Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Sebut Perpres Dewan Pertahanan Nasional Segera Keluar

    Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Sebut Perpres Dewan Pertahanan Nasional Segera Keluar

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto akan segera menerbitkan peraturan presiden (perpres) terkait pembentukan Dewan Pertahanan Nasional. Menurut Sjafrie, pembentukan lembaga tersebut merupakan perintah undang-undang.

    “Iya, akan ada keluar perpres Dewan Pertahanan Nasional,” ujar Sjafrie di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2024).

    Sjafrie menegaskan, pembentukan Dewan Pertahanan Nasional bukanlah hal yang aneh. Pasalnya, hal tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

    “Ya itu bukan persoalan yang aneh, itu hanya melanjutkan amanat UU,” ujarnya.

    Sjafrie mengimbau publik untuk tidak salah menerjemahkan rencana pemerintah membentuk Dewan Pertahanan Nasional tersebut. Menurut dia, pembentukan itu hanya melanjutkan amanat yang tertuang dalam undang-undang.

    “Itu ada di dalam amanat UU Pertahanan, hanya belum dibentuk saja,” pungkas dia.

    Sebelumnya, Sjafrie mengatakan pihaknya akan menjalankan amanat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, seperti membentuk Dewan Pertahanan Nasional. Hal itu disampaikan Sjafrie dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2025).

    “Kita akan melakukan penguatan kebijakan strategi nasional dengan membentuk (sesuai) amanat Undang-Undang Pertahanan Negara Pasal 15, yaitu terbentuknya Dewan Pertahanan Nasional dalam konteks bagaimana kita mengamankan kedaulatan negara,” tutur Sjafrie.

    Namun, belum diketahui kapan perpres Dewan Pertahanan Nasional akan diterbitkan.

  • Usul PKS, TNI Dilibatkan Ganyang Judi Online

    Usul PKS, TNI Dilibatkan Ganyang Judi Online

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta mengusulkan supaya Tentara Nasional Indonesia (TNI) diterjunkan untuk memberantas judi daring atau judi online alias judol.

    Sukamta yakin bahwa hanya TNI yang bisa mengatasi hal tersebut. Dengan demikian, lanjutnya, dia berharap Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin bisa melobi Presiden Prabowo agar menugaskan TNI untuk menyelesaikan permasalahan judol.

    Sukamta melanjutkan, jika nantinya TNI memang ditugaskan untuk memberantas judol, dia berharap 20 persen perputaran uang di judol menjadi hak TNI.

    Hal ini dia sampaikan dalam rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, KASAD, KASAL, dan KASAU, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (25/11/2024).

    “Tapi saya berharap mudah-mudahan kalau itu ditugaskan, nanti 20 persen omzet yang digrebek itu dikasihkan TNI pak. Untuk kesejahteraan anggota maupun tambah alutsista. Lumayan kan kalau Rp900 triliun, 20%-nya itu Rp180 triliun. Melebihi dari anggaran APBN,” tuturnya dalam rapat kerja.

    Lebih lanjut, dia menyebut judol merupakan persoalan yang semakin serius. Bahkan, kata Sukamta, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengatakan perputaran uang di judol pada 2023 mencapai Rp350 triliun.

    “Kemarin sudah ada yang mengatakan omzetnya sudah sampai Rp900 triliun. Sementara anggaran TNI cuma Rp165 triliun, sudah melampaui narkoba,” pungkasnya.

  • MA Tutup Dugaan Pelanggaran Etik Majelis Kasasi Ronald Tannur, KY: Kami Tetap Dalami Nasional 25 November 2024

    MA Tutup Dugaan Pelanggaran Etik Majelis Kasasi Ronald Tannur, KY: Kami Tetap Dalami Nasional 25 November 2024

    MA Tutup Dugaan Pelanggaran Etik Majelis Kasasi Ronald Tannur, KY: Kami Tetap Dalami
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Yudisial (
    KY
    )  tetap memeriksa dan mendalami dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) oleh Ketua Majelis Kasasi terdakwa Gregorius
    Ronald Tannur
    (GRT), Soesilo.
    Hal ini disampaikan Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata menanggapi pernyataan Mahkamah Agung (
    MA
    ) yang memutuskan bahwa Hakim Agung Soesilo tidak melakukan pelanggaran KEPPH terkait kasasi kasus Ronald Tannur.
    “Berdasarkan putusan Pleno KY pada Selasa, 12 November 2024, maka KY akan tetap mendalami dan memeriksa dugaan pelanggaran etik majelis hakim kasasi yang menangani perkara GRT,” kata Mukti Fajar, Senin (25/11/2024).
    Adapun KY telah membentuk tim yang melibatkan tiga komisioner untuk menelusuri dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh majelis hakim kasasi Ronnal Tannur.
    Selain itu, KY dan Kejaksaan Agung selaku lembaga yang menangani perkara Ronnal Tannur  terus melakukan koordinasi untuk pendalaman dugaan adanya pelanggaran etik tersebut.
    “Dengan melakukan pertukaran informasi atas dugaan pelanggaran kode etik hakim kasasi dan juga hakim lain, sesuai kewenangan masing-masing lembaga,” kata Mukti Fajar.
    Sebelumnya, MA menyatakan bahwa Hakim Agung Soesilo tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPPH.
    Hal ini diketahui setelah MA melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Tugas Nomor 22/KMA/ ST.PW1.3/ 10/ 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 28 Oktober 2024.
    Ketua MA membentuk tim khusus melakukan pemeriksaan lantaran Ketua Majelis Kasasi disebut-sebut melakukan pertemuan dengan eks pejabat MA Zarof Ricar yang diduga menjadi makelar kasus di MA.
    “Kesimpulan dari pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Majelis Kasasi perkara nomor 1466K/PID/2024 sehingga kasus dinyatakan ditutup,” kata Juru Bicara MA, Yanto, dalam konferensi pers di Gedung MA, Jakarta, Senin (18/11/2024).
    Yanto menyampaikan, dari pemeriksaan yang dilakukan MA ditemukan fakta bahwa hanya Hakim Agung Soesilo yang pernah bertemu dengan eks pejabat MA Zarof Ricar di sebuah Universitas di Makassar.
    Zarof ditangkap Kejaksaan Agung setelah diduga menjadi makelar suap dalam vonis bebas Ronald Tannur, anak anggota DPR yang menganiaya kekasihnya Dini Sera Afrianti hingga tewas. 
    “Yang mana keduanya merupakan tamu undangan dalam acara tersebut. Pada pertemuan eksidentil dan berlangsung singkat tersebut, ZR sempat menyinggung masalah kasus Ronald Tannur tetapi tidak ditanggapi oleh Hakim Agung S,” kata Yanto.
    Eks Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, tim khusus pemeriksa MA tidak menemukan ada pertemuan lain antara Zarof Ricar dengan Majelis Hakim Kasasi Ronal Tannur.
    “Bahwa pemeriksaan perkara kasasi Ronal Tannur berjalan secara normal selayaknya perkara kasasi pada umumnya,” kata Yanto.
    Adapun MA memvonis Ronald Tannur 5 tahun penjara pada tingkat kasasi karena dianggap terbukti menganiaya kekasihnya hingga tewas.
    Hukuman itu membatalkan vonis bebas yang diketuk Pengadilan Negeri Surabaya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Olimpiade Santri Nusantara Jaring Santri Bertalenta dan Inovatif

    Olimpiade Santri Nusantara Jaring Santri Bertalenta dan Inovatif

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua (Waka) DPR Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi penyelenggaraan Olimpiade Santri Nusantara Zona III Jawa Barat sebagai ajang menjaring para santri bertalenta, inovatif, dan memiliki karakter pengetahuan yang kuat.

    Menurut Cucun, olimpiade tersebut juga mampu mempersiapkan generasi muda menuju Indonesia Emas 2024.

    “Acara Olimpiade Santri Nusantara sangat bagus. Tentu ini adalah sarana menjaring santri-santri yang bertalenta, punya inovasi, dan punya karakter pengetahuan yang kuat,” ujar Cucun kepada wartawan, Senin (25/11/2024).

    Apalagi, olimpiade tersebut merupakan bagian dari peringatan satu abad berdirinya Ponpes Al Falah Ploso, yang telah menjadi salah satu pusat pendidikan Islam ternama dan tertua di Indonesia.

    Cucun pun berharap agar kegiatan tersebut dapat dilestarikan bukan hanya untuk mengasah kemampuan intelektual santri, tetapi juga sarana mempererat hubungan sosial antara pondok di Indonesia.

    Olimpiade Santri Nusantara ini melibatkan ratusan santri dari berbagai pondok pesantren di Jawa Barat. Kegiatan yang menjadi ajang seleksi lomba qiroatul kutub atau kajian kitab kuning serta tahfizul Qur’an ini diikuti oleh ratusan peserta.

     

  • PKB Puji Prabowo Bawa Investasi dari Luar Negeri Rp294 Triliun

    PKB Puji Prabowo Bawa Investasi dari Luar Negeri Rp294 Triliun

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid memuji keberhasilan Presiden Prabowo Subianto membawa komitmen investasi USD18,5 miliar atau setara Rp294,5 triliun. Komitmen tersebut diperoleh dari hasil kunjungan ke luar negeri selama dua pekan terakhir.

    Menurut Jazilul, keberhasilan ini membuktikan kemampuan diplomasi Presiden Prabowo dalam membangun kepercayaan global kepada Indonesia.

    ”Kami memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo yang mampu meyakinkan mitranya para pemimpin dunia untuk menanamkan investasi di Indonesia. Kepercayaan global ini menjadi modal sangat berharga bagi upaya Presiden Prabowo untuk mewujudkan Asta Cita selama lima tahun kedepan,” ujar Gus Jazil, sapaan Jazilul Fawaid, Senin (25/11/2024).

    Kemampuan diplomasi Prabowo, kata Jazil sangat dibutuhkan untuk memastikan posisi tawar Indonesia di tengah ketidakpastian global saat ini. Menurutnya perang berkepanjangan antara Rusia-Ukraina, agresifitas Israel di Timur Tengah, hingga kekhawatiran mencuatnya perang dagang Amerika Serikat dan China seiring kembali terpilihnya Donald Trump harus diwaspadai oleh Indonesia.

    “Maka prinsip Presiden Prabowo seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak yang disampaikan kepada para pemimpin dunia sangat tepat untuk menjaga kepentingan Indonesia terlepas dari apapun gejolak global yang tengah terjadi,” ujarnya.

    Diketahui, Presiden Prabowo melakukan kunjungan luar negeri sejak 8 November 2024. Prabowo secara maraton mengunjungi Cina, Amerika Serikat (AS), Peru untuk KTT APEC, Brasil untuk KTT G20, dan Inggris. Prabowo menutup kunjungan ke luar negeri dengan bertemu Presiden Persatuan Emirat Arab Mohammad bin Zayed di Abu Dhabi. [hen/suf]

  • 3 Siswa TK Dikeluarkan Gegara Ortu Tak Mau Coblos 02, Ternyata Yayasan Sekolah Milik Anak Paslon

    3 Siswa TK Dikeluarkan Gegara Ortu Tak Mau Coblos 02, Ternyata Yayasan Sekolah Milik Anak Paslon

    TRIBUNJATIM.COM – Tiga siswa Taman Kanak-kanak (TK) Darul Fiqri di Dukuh Cikalan, Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah (Jateng), dikeluarkan dari sekolah.

    Mereka dikeluarkan karena orang tuanya tidak mematuhi perintah yayasan untuk mencoblos salah satu pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Rembang.  

    Adapun siswa TK Darul Fiqri tersebut berinisial I, B, dan C yang orang tuanya beda pilihan bupati di Pilkada 2024.

    Salah satu orang tua siswa I, Ambarwati mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mengikuti perintah pihak TK Darul Fiqri.

    Pasalnya ia sudah mempunyai pilihan Cabup-Cawabup sendiri yang sesuai dengan hati nuraninya. 

    Namun karena tetap pada pendiriannya dan tidak bisa lagi ditawar, dirinya memilih anaknya dikeluarkan dari sekolah. 

    “Pada hari Kamis kami didatangi Pak Joko Suryanto sama Bu Umi sama Bu Ima selaku guru anak saya TK,” ucapnya.

    “Lah, di situ Pak Joko bilang kalau anaknya yang sekolah di TK Darul Fiqri harus mencoblos nomor urut 02,” imbuh Ambarwati.

    “Kalau tidak, harus keluar,” ungkap dia pada Sabtu (23/11/2024).

    Ambarwati merasa bahwa pilihan politiknya benar, dan menolak calon yang bertindak semena -mena.

    Menurutnya, beda pilihan wajar, namun karena pemilik yayasan tetap pada pendiriannya, terpaksa anaknya jadi korban.

    “Lah, saya bilang, kalau dibagi gimana Bu Umi, boleh apa tidak? Kata Bu Umi tidak boleh, harus semua,” jelasnya.

    Senada, Jamilah orang tua C mengaku kaget usai mengetahui bahwa anaknya di coret dari peserta didik di TK Darul Fiqri. 

    Saat mencoba mengkonfirmasi melalui sambungan telepon kepala TK Darul Fiqri, ia sempat diperintahkan untuk memilih paslon nomor urut 02, namun dirinya menolak.

    Tiga orang tua dan para murid yang dikeluarkan dari sekolah TK di Rembang karena beda pilihan (Tribun Jateng/Rezanda Akbar D)

    “Katanya Mbak C juga diblacklist, tapi kok tidak datang ke rumah. Soalnya mbaknya sudah dekat sama Mas Juremi.”

    “Terus ditanya, kalau mbaknya nyoblos nomor 02 gimana? Maaf Bu saya pilih nomor satu.”

    “Terus bilang, ya sudah kalau tidak bisa, ya mohon maaf, terpaksa harus dikeluarkan dari sekolah,” tutur Jamilah, mengutip Tribun Jateng.

    Sementara itu, Kepala TK Darul Fiqri mengaku belum bisa memberikan keterangan saat dihubungi lewat panggilan telepon.

    Dia hanya bersedia memberikan keterangan jika didatangi langsung ke TK Darul Fiqri. 

    “Saya belum bisa klarifikasi tentang ini, kalau mau lebih jelasnya bisa datang ke sekolah langsung. Kalau lewat HP saya tidak bisa, mohon maaf ya,” jawabnya.

    Namun saat awak media mendatangi lokasi, TK Darul Fiqri tidak ada aktivitas apapun.

    Walaupun sempat menunggu beberapa jam dan menghubungi lewat WhatsApp, pihaknya tidak juga menemui. 

    Diketahui, Pilkada Rembang sendiri diikuti dua pasangan calon bupati dan wakil bupati.

    Yaitu pasangan nomor urut 01, Vivit Dinarini Atnasari-Zainul Umam Nursalim, dan pasangan nomor urut 02, Harno-Moch Hanies Cholil Barro’ atau Gus Hanies.

    Tiga orang tua murid yang dikeluarkan dari sekolah TK di Rembang karena beda pilihan Pilkada (Tribun Jateng/Rezanda Akbar D)

    Kini sosok pemilik yayasan yang disebut mengeluarkan siswa TK dari sekolah karena orang tua beda pilihan, diungkap kepala desa.

    Kepala Desa Pamotan, A Masykur Ruhani atau yang akrab disapa Aang, mengatakan bahwa sebelumnya pada hari Sabtu (23/11/2024), dirinya telah memanggil pihak yayasan.

    Aang mengatakan bahwa kronologi kejadian yakni Yayasan TK Darul Fiqri meminta tolong kepada orang tua murid untuk mencoblos Paslon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Nomor 2 Harno-Hanies.

    Alasan mereka meminta tolong para wali murid untuk mencoblos Paslon 02, lantaran yayasan tersebut adalah milik dari Harmusa Oktaviani.

    Harmusa Oktaviani sendiri adalah anak dari calon Bupati Rembang Harno dan telah menduduki kursi anggota DPR RI.

    “Biar tidak simpang siur, sebetulnya dari yayasan waktu silaturahmi ke wali murid itu dari pihak guru dan yayasan minta tolong, karena punya gawe.”

    “Pak Harno kan nyalon,” tuturnya, saat dikonfirmasi Tribun Jateng, Minggu (24/11/2024).

    Namun karena ketiga ortu tersebut tidak bisa membantu, mereka memilih untuk mengundurkan diri dari sekolah, dengan alasan beda pilihan politik.

    Namun pihaknya juga sempat memanggil yayasan sekolah untuk mengkonfirmasi terkait pengeluaran murid sekolah.

    “Apa benar itu dikeluarkan, terus dia (yayasan) kan kita minta tolong karena bapak nyalon, minta tolong dibantu.”

    “Bahasanya gitu, minta tolong,” kata Aang sembari menirukan pihak yayasan.

    “Sekolahnya Harmusa kayaknya, anaknya yang di DPR RI yang punya yayasan, tidak ada apalagi Mas Harno sampai mengeluarkan.”

    “Ya enggak lah, ngopeni (merawat) pilihan ini sudah pusing, fokus ke pilihan,” sambungnya.

    TK Darul Fiqri di Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang (Tribun Jateng/Rezanda Akbar D)

    Dia mengatakan bahwa dua orang yang keluar tergabung dalam partai pengusung dari kubu paslon 01 atau lawan politik.

    “Awalnya satu orang, dan paginya tiga wali murid itu keluar. Yang keluar itu, dari partai pengusung sebelah.”

    “Ini dikapitalisasi terus di masukin ke medsos akhirnya digoreng semacam ini,” tuturnya.

    Aang mengakui, pihaknya belum melakukan mediasi dengan tiga wali murid yang bersangkutan.

    Rencananya, mediasi akan dilakukan pada Senin (25/11/2024) besok.

    “Mereka bertiga warga Desa Sidorejo, mereka tetangga desa.”

    “Kami sudah identifikasi itu dari partai pengusung rivalnya Pak Harno, mediasi antar desa saja.”

    “Saya sudah komunikasi dengan kepala desanya, itu ternyata keluar sendiri,” pungkas Aang.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Kejar-kejaran Elektablitas Luluk, Khofifah, Risma, Update Survei Pilgub Jatim 2024 Jelang Coblosan

    Kejar-kejaran Elektablitas Luluk, Khofifah, Risma, Update Survei Pilgub Jatim 2024 Jelang Coblosan

    TRIBUNJATIM.COM – Pertarungan tiga srikandi Jawa Timur (Jatim) dalam Pilgub Jatim 2024 semakin disorot. 

    Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak di seluruh Indonesia atau Pilkada 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 27 November 2024.

    Untuk diketahui, Pilgub Jatim 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon (paslon). 

    Paslon nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim. 

    Nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak. 

    Nomor urut 3 Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta alias Gus Hans.

    Elektablitas ketiga paslon semakin disorot, dua hari jelang coblosan Pilgub Jatim 2024.

    Untuk itu, berikut TribunJatim.com sajikan rangkuman hasil survei Pilgub Jatim 2024 dari beberapa lembaga, sebagai update jelang coblosan. 

    Siapa paslon terkuat dalam perebutan kursi Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim?  

    1.Poltracking

    Menurut survei Pilgub Jatim 2024 terbaru dari Poltracking mencatat tren elektoral Khofifah dan Emil terus naik selama dua bulan belakangan. 

    Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda AR membeberkan hasil survei Poltracking sepekan jelang coblosan yakni elektabilitas Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak di angka 68,4 persen.

    Kemudian Tri Rismaharini (Risma)-KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) 24,2 persen , dan Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim (LUMAN) 3,8 persen . Ada 3,6 persen responden belum menentukan pilihan.

    “Khofifah-Emil unggul atas Risma-Gus Hans dan Luluk-Lukman,” kata Hanta saat paparan hasil survei melalui zoom, Kamis (21/11/2024).

    Hanta menyebut tren elektoral Khofifah-Emil selama 2 bulan terakhir terus melesat. Sementara dua paslon lain cenderung stagnan.

    Lebih lanjut Hanta kemudian menganalisa terkait interval angka ketiga paslon dengan perhitungan margin of error.

    “Jadi margin of error di angka 2,2 persen. Maka range angka Khofifah-Emil bisa naik dari 68,4 persen menjadi 70,6 persen atau bisa menjadi 66,2 persen. Artinya paslon Khofifah-Emil menurut data Poltracking angkanya di kisaran interval 66,2 persen hingga 70,6 persen,” bebernya.

    “Sementara paslon Risma-Gus Hans dengan interval margin of error 2,2 persen, maka kami prediksi angka Risma-Gus Hans di kisaran 22 persen sampai dengan 26,4 persen. Lalu paslon LUMAN di kisaran angka 1,6 persen hingga 6 persen,” tambahnya.

    Hanta mengatakan dengan sisa masa kampanye yang kurang 3 hari dan coblosan kurang 6 hari, Poltracking menyebut Khofifah-Emil akan memenangkan Pilgub Jatim 2024.

    “Berdasar data survei Poltracking terbaru ini, memprediksi pemenang Pilkada Gubernur Jawa Timur 2024 mendatang akan dimenangkan oleh paslon 2, Khofifah-Emil dengan perolehan kisaran 66,2 persen hingga 70,6 persen,” ungkapnya.

    Meski begitu, Hanta mengatakan angka tersebut bisa dicapai Khofifah-Emil jika tidak ada operasi politik besar dari salah satu paslon, termasuk soal partisipasi pemilih.

    “Kalau partisipasi semakin tinggi, maka angka ini tidak akan jauh. Kemudian tidak ada dinamika politik termasuk operasi politik dan isu-isu atau sentimen positif/negatif di masing-masing paslon yang sangat signifikan,” jelasnya.

    “Faktor masa kampanye semakin berkurang, debat sudah selesai, dan undecided voters semakin kecil. Maka Poltracking memprediksi Khofifah-Emil akan memenangkan kontestasi di Jatim,” tambahnya.

    Survei Poltracking digelar pada 13-19 November 2024. Survei ini melibatkan 2.000 responden di seluruh Jatim. Metode survei menggunakan multistage random sampling. 

    Survei Poltracking ini memiliki margin of error di angka -+2,2?ngan tingkat kepercayaan 95 persen . Survei dilakukan dengan tatap muka.

    2.Litbang Kompas

    Survei ini berlangsung pada 2-7 November 2024 melalui wawancara tatap muka. Survei ini melibatkan 800 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Jatim.

    Menggunakan metode ini pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian +/- 3,46 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. 

    Menggunakan pertanyaan pertutup, sebanyak 52,5 persen responden memilih paslon nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak.

    Adapun paslon nomor urut 3, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta, dipilih 20,9 persen responden.

    Sedangkan, paslon nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, dipilih 3,8 persen reponden.

    Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu soroti peluang Luluk kejar elektabilitas Khofifah dan Risma dari sisi faktor ketokohan.

    “Mesin partai ekfektif, tapi kalau calon tidak begitu populer, orang enggak merasa kenal dengan orang itu, ya cenderung akan menghindari memilih,” ujarnya kepada Kompas.com dalam Obrolan News Room, Jumat (15/11/2024).

    Luluk-Lukmanul diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun, dalam pilkada, figur tokoh lebih menonjol dibanding partai-partai pengusungnya.

    “Sosok yang kemudian sangat memengaruhi pemilih. Memengaruhi itu bisa dalam popularitas, rekam jejak,” ucapnya.

    Ia mengibaratkan alasan pemilih mencoblos calon tertentu seperti memilih jodoh.

    “Ini kan teori sederhana, kamu kenal, kamu sayang, kamu milih. Kalau enggak kenal, apalagi bisa meyanyangi, milih pun enggak mungkin,” ungkapnya.

    Karena tak mengenal sosok tersebut, pemilih PKB goyah, sehingga cenderung beralih ke calon yang diusung parpol lain.

    Jika dibandingkan dengan Khofifah-Emil, paslon petahana itu lebih dikenal publik karena memiliki modal sosial sebagai gubernur-wakil gubernur Jatim selama lima tahun.

    “PKB belum (mengambil) keputusan pada saat itu untuk mencalonkan siapa. Luluk-Lukman hadir di last minute,” tuturnya.

    Khofifah-Emil telah berada di garis start, sementara Luluk-Lukmanul belum.

    “Sementara yang baru mulai, social capital-nya belum kelihatan. Dia harus bertarung dengan pasangan petahana dengan durasi waktu yang relatif sempit,” jelas Yohan.

    3.Polbrain

    Elektabilitas Luluk Nur Hamidah, Khofifah Indar Parawansa, dan Tri Rismaharini jelang coblosan Pilgub Jatim 2024 bersaing ketat. (KOLASE Istimewa/TribunJatim.com)

    Dalam survei Polbrain, elektabilitas Khofifah-Emil mencapai 49,3 persen, ditempel oleh Risma-Gus Hans dengen tingkat keterpilihan 35,2 persen. Adapun duet Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim ada di angka 5,3 persen. Sebanyak 10,2 persen responden menyatakan belum menentukan pilihan (Undecided Voters).

    Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Riset Politik “Polbrain”, Airlangga Pribadi Kusman, menyebut Pilkada Jatim masih akan berlangsung dinamis sampai hari pencoblosan pada 27 November 2024.

    Preferensi masyarakat telah mengerucut pada dua dari tiga kandidat, yaitu Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dan Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans).

    “Kami melihat situasi Pilkada Jatim masih dinamis, bahkan sampai hari H nanti. Meski demikian, harus diakui fokus publik sudah mengerucut pada dua pasangan calon (paslon), yaitu Khofifah-Emil dan Risma-Gus Hans.

    Keduanya akan saling berebut pemilih yang belum menentukan serta pemilih masing-masing kubu yang masih bisa berubah,” ujar Airlangga kepada media, Jumat (15/11/2024).

    Bila dijumlah, Khofifah-Emil dan Risma-Gus Hans sudah meraup lebih dari 85 persen suara.

    “Di sisa waktu yang ada saat ini, baik Khofifah-Emil maupun Risma-Gus Hans harus memacu diri pada lap terakhir untuk bisa mengunci kemenangan,” jelas Airlangga.

    Dia menganalisis, terdapat tiga faktor yang bisa menentukan hasil Pilkada Jatim. 

    Pertama, suara publik yang belum menentukan pilihan, yang berkisar 10 persen. Kandidat yang bisa meraih suara ini akan cukup mampu meningkatkan elektabilitasnya.

    Kedua, lanjut Airlangga, pemilih yang sudah menentukan pilihan tetapi masih menyatakan bisa mengubah pilihan. Berdasarkan survei, ada 44,3 persen pemilih yang menyatakan bahwa pilihannya saat ini masih mungkin berubah ketika Pilkada berlangsung 27 November 2024.

    “Ceruk pasar inilah yang akan menjadi penentu utama, medan pertempuran paling penting, bagi  Risma-Gus Hans dan Khofifah-Emil. Artinya situasi bisa berubah signifikan bila swing voters ini bisa digaet,” jelasnya.

    Faktor ketiga, papar Airlangga, adalah sejauh mana duet Luluk-Lukman manpu mengoptimalkan basis suara mereka, yaitu kalangan Nahdliyin. 

    Airlangga menyebut pasar utama Luluk dan Khofifah beririsan kuat. Semakin Luluk bisa mengoptimalkan jaringan suara Nahdliyin dan PKB, tentu berpotensi akan menggerus suara Khofifah. 

    “Artinya masih ada cukup waktu, baik Risma-Gus Hans maupun Khofifah-Emil untuk menentukan hasil akhir, apakah Risma-Gus Hans mampu menyalip di lap terakhir, atau Khofifah-Emil memperkokoh posisinya,” tuturnya.

    Sebagai informasi, survei Polbrain dilakukan pada 18-23 Oktober 2024 terhadap 1.000 responden yang tersebar secara proporsional di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

    4.LSI Denny JA

    Dalam survei LSI Denny JA, paslon Khofifah-Emil juga masih mengungguli paslon lainnya yakni Risma-Gus Hans dan Luluk-Lukmanul.

    Ini hasilnya:

    Khofifah-Emil: 67,0 persen

    Risma-Gis Hans: 19,1 persen

    Luluk-Lukmanul: 2,1 persen

    Suara yang tidak sah: 0,6 persen

    Belum memutuskan/merahasiakan pilihannya: 11,2 persen

    Survei LSI Denny JA dilakukan pada tanggal 27 Oktober-3 November 2024 dengan menggunakan metodologi multistage random sampling melalui wawancara tatap muka kepada 1.000 responden.

    Survei ini dengan margin of error kurang lebih 3,1 persen, menurut peneliti LSI Denny JA, Fadhli Fakri Fauzan dalam keterangannya, Selasa (12/11/2024).

    5. Katadata Insight Center (KIC)

    Katadata Insight Center (KIC) menemukan pada hasil surveinya periode 18-19 Oktober Khofifah-Emil memperolehan kenaikan angka elektabilitas mengungguli para pesaingnya.

    Survei ini melibatkan 613 responden yang telah memilliki hak suara di Jawa Timur.

    Pengumpulan datan dilakukan pada 18-19 Oktober 2024 dengan metode survei online.

    Margin of error kurang lebih 4 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    Survei memperlihatkan elektabilitas Khofifah-Emil terus konsisten unggul dengan 55.5 persen, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans 33.4 persen.

    Sedangkan Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim hanya mendapat 6 persen.

    Angka elektabilitas tersebut tumbuh dari hasil survei sebelumnya.

    Pada periode 4-9 September 2024 menunjukkan angka elektabilitas Khofifah-Emil tetap jadi yang tertinggi.

    Khofifah-Emil puncaki elektabilitas dengan 52.7 persen, Risma-Gus Hans 14.5 persen dan Luluk-Lukman hanya mendapat 3.1 persen.

    ‘Khofifah-Emil sulit sekali dikejar, kecuali ada akselerasi positif di pasangan Risma Gus Hans atau Luluk-Lukman,” ucap Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya M. Syaeful Bahar di Surabaya, Senin (28/10/2024).

    6. Survei kilat di media sosial X

    Nama pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, santer dibicarakan di media sosial, menurut polling politisi senior Akbar Faizal, 2024. (Kolase Tribun Jatim Network/Twitter Akbar Faizal)

    Dalam debat Pilgub Jatim 2024 Minggu (3/11/2024), Luluk-Lukmanul tampil bak macan panggung.

    Dengan suara khasnya yang berat, Luluk berkali-kali mematahkan komentar Calon Gubernur Jatim petahana, Khofifah Indar Parawansa. Apalagi saat Khofifah pamer raihan penghargaan saat menjabat Gubernur Jatim.

    Di media sosial X (dulu bernama Twitter), komentar pedas Luluk pun menjadi perbicangan hangat, akun milik Akbar Faizal @akbarfaizal68 yang punya 236.953 pengikut membuat polling Pilgub Jatim 2024 pada 4 November 2024. 

    Akbar Faizal merupakan salah satu politikus yang pernah menjabat sebagai Anggota DPR RI dari tahun 2009–2013 dan 2014–2019.

    “Hallo Jawa Timur. Aku nang Suroboyo saiki. Ayo nggawe survei kilat: Arep milih sopo?” katanya.

    Polling yang diadakan Akbar Faizal, pun diserbu penggunan X.

    Berdasarkan pantauan TribunJatim.com, dalam polling tersebut, paslon yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini unggul memperoleh polling 58 persen.

    Untuk paslon Cagub-Cawagub Jatim nomor urut 3, Risma-Gus Hans berada di urutan kedua dengan peroleh polling 33 persen.

    Sedangkan paslon nomor urut 2, Khofifah-Emil berada di posisi paling buncit dengan peroleh polling 9 persen.

    Diketahui, hasil akhir polling itu di-vote oleh 13.794 suara pengguna medsos X, dan mendapat penayangan 35 ribu lebih, serta diposting ulang sebanyak 130 kali.

    Berita tentang Pilgub Jatim 2024 lainnya

  • Pilkada 2024, Ekonom Wanti-Wanti Dampak Negatif ke Pembangunan

    Pilkada 2024, Ekonom Wanti-Wanti Dampak Negatif ke Pembangunan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia Yusuf Rendy Manilet mewanti-wanti dampak negatif Pilkada 2024 ke perekonomian Indonesia, terutama terkait rencana pembangunan nasional.

    Yusuf menjelaskan kebijakan di level pemerintah pusat kerap kali tidak terimplementasi dengan baik di level daerah. Perubahan lanskap politik daerah diyakini menjadi salah satu alasan utamanya karena buat koordinasi antara pusat dan daerah menjadi tidak berkelanjutan.

    “Padahal kita tahu bahwa pemerintah baik di level pusat maupun daerah punya rancangan pembangunan jangka menengah hingga panjang, yang sebenarnya telah disepakati,” ujar Yusuf kepada Bisnis, Senin (25/11/2024).

    Rencana pembangunan tersebut, sambung Yusuf, seharusnya menjadi menjadi acuan teknokratik bagi para pemerintah daerah. Masalahnya, dia melihat kepala daerah kerap melakukan perubahan kebijakan yang sifatnya populis.

    Apalagi, kebijakan populis tersebut hanya kerap dikeluarkan hanya sekadar untuk capaian jangka pendek seperti untuk menaikkan elektabilitas jelang kontestasi pemilihan kepala daerah. Akibatnya, dokumen teknokratik rencana pembangunan kerap diabaikan.

    “Padahal target-target inilah [rencana pembangunan daerah] yang akan ikut menentukan tahapan pencapaian pembangunan nasional terutama dalam jangka menengah hingga panjang,” jelas Yusuf.

    Sebagai informasi, sebelum turun jabatan, Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Undang-Undang No. 59/2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045 (UU RPJPN). Dalam beleid tersebut, diatur fokus pembangunan di masing-masing 5 pulau besar di Indonesia—beserta pulau-pulau kecil di dekatnya.

    Sementara itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029 bersama DPR.

    Sedangkan hari pencoblosan Pilkada 2024 akan dilaksanakan secara serentak pada 27 November 2024. Pemilihan ini akan berlangsung di seluruh Indonesia untuk memilih kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota.

    Total, ada 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota yang akan menggelar pilkada. Rencananya, kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2024 akan dilantik pada awal 2025.

  • Perpres Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional Akan Keluar

    Perpres Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional Akan Keluar

    Jakarta –

    Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan tak ada permasalahan terkait pembentukan Dewan Pertahanan Nasional di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut pembentukan lembaga itu hanya melanjutkan amanat dalam Undang-Undang (UU) Pertahanan Negara.

    “Ya itu bukan persoalan yang aneh, itu hanya melanjutkan amanat UU. Jadi jangan disalah-interpretasikan. Itu Dewan Pertahanan Nasional itu ada di dalam amanat UU Pertahanan, hanya belum dibentuk saja,” kata Sjafrie usai rapat bersama Komisi I DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2024).

    Sjafrie menyampaikan selanjutnya Prabowo akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembentukan lembaga itu. Namun dia menyebutkan kapan pastinya Perpres itu diteken Prabowo.

    “Ya akan ada keluar Perpres Dewan Pertahanan Nasional,” tuturnya.

    Sebelumnya, rencana pembentukan Dewan Pertahanan Nasional disampaikan Sjafrie dalam rapat perdana di Komisi I DPR hari ini. Dalam rapat itu, Sjafrie menegaskan pihaknya akan mendukung proses revisi UU tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan akan merampungkan pembentukan Dewan Pertahanan Nasional.

    “Kita akan melanjutkan penguatan kebijakan strategi pertahanan, yaitu seperti yang tadi disinggung kita akan melakukan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia,” kata Sjafrie dalam rapat dengan Komisi I DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/11).

    (fca/dnu)

  • Anggota DPR Minta Kemenhan Terlibat Pemberantasan Judol Nasional 25 November 2024

    Anggota DPR Minta Kemenhan Terlibat Pemberantasan Judol Nasional 25 November 2024

    Anggota DPR Minta Kemenhan Terlibat Pemberantasan Judol
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan (Aher) meminta pemerintah untuk menggunakan perspektif pertahanan negara dalam memberantas judi
    online
    (
    judol
    ).
    Dia pun mendorong keterlibatan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan lembaga-lembaga di bawah koordinasinya untuk turut serta dalam upaya pemberantasan.
    “Oleh karena itu saya ingin ada keterlibatan Kemenhan dan lembaga-lembaga yang masuk dalam koordinasi Kemenhan untuk menyelesaikan ini,” ujar Aher di Gedung DPR RI, Senin (25/11/2024).
    “Boleh jadi atau kita berharap ya sekarang dituntaskan lah begitu. Cara pandangnya bukan digital lagi, bukan ekonomi lagi, tapi lebih hebat dari itu dengan cara pandang pertahanan negara,” ucapnya.
    Politikus PKS itu menegaskan bahwa judol bukanlah persoalan baru. Praktik ilegal ini bahkan berdampak besar terhadap masa depan bangsa dan negara.

    Untuk itu, kata Aher, perlu ada langkah strategis dalam pemberantasan judol, salah satunya dengan mengubah sudut pandang dalam pemberantasan dan keikutsertaan instansi di bidang pertahanan negara.
    “Saya ingin berharap dengan harapan yang sangat kuat, judi
    online
    juga ini dipandang dalam konteks pertahanan negara,” kata Aher.
    “Karena kalau kita tidak menseriusi ini diselesaikan, ini dampaknya pada pelemahan bangsa gitu, bisa dibayangkan kalau generasi muda kita ke depan ini mentalitasnya hancur hanya karena judi
    online
    ,” ucap Aher.
    Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta pun secara tegas mengusulkan agar prajurit TNI ikut dilibatkan dalam upaya pemberantasan
    Judol
    .
    Dia bahkan mendorong agar Sjafrie berbicara secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto agar TNI bisa ikut dikerahkan.
    “Saya yakin yang bisa mengatasi itu hanya TNI. Kalau TNI serius diterjunkan, enggak susah itu menggulungnya. Nah saya berharap betul mudah-mudahan Pak menhan bisa lobi kepada presiden, mudah-mudahan presiden menugaskan TNI untuk menyelesaikan judul ini,” ujar Sukamta saat rapat kerja Komisi I bersama Menhan dan Panglima TNI, Senin (25/11/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.