Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • 9 Anggota DPR Yulius Setiarto Bakal Disidang MKD Buntut Pernyataan soal "Partai Coklat" Nasional

    9 Anggota DPR Yulius Setiarto Bakal Disidang MKD Buntut Pernyataan soal "Partai Coklat" Nasional

    Anggota DPR Yulius Setiarto Bakal Disidang MKD Buntut Pernyataan soal “Partai Coklat”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Mahkamah Kehormatan Dewan (
    MKD
    )
    DPR
    akan menggelar sidang terhadap anggota DPR RI dari Fraksi
    PDI-P
    ,
    Yulius Setiarto
    terkait pernyataannya soal “partai cokelat” atau pengerahan aparat kepolisian, Selasa (3/12/2024) besok.
    “Iya (besok) 14.30 (WIB),” kata Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam saat dihubungi
    Kompas.com
    , Senin (2/12/2024).
    Menurut Dek Gam, besok MKD tidak hanya menggelar sidang terhadap Yulius saja. Melainkan ada beberapa kasus yang disidangkan.
    Selain sidang terhadap Yulius, kasus lainnya yang akan disidang terkait dugaan pelanggaran terhadap anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Nuroji dan anggota DPR Fraksi PDI-P Haryanto.
    “Hari ini MKD enggak ada kayaknya ya. Saya mau ke kantor enggak ada kayaknya. Besok dari pagi tuh,” ucap Dek Gam.
    Berdasarkan informasi agenda yang diterima
    Kompas.com
    , Yulius akan disidang terkait pernyataannya soal pengerahan partai cokelat di media sosialnya.
    Menurut Dek Gam, tidak hanya satu laporan terhadap Yulius yang masuk ke MKD DPR, tetapi ia belum mengetahui rinci soal detil kasusnya.
    “Pak Yulius ada yang laporin lagi kayaknya. Sudah masuk laporannya, enggak cuma satu. Saya belum tau kasusnya apa,” ujar politikus Partai Amanat Nasional itu.
    Nazaruddin memastikan MKD akan memeriksa setiap anggota yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran.
    Dia juga menekankan, MKD DPR RI akan betul-betul ini menegakan etik dan moral setiap anggotanya.
    “Yang jelas, siapapun, partai apapun, ya sudah keterangannya kita minta klarifikasinya. Kalau memang terbukti salah ya kita hukum,” kata Dek Gam.
    Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengungkap bahwa ada seorang anggota DPR yang dilaporkan usai melontarkan tudingan terkait pengerahan
    partai coklat
    (parcok) atau pengerahan aparat kepolisian pada Pilkada 2024.
    Namun, politikus Gerindra itu enggan mengungkap identitas anggota DPR yang dimaksud.
    Secara terpisah, Nazaruddin Dek Gam membenarkan ada laporan masuk ke MKD terhadap Yulius Setiarto.
    “Bener ada laporan atas nama Yulius Setiarto,” kata Nazaruddin saat dikonfirmasi terkait pernyataan Habiburokhman pada Jumat (29/11/2024) lalu.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi I DPR rapat perdana dengan Menlu bahas program kerja 100 hari

    Komisi I DPR rapat perdana dengan Menlu bahas program kerja 100 hari

    Jakarta (ANTARA) – Komisi I DPR RI menggelar rapat perdana dengan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk membahas rencana program kerja 100 hari Kementerian Luar Negeri RI.

    “Agenda kita dua, yaitu rencana program kerja 100 hari Kementerian Luar Negeri tentu atas arahan presiden,” kata Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto saat membuka rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Selain membahas program kerja 100 hari Kemenlu, rapat tersebut juga beragendakan pembahasan sejumlah isu-isu aktual.

    Rapat kemudian diawali dengan perkenalan para anggota Komisi I DPR RI yang hadir.

    “Karena ini rapat perdana, kami akan mempersilakan setiap anggota yang hadir dalam rapat kerja ini untuk memperkenalkan dirinya masing-masing,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono yang meneruskan memimpin jalannya rapat.

    Menlu Sugiono lantas memperkenalkan pula jajaran Kemenlu RI yang hadir, di antaranya Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir hingga Wamenlu Anis Matta.

    Sementara Wamenlu Arif Havas Oegroseno berhalangan hadir dalam rapat karena sedang berada di Eropa untuk menjalankan tugas.

    Ia menjelaskan bahwa tiap Wamenlu memiliki bidang tugasnya masing-masing, misalnya Wamenlu Arrmanatha Nasir yang lebih banyak aktif di bidang-bidang yang bersifat internal dan multilateral.

    “Kemudian Pak Anis Matta tentu saja nature-nya beliau lebih banyak mengurusi hal-hal yang sifatnya dengan dunia Islam,” ucapnya.

    Sedangkan Wamenlu Arif Havas Oegroseno lebih banyak fokus pada bidang urusan bilateral dan perjanjian-perjanjian internasional.

    “Walaupun demikian, pembagian tugas ini sifatnya tidak menyekat, tidak rigid, tetapi kami juga memimpin Kemenlu ini secara kolektif kolegial,” kata Sugiono.

    Dia lantas berkata, “Ini saya sebulan dilantik jadi menteri, 24 hari ada di luar negeri pak, jadi belum sempat orientasi.”

    Pada kesempatan itu, turut hadir pula para Wakil Ketua Komisi I DPR RI lainnya, yakni Ahmad Heryawan, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, dan Anton Sukartono, serta para direktur jenderal di lingkungan Kemenlu RI lainnya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Banggar DPR rapat kerja dengan tujuh Menko bahas rencana kerja anggaran

    Banggar DPR rapat kerja dengan tujuh Menko bahas rencana kerja anggaran

    Jakarta (ANTARA) – Badan Anggaran DPR RI menggelar rapat kerja dengan tujuh menteri koordinator dari Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, untuk membahas rencana kerja anggaran pada RAPBN Tahun Anggaran 2025.

    Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan pihaknya akan mendukung sepenuhnya rencana kerja anggaran untuk menunjang kerja-kerja koordinasi dan sinkronisasi antarkementerian dan lembaga agar segera bisa berjalan dengan baik, khususnya dalam 100 hari kerja pemerintah.

    “Terutama program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa,” kata Said saat membuka rapat.

    Tujuh menko yang hadir dalam rapat kerja ini meliputi Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Kemudian Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.

    Baca juga: Menko Pangan: Anggaran program swasembada pangan 2025 Rp139,4 triliun

    Said memaparkan anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah Kementerian Koordinator yakni, Kementerian Koordinator Bidang Politik Keamanan sebesar Rp268,28 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan sebesar Rp9,03 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp456,76 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebesar Rp345,5 miliar.

    Lalu Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar Rp230 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp139,73 miliar, dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Rp44,09 miliar.

    Pada prinsipnya, dia mengatakan pagu anggaran untuk setiap kementerian koordinator itu akan disetujui oleh DPR. Namun, DPR akan mendengar kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan untuk program kerja.

    “Kami juga minta persetujuan jika terjadi penambahan terhadap pagu yang ada dari para Menko, kita setujui tanpa raker kembali,” kata dia.

    Baca juga: Menko Airlangga pastikan anggaran Makan Bergizi Gratis tidak dipotong
    Baca juga: Rapat perdana Kompolnas, Menko Polkam pastikan ada pembenahan

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Puan Maharani Lebih Bijak Ketimbang Megawati

    Puan Maharani Lebih Bijak Ketimbang Megawati

    GELORA.CO -Pertemuan antara Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto yang telah menjadi wacana sejak lama, hingga kini belum terjadi. 

    Komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil, menilai Prabowo sesungguhnya tidak perlu bertemu dengan Megawati melihat situasi perpolitikan bangsa hari ini. 

    “Kalau soal apakah Pak Prabowo harus segera ketemu Megawati, saya tidak sependapat,” kata Kang Tamil kepada RMOL, Senin, 2 Desember 2024.

    Pertemuan Megawati dan Prabowo tidak bermanfaat secara politik. Menurut Kang Tamil, Ketua DPR Puan Maharani dianggap lebih bijak daripada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

    “Hal ini jelas bisa kita lihat dari pernyataan Puan di ruang publik yang menunjukkan kesejukan berpolitik, dimana Puan mengatakan akan mendukung Pak Prabowo dalam pemerintahan dan parlemen,” katanya.

    Ia juga menilai, di berbagai kesempatan, terlihat Puan bersikap begitu bersahabat terhadap Prabowo, bahkan, Puan meninjau langsung persiapan pelantikan presiden, dan mengajak Prabowo selfie setelah pelantikan.

    “Nah ini upaya-upaya untuk meredam ketegangan politik, ini sikap yang sangat dewasa dalam berpolitik yang patut dicontoh, kata kang Tamil.

    Kita tidak pernah mendengar Mbak Puan ini menyindir-nyindir dalam konteks politik di ruang publik. Ini yang saya katakan sikap bijak seorang Puan Maharani,” tandasnya.

    Untuk itu, Prabowo tidak perlu bertemu dengan Megawati. Sebab, kata akademisi Universitas Dian Nusantara ini,  Prabowo harus konsen pada penanganan urusan bangsa, bukan justru memenuhi kemauan pribadi oknum-oknum tertentu.

    “Lagi pula banyak tokoh-tokoh bangsa ini yang lebih bijak dan mendukung Pak Prabowo, termasuk Puan Maharani, harus kita akui bahwa Puan lebih bijak dari Megawati,” pungkas Kang Tamil. 

  • Klaim 27 Paslon yang Diusung Menang, PKS Jatim Siap Kolaborasi

    Klaim 27 Paslon yang Diusung Menang, PKS Jatim Siap Kolaborasi

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Jawa Timur telah selesai. Ketua DPW PKS Jawa Timur, Irwan Setiawan menyampaikan, rasa syukur atas capaian luar biasa PKS Jawa Timur dengan kemenangan 27 pasangan calon (paslon) yang diusung.

    Hal ini disampaikan dalam sambutannya di acara Pendidikan Anggota Pratama dan Pelantikan Anggota Madya PKS di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Minggu (1/12/2024).

    “Alhamdulillah, masyarakat Jawa Timur telah memilih paslon terbaik, paslon yang diusung oleh PKS. Insya Allah akan membawa kebaikan bagi Jawa Timur dan kabupaten/kota di dalamnya,” ujar Irwan Setiawan yang akrab disapa Kang Irwan ini.

    Dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, sebanyak 26 paslon kepala daerah yang diusung PKS berhasil memenangkan kompetisi pilkada ditambah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Khofifah-Emil.

    “Kami punya harapan dan optimisme sebelumnya bahwa paslon yang diusung PKS dapat menang di lebih dari 26 daerah. Alhamdulillah, dari laporan DPD PKS se-Jawa Timur, hasil hitung cepat sesuai harapan,” ungkap Kang Irwan.

    Menurutnya, keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras pengurus PKS di semua tingkatan, para kader, serta dukungan masyarakat Jawa Timur.

    “Sekali lagi, terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam memenangkan paslon yang diusung oleh PKS. Terima kasih kepada pemilih PKS yang sudah memilih paslon yang diusung oleh PKS. Terima kasih juga kepada masyarakat yang telah ikut memilih Paslon yang diusung oleh PKS. Kini, saatnya kita membangun Jawa Timur bersama,” tambahnya.

    Capaian ini, menurut Kang Irwan, menjadi bukti keberhasilan strategi kolaborasi yang diterapkan PKS.

    “Kemenangan ini adalah kemenangan bersama, bukan hanya PKS, tetapi juga masyarakat. Semangat kolaborasi ini harus terus dijaga untuk membangun Jawa Timur yang lebih baik,” ujarnya.

    Dengan hasil pilkada ini, PKS Jawa Timur berkomitmen untuk terus berkolaborasi dalam melayani dan berkontribusi bagi kemajuan Jawa Timur di semua sektor kehidupan.

    “Alhamdulillah, dengan capaian 27 paslon yang diusung menang dalam pilkada tersebut, PKS Jawa Timur akan semakin all out untuk berkolaborasi dalam membangun dan berkontribusi bagi kemajuan Jawa Timur. Selain itu, menjadi momentum untuk semakin menarik simpati masyarakat pada Pemilu 2029,” ujar Kang Irwan.

    Meski demikian, Kang Irwan menekankan pentingnya turut menjaga dan mengamankan proses rekapitulasi KPU hingga tuntas. Pihaknya akan menjaga kemenangan yang sudah ada berdasar hitung cepat. Serta, ada tambahan kemenangan di daerah lainnya.

    “Beberapa paslon yang diusung menang oleh PKS di antaranya Banyuwangi Ipuk Festiandani-Mujiono, Kabupaten Kediri Dhito-Dewi, Jember Gus Fawait-Djoko, Kabupaten Lumajang Indah-Yudha, Kota Malang Wahyu-Ali, Ponorogo Sugiri-Lisdyarita, dan Sampang Haji Idi-Mahfud,” lanjut Kang Irwan, pria yang pernah menjadi anggota DPRD Jatim 2 periode.

    Selanjutnya, dalam acara tersebut, Kang Irwan juga berpesan kepada peserta pendidikan anggota Pratama untuk terus aktif dalam struktur partai hingga tingkat desa. Ia menegaskan pentingnya peran PKS dalam melayani rakyat dan memberikan solusi atas berbagai persoalan masyarakat.

    “Melalui struktur-struktur PKS inilah cara kita berjuang untuk Indonesia, melayani rakyat, dan memperkuat NKRI,” tegasnya.

    Kang Irwan juga mendorong para kader untuk menjadi pelopor kegiatan sosial dan berkontribusi di berbagai sektor kehidupan, termasuk politik, ekonomi, pendidikan, dan lainnya.

    Acara ini dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur. Suasana penuh semangat ini menjadi bagian dari langkah-langkah strategis PKS dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

    Pendidikan anggota merupakan bagian dari proses kaderisasi PKS yang berjenjang dan berkelanjutan.

    “Sebagaimana termaktub dalam UU partai politik juga dalam AD/ART PKS bahwa ada proses kaderisasi yang berjenjang dan berkelanjutan. Proses kaderisasi ini melahirkan kader kader yang siap berbakti untuk bangsa dan negara di berbagai sektor termasuk di legislatif. Alhamdulillah dalam pileg 2024, ada 5 kader dari Jatim terpilih sebagai anggota DPR RI, 5 kader di DPRD provinsi Jatim, dan 104 kader di DPR kab/kota. Mengalami kenaikan dibandingkan pileg 2019,” pungkas Kang Irwan. [tok/aje]

    Rekap Daftar Menang Cakada Jawa Timur yang diusung PKS berdasarkan Hitung Count

    1. Jawa Timur (Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak)
    2. Kabupaten Bangkalan (Lukman Hakim dan Fauzan Akbar).
    3. Kabupaten Banyuwangi (Ipuk Festiandani dan Mujiono).
    4. Kabupaten Bojonegoro (Setyo Wahono dan Nurul Azizah).
    5. Kabupaten Gresik (Fandi Akhmad Yani dan Asluchul Alif).
    6. Kabupaten Jember (Muhammad Fawait dan Djoko Susanto).
    7. Kabupaten Jombang (Warsubi dan Salmanudin Yazid Al Hafidz).
    8. Kabupaten Kediri (Hanindhito H.P dan Dewi Mariya Ulfa).
    9. Kabupaten Lamongan (Yuhronur Efendi dan Dirham Akbar).
    10. Kabupaten Lumajang (Indah Amperawati Masdar dan Yudha Adji Kusuma).
    11. Kabupaten Madiun (Hari Wuryanto dan Purnomo).
    12. Kabupaten Nganjuk (Marhaen Djumadi dan Trihandy Cahyo Saputro)
    13. Kabupaten Ngawi (Ony Anwar Harsono dan Dwi Rianto Jatmiko).
    14. Kabupaten Pasuruan (Mochamad Rusdi Sutejo dan Shobih Asrori).
    15. Kabupaten Ponorogo (Sugiri Sancoko dan Lisdyarita).
    16. Kabupaten Probolinggo (dr Muhammad Haris dan Fahmi AHZ).
    17. Kabupaten Sampang (Slamet Junaidi dan Ahmad Mahfudz).
    18. Kabupaten Sumenep (Ahmad Fauzi dan Imam Hasyim).
    19. Kabupaten Trenggalek (Muhammad Nur Arifin dan Syah Muhammad Natanegara).
    20. Kabupaten Tuban (Aditya Halindra Faridzky dan Joko Sarwono).
    21. Kabupaten Tulungagung (Gatut Sunu Wibowo dan Ahmad Baharudin).
    22. Kota Kediri (Vinanda Prameswati dan Qowimuddin).
    23. Kota Madiun (Meidi dan F Bagus Panuntun)
    24. Kota Malang (Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin).
    25. Kota Mojokerto (Ika Puspitasari dan Rachman Sidharta Arisandi).
    26. Kota Pasuruan (Adi Wibowo dan Mokhamad Nawawi).
    27. Kota Surabaya (Eri Cahyadi dan Armuji).

  • Politik kemarin, PDIP pecat Effendi Simbolon hingga video Khofifah

    Politik kemarin, PDIP pecat Effendi Simbolon hingga video Khofifah

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (1/12) menjadi sorotan, mulai dari PDI Perjuangan pecat Effendi Simbolon karena berseberangan prinsip hingga Khofifah tegaskan video dirinya janji bagikan santunan adalah hoaks.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. PDI Perjuangan pecat Effendi Simbolon karena berseberangan prinsip

    Juru Bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro mengungkap alasan partainya memecat politikus Effendi Simbolon karena yang bersangkutan berseberangan dengan cita-cita, gagasan, nilai, dan prinsip partai.

    Menurut Seno, kader PDI Perjuangan semestinya menjalin komunikasi politik sejalan dengan prinsip yang dipegang partai. Akan tetapi, Effendi Simbolon tidak melakukan hal demikian.

    “Maka dalam case (kasus) Pak Effendi Simbolon ini tidak pernah sekalipun partai tidak tegas dalam mengambil sikap apabila berkaitan dengan prinsip-prinsip value itu,” kata Seno saat konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Minggu.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Legislator: Polri berhasil jaga kondusivitas selama Pilkada 2024

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mengapresiasi keberhasilan kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga kondusivitas dan stabilitas keamanan serta ketertiban dalam negeri pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.

    “Ini merupakan sumbangsih terbesar Polri untuk pendewasaan demokratisasi di Indonesia yang terus membaik dari waktu ke waktu,” kata Zulfikar melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, pada Pilkada serentak 2024 Polri bersama TNI dan juga aparat penegak hukum lainnya berhasil menciptakan kondusivitas keamanan dalam negeri.

    Baca selengkapnya di sini

    3. KPU: Suara tidak sah bukan hanya milik paslon yang diskualifikasi

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru Dahtiar di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Minggu, menyatakan klasifikasi suara tidak sah hasil pemungutan suara bukan hanya milik pasangan calon yang didiskualifikasi.

    Berdasarkan hasil perhitungan dari Sirekap Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru 2024, kata Dahtiar, didominasi perolehan suara tidak sah.

    Suara tidak sah mencapai 78.807 suara (68 persen), sedangkan pasangan Lisa-Wartono mendapatkan 36.113 suara (32 persen).

    Baca selengkapnya di sini

    4. Hasto: PDIP menang pilkada di 14 provinsi dan 247 kabupaten/kota

    Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu berhasil memenangi pemilihan kepala daerah (pilkada) di 14 provinsi dan 247 kabupaten/kota.

    “Kami melihat provinsi menang, berhasil dimenangkan di 14 provinsi atau 38 persen dan kabupaten/kota menang sebanyak 247 atau 48 persen,” kata Hasto saat konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Minggu.

    Hasto memerinci PDI Perjuangan berhasil menang pilkada tingkat provinsi di Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Khofifah tegaskan video dirinya janji bagikan santunan adalah hoaks

    Calon gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa menegaskan jika video berdurasi 29 detik di TikTok terkait dirinya akan membagikan santunan adalah hoaks dan hasil rekayasa teknologi AI.

    “Saya menegaskan bahwa video tersebut adalah hoaks dan disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” kata Khofifah di Surabaya, Minggu.

    Lebih lanjut pihaknya juga menegaskan bahwa video tersebut sesungguhnya adalah rekaman dirinya saat sedang di Turki pada awal tahun 2024 yang lalu. Yang kemudian diolah sedemikian rupa dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Hasto PDI-P: Effendi Simbolon Tak Dipecat jika Bertemu Prabowo, Bukan Jokowi

    Hasto PDI-P: Effendi Simbolon Tak Dipecat jika Bertemu Prabowo, Bukan Jokowi

    Hasto PDI-P: Effendi Simbolon Tak Dipecat jika Bertemu Prabowo, Bukan Jokowi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal PDI-P
    Hasto Kristiyanto
    berseloroh bahwa
    Effendi Simbolon
    tidak akan dipecat dari keanggotaan partai apabila bertemu dengan tokoh politik lain, seperti Presiden
    Prabowo Subianto
    , bukan Presiden
    Joko Widodo
    (Jokowi).
    “Jadi maksudnya Bung Seno, kalau ketemu Pak Prabowo enggak apa-apa, kira-kira seperti itu,” kata Hasto sambil tertawa dalam konferensi pers di kantor DPP PDI-P, Minggu (1/12/2024).
    Pernyataan Hasto tersebut merujuk pada penjelasan Juru Bicara PDI-P
    Aryo Seno Bagaskoro
    mengenai pemecatan Effendi Simbolon.
    Seno menyebutkan, salah satu alasan PDI-P bersikap tegas adalah pertemuan Effendi dengan Presiden Jokowi, yang dianggap sebagai bentuk langkah politik yang tidak sejalan dengan rekomendasi partai.
    “Pak Effendi Simbolon ini bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Ini beda persoalan kalau dengan tokoh politik lain. Tapi ini bertemu dengan Pak Jokowi sebelum mengambil langkah politik yang berbeda dengan rekomendasi partai,” ujar Seno.
    Menurut Seno, PDI-P menganggap pertemuan Effendi dengan Jokowi sebagai tindakan yang tidak dapat ditoleransi, bahkan dianggap sebagai bentuk kongkalikong. Oleh karena itu, partai langsung memutuskan untuk memecat Effendi.
    “Maka, pada saat Pak Effendi Simbolon melakukan suatu langkah politik yang berkongkalikong, komunikasi dengan Pak Jokowi, ini suatu hal yang tentu saja tidak bisa dikompromi, tidak bisa ditoleransi oleh partai,” kata Seno.
    Seno menambahkan, apabila Effendi bertemu dengan tokoh politik lain selain Jokowi, partai masih mungkin mengambil langkah klarifikasi dan mediasi terlebih dahulu. Namun, pertemuan dengan Jokowi dianggap berbeda.
    “Kalau dengan yang lain-lain, tentu partai masih akan melakukan suatu proses mediasi. Tetapi kalau bicaranya dengan Pak Jokowi, maka prinsipnya tegas, ini yang diambil oleh partai,” ujar Seno.
    Diberitakan sebelumnya, PDI-P resmi memecat kadernya, Effendi Simbolon, dari keanggotaan partai. Pemberhentian ini buntut keputusan Effendi mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta 2024.
    Ketua DPP PDI-P Djarot Syaiful Hidayat mengatakan, tindakan Effendi melanggar kode etik dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
    “Benar, yang bersangkutan (Effendi Simbolon) sudah dipecat dari partai. Yang bersangkutan melanggar kode etik, disiplin, dan AD/ART partai,” kata Djarot saat dihubungi, Sabtu (30/11/2024).
    Kompas.com
    mencoba menghubungi Effendi Simbolon untuk meminta tanggapannya terkait dengan pemecatan dirinya dari DPR RI pada Sabtu kemarin.
    Namun, Effendi hanya mengirimkan gambar Paus Fransiskus bertuliskan “semoga tuhan berkati” melalui aplikasi pesan singkat.
    Kompas.com
    pun kembali meminta keterangan Effendi terkait tanggapannya atas pemecatan itu. Sayangnya, hingga berita ini ditayangkan, Effendi tak juga memberikan tanggapannya.
    Dalam surat pemberhentian Effendi yang diterima
    Kompas.com
    , PDI-P memberikan sanksi pemecatan karena kadernya itu melanggar instruksi DPP partai terkait Pilkada Jakarta 2024.
    Diketahui, PDI-P mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno. Namun, Effendi justru mendukung kandidat dari partai lain yang menjadi lawan dari Pramono-Rano.
    “Bahwa sesungguhnya sikap, tindakan dan perbuatan Sdr. Effendi Muara Sakti Simbolon … adalah pembangkangan terhadap ketentuan keputusan dan garis kebijakan partai, yang merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin Partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat,” seperti dikutip
    Kompas.com
    dari surat tersebut, Minggu (1/12/2024).
    Atas dasar itu, PDI-P memutuskan untuk memecat Effendi terhitung sejak surat diterbitkan pada 28 November 2024.
    Surat pemecatan itu ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.
    PDI-P juga secara tegas melarang Effendi untuk melakukan kegiatan ataupun menduduki jabatan yang mengatasnamakan partai.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kampanye Anti-Kekerasan Perempuan Sejalan dengan SDGs

    Kampanye Anti-Kekerasan Perempuan Sejalan dengan SDGs

    Jakarta –

    Anggota BKSAP DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyuarakan dukungan terhadap Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKtP). Ia menegaskan bahwa kampanye ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs), khususnya target nomor 5 tentang kesetaraan gender dan nomor 16 tentang keadilan dan masyarakat damai.

    “Kampanye ini mendukung SDGs, terutama target untuk menghapus semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta menciptakan masyarakat inklusif yang menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia,” ujar Sara, Selasa (26/11/2024).

    Sara menyoroti tantangan besar yang masih dihadapi Indonesia dalam mencapai target SDGs, termasuk angka kekerasan berbasis gender yang tinggi. Berdasarkan data KemenPPPA, pada 2023 tercatat 29.883 kasus kekerasan, meningkat 4,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Mayoritas korban adalah perempuan, dengan 26.161 kasus.

    “Kita masih jauh dari keadilan bagi perempuan selama korban kekerasan dipaksa menikah dengan pelaku. Kampanye 16 HAKtP harus menjadi momen memperkuat perlindungan dan memberdayakan perempuan di semua aspek kehidupan,” lanjutnya.

    Sebagai Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO (JarNas Anti TPPO) yang beranggotakan hampir 40 organisasi dan individu, Sara juga menggelar Kampanye ’24 Hari Penuh Kasih Sayang’ bertema Lindungi Semua, Penuhi Hak Korban, Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan. Rangkaian kegiatan ini meliputi sosialisasi, diskusi publik, dan podcast.

    Sara menegaskan pentingnya penegakan hukum sesuai UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yang melarang penyelesaian damai antara korban dan pelaku kekerasan seksual.

    Sara juga menyerukan agar Pemerintah memperkuat upaya pemberantasan kekerasan terhadap perempuan. “Perlindungan hukum yang tegas adalah wujud nyata negara hadir dalam memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak-anak,” katanya.

    Menurut Sara, perjuangan melawan kekerasan berbasis gender sejalan dengan komitmen global untuk mewujudkan SDGs. Ia menutup dengan harapan agar masyarakat, terutama perempuan, terus berpartisipasi dalam mendukung kampanye ini. “Kami di DPR akan terus memastikan negara hadir melalui legislasi, anggaran, dan pengawasan demi menegakkan keadilan bagi perempuan, termasuk kelompok rentan seperti migran,” tutupnya.

    (maa/maa)

  • Pengamat: Polri di bawah Kemendagri dan TNI tidak tepat

    Pengamat: Polri di bawah Kemendagri dan TNI tidak tepat

    Fokus TNI ini lebih pada pertahanan dalam konteks keselamatan negara.

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Doktor Trubus Rahardiansyah mengatakan bahwa usulan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau TNI kurang tepat karena akan ada tumpang tindih tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

    “Kalau dari pandangan kebijakan publik, meletakkan Polri di bawah TNI maupun Kemendagri itu tidaklah tepat,” kata Dr. Trubus Rahardiansyah kepada ANTARA melalui sambungan telepon di Jakarta, Minggu (1/12).

    Menurut dia, ketika Polri di bawah Kemendagri, tupoksinya akan tumpang tindih dengan satpol PP. Selain itu, Polri juga sudah berperan dalam penegakan peraturan daerah bersama-sama dengan satpol PP.

    Sementara itu, ketika Polri di bawah TNI, kata Trubus, juga tidak efektif karena kedua institusi itu memiliki tupoksinya masing-masing. TNI sebagai pertahanan, sedangkan Polri mengurusi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas).

    “Fokus TNI ini lebih pada pertahanan dalam konteks keselamatan negara. Jadi, kalau diletakkan di situ, malah jadi tumpang tindih, malah jadi tidak efektif,” tuturnya.

    Trubus mengatakan bahwa usulan meletakkan Polri di bawah Kemendagri atau TNI itu akan menjadi kemunduran sebab penggabungan TNI dan Polri sudah pernah dilakukan sebelum reformasi dan hasilnya pun tidak baik.

    “Saya lihat perdebatan ini sudah lama sekitar 2—3 tahun lalu, juga pernah terjadi perdebatan ini. Ujungnya semua kembali kepada DPR itu sendiri,” katanya.

    Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Deddy Sitorus dari Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan bahwa wacana terkait dengan penempatan Polri di bawah TNI atau Kemendagri.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamen Veronica Tan: Perempuan Mandiri Cenderung Berani Bicara

    Wamen Veronica Tan: Perempuan Mandiri Cenderung Berani Bicara

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan mengungkapkan perempuan yang mandiri khususnya dari aspek ekonomi, cenderung berani untuk speak up (bicara). Menurut Veronica, sikap berani angkat bicara merupakan sesuatu yang diperlukan ketika kekerasan, ketidakadilan atau pelecehan terhadap perempuan.

    Hal ini disampaikan Veronica saat menghadiri diskusi empowerment talk bertajuk “Perempuan Berdaya, Bangsa Berjaya: Menuju Indonesia Emas 2045” yang digelar DPP Perempuan Bangsa, dalam rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) ke-V di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

    “Jadi permasalahan itu bagaimana membuat ekonomi perempuan itu harus ada dulu. Kalau ekonomi perempuan ada, berdaya, dia mandiri sendiri, saya yakin dia akan berani speak up,” ujar Veronica dalam acara diskusi tersebut.

    Menurut Vero, sapaan akrabnya, kebanyakan perempuan bergantung pada suami atau pihak lain. Dia menilai ketergantungan ekonomi perempuan ini kadang menjadi akar utama permasalahan. Untuk itu, dia mendorong perempuan Indonesia mengembangkan dirinya sehingga bisa menjadi perempuan yang mandiri.

    “Perempuan Indonesia kebanyakan sangat lemah dari sisi ekonomi, sehingga mereka bergantung kepada orang-orang terdekat, khususnya suami,” tandas Vero.

    Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengajak perempuan untuk berkiprah dalam dunia politik. Dia menuturkan hal itu perlu untuk mengupayakan hak-hak perempuan.

    “Banyak orang menilai politik itu adalah daerah yang kotor sehingga perempuan tidak bisa di situ. Padahal kita melakukan hal baik di politik dan itu jangka panjang yang akan kita lakukan,” jelas Nihayatul.

    Sementara ketua umum DPP Perempuan Bangsa, salah satu organisasi otonom PKB, Siti Mukaromah mengatakan bahwa dengan kondisi masih banyaknya angka kekerasan, peran organisasi perempuan sangat strategis. 

    Siti mengaku Perempuan Bangsa selama ini menjalankan peran tersebut dan ke depannya akan  melakukan penguatan kader untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat khususnya perempuan.

    “Gerakan dan organisasi perempuan sangat strategis dan masih diperlukan untuk fungsi advokasi dan pemberdayaan,” pungkas Siti.