Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Yusril Bakal Bertemu Dubes Perancis untuk Bahas Pemulangan Serge Atlaoui Nasional 2 Desember 2024

    Yusril Bakal Bertemu Dubes Perancis untuk Bahas Pemulangan Serge Atlaoui Nasional 2 Desember 2024

    Yusril Bakal Bertemu Dubes Perancis untuk Bahas Pemulangan Serge Atlaoui
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan
    Yusril
    Ihza Mahendra mengungkapkan, dirinya bakal menemui Duta Besar Prancis untuk membahas permintaan pemulangan Serge Atlaoui.
    Yusril mengatakan, pertemuan yang dijadwalkan hari ini ditunda, dan akan diagendakan ulang. Penundaan pertemuan ini lantaran dirinya dipanggil untuk rapat dengan Banggar DPR RI.
    “Hari ini mulanya Dubes Perancis akan bertemu saya tapi terpaksa ditunda karena ada rapat dengan Banggar DPR,” kata Yusril kepada
    Kompas.com
    , Senin (2/12/2024).
    Saat ditanya kapan dijadwalkan kembali untuk bertemu dengan Dubes Prancis, Menko Yusril mengatakan bahwa hal tersebut sedang dirundingkan.
    “Sedang dirundingkan kapan kami sempat untuk bertemu,” ucap dia.
    Yusril mengatakan, sebelumnya Kedubes Perancis telah menyampaikan surat dari Menteri Kehakiman Perancis kepada Menkum RI tanggal 4 November 2024.
    Surat tersebut berisi permintaan pemindahan narapidana warga negara (WN) Perancis atas nama
    Serge Atlaoui
    yang berada di LP Salemba, Jakarta.
    Yusril mengatakan, hingga saat ini belum ada progres terkait dengan permintaan pemulangan Serge Atlaoui.
    “(Sejauh ini) belum ada progres,” ujarnya.
    Yusril mengatakan, Perancis dan Australia telah mengajukan permohonan untuk memindahkan narapidana warga negara mereka dari Indonesia.
    Ini dilakukan setelah sebelumnya Indonesia juga setuju memulangkan warga negara Filipina, Mary Jane, dan lima warga negara Australia kelompok Bali Nine ke negara asal mereka.
    “Semua sedang kami proses dan pertimbangkan. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kebijakan ini dapat dilaksanakan,” ucap Yusril dalam keterangan video yang dikonfirmasi di Jakarta, seperti dilansir Antara, Rabu (20/11/2024).
    “Pak Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui langkah-langkah ini,” katanya. 

    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kecaman Sana-sini Kala Biden Ampuni Putranya Sendiri

    Kecaman Sana-sini Kala Biden Ampuni Putranya Sendiri

    Jakarta –

    Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dalam memberikan grasi kepada putranya, Hunten Biden, menuai kecaman. Langkah dari Biden itu diambil saat jabatannya sebagai pemimpin negeri Paman Sam itu tanggal menghitung hari.

    Hunter, seperti dilansir Reuters, Senin (2/12/2024), telah dinyatakan bersalah dan dihukum karena membuat pernyataan palsu saat pemeriksaan latar belakang kepemilikan senjata api, dan atas dakwaan memiliki senjata api secara ilegal, serta telah mengaku bersalah atas tuduhan pajak federal.

    “Hari ini, saya menandatangani surat pengampunan untuk putra saya, Hunter. Sejak saya menjabat, saya telah mengatakan bahwa saya tidak akan ikut campur dalam pengambilan keputusan Departemen kehakiman, dan saya menepati janji saya meskipun saya telah melihat putra saya diadili secara selektif, dan secara tidak adil,” ucap Biden dalam pernyataannya yang dirilis Gedung Putih pada Minggu (1/12) waktu setempat.

    Gedung Putih telah berulang kali mengatakan bahwa Biden tidak akan mengampuni atau meringankan hukuman putranya, yang juga dikenal sebagai pencandu narkoba yang sedang dalam masa pemulihan dan kini menjadi target Partai Republik, termasuk Presiden terpilih AS Donald Trump.

    “Tidak ada orang berakal sehat yang melihat fakta kasus-kasus Hunter, yang dapat mencapai kesimpulan lainnya selain Hunter ditargetkan karena dia adalah putra saya,” sebutnya.

    Hunter menghadapi sidang putusan untuk dakwaan penyataan palsu dan dakwaan kepemilikan senjata api ilegal pekan ini.

    Pada September lalu, dia mengaku bersalah atas tuduhan federal karena gagal membayar pajak sebesar US$ 1,4 juta padahal dia menghabiskan banyak uang untuk narkoba, pekerja seks dan barang-barang mewah. Untuk kasus tersebut, Hunter akan menghadapi sidang putusan pada 16 Desember mendatang.

    Hunter menyebut dirinya sudah bebas dari narkoba selama lebih dari lima tahun.

    “Dalam pergolakan kecanduan, saya menyia-nyiakan banyak peluang dan keuntungan… Saya tidak akan pernah menganggap remeh grasi yang telah diberikan kepada saya hari ini dan akan mengabdikan kehidupan yang telah saya bangun kembali untuk membantu mereka yang masih sakit dan menderita,” imbuhnya.

    Kecaman dari Partai Republik

    Partai Republik mengecam keputusan Biden, dengan banyak anggota Kongres menyampaikan kemarahan mereka di media sosial.

    “Joe Biden adalah pembohong dan munafik, sampai akhir,” ujar Anggota Kongres Marjorie Taylore Greene di media sosial X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.

    Anggota Kongres Andy Biggs mengatakan bahwa Biden akan “dicatat sebagai salah satu presiden paling korup dalam sejarah Amerika.”

    “Hunter Biden adalah seorang kriminal, tetapi ayahnya yang korup tidak akan membiarkan keadilan ditegakkan di bawah pemerintahan yang mengikuti aturan hukum,” katanya di X.

    Ketua Komite Pengawas DPR, James Comer, mengatakan bahwa “sangat disayangkan bahwa, alih-alih mengungkap kebenaran tentang kesalahan mereka selama puluhan tahun, Presiden Biden dan keluarganya terus melakukan segala cara untuk menghindari pertanggungjawaban.”

    Baca selengkapnya di halaman selanjutnya:

  • Raksasa Produsen Kaca China Mau Masuk Rempang, tapi Terganjal Lahan

    Raksasa Produsen Kaca China Mau Masuk Rempang, tapi Terganjal Lahan

    Jakarta –

    Produsen kaca asal China, Xinyi rencananya mau investasi di kawasan Rempang Eco City, Batam. Di sisi lain, ada penolakan masyarakat terhadap pembangunan kawasan Rempang Eco City.

    Apakah Xinyi tetap masuk Rempang? Menuru tSekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan Xinyi Group masih berkomitmen untuk berinvestasi ke proyek Rempang Eco City. Nilai investasi Xinyi diperkirakan mencapai US$ 11,6 miliar.

    “Kami tetap berharap yang Batam ini mudah-mudahan tidak terganggu dengan isu apapun, karena kan investor yang lain menjadikan (Xinyi) itu sebagai ukuran. Jadi kami jaga, kami paham harus menyeimbangkan dengan isu-isu kemasyarakatan dan sebagainya, tapi dari sisi investasi kami jaga betul kepercayaan. Xinyi sampai hari ini insyaallah masih tetap komitmen,” kata Susiwijono, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Meski lahan yang akan dipergunakan Xinyi masih terkendala, Susiwijono mengatakan saat ini proses pengurusan izin dasar mulai dari tata ruang, lokasi, AMDAL, pelepasan kawasan, semuanya sedang berprogres. Menurutnya, proses tersebut bisa berjalan relatif cepat.

    “Mudah-mudahan kalau bisa itu nanti ya di awal-awal tahun depan (2025) kita bisa segera dorong untuk (mulai pembangunan),” ujarnya.

    Di sisi lain, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi mengatakan, hingga saat ini status lahan untuk proyek Rempang Eco City masih belum clear.

    Dengan demikian, Rudi belum bisa memastikan apakah Xinyi bisa mulai masuk tahun depan atau belum.

    “Seharusnya tahun depan sudah clear. Tapi saya kira, ini tetap lanjut lah kita selesaikan,” kata Rudi, ditemui usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Saat ini BP Batam tengah dalam proses pembangunan 350 unit rumah di Tanjung Banun untuk relokasi warga. Rudi mengatakan, BP Batam menargetkan agar pembangunan rumah bisa dilanjutkan hingga 961 unit pada 2025.

    Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam Sudirman Saad menjelaskan, lahan belum bisa dipergunakan lantaran dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) sendiri hingga saat ini belum menetapkan hak pengelolaan (HPL) terhadap BP Batam.

    Ini menjadi syarat agar tanah bisa dialokasikan ke PT Makmur Elok Graha (MEG), perusahaan yang mendapat konsesi pengembangan Rempang. HPL bisa terbit apabila relokasi rampung dilakukan.

    “Salah satu syarat untuk alokasi tanah ke MEG kemudian ke Xinyi itu kan harus HPL BP Batam dulu terbit. Salah satu syarat yang selalu diminta oleh ATR/BPN adalah tanahnya harus clean and clear. Itu kira-kira yang sedang kita terus perjuangkan,” ujar Sudirman.

    Di sisi lain, Sudirman mengatakan, luas area Rempang yang dijadikan investasi sebesar 8 ribu hektare, di mana Xinyi hanya mengambil sekitar 1.000 hektare. Dengan demikian masih ada 7 ribu hektare lagi yang siap dipergunakan untuk investor lainnya masuk.

    “Mungkin ada investor lain yang diharapkan bisa mulai masuk tahun 2025,” katanya.

    (shc/hns)

  • Nasib Pembatalan PPN 12% di 2025 Belum Pasti, Tunggu Sri Mulyani!

    Nasib Pembatalan PPN 12% di 2025 Belum Pasti, Tunggu Sri Mulyani!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah berencana menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% di tahun 2025, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso itu semua tergantung dengan Kementerian Keuangan.

    “Pak Menko sudah menyampaikan kita lagi mendata semuanya, kalau masalah pemberlakuannya iya atau tidak kan teman-teman Kementerian Keuangan yang, itu kan di Undang-Undang HPP, artinya sektornya dari Kementerian Keuangan,” kata Susiwijono di Kompleks Parlemen, Senin (2/12/2024).

    Pembahasan secara internal masih dilakukan di Kementeriannya. Terutama terkait pemberian insentif jika rencana ini dilakukan.

    “Belum, kan masih banyak hal yang harus kita masukan. Termasuk kalaupun naik ini insentifnya apa, sedang ini lah sedang proses pembahasan,” jelasnya.

    Rencana penerapan kebijakan ini ditolak dari masyarakat hingga pengusaha. Wakil Ketua Umum Badan Anggaran DPR RI Wihadi Wiyanto juga mengungkapkan keputusan penundaan ataupun melanjutkan amanat UU HPP itu juga berada di tangan Presiden Prabowo.

    Hal ini diungkapkan dalam pertemuan Badan Anggaran (Banggar) dengan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, Kamis lalu (28/11/2024).

    “Salah satu hal tadi juga yang disampaikan di dalam rapat yaitu kenaikan PPN 12 persen. Jadi, kami perlu menyampaikan bahwa PPN 12% ini memang sesuai dengan undang-undang. Namun segala keputusan daripada pelaksanaan undang-undang itu, tunggu daripada keputusan Presiden,” jelas Wihadi dikutip Minggu (1/12/2024).

    Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu pun menambahkan bahwa apa yang disampaikan oleh kepala DEN (Dewan Ekonomi Nasional) Luhut Binsar Pandjaitan) bahwa akan ada penundaan kenaikan PPN dan bansos, tetap menunggu arahan dari Presiden Prabowo.

    “Jadi ini adalah kewenangan daripada eksekutif. Kewenangan eksekutif adalah Presiden. Kami sendiri sebagai legislatif menunggu daripada keputusan tersebut. Banggar sebagai Parlemen sifatnya masih menunggu yang sedang dikaji kembali oleh Kementerian Keuangan RI,” ucap Wihadi.

    Wihadi pun menyampaikan bahwa terdapat beberapa bidang yang memang tidak dikenakan kenaikan PPN 12 persen. Bidang tersebut antara lain, bidang kesehatan, pendidikan, bahan pokok dan juga jasa.

    “Ini memang sudah dibebaskan menurut Undang-Undang. Jadi dalam Undang-Undang itu memang disebutkan ada pembebasan juga untuk bidang-bidang tertentu,” katanya.

    (emy/mij)

  • MKD klarifikasi Anggota Komisi I DPR soal pernyataan singgung Polri

    MKD klarifikasi Anggota Komisi I DPR soal pernyataan singgung Polri

    Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mengundang Anggota Komisi I DPR RI Yulius Setiarto untuk memberikan klarifikasi pada Selasa (3/12), terkait penyataannya yang menyinggung institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

    Wakil Ketua MKD DPR RI, TB Hasanuddin mengatakan Yulius dilaporkan oleh seseorang karena berbicara di akun media sosialnya bahwa ada kecurangan yang dilakukan oleh “Partai Coklat” dalam pemilihan kepala daerah.

    “Ada pengaduan dari seseorang, ya sudah kita besok akan meminta pernyataan apa yang disampaikan oleh bapak-bapak begitu,” kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

    Menurut dia, Yulius dilaporkan oleh seseorang yang bernama Ali Hakim Lubis. Dia mengatakan MKD pun sudah menanyakan identitas beserta maksud dan tujuan pelaporan tersebut.

    “Ya kami tanya identitas yang kedua yang tadi saya sampaikan apakah anda mewakili siapa? Saya tidak mewakili polisi, saya tidak mewakili institusi lain dan sebagainya, begitu,” kata dia.

    Di samping itu, dia pun menilai bahwa pernyataan Yulius tersebut semestinya dilindungi oleh undang-undang. Karena, kata dia, Anggota DPR RI memiliki imunitas ketika menyampaikan pendapat.

    “Kan tidak bisa kalau beliau berpendapat ternyata selaras dengan fraksinya, ya selesai. Menyikapi, mengkritisi pemerintah, ya tidak bisa kemudian dipanggil ke MKD, tetapi ini ada pengaduan dari seseorang, ya sudah kita tadi meminta apa yang diadukan,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Langgar Netralitas, 2 Oknum ASN Tulungagung Disanksi

    Langgar Netralitas, 2 Oknum ASN Tulungagung Disanksi

    Tulungagung (beritajatim.com) – Pemkab Tulungagung telah menjatuhkan sanksi kepada dua oknum ASN di lingkup Dinas Pertanian, yang melanggar netralitas dalam Pilkada tahun ini.

    Kedua oknum ASN tersebut berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka diputus bersalah melanggar netralitas ASN, karena berfoto bersama Calon Bupati Tulungagung nomor urut 01, Gatut Sunu Wibowo.

    Kepala Dinas Pertanian Tulungagung, Suyanto mengatakan Pemkab membentuk tim pemeriksa dari Dinas Pertanian, Inspektorat serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

    Tim pemeriksa ini dibentuk setelah Bawaslu setempat memberikan rekomendasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam kasus pelanggaran netralitas. BKN kemudian menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan bersurat ke Pemkab. “Surat dari BKN sudah kami terima. Intinya BKN meminta supaya yang bersangkutan diberi sanksi,” ujarnya, Senin (2/12/2024).

    Surat tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan tim. Berdasar hasil pemeriksaan mereka mengambil kesimpulan, 2 PPPK itu melakukan pelanggaran kategori sedang.Hal ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang netralitas, dan Undang-undang ASN.

    Sanksi yang dijatuhkan berupa pemotongan gaji selama 8 bulan, terhitung mulai Desember 2024. Setiap bulan keduanya mendapat pengurangan gaji sebesar Rp 500 ribu. Namun mereka tidak mendapatkan penurunan golongan kepangkatan. “Tidak ada penurunan, hanya pemotongan gaji selama 8 bulan. Setelah itu haknya dikembalikan,” tuturnya.

    Sebelumnya, Bawaslu Tulungagung menyimpulkan, kedua PPPK ini melanggar netralitas. Berdasarkan kajian di sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), keduanya tidak melanggar pidana pemilu. Namun mereka melanggar perundang-undangan yang lain, terkait netralitas ASN.

    Dalam klarifikasi keduanya dimintai bantuan anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Endro Hermono untuk mengantar ke rumah Gatut Sunu Wibowo untuk berdiskusi dan foto bersama. Foto tersebut kemudian menyebar di medsos dan menjadi temuan Bawaslu. [nm/kun]

  • Cak Imin Yakin Makanan Bergizi Rp10.000/Porsi Penuhi Batas Ketentuan Gizi

    Cak Imin Yakin Makanan Bergizi Rp10.000/Porsi Penuhi Batas Ketentuan Gizi

    Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (Menko PMRI) Muhaimin Iskandar menyatakan meyakini makanan bergizi gratis Rp10.000 per porsi telah memenuhi batas minimal ketentuan gizi. Dia pun menyebut, penetapan anggaran makanan bergizi gratis telah melalui simulasi matang.

    Menurut Cak Imin, sapaan Muhaimin, meskipun hanya Rp10.000/porsi, makanan gizi gratis akan tetap menjaga mutu dan kualitasnya. Pemerintah akan menetapkan standar khusus seperti nilai gizi, kebersihan, hingga batas kadaluwarsa.

    “Makanan juga harus bergizi serta kualitas makanan juga harus terjamin,” kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini di Gedung DPR RI, Senin (2/12/2024).

    Dia pun mengaku telah melakukan pertemuan dengan Presiden, Kepala Badan Gizi dan pihak lainnya untuk pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Diharapkannya kedepan akan melibatkan sekolah setempat hingga lingkungan setempat.

    “Ya tentu semua kan masih proses simulasi. Uji coba simulasi sampai akhir tahun sampai pelaksanaan pada Januari dimulai, itu tentu hasil hitungan yang saya kira tidak gegabah,” ujar Cak Imin.

    Dia program makan bergizi gratis sebesar Rp10.000 per porsi ini akan terus berkembang. Menurutnya, anggaran sebesar Rp10.000 per porsi ini merupakan langkah awal dalam penetapan pelaksanaan program makan bergizi gratis. “Ini tahap awal dan proses simulasi,” tegasnya.

    Dia mengakui jika ada keterbatasan anggaran negara jika nilai makanan gizi gratis lebih dari Rp10.000/porsi. Dengan nilai Rp10.000/porsi negara harus mengalokasikan anggaran dari APBN sebesar Rp50-Rp70 triliun/tahun. Kendati demikian pemerintah akan terus menaikkan anggaran makanan gizi gratis ini secara bertahap. “Anggaran kita kan terbatas sehingga harus bertahap,” katanya. [kun]

  • Menko Zulhas: Bantuan Beras Tetap Disalurkan Januari-Februari 2025, Anggaran Rp 6 Triliun

    Menko Zulhas: Bantuan Beras Tetap Disalurkan Januari-Februari 2025, Anggaran Rp 6 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Menko Zulhas memastikan bantuan beras tetap dilanjutkan untuk periode Januari-Februari 2025. Total anggaran yang disiapkan untuk program tersebut Rp 6 triliun, baik untuk bantuan beras maupun program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    “Total (anggaran) lebih kurang dua (program) itu hampir Rp 6 triliun. Diambil dari BUN (bendahara umum negara),” ujarnya di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Zulhas mengatakan bantuan beras akan disalurkan sebanyak 160.000 ton per bulan kepada 16 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal tersebut, kata dia, sudah diputuskan dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya sudah ratas dipimpin pak presiden langsung. Sudah diputuskan akan ada bantuan pangan nanti untuk 16 juta orang sebanyak 160.000 ton pada Januari, 160.000 ton pada Februari,” ungkap dia.

    Begitu juga dengan program beras murah atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), akan disalurkan masing-masing 150.000 ton pada Januari dan 150.000 ton pada Februari. Zulhas menjelaskan, bantuan beras tetap dilanjutkan karena produksi beras pada Januari-Februari tak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

    “Kita melihat produksi beras pada 2021, 2022, 2023, lalu kita bandingkan dengan 2024. Januari itu kita ada sortage. Produksi kita Januari kira-kira di bawah 1,5 juta ton, kebutuhannya 2,6. Ya, pada Februari itu di bawah 2 juta ton, kebutuhan tetap 2,6 juta ton,” jelas dia.

    Sementara itu, Zulhas menambahkan, pada Maret-April ada panen raya sehingga Bulog harus siap-siap membeli gabah dari petani. Pada panen raya itu produksinya diprediksi mencapai 3 juta ton lebih.

    “Pada Mei itu Bulog harus membeli kira-kira hampir 2 juta ton gabah petani,” pungkasnya terkait bantuan beras.

  • Gavriel Novanto Tinjau Program Akses Internet BAKTI Komdigi

    Gavriel Novanto Tinjau Program Akses Internet BAKTI Komdigi

    Bisnis.com, KUPANG – Anggota Komisi I DPR RI, Gavriel Novanto, tinjau program akses internet BAKTI Komdigi di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, 20-21 November 2024. Selain itu, Gavriel juga mendampingi Plt Direktur Sumber Daya dan Administrasi BAKTI Komdigi, Tri Haryanto, menyerahkan secara simbolis akses internet di beberapa gereja dan sekolah.

    HARI 1

    Dalam kunjungan ke Puskesmas Oelbiteno, Gavriel berdialog dengan dokter dan para pegawai puskesmas yang melaporkan kebutuhan mendesak akses sinyal telekomunikasi dan internet.

    Layanan BAKTI AKSI, nama akses internet yang dibangun BAKTI, menjadi satu-satunya alternatif untuk menyelenggarakan operasional sehari-hari yang membutuhkan jaringan internet.

    “Di puskesmas tadi kami menemukan kebutuhan penting untuk koneksi internet yang selama ini sudah di-support oleh BAKTI dan telah lama dibangun. Hanya saja saya minta agar BAKTI mengatasi kendala-kendala yang terjadi. Dan Direktur BAKTI sudah berkomitmen untuk mengatasi kendalanya, terutama bandwidth, sesegera mungkin karena memang kehadiran koneksi ini sangat penting,” tutur Gavriel Novanto.

    “Sedang di  SMPN 6 Nunbaun tadi kami mendampingi Plt Direktur SDA BAKTI, menyerahkan perangkat dan akses internet karena sama sekali tidak ada sinyal dan internet. Kasihan jika saat belajar dan ujian yang berbasis komputer, para siswa harus mencari aksesnya di tempat lain. Demikian juga untuk Gereja GMIT Imanuel, kami juga melihat serah terima simbolis akses internet yang dapat digunakan untuk kepentingan pewartaan secara digital,” lanjut Gavriel.

    Perbesar

    Kunjungan hari pertama di lingkup Kabupaten Kupang ini diakhiri dengan tinjauan ke stasiun bumi untuk satelit SATRIA-1 di Bolok. Pada kesempatan ini anggota Komisi I DPR RI tersebut mendapatkan penjelasan dari Supra Riyadi, Direktur Operasi PT Satelit Nusantara Tiga, tentang fungsi stasiun bumi dalam konteks layanan internet melalui satelit SATRIA-1.

    “Kami sebagai anggota DPR melakukan fungsi pengawasan. Setelah sukses diluncurkan, kami juga harus terus mengawasi anggaran yang sudah dikucurkan oleh negara, apakah digunakan dengan baik. Dan hari ini kami melihat bahwa pemanfaatan sejauh ini, apa yang sudah dikerjakan oleh BAKTI Komdigi dan penyedia sudah sangat baik,” tutur Gavriel.

    Gavriel juga menjawab pertanyaan media tentang masalah kekurangan akses internet di Kabupaten Kupang dan sekitarnya. “Bukan hanya internet, namun akses sinyal juga masih terkendala. Nanti kami akan koordinasikan agar lebih banyak lagi menara-menara BTS (base transceiver station) didirikan di daerah-daerah terpencil di Nusa Tenggara Timur ini. Untuk akses-askes internet yang sudah diajukan dan disetujui, hanya butuh seminggu untuk dirampungkan pengerjaannya,” papar Gavriel.

    HARI 2

    Kunjungan hari kedua dilakukan di Kawasan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), menempuh jalan darat sepanjang 9 jam perjalanan pulang pergi dari Kupang.

    Lokasi kunjungan pertama di TTU adalah di SMPN Oelneke. Para siswa, guru, dan para pejabat dan tokoh Masyarakat menyambut dengan antusias.

    “Kunjungan ini merupakan sebuah kehormatan besar bagi kami, pemerintah daerah, Masyarakat, dan khususnya generasi muda di TTU. Menjadi momentum penting untuk dapat meninjau langsung layanan akses internet BAKTI Komdigi yang sudah disediakan bagi peningkatan layanan publik. Internet BAKTI merupakan salah satu wujud komitmen bersama dalam mengurai kesenjangan akses informasi khususnya di daerah terpencil seperti di Kabupaten TTU ini, yang masih menghadapi banyak tantangan dalam hal infrastruktur telekomunikasi dan internet. Kami berharap kunjungan ini dapat memberikan gambaran nyata tentang potensi dan kebutuhan daerah kami sebagai landasan untuk membuat Keputusan-keputusan strategis ke depan,” sambut Pj Bupati TTU yang disampaikan oleh Kepala Dinas Komdigi, Kristoforus Ukat.

    “Ini merupakan momen yang penting bahwa kitab isa hadir langsung, membersamai Bapak Gavriel, sebagai anggota Komisi I DPR RI dengan fungsi pengawasan Beliau. Bersama-sama kita, sejalan dengan arahan Bapak Presiden, untuk dapat mengurangi kesenjangan digital melalui sektor-sektor Pendidikan, layanan Kesehatan, fasilitas keamanan, pariwisata, dan sebagainya. Kami mohon agar fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah ini dirawat dan digunakan sebaik-baiknya untuk kegiatan positif. Mengenai bandwidth yang masih selalu terasa kurang, untuk momen-momen penting seperti ANBK, bisa bersurat agar kami bisa tingkatkan secara temporer. Karena memang yang membutuhkan banyak, namun kapasitas harus dibagi-bagi,” jelas Tri Haryanto, Plt Direktur Sumber Daya dan Administrasi, BAKTI Komdigi.

    Gavriel juga mengunjungi Pos Lintas Batas Negara Nino, Satgas Pengamanan Perbatasan RI- Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) di Desa Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten TTU.

    Selain mendampingi menyerahkan bantuan dari BAKTI Komdigi, Gavriel juga berdialog dengan para prajurit dan tokoh setempat.

    “Memang masih banyak kekurangan dalam pelayanan akses internet ini, terutama dalam hal bandwidth. Namun layanan pemerintah melalui BAKTI Kominfo ini sudah merupakan langkah yang sangat maju, terutama untuk daerah-daerah blankspot seperti di perbatasan ini. Ke depan, kita akan koordinasikan untuk tingkatkan lagi agar jauh lebih baik,” tutur Gavriel menjawab sebagian curahan hati warga.

    Komandan Pos (Danpos) Nino, Didik Kurniawan yang menerima kunjungan ini menyampaikan apresiasi kepada BAKTI Komdigi yang telah membantu akses internet kepada Pos Nino.

    “Pada saat kami melakukan pembekalan dan latihan kepada anggota yang akan bertugas di pos ini, selalu kami sampaikan tempatnya susah sinyal. Namun begitu kami sampai ke sini, baru kami mau bikin surat permohonan untuk mendapatkan akses sinyal atau internet, ternyata “barang” dari BAKTI sudah ada lebih dulu,” papar Didik Kurniawan.

    “Selain anggota TNI, masyarakat sekitar Pos Nino juga bisa mengkakses internet melalui fasilitas internet yang diberikan BAKTI Komdigi. Semoga bantuan ini terus berkelanjutan melalui pemantauan rutin agar akses jaringan ini bisa terus dipakai secara jangka panjang,” ujarnya.

  • PPN Naik jadi 12%? Kemenko Perekonomian Lempar Bola Panas ke Kemenkeu

    PPN Naik jadi 12%? Kemenko Perekonomian Lempar Bola Panas ke Kemenkeu

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyerahkan keputusan final soal rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada tahun depan kepada Kementerian Keuangan.

    Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Morgiarso menjelaskan perpajakan merupakan urusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), sambungnya, hanya akan melakukan sosialisasi hingga menerima masukan dari berbagai pihak.

    “Itukan [rencana penerapan PPN 12%] teman-teman di Kemenkeu nanti dengan K/L terkait. Kalau kita kan Pak Menko sudah menyampaikan, kita lagi menjangkau semuanya, kalau masalah pemberlakuannya teman-teman Kemenkeu,” jelas Susi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

    Kendati demikian, dia tidak menampik bahwa internal Kemenko Perekonomian juga membahas perihal rencana penerapan PPN 12% pada 1 Januari 2025, yang merupakan amanat Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Menurutnya, pemerintah berencana memberi insentif ke sejumlah sektor sebagai kompensasi kenaikan PPN. Hanya saja, sambungnya, pembahasan di internal Kemenko Perekonomian masih dalam tahap permulaan.

    “Nanti insentifnya seperti apa, sedang proses pembahasan,” ujar Susi.

    Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tidak banyak bicara terkait polemik penerapan PPN 12%. Dia hanya meminta setiap bersabar menunggu kepastian.

    “Akan dibahas,” kata Airlangga pada kesempatan yang sama.

    Sampai saat ini, belum ada kepastian mengenai rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan kemungkinan besar pemerintah akan menunda penerapan kenaikan tarif PPN. Menurut Luhut, pemerintah ingin memperbaiki daya beli masyarakat terlebih dahulu.

    Pemerintah, kata Luhut, tengah menggodok stimulus bantuan sosial kepada rakyat khususnya kelas menengah sebelum tarif PPN 12% diterapkan. 

    “Ya hampir pasti diundur [kenaikan PPN jadi 12%], biar dulu jalan tadi yang ini [bantuan sosial],” kata Luhut kepada wartawan, Rabu (27/11/2024). 

    Padahal, dalam rapat kerja antara Kementerian Keuangan dengan Komisi XI DPR pada Rabu (13/11/2024), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% merupakan amanat UU HPP.

    Dia menyatakan bahwa pemerintah akan mencoba menjalankan rencana kenaikan tarif PPN tersebut meski banyak pihak yang menentangnya.

    “Kita perlu siapkan agar itu [kenaikan PPN menjadi 12%] bisa dijalankan, tapi dengan penjelasan yang baik,” ujarnya.