Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Begini Reaksi Sri Mulyani Saat Ditanya Tax Amnesty Jilid III di Tengah Penolakan PPN 12%

    Begini Reaksi Sri Mulyani Saat Ditanya Tax Amnesty Jilid III di Tengah Penolakan PPN 12%

    Jakarta

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan menanggapi rencana pelaksanaan pengampunan pajak atau tax amnesty jilid III. Bendahara Negara itu memilih diam seribu bahasa saat ditanya wartawan terkait hal tersebut.

    Ketika ditemui di TPS 01 Bintaro Sektor 3A, Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (27/11/2024), awalnya Sri Mulyani ditanya soal harapannya terkait Pilkada 2024 dan ditanggapi. Kemudian saat ditanya terkait tax amnesty, ia tidak menghiraukan dan langsung berbincang dengan wanita paruh baya yang menghampirinya sebelum masuk mobil.

    Sebagaimana diketahui, DPR RI memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2025. Artinya peraturan tersebut akan diprioritaskan untuk dibahas dan disahkan pada tahun depan.

    Sebelumnya, Sri Mulyani juga memilih bungkam saat ditanya mengenai banyaknya penolakan terhadap rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% di 2025. Kebijakan itu rencananya mulai berlaku 1 Januari 2025.

    Sri Mulyani tak mau menjawab satupun pertanyaan awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11) soal kenaikan PPN jadi 12%, termasuk apakah ada peluang kebijakan itu ditunda.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun demikian. Ditemui di tempat yang sama, dia tak mau banyak bicara soal banyaknya permintaan menunda kenaikan PPN.

    “PPN ke Bu Menteri Keuangan. Ibu aja nggak mau (jawab) apalagi saya,” ungkap Airlangga singkat.

    Ketika ditanya apakah ada kemungkinan kebijakan itu ditunda, dia menyatakan belum ada arah pembicaraan untuk itu. “Nggak,” jawabnya singkat.

    (acd/acd)

  • Mendag Budi Tangkis Tudingan Satgas Impor Ilegal Tak Guna – Page 3

    Mendag Budi Tangkis Tudingan Satgas Impor Ilegal Tak Guna – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih akan melakukan evaluasi terkait rencana perpanjangan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor, atau lebih dikenal dengan sebutan Satgas Pengawasan barang impor ilegal.

    Sebagai informasi, Satgas impor ilegal dibentuk pada Juli 2024. Kemudian, satgas Impor Ilegal direncanakan akan mengakhiri masa kerjanya pada Desember 2024.

    “Kan sampe Desember (2024), ya nanti kita lihat ya, kita evaluasi kembali apakah perlu diperpanjang atau tidak, kalau memang diperlukan ya kita perpanjang lagi,” kata Mendag Budi saat ditemui di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

    Lebih lanjut, Mendag Budi turut menanggapi pernyataan Komisi IV DPR RI yang mempertanyakan kinerja Satgas impor ilegal, lantaran hingga kini masih marak barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia.

    Menurut Mendag, Satgas tersebut telah bekerja dengan keras. Mendag menyampaikan bahwa Satgas ini berperan memitigasi barang-barang yang tidak sesuai ketentuan atau peraturan perundang-undangan.

    “Ya, jadi kita terus ya Pak ya, teruskan ini semua bekerja dengan keras, sudah banyak kita lakukan, ada banyak-banyak yang kita selesaikan dan sebagainya, ini mudah-mudahan sih dengan demikian membuat jera kepada para importir ilegal, dan juga akan kita terus-terus tingkatkan ya satgas impor ini, dan saya pikir ini sudah luar biasa kerja yang dilakukan oleh satgas,” ujarnya.

    Sebagai buktinya, yang terbaru Satgas impor ilegal telah menyita barang impor ilegal. Kali ini, didapat 90 ribu rol kain tekstil senilai Rp 90 miliar.

    Penyitaan tersebut diperoleh dari 2 lokasi. Pertama, di sebuah gudang di Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara sebanyak 60 ribu rol kain. Kedua, di gudang di kawasan Roa Malaka, Jakarta Barat sebanyak 30 ribu rol. Nilai seluruhnya ditaksir mencapai Rp 90 miliar.Barang tekstil dan produk tekstil tersebut didapati tidak memiliki kelengkapan dokumen impor yang jelas. Sehingga, patut diduga proses impornya dilakukan secara ilegal.

  • Infografis 5 Provinsi Potensi Kerawanan Tinggi Saat Pilkada 2024 dan Lokasi TPS Prabowo, Gibran, Megawati Serta Jokowi – Page 3

    Infografis 5 Provinsi Potensi Kerawanan Tinggi Saat Pilkada 2024 dan Lokasi TPS Prabowo, Gibran, Megawati Serta Jokowi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pesta demokrasi di Indonesia kembali berlangsung pada hari ini, Rabu 27 November 2024. Ada sekitar 203,6 juta warga Indonesia yang mempunyai hak pilih di Pilkada 2024.

    Sejak pagi hingga siang nanti, mereka berbondong-bondong menuju tempat pemungutan suara (TPS) di pilkada serentak 2024. Mereka akan memilih para calon kepala daerah untuk 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

    Menjelang pilkada serentak, ada 3 kategori tingkat kerawanan di daerah. Peta kerawanan daerah itu diungkapkan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat rapat kerja dengan Komisi II DPR di Jakarta, Rabu 20 November 2024.

    Menurut Bima Arya, daerah-daerah tersebut, mulai dari kota hingga provinsi, dikelompokkan dalam golongan rawan rendah, sedang, dan tinggi. Penilaian tersebut didasarkan atas berbagai indikator atau variabel.

    “Jadi bukan saja soal netralitas, tapi banyak hal,” kata Bima Arya.

    Bima Arya menjelaskan variabel yang dimaksud. Terdiri dari pelanggaran kode etik, intimidasi, ancaman kekerasan, hubungan relasi kekerabatan, isu SARA (suku, agama, ras, dan antar-golongan), isu sensitif, hingga isu yang sifatnya dinamis.

    Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tercatat ada 5 provinsi masuk kategori rawan tinggi. Sebanyak 21 provinsi termasuk rawan sedang dan 8 provinsi tergolong rawan rendah.

    Merujuk pemetaan Kemendagri, ada 5 provinsi masuk kategori kerawanan tinggi menjelang Pilkada 2024. Di mana saja? Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga sejumlah mantan presiden, bakal mencoblos di mana? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

  • Polisi Tembak Warga Sipil, Amnesty International Minta DPR dan Kompolnas Evaluasi Kinerja Polri – Page 3

    Polisi Tembak Warga Sipil, Amnesty International Minta DPR dan Kompolnas Evaluasi Kinerja Polri – Page 3

     

    Liputan6.com, Jakarta – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan dua insiden penembakan polisi di Semarang dan Bangka Barat ini mempertegas pola kekerasan polisi yang mengkhawatirkan.

    “Apalagi publik baru saja diguncang oleh kasus penembakan polisi senior terhadap polisi junior di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat,” ujar Usman Hamid dalam keterangannya, Rabu, (27/11/2024).

    “Rentetan peristiwa ini, yang terjadi dalam waktu berdekatan, menimbulkan pertanyaan besar: Apa yang salah dengan kepolisian kita? Mengapa penggunaan senjata api oleh polisi, yang seharusnya menjadi langkah terakhir, justru terkesan menjadi senjata utama dan menyebabkan hilangnya nyawa manusia?,” lanjutnya.

    Di Kota Semarang, klaim pihak berwenang bahwa penembakan mati atas seorang remaja dilakukan dalam rangka menangani tawuran bukan hanya tidak legal, tidak perlu, tidak proporsional, dan tidak akuntabilitas, tetapi juga melanggar prinsip perlindungan hak asasi manusia.

    Kejadian ini berujung pada hilangnya nyawa seorang remaja, korban dari kebijakan represif yang mengutamakan kekerasan dan senjata mematikan daripada solusi pengayoman dan pengamanan yang manusiawi.

    Di Kabupaten Bangka Barat, polisi juga menembak mati seorang warga sipil yang diduga mencuri buah kelapa sawit. Tindakan ini adalah bentuk penghukuman di luar proses hukum (extra-judicial execution) yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum nasional dan internasional.

    “Kejadian-kejadian ini tidak dapat dianggap sebagai insiden terisolasi, tapi mencerminkan kegagalan sistemik dalam prosedur penggunaan senjata api dan pola pikir aparat yang cenderung represif,” ujarnya.

    Untuk itu, Amnesty International mendesak DPR RI dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk segera melakukan evaluasi kinerja Polri dan kepemimpinan Polri.

    “Tujuannya adalah untuk memastikan adanya pertanggungjawaban hukum yang tuntas atas kasus-kasus penembakan ini. Tidak hanya terhadap petugas lapangan, tetapi juga pejabat komando yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengambilan keputusan terkait penggunaan senjata api,” kata dia.

    Komnas HAM juga perlu melakukan penyelidikan independen untuk memastikan bahwa pelanggaran oleh aparat kepolisian diproses hukum dengan adil.

    Negara juga harus merevisi aturan penggunaan senjata api, memastikan penggunaannya hanya sebagai upaya terakhir sesuai prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas dan akuntabilitas agar tetap melindungi HAM.

     

  • Bentuk KKPB MPR, Ahmad Muzani: Kebangsaan dan Pembangunan Harus Berjalan Seiring

    Bentuk KKPB MPR, Ahmad Muzani: Kebangsaan dan Pembangunan Harus Berjalan Seiring

    “Hari ini kita akan memulai perjalanan panjang kebangsaan dengan membentuk Kaukus Kebangsaan untuk Pembangunan Berkelanjutan.”

    “Kedua hal tersebut, yaitu kebangsaan dan pembangunan berkelanjutan, memang penting sekali untuk selalu kita kaitkan sebab upaya pembangunan tidak akan mencapai hasil optimal jika tanpa digerakkan oleh semangat kebangsaan yang tinggi”.
     
    Ungkapan demikian disampaikan Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat memberi sambutan  pembentukan Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesian (KKPB MPRRI).

    Acara yang digelar di Ruang Delegasi, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta (26/11/2024), itu juga dihadiri oleh para Wakil Ketua MPR, yakni Kahar Muzakir, Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman.

    Juga hadir para anggota MPR lainnya dan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bapenas, Febrian Alphyanto Ruddyard.
     
    Lebih lanjut Ahmad Muzani mengatakan sebaliknya, seandainya pun upaya pembangunan sukses, ia akan kehilangan makna jika mengorbankan kebangsaan, persatuan dan kesatuan kita. “Ini adalah harga yang terlalu mahal untuk kita bayar. Maka keduanya harus berjalan seiring,” katanya.
     
    “Pembentukan kaukus ini bertepatan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia, yang akan dimulai besok pagi. Maka ini merupakan momentum yang tepat untuk menekankan pentingnya mengintegrasikan kebijakan lokal dengan visi nasional,” ujar Sekjen Partai Gerindra itu.
     
    Pilkada disebut dapat menjadi sarana untuk menyosialisasikan pentingnya keberlanjutan pembangunan kepada masyarakat luas dan mendorong partisipasi warga dalam upaya tersebut.

  • 3
                    
                        Daftar Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2024 serta Partai Pengusungnya
                        Megapolitan

    3 Daftar Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2024 serta Partai Pengusungnya Megapolitan

    Daftar Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2024 serta Partai Pengusungnya
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Pilkada Jawa Barat 2024
    akan dimeriahkan oleh empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.
    Keempat calon gubernur Jawa Barat dan wakil gubernur Jawa Barat itu yakni Acep Adang Ruhiyat-Gitalis Dwinatarina, Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja, Ahmad Syaikhu-Ilham Akbar Habibie, dan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan.
    Masyarakat dapat menggunakan hak suaranya untuk memilih calon gubernur Jawa Barat dan wakil gubernur Jawa Barat pada hari ini, Rabu 27 November 2024.
    Berikut nama kandidat calon gubernur Jawa Barat dan wakil gubernur Jawa Barat:
    Acep Adang Ruhiyat-Gitalis Dwinatarina merupakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 1.
    Pasangan ini diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 
    Acep Adang Ruhiat juga merupakan kader dari PKB, yang saat ini masih menjabat di Komisi VI DPR RI.
    Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja merupakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 2.
    Pasangan ini diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). 
    Jeje merupakan Bupati Pangandaran yang sudah menjabat sejak 2016.
    Ahmad Syaikhu-Ilham Akbar Habibie merupakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 3.
    Pasangan ini diusung oleh Partai Nasional Demokrasi (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
    Ahmad Syaikhu merupakan Presiden PKS sejak 2020. Sementara itu, Ilham Habibie merupakan putra mantan Presiden BJ Habibie.
    Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan merupakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 4.
    Pasangan ini diusung oleh 14 partai politik, yaitu Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, Hanura, Gelora, Garuda, PKN, Partai Buruh, PRIMA, Perindo, PBB, dan Partai Ummat.
    Dedi Mulyadi merupakan kader Partai Gerindra dan pernah menjabat sebagai Bupati Purwakarta.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Tuntut Kapolri Perketat Pengawasan Senjata Api Pacsa Kasus Penembakan Siswa di Semarang – Page 3

    DPR Tuntut Kapolri Perketat Pengawasan Senjata Api Pacsa Kasus Penembakan Siswa di Semarang – Page 3

    Insiden penembakan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap warga sipil terjadi di Semarang. Seorang siswa SMKN 4 Semarang berinisial GRO tewas dengan luka tembak pada bagian tubuhnya, Minggu dini hari (24/11/2024) silam.

    Polisi menyebut GRO merupakan pelaku tawuran antargangster yang terjadi di sekitar wilayah Simongan Semarang. 

    Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar, Senin (26/11/2024) mengatakan, polisi yang berusaha melerai peristiwa tawuran antargangster tersebut terpaksa membela diri dengan menembakkan senjata api.

    Irwan menjelaskan peristiwa tersebut bermula saat anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang yang pulang melintas di lokasi tawuran.

    “Anggota berusaha melerai tawuran dari dua kelompok berbeda tersebut,” katanya.

    Namun, lanjut dia, ada upaya untuk menyerang anggota yang akan melerai tersebut sehingga dilakukan tindakan tegas.

    Menurut dia, korban mengalami luka tembak pada bagian pinggul.

    Irwan juga mengatakan, anggota yang menembak tersebut langsung memberikan pertolongan bersama beberapa lawan tawuran korban dengan membawanya ke rumah sakit.

    Ia menuturkan saat berada di rumah sakit identitas korban belum diketahui karena kelompok lawan tawuran yang memberi pertolongan tidak ada yang mengenal.

    “Baru Minggu pagi sekitar jam 10 identitas korban diketahui dan diberitahukan ke keluarganya,” katanya.

     

     

    Reporter: Nur Habibie/Merdeka.com

  • Kasus Polisi Tembak Siswa di Semarang, Anggota Komisi III DPR Desak Reformasi Total Polri

    Kasus Polisi Tembak Siswa di Semarang, Anggota Komisi III DPR Desak Reformasi Total Polri

    Jakarta, Beritasatu.com – Polri dinilai perlu melakukan reformasi total mulai dari rekrutmen hingga pembinaan para anggotanya terkait kasus polisi tembak siswa SMKN 4 di Semarang, Jawa Tengah (Jateng).

    Menurut anggota Komisi III DPR Wayan Sudirta hal tersebut perlu dilakukan agar rangkaian kasus penembakan yang dilakukan polisi belakangan ini, termasuk kasus polisi tembak siswa di Semarang tidak terjadi lagi.

    “Kepercayaan dan kepuasan masyarakat tentu harus dipulihkan supaya tidak ada lagi keraguan, terutama agar masyarakat tetap menghargai polisi sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat. Kedaruratan ini harus segera disikapi dengan kebijakan dan implementasi konkret,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (26/11/2024).

    Wayan mengaku prihatin dan menyayangkan sejumlah kasus yang melibatkan aparat kepolisian belakang ini. Mulai dari kasus meninggalnya tahanan di Sumatera Barat dan Sulawesi Tengah; kasus meninggalnya pelajar karena patroli polisi di Bekasi; kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, dan terakhir kasus polisik tembak siswa di Semarang.

    Kasus-kasus tersebut, kata dia, telah mencoreng wajah Polri sehingga publik kadang menganggap polisi dengan penyalahgunaan kewenangan, kriminalisasi, backing atau keterlibatan dalam pelanggaran hukum, penegakan hukum yang tidak transparan dan akuntabel, dan rentan intervensi. Belum lagi dikaitkan pula budaya hidup mewah, kekerasan, arogansi, dan kegiatan berpolitik.

    “Bagi saya dan tentunya Komisi III DPR, upaya reformasi atau transformasi Polri tentu bukan sama sekali tidak berjalan. Banyak inovasi layanan publik yang telah dilahirkan dan peran Polri di masyarakat yang patut diapresiasi,” tegas dia.

    Meskipun demikian, kata Wayan, semua pihak termasuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus mengakui tidak semua program perubahan tersebut berjalan mulus. Menurut dia, sejumlah persoalan tetap terjadi seperti kasus penembakan oleh polisi yang membutuhkan perubahan yang signifikan dan reformatif.

    “Dimulai dari sistem kepemimpinan, strategi reformasi budaya dan struktur Polri, pengawasan, pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai aturan, pelatihan/pendidikan, hingga sistem rekrutmen polisi yang perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan segera. Hal ini menjadi urgen untuk segera diperbaiki,” imbuh politikus PDIP tersebut.

    Wayan menambahkan, Polit perlu melaukan rekrutmen yang bersih dari pungli, pelatihan HAM dan pendidikan mental, serta kualitas yang terintegrasi dan berintegritas, pengawasan melekat dan ketat, sistem reward and punishment yang jelas dan terukur.

    “Sistem kepemimpinan yang menjunjung tinggi pelayanan dan profesionalitas menjadi beberapa kunci untuk mengubah citra Polri yang buruk,” ucap dia.

    Wayan mengimbau agar kasus penembakan yang melibatkan polisi termasuk kasus polisi tembak siswa di Semarang, harus diusut secara tuntas dan transparan baik dari sisi hukum dan etika. Menurut dia, tidak hanya pelaku, semua pihak yang terlibat harus ditindak tegas.

    Dia menegaskan, Komisi III DPR, akan terus mengawal dan mengawasi penanganan kasus polis tembak siswa di Semarang agar masyarakat dapat terus mengetahui motif dan penindakannya.

    “Jikalau diperlukan, seluruh pihak dapat memberi masukan kepada Komisi III DPR untuk mengevaluasi kinerja Polri dan perubahan UU Polri untuk mengevaluasi kewenangan, tugas, dan fungsi, serta peran Polri agar dapat terawasi dan terkendali dengan baik,” pungkas Wayan.

    Seperti diketahui, siswa berinisial GR yang masih berusia 17 tahun harus kehilangan nyawanya seusai mendapati luka tembak pada bagian pinggul. GR dilaporkan tertembak oleh oknum polisi di kawasan Perumahan Paramount, Semarang Barat, pada Minggu (24/11/2024).

    Dugaan sementara yang diklaim oleh Polrestabes Semarang, GR ditembak akibat terlibat dalam aksi tawuran. Sementara itu Wakil Kepala Sekolah SMK N 4 Semarang mengaku jika korban kasus polisi tembak siswa, GR dikenal sebagai pribadi yang baik dan merupakan anggota paskibraka.

  • Ahmad Sahroni Minta Polisi Terapkan Kebijakan Pinjam Pakai Barang Bukti Korban Laka Lantas

    Ahmad Sahroni Minta Polisi Terapkan Kebijakan Pinjam Pakai Barang Bukti Korban Laka Lantas

    Jakarta, Beritasatu.com – Polisi diminta menerapkan kebijakan ‘pinjam pakai’ atas barang-barang korban kecelakaan lalu lintas (laka lantas). Alasannya, barang-barang tersebut termasuk barang-barang pribadi di TKP yang disita polisi sebagai barang bukti hingga persidangan selesai.

    Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan, barang-barang tersebut masih dibutuhkan korban untuk beraktivitas memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika dibutuhkan di persidangan dapat dihadirkan kembali.

    “Benda-benda seperti motor itukan dibutuhkan oleh korban untuk aktivitas sehari-hari. Jadi bisa pinjam pakai. Walaupun memang, kembali pada pertimbangan penyidiknya,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (26/11/2024).

    Menurut Sahroni, pada era saat ini sebenarnya polisi bisa memanfaatkan CCTV untuk mendapatkan barang bukti dari suatu kejadian. Rekaman CCTV tersebut dapat memudahkan polisi dalam melihat dan mengambil barang bukti atas suatu kejadian.

    “Jadi sebenarnya itu sudah cukup, barang bukti (laka lantas) fisiknya bisa kembali dimanfaatkan oleh korban sampai proses persidangan selesai,” ujarnya.

    Sahroni menambahkan, jika sudah diberikan barang pinjam pakai, korban juga harus menjaga barangnya dengan baik. Alasannya, sebagai alat bukti peradilan, barang tersebut akan sangat penting dalam persidangan nantinya.

    “Jadi memang boleh dan bisa. Jangan sampai berubah bentuk, atau rusak, atau hilang karena akan menyulitkan persidangan nantinya dan yang rugi ya masyarakat juga,” pungkas Sahroni.

    Belakangan sedang marak terjadi berbagai kasus laka lantas yang mengharuskan perkaranya berakhir di kepolisian, bahkan sampai di persidangan. Dalam praktiknya, ketika proses hukum bergulir, barang pribadi yang ada di TKP milik para pihak akan menjadi barang bukti yang akan disita polisi sampai persidangan selesai. Hal tersebut membuat korban atau pihaknya lain yang barangnya disita, tidak bisa beraktivitas kembali.

  • Ketua DPR minta seluruh pihak pastikan Pilkada 2024 berjalan lancar

    Ketua DPR minta seluruh pihak pastikan Pilkada 2024 berjalan lancar

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ketua DPR minta seluruh pihak pastikan Pilkada 2024 berjalan lancar
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 26 November 2024 – 17:23 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta seluruh pihak memastikan Pilkada 2024 yang berlangsung besok (27/11) berjalan dengan aman dan lancar.

    “Pastikan semua proses pilkada yang akan dilangsungkan serentak di 545 wilayah berjalan dengan lancar dan aman. Pihak keamanan juga harus dapat menjamin stabilitas di setiap daerah yang menjalankan pilkada,” kata dia dalam siaran pers, Selasa (26/11). 

    Menurut Puan, saat ini masyarakat sangat berharap Pilkada 2024 ini berjalan dengan jujur dan adil. Melalui pilkada serentak ini, masyarakat memiliki hak untuk menentukan siapa kepala daerahnya.

    Karenanya, Puan berharap seluruh elemen pemerintah dan penyelenggara pemilu dapat memastikan pilkada berjalan sesuai harapan masyarakat.

    Puan pun menekankan secara khusus kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di seluruh badan, lembaga, kementerian, TNI dan Polri untuk menjaga netralitasnya dalam pilkada.

    Tidak hanya kepada ASN, Puan juga berharap seluruh elit politik yang terlibat dalam pilkada dapat menerapkan etika politik yang baik demi menjaga wibawa dalam berdemokrasi.

    “Pasangan calon dan partai politik pengusung harus bisa menjaga kewibawaannya dengan menjalankan politik yang beretika,” ucap Puan.

    Untuk diketahui, KPU akan menggelar pilkada serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten atau kota pada Rabu (27/11), besok. Ini akan menjadi kali pertama pemerintah menggelar pilkada secara serentak.

    Untuk menjaga pesta demokrasi tersebut berjalan lancar, Polri telah menyiapkan pasukan pengamanan agar pilkada, terkhusus wilayah rawan konflik, bisa berjalan dengan kondusif.

    “Kami tentunya mempersiapkan untuk melaksanakan kegiatan pengamanan apabila ada potensi-potensi konflik atau potensi-potensi masalah yang terjadi di lapangan yang tidak dikehendaki,” ucap dia di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (25/11).

    Sigit mengatakan pihaknya telah memetakan wilayah-wilayah yang rawan, salah satunya adalah di Provinsi Papua dan wilayah-wilayah yang hanya memiliki satu atau dua paslon.

    “Di samping itu, juga wilayah-wilayah terjauh, terluar, yang secara geografis tentunya akan mengalami sedikit kesulitan dengan distribusi logistik dan juga tentunya pengawasan dari pengawas pemilu,” kata dia menambahkan.

    Adapun untuk personel, lanjut dia, Polri telah membentuk tim pengamanan pilkada yang diberi nama Operasi Mantap Praja. Sementara itu, untuk mengatasi konflik, baik itu konflik sosial, bencana, maupun teror selama penyelenggaraan pilkada, Polri telah mempersiapkan personel dalam Operasi Aman Nusa.

    “Jadi, ada Aman Nusa 1, 2, dan 3. Semuanya tentunya telah memiliki tugas dan standar operasional prosedur (SOP) yang harus dilakukan masing-masing anggota dan masing-masing sudah memahami apa yang harus dilaksanakan,” ucapnya.

    Listyo Sigit menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut disiapkan demi memastikan Pilkada serentak 2024 berjalan dengan baik.

    Sumber : Antara