Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Soal Isu Partai Coklat di Pilkada, MKD Bakal Panggil Anggota DPR yang Terlibat

    Soal Isu Partai Coklat di Pilkada, MKD Bakal Panggil Anggota DPR yang Terlibat

    Soal Isu Partai Coklat di Pilkada, MKD Bakal Panggil Anggota DPR yang Terlibat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Nazaruddin Dek Gam memastikan akan memeriksa siapa pun anggota Dewan yang dilaporkan dan terbukti untuk dimintai keterangannya.
    “Intinya begini, siapa pun yang masuk laporan ke MKD pasti kita periksa,” kata Nazaruddin kepada
    Kompas.com
    , Sabtu (30/11/2024).
    Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelumnya mengungkap bahwa ada seorang anggota DPR yang dilaporkan usai melontarkan tudingan terkait pengerahan
    partai coklat
    (
    parcok
    ) atau pengerahan aparat kepolisian pada Pilkada 2024.
    Namun, politikus Gerindra itu enggan mengungkap identitas anggota DPR yang dimaksud.
    Sementara itu, Nazaruddin menegaskan, pihaknya tak memandang latar belakang partai politik anggota Dewan yang dilaporkan. Menurutnya, siapa pun anggota Dewan yang dilaporkan, akan dimintai keterangannya jika memang terbukti terlibat.
    “Siapa pun dia, dari partai apa pun, kasus apa pun, pasti akan kita undang untuk kita minta klarifikasinya. Jadi kita enggak mandang apakah dari partai PDI-P, Gerindra, atau siapa pun,” ujar dia.
    Sebelumnya, anggota DPR yang juga Ketua DPP PDI-P Deddy Sitorus mengatakan bahwa wilayah kekuasaan mereka atau yang dijuluki “Kandang Banteng” kini sudah bukan lagi di Jawa Tengah selepas Pilkada 2024.
    Dia bilang, di Jawa Tengah, calon gubernur-wakil gubernur usungan PDI-P, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi, diprediksi kalah dari Ahmad Luthfi-Taj Yasin yang diusung 14 partai politik.
    “Sekarang rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok,” kata Deddy dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (28/11/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ingat Sejarah, TNI-Polri Dipisah Amanah Reformasi

    Ingat Sejarah, TNI-Polri Dipisah Amanah Reformasi

    Jakarta –

    Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat (Sekjen PP) Pemuda Muhammadiyah, Najih Prastiyo, menganggap wacana agar Polri kembali berada di bawah Kemendagri sebagai wacana yang tak berdasar. Dia menganggap wacana tersebut justru kontradiktif dengan amanah reformasi.

    “PDIP harusnya kembali ingat sejarah, bahwa pemisahan Polri dan TNI justru jadi bagian dari amanah reformasi yang harus dirawat, apalagi menimbang kompleksitas masalah yang harus ditangani kepolisian saat ini. Ini kontraproduktif dengan agenda reformasi. Jangan mengada-ada”, kata Najih dalam keterangannya, Sabtu (30/11/2024).

    Dia juga menilai tuduhan PDIP yang menyebut Polri tak netral merupakan ekspresi kekecewaan akibat kekalahan di beberapa wilayah dalam Pilkada. Menurutnya, tuduhan serius itu harus dibuktikan PDIP.

    “Klaim seperti ini hemat saya adalah ekspresi kekecewaan dari pihak yang kalah. Situasi psikologis yang biasa, tapi kali ini saya pikir ekspresinya cenderung berlebihan. Tidak mencerminkan kematangan berdemokrasi. Ini adalah klaim yang harus dipertanggungjawabkan dan perlu dibuktikan, karena mengingat dalam Pilpres terakhir juga terjadi tuduhan yang tidak mampu dibuktikan,” ucap Najih.

    Najih lalu mengungkit soal temuan pakta kepala BIN daerah (Kabinda) untuk memenangkan capres PDIP pada Pilpres 2024. Dia menyebut saat itu PDIP hanya bergeming.

    “Kader PDIP-P perlu mengingat ulang kasus Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Barat awal kampanye Pilpres, kita semua tahul kemarin, tersebar pakta Integritas Pj Bupati Sorong dengan BIN Daerah untuk menangkan capres dari PDIP. Saya mau bertanya, ke mana gerangan suara mereka waktu kasus tersebut ribut di publik”, lanjut Najih.

    “Elite politik, termasuk PDIP saat ini mestinya hadir menunjukkan ketauladanan berdemokrasi. Ini penting untuk membangun pranata demokrasi di masa depan. Sikap dan klaim semacam itu tidak mendidik publik”, tutur Najih.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Deddy menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri saat berbicara dugaan intervensi di Pilkada 2024.

    Deddy menilai baiknya kepolisian fokus terhadap tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, baiknya bukan menjadi ranah kepolisian.

    “Tugas polisi mungkin jika nanti DPR RI bersama-sama bisa menyetujui. Menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dan rumah-rumah agar masyarakat hidup dengan tenang,” tutur anggota DPR RI ini.

    “Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini,” tambahnya.

    (jbr/tor)

  • PKB Ingin Gubernur Ditunjuk Langsung oleh Pemerintah Pusat

    PKB Ingin Gubernur Ditunjuk Langsung oleh Pemerintah Pusat

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mengatakan bahwa pihaknya ingin gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat atau DPRD.

    Hal ini menurutnya bisa menjadi alasan untuk menghemat anggaran yang tinggi.

    “Gubernur fungsinya hanya koordinator. Karena kan kita rezimnya otonomi daerah,” kata Jazilul di Jakarta, Jumat (29/11) dikutip dari Antara.

    Ia mencontohkan Pilkada di Jawa Barat, di mana untuk mencari seorang gubernur yang fungsinya hanya sebagai koordinator harus menghabiskan anggaran hingga Rp1 triliun lebih.

    Kondisi itu, menurutnya, kurang ideal dengan kinerja gubernur. Anggaran sebesar itu dapat digunakan hal yang lebih bermanfaat dan mendasar terutama pendidikan dan kesehatan.

    “Kalau dibuat sekolah, jadi berapa sekolah? Itu anggaran di Jawa Barat saja. Kalau itu buat renovasi sekolah, saya pikir renovasi sekolah di Jawa Barat cukup,” tuturnya.

    Jazilul menambahkan bahwa PKB sedang mengkaji pilgub ditiadakan dengan diganti melalui mekanisme penunjukan langsung, maupun melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Menurut dia, pemilihan gubernur ketika melalui DPRD hanya membutuhkan satu kotak suara, tapi ketika dipilih langsung membutuhkan ribuan kotak suara.

    “Lebih baik serahkan kepada DPRD, simpel, masyarakat mungkin bisa memberikan masukan kepada partai atau lembaga lain yang kemudian bisa dimajukan,” katanya.

  • Soal “Partai Coklat”, PKB Minta Polri Koreksi Internal

    Soal “Partai Coklat”, PKB Minta Polri Koreksi Internal

    Soal “Partai Coklat”, PKB Minta Polri Koreksi Internal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid meminta institusi Polri mengoreksi diri terkait munculnya istilah “Partai Coklat” (Parcok) atau pengerahan aparat kepolisian pada pemilihan umum (pemilu), baik pilpres, pileg, maupun pilkada.
    “Kalau hari ini kemudian tidak dipercaya atau publik banyak dugaan berpolitik, ada sebutan parcok-lah, parpol-lah, itu menurut saya itu koreksi, harus didengar ini oleh institusi kepolisian,” kata Jazilul usai acara Musyawarah Nasional (Munas) V Perempuan Bangsa yang digelar di Jakarta, Jumat (29/11/2024) malam.
    Menurut dia, ada kemungkinan istilah Partai Coklat tidak terbukti. Meski begitu, Polri diminta mengoreksi diri lantaran isu ini kerap muncul.
    Jazilul mengakui tak menemukan bukti konkret juga soal tudingan keterlibatan Polri dalam pemilu. Namun, Jazilul mengaku pernah mendengar isu terkait hal ini.
    “Bahkan saya pernah dengar langsung ada seorang kepala desa begitu untuk memenangkan tertentu itu dipanggil, ditakut-takuti dengan kasus. Katanya begitu yang disampaikan ke saya,” kata dia.
    Anggota Komisi III DPR RI ini menilai Polri perlu melakukan koreksi di internal agar ke depannya isu tersebut tidak menjadi kegaduhan publik.
    Dia berpandangan, jangan sampai Polri yang seharusnya menjaga keamanan ketertiban, justru membuat ketidaktertiban publik.
    “Hari ini mungkin bisa ditangani, suatu saat enggak bisa ditangani akan terjadi masalah,” kata Jazilul.
    “Lebih baik menurut saya koreksi saja secara internal perbaiki, lakukan evaluasi supaya tidak lagi berpolitik, ini domainnya partai-partai dan juga partai-partai jangan ditarik-tarik institusi itu menjadi institusinya partai,” imbuh dia.
     
     
    PKB dalam posisi menghormati profesionalitas kepolisian.
    Menurutnya, PKB juga mengapresiasi jajaran kepolisian yang telah memastikan pilkada tahun ini berjalan lancar.
    “Meskipun ada dugaan penggunaan aparat dan semacam dugaan-dugaan seperti itu, tetapi pada umumnya sukseslah kerja yang dilakukan kepolisian,” tuturnya.
    Diberitakan sebelumnya, isu soal “Partai Coklat” pernah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto. Ia menyinggung soal pergerakan “partai coklat” yang perlu diantisipasi.
    Hasto menyampaikan ini ketika menegaskan seluruh jajaran PDI-P memantau pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024, Rabu (27/11/2024).
    Menurut Hasto, Pilkada di sejumlah daerah, misalnya Jawa Timur, berlangsung kondusi.
    “Di Jawa Timur relatif kondusif, tetapi tetap kami mewaspadai pergerakan partai coklat ya, sama dengan di Sumatera Utara juga,” ujar Hasto di kediaman Megawati Soekarnoputri, Rabu (27/11/2024).
    Berdasarkan hasil pemantauan internal PDI-P, kata Hasto, pelaksanaan Pilkada serentak di beberapa wilayah menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya, hujan deras dan banjir di wilayah Sumatera Utara.
    Selain itu, dia mengaku mendapatkan laporan adanya ketegangan antarkelompok masyarakat di tengah pelaksanaan Pilkada 2024 di wilayah Surakarta dan Boyolali, Jawa Tengah.
     
    Meski begitu, Hasto berharap seluruh rakyat Indonesia bisa menggunakan hak suaranya pada Pilkada Serentak 2024, tanpa intervensi dari pihak mana pun.
    “Kami berharap agar rakyat betul-betul dapat menggunakan hak miliknya secara bebas, merdeka. Tanpa intimidasi dan juga tanpa suatu pengaruh dari bansos yang akan digunakan sebagai bagian dari
    money politics
    yang terjadi,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Politik kemarin, kekompakan kabinet hingga wacana penunjukan gubernur

    Politik kemarin, kekompakan kabinet hingga wacana penunjukan gubernur

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara, dan berikut kami rangkum berita politik terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

    Prabowo akui satu bulan pimpin kabinet bekerja dengan kompak

    Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa selama satu bulan resmi dilantik menjadi Presiden, serta memimpin Kabinet Merah Putih, para menteri bekerja dengan kompak, layaknya tim sepak bola.

    “Saya merasakan satu bulan saya memimpin kabinet, kabinet saya bekerja sekarang sebagai satu tim yang sangat luar biasa, sangat baik, satu bulan, tapi saya enggak tahu bulan-bulan yang akan datang,” kata Prabowo pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024 di Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    Prabowo ingatkan uang negara berasal dari keringat ratusan juta rakyat

    Presiden Prabowo Subianto mengingatkan uang negara yang ada saat ini berasal dari keringat ratusan juta rakyat yang telah bekerja dengan sangat keras, sehingga harus dikelola dengan bijak.

    “Kepada masyarakat keuangan, Anda memainkan peran yang penting, Anda mengelola uang rakyat Indonesia, kita harus jaga uang rakyat, kita harus bijak, kita harus bertanggung jawab, karena ini adalah darah dan keringat rakyat Indonesia, darah dan keringat ratusan juta rakyat Indonesia yang bekerja sangat keras,” ujar Prabowo.

    Selengkapnya klik di sini.

    Wamen PANRB: Salah satu pilar pemerintahan bersih adalah keterbukaan

    Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto mengatakan bahwa salah satu pilar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien adalah keterbukaan informasi publik.

    Selain itu, kata dia, keterbukaan informasi publik dapat mewujudkan visi Astacita Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045.

    Selengkapnya klik di sini.

    KIP beri apresiasi kepada 10 pemerintah desa yang terapkan keterbukaan

    Komisi Informasi Pusat (KIP) melalui acara “Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2024” memberikan apresiasi kepada 10 pemerintah desa yang telah menerapkan keterbukaan informasi publik dengan baik.

    “Kalau anugerah itu kan korelasinya lebih luas. Ini hanya apresiasi,” kata Ketua KIP Donny Yoesgiantoro dalam acara tersebut di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    Berbiaya tinggi, PKB kaji gubernur ditunjuk langsung

    Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mengatakan bahwa partainya sedang mengkaji gubernur ditunjuk langsung oleh Pemerintah Pusat atau melalui mekanisme DPRD, dikarenakan biaya untuk pemilihan gubernur terlalu tinggi.

    “Gubernur fungsinya hanya koordinator. Karena kan kita rezimnya otonomi daerah,” kata Jazilul di Jakarta, Jumat (29/11) malam.

    Ia mencontohkan Pilkada di Jawa Barat, di mana untuk mencari seorang gubernur yang fungsinya hanya sebagai koordinator harus menghabiskan anggaran hingga Rp1 triliun lebih.

    Selengkapnya klik di sini,

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kami Cari Hanya Belum Dapat

    Kami Cari Hanya Belum Dapat

    GELORA.CO – Alexander Marwata, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengatakan sayembara bernilai Rp8 miliar untuk siapa saja yang bisa menangkap buronan Harun Masiku adalah partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

    Menurut dia peran masyarakat sangat penting bagi pemberantasan korupsi dan dia mengapresiasi segala bentuk partisipasi.

    “KPK kan tetap mencari HM, hanya sampai dengan saat ini kan belum dapat. Kalau ada masyarakat yang mau membantu kan baik,” kata Alex di Jakarta, Jumat (29/11), diberitakan Antara.

    Sayembara Rp8 miliar itu sebelumnya diungkap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di sebuah video yang beredar di media sosial. Dalam cuplikan itu Maruarar mengatakan bonus uang bagi yang bisa menangkap Harun Masiku itu berasal dari kantong pribadinya.

    “Saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku Rp8 miliar uang pribadi saya, ya supaya semangat, supaya tidak ada lagi yang kebal hukum,” kata Maruarar di video itu.

    Harun Masiku, yang selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK, sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

    Dia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

  • Berbiaya tinggi, PKB kaji gubernur ditunjuk langsung

    Berbiaya tinggi, PKB kaji gubernur ditunjuk langsung

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mengatakan bahwa partainya sedang mengkaji gubernur ditunjuk langsung oleh Pemerintah Pusat atau melalui mekanisme DPRD, dikarenakan biaya untuk pemilihan gubernur terlalu tinggi.

    “Gubernur fungsinya hanya koordinator. Karena kan kita rezimnya otonomi daerah,” kata Jazilul di Jakarta, Jumat (29/11) malam.

    Ia mencontohkan Pilkada di Jawa Barat, di mana untuk mencari seorang gubernur yang fungsinya hanya sebagai koordinator harus menghabiskan anggaran hingga Rp1 triliun lebih.

    Kondisi itu lanjut Jazilul, tentu kurang ideal dengan kinerja gubernur. Anggaran sebesar itu dapat digunakan hal yang lebih bermanfaat dan mendasar terutama pendidikan dan kesehatan.

    Anggaran sebanyak itu kata Jazilul hanya untuk satu daerah, belum lagi di provinsi lainnya.

    “Kalau dibuat sekolah, jadi berapa sekolah? Itu anggaran di Jawa Barat saja. Kalau itu buat renovasi sekolah, saya pikir renovasi sekolah di Jawa Barat cukup,” tuturnya.

    Jazilul menambahkan bahwa PKB sedang mengkaji pilgub ditiadakan dengan diganti melalui mekanisme penunjukan langsung, maupun melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Menurut dia, pemilihan gubernur ketika melalui DPRD hanya membutuhkan satu kotak suara, tapi ketika dipilih langsung membutuhkan ribuan kotak suara.

    “Lebih baik serahkan kepada DPRD, simpel, masyarakat mungkin bisa memberikan masukan kepada partai atau lembaga lain yang kemudian bisa dimajukan,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ketua Komisi XI DPR Dorong UMKM Dukung Program Makan Bergizi Gratis Prabowo

    Ketua Komisi XI DPR Dorong UMKM Dukung Program Makan Bergizi Gratis Prabowo

    Jakarta –

    Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mendorong usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK) naik kelas dengan menjadi mitra pemerintah. Misbakhun berpendapat para pelaku UMKM berpeluang menjadi pendukung program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto.

    “Saat ini program Presiden Prabowo adalah makan siang gratis. Menurut saya, ini akan menarik ke depannya dalam pengadaan barang dan jasa,” kata Misbakhun di hadapan ratusan peserta optimalisasi yang sebagian besar pelaku UMKM tersebut, seperti dalam keterangannya, Sabtu (30/11/2024).

    Misbakhun pun mendorong para pelaku UMKM di Kota Pasuruan mempersiapkan diri untuk ambil bagian dalam program andalan pemerintah tersebut. Dia meyakini kuliner khas Pasuruan bisa masuk dalam menu untuk program makan siang gratis.

    “Jadi, bapak dan ibu harus siapkan (menu) mengingat Pasuruan ini terkenal dengan kulinernya, harus memenuhi standar gizi,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Misbakhun juga mengingatkan para pelaku UMKM yang berminat menjadi mitra pemerintah segera mempelajari prosedurnya. Politikus asal Pasuruan itu menegaskan prosedur ataupun seluk-beluk untuk menjadi pemasok barang dan jasa bagi pemerintah tersebut bisa dipelajari dari LKPP.

    “Oleh karena itu, bapak dan ibu jika ingin menjadi supplier (pemasok) bagi pemerintah, sosialisasi LKPP ini sangat penting,” katanya.

    (maa/maa)

  • PKB Soroti Biaya Tinggi untuk Pilkada, Kaji Gubernur Dipilih DPRD

    PKB Soroti Biaya Tinggi untuk Pilkada, Kaji Gubernur Dipilih DPRD

    Jakarta –

    Ketua Fraksi PKB di DPR RI, Jazilul Fawaid, mengatakan partainya tengah mengkaji agar gubernur nantinya dipilih oleh DPRD. Dia mempertimbangkan hal ini lantaran pelaksanaan pilkada yang berbiaya tinggi.

    “Ya, karena itu berbiaya tinggi. Bayangkan misalkan di Jawa Barat itu satu Pilgub itu Rp 1,9 triliun. Sekarang kalau dibuat sekolah jadi berapa sekolah itu? Untuk di Jawa Barat saja,” kata Jazilul usai menghadiri acara ‘Perempuan Bangsa’ Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

    Waketum PKB ini menyebut uang yang dikeluarkan saat pemilu bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ia menyebut ada baiknya pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD masing-masing wilayah.

    “Kalau itu buat renovasi sekolah, saya pikir renovasi sekolah di Jabar cukup. Nah, oleh sebab itu, hanya untuk nyari seorang calon gubernur atau gubernur Jawa Barat. Lebih baik aja serahkan kepada DPRD simpel, masyarakat mungkin bisa memberikan masukan kepada partai-partai atau lembaga lain yang kemudian bisa dimajukan saja calonnya lebih simpel,” tambahnya.

    Jazilul menilai pemilihan gubernur dengan pilkada tak efektif secara pendanaan. Ia menyebut peran dari gubernur hanya sebagai koordinator.

    “Contoh ya, itu belum lagi di kabupaten atau provinsi yang kecil, di Papua misalkan di NTT, coba dihitung, berapa itu biayanya. Jangan-jangan itu tidak efektif hanya untuk calon gubernur yang fungsinya hanya fungsi koordinator karena kita kan rezimnya otonomi daerah. Nanti dicari saja mekanismenya apa, ditunjuk pusat atau apa gitu supaya efektif aja pembiayaannya,” tambahnya.

    “Hasilnya juga apa namanya menarik, ini tadi ditanyakan tingkat partisipasi juga rendah. Kalau rendah ngapain pakai buat kotak-kotak suara, mahal-mahal cetak kertas, kan ada bisa mekanisme lewat DPRD,” imbuhnya.

    (dwr/whn)

  • Warga Pasuruan Dapat Penyuluhan Keuangan untuk Cegah Judol dan Pinjol

    Warga Pasuruan Dapat Penyuluhan Keuangan untuk Cegah Judol dan Pinjol

    Pasuruan: Warga di Pasuruan, Jawa Timur, mendapat pemahaman bahaya judi online (judol) dan jerat pinjaman online (pinjol) dari Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Misbakhun mengaku ikut resah dengan judol dan pinjol yang menyengsarakan masyarakat.

    Menindaklanjuti hal itu, Misbakhun menggelar penyuluhan di dua lokasi yakni di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, dan Kecamatan Purworejo di Kota Pasuruan. Di Grati, politikus Partai Golkar itu juga mengajak perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyosialisasikan bahaja judol.
     

    Di acara bertema Penyuluhan Jasa Keuangan itu Misbakhun menyatakan judol membawa pengaruh buruk yang sangat besar bagi masyarakat tingkat bawah. Menurut dia, roda perekonomian masyarakat yang seharusnya berputar akhirnya harus tersendat karena uangnya digunakan judol. 

    “Judi online ini mengisap ekonomi. Masyarakat makin susah dan negara dibikin susah karena jumlah uang yang beredar di Indonesia menjadi menyusut,” kata Misbakhun di hadapan ratusan warga peserta penyuluhan, Kamis, 28 November 2024.

    Politikus yang dinobatkan sebagai Figur Akselerator Kemajuan Kategori Reformasi Sektor Keuangan itu menambahkan sudah banyak cerita memilukan tentang efek judol. Misalnya banyak kasus perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, anak berani kepada orang tua, bahkan bunuh diri yang terpicu efek judol.

    Oleh karena itu, Misbakhun mewanti-wanti konstituennya tidak terbujuk iming-iming untung besar dari judol.

    “Jangan sampai uang yang seharusnya untuk makan dan kebutuhan anak bersekolah malah dialihkan untuk judi online dan berharap uangnya bisa kembali berlipat ganda,” ungkap Misbakhun.

    Pasuruan: Warga di Pasuruan, Jawa Timur, mendapat pemahaman bahaya judi online (judol) dan jerat pinjaman online (pinjol) dari Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Misbakhun mengaku ikut resah dengan judol dan pinjol yang menyengsarakan masyarakat.
     
    Menindaklanjuti hal itu, Misbakhun menggelar penyuluhan di dua lokasi yakni di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, dan Kecamatan Purworejo di Kota Pasuruan. Di Grati, politikus Partai Golkar itu juga mengajak perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyosialisasikan bahaja judol.
     

    Di acara bertema Penyuluhan Jasa Keuangan itu Misbakhun menyatakan judol membawa pengaruh buruk yang sangat besar bagi masyarakat tingkat bawah. Menurut dia, roda perekonomian masyarakat yang seharusnya berputar akhirnya harus tersendat karena uangnya digunakan judol. 
     
    “Judi online ini mengisap ekonomi. Masyarakat makin susah dan negara dibikin susah karena jumlah uang yang beredar di Indonesia menjadi menyusut,” kata Misbakhun di hadapan ratusan warga peserta penyuluhan, Kamis, 28 November 2024.
    Politikus yang dinobatkan sebagai Figur Akselerator Kemajuan Kategori Reformasi Sektor Keuangan itu menambahkan sudah banyak cerita memilukan tentang efek judol. Misalnya banyak kasus perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, anak berani kepada orang tua, bahkan bunuh diri yang terpicu efek judol.
     
    Oleh karena itu, Misbakhun mewanti-wanti konstituennya tidak terbujuk iming-iming untung besar dari judol.
     
    “Jangan sampai uang yang seharusnya untuk makan dan kebutuhan anak bersekolah malah dialihkan untuk judi online dan berharap uangnya bisa kembali berlipat ganda,” ungkap Misbakhun.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)