Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Diancam Dibunuh Wapresnya, Presiden Filipina: Saya Akan Melawan!

    Diancam Dibunuh Wapresnya, Presiden Filipina: Saya Akan Melawan!

    Itu menjadi tanggapan pertama Marcos Jr setelah pernyataan Sara yang disampaikan secara terbuka dalam konferensi pers pada Jumat (22/11) tengah malam memicu ketegangan baru di Filipina. Hubungan Marcos Jr dan Sara semakin memburuk setelah beraliansi dan menang telak dalam pemilu tahun 2022 lalu.

    “Saya telah berbicara dengan seseorang dalam tim keamanan saya. Saya mengatakan kepadanya, jika saya dibunuh, bunuhlah BBM (Bongbong Marcos atau Marcos Jr), (Ibu Negara) Liza Araneta, dan (ketua parlemen) Martin Romualdez. Ini tidak bercanda,” ujar Sara saat berbicara dalam konferensi pers tersebut.

    “Saya mengatakan, jika saya terbunuh, jangan berhenti sampai kamu membunuh mereka,” sebutnya.

    Romualdez yang merupakan ketua parlemen Filipina diketahui merupakan sepupu dari Marcos Jr.

    Kantor kepresidenan Filipina sebelumnya menyebut komentar Sara itu sebagai “ancaman aktif” terhadap Marcos Jr, dengan Lembaga-lembaga keamanan negara itu telah mengumumkan akan meningkatkan protokol mereka sembari menyelidiki pernyataan Sara tersebut.

    Marco Jr, dalam pernyataannya, menilai masalah ini tidak akan membesar dan memicu drama jika Sara bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anggota parlemen Filipina soal dugaan penyelewengan dana oleh kantor wapres yang dipimpinnya.

    “Kebenaran tidak seharusnya dieksekusi secara ringkas,” ucapnya, merujuk pada perang narkoba kontroversial yang marak dilakukan pada era mantan Presiden Duterte, ayah Sara.

    Diketahui bahwa parlemen Filipina, tepatnya DPR, sedang menyelidiki dugaan penyalahgunaan dana konfidensial pada kantor Wapres Filipina dan Departemen Pendidikan, yang sebelumnya dipimpin Sara. Dia juga menghadapi ancaman pemakzulan di DPR Filipina, yang dipimpin oleh Romualdez yang sebelumnya memangkas hampir dua pertiga anggaran kantor Wapres Filipina.

    Konferensi pers tengah malam ketika Sara melontarkan ancaman pembunuhan itu digelar setelah para pejabat DPR Filipina mengungkapkan mereka akan memindahkan Kepala Staf Wapres, Zuleika Lopez, dari pusat penahanan majelis rendah ke lembaga permasyarakatan. Lopez ditahan sejak Rabu (21/11) atas tuduhan melakukan “campur tangan yang tidak semestinya” dalam proses pembahasan parlemen yang berfokus pada anggaran wapres.

    (nvc/ita)

  • Ketua Harian PKB Kritik Legisator Hasbiallah: OTT KPK Bukan Kampungan!

    Ketua Harian PKB Kritik Legisator Hasbiallah: OTT KPK Bukan Kampungan!

    Jakarta –

    Ketua Harian DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ais Shafiyah Asfar, merespons pernyataan anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang selama ini kerap dilakukan KPK. Menurutnya OTT merupakan salah satu instrumen yang bisa dilakukan untuk memberantas korupsi.

    “Pak Hasbi saya kira agak keliru soal OTT, bagi saya OTT bukan kampungan, bukan juga pemborosan, tapi OTT ini salah satu instrumen pemberantasan korupsi yang tetap perlu dilakukan,” kata Ais dalam keterangan, Senin (25/11/2024).

    Kendati demikian, Ais menyebut pemberantasan korupsi baru dikatakan berhasil jika telah terjadi penurunan kasus korupsi. Ia mendukung perlu adanya upaya pencegahan dari lembaga antirasuah itu.

    “Harus kita garis bawahi prinsip utama dalam pemberantasan korupsi adalah upaya pencegahan. Pencegahan lebih efektif ketimbang penindakan dalam jumlah masif,” ujar Ais.

    Ais menambahkan, penegak hukum akan lebih baik jika fokus pada pencegahan di semua lini. Sementara pemerintah harus berkomitmen memperkuat sekaligus memperketat sistem keuangan, termasuk sistem politik dengan lebih transparan.

    “Sebetulnya kalau sistem keuangan kita diperketat lagi, misalnya dengan e-planning, e-budgeting, e-procurement, saya yakin KKN bisa dihentikan. Dengan begitu juga akan mengurangi dan menghilangkan OTT,” ujar Ais.

    Adapun pernyataan Hasbiallah sempat dilontarkan kala fit and proper calon Dewas KPK, Wisnu Baroto, beberapa hari yang lalu. Ia mengaku sepakat dengan pernyataan Luhut Binsar Panjaitan terkait OTT.

    “Saya setuju dengan Pak Luhut kalau OTT itu hanya kampungan, sebab OTT itu hanya merugikan uang negara. Saya pernah tanya salah satu pimpinan KPK, untuk mengejar OTT itu satu tahun, berapa banyak uang kita yang harus habis. Ini kan permasalahan di kita seperti ini, KPK ini lebih banyak pemborosannya kenapa? OTT satu tahun, setelah itu uang negara hilang dulu baru ditangkap,” ujar Hasbi.

    (dwr/gbr)

  • Komisi VII DPR minta pemangku kepentingan ikut evaluasi wisata di Bali

    Komisi VII DPR minta pemangku kepentingan ikut evaluasi wisata di Bali

    Terkait Fodor apa yang datang dari mereka kita tidak perlu terlalu reaktif

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan serta menghadirkan evaluasi terkait kondisi pariwisata di Pulau Dewata.

    Hal itu disampaikan terkait Bali yang masuk dalam salah satu destinasi wisata yang tidak layak dikunjungi pada 2025 versi penerbit panduan perjalanan asal Amerika serikat, Fodor.

    “Terkait Fodor apa yang datang dari mereka kita tidak perlu terlalu reaktif. Ini tetap menjadi bahan evaluasi tetapi kita harus tetap pada sisi positifnya,” ujar Chusnunia sebagaimana dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Senin.

    Meski destinasi kenamaan itu mendapat kritik tajam, kata dia, tak dapat dipungkiri bahwa Bali turut mendapatkan banyak apresiasi dari berbagai belahan dunia.

    “Sebelum ada pemberitaan ini, Bali sudah datang banyak masukan seperti reklamasi, kebijakan tata ruang, perizinan pendirian bangunan dan lain-lain. Semua masukan itu pasti akan menjadi catatan dan bahan evaluasi bersama. Namun, perlu diingat Bali tetap dihujani apresiasi di mata dunia, baru saja Desa Jatiluwih yang berada di Kabupaten Tabanan, dianugerahi penghargaan bergengsi oleh United Nations World Tourism Organization (UNWTO) sebagai salah satu desa wisata terbaik di dunia,” ujarnya.

    Dirinya juga mengajak seluruh pemangku kebijakan dan juga seluruh masyarakat untuk saling berkolaborasi agar dapat memperbaiki yang masih kurang dan memaksimalkan yang sudah ada di Bali. Dengan begitu Bali dapat menjadi rujukan wisata global.

    Pewarta: Sinta Ambarwati
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Industri Mamin Minta Sri Mulyani Tunda Implementasi PPN 12% pada 2025

    Industri Mamin Minta Sri Mulyani Tunda Implementasi PPN 12% pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 2025. Kebijakan ini dinilai dapat menekan pertumbuhan industri mamin Tanah Air.

    Ketua Umum Gapmmi Adhi Lukman menyampaikan, keputusan pemerintah mengerek PPN berpotensi menekan pertumbuhan industri mamin sehingga dapat memperlambat pemulihan ekonomi nasional.

    “Apalagi pemerintah mencanangkan pertumbuhan ekonomi untuk menuju 8% perlu didukung semua sektor,” kata Adhi dalam keterangannya, Senin (25/11/2024).

    Dia menuturkan, kebijakan ini berdampak besar terhadap seluruh rantai pasok, kenaikan bahan baku, dan biaya produksi. Akibatnya, harga jasa/produk melonjak sehingga berujung pada pelemahan daya beli masyarakat dan utilitas penjualan menjadi tidak optimal.

    “Terlebih pada produk pangan yang sangat sensitif terhadap harga, masyarakat akan mengerem konsumsinya. Hal ini akan memperlambat laju konsumsi rumah tangga,” ujarnya.

    Di sisi lain, pelemahan daya beli sudah mulai terlihat. Hal tersebut kata Adhi, tercermin dari konsumsi rumah tangga – yang merupakan penopang pertumbuhan ekonomi nasional – menunjukkan tren pelemahan. Tercatat, konsumsi rumah tangga pada kuartal III/2024 hanya mampu tumbuh 4,91%, lebih rendah dibanding kuartal sebelumnya sebesar 4,93%. 

    Dia mengatakan, industri mamin merupakan motor penggerak transaksi di berbagai pelaku ritel, baik di pasar  tradisional maupun modern. Menurutnya, peningkatan omzet dan peredaran uang melalui transaksi perdagangan dari berbagai kanal dapat membantu meningkatkan aktivitas ekonomi dan pendapatan negara.

    “Strategi ini sangat penting untuk menciptakan stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat kontribusi sektor perdagangan terhadap penerimaan negara,” ungkapnya. 

    Selain itu, Gapmmi mengharapkan pemerintah untuk mempertimbangkan opsi lain untuk mengerek penerimaan negara. Misalnya, dengan menerapkan ekstensifikasi PPN yang masih berpotensi besar, dibandingkan menaikkan tarif. 

    Apalagi sangat dimungkinkan dalam Undang-undang No.7/2021 pasal 7 ayat 3 menyatakan Tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. 

    Dalam catatan Bisnis, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal bahwa penerapan PPN 12% tahun depan tidak akan ditunda. Pasalnya, Undang-undang (UU) No.7/2021 telah mengamanatkan bahwa PPN harus naik sebesar 1%, dari 11% menjadi 12%, pada 1 Januari 2025.

    “Kita perlu siapkan agar itu bisa dijalankan, tapi dengan penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa [jalankan],” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Rabu (13/11/2024).

    Kendati begitu, Bendahara Negara memastikan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% tidak terjadi pada semua barang dan jasa. Kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan transportasi merupakan barang/jasa yang termasuk ke daftar PPN Dibebaskan.

  • Panglima TNI Sebut Ada 7 Kasus Menonjol pada September-November 2024

    Panglima TNI Sebut Ada 7 Kasus Menonjol pada September-November 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkap 7 kasus rawan menjelang hari pencoblosan di Pilkada 2024. Tujuh kasus ini terjadi pada rentang September hingga November.

    Pada September 2024, Agus menyebut ada tiga kejadian yang menonjol di antaranya adalah pelemparan granat oleh OTK ke rumah calon Gubernur Aceh, penembakan yang dilakukan oleh OTK terhadap rumah dan mobil calon Bupati Tolitoli, dan pergantian calon Wakil Gubernur Papua Selatan.

    “Dan pada bulan Oktober terdapat dua kejadian menonjol, pemecatan calon Bupati Malang, kejadian kecelakaan kebakaran kapal motor yang mengakibatkan meninggalnya calon Gubernur Maluku Utara,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (25/11/2024).

    Kemudian, pada November, Agus mengemukakan ada dua kejadian menonjol yaitu KPU membatalkan paslon nomor urut 1 pilkada Papua Barat Daya dan pembacokan oleh pendukung salah satu paslon pada Pilkada Kabupaten Sampang yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia.

    Sebelumnya, Agus menyebut TNI telah memetakan provinsi-provinsi yang memiliki tingkat kerawanan dari tinggi hingga rendah jelang Pilkada 2024. Pemetaan ini didasarkan dari catatan Staf Intelijen (Sintel) TNI.

    “Pada tingkat kerawanan tinggi terdapat 4 provinsi, tingkat kerawanan sedang ada 23 provinsi, dan tingkat kerawanan rendah di 10 provinsi,” ungkapnya di hadapan Komisi I DPR RI.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan kerawanan ini terbagi dalam tiga konteks utama yaitu politik, sosial budaya, dan keamanan dalam negeri. Pada konteks politik, sebutnya, persaingan antar pasangan calon berpotensi memicu konflik, terutama jika terdapat saling serang antar pendukung.

    Kemudian, lanjutnya, aktivitas masa yang mendukung paslon tertentu dapat menjadi sumber ketegangan, terutama bila terjadi klaim kemenangan atau protes terhadap hasil pemilu. Ketidakpuasan para pendukung terhadap hasil Pilkada seringkali menjadi sumber protes besar-besaran.

    “Pada konteks sosial budaya, faktor pemicu konfliknya adalah terbatasnya sarana angkutan dan medan yang sulit dalam mendistribusikan logistik Pilkada. Kendala ini dapat memicu ketidakpuasan masyarakat yang merasa hak suara mereka terancam,” jelas Agus.

    Terakhir, dalam konteks kamdagri, Agus mengatakan ancaman dari kelompok tertentu yang berupaya mengganggu jalannya Pilkada, seperti aksi intimidasi atau sabotase sistem perwakilan dalam Pemilu, seperti sistem noken di Papua, dapat menjadi sumber ketidakpuasan masa, terutama jika mereka tidak setuju dengan pilihan yang ditentukan oleh kepala suku. 

    “Faktor pemicu konfliknya adalah aksi kelompok tertentu yang bertujuan mengganggu pelaksanaan Pilkada, ketidaksetujuan masa terhadap pilihan paslon yang ditentukan oleh kepala suku memicu konflik horizontal di tingkat lokal,” pungkasnya.

  • Bahlil pastikan Ditjen Gakkum ESDM dipimpin polisi, tentara atau jaksa

    Bahlil pastikan Ditjen Gakkum ESDM dipimpin polisi, tentara atau jaksa

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) yang segera dibentuk di Kementerian ESDM, akan dipimpin oleh aparat, mulai dari polisi, tentara atau jaksa.

    “Ditjen Gakkum akan dipimpin kalau tidak polisi, TNI, kalau enggak jaksa,” kata Bahlil dalam acara Minerba Expo 2024 di Jakarta, Senin.

    Bahlil mengatakan dengan penambahan direktorat baru di institusi yang dipimpinnya tersebut, diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan izin usaha pertambangan (IUP), sekaligus menjadikan tata kelola pertambangan di Indonesia lebih transparan.

    “Saya gak mau tengok ke belakang. Saya mau bikin babak baru,” ujar Bahlil.

    Lebih lanjut, dirinya mengakui selama ini pengelolaan tambang di Indonesia belum transparan. Hal itu karena Bahlil mendapati laporan rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara (RKAB), lambat dalam proses penerbitannya.

    Disampaikan Bahlil pula, tak hanya melalui Ditjen Gakkum yang bakal dibentuk, dirinya turut ingin ada komitmen dari para pengusaha untuk tidak menggunakan jasa konsultan dalam proses pembuatan izin di sektor minerba guna meminimalisasi kecurangan.

    “Tolong kalau bikin RKAB, bikin Minerba One Data Indonesia (MODI). Jangan pakai konsultan. Datang ke kantor kita, bapak Ibu semua yang datang. Karena konsultan itu yang membuat RKAB naik-naik gitu, seolah-olah ada titipan dirjen,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera membentuk direktorat jenderal baru, yaitu Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) sebagai upaya untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di bidang energi dan sumber daya mineral.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan bahwa pembentukan ditjen baru itu dilakukan menyusul terbitnya Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM, yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 5 November 2024

    “Mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama (Ditjen Gakkum) akan segera ada di Kementerian ESDM,” ujar Tri dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (12/11).

    Baca juga: Bahlil usulkan buat Ditjen Gakkum di ESDM berantas tambang ilegal
    Baca juga: Menteri ESDM-Menteri Energi UEA bahas tiga kerja sama di Abu Dhabi
    Baca juga: ESDM-Pertamina cek stok BBM serta LPG jelang Natal dan Tahun Baru

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Denny Cagur Sosialisasikan Empat Pilar MPR RI

    Denny Cagur Sosialisasikan Empat Pilar MPR RI

    KABUPATEN BANDUNG – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Denny Cagur menggelar acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Jumat (25/11).Acara berlangsung di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot itu dihadiri oleh konsistuen di Dapil Jabar 2.

    Maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran serta rasa cinta terhadap prinsip-prinsip Pancasila, yang merupakan salah satu dari empat pilar dasar bangsa.

    Dalam sambutannya, Denny Cagur menyampaikan pentingnya kegiatan sosialisasi ini digelar.

    “Sosialisasi empat pilar MPR RI sangat penting untuk dilaksanakan agar banyak orang paham dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya generasi muda,” ungkap Denny Cagur.

    Dalam Sosialisasi Empat Pilar ini, Denny Cagur juga menyampaikan bahwa terdapat empat fondasi ideologi bagi Bangsa Indonesia meliputi Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara dan terakhir yaitu Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan persatuan negara. (bbs)

  • Rapat Perdana dengan DPR, Menhan Sjafrie Kenalkan 2 Pejabat Baru di Kemhan – Page 3

    Rapat Perdana dengan DPR, Menhan Sjafrie Kenalkan 2 Pejabat Baru di Kemhan – Page 3

    Eks Menko Polhukam Mahfud Md menghadiri serah terima jabatan Menteri Pertahanan (Menhan) dari Prabowo Subianto ke Sjafrie Sjamsoeddin, Selasa (22/10/2024).

    Menurut Mahfud, sosok Sjafri sudah tepat menggantikan Prabowo karena kepakarannya di bidang pertahanan sebagai eks jenderal bintang 3.

    “Sjafrie Sjamsoeddin merupakan sosok yang tepat menggantikan Prabowo Subianto untuk memimpin Kemenhan. Tim dari Prabowo Subianto pastilah sudah memiliki pertimbangan yang matang sebelum akhirnya menjatuhkan pilihan ke sosok seperti Sjafrie,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis diterima, Rabu (23/10/2024).

    Mahfud mengaku sudah lama mengenal Sjafri dan dirinya sudah sering berkomunikasi pada kala itu. Karena sebelumnya, Sjafri diketahui adalah asisten langsung dari Prabowo Subianto saat masih menjabat sebagai menteri pertahanan.

    “Sudah sering, sudah kenal lama. Jadi saya kira tepat dipilih oleh Presiden itu pasti memenuhi syarat minimal yang dibutuhkan,” ungkap Mahfud.

    Soal kedatangannya saat momentum sertijan di Kantor Kementerian Pertahanan kemarin, Mahfud menjelaskan dirinya diundang sebagai sosok yang juga pernah berdinas di sana sebagai menteri pertahanan di era Presiden Gus Dur.

    Apalagi, jabatan tersebut adalah jabatan eksekutif pertamanya di tataran pemerintahan.

    “Kementerian Pertahanan merupakan almamater pertama di pemerintahan sebagai Menteri Pertahanan era Presiden KH Abdurrahmad Wahid atau Gus Dur,” tandas Mahfud.

  • Panglima Janji TNI Netral Meski 35 Prajurit Ikut Pilkada Serentak 2024 Nasional 25 November 2024

    Panglima Janji TNI Netral Meski 35 Prajurit Ikut Pilkada Serentak 2024 Nasional 25 November 2024

    Panglima Janji TNI Netral Meski 35 Prajurit Ikut Pilkada Serentak 2024
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Panglima TNI
    Jenderal
    TNI
    Agus Subiyanto mengungkapkan, ada 35 prajurit yang tercatat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah di Pilkada serentak 2024.
    Hal itu disampaikan Agus mendampingi Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat kerja perdana bersama Komisi I DPR RI, Senin (25/11/2024).
    “Terdapat 35 bakal calon kepala daerah yang merupakan prajurit TNI baik aktif maupun purnawirawan, dengan rincian 16 orang perwira tinggi, 16 orang perwira menengah dan 2 orang perwira pertama, dan satu orang tamtama,” ujar Agus di ruang rapat Komisi I DPR RI, Senin (25/11/2024).
    Agus menegaskan bahwa data tersebut diungkapkan sebagai bentuk komitmen TNI untuk bersikap netral dalam Pilkada serentak 2024, dan tidak akan terlibat dalam proses pemenangan.
    “Hal ini penting saya sampaikan karena telah menjadi komitmen TNI terkait netralitas dalam Pilkada,” kata Agus.
    Pada sela-sela jeda istirahat rapat kerja, Agus pun mengklarifikasi pernyataannya soal calon kepala daerah berstatus prajurit TNI aktif di Pilkada serentak 2025.
    Menurut dia, maksud pernyataan “Prajurit Aktif” tersebut adalah anggota TNI yang mengundurkan diri sebelum memasuki masa pensiun dinas berdasarkan usia.
    “Sudah mengundurkan diri, karena kan kalau prajurit aktif kan enggak boleh ikut politik praktis,” kata Agus.
    “Itu kan komitmennya untuk netralitas saja gitu,” sambungnya.
    Panglima TNI pun mencontohkan Cagub Nusa Tenggara Timur (NTT) Simon Petrus Kamlasi mengundurkan diri karena ingin berkontestasi di Pilkada serentak 2024.
    Diketahui, Simon adalah prajurit TNI berpangkat Brigadir Jenderal yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Khusus KASAD.
    “Sudah mengundurkan diri lah, seperti yang di NTT itu kan (Brigjen TNI) Simon Petrus dia mengundurkan diri jadi (calon kepala daerah) itu, ikut (Pilkada),” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • CEO TikTok Pusing Curhat ke Elon Musk, Begini Isinya

    CEO TikTok Pusing Curhat ke Elon Musk, Begini Isinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – CEO TikTok Shou Zi Chew curhat ke Elon Musk dan meminta masukan mengenai masalah-masalah yang dihadapi perusahaan video pendek itu di Amerika Serikat.

    Seperti diketahui Musk kini masuk ke dalam lingkaran dekat Presiden AS terpilih Donald Trump.

    Menurut laporan Wall Street Journal, mengutip beberapa orang yang mengetahui masalah ini, Chew memulai pesan dengan CEO Tesla tersebut dalam beberapa minggu terakhir.

    Chew kemudian meminta pendapat Musk tentang berbagai topik lainnya mulai dari pemerintahan yang akan datang hingga kebijakan teknologi potensial, demikian dikutip dari Reuters, Senin (25/11/2024).

    Elon Musk, TikTok, ByteDance, dan pemerintahan Trump tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

    Kedua eksekutif tersebut belum membahas langkah-langkah spesifik untuk menjaga TikTok agar tetap bisa beroperasi di Amerika Serikat.

    Laporan tersebut menambahkan bahwa Chew telah memberi tahu pimpinan ByteDance, perusahaan induk TikTok, tentang pembicaraan dengan Musk. Para eksekutif ByteDance sangat optimis untuk masa depan perusahaan di AS.

    TikTok Mau Diblokir di AS

    Nasib TikTok di AS berada di ujung tanduk ketika era pemerintahan Joe Biden. Pasalnya, Badan legislatif Amerika Serikat telah menyepakati Undang-Undang yang memaksa ByteDance menjual TikTok.

    Jika masih di bawah kepemilikan perusahaan China, TikTok diancam bakal diblokir di AS. Sebelumnya, Presiden Biden mengatakan akan menandatangani aturan tersebut jika sudah lolos dan disepakati DPR AS.

    Aturan tegas dari pemerintah AS dikarenakan ketakutan bahwa TikTok menjadi alat propaganda China. Keresahan ini diungkap oleh Direktur FBI Chris Wray. Pada 2022 lalu ia menyatakan sangat prihatin tentang operasional aplikasi TikTok di AS.

    “Kami memang memiliki kekhawatiran soal keamanan nasional setidaknya dari ujung FBI tentang TikTok,” kata Wray kepada anggota Komite Keamanan Dalam Negeri DPR saat sidang tentang ancaman di seluruh dunia, dikutip dari CNBC Internasional.

    Sebenarnya upaya larangan operasi TikTok di AS dimulai saat Trump menjabat sebagai Presiden AS.

    Trump mempelopori upaya awal untuk melarang TikTok beroperasi dengan perintah eksekutif pada 2020. Alasannya kala itu untuk menjaga keamanan nasional.

    Dia mendorong akuisisi oleh Microsoft, namun gagal. Raksasa perangkat lunak Oracle kemudian mengajukan tawarannya untuk menjadi mitra teknologi TikTok di AS.

    Setelah mendapat banyak tekanan, TikTok setuju untuk melindungi data AS melalui aliansi dengan Oracle.

    Namun, pada masa kampanye kali ini, Trump berupaya untuk menghentikan pemblokiran terhadap aplikasi TikTok.

    (fab/fab)