Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Audit Kontrak GBK dan PPK Kemayoran, IAW: Perlu Tim Khusus

    Audit Kontrak GBK dan PPK Kemayoran, IAW: Perlu Tim Khusus

    Bisnis.com, JAKARTA – Rencana audit yang dilakukan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terhadap Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) dan PPK Kemayoran mendapatkan dukungan dari Indonesia Audit Watch (IAW).

    Adapun, langkah audit dilakukan terhadap kedua BLU tersebut lantaran dinilai belum memberikan hasil maksimal kepada negara hingga dampak perekonomian secara luas.

    Sekretaris IAW, Iskandar Sitorus mengatakan tidak maksimalnya manfaat atau setoran kepada kas negara juga perlu ditelusuri lebih dalam. Tidak maksimalnya setoran disebabkan dari sisi harga sewa lahan, atau ada hal lainnya.

    “Jangan sampai ada aset negara yang tidak maksimal. Bukan hanya setoran ke kas negara, tapi juga harus memberikan dampak signifikan bagi perekonomian,” kata Iskandar dalam keterangannya, Kamis (28/11/2024).

    Dia menambahkan jika dilihat dari sisi sewa lahan di dua BLU tersebut para mitra atau perusahaan swasta yang menempati atau mendapat izin di lahan PPK GBK maupun PPK Kemayoran tentu akan mengikuti harga pasar yang menjadi acuan.

    Sebab berdasarkan informasi di lapangan, lanjutnya, di wilayah BLU tersebut banyak berdiri koperasi-koperasi yang ikut menikmati hasil dari penyewaan lahan di BLU tersebut.

    “Jadi sekecil apapun jenis pendapatan dari pemanfaatan lahan milik negara, harusnya masuk atau disetorkan kepada negara, tidak terkecuali,” ujarnya.

    Iskandar menyarankan agar dibuat tim khusus ketika melakukan audit BLU tersebut agar semakin banyak pihak yang ikut mengawasi dan menjadi lebih transparan. Diharapkan tujuan akhir dalam mengelola aset negara menjadi lebih maksimal.

    Selain itu, lanjut Iskandar, penentuan perusahaan swasta yang akan mengelola aset negara tersebut juga menjadi lebih jelas dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan peruntukannya.

    “Jangan sampai badan atau perusahaan yang tidak memiliki kompetensi ikut mengelola. Dia harus punya expertise di situ,” katanya.

    Dia khawatir jika ada badan atau perusahaan yang menjadi pengelola yang tidak memiliki keahlian di bidangnya, justru hanya akan menjadi calo atau divendorkan lagi pengelolaannya kepada perusahaan lain. Hal itu pun justru akan mempanjang alur birokrasinya.

    Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kamis (14/11/2024), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya akan melakukan audit kepada PPK GBK dan PPK Kemayoran lantaran kedua BLU tersebut belum memberikan hasil maksimal dari penyewaan lahan di kawasan yang berada di dua BLU tersebut.

    “Perlu ada perbaikan dari sisi bagian atau kontrak-kontrak kerja yang kami merasa belum banyak atau terlalu sedikit manfaat dari sisi ekonomi yang kemudian dihasilkan dan diserahkan kepada negara,” kata Prasetyo dalam Rapat Kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Rabu (13/11/2024).

    Sejalan dengan hal itu, Mensesneg mengaku bakal mengkaji ulang seluruh kontrak yang telah diteken oleh kedua BLU itu

  • Kenaikan PPN tunggu keputusan Presiden Prabowo

    Kenaikan PPN tunggu keputusan Presiden Prabowo

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    DPR RI: Kenaikan PPN tunggu keputusan Presiden Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 28 November 2024 – 23:25 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Wihadi Wiyanto menyatakan jadi atau tidaknya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dinaikkan dari 11 persen menjadi 12 persen pada awal 2025 menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.

    “Semuanya kita akan menunggu keputusan Presiden, karena itu kewenangan eksekutif. Kami sendiri sebagai legislatif menunggu keputusan eksekutif,” katanya dalam kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), di Surabaya, Kamis (28/11).

    Selain itu, Wihadi mengatakan keputusan dinaikkannya PPN menjadi 12 persen yang nantinya akan diikuti dengan pemberian bantuan sosial (bansos) juga menunggu keputusan Presiden Prabowo.

    Meski demikian, ia memastikan beberapa sektor tidak akan dikenakan kenaikan PPN tersebut, yakni di antaranya kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, jasa perhotelan, jasa kesenian dan hiburan, serta jasa keagamaan.

    “Pengenaan PPN itu ada bidang-bidang yang tidak dikenakan PPN, seperti bidang kesehatan, bahan pokok, pendidikan,” ujarnya pula.

    Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono memastikan pihaknya mengikuti keputusan pemerintah pusat, karena hal tersebut juga akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

    “Pada prinsipnya kami menunggu dari pimpinan di pusat, Kementerian keuangan, apa pun yang telah diinstruksikan dan sudah berdasarkan analisis tentu akan kami lakukan,” katanya lagi.

    Kepala Kanwil DJP I sekaligus Kepala Perwakilan Kemenkeu Jatim Sigit Danang Joyo menuturkan kenaikan PPN sudah dibahas sejak 2018 dengan melibatkan hampir semua stakeholder.

    “Kemudian 2021 sudah diketok menjadi undang-undang (UU), jadi kita mengikuti amanah UU yaitu per 1 Januari 2025,” katanya pula.

    Di sisi lain, ia menjelaskan mayoritas stakeholder seperti asosiasi dan pengusaha saat ini meminta untuk menunda kenaikan PPN lantaran kondisi perekonomian sedang berat.

    “Tapi penundaan itu kan harus dengan DPR ya dan leveling-nya UU atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Kita lihat saja respons dari pusat, apa pun yang ada kita sampaikan,” kata Sigit.

    Sumber : Antara

  • Rapat Bareng Banggar DPR RI, Pj Gubernur Jatim: Momen Strategis Salurkan Aspirasi Peningkatan Pembangunan

    Rapat Bareng Banggar DPR RI, Pj Gubernur Jatim: Momen Strategis Salurkan Aspirasi Peningkatan Pembangunan

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menerima kunjungan kerja (Kunker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dengan Pemprov Jatim dan Pemerintah Daerah (Pemda) se-Jawa Timur membahas terkait dengan perekonomian dan fiskal Jatim tahun 2024 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (28/11/2024).

    Dalam Kunker dan RDP Tim Banggar DPR-RI ini, turut hadir pula dari Kementerian Keuangan RI beserta jajarannya serta Bank Indonesia (BI) pusat maupun perwakilan BI di Jawa Timur.

    Pada kesempatan itu, Pj Gubernur Adhy mengatakan, bahwa Rapat dengan Tim Banggar DPR-RI ini menjadi momen dan kesempatan yang strategis untuk menyuarakan berbagai aspirasi dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah, khususnya terkait dana transfer pusat.

    “Kunjungan kerja Banggar kesini bagi kami kesempatan, tentunya bagi para Bupati/Walikota untuk bisa menyuarakan bagaimana pelaksanaan dari dukungan pusat terkait dengan dana-dana transfer ke daerah,” katanya.

    Lebih lanjut, jika dilihat dari perkembangan dana transfer tahun 2024, kata Adhy, terdapat adanya kecenderungan peningkatan, namun demikian masih ada hal-hal yang harus diperhatikan agar dapatnya ke depan bisa tersalur dan tersebar lebih merata antardaerah.

    “Pertama terkait dengan Mandatory Spendingnya atau Earmarknya yang memang kurang fleksibel, dan juga ada beberapa komoditas kita yang menghasilkan pajak yang cukup besar, namun alokasinya masih belum seperti yang diinginkan,” tuturnya.

    “Terutama karena terbatasi dengan penghasil seperti DBHCHT, untuk kota-kota penghasil memang cukup sekali, tetapi bagi yang tidak penghasil dirasakan cukup kurang,” imbuhnya.

    Oleh karenanya, Pj Gubernur Adhy menyampaikan agar kiranya bagi Kementerian Keuangan RI untuk bisa mengevaluasi kembali dana transfer pusat ke daerah supaya lebih fleksibel dan komprehensif, sehingga terjadi pemerataan yang proporsional.

    “Pada pelaksanaannya di lapangan ternyata untuk daerah-daerah tertentu bisa mempertebal pendapatan mereka, tapi disisi lain banyak sekali yang terdampak masih berkurang, jadi tidak merata,” katanya

    “Nah ini ada dari Kementerian Keuangan untuk bisa mengevaluasi kembali, dengan kondisi Jawa Timur yang disparitasnya sangat tinggi untuk pendapatan yang rendah agar bisa mendapatkan yang lebih baik lagi dan merata,” tambahnya.

    Disisi lain, Adhy sapaan akrabnya menyampaikan terkait isu kenaikan pajak pertambahan nilai (Ppn) dari yang semula 11% menjadi 12% pada awal Januari 2025, pihaknya pada prinsipnya akan mengikuti apa yang telah menjadi keputusan pemerintah pusat, karena hal tersebut juga akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

    “Pada prinsipnya kami menunggu dari pimpinan di pusat, Kementerian keuangan, apa pun yang telah di instruksikan dan sudah berdasarkan analisis tentu akan kami lakukan. Jawa Timur Insya Allah kondisi ekonominya sangat bagus,” ungkapnya.

    Pertumbuhan Perekonomian Jawa Timur sendiri, kata Adhy, tetap terjaga dengan baik dengan tumbuh sebesar 4,91 persen sampai dengan triwulan III tahun 2024. meskipun sedikit terdapat perlambatan, hal tersebut memang menjadi siklus pertumbuhan ekonomi secara nasional.

    “Alhamdulillah ekonomi Jawa Timur masih menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua di pulau Jawa dengan 25,55 persen, dan berkontribusi sebesar 14,52 persen terhadap perekonomian secara nasional,” ujarnya.

    Untuk terus menjaga perekonomian tetap stabil di tahun 2024 dan bahkan meningkat pada tahun 2025, kata Adhy, pihaknya akan terus berupaya maksimal dengan berbagai upaya dan langkah strategis serta dengan terus meningkatkan kolaborasi dan sinergitas baik dengan jajaran vertikal maupun horizontal.

    “Pemberdayaan UMKM, pengembangan dan nilai tambah sektor agro, pengembangan sektor pariwisata, akselerasi investasi dan peningkatan akses infrastruktur adalah bagian langkah strategis kami untuk peningkatan ekonomi Jawa Timur,” urainya.

    “Semoga dengan slogan ‘Jawa Timur Bersatu Bersama Untuk Maju’ dan ‘Jawa Timur Gerbang Nusantara Baru’ menjadikan Jawa Timur semakin terdepan dalam upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya

    Sementara itu, ketua tim Banggar DPR-RI Wihadi Wiyanto menyampaikan bahwa kunjungan kerja di Jawa Timur ini, untuk melihat dan mendengar secara langsung aspirasi kepala daerah terkait dengan pembangunan daerah yang bersumber dari dana APBN atau dana transfer pusat.

    Selain itu juga, Ia juga menyampaikan terkait hal yang menjadi isu publik mengenai rencana pemerintah menaikkan PPn yang semula 11% menjadi 12% pada awal tahun 2025.

    “Perlu kami sampaikan bahwa PPn 12% ini nantinya memang sesuai dengan undang-undang, namun segala keputusan daripada pelaksanaan undang-undang itu, menunggu keputusan Presiden,” katanya

    “Apa yang disampaikan terkait apakah ditunda ataukah hal-hal yang mungkin akan dilakukan kita akan menunggu dari keputusan Presiden, jadi ini hal yang perlu kami sampaikan, kami sebagai legislatif menunggu daripada keputusan dari eksekutif,” tandasnya. (tok/ian)

  • Kasus Suap DJKA, KPK Tahan 3 Ketua Pokja Proyek

    Kasus Suap DJKA, KPK Tahan 3 Ketua Pokja Proyek

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap tiga ketua kelompok kerja (pokja) proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kamis (28/11/2024). Mereka, yaitu Hardho (H), Edi Purnomo (EP), dan Budi Prasetiyo (BP). 

    Ketiganya ditahan seusai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam proyek di lingkungan DJKA Kemenhub. 

    Para tersangka ditahan untuk 20 hari ke depan di rumah tahanan negara (rutan) KPK hingga 17 Desember 2024. Penahanan mereka dapat diperpanjang tergantung kebutuhan penyidikan.

    “Tersangka H, tersangka EP, Tersangka BP akan ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 28 November 2024 sampai 17 Desember 2024 di rumah tahanan negara cabang Rutan dari Rutan Klas I Jakarta Timur,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

    Proses hukum terhadap ketiga tersangka dimaksud adalah pengembangan dari penyidikan kasus suap Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto (DRS) kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Semarang, Bernard Hasibuan (BH) serta Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya (PS).

    Diungkapkan Asep, Hardho selaku ketua pokja proyek paket peningkatan jalur kereta api Lampegan-Cianjur pada 2022-2023 diduga mendapatkan kertas catatan pengaturan pemenang proyek tersebut dari PPK atas nama Syntho Pirjani Hutabarat yang sudah divonis dalam kasus itu. 

    Disebutkan pada catatan itu sejumlah pihak yang diduga diatur memenangkan proyek tersebut, yaitu paket I oleh Dion berbendera PT Rinenggo Ria Raya, paket 2 Muchammad Hikmat berbendera PT Tirtamas Mandiri, paket 3 seorang anggota Komisi V DPR dari Dapil Jabar dengan perusahaan PT Nazma Tata Laksana, paket 4 Fahmi atau Wahyu Purwanto dengan perusahaan PT Putra Kharisma. 

    Atas pengaturan dimaksud, Hardho mendapatkan fee senilai Rp 321 juta dari Dion Renato. Tak hanya itu, Hardho turut diduga menerima fee Rp 670 juta terkait sejumlah proyek pada DJKA Kemenhub. 

    Sedangkan Edi Purnomo diduga menerima suap senilai Rp 140 juta demi memenangkan PT KA Properti Manajemen selaku anak usaha PT KAI untuk mengerjakan proyek perbaikan perlintasan sebidang wilayah Jawa dan Sumatera tahun 2022. Edi turut diduga menerima fee sekitar Rp 285 juta terkait sejumlah proyek lainnya pada DJKA Kemenhub. 

    Hardho serta Edi bersama-sama dengan Budi Prasetyo dan sejumlah anggota pokja lainnya diduga mendapatkan total Rp 800 juta dari Dion. Suap dimaksud terkait proyek jalur ganda KA elevated Solo Balapan-Kadipiro. 

    Para tersangka disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

  • Ingatkan Buku Paradoks Indonesia, Said Didu: Kami Menunggu Kebijakan Bapak Presiden Prabowo

    Ingatkan Buku Paradoks Indonesia, Said Didu: Kami Menunggu Kebijakan Bapak Presiden Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Buku berjudul “Paradoks Indonesia” yang beredar dan diketahui ditulis oleh Prabowo Subianto kini jadi pembahasan.

    Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, membuat kesimpulan terkait isi buku tersebut. Melalui cuitannya di media sosial X, mantan anggota DPR RI ini mengulasnya dengan singkat.

    “Kesimpulan buku Paradoks Indonesia yg ditulis oleh Bpk Presiden @prabowo adalah: 1) mengubah ekonomi yg dikuasai pemodal besar menjadi ekonomi untuk rakyat Indonesia, melaui kebijakan: (1) penerapan UUD 1945 pasal 33 semakin konsekwen, (2) BUMN dan koperasi multi pihak jadi ujung tombak ekonomi, dan (3) pertumbuhan ekonomi dobel digit dg investasi besar di pertania, kehutanan, perikanan, perdagangan, pengolahan dan industri strategis,” ulas Said Didu, dikutip dari unggahannya, Kamis (28/11/2024).

    “2) Demokrasi bisa dikuasai pemodal besar MENJADI demokrasi oleh dan untuk rakyat melalui kebijakan pelaksanaan demokrasi sesuai UUD 1945 berdasarkan musyawarah mufakat,” sambungnya.

    Said Didu pun menyampaikan harapannya terkait buku tersebut agar benar-benar dilaksanakan saat ini karena telah menjabat sebagai presiden. “Kami menunggu kebijakan Bpk Presiden @prabowo sesuai yg ditulis dalam buku tersebut,” tutupnya.

    Meski begitu, sejumlah warganet mengaku tidak yakin Prabowo bakal merealisasikan apa yang telah ditulisnya itu.

    Menurut netizen, presiden Prabowo tampak masih berada dalam bayang-bayang Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan.

    “Nggk Yakin akan seperti itu, dan buku itu hny tuangan dr sebuah ide yg sangat berataa utk direalisasikan klo ngeliat kondisi posisi keadaan beliau saat ini, Ah sudahlah panjang klo dijabarkan 🤭,” tulis akun @Avo***

  • Soal RUU Jasa Konstruksi, Apa Saja yang Krusial? – Page 3

    Soal RUU Jasa Konstruksi, Apa Saja yang Krusial? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Sebagai asosiasi tertua yang didirikan sejak tahun 1959, GAPENSI telah mengundang seluruh asosiasi badan usaha jasa konstruksi terakreditasi untuk berdiskusi terkait rencana pemerintah dalam merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

    Dalam diskusi tersebut, disoroti isu beredarnya draft rancangan undang-undang pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017 yang dinilai sebagai hoax.

    Draft tersebut berpotensi mempengaruhi opini publik, padahal penyusunan rancangan undang-undang baru memerlukan tahapan yang jelas, mulai dari naskah akademis, daftar isian masalah, hingga masukan dari publik, yang saat ini belum terlaksana.

    Pada pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2025, belum tercantum rencana pembahasan RUU pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017.

    Namun, RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2017 telah masuk dalam daftar Prolegnas Lima Tahun.

    “Kami meminta kepada DPR-RI, khususnya Komisi V, untuk tidak terburu-buru dalam mengesahkan perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017,” ujar Ketua Umum BPP GAPENSI, Andi Rukman, Kamis (28/11/2024).

    Catatan GAPENSI

    Hasil telaah gabungan asosiasi badan usaha jasa konstruksi terakreditasi menunjukkan bahwa isi UU Nomor 2 Tahun 2017 telah cukup memadai untuk mencapai tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3, dengan beberapa catatan.

    Salah satu poin penting adalah kewenangan pemerintah pusat dan daerah yang dinilai masih sektoral dalam memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan usaha jasa konstruksi.

    Dalam diskusi, juga ditekankan pentingnya peningkatan peran tenaga kerja lokal dan penyedia jasa konstruksi lokal. Menteri Dalam Negeri telah mengarahkan pemerintah daerah agar setiap proyek konstruksi yang didanai APBD wajib mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal dan penyedia jasa lokal.

     

  • Ketua BKSAP: Diplomasi jalur kedua imbangi pemerintahan Prabowo

    Ketua BKSAP: Diplomasi jalur kedua imbangi pemerintahan Prabowo

    Kami harus mengimbangi Pak Prabowo, ini personal analisis. Dulu, Pak Jokowi (Joko Widodo) concentrate on domestic issues, Pak Prabowo since the first day concentrate on international issues, bahkan kayak gigi lima, berapa negara didatangi (setelah di

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan bahwa BKSAP sebagai aktor diplomasi jalur kedua (second track diplomacy) berupaya mengimbangi pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menaruh fokus besar terhadap isu internasional.

    “Kami harus mengimbangi Pak Prabowo, ini personal analisis. Dulu, Pak Jokowi (Joko Widodo) concentrate on domestic issues, Pak Prabowo since the first day concentrate on international issues, bahkan kayak gigi lima, berapa negara didatangi (setelah dilantik),” kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, peran diplomasi parlemen perlu beriringan dengan upaya-upaya kerja sama internasional yang dijalin oleh pemerintah.

    “Kami karena second track perlu catch up perlu dekatan, jangan sampai yang sini (pemerintah) gigi lima, kita (BKSAP) gigi (satu), itu repot karena setiap kerja sama dan kesepakatan internasional perlu ada payung legislasinya, perlu ada dukungan support dari parlemennya,” ujarnya.

    “Renstra BKSAP lima tahun ke depan ada tiga kata kuncinya: berdaya, berdampak, dan berpengaruh,” ucapnya.

    Adapun saat ini, kata dia, pihaknya baru saja melangsungkan rapat pimpinan untuk membahas soal peluncuran Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) BKSAP DPR RI periode 2024-2029.

    “Kami baru saja membahas tentang launching GKSB untuk periode ini dengan mempertimbangkan keamanan dan perdamaian sebagai bagian langkah BKSAP sebagai second track diplomacy,” tuturnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga mengatakan bahwa diplomasi parlemen memiliki peran yang penting sebab diperlukan pula payung legislasi atas jalinan kerja sama internasional.

    “Isu refugees tidak bisa ditangani oleh satu negara apalagi dengan adanya krisis Myanmar banyak sakali sekarang pengungsi itu datang ke daerah dekat Aceh, dan kita Indonesia sebagai negara belum signed itu convention on refugee,” kata Ravindra pada kesempatan yang sama.

    Dia menyebut sejumlah isu lain yang dihadapi Indonesia dan membutuhkan kerja sama internasional adalah isu iklim, di mana Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca hingga 30 persen secara mandiri.

    “Kedua, perlu ada mekanisme pendanaan iklim yang lebih beragam, seperti karbon kredit,” ucapnya.

    Dia lantas berkata, “Jadi kemarin kami ada beberapa agenda ke depannya, termasuk di UN (United Nations/PBB), termasuk terkait dengan isu-isu Palestina.”

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Anggota DPR: Keterwakilan perempuan juga perlu partisipasi masyarakat

    Anggota DPR: Keterwakilan perempuan juga perlu partisipasi masyarakat

    Partai sudah melakukan apa yang sebisa partai, tetapi kalau masyarakatnya memilih bukan kader perempuan, bisa apa?

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR Rahayu Saraswati mengatakan bahwa untuk memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30 persen juga membutuhkan partisipasi masyarakat, bukan hanya peran dari partai politik.

    “Partai sudah melakukan apa yang sebisa partai, tetapi kalau masyarakatnya memilih bukan kader perempuan, bisa apa?” ujar Rahayu dalam webinar bertajuk “Polemik Keterwakilan Perempuan di Parlemen dalam Pemilu 2024” yang dipantau dari Jakarta, Kamis.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR ini lantas merujuk pada pencalonan Diah Pitaloka, politikus perempuan yang tidak terpilih untuk menjadi anggota DPR pada periode 2024–2029.

    Ia menjelaskan bahwa Diah Pitaloka sebelumnya sudah menjadi anggota DPR selama dua periode, yakni 2014–2019, kemudian 2019–2024. Selain itu, Diah Pitaloka juga menempati nomor urut satu di surat suara pemilihan legislatif.

    “Sudah incumbent, nomor urut satu pula. Partainya sudah menempatkan dia (Diah Pitaloka) di posisi tertinggi,” kata Rahayu.

    Akan tetapi, Diah Pitaloka tetap tidak terpilih sebagai anggota DPR periode 2024–2029. Menurut Rahayu, hal tersebut menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat untuk memenuhi keterwakilan perempuan, khususnya di lembaga legislatif.

    Rahayu menjelaskan bahwa situasi tersebut akan berbeda apabila pemilihan anggota legislatif di Indonesia menggunakan sistem proporsional tertutup, di mana partai politik memiliki kuasa untuk menentukan nomor urut calon dan memastikan keterwakilan perempuan.

    Apabila keterwakilan perempuan tetap tidak terpenuhi setelah menerapkan sistem proporsional tertutup, lanjut dia, maka baru bisa sepenuhnya menyalahkan partai politik. “Karena partai yang menaruh,” ucap Rahayu.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemerintah Dukung Women from Rote Island Menuju Oscar 2025

    Pemerintah Dukung Women from Rote Island Menuju Oscar 2025

    Jakarta: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyambut baik film “Women From Rote Island” untuk melangkah maju ke ajang penghargaan internasional Academy Awards ke 97 atau Oscar 2025. Menurut Teuku Riefky, itu menjadi kesempatan emas untuk masa depan perfilman Indonesia.

    “Prinsipnya kami siap juga mendukung agar kesempatan emas pertama kalinya jangan sampai sia-sia karena ini tidak hanya kesempatan pembelajaran bagi teman-teman produksi film Women from Rote Island tapi juga sebagai rekam jejak untuk sineas dan para pelaku film nasional,” kata Riefky dalam pertemuan dengan delegasi film Women from Rote Island di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 November 2024.

    Film yang sudah meraih lebih dari 30 penghargaan dalam dan luar negeri ini merupakan kesempatan emas dalam diplomasi Indonesia melalui budaya khususnya di sektor perfilman. Sebagaimana Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam pembentukan Kementerian Ekonomi Kreatif untuk mendukung 17 subsektor salah satunya adalah sektor perfilman.

    Riefky menambahkan, Kemenekraf akan bersinergi dengan lintas kementerian agar film “Women from Rote Island” Berjalan mulus menuju nominasi Oscar 2025.

    “Tugas kami mendorong ekosistem ini berjalan untuk kerja sama dengan Menteri Kebudayaan dan Menteri Pariwisata dan sepakat bertemu untuk bicara secara teknis, karena ini sesuatu yang sangat berharga jadi kami siap kolaborasi dengan kementerian,” ucap Riefky.

    Kemenekraf juga berkomitmen untuk membentuk ekosistem yang lebih baik yang dapat mengembangkan sineas-sineas Indonesia agar tidak hanya berprestasi tetapi juga menjamin kualitas hidup pelaku seni juga lebih baik.

    Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang mengatakan prestasi dari film “Women from Rote Island” ini perlu diamplifikasi sehingga budaya Indonesia bisa semakin dikenal di kancah global. 

    “Kami telah bersepakat bahwa film Women from Rote Island ini akan kami dukung penuh dan kepada seluruh rakyat Indonesia, kami ajak untuk mendukungan film ini sehingga Indonesia bisa menuju Piala Oscar melalui film ini,” ujar Dasco.

    Sementara itu produser film Women from Rote Island Jeremias Nyangoen mengatakan rasa terima kasihnya karena perhatian dari pemerintah dalam mendukung film tersebut jadi perwakilan Indonesia dalam nominasi Oscar 2025 nominasi Best International Future Film.

    “Semoga sampai langkah terakhir film “Women from Rote Island” menuju Oscar sampai mana kita tidak tahu, tapi kita ingin seperti negara-negara yang sudah lebih dulu berkembang dalam dunia perfiman,” jelasnya. 

    Turut hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Pariwisata Widiyanti Putri?, Menteri Kebudayaan Fadli Zon?, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wamen Ekraf Irene Umar, Wamen Pariwisata Ni Luh, dan Wamen Kebudayaan Giring Ganesha.

    Jakarta: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyambut baik film “Women From Rote Island” untuk melangkah maju ke ajang penghargaan internasional Academy Awards ke 97 atau Oscar 2025. Menurut Teuku Riefky, itu menjadi kesempatan emas untuk masa depan perfilman Indonesia.
     
    “Prinsipnya kami siap juga mendukung agar kesempatan emas pertama kalinya jangan sampai sia-sia karena ini tidak hanya kesempatan pembelajaran bagi teman-teman produksi film Women from Rote Island tapi juga sebagai rekam jejak untuk sineas dan para pelaku film nasional,” kata Riefky dalam pertemuan dengan delegasi film Women from Rote Island di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 November 2024.
     
    Film yang sudah meraih lebih dari 30 penghargaan dalam dan luar negeri ini merupakan kesempatan emas dalam diplomasi Indonesia melalui budaya khususnya di sektor perfilman. Sebagaimana Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam pembentukan Kementerian Ekonomi Kreatif untuk mendukung 17 subsektor salah satunya adalah sektor perfilman.
    Riefky menambahkan, Kemenekraf akan bersinergi dengan lintas kementerian agar film “Women from Rote Island” Berjalan mulus menuju nominasi Oscar 2025.
     
    “Tugas kami mendorong ekosistem ini berjalan untuk kerja sama dengan Menteri Kebudayaan dan Menteri Pariwisata dan sepakat bertemu untuk bicara secara teknis, karena ini sesuatu yang sangat berharga jadi kami siap kolaborasi dengan kementerian,” ucap Riefky.
     
    Kemenekraf juga berkomitmen untuk membentuk ekosistem yang lebih baik yang dapat mengembangkan sineas-sineas Indonesia agar tidak hanya berprestasi tetapi juga menjamin kualitas hidup pelaku seni juga lebih baik.
     
    Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang mengatakan prestasi dari film “Women from Rote Island” ini perlu diamplifikasi sehingga budaya Indonesia bisa semakin dikenal di kancah global. 
     
    “Kami telah bersepakat bahwa film Women from Rote Island ini akan kami dukung penuh dan kepada seluruh rakyat Indonesia, kami ajak untuk mendukungan film ini sehingga Indonesia bisa menuju Piala Oscar melalui film ini,” ujar Dasco.
     
    Sementara itu produser film Women from Rote Island Jeremias Nyangoen mengatakan rasa terima kasihnya karena perhatian dari pemerintah dalam mendukung film tersebut jadi perwakilan Indonesia dalam nominasi Oscar 2025 nominasi Best International Future Film.
     
    “Semoga sampai langkah terakhir film “Women from Rote Island” menuju Oscar sampai mana kita tidak tahu, tapi kita ingin seperti negara-negara yang sudah lebih dulu berkembang dalam dunia perfiman,” jelasnya. 
     
    Turut hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Pariwisata Widiyanti Putri?, Menteri Kebudayaan Fadli Zon?, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wamen Ekraf Irene Umar, Wamen Pariwisata Ni Luh, dan Wamen Kebudayaan Giring Ganesha.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • Menyaksikan pilkada ramah disabilitas di Papua

    Menyaksikan pilkada ramah disabilitas di Papua

    Pemilih disabilitas tunanetra memegang surat suara menggunakan huruf braille sebelum melakukan pencoblosan di TPS 20 Kelurahan Ardipura, Kota Jayapura, Rabu (27/11) ANTARA/Ardiles Leloltery

    Menyaksikan pilkada ramah disabilitas di Papua
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 27 November 2024 – 21:01 WIB

    Elshinta.com – Meriam Costantina Imbiri memegang siku seorang perempuan di sampingnya ketika berjalan dari tempat tinggalnya di Yayasan Humania Polimak, Kota Jayapura, Papua, menuju ke tempat pemungutan suara, yang  tidak jauh dari yayasan.

    Penyandang disabilitas tunanetra itu ingin menyalurkan hak suaranya pada Pilkada 2024 yang berlangsung 27 November 2024. Ia tercatat dalam daftar pemilih tetap di TPS 20, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua.

    Sesampainya di TPS pada pukul 09.05 WIT, suasana mulai dirasakan berbeda. Masyarakat umum yang sebelumnya ingin melakukan pendaftaran, mempersilakan Meriam bersama kaum disabilitas untuk dilayani terlebih dulu oleh petugas.

    Mereka lalu diarahkan mendaftar untuk mendapatkan nomor antrean. Tidak perlu tunggu waktu lama, Meriam langsung diarahkan oleh perempuan yang menggandengnya untuk mengambil surat suara kemudian menuju bilik suara dan melakukan pencoblosan.

    Petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) juga turut membantu Meriam dari samping bilik suara kemudian membuka surat suara guna memilih calon kepala daerah, baik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua maupun Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura.

    Ketika melakukan pencoblosan gambar calon, Meriam terlihat tidak mengalami kendala dalam memilih kepala daerah. Sebelumnya ia memang mengikuti sosialisasi intens yang dilakukan Pemerintah, KPU, maupun Bawaslu setempat terkait cara pencoblosan surat suara yang dilengkapi dengan huruf braille bagi penyandang disabilitas.

    “Jadi saat membaca huruf braille saya tidak merasa susah karena sudah mendapatkan sosialisasi,” katanya.

    Usai mencoblos, Meriam kemudian digandeng oleh perempuan asisten itu untuk memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai arahan petugas KPPS. Selanjutnya Meriam dibantu oleh anggota linmas mencelupkan satu jarinya di tinta pilkada.

    Bagi Meriam memang tidak sulit untuk melakukan pencoblosan karena pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Februari 2024, ia turut menyalurkan hak politiknya itu.

    Ia bahkan mengaku sudah terbiasa memilih calon kepala daerah seperti masyarakat umum. Hanya saja masih tetap perlu arahan dari keluarga atau pendamping maupun petugas TPS yang membaca nama-nama calon peserta pemilu.

    Meski berbaur dengan masyarakat umum yang terdaftar pada TPS itu, kaum disabilitas begitu antusias untuk menyalurkan hak politik mereka dalam memilih calon kepala daerah untuk masa tugas 5 tahun ke depan.

    Seperti pilkada tahun ini, pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR RI lalu, kaum disabilitas khususnya yang ada di yayasan itu juga menjadi pemilih aktif dalam pesta demokrasi di Papua. Yayasan itu menampung 70 orang lebih penyandang disabilitas.

    Setelah memberikan suaranya, Meriam berharap kepada pemimpin daerah yang terpilih pada pilkada ini lebih memperhatikan kebutuhan dari penyandang disabilitas. Ia ingin kualitas hidup kaum penyandang disabilitas bisa lebih baik lagi. Kepala daerah terpilih harus memprioritaskan pelayanan kepada kaum disabilitas dan difabel.

    Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPSS) di TPS 20, Lambertus Kambu, mengakui memang memberi pelayanan khusus kepada pemilih disabilitas saat memilih calon kepala daerah. Petugas KPPS diwajibkan untuk mendampingi mereka selama berada di TPS.

    Menurut Kambu, pada Pemilu 2024 lalu, antusiasme pemilih disabilitas begitu tinggi. Mereka sangat bersemangat, begitupun dengan pilkada kali ini.

    Daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 20 sebanyak 541 orang meliputi laki-laki 269 jiwa dan perempuan 245 pemilih. Dari jumlah pemilih tersebut ada sebanyak 19 keluarga dengan 32 pemilih disabilitas yang mempunyai hak suara.

    Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua, pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT sebanyak 2.141 orang, meliputi Kota Jayapura 293 jiwa, Kabupaten Kepulauan Yapen 289 orang, Waropen 180 orang, Sarmi 113 orang, Keerom 98 orang, Supiori 94 orang, Mamberamo Raya 16 orang, Biak Numfor 676 orang, dan Kabupaten Jayapura 381 orang.
     
    KPU Papua menjamin fasilitas termasuk surat suara bagi pemilih disabilitas. Fasilitas ini telah disiapkan dan didistribusikan ke 2.023 TPS di daerah ini sehingga dipastikan tidak ada kendala dalam proses pencoblosan.

    Ketua KPU Papua Steve Dumbon menyatakan pihaknya meminta para petugas di TPS selalu memperhatikan segala kebutuhan dan sarana bagi pemilih disabilitas.

    KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah setempat juga berkomitmen memberikan yang terbaik dalam proses pelaksanaan pilkada khususnya kepada pemilih disabilitas di Papua.

    Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Papua Herman Rumbekwan menyatakan penyandang disabilitas di daerah itu sangat antusias menyambut pilkada seperti saat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif pada Februari 2024.

    Sejauh ini penyelenggara pilkada sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang ramah bagi pemilih disabilitas. Inilah yang menjadikan mereka antusias mengikuti pilkada. Pemerintah maupun pihak penyelenggara pilkada baik KPU maupun Bawaslu memang memperhatikan hak-hak disabilitas.

    Siapa pun itu, mereka berhak ikut menentukan masa depan Papua. Begitu pula penyandang disabilitas. Dengan demikian hak kaum disabilitas pun harus diperhatikan dan didukung.

    Melalui peran aktif pemilih disabilitas, PPDI Papua berharap makin banyak pintu partisipasi yang terbuka bagi masyarakat berkebutuhan khusus di Bumi Cenderawasih.

    Hari ini kaum penyandang disabilitas sudah memberikan suaranya kepada calon kepala daerah di Papua. Menjadi keniscayaan bagi pemimpin terpilih untuk membalasnya dengan meningkatkan kesejahteraan kaum disabilitas.

    Sumber : Antara