Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Puan Ingatkan Pilkada Harus Aman, Lancar, dan Jurdil

    Puan Ingatkan Pilkada Harus Aman, Lancar, dan Jurdil

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani berharap Pilkada serentak 2024 yang akan berlangsung serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota itu dapat berjalan dengan aman dan lancar. Dia pun mengingatkan agar pesta demokrasi rakyat berlangsung berjalan dengan jujur dan adil (Jurdil).

    “Pilkada merupakan salah satu wujud demokrasi di Indonesia di mana rakyat akan menentukan calon-calon pemimpin daerahnya. Ini adalah momen pesta rakyat yang harus dijalani dengan gembira dan sukacita,” kata Puan Maharani, Selasa (26/11/2024).

    Untuk pelaksanaan Pilkada besok, Puan akan mencoblos di TPS Kebagusan, Jakarta Selatan, bersama dengan Presiden ke-5 RI yang juga merupakan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

    Dalam kesempatan itu, Puan juga mendorong pasangan calon (paslon) dan partai-partai pendukungnya untuk memastikan Pilkada dapat berjalan sesuai nilai-nilai demokrasi.

    “Pasangan calon dan partai politik pengusung harus bisa menjaga kewibawaannya dengan menjalankan politik yang beretika,” ucap Puan.

    Mantan Menko PMK ini memahami bahwa setiap paslon dan partai memiliki strategi untuk menang di Pilkada. Namun Puan mengingatkan agar cara-cara tersebut dilakukan dengan elegan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

    “Berikhtiar untuk menang itu penting, tapi jauh lebih penting memberi kebebasan kepada rakyat untuk memilih, karena sejatinya kemenangan demokrasi adalah kemenangan rakyat yang berdaulat atas pilihannya sendiri,” paparnya.

    “Rakyat harus merdeka memilih, rakyat harus berdaulat penuh menentukan pilihannya. Mari sama-sama kita jaga kualitas demokrasi!” tambah Puan. [hen/beq]

  • Pilkada Jakarta 2024, Megawati dan Puan Maharani Bakal "Nyoblos" Bareng di Kebagusan Nasional 26 November 2024

    Pilkada Jakarta 2024, Megawati dan Puan Maharani Bakal "Nyoblos" Bareng di Kebagusan Nasional 26 November 2024

    Pilkada Jakarta 2024, Megawati dan Puan Maharani Bakal “Nyoblos” Bareng di Kebagusan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPR RI
    Puan Maharani
    bakal menggunakan hak suara di Pilkada Jakarta 2024, Rabu (27/11/2024) bersama-sama dengan ibudanya yang juga Presiden ke-5 RI
    Megawati
    Soekarnoputri.
    Keduanya bakal mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS) yang berada di dekat kediaman Megawati di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan.
    “Untuk Pilkada besok akan mencoblos di TPS Kebagusan, Jakarta Selatan, bersama dengan Presiden ke-5 RI yang juga merupakan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri,” ujar Puan dalam keterangan resminya, Selasa (26/11/2024).
    Puan berharap, Pilkada yang dilaksanakan serentak di 37 provinsi serta 508 kabupaten/kota bisa berjalan aman dan lancar, tanpa ada gangguan apa pun.
    Ketua DPR RI itu pun mendorong semua pihak untuk menyambut gembira pesta demokrasi ini dengan menggunakan hak suaranya.
    “Pilkada merupakan salah satu wujud demokrasi di Indonesia di mana rakyat akan menentukan calon-calon pemimpin daerahnya. Ini adalah momen pesta rakyat yang harus dijalani dengan gembira dan sukacita,” kata Puan.
    Di sisi lain, Puan juga mengingatkan seluruh pasangan calon kepala daerah dan partai pendukungnya agar memastikan Pilkada serentak 2024 sesuai nilai-nilai demokrasi.
    “Berikhtiar untuk menang itu penting, tapi jauh lebih penting memberi kebebasan kepada rakyat untuk memilih, karena sejatinya kemenangan demokrasi adalah kemenangan rakyat yang berdaulat atas pilihannya sendiri,” tutur Puan.
    “Rakyat harus merdeka memilih, rakyat harus berdaulat penuh menentukan pilihannya. Mari sama-sama kita jaga kualitas demokrasi,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bantuan untuk distribusi logistik pilkada masih dilakukan

    Bantuan untuk distribusi logistik pilkada masih dilakukan

    Ilustrasi pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024. ANTARA/Ilustrator/Kliwon

    Kadispenad: Bantuan untuk distribusi logistik pilkada masih dilakukan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 26 November 2024 – 12:15 WIB

    Elshinta.com – Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan bahwa bantuan dari TNI AD untuk mendistribusikan logistik Pilkada 2024 masih berlangsung demi menyukseskan pelaksanaan pada hari Rabu (27/11). 

    Pada masa tenang pilkada sejak Minggu (24/11) hingga kini, kata Kadispenad, distribusi logistik pilkada di beberapa wilayah masih berlangsung, khususnya di daerah yang sulit terjangkau.

    “Hingga masa tenang, distribusi logistik pilkada di beberapa wilayah masih berlangsung, terutama di wilayah yang memiliki akses geografis sulit (daerah terpencil, pegunungan, atau kepulauan),” kata Brigjen TNI Wahyu Yudhayana kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Lebih lanjut dia mengatakan bahwa TNI AD juga membantu KPU untuk mendistribusikan logistik di wilayah yang sumber daya transportasinya masih terbatas. Selain itu, personel TNI yang bertugas membantu setiap tahapan pelaksanaan pilkada juga secara aktif memantau situasi terkini, dan selalu bersiap siaga mendukung kegiatan.

    “TNI AD secara aktif terus memantau dan siap memberikan bantuan transportasi darat, udara, atau laut,” ujar jenderal bintang satu itu.

    Kadispenad menuturkan bahwa TNI senantiasa menyiapkan segala kebutuhan untuk mendistribusikan logistik dengan penyediaan kendaraan militer seperti helikopter, pesawat, kapal, atau truk untuk memastikan logistik tiba tepat waktu di daerah-daerah tujuan.

    Menyinggung soal netralitas personel TNI AD, Brigjen TNI Wahyu menegaskan bahwa TNI AD selalu terjaga menjelang sehari pelaksanaan pilkada. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengungkapkan ada 169.369 personel TNI dari tiga matra yang mengamankan Pilkada Serentak 2024. 

    Melalui pola pengerahan itu, menurut Panglima, TNI tidak hanya bertindak sebagai penjaga keamanan, tetapi juga fasilitator dalam mendukung stabilitas nasional dalam rangka Pilkada Serentak 2024.

    “Pendekatan ini menggambarkan komitmen TNI dalam menjaga integritas negara serta mendukung demokrasi damai dan terkendali,” kata Jenderal TNI Agus saat rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/11).

    Panglima menjelaskan 169.369 personel itu terdiri atas 139.339 personel TNI Angkatan Darat (AD), 19.793 personel TNI Angkatan Laut (AL), dan 10.237 personel TNI Angkatan Udara (AU). Adapun personel dari TNI AD, berasal dari 15 komando daerah militer (Kodam), termasuk personel Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan Komando Cadangan Strategis (Kostrad).

    Personel dari TNI AL berasal dari semua Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) dan Pangkalan TNI AL (Lanal), dan Korps Marinir. Seluruh personel TNI AL itu, kata dia, melakukan patroli wilayah bersama satuan Polri.

    “TNI AU akan menyiagakan 10.237 personel dari semua Lanud (Pangkalan Udara), baik Lanud Tipe A, Tipe B, maupun Tipe C,” kata Panglima.

    Sumber : Antara

  • Mendag Klaim Harga Minyakita di Pasaran Normal Jelang Nataru

    Mendag Klaim Harga Minyakita di Pasaran Normal Jelang Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan harga Minyakita telah kembali normal secara nasional di pasaran menjelang momentum Natal 2024 dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Adapun, harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng subsidi itu sebesar Rp15.700 per liter.

    “[Harga Minyakita] kan sudah normal, besok kita mau [undang produsen dan distributor]. Jadi itu secara nasional [Minyakita sudah normal],” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso saat ditemui di sela-sela acara Sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2024 di Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    Hanya saja, Budi mengaku Minyakita di wilayah Indonesia bagian timur mengalami lonjakan harga. Namun, dia kembali menegaskan bahwa harga Minyakita di wilayah barat dibanderol normal.

    “Tetapi itu [Minyakita] kebanyakan daerah timur yang harga tinggi, tetapi di [wilayah] barat normal semua. Kemarin saya ke Klaten, Yogya, normal semua, nggak ada masalah,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Budi mengungkap bahwa Kemendag berencana mempertemukan produsen dan distributor minyak goreng agar menyuplai pasokan sehingga harga menjadi normal. Adapun, pertemuan ini akan dilakukan pada Kamis (28/11/2024) mendatang.

    “Saya kira yang lainnya bagus, harganya tidak ada masalah. Mudah-mudahan sampai Nataru [Natal dan Tahun baru] ini semua berjalan dengan baik,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Mendag Budi sempat mengakui harga MinyaKita dibanderol Rp17.000 per liter, harga yang dijajakan ini merupakan rata-rata harga nasional.

    “Minyak goreng sampai Selasa itu harganya Rp17.000 per kilogram [liter], itu harga nasional, rata-rata harga nasional,” kata Budi dalam Rapat Kerja Menteri Perdagangan dengan Komisi VI DPR di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

    Namun demikian, Budi mengeklaim tidak semua wilayah mematok harga MinyaKita di atas HET. Namun, dia juga tak mengelak bahwa harga MinyaKita melonjak secara nasional, terutama di wilayah timur.

    “Jadi, memang ada yang tinggi, ada yang sama sesuai harga [HET], tetapi secara nasional memang naik, di wilayah timur memang rata-rata lebih tinggi. Jadi terjadi kenaikan sekitar 8,28% di atas HET yaitu Rp15.700,” ujarnya.

    Budi menyebut lonjakan harga MinyaKita yang terjadi di Indonesia timur lantaran rantai pendistribusian yang panjang dibandingkan aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 (Permendag 18/2024) tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

    “Seharusnya distribusinya itu kan dari produsen, kemudian D1, D2, dan pengecer. Namun di lapangan ini ada terjadi beberapa transaksi dari pengecer ke pengecer,” jelas Budi.

    Pada raker itu, Budi juga menyatakan pihaknya bakal memanggil para distributor minyak goreng agar mengikuti aturan Permendag 18/2024.

    Perlu diketahui, Pasal 8 Permendag 18/2024 menjelaskan terkait pendistribusian minyak goreng rakyat (MGR). Jalurnya antara lain produsen minyak goreng menyalurkan MGR kepada distributor lini 1 (D1) dan/atau BUMN Pangan dan wajibn melaporkan pengiriman melalui SIMIRAH.

    Kemudian pada Pasal 8 ayat (2) dijelaskan bahwa D1, BUMN Pangan, dan/atau distributor lini 2 (D2) wajib menyalurkan MGR yang diterima sampai kepada pengecer. Adapun, pengecer wajib menjual MGR dengan harga di bawah atau sama dengan HET. HET ini sendiri ditetapkan oleh menteri.

  • Sahroni Minta Tutup Tambang Ilegal di Sumbar: Siapa Pun Bekingnya

    Sahroni Minta Tutup Tambang Ilegal di Sumbar: Siapa Pun Bekingnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad sahroni meminta kepolisian agar menutup semua tambang ilegal, khususnya di Sumatra Barat (Sumbar).

    Sahroni telah meminta kepada Kapolda Sumbar agar menutup tambang ilegal di wilayah hukumnya tanpa pandang bulu.

    Pasalnya, penutupan tambang ini dilakukan agar bisa menekan oknum-oknum aparat penegak hukum dalam membekingi tambang ilegal.

    “Semua tambang ilegal itu harus ditutup, siapapun yang punya, siapapun bekingnya, kita minta tutup agar tidak terjadi hal-hal, pemikiran-pemikiran si A, si B, si C dan seterusnya,” ujarnya di Kejagung, Selasa (26/11/2024).

    Dia menambahkan, saat ini Polda Sumbar telah melakukan penutupan tambang ilegal yang diminta DPR.

    “Saya lihat perkembangan tadi malam, Kapolda juga sudah menutup tambang ilegal yang kita minta,” pungkasnya.

    Adapun, pernyataan Sahroni itu merupakan imbas dari kasus polisi tembak polisi yang diduga dipicu oleh oknum anggota yang diduga membekingi pengerjaan tambang ilegal di Solok Selatan.

    Kasus Solok Selatan 

    Peristiwa polisi tembak polisi ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar dengan korban Kasatreskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Ryanto Anshar.

    Kronologinya, kasus ini terjadi pada Jumat (22/11) sekitar pukul 00.43 WIB, di halaman Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat.

    Awalnya, Ryanto selaku Kasatreskrim telah menangkap pelaku pengerjaan tambang jenis secara ilegal C. Tak terima dengan penangkapan itu, Dadang kemudian menembak Ryanto.

    Korban kemudian tewas di tempat akibat dua luka tembakan di kepala. Sedangkan Dadang langsung menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat (Sumbar).

    Belakangan, motif AKP Dadang menembak Ryanto lantaran dipicu penangkapan terhadap pelaku pengerjaan tambang secara ilegal. Usut punya usut, pelaku yang ditangkap Ryanto.

  • Ahmad Sahroni Sambangi Kejagung, Cek Alat Pengadaan Barang Intelijen

    Ahmad Sahroni Sambangi Kejagung, Cek Alat Pengadaan Barang Intelijen

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad sahroni mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk meninjau alat intelijen milik Korps Adhyaksa tersebut.

    Sahroni mengatakan, alat tersebut telah berfungsi dengan baik untuk mendukung sejumlah beragam tugas dari Kejagung.

    “Dan luar biasa di luar ekspektasi saya ini canggih sekali karena alat-alat ini berfungsi untuk segala macam hal mendukung pekerjaan terkait dengan Kejaksaan Agung,” ujarnya di Kejagung, Selasa (26/11/2024).

    Hanya saja, Sahroni tidak menjelaskan secara detail terkait alat intelijen yang telah dilakukan pengecekan oleh dirinya tersebut. Pasalnya, alat-alat intelijen tersebut bersifat rahasia dan tertutup untuk publik.

    Dia menambahkan, meskipun saat ini alat intelijen yang dimiliki Kejagung sudah cukup canggih, namun tetap harus dilakukan pembaharuan dengan mengikuti perkembangan zaman.

    “Nah itu tadi ada beberapa kekurangan yang mungkin harus ditambahkan dalam perlengkapan yang nanti yang akan datang,” tambahnya.

    Di sisi lain, Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar menyatakan bahwa pengecekan yang dilakukan DPR ini merupakan bukti akuntabilitas soal pengadaan barang yang dilakukan korps Adhyaksa.

    Selain itu, pengecekan ini juga sekaligus respons dari Kejagung untuk menjawab isu miring terkait dengan pengadaan barang yang disebut tertutup.

    “Ya tentu itu, karena di tengah adanya isu informasi bahwa ada pengadaan alat yang tertutup, karena memang itu alat alat intelijen dan  pengadaannya harus tertutup, kemudian bahwa spek mungkin tidak sesuai, tadi beliau sudah cek satu per satu,” pungkas Harli

  • Teguh Juwarno Dipanggil KPK terkait Korupsi e-KTP

    Teguh Juwarno Dipanggil KPK terkait Korupsi e-KTP

    GELORA.CO -Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil petinggi Partai Nasdem Teguh Juwarno dalam kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (KTP Elektronik atau e-KTP) pada Selasa, 26 November 2024.

    Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, Teguh yang merupakan anggota DPR periode 2009-2014 dipanggil selaku saksi.

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” kata Tessa kepada wartawan.

    Saat menjadi anggota DPR, Teguh diketahui berada di Partai Amanat Nasional (PAN). 

    Sementara saat ini Teguh bergabung dengan Partai Nasdem, dan menjabat Ketua Bidang Agama dan Masyarakat Adat.

    Pada Agustus 2024 lalu, tim penyidik telah memeriksa anggota DPR RI periode 2009-2014, Miryam S Haryani (MSH) sebagai tersangka. 

    Miryam telah ditetapkan sebagai tersangka pada Agustus 2019 lalu bersama 3 orang lainnya, yakni Paulus Tannos selaku Direktur Utama (Dirut) PT Sandipala Arthaputra, Isnu Edhi Wijaya selaku Dirut Perum PNRI yang juga Ketua Konsorsium PNRI, dan Husni Fahmi selaku Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP Elektronik.

    Pada 13 November 2017 lalu, Miryam telah divonis 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan dalam kasus pemberian keterangan palsu saat bersaksi di sidang kasus korupsi e-KTP.

    Sementara itu, untuk Husni Fahmi dan Isnu Edhi Wijaya masing-masing divonis penjara 4 tahun dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 31 Oktober 2022.

    Sedangkan untuk tersangka Paulus Tannos, hingga saat ini masih menjadi buronan KPK. Sehingga, masih ada 2 tersangka kasus ini yang belum ditahan, yakni Miryam dan Paulus Tannos.

    Dalam kasus korupsi e-KTP, PT Sandipala Arthaputra yang dipimpin Paulus diduga diperkaya sebesar Rp145,85 miliar, Miryam Haryani diduga diperkaya sebesar 1,2 juta dolar AS, manajemen bersama konsorsium PNRI diduga diperkaya sebesar Rp137,98 miliar dan Perum PNRI diduga diperkaya sebesar Rp107,71 miliar, serta Husni Fahmi diduga diperkaya sebesar 20 ribu dolar AS dan Rp10 juta.

  • Temui Pemimpin Dunia, Langkah Prabowo Disebut Seperti Gus Dur

    Temui Pemimpin Dunia, Langkah Prabowo Disebut Seperti Gus Dur

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyebut, langkah Presiden Prabowo Subianto untuk bertemu dengan para pemimpin dunia di awal jabatan kepresidenannya sama seperti yang dilakukan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid.

    Saat itu Gus Dur mengadakan banyak muhibah ke luar negeri untuk memastikan dukungan global terhadap proses reformasi yang dilakukan Indonesia.

    ”Langkah Presiden Prabowo untuk menguatkan dukungan global terhadap Indonesia sama yang dilakukan Gus Dur. Saat itu dukungan global mampu menyelamatkan Indonesia dari ancaman disintegrasi dan menguatkan gerakan demokratisasi di tanah air. Saat ini kita butuh dukungan global untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan bisa mencapai 8 persen per tahun,” kata Gus Jazil, sapaan Jazilul Fawaid, Senin (25/11/2024).

    Diketahui, Presiden Prabowo melakukan kunjungan luar negeri sejak 8 November 2024. Prabowo secara maraton mengunjungi Cina, Amerika Serikat (AS), Peru untuk KTT APEC, Brasil untuk KTT G20, dan Inggris. Prabowo menutup kunjungan ke luar negeri dengan bertemu Presiden Persatuan Emirat Arab Mohammad bin Zayed di Abu Dhabi.

    Jazil juga menilai, respons pemimpin dunia kepada Prabowo Subianto sangat positif. Hal itu terbukti dengan sambutan hangat Presiden China Xi Jinping, Presiden AS Joe Biden hingga Raja Inggris Charles III kepada mantan Pangkostrad TNI tersebut.

    “Presiden Prabowo juga mampu mencairkan suasana setiap pertemuan dengan koleganya seperti saat berkunjung ke Downing Street di mana beliau bisa dengan santai bercerita tentang kucing peliharaannya dengan Wakil PM Inggris Angela Reiner,” katanya.

    Wakil Ketua Badan Anggaran DPR ini mengatakan Indonesia saat ini sangat membutuhkan banyak investasi dari luar negeri. Apalagi dalam beberapa waktu terakhir sejumlah indikator ekonomi Indonesia menunjukkan indikasi negatif.

    “Kita saat ini mengalami deflasi, tren PHK naik, hingga peningkatan jumlah penduduk miskin. Masuknya investasi dari luar negeri akan menjadi darah segar bagi pertumbuhan ekonomi kita,” ujarnya.

  • Kecelakaan Maut Hari Ini di Slipi Jakarta Barat, Truk Seruduk 8 Kendaraan, Motor Masuk Kolong Mobil

    Kecelakaan Maut Hari Ini di Slipi Jakarta Barat, Truk Seruduk 8 Kendaraan, Motor Masuk Kolong Mobil

    TRIBUNJAKARTA.COM – Insiden kecelakaan hari ini di Slipi, Jakarta Barat, truk seruduk delapan kendaraan, Selasa (26/11/2024).

    Peristiwa kecelakaan maut itu tepatnya terjadi di Traffic Light Slipi sekira pukul 07.00 WIB.

    Akun X @TMCPoldaMetro mengunggah peristiwa tersebut sekira pukul 07.00 WIB.

    “Sebuah truk tronton mengalami gangguan rem dan menabrak 8 kendaraan di Traffic Light Slipi, Jakarta Barat,” tulis akun X TMC Polda Metro Jaya.

    TMC Polda Metro Jaya menginformasikan satu korban meninggal dunia. 

    Saat ini masih dalam penanganan Polri. Dalam foto yang diunggah terdapat korban yang masuk dalam kolong truk.

    Sedangkan, sepeda motor juga masuk ke kolong mobil.

    Lalu lintas di kawasan tersebut mengalami kemacetan.

    Sejumlah akun X menyampaikan kondisi lalu lintas terkait peristiwa tersebut.

    Akun X @GojekOnTwitt menyampaikan informasi mengenai kecelakaan maut itu,

    “Tetep hati2 di jalan buat temen2 driver. Kejadian lg pagi ini pas mimin lg bw orderan di lampu merah slipi. Truk nubruk beberapa motor, dan mobil. Gak brani nengok karna ad yg masih di bawah truk,” tulis akun tersebut.

    Kemudian akun @Petalscents menulis imbas kecelakaan itu maka SPARK-Palmerah 30 menit.

    Sedangkan akun X @okyike yang direply oleh @radioelshinta menginformasikan terjadi kemacetan di pintu keluar Tol DPR/MPR. Simpul kemacetan ada di persimpangan Slipi.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Menhan Sebut Perpres Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional Akan Keluar

    Menhan Sebut Perpres Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional Akan Keluar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memastikan pihaknya akan membentuk Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Dia juga menyatakan tidak ada hal atau persoalan aneh dari pembentukan DPN tersebut.

    Menurutnya, DPN ini perlu dibentuk lantaran termasuk dalam amanat Undang-Undang Nomor 3 Pasal 15 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, sehingga dirinya meminta pembentukan ini janganlah disalahartikan.

    Hal ini dia sampaikan seusai menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (25/11/2024).

    “Ya itu bukan persoalan yang aneh, itu hanya melanjutkan amanat Undang-Undang, jadi jangan disalahinterpretasikan. Itu Dewan Pertahanan Nasional itu ada di dalam amanat UU Pertahanan, hanya belum dibentuk saja,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Sjafrie mengemukakan Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan Peraturan Presiden atau Perpres terkait kelanjutan penbentukan DPN. Akan tetapi, dia belum bisa memberikan tanggal pasti kapan Perpres ini diterbitkan.

    “Ya akan keluar Perpres Dewan Pertahanan Nasional,” tutur Sjafrie.

    Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, Sjafrie juga sudah menyampaikan pihaknya akan membentuk DPN guna melakukan penguatan kebijakan strategis nasional. 

    Menurutnya, ini merupakan amanat dari Pasal 15 UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang dalam konteks untuk mengamankan kedaulatan negara.

    “Kita akan melakukan penguatan kebijakan strategis nasional dengan membentuk amanat undang-undang pertahanan negara pasal 15, yaitu terbentuknya Dewan Pertahanan Nasional, dalam konteks bagaimana kita mengamankan kedaulatan negara,” tuturnya.