Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Dari Cianjur, Pimpinan MPR Serukan Urgensi Perlindungan Petani dari Dampak Krisis Iklim – Page 3

    Dari Cianjur, Pimpinan MPR Serukan Urgensi Perlindungan Petani dari Dampak Krisis Iklim – Page 3

    Waketum PAN ini juga tercatat sebagai pelopor utama RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBET) di Komisi XII DPR RI yang secara konsisten mendorong percepatan pengesahan RUU EBET tersebut.

    “Peralihan dari energi fosil ke energi hijau bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Selain untuk ketahanan energi, langkah ini juga merupakan wujud komitmen Indonesia dalam dekarbonisasi ekonomi pada tahun 2060,” sambungnya.

    Eddy juga menekankan pentingnya peran kampus dan akademisi dalam memberikan solusi berbasis riset. Ia mengajak akademisi dan para mahasiswa Universitas Suryakancana Cianjur berkolaborasi dalam upaya menjaga lingkungan dan mencegah dampak krisis iklim.

    “Saya mengajak kampus untuk aktif berkontribusi dalam kebijakan yang mendukung transisi energi dan MPR RI siap memfasilitasi,” kata dia.

    “Dengan sinergi kelembagaan yang kuat, dukungan legislasi yang progresif, dan kolaborasi aktif dengan kalangan akademisi, Indonesia optimistis dapat mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, udara bersih, dan ketahanan energi yang berkelanjutan,” tutup Anggota DPR RI Dapil Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.

  • Berkaca dari Kasus Supriyani, PGRI Minta Pemerintah Buat UU Perlindungan Guru – Page 3

    Berkaca dari Kasus Supriyani, PGRI Minta Pemerintah Buat UU Perlindungan Guru – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta kepada pemerintahan Presiden Prabowo untuk membuat Undang-Undang Perlindungan guru buntut dari dugaan kriminalisasi guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Supriyani.

    “Kita berharap dengan dugaan kriminalisasi yang dilakukan terhadap Supriyani, agar kiranya Pemerintahan Prabowo melalui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar bersama-sama mendiskusikan terkait dengan Undang-Undang Perlindungan guru,” kata Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Tenggara Abdul Halim Momo saat ditemui di Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Senin 25 November 2024.

    Halim menyebutkan selain pembuatan undang-undang baru, pihaknya juga meminta kepada pemerintah untuk kembali mencermati Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (UU PA).

    Sebab, menurut dia, terdapat pasal yang membuat guru di seluruh Indonesia ini menjadi terikat dalam mendidik anak-anak atau para generasi penerus bangsa di Indonesia ini.

    “Oleh karena di situ (Undang-Undang Perlindungan Anak) menjadi tidak leluasa di dalam mendidik dan membesarkan anak di Indonesia,” ujarnya dikutip dari Antara.

    Halim juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo atas vonis bebas terhadap Supriyani.

    Ia menjelaskan bahwa guru merupakan penentu peradaban dari sebuah negara, dan putusan tersebut berarti telah memberikan yang terbaik bagi negara ini.

    “Pada prinsipnya sebenarnya kita tidak sedang mencari orang bersalah atau benar, tapi yang terpenting dari peristiwa ini kita bisa mengambil hikmah,” ungkap Halim.

     

  • Anggota DPR RI bawa aspirasi warga Desa Jaring Halus Langkat  

    Anggota DPR RI bawa aspirasi warga Desa Jaring Halus Langkat  

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Anggota DPR RI bawa aspirasi warga Desa Jaring Halus Langkat  
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 25 November 2024 – 15:48 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah meresmikan Masjid Al Musannif Nurut Taqwa di Desa Jaring Halus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kedatangan Musa Rajekshah ke Jaring Desa Halus didampingi Pj Bupati Langkat M. Faisal Hasrimy, Kakan Kemenag Kabupaten Langkat Ainul Aswad dan Camat Secanggang Persadanta Sembiring. Menurut Musa Rajekshah, masjid dua lantai yang megah tersebut dibangun atas bantuan Yayasan H Anif menelan biaya lebih dari Rp2 milyar.

    Musa Rajekshah menjelaskan, bahwa pembangunan masjid di desa ini berangkat dari kebutuhan masyarakat setempat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Sehingga tergerak untuk membangun masjid ini sebagai bentuk amanah dari orang tua almarhum Haji Anif. Harapannya masjid ini dapat dimakmurkan oleh masyarakat, sehingga kemakmuran itu juga menyebar ke seluruh desa, baik dalam hasil alam, ketenteraman, maupun hasil lautnya.

    “Ini merupakan amanah orang tua kami almarhum H Anif untuk membangun 99 masjid, saat ini sedang berjalan membangun 13 unit masjid, dan yang diresmikan hari ini Masjid Al Musannif Nurut Taqwa di Desa Jaring Halus adalah masjid yang ke 49, semoga segera terbangun 99 unit masjid sesuai amanah, mohon doanya meskipun belum diketahui dimana tempatnya,” kata Musa Rajekshah, Jumat (22/11)

    Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Al Musannif Nurut Taqwa, Abdul Khalik menyampaikan ucapan terima kasih kepada Musa Rajekshah atas bantuan yang diberikan Yayasan H Anif untuk pembangunan masjid yang megah hingga dua lantai. “Terima kasih pak Musa Rajekshah, kalau tidak bantuan dari bapak, kami tidak memiliki masjid representatif megah hingga dapat menampung 800 orang jamaah,” ucap Khalik.

    Tidak hanya itu Abdul Khalik juga menyampaikan, tentang pendangkalan (sedimentasi) sungai Jaring Halus dampak dari di bukanya paluh sehingga air sungai wampu yang membawa lumpur dari hulu terhenti di muara sungai Jaring Halus berdampak pada air tidak asin dan biota air tidak berkembang sehingga berpengaruh kepada pendapatan nelayan.

    “Mohon penutupan paluh agar air sungai wampu tidak masuk ke Jaring Halus, agar tidak terjadi pendangkalan yang berdampak kepada pendapatan para nelayan. Sungai dangkal kalau dibiarkan yang terancam masyarakat nelayan,” ujarnya.

    Sementara itu Pj Bupati Langkat M Faisal Hasrimy menyampaikan apresiasi atas inisiatif pembangunan masjid ini, yang dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat. “Masjid merupakan tempat sakral yang menjadi pusat pendidikan agama dan ibadah umat Islam. Atas nama pemerintah Kabupaten Langkat, saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Haji Anif atas kehadiran Masjid Al Musannif Nurut Taqwa di Desa Jaring Halus ini,” ujar Faisal.

    Ia juga berharap masjid ini dapat meningkatkan keimanan masyarakat dan membentuk generasi muda yang cinta ibadah. “Semoga amal mulia ini dicatat sebagai amal jariyah oleh Allah SWT, dan masyarakat dapat memanfaatkan masjid ini dengan baik untuk mempererat ukhuwah Islamiyah,” tambahnya.

    Dalam kesempatan itu Pj Bupati Langkat juga menyampaikan tentang penanganan banjir di Kabupaten Langkat terutama yang kerap terjadi seperti di Kecamatan Tanjung Pura. Masyarakat Tanjung Pura itu tidak mengharapkan bantuan tanggap darurat yang mereka butuhkan bagaimana penyebab banjir bisa teratasi dan tidak terulang lagi.

    “Saya mohon kepada bapak Musa Rajekshah untuk membawa hal ini ke kementerian terkait,” kata Faisal seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Senin (25/11). 

    Menyahuti hal itu Musa Rajekshah menyebutkan bahwa dirinya bukan berasal dari dapil Kabupaten Langkat, tapi dia akan sampaikan hal ini ke pihak terkait. “Walaupun ini bukan daerah pemilihan saya tapi saya akan sampaikan ke Balai Wilayah Sungai Sumatera II, nanti saya cek, saya tidak tahu ini ke ranah provinsi atau kabupaten, tapi saya akan bawa aspirasi ini,” ujar Musa.

    Untuk diketahui, Pembangunan masjid oleh Yayasan Haji Anif tidak hanya terbatas di Sumatera Utara, tetapi juga tersebar di lima provinsi lain, termasuk Jawa Barat, Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Riau. Acara peresmian diakhiri dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Ketua Yayasan Haji Anif Musa Rajekshah bersama Pj Bupati Langkat M. Faisal Hasrimy disaksikan masyarakat yang hadir.

    Sumber : Radio Elshinta

  • DPR Usulkan TNI Ikut Berantas Judi Online, Menhan: Tidak Berada di Garis Depan

    DPR Usulkan TNI Ikut Berantas Judi Online, Menhan: Tidak Berada di Garis Depan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin merespons usulan dari anggota Komisi I Sukamta yang mengatakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk ikut serta dalam pemberantasan judi daring atau judi online.

    Menanggapi hal tersebut, Sjafrie meluruskan dan menegaskan bahwa TNI merupakan alat pertahanan negara, sehingga politik negara harus dipahami oleh TNI. Dengan demikian, lanjut Sjafrie, TNI dalam menjalankan tugasnya pun harus berdasarkan keputusan politik dari pemerintah. 

    Akan tetapi, dalam rangka pemberantasan judi online, kata Sjafrie, posisi TNI bukanlah di garis depan, tetapi posisinya adalah memberi dukungan kepada law enforcement atau penegakan hukum.

    “Dalam rangka mendukung pemberantasan judi online itu [TNI] tidak berada di garis depan, tapi sifatnya memberi dukungan kepada law enforcement. Jadi jangan disalahartikan seolah-olah TNI akan tampil untuk memberantas judi online,” tuturnya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (25/11/2024).

    Namun, Purnawirawan Letjen TNI ini memastikan bahwa pihaknya secara moral mendukung pemberantasan judi online di Indonesia.

    “Tapi yang pastinya adalah moril kita mendukung untuk pemberantasan judi online. Itu yang saya sampaikan dan juga dilaksanakan oleh panglima TNI,” pungkasnya.

    Sebelumnya, dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan Menhan dan Panglima TNI beserta KASAD, KASAL, dan KASAU, Anggota Komisi I dari Fraksi PKS Sukamta mengusulkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ikut serta dalam memberantas judi online. 

    Dirinya merasa yakin bahwa hanya TNI yang bisa mengatasi hal tersebut. Dengan demikian, lanjutnya, dia berharap Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin bisa melobi Presiden Prabowo agar menugaskan TNI untuk menyelesaikan permasalahan judol.

    Sukamta melanjutkan, jika nantinya TNI memang ditugaskan untuk memberantas judol, dia berharap 20 persen perputaran uang di judol menjadi hak TNI.

    “Tapi saya berharap mudah-mudahan kalau itu ditugaskan, nanti 20 persen omzet yang digrebek itu dikasihkan TNI pak. Untuk kesejahteraan anggota maupun tambah alutsista. Lumayan kan kalau Rp900 triliun, 20%-nya itu Rp180 triliun. Melebihi dari anggaran APBN,” tuturnya dalam rapat kerja, Senin (25/11/2024).

  • Waka DPR Soroti Masalah Kesejahteraan Guru, Dorong Peningkatan Anggaran

    Waka DPR Soroti Masalah Kesejahteraan Guru, Dorong Peningkatan Anggaran

    Jakarta –

    Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menekankan pentingnya kesejahteraan para guru di Indonesia. Ia mendorong Pemerintah untuk memprioritaskan hal tersebut.

    “Selamat Hari Guru! Kita harus menegaskan bahwa guru bukan hanya sekadar pengajar, tetapi juga merupakan pilar utama dalam
    pembangunan bangsa. Sudah seharusnya kesejahteraan para guru menjadi prioritas utama, termasuk guru-guru honorer,” kata Cucun, dalam keterangannga, Senin (25/11/2024).

    Cucun menjelaskan kesejahteraan guru bukan hanya gaji semata tapi juga pemenuhan hak-hak dasar guru. Seperti jaminan kesehatan hingga fasilitas pendidikan.

    “Kesejahteraan guru bukan hanya sekadar gaji semata, tapi juga bagaimana hak-hak dasar lainnya juga dapat terpenuhi sehingga guru juga bisa menopang kehidupan keluarganya,” ujarnya.

    “Kesejahteraan guru meliputi hak-hak dasar mereka seperti gaji yang layak, jaminan kesehatan, fasilitas pendidikan yang mendukung, sampai dengan jaminan hari tua untuk mereka,” lanjut Cucun.

    Cucun menyoroti bagaimana masih banyaknya masalah kesejahteraan guru yang dihadapi Indonesia. Ia mengutip lembaga riset Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) yang mengungkap bahwa 1 dari 50 guru honorer di Indonesia memiliki penghasilan di bawah 500 ribu dan kurang lebih 13 persen guru memiliki penghasilan di bawah 500 ribu.

    “Kami akan memperjuangkan anggaran pendidikan yang lebih besar dalam setiap pembahasan anggaran negara serta melalui fungsi legislasi dan pengwasan kami. Tinggal bagaimana komitmen Pemerintah menterjemahkannya dalam program-program untuk meningkatkan kesejahteraan guru,” paparnya.

    Cucun mengatakan kesejahteraan guru harus menjadi bagian dari agenda nasional demi mendukung terciptanya sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul. Sebagai pencetak SDM bangsa, guru perlu mendapat porsi perhatian lebih dari Negara.

    Cucun mengingatkan amanat konstitusi tentang tugas negara dalam menjamin layanan dan fasilitas pendidikan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan, menurut Cucun, adalah dengan menjamin kesejahteraan guru.

    “Harapan kita adalah guru sebagai pahlawan pendidikan bisa hidup dengan sepantasnya. Sehingga tidak ada lagi guru yang berutang, atau guru yang harus bekerja sampingan sebagai pemulung,” tuturnya.

    (eva/dek)

  • PKB tegur kader yang sebut OTT KPK kampungan

    PKB tegur kader yang sebut OTT KPK kampungan

    Petugas menggiring Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (kanan) dan Sekda Provinsi Bengkulu Isnan Fajri (tengah) menuju ruang konferensi pers penetapan dan penahanan tersangka operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Minggu (24/11/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan

    PKB tegur kader yang sebut OTT KPK kampungan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 25 November 2024 – 17:00 WIB

    Elshinta.com – Ketua Harian DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ais Shafiyah Asfar menegur anggota Komisi III DPR RI yang juga kader partai politik tersebut, Hasbiallah Ilyas, yang menyebut operasi tangkap tangan (OTT) KPK sebagai kegiatan yang kampungan.

    Menurut dia, OTT memang bukan indikator utama praktik haram korupsi menurun di Indonesia, melainkan OTT adalah salah satu instrumen yang tetap perlu dalam pemberantasan korupsi.

    “Pak Hasbi saya kira agak keliru soal OTT. Bagi saya OTT bukan kampungan, bukan juga pemborosan, melainkan OTT ini salah satu instrumen pemberantasan korupsi yang tetap perlu dilakukan,” kata Ais di Jakarta, Senin.

    Terlepas adanya OTT atau tidak, kata Ais, pemberantasan korupsi bisa dikatakan berhasil bila angka kasus korupsi menurun secara signifikan.

    “Harus digarisbawahi prinsip utama dalam pemberantasan korupsi adalah upaya pencegahan. Pencegahan lebih efektif ketimbang penindakan dalam jumlah masif,” ujar dia.

    Ais mengemukakan bahwa penegak hukum akan lebih baik jika fokus pada pencegahan di semua lini. Sementara itu, pemerintah Indonesia harus berkomitmen memperkuat sekaligus memperketat sistem keuangan, termasuk sistem politik dengan lebih transparan.

    Jika langkah tersebut bisa dijalankan dengan baik, menurut dia, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dapat diminimalisasi, bahkan bukan tidak mungkin bisa dihilangkan.

    Apabila sistem keuangan diperketat lagi, misalnya dengan e-planning, e-budgeting, dan e-procurement, dia yakin KKN bisa dihentikan sehingga tentu akan mengurangi atau menghilangkan OTT.

    Selain itu, Ais memandang perlu ada komitmen untuk reformasi sistem politik. Kalau muara masalah korupsi banyak yang bilang dari sistem politik yang transaksional, seharusnya ini yang diubah, diperbaiki lagi.

    Sumber : Antara

  • Mengintip Profil Paslon Pilgub Sulawesi Selatan 2024 dan Riwayat Pendidikannya

    Mengintip Profil Paslon Pilgub Sulawesi Selatan 2024 dan Riwayat Pendidikannya

    Profil Andi Sudirman Sulaiman

    Andi Sudirman Sulaiman merupakan seorang pria kelahiran 25 September 1983 di Bakunge. Pria berusia 41 tahun itu telah dikenal oleh publik sebagai Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2022-2023.

    Andi sebelumnya merupakan Wakil Gubernur dan menjabat sebagai Gubernur untuk menggantikan Nurdin Abdullah yang tersandung kasus korupsi. Dia juga diketahui sebagai adik dari Menteri Pertanian dua periode, Amran Sulaiman.

    Melansir dari Antara, karier politik Andi dimulai pada tahun 2018 sebagai Wakil Gubernur Sulsel. Kemudian ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Sulsel sehingga menjadikannya sebagai Gubernur termuda di Indonesia.

    Riwayat Pendidikan

    SD Inpres 10/73 Mappesangka (1989-1995).
    SLTP Negeri 1 Lappariaja (1995-1998)
    SMU Negeri 1 Watampone (1998-2001).
    S1 – Universitas Hasanuddin (2001-2005).

    Riwayat Organisasi

    1. IKA Universitas Hasanuddin sebagai Dewas (2022-2026).

    2. KONI Sulawesi Selatan sebagai Dewan Pembina (2022-2026).

    3. MES Sulawesi Selatan sebagai Ketua Umum (2019-2022).

    4. BKPRMI sebagai Dewan Penasehat (2021-2023).

    5. SMAN 1 Watampone sebagai Ketua OSIS dan Pramuka (1999-2000).

    Profil Fatmawati Rusdi

    Fatmawati Rusdi merupakan seorang perempuan kelahiran 9 Mei 1980 di Pare-Pare. Sosoknya dikenal sebagai Wakil Wali Kota Makassar periode 2021-2024 untuk mendampingi Danny Pomanto.

    Saat ini Fatmawati diusung sebagai calon Wakil Gubernur oleh sejumlah parpol yang terdiri dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yaitu Partai Gerindra, NasDem, Golkar, PAN, PKS, Hanura, PSI, Demokrat, dan Partai Gelora.

    Sebelum berkarier dalam dunia politik, Fatmawati sempat bekerja secara profesional di sebuah sektor jasa pengiriman yaitu PT Banyumas Jawa Mandiri dan pernah menjabat sebagai Direktur.

    Perempuan berusia 44 tahun itu juga dikenal sebagai istri dari Rusdi Masse Mappasessu yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI dari fraksi NasDem periode 2019-2024 dan menjabat sebagai Ketua DPW NasDem Sulsel.

    Riwayat Pendidikan

    SDN 4 Benteng Kab. Sidenreng Rappang (1986-1992).
    SMPN 1 Rappang Kab. Sidenreng Rappang (1992-1995).
    SMAN 1 Rappang Kab. Sidenreng Rappang (1995-1998).
    S1 – Universitas Jayabaya Jakarta (2010-2012).
    S2 – Universitas Jayabaya Jakarta (2015-2018).

    Riwayat Organisasi

    1. Tim Penggerak PKK Kab. Sidrap sebagai Ketua (2008-2018).

    2. Dharma Wanita Persatuan Kab. Sidrap sebagai Pembina (2008-2018).

    3. DPP Partai NasDem sebagai Wakil Bendahara (2009-2024).

    4. Kwartir Cabang Pramuka Kota Makassar sebagai Ketua (2021-2024).

    5. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kota Makassar sebagai Ketua (2021-2024).

    6. Indonesian National Shipowners Association (INSA) sebagai Wakil Ketua Umum (2023-2028).

  • Gapensi tolak kenaikkan PPN 12%

    Gapensi tolak kenaikkan PPN 12%

    Elshinta.com – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) menolak rencana pemerintah menaikkan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) menjadi sebesar 12% pada tahun depan. Kenaikan PPN dinilai akan memicu berbagai dampak negatif jika kebijakan tersebut tetap dipaksakan untuk diterapkan. Yakni berdampak langsung pada harga material dan jasa konstruksi, yang akhirnya akan membebani kontraktor dan masyarakat pengguna infrastruktur.

    “Gapensi menolak dengan keras  rencana ini. Mayoritas anggota Gapensi adalah UMKM konstruksi yang bekerja pada margin tipis, sehingga kebijakan ini berpotensi melemahkan daya saing mereka,” kata Sekjen Gapensi, La Ode Safiul  Akbar, dalam release yang diterima Radio Elshinta (25/11/2024).

    La Ode menegaskan, dengan dinaikkanya PPN dari 11% menjadi 12%, dipastikan dapat memperlambat eksekusi proyek yang sudah direncanakan, terutama proyek-proyek pemerintah.

    Lebih lanjut La Ode menyampaikan, jika pemerintah tetap memaksakan penerapan regulasi yang mendapat banyak penolakkan dari berbagai elemen masyarakat ini, maka akan menimbulkan efek ganda, diantaranya kenaikan harga material dan jasa konstruksi sehingga anggaran proyek meningkat signifikan. 

    Selain itu pemerintah dan sektor swasta mungkin mengurangi jumlah proyek akibat keterbatasan dana, yang berimbas pada penurunan lapangan kerja. Dengan demikian, infrastruktur seperti properti residensial akan semakin mahal, sehingga mempersempit akses masyarakat terhadap hunian.

    “Sektor konstruksi memiliki efek multiplier yang besar. Jika sektor ini melemah, rantai pasokan material, tenaga kerja, dan jasa lainnya juga terdampak,” kata La Ode.

    La Ode berharap, pemerintah dapat menunda kenaikkan tersebut. Pasalnya, sektor konstruksi adalah motor pemulihan ekonomi pasca pandemi. Oleh karena jika ada kenaikan PPN, makan akan membebani fiscal yang dapat menghambat pertumbuhan sektor ini.

    Selain itu, kenaikan PPN berdampak pada seluruh rantai ekonomi, sehingga menurunkan daya beli masyarakat, terutama kalangan bawah. Oleh karena itu, daripada menaikkan tarif, pemerintah dapat memaksimalkan potensi penerimaan pajak dengan memperluas basis pajak dan mengurangi kebocoran.

    “Beban pajak tambahan berpotensi memperburuk ketimpangan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah,” tutur La Ode.

    Untuk itu, pihaknya tengah berupaya untuk mengusulkan kepada Kementerian Keuangan dan DPR dengan membawa data dampak potensial akibat kebijakan ini. Menurut La Ode, kenaikan PPN harus dipertimbangkan secara komprehensif dengan analisis dampak ekonomi dan sosial.

    “Gapensi perlu mendorong kolaborasi antara pelaku usaha konstruksi, pemerintah, dan masyarakat untuk mencari solusi yang adil, mengedepankan efisiensi proyek dan inovasi teknologi untuk mengurangi biaya operasional agar dampak kenaikan tarif tidak terlalu signifikan, serta mengadvokasi  kebijakan yang tidak hanya menjaga kepentingan anggotanya tetapi juga melindungi daya beli masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” ujar dia

    Penulis : Dedy Ramadhany

  • Legislator ini imbau netralitas dan laporkan kecurangan di masa tenang  

    Legislator ini imbau netralitas dan laporkan kecurangan di masa tenang  

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Legislator ini imbau netralitas dan laporkan kecurangan di masa tenang  
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 25 November 2024 – 17:58 WIB

    Elshinta.com – Masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah dimulai. Anggota DPR RI, Sudjatmiko, mengimbau masyarakat untuk menjaga netralitas dan menolak segala bentuk kecurangan, termasuk kampanye terselubung dan politik uang.

    Ia menekankan pentingnya Pilkada yang aman dan tertib.

    “Karena saya bertempat tinggal di Kota Bekasi, maka saya meminta kepada masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran apapun. Pemilu harus tertib. Bagi tim Paslon, dimohon untuk tidak melakukan kampanye terselubung,” kata Sudjatmiko kepada wartawan Minggu (24/11/2024).

    Sudjatmiko yang juga warga Kota Bekasi, mengajak masyarakat untuk waspada terhadap praktik politik uang yang kerap muncul menjelang pencoblosan.

    Ia meminta masyarakat untuk tidak segan melaporkan jika menerima suap dalam bentuk apapun.

    “Agak riskan di momen seperti ini. Biasanya ada yang tetiba datang kerumah kasih amplop dengan sejumlah uang agar dipilih, waspada dan laporkan,” imbaunya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Senin (25/11). 

    Ia berharap Pilkada Kota Bekasi dapat berjalan dengan integritas tinggi dan bebas dari kecurangan.

    Sudjatmiko menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga proses demokrasi agar berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang kredibel.

    “Dengan demikian, Kota Bekasi dapat terus membangun kemajuan dan kesejahteraan warganya,” pungkasnya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Marak Kasus Penembakan, Pria di Kuningan Jaksel Todong Airgun untuk Rampas Ponsel

    Marak Kasus Penembakan, Pria di Kuningan Jaksel Todong Airgun untuk Rampas Ponsel

    TRIBUNJAKARTA.COM – Kasus penembakan tengah marak di sejumlah daerah. Dari mulai kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat hingga penembakan siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah.

    Di Jakarta, terjadi penodongan menggunakan senjata angin alias airgun demi merampas ponsel.

    Beruntung tidak ada korban jiwa, dan pelaku  dalam pengejaran polisi.

    Mengutip Kompas.com, seorang pria berinisial RR menodongkan airgun kepada beberapa orang di Jalan Dogol, Kuningan, Jakarta Selatan. 

    Pelaku memaksa korban menyerahkan ponsel dan uang tebusan sebesar Rp 3.000.000.

    Peristiwa tersebut bermula ketika RR menghubungi korban berinisial F dengan alasan menebus ponsel milik temannya.

    Namun, RR yang datang bersama empat orang lainnya malah mengintimidasi F dan dua temannya.

    “Salah satu pelaku (RR) mengeluarkan satu pucuk airgun sambil menodongkan ke salah satu teman korban dan meminta untuk mengumpulkan HP korban beserta teman korban,” ujar Kapolsek Pancoran Kompol Firman, Senin (25/11/2024).

    Pelaku juga membawa F ke lokasi yang lebih sepi sebelum aksinya terhenti.

    Beberapa teman korban yang menyaksikan kejadian itu berteriak meminta bantuan warga sekitar.

    RR berhasil melarikan diri sambil membuang senjatanya ke semak-semak.

    Namun, tiga rekan RR ditangkap polisi di lokasi kejadian. “Yang (bawa) airgun itu kabur. Itu (air softgun) dibuang di sekitar TKP kita temukan,” tambah Firman.

    Polisi telah menetapkan tiga orang tersebut sebagai tersangka, sementara RR masih dalam pengejaran.

    Polisi Tembak Polisi

    Sebagai informasi, kasus polisi tembak polisi itu sendiri terjadi di halaman parkir Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, pada Jumat dini hari (22/11/2024), pukul 00.43 WIB.

    Kasus ini terjadi setelah Satuan Reskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C.

    AKP Dadang Iskandar, yang merupakan Kabag Ops Polres Solok Selatan, diduga tidak senang dengan pengungkapan tersebut.

    Mulanya Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ryanto Ulil Anshar, mendapat telepon dari AKP Dadang terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya.

    Saat itu, AKP Ryanto bersama timnya dan pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres.

    Sesampainya di Mapolres, pelaku diperiksa oleh penyidik, sementara AKP Ryanto bertemu dengan AKP Dadang. 

    Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan. Mereka pun langsung mengecek sumber suara. 

    Di halaman Mapolres, mereka melihat AKP Ryanto tergeletak dengan luka tembakan.

    Sementara itu AKP Dadang yang diduga sebagai pelaku terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas Polri.

    Saat dibawa dan diperiksa di Puskesmas setempat, AKP Ryanto terkena dua tembakan di bagian kepala, yakni di bagian pelipis dan pipi kanan. Nyawanya pun tidak tertolong.

    Adapun AKP Dadang menembak AKP Ryanto menggunakan senjata api pendek pistol jenis HS bernomor 260139. 

    Barang bukti tersebut sudah diamakan bersamaan dengan beberapa selongsong peluru.

    Selain dua selongsong peluru di lokasi kejadian, polisi juga mengamankan tujuh selongsong peluru di Rumah Dinas Kapolres Solok Selatan.

    AKP Dadang pun disangkakan dengan pasal pembunuhan berencana, yaitu Pasal 340 KUHP, subsider Pasal 338 KUHP (pembunuhan), dan subsider Pasal 351 ayat (3) tentang penaniayaan berat. 

    AKP Dadang tega menembak mati rekan sesama pimpinan Polres Solok Selatan diduga karena tambang galian C ilegal yang dibekingnya ditindak.

    Mengutip Kompas.com Yang dimaksud tambang galian C adalah jenis pertambangan dengan hasil industri.

    Berikut contoh bahan galian golongan C: Gips, Oker, Grafit, Kalsit, Kaolin, Granit,Asbes, Tawas, Andesit, Magnesit, Marmer, Obsidian, Dolomit, Tanah liat, Batu tulis, Batu kapur, Batu apung, Kasie kuarsa ,Garam batu, Nitrat-nitrat, Fosfat-fosfat, Tanah serap, Tanah diatome, Batu permata dan setengah permata

    Dirreskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Andry Kurniawan, memastikan, pihaknya akan mengusut sosok di balik tambang galian C ilegal yang dibeking AKP Dadang.

    “Pemeriksaan tetap masih berlanjut, pendalaman dan meminta keterangan ahli lainnya,” kata Andry pada konferensi pers yang sama.

    Andry menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka, motif dirinya menghabisi nyawa Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ryanto Ulil karena rasa tidak senang dengan penegakan hukum yang dilakukan terhadap rekanannya.

    “Ketika yang bersangkutan (AKP Dadang) mencoba meminta tolong kemudian tidak ada respons, selanjutnya yang bersangkutan melakukan penembakan,” uja Andry dikutip dari TribunPadang.

    “Jadi sementara keterangan tersangka kami dapatkan. Tentu kami penyidik mendalami. Iya (beking), ini akan kami dalami kembali terkait perannya dalam tambang ini,” imbuh.

    Terkait tambang galian C ilegal, Andry mengaku sudah menangkap salah satu sopir dari tambang tersebut.

    Pernyataan Terbaru Kapolda Sumbar

    Kapolda Sumbar, Irjen Suharyono, menyebut pihak siap membongkar kasus beking tambang ilegal.

    Namun, saat dikunjungi jajaran Komisi III hari ini, Senin (25/11/2024), Suharyono mengaku belum mau membocorkan penyelidikannya.

    “Tentunya ita belum akan membuka sekarang, kalau namanya operasi dibuka berarti bocor. Apakah besok atau lusa, atau hari ini itu nanti. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI,” ujar Suharyono di Mapolda Sumbar, dikutip dari TribunPadang.

    Untuk operasi menumpas tambang ilegal di Sumbar, akan disampaikan seperti apa hasilnya nanti. Diharapkannya untuk ditunggu kapan waktu pastinya. Operasi tersebut akan dilaksanakan dengan cara yang santun, bukan menggebu-gebu.

    “Jangan sampai menyelesaikan masalah, kemudian muncul permasalahan baru. Kami tetap akan menjaga kondisi agar tidak panas, ingin menjaga situasi kondisi wilayah Sumatera Barat tetap kondusif,” ujarnya.

    Siswa SMK di Semarang Tewas Ditembak

    Siswa SMK di Semarang tewas ditembak tengah malam. Pelaku diduga oknum polisi.

    Total, korban penembakan tiga orang. Mereka siswa SMKN 4 Semarang.

    Dua selamat, namun belum bisa memberi keterangan karena masih trauma.

    Kasus ini merebak pertama kali di media sosial.

    Akun bernama Kyai Mbeler mengabari soal adanya siswa SMK yang ditembak polisi.

    Saat TribunJateng berusaha menghubungi akun tersebut, tidak ada jawaban.

    Korban tewas penembakan itu adalah Gamma Rizkynata Oktafandi atau GRO (16).

    Dua siswa SMKN 4 Semarang lain juga menjadi korban penembakan, yakni inisial S (16) dan A (17).

    Peristiwa  ini terjadi pada Minggu (24/11/2024) sekira pukul 01.58 WIB.

    GRO sempat dilarikan ke RSUP Kariadi Semarang, namun nyawanya tak tertolong.

    Untuk lokasi kejadian sendiri masih samar.

    TribunJateng mencoba menelusuri perkiraan lokasi kejadian dari kawasan Sam Poo Kong hingga Perumahan Paramount di Ngaliyan, namun sejumlah pihak di lapangan, termasuk satpam, pekerja pabrik, dan warga sekitar, tidak mendengar adanya keributan pada waktu tengah malam itu.

    Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto masih enggan memberikan keterangan terkait kasus  ini.

    “Saya sedang di Polrestabes mau cek. Nanti bisa langsung ke Polrestabes,” katanya.

    Adanya dugaan polisi tembak pelajar SMA, Kombes Artanto masih hendak memastikan.

    “Ya kita lihat dulu perkembangannya,” katanya. (dugaan polisi tembak siswa) Itu biar nanti Kapolrestabes (yang menjelaskan),” bebernya.

    Sementara Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar enggan memberikan keterangan soal kasus ini ketika dikonfirmasi melalui layanan pesan singkat.

    “Wait (tunggu). Nanti kami rilis (kasus), lihat sikon (situasi dan kondisi) suasana kebatinan keluarga yang meninggal dunia,” ungkapnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya