Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • 97.000 Anggota TNI dan Polri Terlibat Judi Online, Panglima TNI: Kita Tindak Tegas

    97.000 Anggota TNI dan Polri Terlibat Judi Online, Panglima TNI: Kita Tindak Tegas

    Jakarta, Beritasatu.com – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, pihaknya akan menindak tegas anggota TNI yang terlibat dalam judi online. Hal tersebut disampaikan Agus menyusul ada data dari Kementerian Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) yang menyebutkan bahwa sebanyak 97.000 anggota TNI dan Polri menjadi pemain judi online.

    “Kita tindak tegas, kita beri punishment. Kita ada punishment,” ujar Agus di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2024).

    Hanya saja, Agus tidak bisa memastikan bahwa prajurit TNI yang terlibat judi online langsung dijatuhkan sanksi pemecatan. Pasalnya, proses pemberian sanksi mengikuti aturan yang berlaku.

    “Kita lihat itunyalah (aturan dan kasusnya), kan ada prosesnya,” tandas Agus.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Poltik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan membeberkan jumlah pemain judi online di Indonesia. Menurut Budi Gunawan, angka pemain judi online di Indonesia sudah mencapai jutaan orang.

    “Angka ini diprediksi akan terus bertambah jika kita tidak melakukan upaya-upaya yang masif di dalam memberantas judi online ini,” ujar Budi Gunawan, dikutip dari siaran pers Komdigi, Sabtu (23/11/2024).

    Jumlah pemain judi online di Indonesia sudah mencapai sekitar 8,8 juta orang. Mayoritas dari mereka adalah kalangan pegawai swasta dengan jumlah 1,9 juta orang. Adapun anggota TNI dan Polri yang terlibat judi online mencapai 97.000 orang. Lalu 80.000 pemain judi online berasal dari anak-anak di bawah umur dengan usia kurang dari 10 tahun.

  • Menhan: TNI Tidak Bisa Jadi Garda Terdepan Pemberantasan Judi Online

    Menhan: TNI Tidak Bisa Jadi Garda Terdepan Pemberantasan Judi Online

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin merespons usulan TNI yang dilibatkan dalam pemberantasan judi online di Indonesia. TNI tidak bisa menjadi garda terdepan pemberantasan judi online karena TNI merupakan alat pertahanan negara

    “Saya luruskan begini bahwa TNI itu kan alat pertahanan negara. Jadi politik negara itu harus juga dipahami oleh TNI dan tentunya juga TNI dalam menjalankan tugasnya juga berdasarkan keputusan politik dari pemerintah,” ujar Sjafrie di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2024).

    Sjafrie mengatakan TNI tetap bisa membantu pemerintah dan aparat dalam upaya-upaya pemberantasan judi online. Salah satunya memberikan dukungan kepada law enforcement.

    “Apa yang diteruskan, dilanjutkan oleh TNI dalam rangka mendukung pemberantasan judi online itu, itu tidak berada di garis depan, tetapi support memberi dukungan kepada law enforcement,” tandas dia.

    Oleh karena itu, Sjafrie meminta publik tidak salah memahami usulan TNI terlibat dalam pemberantasan judi online. TNI, kata dia, dalam posisi memberikan dukungan moral kepada aparat dan pemerintah dalam memberantas judi online.

    “Jadi jangan disalahartikan TNI seolah-olah akan tampil untuk memberantas judi online. Namun, yang pasti adalah moril kita mendukung untuk pemberantasan judi online. Itu yang saya sampaikan dan juga dilaksanakan oleh panglima TNI,” pungkas Sjafrie.

    Sebelumnya, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Sukamta mengusulkan agar TNI dilibatkan dalam memberantas judi online. Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja bersama Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Komisi I DPR, Senin (25/11/2024).

    “Saya yakin yang bisa mengatasi itu hanya TNI. Kalau TNI serius diterjunkan, tidak susah itu menggulungnya,” kata Sukamta dalam raker tersebut.

    Menurut dia, TNI perlu dilibatkan memberantas judi online lantaran omzet sudah mencapai Rp 900 triliun per 2023. Perputaran uang itu jauh di bawah anggaran TNI yang hanya Rp 165 triliun. Karena itu, Sukamta berharap agar sebagian aset judol yang disita itu bisa dihibahkan ke TNI.

    Sukamta berharap Menhan Sjafrie Sjamsoeddin melobi Presiden Prabowo Subianto agar prajurit TNI dilibatkan memberantas judi online.

  • Wacana Pembentukan Matra Siber TNI, Menhan: Belum Sampai ke Sana

    Wacana Pembentukan Matra Siber TNI, Menhan: Belum Sampai ke Sana

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menilai usulan dan wacana pembentukan angkatan siber sebagai matra keempat TNI harus dilihat secara proporsional. Meskipun, Sjafrie mengaku usulan matra siber TNI menjadi atensi Kementerian Pertahanan.

    “Siber itu juga menjadi atensi tetapi kita harus melihatnya secara proporsional bahwa siber itu diperlukan,” ujar Sjafrie di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2024).

    Hanya saja Sjafrie tidak memberikan jawaban tegas soal kemungkinan pembentukan matra siber TNI dilakukan pada era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Saat ini, kata dia, pemerintahan Prabowo-Gibran belum sampai ke rencana pembentukan matra siber TNI tersebut.

    “Kita belum sampai ke sana,” tandas dia.

    Yang pasti, kata Sjafrie, saat ini, Kementerian Pertahanan telah membuat Pusat Pertahanan Siber. Pihaknya akan memenuhi kebutuhan dari Pusat Pertahanan Siber tersebut.

    “Di Kementerian Pertahanan sudah membentuk Pusat Pertahanan Siber dan juga Mabes TNI sudah menunjukkan satuan siber dan kita akan penuhi kebutuhannya,” pungkas dia.

    Wacana pembentukan matra siber TNI pertama kali disampaikan Ketua MPR periode 2019-2024 Bambang Soesatyo dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR pada Jumat (16/8/2024). Menurut Bambang, sudah saatnya TNI membentuk angkatan siber.

    “Sudah saatnya Indonesia segera mempersiapkan pembentukan matra keempat tentara nasional Indonesia dengan menghadirkan angkatan siber,” ujar Bamsoet kala itu.

  • Menko Polkam soal Usulan KPU Jadi Badan Ad Hoc: Penting Dikaji Mendalam

    Menko Polkam soal Usulan KPU Jadi Badan Ad Hoc: Penting Dikaji Mendalam

    Jakarta –

    Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan (BG) menanggapi terkait usulan KPU menjadi badan ad hoc. Dia menilai perlu kajian yang mendalam terkait usulan tersebut.

    BG menyebut KPU menjadi badan ad hoc itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, kata dia, usulan ini perlu kajian yang mendalam sebelum mengubah status KPU.

    “Saya kira mengubah status KPU menjadi badan ad hoc tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung pada sudut pandang dan tujuan yang ingin kita capai. Oleh karenanya memang penting untuk dilakukan pengkajian terlebih dahulu secara mendalam terhadap dampak daripada perubahan KPU tersebut, terkait dengan independensi, kemudian kredibilitas dan efektivitas KPU dalam melaksanakan pemilu ke depan yang bebas dan aktif,” kata BG dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

    Dia menyebut perlu keterlibatan banyak pihak untuk mengkaji usulan ini, termasuk melibatkan masukan dari masyarakat.

    “Diskusi secara terbuka maupun masukan-masukan dari berbagai pihak, elemen masyarakat, ini penting untuk kita dengar dalam rangka membantu di dalam menentukan arah mana yang terbaik bagi reformasi kelembagaan KPU ini ke depan,” ucapnya.

    Seperti diketahui, muncul usulan KPU dan Bawaslu diubah menjadi badan ad hoc atau tidak lagi lembaga bersifat tetap seperti saat ini. Usulan itu belakangan menuai pro dan kontra di legislatif.

    “Jadi kita sedang berpikir di DPR, justru KPU itu hanya lembaga ad hoc, dua tahun saja. Ngapain kita menghabiskan uang negara kebanyakan,” kata Saleh saat rapat dengar pendapat antara Baleg DPR RI bersama tiga lembaga/organisasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, seperti dilansir Antara, Kamis (31/10).

    (fas/fas)

  • Cucu Soekarno Didi Mahardika Bertemu Prabowo di Istana

    Cucu Soekarno Didi Mahardika Bertemu Prabowo di Istana

    Bisnis.com, JAKARTA — Cucu presiden pertama RI Soekarno Didi Mahardika menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11/2024).

    Menurut pantauan Bisnis, Didi tiba di lingkungan kompleks Istana Kepresidenan pada pukul 16.53 WIB dengan mengenakan kemeja hitam.

    Saat ditanyakan oleh wartawan, terkait dengan maksud tujuan kehadirannya Didi hanya mengatakan ingin bertemu sapa dengan Kepala Negara.

    “Saya silahturahmi saja. Sudah lama enggak ketemu [Prabowo],” ujar Didi kepada wartawan, Senin (25/11/2024).

    Sosok Didi Mahardika yang erat dengan identitas cucu mantan presiden pertama RI Ir. Soekarno. Didi merupakan anak dari Rachmawati Soekarnoputri. 

    Karir politik Didi Mahardika cukup moncer, terbukti saat dia terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

    Tak hanya berkarir di bidang politik, pria yang disebut Ahmad Dhani sebagai cucu asli Soekarno ini juga pernah menjadi Disc Jockey atau DJ.

  • Menhan Sjafrie Dukung Revisi UU TNI, Ini Poin-poin yang Berubah

    Menhan Sjafrie Dukung Revisi UU TNI, Ini Poin-poin yang Berubah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan pihaknya akan mendorong revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) Nomor 34 Tahun 2004, guna melanjutkan penguatan kebijakan strategi pertahanan.

    Hal ini dia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (25/11/2024).

    “Kita akan melanjutkan penguatan kebijakan strategi pertahanan, yaitu seperti yang tadi disinggung, kita akan melakukan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia,” ungkap Sjafrie Sjamsoeddin di hadapan Komisi I.

    Selain itu, Sjafrie juga menuturkan dalam melakukan penguatan kebijakan strategis nasional, pihaknya akan membentuk Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Menurutnya, ini merupakan amanat dari Pasal 15 UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

    “Kita akan melakukan penguatan kebijakan strategis nasional dengan membentuk amanat undang-undang pertahanan negara pasal 15, yaitu terbentuknya Dewan Pertahanan Nasional, dalam konteks bagaimana kita mengamankan kedaulatan negara,” tuturnya.

    Sjafrie membeberkan dari sistem pertahanan negara, Indonesia disebut sudah tertinggal 22 tahun lamanya. Hal ini diakibatkan dari intensitas pelaksanaan tugas di dalam negeri yang sangat tinggi dalam Kementerian Pertahanan dan TNI, membuat reformasi birokrasi pertahanan negara belum sempat tersentuh sampai saat ini.

    Sebagai informasi, Komisi I DPR telah mengusulkan revisi Undang-Undang (UU) TNI masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka panjang periode 2025-2029.  

    Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin mengemukakan ada dua fokus utama terkait revisi UU ini yaitu, pos jabatan di kementerian/lembaga yang bisa ditempati prajurit TNI dan perubahan usia pensiun. 

    “Di dalam pasal 47 UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 itu, bahwa prajurit TNI aktif hanya di 10 tempat saja yang boleh menduduki jabatan di tempat tersebut, di tempat lain tidak bisa,” ujarnya kepada wartawan, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (14/11/2024).

    Namun, dia menjelaskan dalam revisi itu nantinya akan ada pembahasan lebih lanjut terkait posisi lain yang mungkin bisa ditempati prajurit TNI. Menurutnya, ada lembaga atau instansi terkait militer yang bisa ditempati TNI.

    Selanjutnya, ujar Legislator PDIP ini, ada revisi terkait usia pensiun prajurit TNI pada tingkatan perwira dan bintara. Tadinya, lanjut dia, masa dinas perwira TNI yang mulanya 58 tahun menjadi 60 tahun, kemudian untuk bintara dari 55 tahun menjadi 58 tahun.

  • Panglima TNI: Kompleksitas Pilkada 2024 Lebih Tinggi Dibanding Pilpres

    Panglima TNI: Kompleksitas Pilkada 2024 Lebih Tinggi Dibanding Pilpres

    Jakarta, Beritasatu.com – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkapkan Pilkada 2024 memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibanding Pilpres 2024 lalu. Ditegaskannya, jajaran TNI, siap membantu Polri untuk mengamankan penyelenggaraan Pilkada 2024.

    “Situasi menjelang Pilkada 2024 sampai dengan tahap pendaftaran paslon sangat dinamis sehingga menyebabkan pilkada ke depan memiliki kompleksitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pilpres,” ujar Agus di ruang rapat Komisi I DPR, gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2024).

    Agus mengatakan, TNI terus berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk dengan Bawaslu untuk menganalisis dan mengantisipasi potensi kerawanan pada Pilkada 2024. TNI, kata dia, juga telah memetakan provinsi-provinsi yang memilik tingkat kerawanan, mulai dari tinggi sampai sedang.

    “Pada tingkat kerawanan tinggi terdapat empat provinsi, tingkat kerawanan sedang ada 23 provinsi dan tingkat kerawanan rendah di 10 provinsi. Kerawanan terbagi dalam tiga konteks utama yaitu politik, sosial, budaya dan keamanan dalam negeri,” tutur dia.

    Lebih lanjut, Agus juga memastikan TNI netral di Pilkada 2024. Karena itu, kata dia, seluruh prajurit TNI yang maju Pilkada 2024 sudah mengundurkan diri. Pasalnya, seorang prajurit TNI tidak boleh terlibat politik praktis. 

    “Ya (prajurit TNI) mengundurkan diri lah. Sudah, karena kan kalau prajurit TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis,” kata Agus.

    Selain itu, Agus menggaransi TNI akan bersikap netral di Pilkada 2024 ini. Sekalipun, terdapat calon kepala daerah yang berasal dari instansinya. Diketahui, terdapat 34 prajurit TNI jadi yang maju pada Pilkada 2024.

  • Bahlil Pastikan Ditjen Gakkum ESDM Bakal Dipimpin Polisi, Tentara, atau Jaksa

    Bahlil Pastikan Ditjen Gakkum ESDM Bakal Dipimpin Polisi, Tentara, atau Jaksa

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) bakal dipimpin oleh seorang direktur jenderal (dirjen) berlatar belakang aparat penegak hukum.

    Menurutnya, seseorang latar belakang aparat dibutuhkan agar proses penegakan hukum di sektor ESDM bisa lebih disiplin. Ini khususnya terkait penyelesaian masalah izin usaha pertambangan (IUP).

    “Dirjen gakkum akan dipimpin kalau tidak polisi, TNI, kalau nggak jaksa. Dengan demikian, maka penyelesaian konflik-konflik IUP terselesaikan di Kementerian ESDM. Supaya clear barang ini,” ujar Bahlil dalam acara Minerba Expo 2024 di Jakarta, Senin (25/11/2024).

    Bahlil juga sebelumnya telah menyarankan agar Ditjen Gakkum kelak dipimpin aparat. Hal itu dia sampaikan tatkala menghadiri rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI beberapa waktu lalu.

    Menurutnya, aparat tidak mudah dirayu jika ada oknum yang melobi. Selain itu, aparat juga dinilai bukan orang yang memiliki konflik kepentingan di dunia pertambangan.

    “Yang penting harus jangan sampai dirayu nih orang [calon Dirjen Gakkum]. Jadi kita harus menjamin bahwa ini steril, ya,” kata Bahlil.

    Kendati demikian, Bahlil belum bisa mengungkap secara detail kapan Ditjen Gakkum dibentuk dan dilantik. Dia hanya menyebut ditjen baru di Kementerian ESDM itu segara terbentuk dalam waktu dekat.

    Pembentukan Ditjen Gakkum sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM yang ditandatangani pada 5 November 2024. 

    Berdasarkan beleid itu, Ditjen Gakkum akan menyelenggarakan sejumlah fungsi seperti perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM. 

    Ditjen Gakkum juga memiliki fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM. 

    Lalu, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

    Kemudian, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

    Selanjutnya, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

    Ditjen Gakkum juga memiliki fungsi pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

  • TNI Kerahkan 169.369 Personel untuk Amankan Pilkada Serentak 2024

    TNI Kerahkan 169.369 Personel untuk Amankan Pilkada Serentak 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan pihaknya mengerahkan 169.369 personel untuk mengamankan Pilkada Serentak 2024 yang akan berlangsung pada Rabu (27/11/2024). 

    Agus merincikan 169.369 personel ini terdiri dari TNI Angkatan Darat (AD) sebanyak 139.339 orang, TNI Angkatan Laut (AL) sebanyak 19.793 orang, dan TNI Angakatan Udara sebanyak 10.237 orang.

    “Selain itu Alutsista TNI juga disiapkan dan disiagakan dalam rangka pengamanan serta distribusi logistik. TNI AD menyiapkan Pesawat Casa 212 dan Helikopter Bell serta 1.871 unit truk dari berbagai satuan yang dikerahkan di tiap-tiap wilayah,” ujarnya dalam rapat kerja bersama dengan Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (25/11/2024).

    Kemudian, lanjut Agus, TNI Angkatan Laut menyiapkan 4 KRI yaitu KRI Semarang di Koarmada 1, KRI Makassar Koarmada 2, KRI Teluk Wondama Koarmada 3, dan KRI Banda Aceh di Kolinlamil Jakarta.

    “Selanjutnya, TNI Angkatan Udara menyiapkan pesawat Boeing 737, C-130 Hercules, helikopter Caracal, dan Super Puma, serta pesawat CASA 212,” tuturnya.

    Perlu diketahui, Pilkada 2024 akan dilaksanakan di 545 wilayah di seluruh Indonesia, yang akan dilaksanakan di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. 

    Pilkada ini akan diikuti lebih dari seribu pasangan calon kepala daerah, baik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

  • Panglima Pastikan Prajurit Ikut Pilkada 2024 Telah Mundur dari TNI

    Panglima Pastikan Prajurit Ikut Pilkada 2024 Telah Mundur dari TNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menuturkan 35 prajurit TNI aktif maupun purnawirawan maju dalam kontestasi Pilkada 2024.

    Hal ini disampaikan Agus saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, di Ruang Komisi I, Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, pada Senin (25/11/2024).

    “Dengan rincian 16 orang perwira tinggi, 16 orang perwira menengah, dan 2 orang perwira utama, dan satu orang tamtama,” ujarnya.

    Agus mengungkapkan bahwa pihaknya perlu memaparkan data tersebut untuk menjaga netralitas TNI dalam Pilkada 2024. 

    Panglima TNI juga memastikan bahwa prajuritnya yang masih aktif ini telah mengundurkan diri dari jabatan maupun statusnya sebagai anggota TNI, salah satunya calon gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Simon Petrus Kamlasi.

    “Ya mengundurkan diri lah [prajurit TNI yang mencalonkan diri di Pilkada 2024]. Seperti yang di NTT, Simon dia mengundurkan diri. Karena kan kalau prajurit TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis,” jelasnya.

    Perlu diketahui, Pilkada 2024 akan dilaksanakan di 545 wilayah di seluruh Indonesia, yang akan dilaksanakan di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. 

    Pilkada ini akan diikuti lebih dari seribu pasangan calon kepala daerah, baik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.