Kementrian Lembaga: DPR RI

  • FPKS DPR: Jaga Kualitas BBM Pertamina, Perlu Audit Menyeluruh

    FPKS DPR: Jaga Kualitas BBM Pertamina, Perlu Audit Menyeluruh

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin mendukung PT Pertamina (Persero) segera melakukan audit menyeluruh terhadap kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang dijual di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia.

    Menurut Amin, langkah ini dinilai penting untuk memastikan kualitas BBM yang sampai ke konsumen sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

    Amin menegaskan, pengawasan kualitas BBM adalah bentuk perlindungan terhadap hak konsumen. Audit ini diharapkan dapat mendeteksi adanya potensi penyimpangan, seperti campuran bahan yang tidak sesuai standar atau praktik curang lainnya.

    “Kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina sangat tinggi. Namun, kepercayaan itu harus terus dijaga dengan memastikan produk BBM yang dijual benar-benar berkualitas,” katanya.

    Dia menyebut. kualitas BBM yang baik tidak hanya berdampak pada efisiensi kendaraan, tetapi juga berkontribusi terhadap lingkungan yang lebih bersih dan penghematan ekonomi masyarakat.

    “Oleh karena itu, Pertamina harus memastikan bahwa seluruh SPBU, baik yang dikelola langsung maupun yang bermitra, mematuhi standar kualitas BBM yang berlaku,” ujar Amin.

    Audit berkala adalah langkah strategis untuk menjaga reputasi Pertamina sebagai BUMN energi yang terpercaya.

    Kasus kerusakan sejumlah mesin kendaraan yang mengkonsumsi BBM jenis Pertamax berpotensi merusak kepercayaan konsumen. Dan itu akan mengganggu kampanye pemerintah agar masyarakat beralih menggunakan Pertamax untuk mengurangi penggunaan BBM bersubsidi.

    “Jangan sampai, animo masyarakat untuk beralih dari BBM bersubsidi ke Pertamax, dirusak oleh oknum yang mencari keuntungan sesaat dengan memanipulasi kualitas BBM,” tegas Amin.

    Selain audit internal, Amin juga mendorong Pertamina untuk berkolaborasi dengan regulator terkait, seperti Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dalam memastikan standar operasional di lapangan terpenuhi.

    Dia juga mengingatkan bahwa kemitraan dengan SPBU swasta tidak boleh menjadi celah bagi penurunan kualitas layanan.

    “Kami di Komisi VI akan terus memantau proses ini. Kami ingin memastikan bahwa BBM yang digunakan masyarakat sesuai dengan klaim produk yang tertera di SPBU, baik dari sisi oktan, efisiensi, maupun dampak lingkungan,” tegasnya. (ted)

  • Komisi II DPR Soroti Rendahnya Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024 – Page 3

    Komisi II DPR Soroti Rendahnya Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024 – Page 3

    Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata mengakui, berdasarkan evaluasi pemungutan suara yang berlangsung 27 November 2024, terlihat di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) tidak terlalu padat. Menurut dia, ada kemungkinan penurunan partisipasi pemilih ketimbang Pemilihan Presiden (Pilpres).

    “Memang menurut pemantauan kami, alur pemilih di TPS agak renggang ya, tapi kami belum tahu angka pastinya, berapa tingkat partisipasi, tapi untuk pilkada memang cendrung biasanya lebih rendah dari Pilpres,” kata Wahyu saat jumpa pers di Kantor KPU Jakarta, Kamis (28/11/2024).

    Wahyu menjelaskan, tingkat partisipasi di Pilkada 2007 sekitar 65 persen, di tahun 2012 yakni 65 persen. Kemudian di tahun 2017 meningkat hingga lebih 70 persen.

    Dia memastikan, saat ini KPU Jakarta kami sedang melakukan rekap suara guna mengetahui jumlah pasti dari partisipasi pemilih di Pilgub Jakarta 2024. Jika hasilnya menurun, maka akan menjadi catatan dan evaluasi di Pilgub Jakarta berikutnya.

    “Tentu kami akan melakukan evaluasi, kalau memang ada penurunan tingkat partisipasi. Apakah memang disebabkan karena program-program kami yang kurang baik di masyarakat, atau memang ada kondisi tertentu ya, karena saya berkoordinasi dengan beberapa teman di provinsi yang lain, di provinsi yang lain juga mengalami partisipasi yang tidak terlalu bagus,” dia menandasi.

  • Tuding Pilkada Diintervensi Penguasa, Megawati Dapati Alat Negara Dipakai: Halalkan Segala Cara

    Tuding Pilkada Diintervensi Penguasa, Megawati Dapati Alat Negara Dipakai: Halalkan Segala Cara

    TRIBUNJATIM.COM – Menyikapi hasil Pilkada 2024, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mulai marah. 

    Diketahui, sejumlah pasangan calon (paslon) yang diusung PDIP kalah berdasarkan hasil quick count dan real count.

    Menurut Megawati, adanya upaya dari kekuatan tertentu yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi Pilkada lewat penggunaan alat-alat negara. 

    Bahkan, kata Megawati, hal itu dilakukan sampai mengancam demokrasi.

    Megawati menyampaikannya melalui tayangan video yang dibagikan pada Rabu (27/11/2024) malam.

    “Demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara,” ungkapnya.

    Megawati lalu menyinggung sejumlah daerah seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumut. 

    Presiden kelima RI inipun menyebut penggunaan alat-alat negara nampak di beberapa wilayah yang diamati terus menerus.

    Seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara, dan berbagai provinsi lainnya.

    Megawati pun mencontohkan di Jawa Tengah.

    Dia mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan penjabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral.

    Dia pun secara tegas menyebut jika praktik-praktik semacam itu tidak boleh dibiarkan.

    Apalagi Mahkamah Konstitusi telah memutus lewat putusan MK No 136 PUU XII 2024 tentang Sanksi Pidana bagi aparat yang tidak netral di Pemilu.

    “Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral, bisa dipidanakan,” tegasnya.

    Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, saat hadir dalam konsolidasi yang digelar di Hotel Shangri-La Surabaya, Selasa (12/11/2024). (PDIP Jatim)

    Melansir Tribunnews.com, Megawati Soekarnoputri juga tak terima hasil Pilkada Jawa Tengah. 

    PDIP yang mengusung Andika Perkasa-Hendi gagal unggul di Jawa Tengah menurut hasil quick count. 

    Sementara pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin yang diusung KIM Plus berhasil unggul. 

    Megawati merasa ada intervensi penguasa di Pilkada Jawa Tengah. 

    Apalagi menurutnya, Jawa Tengah merupakan ‘kandang Banteng’. 

    Tak hanya dikenal sebagai kandang Banteng, Jawa Tengah juga pernah mengantarkan Megawati sebagai anggota DPR RI sebanyak tiga kali.

    Megawati pun melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan, dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika Pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan.

    Namun dalam situasi ketika segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan, maka yang terjadi adalah pembungkaman.

    “Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral, dan hati nurani,” kata Megawati.

    Melihat seluruh fenomena yang terjadi di Pilkada Jawa Tengah, Megawati menyerukan kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, serta seluruh rakyat Indonesia, untuk terus berjuang menyuarakan kebenaran.

    Sebab PDI Perjuangan tidak akan pernah lelah berjuang bagi keadilan dan melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan.

    “Ingat, bahwa Pilkada seharusnya mencerminkan peningkatan peradaban, etika, moral, hari nurani harus jelas tergambarkan,” pungkas Megawati.

    Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri memberikan pidato dalam HUT ke-51 PDI-P di Jakarta, Rabu (10/1/2024). (YouTube/PDI Perjuangan)

    Diberitakan, Ahmad Luthfi-Taj Yasin, meraih keunggulan sementara dalam perhitungan cepat (quick count) dengan perolehan suara mencapai 59 persen.

    Hasil ini membuat mereka unggul dari paslon nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi.

    Dalam konferensi pers di posko kemenangan mereka, Ahmad Luthfi menyampaikan rasa syukur sekaligus komitmen untuk tetap menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Ahmad Luthfi mengungkapkan rasa terkejutnya atas hasil quick count ini.

    “Sekarang kan belum (real count). Saya juga kaget kok, itu kan bentuk kami dikasih kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

    Ia menegaskan pentingnya menunggu hasil resmi KPU.

    “Kita sabar menunggu dari KPU.”

    Ahmad Luthfi turut menjelaskan bahwa ia belum berkomunikasi lagi dengan Andika Perkasa.

    “Saya juga belum ada komunikasi (dengan Andika Perkasa). Mungkin yang lebih bijaksana nanti kalau sudah ada real count dari KPU sehingga tepat.”

    “Tapi prinsip kita tetap bersahabat sebagaimana pada saat kita debat kemarin. Setelah adanya kontestasi, kita berkonsiliasi.”

    Pidato Ahmad Luthfi-Taj Yasin unggul 59 persen di quick count, siap menanti real count KPU (Tribun Jateng/Iwan Arifianto)

    Saat ditanya tentang faktor yang membuat pasangan ini unggul dengan angka signifikan, Luthfi menjelaskan bahwa kunci utama adalah komunikasi yang intensif dengan berbagai lapisan masyarakat.

    “Kami sering komunikasi dengan nelayan, petani, pedagang, anak muda.”

    “Dari komunikasi itu muncul brainstorming permasalahan yang kemudian kami pahami sebagai tugas kami ke depan,” katanya.

    Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang solid.

    “Dari parpol, relawan, hingga masyarakat, kemenangan ini ditentukan oleh mereka. Yang paling utama, kemenangan itu adalah masyarakat yang menentukan.”

    Pada kesempatan tersebut, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin juga disinggung mengenai dukungan Jokowi dan Prabowo.

    “Pak Jokowi memberikan suri teladan di akhir jabatan beliau dengan mendukung kami, itu merupakan spirit luar biasa.”

    “Pak Prabowo, sebagai Ketua Parpol, juga memberikan dorongan. Ini adalah bentuk kepercayaan yang kami terima,” ujar Luthfi.

    Namun, ia menyebut bahwa belum menerima ucapan selamat langsung dari keduanya.

    “Belum dapat ucapan selamat, kan belum, nanti tunggu tanggal mainnya,” tambahnya sambil tersenyum.

    Luthfi menggarisbawahi pentingnya kerja tim sebagai kunci kemenangan mereka.

    “Team work adalah yang utama. Teman-teman parpol sudah melakukan konsolidasi kuat, tim sukses juga berkolaborasi secara sistematis. Yang paling utama adalah hati nurani masyarakat Jawa Tengah yang menjadi pemenang sebenarnya.”

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Respons KPK Kala Maruarar Buat Sayembara Rp8 Miliar untuk Temukan Harun Masiku

    Respons KPK Kala Maruarar Buat Sayembara Rp8 Miliar untuk Temukan Harun Masiku

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara usai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengumumkan sayembara pencarian buron Harun Masiku senilai Rp8 miliar. 

    Seperti diketahui, Harun adalah buron KPK yang merupakan tersangka kasus suap penetapan anggota DPR Pergantian Antarwaktu (PAW) 2019-2024. Dia sudah buron sejak 2020. 

    Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mempersilahkan sayembara tersebut. Dis menilai lembaganya mengapresiasi peran seluruh elemen masyarakat dalam pemberantasan korupsi. 

    Alex, sapaannya, menilai sayembara pencarian tidak akan terkesan mendahului kerja penyidik KPK dalam memburu Harun selama empat tahun ini. 

    “Apanya yang mendahului? KPK kan tetap mencari HM [Harun] hanya sampai dengan saat ini kan belum dapat. Kalau masyarakat yang mau membantu kan baik,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan singkat, dikutip Jumat (29/11/2024).

    Dari sisi penyidikan, KPK menilai sayembara yang disampaikan oleh Maruarar menjadi dorongan moral bagi para penyidik untuk segera menemukan dan menangkap mantan caleg PDI Perjuangan (PDIP) itu.

    “Mudah-mudahan dalam waktu dekat banyak yang tertarik dengan sayembara ini dan banyak yang lebih aware terhadap lingkungannya dan mungkin yang selama ini tidak begitu tertarik dengan saudara HM, sekarang menjadi lebih tertarik. Artinya bisa memberikan informasi kepada kita,” ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur pada konferensi pers, dikutip Jumat (29/11/2024). 

    SAYEMBARA MARUARAR

    Sebelumnya, Maruarar menjelaskan saymebara terkait dengan pencarian Harun yang sudah berjalan sejak 2020. Menurut pria yang juga mantan politisi PDIP itu, sayembara itu merupakan bentuk dari partisipasi publik.

    “Kita kan berharap negara ini tidak ada kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?,” ujarnya kepada wartawan beberapa waktu lalu. 

    Maruarar lalu menyebut kasus suap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan yang melibatkan Harun adalah kasus besar. Dia mengindikasikan bahwa sumber uang sayembara itu nantinya berasal dari kantongnya sendiri. 

    “Apa salahnya saya memberikan itu? Kan partisipasi publik, orang uang pribadi kok,” kata putra politisi senior PDIP Sabam Sirait itu. 

    Pria yang akrab disapa Ara itu juga menuturkan bahwa kasus Harun yang tak kunjung mengalami perkembangan mendorongnya untuk berinisiatif dalam menggelar sayembara. 

    “Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun nggak ketemu, nggak ada jejaknya. Nah dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi. Tentu wartawan juga bisa cari bantuan, bisa dapat Rp8 miliar loh, kalau bisa nangkap,” paparnya. 

  • Dicap Kegiatan Usaha, Ojol Terancam Enggak Dapat Subsidi BBM

    Dicap Kegiatan Usaha, Ojol Terancam Enggak Dapat Subsidi BBM

    GELORA.CO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sartono Hutomo meminta pemerintah agar tak terburu-buru dalam memutuskan kebijakan untuk menyetop Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubisdi pertalite kepada para pengemudi driver ojek online (ojol).

    Hal ini disampaikan Sartono menanggapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan sinyal jika ojek online (ojol) tak akan diberi bahan bahar minyak (BBM) subsidi, pertalite cs. Ia berdalih ojol merupakan kegiatan usaha.

    “Perlu disikapi secara bijak dan jangan mengambil keputusan dengan terburu-buru. bahwa subsidi BBM bertujuan untuk membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan, termasuk dalam menekan biaya hidup sehari-hari. Namun, kita juga harus adil dalam melihat peran strategis ojek online dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara luas (roda penggerak ekonomi rakyat),” kata Sartono kepada wartawan, Jumat (29/11/2024).

    Sartono menuturkan, peran strategis Ojek Online (ojol) saat ini bisa dikatakan sebagai tulang punggung ekonomi rakyat (pekerjaan real).

    Mereka membantu mobilitas masyarakat, mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta membuka peluang penghasilan bagi jutaan pengemudi. Apalagi, mengategorikan mereka sebagai pelaku usaha (besar) tanpa melihat konteks ini akan tidak tepat.

    Lebih lanjut Sartono menjelaskan jika kebijakan ini diterapkan akan ada dampak pada tarif transportasi, biaya pengantaran barang, hingga meningkatnya beban masyarakat pengguna layanan ojol. 

    Oleh karena itu, ia menilai, kebijakan ini harus dirancang dengan pendekatan partisipatif, melibatkan perwakilan pengemudi ojol, aplikator, dan para ahli. Agar tidak terjadi kegaduhan di waktu yang akan datang.

    “Kami di DPR RI, akan terus mengawasi agar kebijakan subsidi BBM sesuai dengan semangat keadilan sosial dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa mengorbankan satu pihak pun. Pemerintah harus cermat, transparan, dan konsisten dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Sehingga tidak boleh ada warga negara yang merasa dirugikan,” tutupnya.

  • Komisi II DPR cermati kaitan pilkada serentak dan tingkat partisipasi

    Komisi II DPR cermati kaitan pilkada serentak dan tingkat partisipasi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa pihaknya tengah mencermati implikasi penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 dengan rendahnya tingkat partisipasi politik warga dalam menggunakan hak suaranya.

    “Terkait dengan rendahnya partisipasi pemilih di hampir seluruh pemilihan gubernur, bupati, wali kota, Komisi II DPR RI sedang mencermati apakah dengan keserentakan pemilihan yang kita lakukan itu justru menimbulkan anomali dengan partisipasi masyarakat,” kata Rifqinizamy saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Dia menyebut pihaknya juga mencermati faktor rentang waktu penyelenggaraan pilkada dengan pilpres dan pileg yang dilaksanakan dalam kurun waktu berdekatan di tahun 2024 dengan tingkat partisipasi pemilih.

    “Atau misalnya dekatnya jadwal antara pileg, pilpres, dan pilkada itu juga membuat dorongan untuk partisipasi pemilih menjadi rendah,” ucapnya.

    Selain itu, dia mengatakan pihaknya mencermati pula ihwal problematika calon anggota legislatif terpilih yang diharuskan mengundurkan diri apabila maju Pilkada 2024.

    “Salah satu faktor misalnya adalah bahwa kandidasi ini diikuti oleh calon-calon yang sangat limitatif lantaran para politisi yang telah terpilih menjadi anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, kabupaten/kota, berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) itu diharuskan mundur, bahkan sebelum dilantik,” ujarnya.

    Dia lantas berkata, “Hal-hal seperti ini saya kira juga membuat kontestasi ini menjadi terbatas dalam konteks para kandidat, dan bisa jadi kalau kita lakukan riset mendalam ini berpengaruh terhadap dukungan publik dalam konteks pilkada.”

    Sebelumnya, KPU DKI Jakarta mengevaluasi capaian tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2024 pada Rabu (27/11) yang diduga lebih rendah dari Pemilu Februari 2024.

    “Menurut pemantauan kami, alur pemilih di TPS (tempat pemungutan suara) agak renggang. Tapi, kami belum tahu angka pastinya berapa tingkat partisipasi. Tapi untuk pilkada, memang biasanya cenderung lebih rendah dari pilpres,” kata Ketua KPU DKI Wahyu Dinata dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (28/11).

    KPU mengaku telah melakukan berbagai cara yakni melakukan sosialisasi ke komunitas, Organisasi Masyarakat (Ormas), sekolah, kampus untuk pemilih pemula dan muda di 100 lokasi wilayah Jakarta.

    Sosialisasi juga dilakukan ke tingkat kelurahan, forum-forum warga yang dilakukan oleh kelurahan dengan ragam bentuk sosialisasi seperti kegiatan olahraga, membuka stan pada kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ketua Komisi XI sebut program Makan Bergizi Gratis peluang bagi UMKK

    Ketua Komisi XI sebut program Makan Bergizi Gratis peluang bagi UMKK

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyebut bahwa program Makan Bergizi Gratis membuka peluang ekonomi bagi para pelaku usaha mikro kecil dan koperasi (UMKK) di Kota Pasuruan, Jawa Timur, guna naik kelas dengan menjadi mitra pemerintah.

    Menurut dia, para pelaku usaha kecil dan menengah berpeluang menjadi pemasok maupun penyedia layanan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di pemerintahan.

    “Saat ini program Presiden Prabowo Subianto adalah Makan Bergizi Gratis. Menurut saya, ini akan menarik ke depannya dalam pengadaan barang dan jasa,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat, saat menjadi pembicara pada kegiatan bertema Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemberdayaan UMKK Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik di Kota Pasuruan, Jawa Timur.

    Ia membeberkan, saat ini Presiden program tersebut bagi anak-anak sekolah.

    Legislator yang membidangi keuangan dan perbankan itu menyebut, program itu merupakan peluang besar bagi para pelaku UMKK untuk berkembang.

    Ia juga mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kota itu untuk mempersiapkan diri, guna mengambil bagian dalam program andalan Pemerintah tersebut.

    Dia meyakini kuliner khas Pasuruan bisa masuk dalam menu untuk program Makan Bergizi Gratis.

    “Jadi, bapak dan ibu harus siapkan (menu) mengingat Pasuruan ini terkenal dengan kulinernya, harus memenuhi standar gizi,” ujar dia.

    Lebih lanjut dia membeberkan, untuk ambil bagian dalam program Pemerintah, para pelaku UMKK maupun UMKM harus segera mempelajari prosedur yang dibutuhkan ke depan.

    Semua seluk-beluk terkait hal itu bisa dipelajari di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang dibawahi oleh Pemerintah Kota Pasuruan maupun pemkot di setiap daerah.

    Hal penting sebagai pegangan pelaku UMKM yang ingin menjadi mitra pemerintah adalah transparansi dan kemampuan memenuhi syarat yang ditetapkan LKPP.

    Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) itu menjelaskan keberadaan LKPP menjadikan semua calon rekanan Pemerintah memiliki peluang sama.

    “Pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan prosedur. Jadi, tidak sembarangan karena segala sesuatu harus ada pertanggungjawaban dan transparansinya. Oleh karena itu dengan adanya LKPP ini, semua memiliki kesempatan yang sama dalam proses pengadaan barang dan jasa,” ujar anggota dewan itu.

    Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo mengatakan pemkot yang dipimpinnya membuka peluang bagi pelaku UMKM maupun koperasi yang ingin menjadi mitra dalam pengadaan barang dan jasa.

    Menurut dia, proses untuk menjadi rekanan Pemkot Pasuruan sudah dengan sistem digital.

    “Saat ini proses pengadaan barang dan jasa sudah terdigitalisasi sehingga semua proses berjalan transparan dan mengantisipasi kecurigaan-kecurigaan publik,” kata dia.

    Pewarta: Donny Aditra
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ketua Komisi XI sosialisasikan bahaya judol dan pinjol ke masyarakat

    Ketua Komisi XI sosialisasikan bahaya judol dan pinjol ke masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengajak perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyosialisasikan bahaya judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) ke Pasuruan, Jawa Timur, sebagai upaya untuk menangkal bahaya judol dan pinjol.

    “Judi online ini mengisap ekonomi. Masyarakat makin susah dan negara dibikin susah karena jumlah uang yang beredar di Indonesia menjadi menyusut,” ujar Misbakhun dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Di acara bertema “Penyuluhan Jasa Keuangan” tersebut, Misbakhun menyatakan judol membawa pengaruh buruk yang sangat besar bagi masyarakat tingkat bawah. Menurut dia, roda perekonomian masyarakat yang seharusnya berputar akhirnya harus tersendat karena uangnya digunakan judol.

    Ia menambahkan sejumlah cerita memilukan tentang efek judol, misalnya banyak kasus perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, anak berani kepada orang tua, bahkan bunuh diri yang terpicu efek judol.

    Oleh karena itu, Misbakhun mewanti-wanti konstituennya agar tidak terbujuk iming-iming untung besar dari judol.

    “Jangan sampai uang yang seharusnya untuk makan dan kebutuhan anak bersekolah malah dialihkan untuk judi online dan berharap uangnya bisa kembali berlipat ganda,” kata Misbakhun.

    Ia juga mengajak semua konstituennya untuk ikut aktif menangkal bahaya judol di lingkungan masing-masing.

    “Masyarakat harus diingatkan tentang bahayanya judi online yang sangat merusak sendi ekonomi masyarakat dan negara,” ucap dia.

    Adapun di Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Misbakhun berbicara tentang pinjol yang berkelindan dengan judol. Mantan PNS di Direktorat Jenderal Pajak itu menyebut banyak pinjol ilegal memanfaatkan warga yang sedang kesulitan keuangan, termasuk menyasar para korban judol.

    ‘Saya ingin warga Pasuruan jauh dari jeratan pinjaman online ilegal yang biasanya sangat dekat dengan judi online. Kita ingatkan kepada masyarakat Pasuruan agar terus waspada terhadap tawaran-tawaran yang hadir di tengah makin kencangnya arus digitalisasi saat ini,’ katanya.

    Misbakhun menuturkan memang layanan pinjol mudah diakses karena kecanggihan teknologi saat ini. Namun, dia menegaskan banyak penyedia pinjol ilegal yang tidak terdaftar di OJK.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • MK Kembali Kabulkan Gugatan UU Cipta Kerja, Kini Terkait Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 November 2024

    MK Kembali Kabulkan Gugatan UU Cipta Kerja, Kini Terkait Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional Nasional 29 November 2024

    MK Kembali Kabulkan Gugatan UU Cipta Kerja, Kini Terkait Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mahkamah Konstitusi (
    MK
    ) mengabulkan gugatan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2024 yang kini berkaitan dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional.
    “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK, Suhartoyo dalam sidang putusan Nomor 39/PUU-XXI/2023 yang digelar, Jumat (29/11/2024)
    Dalam putusan, Suhartoyo mengatakan, Pasal 7 Ayat 1 dalam Pasal 42 angka 5 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
    Pasal ini bertentangan dan tidak mengikat sepanjang tidak dimaknai “Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan leh Pemerintah Pusat setelah mendapat pertimbangan DPR RI”.
    MK juga menyatakan kata “dapat” pada norma Pasal 10 ayat 2
    UU Cipta Kerja
    Pasal 42 angka 5 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
    Adapun permohonan ini diajukan oleh berbagai serikat pekerja yang bekerja di bidang energi.
    Mereka merasa pasal tersebut merugikan konstitusionalitas mereka karena perbedaan perlakuan tarif antar daerah dan potensi diberlakukannya tarif listrik yang disamakan dengan konsep bisnis.
    Hal ini dinilai membuat usaha penyediaan listrik tak lagi di bawah penguasaan negara sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan listrik sebagai kebutuhan dasar.
    Sebab itu, mereka meminta agar pasal yang mengancam penguasaan negara atas penyediaan listrik ini dibatalkan MK.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 16 Artis di Pilkada 2024, Ada Krisdayanti hingga Vicky Prasetyo
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        29 November 2024

    16 Artis di Pilkada 2024, Ada Krisdayanti hingga Vicky Prasetyo Regional 29 November 2024

    16 Artis di Pilkada 2024, Ada Krisdayanti hingga Vicky Prasetyo
    Editor
    KOMPAS.com

    Pilkada 2024
    diikuti oleh sederet publik figur dari
    penyanyi
    sampai
    artis
    pemain peran. Ada yang mencalonkan diri sebagai bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota hingga wakil gubernur.
    Berikut 16 artis yang mengikuti pildaka serentak 2024:
    Penyanyi
    Krisdayanti maju menjadi calon wlaik Kota Batu, Jawa Timur berpasangan dengan Kresna Dewanata Phrosakh sebagai calon wakil.
    Pasangan calon (paslon) ini dikenal dengan singkatan KriDa dan mendapat nomor urut tiga. Krisdayanti maju dengan rekomendasi dari PDI Perjuangan
    Musisi Ritchie Ismail atau dikenal dengan nama Jeje Govinda maju dalam Pilkada Bandung Barat berdampingan dengan wakilnya, Asep Ismail.
    Jeje-Asep Ismail diusung PAN dan Partai Gerindra. Serta enam partai non parlemen yakni Partai Gelora, PSI, PBB, Partai Garuda, Partai Ummat, dan PKN.
    Artis
    lawas Rano Karno mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Gubernur mendampingi Calon Gubernur Pramono Anung dalam Pilgub DKI Jakarta 2024.
    Pasangan tersebut diusung PDI Perjuangan.
    Presenter kondang, Muhammad Farhan maju berpasangan dengan Erwin di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Bandung 2024..
    Sebelumnya, ia terpilih menjadi angggota DPR RI dalam Pileg 2019. Saat Pleg 2024, ia gagal melenggang ke DPR dan ditugaskan Nasdem untuk maju ke Pilwalkot Bandung berpadangan dengan polisisi PKB, Erwin.
    Artis Lucky Hakim maju sebagai calon bupati di Pilkada Indramyu 2024 berpasangan dengan Syaefudin. Keduanya diusung Partai Nasdem, PKS dan partai non parkemen seperti PBB, PPP, Gelora, Hanura, Buruh dan PKN.
    Sebelumnya, ia sempat mundur dari kurwi wakil bupati Indramayu periode 2021-2026.
    Artis Ali Syakieb maju sebagai calon wakil Bupati Bandung berpasangan dengan petahana Bupati Bandung, Dadang Supriatna yang diusung oleh PKB, NasDem, Gerindra, Demokrat, PAN, dan PDI-P.
    Penyanyi Vicky Veranita Yudhasoka atau Vicky Shu maju menjadi calon wakil Bupati Cilacap berpasangan dengan calon bupati Awaluddin Muuri.
    Awaluddin Muuri-Vicky Shu ini diusung oleh koalisi Partai Gerindra, Partai Nasdem dan PPP.
    Penyanyi dandgut Alam yang terkenal dengan lagu Mbah Dukun, menjadi calon wakil Wali Kota Banjar bersama dengan calon Wali Kota Banjar Akhmad Dimyati.
    Keduanya maju dari jalur independen.
    Artis peran Sahrul Gunawan maju menjadi calon Bupati Bandung berpasangan dengan Gun Gun Gunawan. Sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bandung.
    Di Pilkada 2024, Sahrul Gunawan didukung oleh Partai Golkar, PKS, PPP, Partai Ummat, dan Hanura
    Penyanyi dangdut Gitalis Dwi Natarina yang dikenal dengan nama Gita KDI maju sebagai calon wakil gubernur mendampingi Calon Gubernur Jawa Barat Acep Adang Ruhiat di Pilgub Jabar 2024.
    Keduanya adalah kader Partai Kebangkitan Bangda
    Komedian, presenter, dan penyiar radio Ronal Surapradja maju enjadi Calon Wakil Gubernur Jawa Barat, mendampingi Jeje Wiradinata sebagai Calon Gubernur.
    Ronal adala kader PDI Perjuangan dan maju menjadi caleg DPR dari Jawa Barat dalam Pemilu 2024.
    Pesohor Gilang Dirga untuk maju di Pilkada Bandung Barat 2024 sebagai calon wakil bupati berpasangan dengan bakal calon bupati Didik Agus Triwiyono yang merupakan kader dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.
    Keduanya juga diusung oleh Partai Demokrat
    Nama aktris Virnie Ismail muncul dalam kontestasi Pilkada Lebak 2024. Virnie ditunjuk Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai calon wakil bupati berpasangan dengan Dede Supriyadi.
    Dede Supriyadi dan Virnie Ismail merupakan kader PAN yang pernah menjadi calon legislatif DPR RI dari Daerah Pemilihan Banten 1 dan Banten 3. Namun, keduanya tidak lolos ke Senayan.
    Presenter Ramzi yang maju sebagai calon Wakil Bupati mendampingi calon Bupati Cianjur Muhammad Wahyu Ferdian.
    Keduanya diusung Gerindra dan NasDem.
    Vicky Prasetyo maju sebagai calon Bupati Pemalang didampingi Mochamad Suwend diusung PKB.
    Hengky Kurniawan maju sebagai calon Bupati Bandung Barat dengan pasangan Ade Sudrajat. Keduanya Diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai NasDem.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.