Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Cak Imin Angkat Founder Tokopedia Jadi Deputi Kemenko PM

    Cak Imin Angkat Founder Tokopedia Jadi Deputi Kemenko PM

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengangkat Pendiri Tokopedia Leontinus Alpha Edison menjadi Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

    “Alhamdulillah saya mendapatkan tenaga baru namanya Pak Leon. Ini pendiri Tokopedia. Sekarang saya angkat saya putuskan menjadi Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat,” kata Cak Imin di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/12)

    Cak Imin mengatakan Leontinus agar bertugas mengkoordinasikan UMKM, koperasi, dan pelaku kreatif agar bisa mendapatkan akses ke perbankan, mendapatkan bahan baku, serta hal lainnya.

    “Pak Leon ini punya pengalaman panjang pendirian Tokopedia yang mayoritas klien Tokopedia ini adalah UMKM,” kata Cak Imin.

    Berdasarkan akun LinkedIn, Leontinus merupakan co-founder Tokopedia sejak 2009 hingga 2023.

    Ia tergabung dalam Tim Pemenangan Anies-Cak Imin (Timnas AMIN) dalam ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    (fby/agt)

  • Minta Tambah Anggaran Rp 505 Miliar, Zulhas: Kantor Baru, Kursi, Mobil Belum Ada

    Minta Tambah Anggaran Rp 505 Miliar, Zulhas: Kantor Baru, Kursi, Mobil Belum Ada

    Minta Tambah Anggaran Rp 505 Miliar, Zulhas: Kantor Baru, Kursi, Mobil Belum Ada
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan (
    Zulhas
    ) meminta tambahan
    anggaran
    sekitar Rp 505 miliar untuk tahun anggaran 2025.
    Zulhas meminta ini dalam Rapat Badan
    Anggaran
    (Banggar) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2024).
    Ketua Umum PAN ini mengusulkan kenaikan anggaran itu lantaran kementeriannya belum punya kantor dan mobil dinas.
    “Jadi saya di bawah Cak Imin itu, kami butuh kurangnya Rp 505 miliar Pak. Kantor baru, kursi belum ada, mobil, semua belum ada. Kantornya pun belum ada, jadi masih numpang. Januari mungkin baru selesai,” kata Zulhas dalam paparannya.
    Zulhas mengatakan, pagu anggaran di kementeriannya saat ini sebesar Rp 44.069.025.000.
    Padahal, kata dia, total kebutuhan anggaran sebesar Rp 550 miliar. Maka itu, ia meminta anggaran kementeriannya bertambah Rp 505,9 miliar.
    “Tadi saya sampaikan di banggar, kita ada di banggar, anggaran kami baru Rp 40 miliar, kami memerlukan kira-kira Rp 550 miliar, jadi kurang Rp 505 miliar tadi, maka nanti akan dibahas,” ucap dia.

    Menurut Zulhas, Banggar DPR RI akan membahas soal penambahan anggaran kementeriannya ini dalam beberapa waktu ke depan.
    “Banggar minta untuk dibahas dengan pemerintah, perlu waktu kira-kira 2-3 bulan, kira-kira itu intinya,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • LSI Denny JA Bongkar Penyebab Dedi Mulyadi Menang Telak di Jabar

    LSI Denny JA Bongkar Penyebab Dedi Mulyadi Menang Telak di Jabar

    Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga survei LSI Denny JA mengungkap sejumlah faktor yang membuat pasangan calon Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan meraih kemenangan telak di Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat atau Pilkada Jabar 2024. 

    Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA Toto Izul Fatah mengatakan sesuai dengan hitung cepat (quick count) LSI Denny JA, pasangan Dedi-Erwan unggul dengan raihan suara sebanyak 61,85%.

    Hasil hitung cepat tersebut disampaikan setelah data masuk 100% dan dengan tingkat partisipasi pemilih (VTO) sebesar 63,2%.

    “Dengan margin of error plus minus 1%, hasil hitung cepat selama ini tak pernah berbeda jauh dengan hasil real count KPU, yang pada saatnya nanti akan diumumkan secara resmi,” ujarnya dilansir Antara, Senin (2/12/2024). 

    Dari hitung cepat yang dilakukan LSI Denny JA, tiga pasangan yang tertinggal jauh dibawah Dedi-Erwan adalah Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie yang diusung PKS dan Nasdem dengan 18,78%. 

    Kemudian, pasangan Acep Adang Ruhiat-Gitalis Dwinatarina  yang diusung PKB mencapai 10,40%, dan paling bawah ialah pasangan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja yang diusung PDIP meraih 8,98%.

    Toto menyebutkan ada empat faktor utama yang membuat tiga pasangan calon tersebut tertinggal jauh dari raihan Dedi-Erwan. Pertama, sosok Dedi Mulyadi yang sudah memiliki tingkat pengenalan dan kesukaan yang cukup tinggi, yakni sudah dikenal oleh sekitar 92,1% dan disukai oleh sekitar 88,6%.

    “Itu adalah angka ideal seorang kandidat yang punya potensi kuat untuk menang,” katanya. 

    Toto membandingkan dengan tiga pasangan calon lainnya, yang rata-rata masih terkendala problem pengenalan. Bahkan, ketiga paslon tersebut belum memenuhi standar pengenalan minimal 70%, termasuk Ahmad Syaikhu. Sementara, dua pasangan lainnya, rata-rata baru dikenal oleh sekitar 50%.

    Kedua, kata Toto, adanya ekspresi kesukaan mayoritas publik kepada Dedi Mulyadi yang tergambar dari pemilih militan (strong supporter) yang cukup tinggi, yaitu 55,4%.

    “Itu angka strong supporter yang jarang terjadi. Sedangkan dengan tiga pasangan lain yang pemilih militannya di bawah 10%,” ucapnya. 

    Faktor ketiga, karena dukungan kuat  mayoritas publik kepada pasangan yang diusung Gerindra, Golkar, Demokrat dan PAN itu cukup merata di aneka segmen demografis, mulai dari suku, agama, gender, tingkat penghasilan, pendidikan, profesi, pilihan Ormas dan Parpol. Termasuk, unggul juga di seluruh Dapil dan kabupaten.

    Terakhir, dia menilai Dedi Mulyadi punya kemampuan melakukan kapitalisasi seluruh kegiatan dan pesan kampanyenya dengan massif. Tentunya, lewat aneka platform sosial media, berita online, dan TV dengan news value yang kuat. Hal itu dilakukannya dari jauh hari sebelum masuk  masa kampanye.

    “Dari rangkaian kegiatan dengan kemasan yang news value dan berefek emosional publik itu, sangat  wajar kalau Kang Dedi sudah punya modal pengenalan dan kesukaan yang paling tinggi sebagai salah satu hukum besi untuk menang,” imbuhnya. 

    Ditanya peran sejumlah parpol yang tergabung dalam KIM Plus dalam mendongkrak popularitas dan elektabilitas Dedi Mulyadi, Toto hanya menyampaikan hal itu tak pernah berbanding lurus antara kemenangan dan dukungan banyak partai politik.

    “Dalam konteks Pilgub Jawa Barat, kemenangan Dedi Mulyadi lebih karena faktor personal figur yang memang sudah kokoh, sejak bupati Purwakarta dua periode dan caleg DPR RI dengan perolehan suara terbanyak di Jabar, bukan karena dukungan banyak parpol,” kata dia.

    Toto mencontohkan kasus di sejumlah daerah, banyak kandidat yang kalah di Pilkada meskipun didukung banyak partai. Sebaliknya, calon yang didukung hanya satu dan dua partai saja bisa menang. 

    Calon Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan pidato kemenangan usai keunggulan telak di hasil quick count sejumlah lembaga survei dalam Pilgub Jabar 2024.

    Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya menyampaikan terima kasih pada seluruh warga Jawa Barat yang sudah menyalurkan hak pilihnya pada Rabu (27/11/2024) ini. Menurutnya Pilkada Serentak di Jabar berlangsung aman, lancar dan tertib dan penuh suasana yang gembira.

    “Ini adalah pencapaian keberadaan demokrasi yang ada di Provinsi Jawa Barat,” katanya dalam keterangan yang disampaikan kepada media.

    Menurutnya meskipun perhitungan suara belum selesai, namun berdasarkan aspek ilmiah yang sudah biasa dipakai dalam perhelatan demokrasi di Indonesia, hasil quick count yang sudah di atas 70% stabil tidak mengalami perubahan.

    “Biasanya hasil real count tidak pernah jauh berbeda. Selisihnya real count di kisaran margin error 2 atau 3 persen atau maksimal 4 persen. Itu pun kalau jaraknya dekat, tetapi secara kebetulan kita bisa melihat bersama saat ini pasangan nomor urut 4 Kang Dedi Mulyadi dan Kang Erwan Setiawan sudah meraih angka 61% lebih,” katanya.

    Menurutnya dengan data masuk 78%, hal tersebut sudah bisa dijadikan fakta bahwa pihaknya akan memenangkan Pilgub Jabar.

    “Kami sudah menganggap pasangan nomor urut 4 sudah menjadi pemenang, semoga ini bisa menjadi kabar baik bagi seluruh masyarakat Jawa Barat,” katanya.

  • Anggota Komisi III DPR sebut polisi berhasil bangun kepercayaan publik

    Anggota Komisi III DPR sebut polisi berhasil bangun kepercayaan publik

    “Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan Wibisono sukses menjalankan tugas karena mampu membawa Sulsel tetap kondusif dalam semua tahapan perhelatan Pilkada serentak 2024,”

    Makassar (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengatakan kepolisian berhasil membangun kepercayaan masyarakat dan terbukti setelah pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 khususnya di Sulawesi Selatan berjalan lancar dan aman.

    “Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan Wibisono sukses menjalankan tugas karena mampu membawa Sulsel tetap kondusif dalam semua tahapan perhelatan Pilkada serentak 2024,” ujarnya dikonfirmasi dari Makassar, Senin.

    Rudianto Lallo mengatakan, sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 digelar, pihaknya menerima data dari Bawaslu yang menyatakan Provinsi Sulsel masih dalam salah satu daerah di Indonesia yang mempunyai tingkat kerawanan rendah.

    Ia pun menyatakan jika indeks kerawanan Pilkada Serentak 2024 yang dirilis oleh Bawaslu, Sulsel berada di peringkat akhir dalam kategori daerah dengan kerawanan rendah terjadinya insiden baik sebelum maupun pasca pilkada.

    Meski hanya kerawanan rendah, namun ia mengaku potensi terjadinya insiden tersebut tetap ada. Namun, dengan hadirnya polisi dan semua pihak di masyarakat, pelaksanaan pilkada bisa berjalan lancar dan aman.

    Selain Sulsel, Kota Makassar yang menjadi wajah dari provinsi tersebut berhasil menyelenggarakan pilkada yang aman dan lancar.

    Bahkan dengan empat pasangan calon yang bertarung, potensi terjadinya insiden cukup tinggi dan kembali polisi khususnya Kapolrestabes Makassar mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat.

    “Membuat Makassar tetap aman dan damai selama pelaksanaan Pilkada bukan hanya tanggungjawab polisi, tapi juga peran semua warga Makassar termasuk juga semua kontestan dan pendukungnya. Kami melihat Kapolrestabes mampu merajut semua pihak agar kondusifnya Makassar tetap terjaga,” katanya.

    Berdasarkan Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) yang dirilis Bawaslu RI, diketahui kalau berada di urutan ke 24 dari seluruh daerah di Sulsel berdasarkan penilaian indeks kerawanan Pilkada. Merujuk pada fakta tersebut, disimpulkan kalau Makassar merupakan daerah paling kondusif dari 24 kabupaten/kota se Sulsel.

    Makassar mendapat nilai 2,04 poin dengan kategori kurang rawan. Sedangkan daerah di Sulsel yang berada dalam peringkat pertama kategori rawan adalah Kabupaten Luwu.

    Penilaian indeks kerawanan Pilkada ini, menjadikan 7 kondisi atau dimensi sebagai indikator penilaian, yakni dimensi penyelenggara, dimensi pengamanan, dimensi peserta Pilkada, dimensi partisipasi masyarakat, dimensi potensi gangguan, dimensi ambang gangguan, dan dimensi gangguan nyata.

    Skor penilaian dari semua indikator tersebut, memasukkan Makassar dalam kategori kurang rawan.

    “Kami acungi jempol kepada pihak kepolisian di Makassar, termasuk Kaporestabes Makassar yang sukses membuat Makassar tetap kondusif di tengah kondisi tensi politik jelang dan pasca Pilkada Makassar yang cukup tinggi,” ucap Rudianto Lallo.

    Pewarta: Muh. Hasanuddin
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menko Perekonomian Beberkan Alasan Presiden Prabowo Naikkan UMP 6,5 Persen

    Menko Perekonomian Beberkan Alasan Presiden Prabowo Naikkan UMP 6,5 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan alasan Presiden Prabowo Subianto menaikkan upah minimum provinsi (UMP) naik 6,5% pada 2025. Menurut Airlangga, kenaikan 6,5% dihitung mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

    “Kenaikan UMP 2025 landasannya inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Airlangga di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Pemerintah, kata Airlangga, juga sudah mempertimbangkan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan pengusaha dalam menentukan kenaikan UMP 2025 Menurut dia, biaya tenaga kerja bergantung pada setiap sektor lapangan kerja.

    Untuk sektor padat karya, biaya tenaga kerja sebesar 30% dari total pengeluaran perusahaan. Sedangkan sektor nonpadat karya, biaya tenaga kerja di bawah 15%. “Pemerintah sudah melihat terhadap cost structure terhadap setiap sektor,” tegas Airlangga.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan upah minimum provinsi atau UMP 2025 sebesar 6,5%. Detail besaran nominalnya akan diatur Dewan Pengupahan Nasional.

    Presiden Prabowo Subianto langsung mengumumkan kenaikan UMP 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/11/2024). Prabowo menerangkan, awalnya Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyarankan kenaikan UMP 2025 hanya sebesar 6% saja. Namun, Prabowo menolak usulan tersebut dan menaikkan sebesar 0,5%.

    “Menteri tenaga kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%. Namun, setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada 2025 sebesar 6,5%,” ujar Prabowo saat jumpa pers.

    Prabowo menilai kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5% merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

  • 3
                    
                        Dicecar soal Kerja Sama Indonesia-China, Menlu Sugiono: Urusan Kedaulatan Kita Tidak Bergeser
                        Nasional

    3 Dicecar soal Kerja Sama Indonesia-China, Menlu Sugiono: Urusan Kedaulatan Kita Tidak Bergeser Nasional

    Dicecar soal Kerja Sama Indonesia-China, Menlu Sugiono: Urusan Kedaulatan Kita Tidak Bergeser
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Luar Negeri (
    Menlu
    ) Sugiono kembali menekankan bahwa Indonesia tetap berpegang teguh pada kedaulatan wilayahnya terkait dengan sengketa
    Laut China Selatan
    (LCS).
    Ia menyebutkan, posisi politik Indonesia tidak bergeser meskipun sudah menandatangani kerja sama maritim dengan Pemerintah Republik Tiongkok (RRT) atau China.
    “Jadi balik lagi, prinsip utamanya adalah Bapak Presiden mengarahkan bahwa Indonesia akan meningkatkan kerja sama dan kolaborasi dengan negara-negara tetangganya demi kepentingan nasional,” ujar Sugiono dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).
    “Urusan kedaulatan kita tidak bergeser dari posisi kita,” ujar dia.
    Adapun pernyataan Sugiono itu menjawab pertanyaan dari salah satu anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Amalia Anggraini.
    Mulanya, Amalia meminta ketegasan dari Sugiono setelah pemerintah menyatakan kerja sama maritim dengan Pemerintah China.
    Ia khawatir, kerja sama itu bakal memicu ketegangan antara Indonesia dengan sejumlah negara di ASEAN yang juga memiliki konflik yang sama dengan Pemerintah China soal LCS.
    “Dalam forum ini kami juga minta Pak Menteri untuk membrikan penjelasan terkait pernyataan bersama Indonesia dan China, kami berharap tidak ada perjanjian dalam perjanjian yang tidak transparan,” ujar Amalia.
    Menanggapi hal tersebut, Sugiono kembali memastikan bahwa saat ini Indonesia tetap berpegang teguh pada prinsipnya soal wilayah kedaulatan di LCS.
    Ia menuturkan, sampai saat ini belum ada koordinat pasti soal pembagian kerja antara Pemerintah Indonesia dan China terkait kerja sama maritim tersebut.
    “Belum ada tulisan, belum ada pernyataan yang menyatakan bahwa kita akan bekerja di titik A, koordinat B, itu belum ada,” ucap Sugiono.
    Ia menekankan bahwa pemerintah Indonesia tetap berpegang pada
    United Nations Convention on the Law of the Sea
    (UNCLOS) 1982 tentang batas wilayah laut yang telah disepakati bersama.
    Di sisi lain, pemerintah mengupayakan agar wilayah perbatasan itu sumber dayanya bisa dioptimalkan.
    “Sebenarnya konsentrasinya adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan alam yang ada di situ untuk kepentingang bersama,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Cecar Menlu soal Pernyataan Bersama RI-China Terkait LCS

    DPR Cecar Menlu soal Pernyataan Bersama RI-China Terkait LCS

    Jakarta, CNN Indonesia

    Sejumlah anggota DPR Komisi I mempertanyakan sikap dan posisi Indonesia ke Menteri Luar Negeri Sugiono terkait pernyataan bersama yang menyinggung Laut China Selatan (LCS).

    Pernyataan bersama RI-China sempat menjadi sorotan karena membahas isu tumpang tindih (over claim) yang bisa merujuk ke nine dash line (Sembilan garis putus-putus) dan persepsi atau dugaan Indonesia mengarah untuk mengakui klaim itu.

    Para anggota DPR itu mengajukan pertanyaan ke Sugiono dalam rapat kerja Menlu dengan Komisi I di kompleks parlemen, Senin (2/12).

    Anggota DPR dari fraksi Partai NasDem Amelia Anggraini mempertanyakan posisi Indonesia.

    Dia mengatakan ada kebingungan di publik mengenai klaim teritorial China di LCS dan pernyataan bersama RI-China.

    “Ada dugaan yang mengacu ke pernyataan bersama bahwa Indonesia telah mengubah sikap dengan mengakui klaim China,” kata Amelia.

    Dia lalu berujar, “Padahal Kementerian Luar Negeri mengklarifikasi tidak ada pengakuan tersebut. Namun pernyataan itu menimbulkan kegelisahan di kawasan.”

    Amelia lalu meminta Sugiono mengatasi masalah itu dan menyarankan Indonesia bisa menjaga hubungan baik dengan negara tetangga.

    “Dalam forum ini kami meminta Pak Menteri untuk memberi penjelasan antara pernyataan bersama Indonesia dengan China,” ungkap dia.

    Anggota DPR fraksi NasDem itu berharap tak ada perjanjian dalam perjanjian yang tak transparan.

    Senada, anggota DPR fraksi PDIP TB Hasanudin menyampaikan kekhawatiran serupa.

    Dia mengatakan Indonesia menolak mentah-mentah sembilan garis putus-putus sejak lama dan menghormati hukum internasional.

    “Dengan pernyataan itu seolah-olah di wilayah yang kita tolak itu, akan ada kerja sama,” ujar Hasanuddin.

    “Saya mohon penjelasan dari Bapak, apakah betul kita akan mengerjasamakan [bekerja sama di wilayah] nine dash line yang dulu kita tolak itu, atau apakah ada pandangan lain mohon dijelaskan,” imbuh dia.

    Tak beda jauh, anggota DPR fraksi Demokrat, Rizki Natakusumah, menyoroti code of conduct yang tertera dalam pernyataan bersama RI-China.

    Dia juga mengutip poin 9 yang menyinggung soal code of conduct, aturan atau kode etik yang mengatur tindakan di LCS.

    Poin itu berbunyi: Kedua belah pihak menegaskan kembali komitmen mereka terhadap implementasi penuh dan efektif Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan (DOC), dan penyelesaian awal kode etik (COC) berdasarkan konsensus, sehingga bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan.

    “Ini surprising [mengejutkan] untuk saya ya, yang kita ketahui pihak China sendiri against skema CoC, mereka lebih suka bilateral,” kata Riski.

    “Pertanyaan saya, apakah prinsip dasar dan landasan pikiran CoC yang disebut di joint statement sama dengan yang selama ini kita usulkan,” imbuh dia.

    Respons Menlu

    Menlu Sugiono di kesempatan itu menegaskan Indonesia tetap pada posisinya terkait Sembilan garis putus-putus.

    “Di situ kita tidak disebutkan kita mengakui apapun. Belum ada tulisan, belum ada pernyataan yang menyatakan kita akan bekerja sama di titik a koordinat b,” ujar dia.

    Sugiono juga menerangkan Indonesia menghormati hukum internasional dan konvensi hukum laut PBB, UNCLOS.

    Selain itu, dia mengatakan CoC yang disebut dalam pernyataan bersama sesuai dengan yang sedang diusulkan.

    (isa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Komisi II DPR: Polri di bawah Kemendagri perpanjang rantai birokrasi

    Komisi II DPR: Polri di bawah Kemendagri perpanjang rantai birokrasi

    Palu (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Longki Djanggola menyatakan wacana penggabungan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), memperpanjang rantai komando birokrasi.

    “Nantinya, dalam pengambilan kebijakan dan keputusan, semakin memperpanjang rantai birokrasi,” katanya dihubungi dari Palu, Senin.

    Dia menjelaskan, jika Polri di bawah Kemendagri, menjadikan tanggung jawab kementerian itu lebih besar. Saat ini Kemendagri sudah terlalu banyak mengurus urusan pemerintahan dalam negeri.

    “Saat ini sudah era digital, memerlukan penanganan yang cepat dan terukur,” ujarnya.

    Secara pribadi, dia berpendapat wacana Polri di bawah Kemendagri sudah kurang tepat. Sehingga sangat tepat, Polri berada di bawah kendali presiden RI.

    “Artinya, tidak ada kekuatan-kekuatan lain yang bisa intervensi Polri kecuali presiden,” katanya menegaskan.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menjelaskan alasan partainya mengusulkan agar Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), karena banyaknya masalah di internal Polri.

    Kata dia, Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memisahkan TNI dan Polri pada tahun 2000, agar Polri sebagai lembaga sipil yang dipersenjatai, bisa mandiri dalam melayani masyarakat.

    Pewarta: Fauzi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPR uji kelayakan dan kepatutan capim dan calon Dewas KPK

    DPR uji kelayakan dan kepatutan capim dan calon Dewas KPK

    Senin, 18 November 2024 17:01 WIB

    Calon Pimpinan (Capim) KPK Setyo Budianto (kiri) mengikuti uji kelayakan dan kepatutan bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 Capim KPK dan 10 calon Dewas KPK yang berlangsung 18-21 November 2024. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa.

    Calon Pimpinan (Capim) KPK Poengky Indarti bersiap mengikuti uji kelayakan dan kepatutan bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 Capim KPK dan 10 calon Dewas KPK yang berlangsung 18-21 November 2024. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa.

    Calon Pimpinan (Capim) KPK Setyo Budianto mengikuti uji kelayakan dan kepatutan bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 Capim KPK dan 10 calon Dewas KPK yang berlangsung 18-21 November 2024. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa.

  • Menlu paparkan sejumlah hal prioritas dukungan terhadap Astacita

    Menlu paparkan sejumlah hal prioritas dukungan terhadap Astacita

    Di mana kita mendorong kemitraan dan tatanan ekonomi global yang berkeadilan, menciptakan suatu perdagangan yang bebas dan adil, kemudian memperluas kemitraan ekonomi di kawasan-kawasan nontradisional, membuka pasar-pasar baru bagi komoditas-komodita

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono memaparkan sejumlah hal yang menjadi prioritas Kementerian Luar Negeri RI dalam rangka mendukung Program Astacita yang diusung Pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Kementerian Luar Negeri dalam hal ini akan terus bekerja mendukung visi Presiden Prabowo sebagaimana yang tertuang di dalam Astacita, dan dalam rangka mendukung visi Presiden Prabowo, Kementerian Luar Negeri juga menggariskan beberapa hal yang kami jadikan prioritas,” kata Sugiono saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Dia menuturkan bahwa Kemenlu RI memprioritaskan diplomasi ketahanan nasional, yakni mempertahankan kedaulatan NKRI dan membangun ketahanan nasional.

    “Di mana kita akan memperluas kemitraan dan memperkuat sinergi untuk membahas isu-isu tentang ketahanan pangan, ketahanan energi dan air, serta mitigasi bencana dengan negara-negara tetangga dan teman-teman kita yang lain,” ujarnya.

    Kemenlu RI, kata dia, juga melakukan pendekatan prioritas berupa diplomasi ekonomi yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

    “Di mana kita mendorong kemitraan dan tatanan ekonomi global yang berkeadilan, menciptakan suatu perdagangan yang bebas dan adil, kemudian memperluas kemitraan ekonomi di kawasan-kawasan nontradisional, membuka pasar-pasar baru bagi komoditas-komoditas Indonesia,” ucapnya.

    Selain itu, dia menyebut Kemenlu RI membentuk direktorat jenderal baru, yakni Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan dalam rangka penguatan kelembagaan.

    Dia menjelaskan bahwa direktorat tersebut dibangun dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinkronisasi hubungan luar negeri RI sebab sejumlah mekanisme dan proses ujungnya melibatkan Kementerian Luar Negeri RI.

    “Oleh karena itu, kami nilai bahwa Kementerian Luar Negeri juga sebaiknya memahami semua proses ini dari awal, dari depan, sehingga jika ada fasilitasi yang perlu kami lakukan, jika ada perlu bantuan-bantuan yang perlu diberikan Kementerian Luar Negeri kita semua sudah aware dari awal,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan Kemenlu RI memprioritaskan pula untuk meningkatkan pengaruh Indonesia di kawasan global.

    “Rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke beberapa negara juga merupakan bagian dari meningkatkan pengaruh Indonesia, baik di kawasan maupun global, di mana peran ini juga dapat dijalankan jika sistem multilateral yang ada berjalan dengan baik,” ujarnya.

    Berikutnya, dia mengatakan Kemenlu RI memprioritaskan peningkatan perlindungan warga negara Indonesia (WNI) dan peran diaspora.

    “Perlindungan ini tidak cukup hanya bisa bersifat reaktif, tapi juga harus antisipatif. Oleh karena itu, meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, dan menurut hemat kami Kementerian Luar Negeri juga perlu membangun suatu koridor migrasi yang aman dan terstruktur,” jelasnya.

    Terakhir, dia menyebut Kemenlu RI memprioritaskan pula untuk mengoptimalisasi diplomatic tools dalam rangka memperkuat pengaruh dan posisi Indonesia, baik di kawasan maupun di global.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024