Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • HSN 2025, Ansari: Santri Pelita Peradaban Bangsa Indonesia

    HSN 2025, Ansari: Santri Pelita Peradaban Bangsa Indonesia

    Pamekasan (beritajatim.com) – Anggota DPR RI Dapil Jatim XI Madura, Ansari mengajak para santri agar semakin meningkatkan karakter, sehingga dapat bersaing dalam kancah global sekaligus menjadi warna tersendiri dalam peradaban dunia.

    Hal tersebut disampaikan disela Forum Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi) yang digagas DPR RI bersama Kemenag RI, dan dilaksanakan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, di Ballroom Hotel Cahaya Berlian, Jl Raya Panglegur 69-71 Pamekasan, Rabu (22/10/2025).

    “Selama ini para santri sudah memiliki karakter yang kuat, seperti disiplin, mandiri, rendah hati, sopan santun, berakhlak mulia, dan rasa kebersamaan. Peringatan Hari Santri Nasional ini harus dapat menjadi momentum agar dapat meningkatkan karakter dan lebih dikuatkan lagi, sehingga para santri bisa bersaing secara global dan mewarnai peradaban dunia,” kata Ansari.

    Bahkan politisi PDI Perjuangan dan satu-satunya legislator perempuan DPR RI dari Madura, juga meyakini jika selama ini para santri sudah menunjukkan nilai-nilai keislaman moderat, mengamalkan nilai Pancasila, menjunjung tinggi kearifan lokal melalui semangat gotong royong dan cinta tanah air.

    “Fenomena ini tercatat dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Di mana para santri bersama para ulama memiliki andil sangat besar dalam sejarah kemerdekaan bangsa,” tegas perempuan yang tercatat sebagai alumni Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan, Sumenep.

    Selain itu, pihaknya juga meyakini jika saat ini terdapat jutaan santri yang tengah menimbah ilmu di berbagai pesantren merupakan harapan dan generasi penerus bangsa menuju Informasi Emas 2045.

    “Dari pesantren, para santri dididik menjadi pejuang tangguh, kontribusi santri terhadap perjuangan Kemerdekaan Bangsa Indonesia tercatat dalam sejarah, dan mampu menyalakan cahaya peradaban bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas di masa mendatang,” tegasnya.

    Tidak hanya itu, Ansari juga sangat menyakini jika para santri juga memiliki tanggungjawab besar guna bisa bersaing di tingkat global sekaligus menjadi bagian dari peradaban dunia. “Karena itu, para santri juga dituntut untuk memiliki keimanan yang kuat, ilmu pengetahuan yang luas, serta sifat sabar, bijak, dan tentunya bertanggung jawab,” jelasnya.

    “Oleh karena itu, kami menegaskan jika para santri itu berjuang disertai doa, berkorban dengan ilmu, dan membela bangsa dengan penuh keimanan. Dari pesantren santri dididik menjadi pejuang tangguh, kontribusi dan perjuangan kaum santri juga tercatat dalam sejarah bangsa, sekaligus menjadi pelita peradaban bangsa Indonesia,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Anggota DPR sebut penurunan harga pupuk perlu diiringi pengawasan

    Anggota DPR sebut penurunan harga pupuk perlu diiringi pengawasan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IV DPR RI Adrianus Asia Sidot mengatakan penurunan harga pupuk hingga 20 persen dan perbaikan sistem distribusi perlu diimbangi dengan pengawasan di lapangan sehingga tidak ada lagi perbedaan harga yang melampau Harga Eceran Tertinggi (HET) di setiap kios.

    Menurut dia, kebijakan penurunan harga itu dan perbaikan sistem tata kelola distribusi pupuk akan menjadi salah satu faktor dalam upaya mewujudkan swasembada pangan yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto.

    “Penurunan harga pupuk akan sangat dirasakan manfaatnya bagi petani, diharapkan juga mampu meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani,” kata Adrianus di Jakarta, Rabu.

    Selain penurunan harga pupuk subsidi, menurut dia, pemerintah telah mengambil langkah efisiensi dengan memangkas rentang administrasi tata kelola pupuk, hal ini akan sangat mempercepat layanan dan memudahkan sistem distribusi pupuk subsidi.

    Dia menilai sistem distribusi pupuk dengan rentang birokrasi yang panjang kerap berefek pada ketersediaan pupuk di kios-kios. Akibatnya, petani kadang mengalami keterlambatan penerimaan pupuk akibat stok belum tersedia.

    “Keterlambatan pupuk memiliki resiko gagal panen lebih-lebih pada sawah tadah hujan, yang sangat bergantung musim dan anomali cuaca. Namun dengan adanya perbaikan sistem distribusi yang dilakukan pemerintah memungkinkan petani mendapat pupuk secara lebih cepat,” kata dia.

    Menurut dia, pemerintah tidak hanya melakukan penurunan harga, tapi juga melakukan penambahan volume pupuk bersubsidi sekitar 700 ribu ton hingga tahun 2029. Dan kebijakan ini merupakan langkah strategis yang sangat berdampak baik bagi para keluarga petani.

    Sebelumnya, pemerintah resmi menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen, berlaku mulai Rabu ini, sebagai bagian dari terobosan besar pada tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, Menteri Pertanian yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa kebijakan ini menjadi tonggak baru dalam sejarah pupuk nasional.

    Ia menekankan bahwa selama puluhan tahun harga pupuk cenderung naik setiap tahun atau dua tahun sekali, namun kini justru berhasil diturunkan berkat efisiensi anggaran yang lahir dari gagasan besar Presiden Prabowo Subianto.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bikin Ketar-ketir Koruptor, Natalius Pigai Usul Korupsi Dimasukkan sebagai Pelanggaran HAM

    Bikin Ketar-ketir Koruptor, Natalius Pigai Usul Korupsi Dimasukkan sebagai Pelanggaran HAM

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, kembali membuat terobosan hukum yang dianggap bakal jadi perhatian dunia.

    Ia mengusulkan agar tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

    Dikatakan Natalius, rancangan usulan tersebut telah rampung dan siap diserahkan ke DPR RI untuk dibahas lebih lanjut.

    “Pasalnya sudah ada, tinggal kami serahkan ke DPR. Mudah-mudahan ada doa supaya DPR mengesahkan,” ujar Natalius di kantor Kementerian HAM, Jakarta.

    Natalius menilai, langkah ini bisa menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang secara tegas menghubungkan korupsi dengan pelanggaran HAM.

    “Kami kan di seluruh dunia tidak ada loh, dalam induk undang-undang hak asasi manusia itu ada korupsi dan HAM,” Natalius menuturkan.

    “Induk undang-undangnya ya, instrumen undang-undang sebuah negara itu belum ada. Kami baru pertama yang mengkaitkan antara korupsi dan HAM,” tambahnya.

    Dijelaskan mantan Komisioner Komnas HAM itu, korupsi dapat digolongkan sebagai pelanggaran HAM apabila dilakukan dalam situasi darurat dan berdampak langsung terhadap keselamatan warga negara.

    “Misalnya dalam suasana COVID atau satu pulau kena dan dia dinyatakan oleh para ahli bahwa kalau dalam satu minggu tidak ditangani pemerintah, tidak dikasih makan, maka orang mati semua,” imbuhnya.

    “Ini contoh ya, orang mati semua. Lalu ada pemerintah punya anggaran besar, wajib ngasih, kan gitu,” sambung dia.

    Ia menggambarkan bila tiba-tiba anggaran diembat oknum sehingga suplai makanannya terhenti.

  • Megawati Kirim Anggrek Merah Putih untuk Prabowo di Hari Ulang Tahun, Ini Maknanya – Page 3

    Megawati Kirim Anggrek Merah Putih untuk Prabowo di Hari Ulang Tahun, Ini Maknanya – Page 3

    Diketahui, sejumlah pejabat negara menghadiri syukuran kecil ulang tahun ke-74 Presiden Prabowo Subianto yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/10/2025). Selain pejabat, syukuran ini dihadiri keluarga hingga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Hal ini terlihat dari unggahan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco di akun Instagram resminya, @sufmi_dasco pada Jumat. Dalam foto yang diunggah, tampak putra Prabowo, Didit Hediprasetyo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua Komisi VI DPR RI Titiek Soeharto, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Luar Negeri Sugiono.

    Kemudian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Kepala BIN Herindra, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Prabowo, Didit, dan tamu undangan lainnya tampak memanjatkan do’a bersama. Sebuah tumpeng besar disiapkan di hadapan Prabowo. Kemudian, Prabowo memberikan piring berisi potongan tumpeng kepada Didit.

  • Anggota DPR ingatkan pihak “nakal” tak manfaatkan legalisasi tambang

    Anggota DPR ingatkan pihak “nakal” tak manfaatkan legalisasi tambang

    Legalisasi tambang rakyat perlu dijalankan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, agar manfaatnya dapat dirasakan luas tanpa mengorbankan alam dan generasi mendatang

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari mengingatkan pihak-pihak “nakal” tidak memanfaatkan kebijakan legalisasi tambang untuk rakyat untuk mengeksploitasi sumber daya alam dengan mengatasnamakan rakyat.

    Dia menilai, selama ini ribuan sumur minyak rakyat telah beroperasi secara tradisional dan menopang perekonomian lokal, tetapi kerap menghadapi ketidakpastian hukum. Dengan adanya kebijakan yang mengakui dan memberdayakan tambang rakyat, ia menilai negara mengambil pendekatan yang lebih adil dan strategis.

    “Legalisasi tambang rakyat perlu dijalankan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, agar manfaatnya dapat dirasakan luas tanpa mengorbankan alam dan generasi mendatang,” kata Ratna di Jakarta, Rabu.

    Dia pun berpandangan bahwa kebijakan pemerintah yang memberikan hak kelola kepada koperasi, BUMDes, dan lembaga ekonomi desa membuka peluang bagi warga untuk menjadi pelaku energi secara resmi.

    Menurut dia, produksi minyak rakyat yang rata-rata 2 barel per hari bukan hanya angka statistik, melainkan sumber penghidupan bagi ribuan keluarga di pedesaan.

    “Ini adalah bentuk nyata dari energi dari rakyat, dan untuk rakyat,” katanya.

    Meski begitu, dia meminta pemerintah memberlakukan pengawasan yang ketat, dengan memverifikasi proses pemberian izin tambang rakyat. Menurut dia, tidak boleh ada praktik curang yang memanfaatkan kebijakan itu.

    Dia juga menekankan proses perizinan tambang rakyat perlu dilakukan dengan mudah, transparan, dan terjangkau, sehingga kepemilikan tetap berada di tangan masyarakat, bukan pihak-pihak besar yang berkedok koperasi.

    “Dan aspek lingkungan harus menjadi prioritas dengan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan ekosistem. Pengelolaan tambang rakyat harus diarahkan pada hilirisasi agar dapat menciptakan nilai tambah dan memperkuat ekonomi lokal secara berkelanjutan,” katanya.

    Dia pun berharap legalisasi tambang rakyat akan menjadi warisan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sebagai tonggak kemandirian energi nasional yang berlandaskan kekuatan rakyat.

    “Energi bukan hanya soal produksi, tapi tentang pemerataan kesejahteraan dan keberlanjutan alam. Dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat dan bumi, tambang rakyat dapat menjadi sumber harapan baru bagi kemakmuran Indonesia,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menelusuri Perempuan Asal Sukabumi yang Disebut Terima Mobil Mewah Rp 1 M dan Uang dari Hasil Korupsi Heri Gunawan

    Menelusuri Perempuan Asal Sukabumi yang Disebut Terima Mobil Mewah Rp 1 M dan Uang dari Hasil Korupsi Heri Gunawan

    Dia sempat berbincang dengan pegawai di sana, saat akan berpindah lokasi dengan alasan omzet yang kurang mencapai target. Menurutnya, tempat makan itu selalu didatangi pembeli meskipun tak ramai. 

    “Mau dipindahin ini iga bakar enggak tahu mau ke mana bilangnya mah gitu karyawannya. Katanya kurang pemasukannya tapi belum ada kabar lagi,” tuturnya. 

    Sebelum membuka usaha kuliner, FA diketahui juga pernah aktif di dunia entertainment sebagai modeling dan tenaga ahli DPR RI. 

    Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menerangkan, FA diduga menerima uang lebih dari Rp 2 miliar dan dibelikan satu mobil senilai sekitar Rp 1 miliar dari Heri Gunawan. Mobil tersebut telah disita oleh KPK.

  • Pupuk Subsidi Turun Harga, Petani dan Industri Sama-Sama Untung

    Pupuk Subsidi Turun Harga, Petani dan Industri Sama-Sama Untung

    Jakarta –

    Pemerintah resmi menurunkan harga pupuk subsidi hingga 20 persen mulai Rabu (22/10), langkah yang mendapat apresiasi luas dari kalangan legislatif. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis yang tak hanya meringankan beban petani, tetapi juga memperkuat efisiensi industri pupuk nasional tanpa menambah beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar, Adrianus Asia Sidot, menyebut kebijakan ini akan memberikan dampak langsung terhadap produktivitas dan kesejahteraan petani. Penurunan harga disertai dengan reformasi tata kelola distribusi pupuk, yang kini dipangkas dari rantai administrasi panjang menjadi lebih sederhana.

    “Penurunan harga pupuk akan sangat dirasakan manfaatnya oleh petani, dan diharapkan mampu meningkatkan produksi serta kesejahteraan mereka,” ujar Adrianus dalam keterangannya, Rabu (20/10/2025).

    Perbaikan sistem distribusi memungkinkan pupuk tiba lebih cepat di tangan petani, meminimalkan risiko gagal panen yang kerap terjadi akibat keterlambatan distribusi, terutama pada sawah tadah hujan. Asia Sidot juga menekankan pentingnya pengawasan di lapangan agar tidak terjadi disparitas harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Saat ini, harga pupuk urea turun dari Rp 2.250 menjadi Rp 1.800 per kilogram, NPK dari Rp 2.300 menjadi Rp 1.840 per kilogram, NPK kakao dari Rp 3.300 menjadi Rp 2.640 per kilogram, ZA khusus tebu dari Rp 1.700 menjadi Rp 1.360 per kilogram, dan pupuk organik dari Rp 800 menjadi Rp 640 per kilogram.

    Selain penurunan harga, pemerintah juga menambah volume pupuk bersubsidi hingga 700 ribu ton sampai tahun 2029. Reformasi tata kelola distribusi pupuk yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) disebut sebagai salah satu faktor kunci menuju swasembada pangan nasional.

    Sebelumnya, penyaluran pupuk diatur melalui 145 regulasi dan melibatkan tanda tangan dari 12 menteri, 38 gubernur, serta 514 bupati/wali kota. Kini, sistem baru memungkinkan Kementan berkoordinasi langsung dengan pabrik, dan pabrik menyalurkan langsung ke kios.

    Hasilnya, Kementan berhasil menghemat anggaran hingga Rp 10 triliun serta menurunkan biaya produksi pupuk sebesar 26 persen. Efisiensi ini bahkan diproyeksikan mampu meningkatkan laba PT Pupuk Indonesia (Persero) hingga Rp 7,5 triliun pada 2026.

    Sebagai langkah penertiban, Kementan juga mencabut izin 2.039 kios pengecer yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran pupuk subsidi.

    Langkah efisiensi ini menandai pergeseran besar dalam tata kelola pupuk nasional-dari birokrasi panjang menuju sistem distribusi cepat, transparan, dan berorientasi hasil. Jika konsisten dijalankan, kebijakan ini berpotensi menjadi katalis bagi peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan Indonesia.

    (rrd/rrd)

  • Komisi I DPR sebut Pindad perlu tingkatkan kualitas untuk produksi Maung

    Komisi I DPR sebut Pindad perlu tingkatkan kualitas untuk produksi Maung

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan PT Pindad perlu meningkatkan kualitas dan efisiensi pabrik untuk memproduksi massal mobil Pindad Maung yang diperintahkan untuk digunakan para menteri.

    Menurut Dave, peningkatan kapasitas produksi harus diiringi dengan kualitas agar produk Maung bertahan lama dan memiliki dampak yang masif.

    “Maung produk karya anak bangsa yang berhasil bekerja sama dengan pabrik luar ini perlu kita kawal agar program ini bisa berhasil dan bisa dimanfaatkan elemen bangsa,” kata Dave di Jakarta, Rabu.

    Legislator yang membidangi urusan pertahanan dan keamanan itu mengatakan bahwa saat ini tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dari Pindad Maung sudah mencapai 70 persen.

    Apabila terjadi peningkatan kapasitas produksi, menurut Dave, TKDN Maung bisa mencapai 100 persen jika berkolaborasi dengan lembaga riset lain.

    Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI M. Sarmuji mengatakan bahwa kebijakan pengadaan mobil nasional memang perlu keberpihakan atau kekhususan karena bagaimanapun tidak ada mobil nasional yang diawali langsung dengan kesempurnaan.

    “Dulu di Malaysia juga pasti harus disubsidi oleh negara, negara harus berpihak, negara harus menggunakan kebanggaan dalam negerinya,” kata Sarmuji.

    Paling tidak, kata Sarmuji, orang-orang yang saat ini menjadi aparat negara diimbau untuk membeli mobil nasional dengan kualitas yang memadai.

    Selain itu, dia juga mengatakan bahwa target tiga tahun dari Presiden Prabowo Subianto untuk mobil nasional itu memungkinkan sebab mobil nasional wujudnya sudah ada dan tinggal disempurnakan jika masih terdapat kekurangan.

    “Kalau ada yang belum efisien tinggal diefisienkan, kalau ada yang perlu diperhalus tinggal diperhalus. Saya yakin tiga tahun bisa, tapi itu bukan pekerjaan yang mudah memang, perlu keseriusan dan kesungguhan,” kata legislator yang membidangi urusan BUMN itu.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR minta BUMN-swasta tingkatkan TJSL untuk masyarakat sekitar

    Anggota DPR minta BUMN-swasta tingkatkan TJSL untuk masyarakat sekitar

    Kami ingin memastikan masyarakat di daerah penghasil sumber daya juga merasakan manfaat ekonomi dan sosial dari keberadaan industri besar. Jika masyarakat sejahtera, maka stabilitas usaha pun lebih terjaga

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Cek Endra mendorong perusahaan BUMN dan swasta agar memperkuat pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan prinsip keberlanjutan dan dampak nyata bagi masyarakat sekitar wilayah operasi.

    Ia menilai, pelaksanaan TJSL yang terarah dan konsisten merupakan kunci agar kehadiran dunia usaha di sektor strategis dapat memberikan manfaat langsung bagi pembangunan daerah.

    “BUMN dan swasta memiliki tanggung jawab sosial yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya. TJSL harus dijalankan secara serius dan berdampak, bukan sekadar formalitas,” kata Cek Endra dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Cek Endra menjelaskan, TJSL merupakan bagian penting dari strategi pembangunan nasional yang menempatkan dunia usaha sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat kesejahteraan rakyat.

    Ia menegaskan bahwa program TJSL perlu disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, seperti pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta penguatan infrastruktur sosial.

    Menurutnya, pelaksanaan TJSL yang tepat sasaran juga menjadi upaya konkret untuk menjaga hubungan harmonis antara dunia usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat.

    Dalam jangka panjang, model tanggung jawab sosial yang konsisten akan memperkuat kepercayaan publik dan menciptakan iklim investasi yang sehat.

    Sebagai contoh, dari hasil pantauan langsung selama masa reses DPR RI di Provinsi Jambi, Cek Endra menemukan masih banyak wilayah sekitar aktivitas industri energi dan pertambangan yang membutuhkan perhatian lebih besar.

    Ia menilai penting bagi perusahaan untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah agar program sosial yang dijalankan benar-benar sejalan dengan prioritas pembangunan di lapangan.

    “Kami ingin memastikan masyarakat di daerah penghasil sumber daya juga merasakan manfaat ekonomi dan sosial dari keberadaan industri besar. Jika masyarakat sejahtera, maka stabilitas usaha pun lebih terjaga,” ujarnya.

    Ia menambahkan, penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) perlu dijadikan acuan utama dalam menjalankan TJSL. Pendekatan ini, kata dia, bukan hanya memperkuat citra positif perusahaan, tetapi juga menjadi ukuran nyata tanggung jawab korporasi terhadap pembangunan berkelanjutan.

    Cek Endra menegaskan bahwa melalui Komisi XII DPR RI akan terus mengawal pelaksanaan TJSL di wilayah kerja terkait energi dan pertambangan agar selaras dengan semangat pemerataan dan keberlanjutan.

    DPR akan mendorong transparansi pelaporan, sinergi lintas sektor, serta keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan evaluasi program.

    “TJSL bukan beban, melainkan investasi sosial jangka panjang. Dengan komitmen yang kuat dari BUMN dan swasta, kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan dapat berjalan beriringan,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR RI Dorong Penguatan Ekosistem Pesantren

    Anggota DPR RI Dorong Penguatan Ekosistem Pesantren

    Jakarta (britajatim.com) – Dalam memperingati Hari Santri Nasional 2025, Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Anisah Syakur, menekankan pentingnya penguatan ekosistem pesantren di Indonesia. Menurutnya, pesantren bukan hanya sebagai lembaga pendidikan agama, melainkan juga sebagai pusat peradaban yang mendorong kemandirian ekonomi serta ketahanan sosial masyarakat.

    “Pesantren adalah laboratorium kehidupan. Di sana tumbuh nilai gotong royong, kemandirian, dan tanggung jawab sosial. Santri perlu diberi ruang untuk berinovasi, menjadi wirausahawan, sekaligus pemimpin masa depan yang membawa maslahat bagi bangsa,” ujar Anisah Syakur pada Rabu (22/10/2025).

    Anggota DPR RI yang mewakili Daerah Pemilihan Jawa Timur 2, yang meliputi Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo, itu menilai pesantren memiliki peran yang sangat strategis dalam mencetak generasi yang tidak hanya berdaya saing tinggi, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan yang kuat.

    Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya penguatan kapasitas santri dalam menghadapi era digital, agar mereka dapat menjadi agen perubahan yang bermanfaat bagi bangsa tanpa melupakan akar nilai keislaman dan kebangsaan yang telah ditanamkan sejak lama.

    “Santri harus cerdas secara spiritual dan intelektual. Tantangan zaman menuntut penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tetap berpijak pada adab dan moralitas. Itulah jihad santri di era modern,” ungkapnya lebih lanjut.

    Bagi Anisah, Hari Santri bukan sekadar perayaan seremonial semata, melainkan juga menjadi momentum penting untuk menyalakan kembali semangat jihad ilmu dan pengabdian sosial yang telah diwariskan oleh para ulama dan pejuang pesantren.

    Menurutnya, Hari Santri merupakan momen reflektif yang dapat menggugah kesadaran seluruh bangsa Indonesia tentang peran besar santri dalam perjuangan kemerdekaan negeri ini.

    “Hari Santri mengingatkan kita bahwa kemerdekaan ini juga lahir dari perjuangan tulus kaum santri yang berjuang tanpa pamrih. Mereka adalah garda moral yang menjaga keutuhan negeri dengan keikhlasan dan cinta tanah air. Momen hari ini harus momentum menyalakan semangat jihad ilmu dan pengabdian sosial yang diwariskan para ulama dan pejuang pesantren,” tegasnya.

    Anisah Syakur berharap pemerintah dapat terus memperhatikan dan mendukung pesantren sebagai pusat pengembangan karakter bangsa, sehingga generasi santri ke depan dapat terus berperan aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia. [hen/suf]