Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Kemendagri Laporkan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 ke DPR

    Kemendagri Laporkan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 ke DPR

    Jakarta: Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 telah berlangsung dengan damai. Pilkada telah dilaksanakan bersamaan pada 27 November 2024.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memerinci sejumlah data penting terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Laporan itu dibeberkan saat Bima menghadiri rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR, Selasa, 3 Desember 2024.  

    Bima menjelaskan Pilkada Serentak dilaksanakan di 545 daerah. Meliputi 37 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 kota. 

    “Pilkada Serentak diikuti 1.556 pasangan kandidat kepala daerah di berbagai tingkat pemerintahan,” kata Bima.

    Peserta pilkada terdiri atas 103 pasangan calon gubernur-wakil gubernur di 37 provinsi. Sebanyak 1.168 pasang calon bupati dan wakil bupati di 415 kabupaten, serta 284 pasang calon wali kota dan wakil wali kota di 93 kota.

    Bima melaporkan Pilkada Serentak merupakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang merupakan perubahan atas peraturan-peraturan sebelumnya tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
     
    Tujuan Pilkada Serentak
    Menurut dia, Pilkada Serentak 2024 bertujuan untuk menyinkronkan program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pilkada Serentak sekaligus memperkuat sistem presidensial yang diatur dalam UUD 1945 pascaamendemen.  

    “Tujuan diselenggarakannya Pilkada Serentak adalah untuk menguatkan sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah, menghemat anggaran, mengurangi pemborosan waktu, meningkatkan partisipasi pemilih, meminimalisasi konflik sosial, serta menyelaraskan program pembangunan nasional dan daerah,” ujar Bima Arya.  

    Kemendagri juga mencatat jumlah penduduk potensial pemilih dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) sebanyak 203.657.354 jiwa. Terdiri atas 102.011.361 laki-laki dan 101.645.993 perempuan. 
     
    Berapa Biaya Pilkada Serentak?
    Bima menjelaskan biaya atau pendanaan Pilkada Serentak 2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana diatur dalam Pasal 166 Ayat 1 UU No.10 Tahun 2016. Hal ini diperkuat melalui surat edaran Mendagri pada 24 Januari 2023. 

    “Surat tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),” kata dia.  

    Anggaran yang disiapkan mencakup 40 persen pada APBD tahun anggaran 2023 dan 60 persen pada APBD tahun anggaran 2024. Anggaran dalam bentuk belanja hibah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

    “Pemerintah menganggarkan dana hibah sebesar Rp37,52 triliun untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024,” kata Bima.
     
    Akan Ada Evaluasi
    Bima mengakui rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 di sejumlah daerah. Hal ini akan segera dievaluasi untuk perumusan dalam revisi sistem pemilu dan pilkada.

    “Apapun itu akan kami pelajari angka-angkanya. Nanti jadi bahan masukan untuk kami ketika revisi sistem pemilu dan pilkada,” kata Bima.

    Bima menduga salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih adalah jarak waktu yang terlalu dekat antara pelaksanaan pemilu dan pilkada. Hal itu bisa saja membuat masyarakat merasa jenuh.

    Selain itu, ada beberapa daerah hanya memiliki calon tunggal. Bisa saja warga jadi malas ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena tidak ada pilihan lain.

    Di sisi lain, banyak paslon yang bertarung di pilkada tidak berasal dari daerah tersebut. Mereka tidak dikenal oleh warga dan warga juga merasa tidak punya ikatan khusus.

    “Jadi kami tarik fenomena partisipasi politik ini ke dalam isu besar, yaitu revisi sistem untuk perbaikan pemilu dan pilkada,” ucap mantan Wali Kota Bogor itu.

    Jakarta: Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 telah berlangsung dengan damai. Pilkada telah dilaksanakan bersamaan pada 27 November 2024.
     
    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memerinci sejumlah data penting terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Laporan itu dibeberkan saat Bima menghadiri rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR, Selasa, 3 Desember 2024.  
     
    Bima menjelaskan Pilkada Serentak dilaksanakan di 545 daerah. Meliputi 37 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 kota. 
    “Pilkada Serentak diikuti 1.556 pasangan kandidat kepala daerah di berbagai tingkat pemerintahan,” kata Bima.
     
    Peserta pilkada terdiri atas 103 pasangan calon gubernur-wakil gubernur di 37 provinsi. Sebanyak 1.168 pasang calon bupati dan wakil bupati di 415 kabupaten, serta 284 pasang calon wali kota dan wakil wali kota di 93 kota.
     
    Bima melaporkan Pilkada Serentak merupakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang merupakan perubahan atas peraturan-peraturan sebelumnya tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
     
    Tujuan Pilkada Serentak
    Menurut dia, Pilkada Serentak 2024 bertujuan untuk menyinkronkan program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pilkada Serentak sekaligus memperkuat sistem presidensial yang diatur dalam UUD 1945 pascaamendemen.  
     
    “Tujuan diselenggarakannya Pilkada Serentak adalah untuk menguatkan sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah, menghemat anggaran, mengurangi pemborosan waktu, meningkatkan partisipasi pemilih, meminimalisasi konflik sosial, serta menyelaraskan program pembangunan nasional dan daerah,” ujar Bima Arya.  
     
    Kemendagri juga mencatat jumlah penduduk potensial pemilih dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) sebanyak 203.657.354 jiwa. Terdiri atas 102.011.361 laki-laki dan 101.645.993 perempuan. 
     
    Berapa Biaya Pilkada Serentak?
    Bima menjelaskan biaya atau pendanaan Pilkada Serentak 2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana diatur dalam Pasal 166 Ayat 1 UU No.10 Tahun 2016. Hal ini diperkuat melalui surat edaran Mendagri pada 24 Januari 2023. 
     
    “Surat tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),” kata dia.  
     
    Anggaran yang disiapkan mencakup 40 persen pada APBD tahun anggaran 2023 dan 60 persen pada APBD tahun anggaran 2024. Anggaran dalam bentuk belanja hibah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
     
    “Pemerintah menganggarkan dana hibah sebesar Rp37,52 triliun untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024,” kata Bima.
     
    Akan Ada Evaluasi
    Bima mengakui rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 di sejumlah daerah. Hal ini akan segera dievaluasi untuk perumusan dalam revisi sistem pemilu dan pilkada.
     
    “Apapun itu akan kami pelajari angka-angkanya. Nanti jadi bahan masukan untuk kami ketika revisi sistem pemilu dan pilkada,” kata Bima.
     
    Bima menduga salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih adalah jarak waktu yang terlalu dekat antara pelaksanaan pemilu dan pilkada. Hal itu bisa saja membuat masyarakat merasa jenuh.
     
    Selain itu, ada beberapa daerah hanya memiliki calon tunggal. Bisa saja warga jadi malas ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena tidak ada pilihan lain.
     
    Di sisi lain, banyak paslon yang bertarung di pilkada tidak berasal dari daerah tersebut. Mereka tidak dikenal oleh warga dan warga juga merasa tidak punya ikatan khusus.
     
    “Jadi kami tarik fenomena partisipasi politik ini ke dalam isu besar, yaitu revisi sistem untuk perbaikan pemilu dan pilkada,” ucap mantan Wali Kota Bogor itu.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UWA)

  • Korea Selatan Darurat Militer! Presiden Yoon Seok-yeol Kerahkan Tentara Kepung Gedung DPR

    Korea Selatan Darurat Militer! Presiden Yoon Seok-yeol Kerahkan Tentara Kepung Gedung DPR

    GELORA.CO – Situasi darurat militer terjadi di Korea Selatan !

    Sang Presiden yakni Yoon Seok-yeol baru-baru ini mengerahkan Tentara dalam jumlah besar.

    Menyerbu gedung Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Korea Selatan.

    Yang dikenal dengan sebutan Daehan-min-guk Gukhoea.

    Dan bisa ditarjemahkan sebagai Majelis Nasional Republik Korea !

    Pengerahan kekuatan militer mengepung gedung DPR South Korea itu adalah langkah mengejutkan yang dibuat Yoon Seok-yeol ! 

    Setelah terlibat perselisihan tajam dengan pihak oposisi di negara yang secara global disebut South Korea atau Sokor itu.

    Yang diklaimnya telah berkali-kali menggelar upaya Pemakzulan.

    Sehingga iapun bergerak cepat lebih dulu menggagalkan upaya Pemakzulan Presiden Korea Selatan tersebut.

    Dalam keterangan persnya, Yoon Seok-yeol menyebut aksinya Martial Law yang digagasnya itu sebagai upaya pembersihan entitas pendukung Korea Utara.

    North Korea !

    Sebuah tuduhan yang amat serius di Negeri Ginseng ini.

    Perstiwa darurat militer ini, menjadi insiden terbaru di era Modern.

    Setelah terakhir kali terjadi di era 1980 -an. 

    Saat Korea Selatan berada di bawah pemerintahan militeristik Chun Doo-wan yang berkuasa mulai 1979 hingga 1980.

    Lantaran keputusan Presiden Korea Selatan Yoon Seok-yeol mengerahkan darurat militer di Negeri Ginseng itu, situasi perpolitikan di negara pelatih Timnas Indonesia Senior Coach Shin Tae-yong kini benar-benar memanas!

    Akankah pihak oposisi akan benar-benar menjadikan insiden ini sebagai jalan melakukan Kudeta pada Yoon Seok-yeol?

    # Ketua Partai Oposisi di DPR Korea Selatan serukan rakyat turun ke Jalan

    Sementara itu, pimpinan partai Oposisi di Majelis Nasional Republik Korea yakni Lee Jae-myung langsung bereaksi dengan keputusan mengejutkan Presiden Korea Selatan ini!

    Ketua Partai Demokratik Korea Selatan (disebut juga Deobureominjudang dalam bahasa Korea Selatan) langsung meminta rakyat untuk turut bergerak.

    Melawan keputusan darurat militer yang dibuang sang presiden. 

    Iapun meminta warga datang beramai-ramai ke gedung DPR Korea Selatan.

    Sementara di kesempatan lain, Kantor berita Yonhap menerbitkan berita terbaru terkiat darutat militer di Korea Selatan ini.

    Di mana laporan itu mengutip keterangan pihak militer.

    Pihak Daehamminguk Yuk-gun (sebutan untuk institusi Korea Selatan) mengatakan kegiatan parlemen dan partai politik akan dilarang, dan media serta penerbit akan berada di bawah kendali komando darurat militer.

  • Keluarga Gamma Tak Ikut Rapat di DPR, Ketua Komisi III: Mungkin Ada Pengajian Nasional 3 Desember 2024

    Keluarga Gamma Tak Ikut Rapat di DPR, Ketua Komisi III: Mungkin Ada Pengajian Nasional 3 Desember 2024

    Keluarga Gamma Tak Ikut Rapat di DPR, Ketua Komisi III: Mungkin Ada Pengajian
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pihak keluarga GR alias
    Gamma
    (17), siswa
    SMK Negeri 4 Semarang
    yang tewas ditembak Aipda Robig Zaenudin batal hadir dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI, Senin (3/12/2024).
    Rapat yang untuk membahas kasus penembakan tersebut dan tindak lanjut penangannya itu hanya dihadiri oleh perwakilan Polda Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang.
    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menduga, pihak keluarga korban tidak bisa hadir karena masih dalam suasana duka dan sedang mengurus pengajian untuk mendoakan almarhum Gamma.
    “Jadi gini apa keluarga mungkin masih konsentrasi terkait musibah yang dialami, mungkin kalau ada pengajian dan lain sebagainya sehingga waktunya tidak sempat mereka hadir hari ini,” ujar Habiburokhman usai memimpin rapat kerja di Gedung DPR RI, Selasa (3/12/2024).
    Meski begitu, Habiburokhman menekankan bahwa Komisi III DPR RI sudah mendapatkan informasi penting mengenai kejadian tersebut, progres penanganannya, dan hal-hal lain yang perlu diawasi kedepan.
    “Di antaranya tadi terpenting adalah apakah malam itu terjadi tawuran atau tidak, tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, bagaimana tindakan yang dilakukan terhadap pelaku penembakan,” kata Habiburokhman.
    “Nah itu yang kita perjelas tadi, tindakan yang bukan hanya dari segi etik Propam yang sudah melakukan tindakan, tapi dalam konteks pidana. Pelakunya ini sudah ditangkap dan sudah ditahan oleh Ditreskrimum Polda Jawa Tengah,” katanya. 
    Secara terpisah, keluarga Gamma justru mengaku kecewa dengan Komisi III DPR RI karena tak dilibatkan secara langsung dalam rapat dengar pendapat pada hari ini. Sebab, mereka hanya diundang untuk mengikuti secara daring.
    Pendamping hukum keluarga Gamma, Subambang menjelaskan bahwa pihak keluarga korban sudah menyaksikan rapat tersebut hingga tuntas.
    Dalam rapat itu, Komisi III DPR RI hanya mendengar keterangan soal kasus penembakan Gammae dari sisi polisi.
    Sementara itu, pihak keluarga hanya diundang untuk mengikuti rapat secara daring oleh pihak Komisi III DPR RI. Saat rapat dimulai, mereka pun tak bisa mengakses
    link zoom meeting
    yang diberikan.
    “Kami sudah dikirimi
    link zoom
    -nya, jam 09.15. Tapi, saat
    link
    -nya dibuka, tidak terbuka. Lalu, dari pihak sekretariat mengatakan kalau untuk keluarga tidak ikut
    zoom
    ,” kata Subambang dalam konferensi pers, Selasa sore di Semarang, dikutip dari
    Kompas.id
    , Selasa.
    Subambang menegaskan, dia dan keluarga Gamma juga tidak diberikan informasi atau alasan, di balik pembatalan keikutsertaan mereka dalam rapat dengar pendapat tersebut.
    “Terus terang, kami kecewa. Semua sudah kami siapkan, tapi ternyata dibatalkan,” ucap Subambang.
    Dia mengatakan bahwa pihak keluarga korban berencana untuk melayang surat ke DPR RI agar rapat dengar pendapat terkait kasus penembakan Gamma kembali digelar.

    Sebab, pihak keluarga korban merasa perlu diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan, seperti yang telah didapatkan pihak kepolisian.
    Di samping itu, Subambang merasa bahwa Komisi III DPR RI juga harus mendengarkan secara langsung keterangan dari sisi korban, tidak hanya dari kepolisian.
    “Mudah-mudahan dengan surat yang kami kirimkan, di kesempatan berikutnya, kami diberi kesempatan bisa rapat dengar pendapat. Biar (informasinya) seimbang,” ucap Subambang.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puan Maharani Soal Dugaan Polisi Tak Netral pada Pilkada 2024: Jika Ada Bukti, Laporkan!

    Puan Maharani Soal Dugaan Polisi Tak Netral pada Pilkada 2024: Jika Ada Bukti, Laporkan!

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPR Puan Maharani angkat bicara soal dugaan polisi tak netral pada Pilkada 2024. Menurut Puan, jika ada bukti nyata atas dugaan tersebut, maka segera dilaporkan ke pihak-pihak berwenang.

    “Jika ada bukti kemudian memang terlihat secara nyata, saya meminta untuk dilaporkan. Kemudian biar masyarakat yang melaporkan jika memang ada bukti-bukti terkait dengan hal tersebut,” ujar Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/11/2024).

    Hanya saja Puan belum bisa memastikan jika Fraksi PDIP fokus mengkaji soal dugaan tersebut. Menurut dia, hal tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab PDIP, tetapi semua fraksi.

    “Saya rasa ini kan merupakan suatu masalah yang ada di nasional. Jadi ini bukan masalah satu fraksi, dua fraksi, tetapi masalah berbangsa dan bernegara. Jadi kalau memang ada bukti, dilaporkan,” tegas Puan.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang saat ini menjabat Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan dugaan polisi tak netral pada Pilkada 2024 adalah hoaks. Menurut dia, Polri justru telah bekerja maksimal mengamankan penyelenggaraan Pilkada 2024 mulai dari tahapan persiapan hingga hari pencoblosan pada Rabu (27/11/2024).

    “Justru sebaliknya, ya, apa yang disampaikan oleh segelintir orang, terkait dugaan polisi tak netral pada Pilkada 2024,  kami kategorikan sebagai hoaks,” ujar Habiburokhman saat konferensi pers di ruangan Komisi III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    Menurut Habiburokhman, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak mungkin mengarahkan anak buahnya untuk mendukung kubu tertentu pada Pilkada 2024. Alasannya, komposisi koalisi pada Pilkada 2024 berbeda antara satu daerah dengan lainnya.

    “Jadi hampir tidak mungkin kapolri yang menggunakan institusinya untuk kepentingan kubu tertentu. Pilkada bisa terjadi mix antar-antar kubu partai-partai politik, gitu kan. Di provinsi A misalnya, partai A berkoalisi dengan partai B. Di provinsi lainnya berseberangan,” jelas dia.

    Dugaan polisi tak netral pada Pilkada 2024 disampaikan PDIP khususnya untuk Pilkada Jawa Tengah (Jateng) dan Pilkada Sumatera Utara (Sumut). Menurut PDIP, dugaan polisi tak netral pada Pilkada 2024 membuat pasangan calon (paslon) kepala daerah yang diusung PDIP kalah di Jateng dan Sumut.

  • Komisi I pererat hubungan Indonesia-Peru di bidang ketahanan pangan

    Komisi I pererat hubungan Indonesia-Peru di bidang ketahanan pangan

    Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) dari Duta Besar Peru untuk Indonesia Luis Tsuboyama di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024). (ANTARA/HO-DPR RI)

    Komisi I pererat hubungan Indonesia-Peru di bidang ketahanan pangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 03 Desember 2024 – 15:57 WIB

    Elshinta.com – Komisi I DPR RI menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) dari Duta Besar Peru untuk Indonesia Luis Tsuboyama dalam rangka mempererat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Peru, terutama di bidang ketahanan pangan.

    “Peru sedang berkembang di sektor pertanian, seperti asparagus dan mangga yang mereka ekspor ke Amerika Serikat. Kita dapat belajar dari keahlian mereka dalam pertanian, dan sebaliknya, mereka juga dapat memanfaatkan keahlian kita. Pertukaran keahlian ini akan sangat bermanfaat,” ujar Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Kunjungan kehormatan Duta Besar Peru untuk Indonesia berlangsung menjelang perayaan 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Peru pada 2025. Utut menyampaikan bahwa kerja sama ini memiliki potensi besar, khususnya dalam bidang pertanian. Utut menambahkan bahwa Indonesia dan Peru memiliki kemiripan dari sisi pendapatan per kapita, meskipun dengan jumlah penduduk yang berbeda signifikan.

    “Pendapatan per kapita Peru sekitar 7.300 dolar AS, sementara Indonesia 4.800 dolar AS. Namun, penduduk kita hampir tujuh kali lipat dari mereka,” kata dia.

    Selain ketahanan pangan, Utut mengungkapkan bahwa kerja sama potensial juga mencakup sektor pertambangan, terutama lithium, yang menjadi bahan utama dalam produksi baterai kendaraan listrik.

    “Lithium, atau yang sederhananya mirip dengan nikel, merupakan peluang kerja sama lainnya. Kita bisa mengarahkan keahlian kita ke sektor ini untuk memperluas hubungan bilateral,” ucapnya.

    Utut juga menyoroti keanggotaan Peru dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

    “Mereka telah menjadi anggota OECD, dan Dubes Luis adalah salah satu tokoh yang merintis langkah ini saat menjabat sebagai Direktur Jenderal di Kementerian Luar Negeri Peru. Pengalaman ini dapat menjadi pelajaran bagi kita,” kata dia.

    Sementara itu, Luis Tsuboyama menyatakan bahwa kunjungan ini bertujuan memperkuat hubungan bilateral, terutama menjelang perayaan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara.

    “Kami sedang menyelesaikan negosiasi perjanjian bilateral yang akan meningkatkan hubungan bisnis kedua negara. Sebagai bagian dari peringatan ini, kami juga merencanakan berbagai aktivitas budaya, seperti pameran fotografi,” kata Luis.

    Ia menambahkan bahwa kegiatan budaya akan terus digelar di berbagai kota di Indonesia.

    “Beberapa waktu lalu, kami mengadakan kegiatan di Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung. Tahun depan, kami berencana mengunjungi Makassar, Sumatera, dan Bali,” kata Luis.

    Sumber : Antara

  • Bos PLN Curhat SPKLU di Rest Area Hanya Laku saat Lebaran

    Bos PLN Curhat SPKLU di Rest Area Hanya Laku saat Lebaran

    Bisnis.com, JAKARTA – PT PLN (Persero) menjelaskan kondisi stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di rest area hanya ramai pada momentum Lebaran. Padahal, jumlah SPKLU disebut telah meningkat seiring dengan masifnya mobil listrik asal China di dalam negeri. 

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, meskipun sepi, pihaknya tidak serta merta mencabut fasilitas pengisi daya untuk EV tersebut. Terlebih, telah terjadi peningkatan transaksi SPKLU 5 kali lipat saat periode mudik Lebaran dalam setahun terakhir dan diproyeksi terus meningkat. 

    “Saat ini di rest area, stasiun charging kami, stasiun pengisian kendaraan listrik umum [SPKLU] kami tidak laku, hari ini tidak laku, hanya laku pada saat Lebaran,” kata Darmawan dalam RDP di Komisi VI DPR RI, Selasa (3/12/2024). 

    Dia memastikan pihaknya tidak akan mengurangi fasilitas SPKLU di rest area guna mengantisipasi lonjakan penggunaan kendaraan listrik ketika momentum mudik pada Lebaran tahun depan. 

    Adapun, PLN mencatat peningkatan transaksi di SPKLU yang dikelolanya terhitung sejak Lebaran tahun 2023 yang mencapai 2.500 transaksi. Sementara itu, tahun ini meningkat 5 kali lipat hingga 12.600 transaksi. Tahun depan, PLN memproyeksi peningkatan SPKLU naik menjadi 64.600 transaksi. 

    “Kami tidak mungkin membiarkan nanti pada saat Lebaran, mobil mudiknya 5 kali lipat, tahu-tahu ada 100-200 kehabisan listrk di tengah jalan,” tuturnya. 

    Bahkan, Darmawan menuturkan bahwa PLN berencana untuk melakukan penyesuaian jumlah dan penambahan SPKLU di sejumlah rest area. PLN disebut juga akan memodifikasi jenis charging station agar lebih efisien. 

    Umumnya, kendaraan listrik yang melakukan pengisian baterai di SPKLU bisa memakan waktu hingga 3 jam. PLN akan membangun SPKLU mid-charging sehingga waktu pengisian hanya membutuhkan waktu 2 jam. 

    “Kalau fast charging masih sekitar 15-20 menit, beda dengan mengisi bensin satu menit rampung. Jadi kalau antreannya 10, 10 kali 20 menit, 200 menit, itu artinya 3,5 jam. Nah, maka selama Lebaran, direksi PLN itu sekarang ini menjadi sibuk karena ada mobil listrik yang makin meningkat,” terangnya. 

    Sebelumnya, Darmawan menyebut pertumbuhan SPKLU yang makin masif seiring dengan kehadiran berbagai jenis mobil listrik asal China di pasar Indonesia.

    “Di tahun 2025 ini kami sudah agak gemeteran ini, kalau meningkat 5 kali lipat, kami sudah siap-siap memasang SPKLU di rest area dan di sekitarnya,” jelasnya. 

  • Dicecar DPR Soal Jalan Tol ‘Bolong’, Menteri Hanggodo Jawab Gini

    Dicecar DPR Soal Jalan Tol ‘Bolong’, Menteri Hanggodo Jawab Gini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI hari ini, Selasa (3/12/2024) Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mendapat sorotan tajam terkait kualitas proyek-proyek strategis nasional (PSN), termasuk dugaan adanya masalah pada jalan tol di Jambi.

    Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Edi Purwanto menyoroti proyek-proyek yang dinilai mangkrak dan memiliki masalah kualitas, khususnya yang dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dia menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara untuk proyek-proyek besar seperti jalan tol.

    “Saya lihat ada beberapa PSN yang memang posisi hari ini banyak yang mangkrak. Harapan kita mungkin mumpung Pak Menteri baru, cek ada berapa sih program-program yang sudah menghabiskan uang triliunan bahkan ratusan triliun tapi mangkrak. Contohnya tol di Jambi yang ada masalah di kualitasnya,” kata Edi saat Raker.

    “Jadi banyak proyek-proyek besar kita di mutunya jelas ada masalah, dan rata-rata yang mengerjakan itu BUMN. Artinya, harus memunculkan kesadaran kolektif kita bahwa uang rakyat itu harus dipertanggung jawabkan termasuk kualitasnya,” sambungnya.

    Edi juga menggarisbawahi masalah kualitas pada proyek infrastruktur besar berdampak pada sulitnya meningkatkan akses di desa-desa, yang menjadi penghambat pergerakan ekonomi di daerah.

    “Kalau hal-hal besar itu tidak selesai maka akan sulit kita bangun kampung-kampung, desa-desa yang memang hari ini jauh dari akses apapun, sehingga ekonomi kita agak sulit bergerak di level itu,” tukas Edi.

    Merespons kritik tersebut, Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan akan melakukan pengecekan langsung untuk memastikan kebenaran laporan-laporan tersebut.

    “Nah itu saya mesti ngecek satu-satu tuh. Memang benar seperti itu atau nggak. Kadang-kadang kan… saya nggak tahu. Itu jangan-jangan bukan jalan tol lagi. Masa ada jalan tol bolong. Kayaknya nggak mungkin deh,” kata Dody saat ditemui usai Raker.

    (hsy/hsy)

  • Kilang Minyak Raksasa Ditargetkan Mulai Beroperasi di 2025

    Kilang Minyak Raksasa Ditargetkan Mulai Beroperasi di 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina (Persero) menyampaikan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang akan menjadi kilang paling modern di Indonesia ini ditargetkan selesai pada 2025 mendatang.

    Wakil Direktur Utama Pertamina, Wiko Migantoro mengungkapkan bahwa proyek RDMP Balikpapan cukup penting karena akan berkontribusi pada imbal hasil produk atau Yield Valuable Product (YVP). Mengingat, proyek RDMP Kilang Balikpapan akan meningkatkan kapasitas kilang sebesar 100 ribu bph dari sebelumnya 260 ribu bph menjadi 360 ribu bph.

    “Tahun depan kita harapkan kilang di Balikpapan bisa meningkat kapasitasnya menjadi tambahan 100 ribu barrel oil per day. Ini tentu saja sangat penting di kilang baru tersebut karena akan menaikkan yield valuable product juga,” kata Wiko dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (3/12/2024).

    Sebelumnya, Corporate Secretary PT KPI Hermansyah Y. Nasroen menjelaskan, meskipun proyek RDMP Balikpapan akan tuntas sepenuhnya pada 2025, namun proses peningkatan kapasitas kilang menjadi 360 ribu bph telah berhasil dilakukan belum lama ini.

    “Kapasitas terpasang 300 ribu bph untuk CDU IV sejak pertengahan Mei,” ujar Hermansyah kepada CNBC Indonesia, Selasa (21/5/2024).

    Hermansyah menjelaskan, Kilang Balikpapan sendiri memiliki dua Crude Distillation Unit (CDU). Pertama yakni CDU IV yang ditingkatkan kapasitas pengolahannya dari 200 ribu bph menjadi 300 ribu bph. Lalu terdapat CDU V yang mempunyai kapasitas sebesar 60 ribu bph.

    “Kemarin selama revamp, CDU V beroperasi terus. Yang di revamp CDU IV. Jadi secara total ya sudah 360 ribu bph,” ujarnya.

    Selain menaikkan kapasitas pengolahan minyak, nanti akan ada tambahan produksi produk petrokimia hingga 225 ribu ton per tahun.

    “Jadi tahun 2024 ini akan ada beberapa milestone. Pertama kapasitas naik jadi 360 ribu bph, lalu pembangunan unit Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) dan berikutnya gasoline block. In shaa Allah 2025 selesai secara keseluruhan,” kata Hermansyah.

    (hsy/hsy)

  • Budisatrio Djiwandono Dorong Pembangunan Pusat Kebudayaan Indonesia di Luar Negeri

    Budisatrio Djiwandono Dorong Pembangunan Pusat Kebudayaan Indonesia di Luar Negeri

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono mengusulkan agar Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) membangun pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri. Menurut Budisatrio, langkah tersebut merupakan strategi penting dalam memperkuat diplomasi kebudayaan Indonesia di kancah internasional.

    “Saya rasa ini hanya sebuah masukan untuk menunjang diplomasi kebudayaan, meskipun memang sudah ada kementeriannya. Jika kita belajar dari beberapa negara sahabat, mereka memiliki pusat kebudayaan di Indonesia maupun di negara lain,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (3/12/2024).

    Budisatrio mengatakan, keberadaan pusat kebudayaan tersebut sudah menjadi praktik umum yang dilakukan oleh banyak negara maju. Dia mencontohkan, Jepang dengan Japan Foundation, Prancis dengan Institut Français atau Jerman dengan Goethe-Institut.

    “Keberadaan pusat-pusat tersebut bukan hanya berfungsi untuk memperkenalkan budaya, tetapi juga untuk mempererat hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara tuan rumah,” tegas wakil ketua Komisi I DPR itu.

    Budisatrio menilai, pembangunan pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri tidak hanya sekadar memperkenalkan seni dan budaya tradisional seperti tari, musik, atau kuliner khas Nusantara. Selain itu, kata dia, inisiatif tersebut dapat berfungsi sebagai jembatan dalam membangun kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi internasional.

    “Pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri dapat membawa manfaat ekonomi yang besar, terutama bagi pelaku ekonomi kreatif dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia,” jelas tokoh muda Gerindra tersebut.

    Budisatrio menambahkan, pusat-pusat ini dapat menjadi tempat promosi bagi produk-produk lokal Indonesia, seperti batik, kerajinan tangan, dan kopi khas Nusantara, yang memiliki potensi besar di pasar global. Terkait hal itu, kata dia, Kemenlu perlu berkoordinasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Perdagangan, guna menjadikan program ini sebagai salah satu prioritas strategis nasional.

    “Dengan sinergi yang baik antar-kementerian, program ini bisa memberikan dampak signifikan bagi citra Indonesia di dunia internasional,” tutur dia.

    Budisatrio pun berharap usulan ini mendapat perhatian serius dari Kemenlu, mengingat potensi besar yang dapat diraih melalui diplomasi budaya. Menurut dia, langkah tersebut bisa mendukung misi Indonesia sebagai negara berdaulat yang memiliki pengaruh besar di kawasan regional dan global.

    “Diplomasi kebudayaan bukan hanya soal memperkenalkan identitas bangsa, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat posisi Indonesia di berbagai bidang, termasuk ekonomi dan geopolitik,” pungkas Budisatrio terkait usulan pembangunan pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri.

  • Pertamina Salurkan 39,7 Juta Kiloliter BBM Subsidi per Oktober 2024

    Pertamina Salurkan 39,7 Juta Kiloliter BBM Subsidi per Oktober 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) mencatat penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi atau public service obligation (PSO) mencapai 39,7 juta kiloliter per Oktober 2024.

    Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro mengatakan, penyaluran BBM subsidi tersebut sebagai bentuk perusahaan memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Dia juga berharap penyaluran BBM subsidi bisa tembus 48,6 juta kiloliter pada akhir 2024.

    “Sampai dengan Oktober kita sudah menyalurkan BBM PSO 39,7 juta kiloliter dan kita harap di akhir tahun 48,6 juta kiloliter,” kata Wiko dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (3/12/2024).

    Selain BBM PSO, Wiko mencatat penyaluran BBM nonsubsidi telah mencapai 37,2 juta kiloliter per Oktober 2024. Dia pun menargetkan penyaluran BBM nonsubsidi bisa mencapai 39,1 juta kiloliter pada akhir tahun ini.

    Sementara itu, penyaluran liquefied petroleum gas (LPG) telah mencapai 6,9 juta ton per Oktober 2024 ini. Wiko pun menargetkan penyaluran LPG bisa menyentuh level 8,3 juta ton pada akhir 2024.

    Di sisi lain, Wiko mengamini penggunaan bahan bakar berbasis fosil ini masih tinggi. Berdasarkan catatannya, pemasaran energi fosil tumbuh 4% selama 2020 hingga 2023.

    “Volume sale 2020 sampai 2023 naik 4%, walaupun kita diskusi pentingnya energi yang lebih bersih lagi, tapi fakta pertumbuhan demand fosil ini naik 4%,” kata Wiko.

    Oleh karena itu, dia pun memperkirakan penggunaan energi fosil masih akan tinggi hingga 2030 mendatang.

    “Kami memperkirakan sampai 2030 kebutuhan untuk bahan bakar berbasis fosil akan meningkat. Setelah itu kita perkirakan baru akan turun sehingga penting bagi kita untuk menjaga produktivitas hulu, keandalan supply BBM dan keandalan pengolahan kita,” ucap Wiko.