Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Cak Imin Gaet Pendiri Tokopedia dan Mantan Timses di Pilpres Jadi Deputi di Kemenko PM

    Cak Imin Gaet Pendiri Tokopedia dan Mantan Timses di Pilpres Jadi Deputi di Kemenko PM

    Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin, membuat gebrakan dengan mengangkat salah satu pendiri Tokopedia, Leontinus Alpha Edison (Leon), sebagai Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran. Leon juga sempat menjadi salah satu anggota tim sukses pasangan Anies Baswedan-Cak Imin di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    “Alhamdulillah, saya mendapatkan tenaga baru, namanya Pak Leon. Ini pendiri Tokopedia. Sekarang saya angkat jadi Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat,” ujar Cak Imin usai Rapat Kerja Badan Anggaran di Gedung Nusantara I DPR RI, Selasa 2 Desember 2024.

    Menurut Cak Imin, latar belakang Leon sebagai penggerak ekonomi digital dan penghubung antara pembeli dan penjual di seluruh Indonesia akan menjadi aset penting untuk memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif, dan koperasi. Hingga kini, platform tersebut telah membantu jutaan pelaku UMKM berkembang dan terhubung dengan pasar yang lebih luas.

    “Pak Leon ini punya pengalaman panjang dalam mendirikan Tokopedia. Mayoritas klien Tokopedia ini adalah UMKM,” tambahnya.

    Baca juga: Sisternet Gelar KMP 2024, 20 Finalis UMKM Perempuan Berebut Modal Rp115 Juta

    Tugas Besar Menanti: UMKM dan Perlindungan Pekerja Migran
    Sebagai Deputi baru, Leon akan memimpin berbagai program strategis yang mencakup koordinasi antarinstansi untuk pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, dan penguatan koperasi. Selain itu, ia juga akan bertanggung jawab dalam memastikan pelindungan yang lebih baik bagi pekerja migran Indonesia.

    Keahlian Leon di dunia teknologi diharapkan dapat mempermudah pelaku UMKM masuk ke pasar digital dan meningkatkan daya saing. Pendekatan ini juga sejalan dengan misi digitalisasi ekonomi nasional yang menjadi prioritas pemerintah.

    Leon lahir di Pontianak pada 19 Maret 1981. Dia merupakan lulusan Teknologi Informasi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Bersama William Tanuwijaya, ia mendirikan Tokopedia pada 2009 dengan tujuan menciptakan pemerataan ekonomi digital di Indonesia. 

    Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin, membuat gebrakan dengan mengangkat salah satu pendiri Tokopedia, Leontinus Alpha Edison (Leon), sebagai Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran. Leon juga sempat menjadi salah satu anggota tim sukses pasangan Anies Baswedan-Cak Imin di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
     
    “Alhamdulillah, saya mendapatkan tenaga baru, namanya Pak Leon. Ini pendiri Tokopedia. Sekarang saya angkat jadi Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat,” ujar Cak Imin usai Rapat Kerja Badan Anggaran di Gedung Nusantara I DPR RI, Selasa 2 Desember 2024.
     
    Menurut Cak Imin, latar belakang Leon sebagai penggerak ekonomi digital dan penghubung antara pembeli dan penjual di seluruh Indonesia akan menjadi aset penting untuk memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif, dan koperasi. Hingga kini, platform tersebut telah membantu jutaan pelaku UMKM berkembang dan terhubung dengan pasar yang lebih luas.
    “Pak Leon ini punya pengalaman panjang dalam mendirikan Tokopedia. Mayoritas klien Tokopedia ini adalah UMKM,” tambahnya.
     
    Baca juga: Sisternet Gelar KMP 2024, 20 Finalis UMKM Perempuan Berebut Modal Rp115 Juta

    Tugas Besar Menanti: UMKM dan Perlindungan Pekerja Migran

    Sebagai Deputi baru, Leon akan memimpin berbagai program strategis yang mencakup koordinasi antarinstansi untuk pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, dan penguatan koperasi. Selain itu, ia juga akan bertanggung jawab dalam memastikan pelindungan yang lebih baik bagi pekerja migran Indonesia.
     
    Keahlian Leon di dunia teknologi diharapkan dapat mempermudah pelaku UMKM masuk ke pasar digital dan meningkatkan daya saing. Pendekatan ini juga sejalan dengan misi digitalisasi ekonomi nasional yang menjadi prioritas pemerintah.
     
    Leon lahir di Pontianak pada 19 Maret 1981. Dia merupakan lulusan Teknologi Informasi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Bersama William Tanuwijaya, ia mendirikan Tokopedia pada 2009 dengan tujuan menciptakan pemerataan ekonomi digital di Indonesia. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Komisi VII DPR dorong ANTARA-RRI tingkatkan kreativitas pemberitaan

    Komisi VII DPR dorong ANTARA-RRI tingkatkan kreativitas pemberitaan

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI mendorong agar lembaga penyiaran dan kantor berita, mulai dari LKBN ANTARA, LPP TVRI, dan LPP RRI, untuk meningkatkan kreativitas produk pemberitaan.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim berharap lembaga milik negara itu mampu bersaing dengan lembaga pemberitaan lainnya dengan produk pemberitaan dan program yang kreatif dan diminati masyarakat.

    “Mengoptimalkan penggunaan anggaran tahun 2025 sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan kinerja lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” kata Chusnunia saat membacakan kesimpulan rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan ketiga lembaga tersebut juga perlu menyusun tantangan dan hambatan terkait pengembangan program dan peningkatan kualitas baik secara regulasi, birokrasi, maupun anggaran yang hasilnya diserahkan kepada Komisi VII DPR RI.

    Di samping itu, dia meminta agar ANTARA, TVRI, dan RRI untuk menindaklanjuti seluruh masukan dan saran yang disampaikan dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI tersebut.

    Adapun sejumlah masukan dari para legislator itu mulai dari usulan agar ketiga lembaga itu digabung menjadi satu guna menghindari program yang serupa. Selain itu, ada juga usulan agar lembaga-lembaga penyiaran itu bisa mencari pendapatan mandiri tanpa mengandalkan APBN.

    Menurut dia, Komisi VII DPR RI juga menerima penjelasan mengenai alokasi pagu anggaran LKBN ANTARA Tahun Anggaran 2025 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, di mana target pendapatannya pada tahun 2025 sebesar Rp547,99 miliar.

    “Komisi VII DPR RI meminta LPP TVRI, LPP RRI, dan Perum LKBN ANTARA Untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI dalam waktu paling lama lima hari,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Respons Usulan Polri di Bawah Kemendagri, Wamendagri: Harus Ada Proses Politik Dahulu di DPR

    Respons Usulan Polri di Bawah Kemendagri, Wamendagri: Harus Ada Proses Politik Dahulu di DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya merespons usulan agar institusi Polri berada di bawah kendali panglima TNI atau Kemendagri.

    Bima mengatakan, dalam undang-undang, kepolisian berada langsung di bawah kendali Presiden Republik Indonesia. Sehingga, jika usulan tersebut ingin dikabulkan, maka harus melewati serangkaian proses dan pengkajian.

    “Iya, undang-undangnya kan mengatur bahwa kepolisian itu ada langsung di bawah Bapak Presiden. Artinya, kalaupun ada perubahan, pasti akan ada proses politik dahulu di DPR, dan tentu harus melalui kajian, dipertimbangkan seperti apa,” kata Bima di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Menurutnya, jika usulan itu berakhir akan  diimplementasikan, maka akan terdapat banyak perubahan di pemerintahan hingga koordinasi antarkementerian.

    “Karena setiap perubahan pasti akan berdampak pada keuangan negara, kepada koordinasi antarlembaga atau kementerian. Jadi pasti harus dipertimbangkan masak-masak semuanya,” jelas Bima.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus, mengusulkan agar institusi Polri kembali berada di bawah kendali panglima TNI atau Kemendagri.

    Usulan ini disampaikan sebagai respons atas hasil Pilkada serentak 2024, yang diindikasikan melibatkan pengerahan aparat kepolisian secara tidak netral.

    “Kami sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Polri kembali di bawah kendali panglima TNI atau agar Polri dikembalikan ke bawah Kemendagri,” ujar Deddy di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (28/11/2024).
     

  • DPR minta ANTARA, TVRI, dan RRI tak memikirkan kompetisi dengan swasta

    DPR minta ANTARA, TVRI, dan RRI tak memikirkan kompetisi dengan swasta

    Rasanya kurang pas kalau memosisikan diri atau berkompetisi dengan tv swasta, radio swasta, ataupun dengan media ‘online’ (dalam jaringan), karena menurut saya tidak ‘apple to apple’ (sama, red.)

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI meminta Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional (Perum LKBN) ANTARA, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI), dan LPP Radio Republik Indonesia (RRI) untuk tidak memikirkan kompetisi dengan swasta dalam menjalankan tugasnya.

    “Rasanya kurang pas kalau memosisikan diri atau berkompetisi dengan tv swasta, radio swasta, ataupun dengan media online (dalam jaringan), karena menurut saya tidak apple to apple (sama, red.),” kata Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan dalam rapat dengar pendapat Komisi VII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Menurut Putra, baik ANTARA, TVRI, dan RRI lebih baik berfokus pada tugas dan tanggung jawab masing-masing, yakni dampak dan pengaruh kontennya terhadap masyarakat Indonesia.

    “Saya tidak ingin mendengar rating, share-nya, programnya, tetapi apa yang sudah dibuat, ini ada tiga shaf (ANTARA, TVRI, dan RRI), terhadap masyarakat, konstituen, kesejahteraan, literasi, menekan tayangan pornografi, judi online, dan sebagainya. Itu lebih ke sana sebenarnya,” tuturnya.

    Oleh sebab itu, dia meminta ANTARA, TVRI, dan RRI untuk menjelaskan pengaruh konten yang sudah diproduksi terhadap masyarakat kepada Komisi VII DPR RI.

    “Terutama agar kami bisa memonitor di dapil (daerah pemilihan, red.) kami. Contohnya Jakarta Timur, tolong dong kasih, kirim ke saya kalau diizinkan oleh pimpinan, apa dampak dan pengaruh yang sudah dibikin di Jakarta Timur, Barat, Utara, dan Kepulauan Seribu,” ujarnya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Tito Karnavian Tolak Polri di Bawah Kemendagri: Saya Keberatan!

    Tito Karnavian Tolak Polri di Bawah Kemendagri: Saya Keberatan!

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menolak usulan politikus PDI Perjuangan (PDIP) yang menginginkan instansi Polri berada di bawah naungan TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Hal ini disampaikannya usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    “Saya berkeberatan,” katanya secara tegas kepada wartawan di Kantor Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

    Tito menjelaskan alasan pihaknya keberatan lantaran apabila keputusan pemisahan Polri dengan Kemendagri merupakan amanat reformasi. “Ya karena dari dulu memang sudah dipisahkan di bawah presiden, itu kehendak reformasi, sudah itu saja,” ucapnya.

    Senada, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa wacana perubahan struktur institusi Polri menjadi di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak bisa semudah membalik telapak tangan.

    Bima mengatakan bahwa upaya itu harus melalui kajian terlebih dahulu yang ditempuh melalui proses politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, mengingat saat ini Polri masih bertanggung jawab langsung di bawah Presiden RI.

    “Undang-undangnya kan mengatur bahwa kepolisian itu ada langsung di bawah Bapak Presiden. Artinya, kalaupun ada perubahan, pasti akan ada proses politik dulu di DPR, dan tentu harus melalui kajian, dipertimbangkan seperti apa,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan.

    Tak hanya itu, Bima menilai bahwa apabila perubahan tak dipertimbangkan masak-masak, maka akan memberikan dampak yang merugikan. Salah satunya terhadap keuangan negara.

    “Setiap perubahan pasti akan berdampak pada keuangan negara, kepada koordinasi antarlembaga atau kementerian. Jadi pasti harus dipertimbangkan masak-masak semuanya,” tuturnya.

    Sebelumnya usulan untuk mengembalikan Polri di bawah Kemendagri digaungkan oleh PDIP tidak lama setelah proses Pilkada serentak berlangsung.

    Menurut PDIP intervensi yang ditunjukkan Polri melalui wewenang mereka saat ini, institusi tersebut terlalu ikut campur dalam praktik politik praktis di Indonesia.

  • Menlu Sugiono Blak-blakan soal Ancaman Trump Jika BRICS Bikin Mata Uang Sendiri

    Menlu Sugiono Blak-blakan soal Ancaman Trump Jika BRICS Bikin Mata Uang Sendiri

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menanggapi pernyataan Presiden terpilih AS Donald Trump yang meminta komitmen negara-negara anggota aliansi BRICS untuk tidak akan menciptakan mata uang baru sebagai alternatif penggunaan dolar AS.

    Sugiono menyatakan bahwa dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Kazan, Rusia beberapa waktu lalu tidak ada pembicaraan terkait mata uang ataupun dedolarisasi. 

    “Ancamannya itu dia [Donald Trump] bilang dedolarisasi, tapi di BRICS tidak ada pembicaraan dedolarisasi kemarin. Dan kemudian yang menggunakan mata uang, kemarin juga tidak ada pembicaraan mengenai mata uang [di BRICS],” katanya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (2/12/2024).

    Adapun, lanjut dia, yang dibicarakan dalam KTT BRICS pada saat itu adalah tentang situasi hubungan multilateral dan suasana geopolitik dunia pada saat ini.

    Lebih lanjut, eks Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini menyebut walaupun ada pernyataan Donald Trump itu, belum bisa mempengaruhi rencana awal Indonesia untuk tetap ingin bergabung dalam BRICS.

    “Belum ada perubahan [keinginan bergabung dalam BRICS]. Sekali lagi, kalau misalnya itu merupakan sesuatu yang sifatnya mengancam kepentingan nasional, ya kita bisa saja kan melihat kembali seperti apa,” pungkasnya.

    Mengutip dari Bloomberg pada Senin (2/12/2024), Donald Trump kembali mengulangi ancamannya untuk mengenakan tarif 100% apabila negara-negara yang tergabung dalam BRICS ‘ngotot’ untuk membuat mata uang baru. 

    Hal ini dia sampaikan dalam sebuah posting di jejaring sosial Truth Social. Trump mengemukakan bahwa gagasan negara-negara BRICS yang mencoba untuk menjauh dari dolar sudah berakhir.

    “Kami meminta komitmen dari Negara-negara ini bahwa mereka tidak akan menciptakan mata uang BRICS baru, atau mendukung mata uang lain untuk menggantikan Dolar AS yang perkasa atau, mereka akan menghadapi Tarif 100%, dan harus berharap untuk mengucapkan selamat tinggal pada penjualan ke Ekonomi AS yang luar biasa,” tambahnya.

  • Komisi VII DPR dorong ANTARA-RRI tingkatkan kreativitas pemberitaan

    Komisi VII DPR usulkan diskusi dengan Komisi I DPR bahas isu penyiaran

    Ini sangat berkaitan dengan TVRI, RRI, dan ANTARA

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengusulkan untuk berdiskusi dengan Komisi I DPR RI untuk membahas isu tentang penyiaran karena sejumlah lembaga penyiaran dan lembaga kantor berita merupakan mitra Komisi VII DPR RI.

    Jangan sampai, kata dia, isu-isu terkait penyiaran yang diputuskan oleh Komisi I DPR RI justru menimbulkan efek terhadap mitra kerja Komisi VII DPR. Adapun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran menjadi RUU Prioritas 2024 yang diusulkan oleh Komisi I DPR.

    “Ini sangat berkaitan dengan TVRI, RRI, dan ANTARA,” kata Rahayu saat rapat dengar pendapat Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

    Selain membahas RUU tentang Penyiaran, menurut dia, DPR juga perlu membahas RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI). Jika tidak, maka isu penyiaran tidak ada mengalami terobosan apa pun.

    “Saya rasa dari situ kita bisa melihat efisiensi dan memastikan adanya hasil kinerja yang baik, dan sikap kita ke depan,” ucap dia.

    Dia mengatakan bahwa lembaga penyiaran milik pemerintah Indonesia perlu melihat BBC (British Broadcasting Corporation) sebagai patokan model lembaga penyiaran nasional di Inggris.

    Untuk itu, menurut dia, keberadaan lembaga penyiaran harus tetap diunggulkan karena menjadi mampu menjadi brand atau jenama bagi sebuah negara.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • PLN Prediksi Penjualan Listrik di 2024 Tembus 307,2 TWh – Page 3

    PLN Prediksi Penjualan Listrik di 2024 Tembus 307,2 TWh – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menyampaikan hingga Oktober 2024, perusahaan telah mencatatkan kinerja penjualan listrik yang mengesankan dengan pertumbuhan sebesar 16,36 TWh atau 6,88% secara tahunan (YoY). Angka penjualan listrik ini tercatat lebih tinggi 6,9 TWh dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

    Pada akhir tahun, PLN memperkirakan penjualan akan mencapai 307,2 TWh pada 2024. Proyeksi ini merupakan sebuah pencapaian yang jauh melebihi target RKAP 2024 yang sebesar 299 TWh. Jika dibandingkan dengan realisasi penjualan pada periode yang sama tahun 2023, yakni 288,44 TWh, pencapaian ini menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan.

    “Prognosa kami, kami melakukan extra effort untuk penjualan baik untuk meningkatkan revenue maupun melistriki seantero nusantara, kami perkirakan jauh diatas target yaitu 307,23 TWh, jadi targetnya adalah 299 TWh, prognosa kami prediksi nanti ada sebulan lagi 307,23 TWh sehingga ini akan jauh diatas target,” kata Darmawan dalam RDP dengan Komisi XII DPR RI, Senin (2/12/2024).

    Darmawan mengatakan bahwa pencapaian kinerja penjualan tersebut merupakan hasil dari upaya ekstra yang dilakukan PLN untuk meningkatkan penjualan, baik dari sisi pendapatan maupun dalam memperluas akses listrik ke seluruh penjuru nusantara.

    Adapun perusahaan listrik negara ini melayani 92 juta pelanggan yang tersebar di seluruh Indonesia. Pelanggan tersebut terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu rumah tangga, pemerintah, bisnis, dan industri. Dari jumlah pelanggan tersebut, 83 juta di antaranya merupakan pelanggan rumah tangga, sementara 9 juta lainnya terdiri dari sektor bisnis, pemerintah, dan industri.

  • Besok, MKD Panggil Legislator PDIP Haryanto Terkait Kasus Video Call Seks

    Besok, MKD Panggil Legislator PDIP Haryanto Terkait Kasus Video Call Seks

    GELORA.CO – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bakal memanggil Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Haryanto pada Selasa (3/11) besok. Legislator asal partai berlambang banteng itu dilaporkan atas tindakan asusila.

    “Kita panggil PDIP yang lagi viral videonya. Itu dia (Haryanto) kita panggil juga (besok),” kata Ketua MKD DPR Nazarudin Dek Gam kepada wartawan, Senin (2/12/2024).

    Dia mengatakan, Haryanto dilaporkan atas dugaan video asusila yang viral di media sosial. Menurutnya, mantan bupati Pati itu terekam saat sedang melakukan panggilan video atau video call seks.

    Pemanggilan itu, kata Nazaruddin, untuk meminta klarifikasi Haryanto atas viralnya video tersebut.

    “Kan ada video itu, video seks itu kan. Video call sama itu, saya sudah dapat videonya, makanya kita mau klarifikasi,” katanya.

    Selain Haryanto, MKD juga akan meminta klarifikasi anggota dari Fraksi Partai Gerindra, Nuroji terkait pernyataannya dalam rapat di Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pemuda dan Olahara (Kemenpora) beberapa waktu lalu.

    Kemudian juga meminta klarifikasi legislator PDIP Yulius Setiarto terkait pernyataan keterlibatan ‘Partai Cokelat’ alias Parcok pada Pilkada 2024. Parcok merujuk pada institusi Polri.

    Nazaruddin mengatakan, MKD tak pandang bulu dalam menindak anggota dewan yang memamg terbukti melanggar kode etik.

    “Yang jelas, siapapun, partai apapun, kita minta klarifikasinya. Kalau memang terbukti salah, ya kita hukum. Jadi MKD ini benar-benar kita tegakkan etik moralnya,” pungkasnya.

  • Rapat Bareng Banggar DPR, Menko AHY Minta Tambahan Anggaran Jadi Rp503 Miliar

    Rapat Bareng Banggar DPR, Menko AHY Minta Tambahan Anggaran Jadi Rp503 Miliar

    GELORA.CO – Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta tambahan anggaran untuk kementeriannya menjadi sebesar Rp503 miliar. Alasannya, melanjutkan pagu anggaran milik Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves).

    Usulan itu disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan tujuh menteri koordinator (menko) di Ruang Rapat Banggar, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    “Kami tadi menyampaikan bahwa sebelumnya kan Kemenko Marves, jadi bisa dikatakan Kemenko Infrastruktur ini melanjutkan pagu anggaran yang disiapkan sebelumnya untuk Kemenko Marves,” kata AHY usai Raker dengan Banggar.

    “Tentu setelah ada penyesuaian ditambah tugas-tugas yang baru kami juga mengajukan anggaran tambahan kepada Banggar,” imbuhnya.

    Dia mengungkapkan, tambahan yang diusulkan sebesar Rp273 miliar. Adapun pagu anggaran untuk Kemenko Marves sebelumnya sebanyak Rp230 miliar.

    “Ya tambahannya Rp273 miliar. Jadi dari pagu yang ditetapkan sebelumnya Rp230 miliar, ditambah dengan Rp273 miliar, jadi kami berharap mendapatkan Rp503 miliar,” kata AHY.

    Dia menjelaskan, anggaran tersebut akan dibagi ke beberapa pos yang ada di Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Salah satunya untuk penguatan manajemen dan juga fasilitas pendukung.

    “Termasuk juga kita ingin membangun seperti command center dashboard dan lain-lain, selain tentunya belanja pegawai. Kita ada kurang lebih 639 pegawai baik itu kategori PNS maupun non-PNS, ada empat kedeputian, dan ini semua punya tugas yang juga tinggi intensitasnya,” pungkas Ketua Umum Demokrat itu.