa jabatan sebagai Wakil Gubernur, Andika menerima penghargaan Adhitya Karya Mahatva Yodha 2017 untuk kategori Kader Utama Terbaik.

    Dia juga sering diundang untuk menjadi pembicara seminar di berbagai Universitas di Tangerang. Dalam kuliah umum di kampus Untirta Tangerang, Andika aktif mengajak anak muda untuk ikut serta dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

    Andika yang lahir 16 Desember 1985 pernah menjabat sebagai Anggota DPR-RI dari 2014 hingga 2016 mewakili daerah pemilihan Banten I dan Anggota DPD-RI dari 2009 hingga 2014.

    Pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014, dia terpilih sebagai Anggota DPR-RI Dapil Pemilihan Banten I (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak).

    Pada tanggal 24 Oktober 2016, Andika Hazrumy secara resmi mengundurkan diri sebagai Anggota DPR-RI untuk maju sebagai wakil gubernur pada Pemilu Kepala Daerah tingkat Provinsi Banten 2017.

    Kakeknya adalah almarhum H. Tubagus Chasan Sochib adalah sesepuh Banten, pengusaha dan tokoh pembentukan Provinsi Banten. Ayahnya almarhum H. Hikmat Tomet adalah anggota DPR-RI daerah pemilihan Banten II dari Partai Golkar. Ibunya, Hj. Ratu Atut Chosiyah adalah Gubernur Banten kedua, yang merupakan gubernur perempuan pertama di Indonesia.

    RIWAYAT PENDIDIKAN

    No
    Jenjang pendidikan
    Institusi pendidikan
    Gelar
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    SD
    SDN Merdeka Bandung
    Data tidak ada
    1992
    1997

    2
    S3
    Universitas Pasundan
    Doktor
    2019
    2023

    3
    S2
    Universitas Pasundan
    M.Ap
    2013
    2015

    4
    S1
    Universitas Pelita Harapan
    S.Sos
    2007
    2011

    5
    SMA
    SMAN 5 Bandung
    Data tidak ada
    2000
    2003

    6
    SMP
    SMPN 5 Bandung
    Data tidak ada
    1997
    2000

    RIWAYAT KURSUS/DIKLAT

    No
    Nama kursus dan diklat
    Lembaga penyelenggara
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    Diktat Karakterdes
    DPD II Partai Golkar Kota Serang
    2008
    2008

    2
    Training of Trainer
    DPD I Partai Golkar Provinsi Banten
    2011
    2011

    3
    Orientasi Fungsionaris
    DPD I Partai Golkar Provinsi Banten
    2012
    2012

    4
    Orientasi Fungsionaris Pusat Partai Golkar angkatan VIII
    DPP Partai Golkar
    2012
    2012

    5
    Diklat dan Penyegaran Jurkamnas Partai Golkar Tingkat Pusat
    DPP Partai Golkar
    2014
    2014

    6
    Pelatihan Taruna Siaga Bencana
    Dinas Sosial Provinsi Banten
    2008
    2008

    7
    International Youth Conference
    Kemenpora
    2009
    2009

    8
    Pembekalan Anggota DPD RI
    UNDP – DPD RI
    2009
    2009

    9
    5th World Youth Congress Minister of education of Turkey and Peace Child International
    Minister of education of Turkey and Peace Child International
    2010
    2010

    10
    Pelatihan Pemuda Kader Kewirausahaan Pemuda dan Fasilitas Akses Permodalan
    Kemenpora
    2013
    2013

    11
    Pembekalan Anggota MPR RI Terpilih Periode 2014-2019
    MPR-RI
    2014
    2014

    12
    Diklat dan Penyegaran Jurkamnas Partai Golkar Tingkat Pusat
    DPP Partai Golkar
    2014
    2014

    13
    Pelatihan dan Pemantapan Pemimpin Nasional Anggota DPR RI
    LEMHANAS – RI
    2014
    2014

    14
    Outlook Penegakan Hukum dan Perbaikan Kinerja
    Komisi III DPR-RI
    2015
    2015

    2. Nanang Supriatna

    Cabup Serang ini merupakan kelahiran Bandung 4 November 1966 dan terakhir menjabat sebagai Sekda Kabupaten Tangerang.

    RIWAYAT PENDIDIKAN

    No
    Jenjang pendidikan
    Institusi pendidikan
    Gelar
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    S2
    SATYAGAMA JAKARTA
    M.Si
    2000
    2002

    2
    S1
    STIA MAULANA YUSUF BANTEN
    S.Sos
    1994
    1998

    3
    D3
    APDN BANDUNG
    Data tidak ada
    1986
    1989

    4
    SMA
    SMAN 10 Bandung
    Data tidak ada
    1983
    1986

    5
    SMP
    Santa Maria Kota Madya Bandung
    Data tidak ada
    1980
    1983

    6
    SD
    SD Negeri Ciujung
    Data tidak ada
    1974
    1980

    RIWAYAT KURSUS/DIKLAT

    No
    Nama kursus dan diklat
    Lembaga penyelenggara
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    DIKLATPM TK.III

    2010
    2010

    RIWAYAT ORGANISASI

    No
    Nama organisasi
    Jabatan
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    SDASA (Pecinta Alam)
    Angota/Pengurus
    1985
    2024

    2
    Menwa Batalion XII APDN Bandung
    Dankima
    1987
    1989

    3
    Perbakin
    Anggota
    2021
    2024

    RIWAYAT PENGHARGAAN

    No
    Nama penghargaan
    Lembaga pemberi penghargaan
    Tahun

    1
    Satyalancana Karya Satya XX
    Presiden Republik Indonesia
    2013

  • Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua KPK 2024-2029

    Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua KPK 2024-2029

    Kamis, 21 November 2024 16:01 WIB

    Anggota DPR memasukkan kertas suara saat voting pemilihan dan penetapan Calon Pimpinan (Capim) KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2024). Komisi III DPR menetapkan Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua KPK periode 2024-2029 dengan meraih suara terbanyak diikuti Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo sebagai Wakil Ketua KPK. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/tom.

    Petugas mencatat perolehan suara saat voting pemilihan dan penetapan Calon Pimpinan (Capim) KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2024). Komisi III DPR menetapkan Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua KPK periode 2024-2029 dengan meraih suara terbanyak diikuti Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Agus Joko Pramono dan Ibnu Basuki Widodo sebagai Wakil Ketua KPK. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/tom.

  • Jalur Hukum Tak Berhasil, Penyelesaian Asuransi Wanaartha Life Menggantung

    Jalur Hukum Tak Berhasil, Penyelesaian Asuransi Wanaartha Life Menggantung

    Surabaya (beritajatim.com) – Aliansi Korban PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) terus memperjuangkan hak mereka yang sampai saat ini masih belum terselesaikan. Sudah lima tahun kasus ini berjalan, namun belum ada penyelesaian terhadap para korban yang mengalami kerugian hingga Rp15 triliun tersebut.

    Polisi sendiri telah menetapkan pemilik PT. Asuransi Adisarana Wanaartha, Evelina Pietruschka, Manfred Pietruschka, serta Rezanantha Fadil Pietruschka, sebagai tersangka, tapi mereka masih belum ditangkap.

    Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Prof. PDr. Muhammad Mufti Mubarok mengungkapkan bahwa kasus Wanaartha masuk kategori ekstra ordinary.

    “Sedang kita tangani secara serius. Karena kasus ini agak beratlah. Yang penting ini akan kita bawa ke DPR. Sehingga kasus ini bisa seperti kasus-kasus lain, diselesaikan secara kelembagaan, eksekutif, legislatif, suanya terlibat,” tutur Mufti, Sabtu (23/11/2024).

    Diharapkan, kasus tersebut bisa terselesaikan pada 2025. Mufti menyampaikan, penyelesaIan tidak hanya dengan kekuatan hukum, namun juga kekuatan politik. Menurutnya, pengembalian uang nasabah yang hanya 1,5 persen, sangat tidak layak.

    Pandangan lain diutarakan oleh Prof. Dr. Firman Wijaya, Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi. Rancangan undang-undang perampasan aset harus diprioritaskan.

    “Bisa dikawinkan undang-undang pencucian uang dan perampasan aset. Proses peradilan kemarin, membuat korban Wanaartha kecewa dengan putusan hakim. Setelah proses yang panjang (9 bulan) itu, masak hakim menyatakan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard),” tutur Prof Firman.

    Prof Firman menegaskan bahwa keputusan tidak diterimanya gugatan nasabah terhadap PT. Asuransi Adisarana Wanaartha karena mengandung cacat formil, bisa menyebabkan demoralisasi proses penegakan hukum.

    “Jangan persoalan Wanaartha itu dilakukan pendangkalan proses. Hanya melihat dokumen, kemudian seolah-olah tidak ada apa-apa. Putusan NO itu merusak nalar,” tegasnya.

    Sementara itu, Ketua Perkumpulan Pemegang Polis Wanaartha, Johanes Buntoro Fistanio, menyampaikan bahwa dengan adanya pemerintahan dan legislatif yang baru, diharapkan bisa lebih peduli dengan ribuan korban asuransi tersebut.

    “Kasus ini sudah cukup lama. Hampir 5 tahun. Korbannya ada yang sampai sakit, bahkan sudah ada yang meninggal. Kami berharap kasus ini cepat selesai,” ungkapnya.

    Johanes yang baru saja ditunjuk menjadi salah satu pengurus DPW Badan Persaudaraan Antar Iman (BERANI) Jatim, mengungkapkan bahwa dengan bergabungnya ia di organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), bisa memudahkannya berkomunikasi dengan legislatif maupun eksekutif.

    “PKB ini cukup mumpuni untuk kemasyarakatan dan keadilan. Memberikan kepada masyarakat ini yang terbaik, dengan melindungi harkat dan martabat masyarakat,” ujarnya.

    Perlu diketahui, Interpol telah memberikan red notice terhadap tiga tersangka pemilik saham Wanaartha. Ketiganya kini dikabarkan tinggal di Amerika. Namun, hingga saat ini belum ada action dari aparat terkait. [uci/suf]

  • Profil Calon Bupati Tangerang dan Wakilnya, Ada Anak Mantan Bupati

    Profil Calon Bupati Tangerang dan Wakilnya, Ada Anak Mantan Bupati

    Bisnis.com, JAKARTA – Sama halnya dengan pilkada Kota Tangerang, di Kabupaten Tangerang juga ada 3 kandidat calon wali kota dan wakilnya.

    Ketiga pasangan calon itu yakni Mad Romli dan Irvansyah Ahmat dengan nomor urut 1 yang merupakan Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

    Kemudian Mochamad Maesyal Rasyid dan Intan Nurul Hikmah nomor urut 2, Kandidat dari Koalisi Indonesia Maju Plus, dan Zulkarnain dan Lerru Yustira nomor urut 3 Kandidat Perseorangan.

    Jelang pencoblosan 27 November mendatang, simak profil paslon wali kota dan wakil bupati Tangerang berikut ini

    1. Mad Romli

    Dilansir dari laman hajimadromli.com, Mad Romli lahir di Tangerang pada tanggal 5 Mei 1972. Dia adalah seorang pria yang beragama Islam. Beliau telah menikah dan memiliki pendidikan terakhir S2. 

    Selain itu, H. MAD ROMLI, SH., MM juga memiliki pengalaman di bidang legislatif dan eksekutif. Dia pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tangerang pada periode 2009-2014.

    Kemudian, dia juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tangerang pada periode 2014-2019. Saat ini, beliau menjabat sebagai Wakil Bupati Tangerang untuk periode 2018-2023. Selain itu, dia juga merupakan seorang wiraswasta.

    Pengalaman Organisasi:

    1. Menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Partai Golkar Kabupaten Tangerang pada periode 2009-2014.

    2. Melanjutkan peran sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Partai Golkar Kabupaten Tangerang pada periode 2014-2020.

    3. Kemudian, menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang pada periode 2020-2025.

    Riwayat Pekerjaan:

    1. Menjadi Direktur Utama PT. Rosalina Jaya pada periode 2005-2009.

    2. Setelah itu, menjadi Komisaris PT. Rosalina Jaya pada periode 2010-2014.

    3. Selain itu, juga menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tangerang pada periode 2009-2014.

    4. Menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tangerang pada periode 2014-2019.

    5. Saat ini, menjabat sebagai Wakil Bupati Tangerang pada periode 2018-2023.

    Riwayat Pendidikan:

    1. Menamatkan SD di SDN Sindangsono 3 Kabupaten Tangerang pada tahun 1985.

    2. Melanjutkan ke SMPN/MTSN dan menamatkannya di MTSN Balaraja Kabupaten Tangerang pada tahun 1988.

    3. Lulus dari SMA Mandiri Balaraja Kabupaten Tangerang pada tahun 1991.

    4. Meraih gelar S1 dari Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten pada tahun 2004.

    5. Melanjutkan pendidikan dengan meraih gelar S2 dari Magister Manajemen IMMI Jakarta pada tahun 2010.

    2. Irvansyah Asmat (calon wakil wali kota)

    Irvansyah Asmat, S.I.P., M.Si. (lahir 2 Juli 1976) adalah seorang akademikus dan politikus Indonesia. Dia pernah menjabat sebagai Anggota DPR-RI dari 2009 hingga 2014 mewakili daerah pemilihan Banten III.

    Irvansyah merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lulusan IISIP Jakarta dan mendapat gelar Master Sains dari Universitas Satyagama pada tahun 2007.

    Dia juga sedang mengambil Program Doktoral Ilmu Pemerintahan Universitas Satyagama, dan Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Esa Unggul tahun.

    Sebelum menjadi anggota DPR RI, Irvansyah sebelumnya telah aktif di PDIP. Dia memulai karier politiknya dari tingkat dasar sebagai anggota dan akhirnya diangkat menjadi Kepala Sekretariat DPP PDIP sejak tahun 2003.

    Dia mendapatkan jumlah suara dari hasil Pemilu 2009 sebanyak 20.265 dan kemudian ditempatkan pada Komisi II DPR selama 1 tahun kemudian ditugaskan di Komisi V selama 1 tahun dan selanjutnya ditugaskan di Komisi VII sebagai Sekretaris POKSI (Kelompok Fraksi) PDI Perjuangan. Selain itu, ia juga dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Poksi Badan Legislasi DPR RI selama 5 tahun. 

    Organisasi

    Departemen Organisasi DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta (2005-2010)
    Ketua Dewan Pembina Serikat Rakyat Buruh Tani dan Nelayan (2009-sekarang)
    Departemen Organisasi DPP PDI Perjuangan (2010-2015)
    Ketua Bidang Organisasi Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia (2011-2016)
    Ketua Umum Yayasan BEKSI, Jakarta
    Riwayat Karier/Pekerjaan
    Kepala Sekretariat DPP PDI Perjuangan 2003-2009, 2015-2019
    Anggota DPR/MPR RI 2009-2014
    Dosen Universitas Bung Karno s/d 2021
    Kepala Sekretariat DPP PDI Perjuangan 2015 s/d Sekarang

  • Filipina Memanas Usai Wapres Sara Duterte Ancam Bunuh Presiden Marcos

    Filipina Memanas Usai Wapres Sara Duterte Ancam Bunuh Presiden Marcos

    Pernyataan Sara yang memuat ancaman itu disampaikan ketika dia menanggapi salah satu komentar online yang memintanya untuk tetap aman, dengan mengatakan dia berada di wilayah musuh saat menghadiri sesi pertemuan di majelis rendah parlemen Filipina bersama kepala stafnya.

    Situasi ini terjadi saat Sara menghadapi ancaman pemakzulan di majelis rendah parlemen atau DPR Filipina, yang dipimpin oleh Romualdez, yang diperkirakan akan maju capres tahun 2028 mendatang. Romualdez sebelumnya memangkas hampir dua pertiga anggaran kantor Wapres Filipina.

    Konferensi pers tengah malam itu digelar Sara setelah para pejabat parlemen Filipina mengungkapkan mereka akan memindahkan Kepala Staf Wapres, Zuleika Lopez, dari pusat penahanan majelis rendah ke lembaga permasyarakatan. Lopez ditahan sejak Rabu (21/11) atas tuduhan melakukan “campur tangan yang tidak semestinya” dalam proses pembahasan parlemen yang berfokus pada anggaran wapres.

    Sara telah mengundurkan diri dari jabatan Menteri Pendidikan pada Juni lalu ketika hubungannya dengan Marcos Jr semakin memburuk. Namun demikian, dia tetap menjabat sebagai Wapres Filipina.

    Tidak hanya dengan Marcos Jr dan Romualdez, Sara juga berselisih dengan Araneta, Ibu Negara Filipina. Beberapa waktu lalu, Araneta mengakui dirinya merasa sakit hati karena Sara tertawa saat ayahnya, mantan Presiden Duterte, dalam sebuah acara menuduh Marcos Jr sebagai “pecandu narkoba”.

    Usai tuduhan itu, Marcos Jr balik menuding kesehatan Duterte menurun karena penggunaan opioid fentanyl yang kuat dalam jangka panjang. Tidak ada bukti kuat atas tuduhan-tuduhan tersebut.

    Aliansi politik antara keluarga Duterte dan Marcos yang sebelumnya sangat kuat, hingga membawa mereka pada kemenangan dalam pemilu tahun 2022 lalu, telah runtuh dan hancur dalam beberapa bulan terakhir. Aksi saling menuding dan retorika ekstrem semakin marak menjelang pemilu sela tahun dan pilpres tahun 2028.

    (whn/ygs)

  • Solusi Alternatif DPR untuk Siasati Kenaikan Tarif PPN Jadi 12 Persen pada 2025

    Solusi Alternatif DPR untuk Siasati Kenaikan Tarif PPN Jadi 12 Persen pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi XI DPR menyatakan, kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 nanti, harus diimbangi dengan kompensasi. Komisi XI mengusulkan agar pemerintah bisa memberikan pembebasan (exemption) terhadap produk-produk yang dikenakan PPN.

    “Jadi impact (kenaikan PPN) ke masyarakat itu masih bisa kita kelola. Misalnya, menambah jenis barang (yang dikecualikan), yakni makanan olahan yang sekarang  sudah jadi kebutuhan pokok. Jadi UU tetap berjalan, lalu ada kategorisasi exemption yang diperluas tanpa melanggar UU,” ucap Ketua Komisi XI DPR Misbakhun saat ditemui di Graha Bhakti Budaya, Jakarta pada Sabtu (23/11/2024).

    Kenaikan tarif PPN 12 persen dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).  Dalam UU HPP Pasal 7 disebutkan, tarif PPN yaitu sebesar 11 persen mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Sedangkan tarif PPN sebesar 12 persen mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

    Namun, apabila ditelisik lebih dalam, pada regulasi itu disebutkan bahwa barang atau jasa yang yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah barang kebutuhan pokok, berupa beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Demikian pula pembebasan pada bidang jasa yang meliputi, jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa transportasi umum, dan jasa ketenagakerjaan.

    Menurut Misbakhun, ketentuan pengecualian ini harus diperluas dengan lebih speisifik. Langkah ini akan menjadi titik temu antara keinginan pemerintah menaikkan tarif PPN, tetapi pada saat yang sama juga tidak memberatkan konsumsi masyarakat. Namun, dia menyerahkan keputusan terkait penerapan kenaikan tarif PPN ini ke tangan pemerintah.

    “Karena pemerintah masih menimbang opsinya, mau tetap dinaikkan atau apa. Jadi kalau memang tetap dinaikkan, kami minta pemerintah untuk lebih punya wisdom. Nah peluang-peluang itu di exemption,” kata Misbakhun.

    Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, kebijakan kenaikan PPN saat ini  tidak menginsentifkan pertumbuhan sektor ekonomi formal. Sebaliknya, kenaikan PPN jadi 12 persen ini, justru akan rentan dan menambah skala sektor ekonomi informal yang secara struktural menciptakan beban pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang.

    Pemerintah akan kesulitan untuk meningkatkan rasio perpajakan (tax ratio) dan kesulitan peningkatan kesejahteraan pekerja di sektor informal  serta merugikan konsumen.

    “Oleh karena itu, kami menghimbau agar pemerintah mengkaji lagi kenaikan PPN menjadi 12 persen agar tidak membebani masyarakat sebagai konsumen maupun pelaku usaha sektor formal. Idealnya, kenaikan PPN terjadi ketika pertumbuhan ekonomi sedang tinggi sehingga tidak menjadi beban terhadap potensi pertumbuhan ekonomi maupun terhadap kesejahteraan masyarakat,” tutur dia.