Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Bukti PPN 12% Tetap Berjalan: Pengumuman Google hingga Sinyal Kemenkeu

    Bukti PPN 12% Tetap Berjalan: Pengumuman Google hingga Sinyal Kemenkeu

    Bisnis.com, JAKARTA — Sinyal PPN 12% tetap berlaku semakin terlihat dari berbagai pengumuman yang disampaikan perusahaan, bahwa pajak layanan kepada konsumen akan naik mulai 1 Januari 2025.

    Raksasa teknologi, Google, menjadi salah satu perusahaan yang mengumumkan penyesuaian pajak layanan imbas kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN).

    Dalam laman Pusat Bantuan Google Ads mengenai informasi pajak di Indonesia, perusahaan itu mengumumkan bahwa semua penjualan akan dikenai PPN 12% tahun depan.

    “Untuk mematuhi peraturan pajak lokal, semua penjualan Google Ads di Indonesia akan dikenai PPN sebesar 12% mulai Januari 2025 hingga ke depannya [berubah dari tarif PPN sebesar 11% pada tahun 2024],” dikutip dari lama Google, Rabu (4/12/2024).

    Google juga menginformasikan bahwa pelangan yang ingin melakukan pemotongan pajak sebesar 2% atas pembayarannya wajib mengirimkan bukti potong atau slip pemotongan pajak kepada perusahaan tersebut.

    “Slip pemotongan pajak harus dikirimkan kepada kami dalam batas waktu pembayaran, seperti yang ditunjukkan dalam invoice komersial,” tertulis dalam laman tersebut.

    Google juga telah menyampaikan pengumuman itu kepada pelanggan layanan lainnya, seperti Google Cloud.

    Setelah Google, perusahaan jasa keuangan juga turut menyampaikan pengumuman terkait kebijakan kenaikan ppn ke 12% tetap berjalan.

    PT Mandiri Sekuritas mengirimkan surat elektronik (email) kepada para nasabahnya yang menginformasikan kenaikan tarif PPN menjadi 12%, yang berdampak pada penyesuaian fee transaksi.

    Mandiri Sekuritas menjelaskan bahwa hal itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Surat Edaran Bursa Efek Indonesia No. S-02289/BEI.KEU/03-2022 tentang Penyesuaian Tarif PPN sesuai UU HPP. Tarif PPN 11% yang berlaku sejak April 2022 akan berubah menjadi 12%, berlaku mulai 1 Januari 2025.

    “Penyesuaian tarif PPN ini akan berdampak pada penyesuaian Fee Transaksi. Perubahan tarif ini berlaku untuk seluruh transaksi yang menjadi objek PPN,” dikutip dari email tersebut.

    Di surat itu pun tertulis bahwa Mandiri Sekuritas akan terus memantau perkembangan peraturan terkait yang dapat berdampak kepada nasabah.

    “Mandiri Sekuritas akan terus memantau perkembangan peraturan terkait yang dapat berdampak kepada nasabah. Kami akan menginformasikan kembali kepada Bapak/Ibu apabila terdapat perubahan peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau pihak berwenang lainnya,” dikutip dari surat tersebut.

    Kepastian Kenaikan PPN ke 12%

    Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Menkeu Parjiono menegaskan bahwa kenaikan PPN ke 12% akan tetap berlaku mulai 1 Januari 2025.

    “Jadi kita masih dalam proses ke sana, artinya berlanjut,” ujarnya menjawab pertanyaan moderator acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Selasa (3/12/2024).

    Parjiono menyampaikan pemerintah tetap memikirkan daya beli masyarakat, karena tidak semua barang maupun jasa dikenakan PPN 12%.

    Meskipun begitu, pimpinan Parjiono, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menolak berkomentar soal PPN 12% dalam berbagai kesempatan. Misalnya, usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kemenko Perekonomian pada Selasa (3/12/2024) sore, dia hanya diam sembari berjalan ke mobilnya.

    Sri Mulyani tidak menjawab pertanyaan media massa soal kepastian implementasi PPN 12% dan tetap diam, meskipun awak media mengajukan pertanyaan berkali-kali sambil berdesak-desakan dan terdorong oleh para ajudan Bendahara Negara.

    Sejak beberapa bulan terakhir, dirinya lebih tertutup saat menghadapi pertanyaan yang dilontarkan awak media.

    Seperti halnya pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Jumat (29/11/2024), Sri Mulyani hanya melemparkan senyuman sambil berjalan menuju tempat dirinya menunggu mobil usai menghadiri didampingi oleh Ketua Komisi XI DPR Misbakhun dan Luhut Binsar Panjaitan.

    Terpantau, Sri Mulyani hanya melayani permintaan foto dari tamu undangan, tidak untuk pertanyaan wartawan.

    Bahkan pada 13 November 2024 lalu usai menghadiri Raker bersama Komisi XI DPR, Sri Mulyani juga diam.

    Saat Raker, Sri Mulyani memberikan sinyal di hadapan Komisi XI DPR, bahwa tidak akan melakukan penundaan implementasi tarif PPN 12% pada 2025.

    Sri Mulyani menyebutkan sejatinya ketentuan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1%—dari 11% menjadi 12%—sudah tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang HPP.

    DPR telah menyetujui dan ikut serta dalam pengesahan ketentuan tersebut yang diteken pada 29 Oktober 2021 lalu.

    “Jadi kami di sini sudah dibahas dengan bapak ibu sekalian sudah ada UU-nya, kita perlu siapkan agar itu bisa dijalankan, tapi dengan penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa [jalankan],” ujarnya dalam Raker bersama Komisi XI DPR, Rabu (13/11/2024).

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pun menyatakan bahwa pemerintah akan mengumumkan kejelasan PPN 12% pada pekan depan.

    “Nanti diumumkan minggu depan,” ujarnya menanggapi pertanyaan media massa soal kepastian PPN 12%, Selasa (3/12/2024).

  • 8 Momen Presiden Sebut Kapolri dan Panglima TNI sebagai "Prabowo-Subiyanto" Nasional

    8 Momen Presiden Sebut Kapolri dan Panglima TNI sebagai "Prabowo-Subiyanto" Nasional

    Momen Presiden Sebut Kapolri dan Panglima TNI sebagai “Prabowo-Subiyanto”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Republik Indonesia
    Prabowo Subianto
    mengungkapkan candaan mengenai tidak adanya pergantian
    Kapolri
    dan
    Panglima TNI
    , yang ia kaitkan dengan nama akhir mereka yang jika digabungkan menjadi “Prabowo Subiyanto”.
    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menyapa para tokoh yang hadir dalam Pembukaan Sidang Tanwir dan Resepsi Milad Muhammadiyah ke-112 di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada Rabu (4/12/2024).
    “Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Jadi, kalau nama terakhir mereka digabung, bisa menjadi Prabowo Subiyanto. Jangan-jangan enggak diganti-ganti. Jangan-jangan hehe,” ujar Prabowo sambil terkekeh.
    Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyebut nama para tokoh yang hadir, termasuk Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya, Ketua Komisi VII DPR Saleh Daulay, Gubernur NTT terpilih Melkiades Laka Lena, serta Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta.
    Prabowo menilai banyak tokoh yang hadir memiliki hubungan dekat dengan Muhammadiyah.
    Ia mengaku sedikit takjub ketika menyebut nama Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum Muhammadiyah sekaligus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan Menengah.
    “Tadi saya baca, banyak tokoh yang hadir ternyata memiliki hubungan dekat dengan Muhammadiyah. Apakah mereka pernah menjadi pengurus Muhammadiyah, atau lulusan Universitas Muhammadiyah, atau SMA Muhammadiyah,” tuturnya.
    “Demikian bukti keberhasilan Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan, sebagai organisasi dakwah. Dan lebih dari itu, organisasi pendidikan dan kesehatan,” imbuh Prabowo.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AS Lagi-lagi Sebut Pandemi COVID-19 Dipicu Kebocoran Lab di Wuhan

    AS Lagi-lagi Sebut Pandemi COVID-19 Dipicu Kebocoran Lab di Wuhan

    Jakarta –

    Sebuah komite Kongres Amerika Serikat (AS) telah mendukung teori bahwa kebocoran laboratorium menyebabkan pandemi COVID-19.

    Dalam sebuah laporan yang dirilis pada hari Senin, Subkomite Terpilih DPR yang dikendalikan Partai Republik mengenai Krisis Virus Corona telah menyimpulkan bahwa virus corona kemungkinan muncul karena kecelakaan laboratorium atau penelitian yang terkait.

    Laporan setebal 520 halaman, yang pembuatannya memakan waktu dua tahun, mengkaji respons tingkat federal dan negara bagian terhadap pandemi, serta asal-usul dan upaya vaksinasi.

    “Karya ini akan membantu Amerika Serikat, dan dunia, memprediksi pandemi berikutnya, mempersiapkan diri menghadapi pandemi berikutnya, melindungi diri kita dari pandemi berikutnya, dan mudah-mudahan mencegah pandemi berikutnya,” kata Brad Wenstrup, ketua panel dari Partai Republik, dalam suratnya kepada Kongres, dikutip dari Aljazeera.

    Di antara kesimpulan utama laporan tersebut adalah bahwa Institut Kesehatan Nasional AS mendanai penelitian “perolehan fungsi” yang kontroversial, yang meningkatkan virus untuk menemukan cara memeranginya di Institut Virologi Wuhan di China sebelum wabah terjadi.

    Kasus COVID-19 pertama kali teridentifikasi di Wuhan, yang terletak di provinsi Hubei, China bagian tengah pada bulan Desember 2019. Kota tersebut diyakini sebagai tempat pertama virus tersebut muncul.

    Virus ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, menewaskan lebih dari 7 juta orang dan menciptakan kekacauan dalam ekonomi global karena banyak negara menutup perbatasan dan memerintahkan karantina wilayah.

    Sementara badan-badan federal AS, Organisasi Kesehatan Dunia, dan ilmuwan di seluruh dunia telah berupaya menentukan asal-usul COVID-19, belum ada konsensus yang muncul.

    Banyak peneliti meyakini virus tersebut berasal dari zoonosis, menyebar dari hewan ke manusia, dan mungkin ditularkan di pasar basah di Wuhan.

    Namun, Kementerian Energi AS menilai dalam laporan intelijen tahun lalu bahwa virus tersebut kemungkinan besar bocor dari laboratorium.

    Temuan departemen tersebut selaras dengan temuan Biro Investigasi Federal, yang mengatakan pada tahun 2021 kemungkinan bahwa virus tersebut kemungkinan menyebar setelah kesalahan laboratorium.

    Komite DPR yakin dengan teori kebocoran laboratorium setelah bertemu 25 kali selama dua tahun terakhir, melakukan lebih dari 30 wawancara yang ditranskripsi dan meninjau lebih dari satu juta halaman dokumen.

    (suc/suc)

  • Optimalisasi Produksi LPG: Peran Nyata Pertagas Demi Swasembada Energi

    Optimalisasi Produksi LPG: Peran Nyata Pertagas Demi Swasembada Energi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki visi untuk mewujudukan swasembada energi. Berbagai program untuk merealisasikan target tersebut pun terus digencarkan.

    Salah satu langkah untuk mencapai swasembada energi ini melalui pengurangan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG). Seperti diketahui, LPG merupakan salah satu sumber bahan bakar yang masih didominasi oleh impor.

    Berdasarkan data Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2023, yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kebutuhan LPG pada 2023 mencapai 8,71 juta ton. Namun, produksi dari dalam negeri pada 2023 tercatat hanya 1,97 juta ton. Artinya, Indonesia masih harus mengimpor LPG sebesar 6,95 juta ton pada 2023.

    Kebutuhan LPG tersebut mendorong Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar badan usaha semakin menggencarkan pengembangan LPG di dalam negeri.

    Bahlil pun meminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan perusahaan migas untuk menggencarkan temuan lapangan migas yang mengandung Propana (C3) dan Butana (C4) sebagai bahan baku LPG.

    “Gas itu 8 juta ton per tahun konsumsi kita tapi produksi kita hanya 1,7 juta ton, selebihnya kita impor jadi impor kita 6-7 juta ton. Maka program ke depan adalah bangun industri gas untuk konversi ke LPG C3 C4,” kata Bahlil dalam acara Rakornas REPNAS 2024 di Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Lebih lanjut, Bahlil membeberkan bahwa berdasarkan hitungan pihaknya bersama SKK Migas dan Pertamina, Indonesia masih mempunyai potensi untuk memproduksikan LPG hingga 2 juta metrik ton.

    Di sisi lain, cadangan gas bumi Indonesia semakin turun setiap tahunnya. Berdasarkan data Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2023, yang dirilis Kementerian ESDM 2023, per 1 Januari 2023, jumlah cadangan gas bumi nasional tercatat sebesar 54,76 triliun standar kaki kubik (TSCF), terdiri dari cadangan terbukti (proven) 35,30 TSCF dan potensial 19,46 TSCF.

    Jumlah cadangan gas bumi ini terpantau menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Per 1 Januari 2022, cadangan gas bumi nasional tercatat mencapai 54,83 TSCF, terdiri dari cadangan terbukti 36,34 TSCF dan potensial 18,49 TSCF.

    Dengan semakin menurunnya cadangan gas bumi nasional, maka ini akan berimbas pada suplai gas untuk LPG itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan dukungan pemerintah untuk menggiatkan kembali eksplorasi guna meningkatkan temuan cadangan gas bumi nasional.

    Menurut Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto, pemerintah juga akan menggiatkan eksplorasi dan pengembangan lapangan gas yang ada. Apalagi, lanjutnya, adanya sejumlah penemuan lapangan gas bumi baru di Tanah Air.

    “Alhamdulillah kita diberkati oleh Tuhan yang maha kuasa, temuan-temuan pada akhir-akhir ini adalah banyak di gas bumi dan banyak yang sedang kita akan kembangkan sebagai contoh di Masela, di Genting Oil Papua, di Andaman, kemudian di Sakakemang dan beberapa lapangan migas lainnya nanti kita sampaikan,” ucapnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Senin (18/11/2024).

    Peran Nyata Pertagas

    Salah satu perusahaan yang memiliki peran nyata untuk mendukung ketahanan energi dan swasembada energi nasional yaitu PT Pertamina Gas (Pertagas), anak usaha PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).

    Pertagas merupakan perusahaan yang bergerak dalam pembangunan infrastruktur energi terintegrasi, mulai dari regasifikasi gas, pemrosesan gas menjadi LPG, transportasi gas, termasuk pengoperasian pipa transmisi gas bumi, hingga pengelola pipa Bahan Bakar Minyak (BBM).

    PT Perta-Samtan Gas (PSG), merupakan anak usaha Pertagas sebagai bagian dari Subholding Gas PT Pertamina (Persero), memiliki kontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan LPG domestik. PSG mengelola dua kilang utama, yaitu Kilang Ekstraksi di Prabumulih dan Kilang Fraksinasi di Sungai Gerong, Sumatera Selatan. Dengan kapasitas desain 250 MMSCFD, PSG mampu memproduksi ±710 MT LPG dan ±2.200 barel kondensat per hari.

    Produksi ini disalurkan melalui PT Pertamina Patra Niaga untuk kebutuhan domestik dengan rute distribusi dari Depot LPG Pulau Layang (Sungai Gerong) dan Jetty 01 RU III menggunakan kapal ke wilayah Pontianak dan Bangka. Dengan konsistensinya, PSG turut mendukung pencapaian swasembada energi nasional sekaligus membantu pengurangan ketergantungan impor LPG.

    Selain PSG, peran strategis lainnya juga datang dari Kilang LPG Plant Gresik yang dioperasikan oleh Pertamina Gas di Gresik, Jawa Timur. Kilang LPG Plant Gresik ini memiliki kapasitas feed gas sebesar 100 MMSCFD, dan mampu menghasilkan ±350 ton LPG per hari, serta kondensat sebesar ±880 barel per hari.

    Keberadaan LPG Plant Gresik menjadi pelengkap dalam upaya memperkuat produksi LPG domestik, sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan kemandirian energi nasional. Kilang LPG Plant Gresik ini secara konsisten memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi impor LPG dan memperkuat ketahanan energi negara.

    Pada tahun 2023, Pertagas Bersama dengan anak usahanya telah mampu mengoptimalkan produksi gas menjadi LPG melalui Perta-Samtan Gas mencapai + 184.305 ton dan LPG Plant Gresik mencapai + 38.783 Ton.

    Sehingga, dengan kapasitas yang dimiliki, Pertagas memiliki potensi besar untuk lebih maksimal dalam melakukan pemrosesan gas menjadi LPG. Langkah ini tidak hanya memperkuat pasokan energi domestik tetapi juga turut mendukung pencapaian swasembada energi melalui produksi LPG domestik yang berkesinambungan.

    Peran perusahaan dalam negeri ini menjadi krusial dalam mendukung program pemerintah, seperti konversi minyak tanah ke LPG, yang bertujuan menyediakan energi yang lebih bersih dan efisien bagi masyarakat serta mengurangi beban subsidi BBM.

    Dengan konsistensinya dalam menghasilkan LPG berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, perusahaan – perusahaan ini telah berkontribusi langsung terhadap pengurangan ketergantungan impor energi dan penguatan pasokan LPG nasional. Hal ini mendukung upaya pemerintah mewujudkan kemandirian energi Tanah Air, sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan sektor energi yang berdaya saing dan berkelanjutan.

    (pgr/pgr)

  • Begini Cerita Viralnya Pelat Nomor Kembar Dipakai Fortuner dan Mercy

    Begini Cerita Viralnya Pelat Nomor Kembar Dipakai Fortuner dan Mercy

    Jakarta –

    Viral di media sosial pelat nomor D-777-SAH dipakai oleh dua mobil secara bersamaan. Secara aturan, identitas mobil itu hanya bisa digunakan satu mobil.

    Video mobil itu sebelumnya diunggah oleh akun instagram @Zackymirza_, terlihat mobil Fortuner dan Mercedes-Benz C200 memakai pelat nomor tersebut ketika melintas di tol.

    Ditelusuri dalam laman Bapenda Jawa Barat, identitas pelat D-777-SAH yang asli adalah Fortuner berwarna putih. Pelat nomor itu bukan milik Mercedes-Benz C200.

    Usut punya usut, pelat nomor Mercy itu terjatuh ketika di perjalanan. Pemilik kendaraan MFM (26) mengaku dirinya telah melanggar aturan lantaran dengan sengaja memasang nomor polisi kembar di kendaraannya. Ia meminta maaf telah membuat gaduh.

    “Jadi itu kejar waktu mau kontes, nah nomor polisi Mercy itu copot lalu jatuh. Enggak mungkin diambil karena kan di tengah perjalanan. Saya sadar kalau mobil ini warnanya mencolok, jadi saya pasang nomor polisi mobil putih ke sedan ini,” kata MFM dikutip dari detikJabar.

    Ia mengaku apa yang dilakukannya itu sudah melanggar aturan dan menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat. Ia meminta maaf pada masyarakat atas perbuatannya.

    “Saya sangat meminta maaf kepada masyarakat dan Polres Cimahi atas kegaduhan terkait viralnya mobil saya. Sekali lagi saya meminta maaf,” ujar MFM.

    Sedan Mercy C200 yang dipasang nomor polisi kembar itu seharusnya bernomor polisi B 8699 CW sesuai dengan STNK pemilik yang sama.

    “Kami menelusuri kepemilikan kendaraan dengan nomor polisi yang sama itu di Samsat Cimahi. Kepemilikan aslinya itu memang benar untuk kendaraan Toyota Fortuner berwarna putih,” kata Kapolres Cimahi, AKBP Tri Suhartanto saat ditemui di Mapolres Cimahi, Selasa (3/12/2024).

    Tri menyebut secara kelengkapan surat kendaraan, dua mobil itu memiliki surat-surat resmi dengan nomor polisi yang berbeda. Atas kesengajaan mengganti nomor polisi kendaraan yang digunakan, pemiliknya dijatuhi sanksi tilang.

    “Secara kelengkapan, kendaraan itu ada surat-suratnya. Tidak ada duplikasi nomor polisi kendaraan. Kita lakukan upaya penindakan yaitu penilangan terhadap kendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukkan,” ujar Tri.

    Lihat juga Video ‘Minta Tangani Maraknya Pelat DPR Palsu, MKD Temui Kapolda Jateng’:

    (riar/rgr)

  • Rakyat Siap-Siap Kecewa, Kenaikan PPN 12% Sulit Ditunda!

    Rakyat Siap-Siap Kecewa, Kenaikan PPN 12% Sulit Ditunda!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Berbagai indikator ekonomi dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 ternyata telah memasukkan perhitungan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada Januari 2025.

    Pertimbangan itu didasari atas ketetapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mengamantlan tarif PPN mulai naik maksimal pada Januari 2025 menjadi 12% dari sebelumnya pada 2022 di level 11%, dan sebelum itu 10%.

    “Asumsi tax ratio yang disetujui di Undang-Undang APBN kita itu sudah 12%. Karena memang Undang-Undang APBN yang diketok untuk tahun anggaran 2025 tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang HPP. Kan itu dasarnya,” kata Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Sebagaimana diketahui, dalam UU APBN 2025 target tax ratio atau rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi sebesar 10,24%, dengan target penerimaan perpajakan sendiri senilai Rp 2.490,9 triliun, terdiri dari target penerimaan pajak Rp 2.189,3 triliun dan penerimaan bea cukai Rp 301,6 triliun.

    Oleh sebab itu, politiku Partai Gerindra itu mengatakan, bila PPN 12% ditunda oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Penggantu Undang-Undang (Perpu) atau melakukan penurunan tarif dengan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) tersendiri, penerimaan pajak 2025 berpotensi besar meleset dari target atau shorfall.

    “Kita juga tahu ada program quick win, kemarin pemerintah juga sudah memberikan satu kebijakan terhadap buruh, guru, itu kan sumbernya semuanya dari APBN. Mau tidak mau kita harus memperkuat sumber pendapatan negara,” ucapnya.

    Lagipula pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan hingga kini belum mengagendakan rapat konsultasi dengan Komisi XI untuk membahas penundaan PPN 12% dengan mempertimbangkan tekanan daya beli masyarakat maupun penolakan dari berbagai kalangan warga negara Indonesia. Padahal, DPR sudah reses mulai sekitar 6 Desember 2024 sampai 16 Januari 2025.

    Sedangkan dalam Pasal 7 ayat 4 UU HPP menyebutkan perubahan tarif PPN yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah harus ditetapkan setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

    “Dan belum ada pembicaraan formal. Kita sudah reses kan minggu depan,” tegas Kamrussamad.

    Sementara itu, pemerintah juga sebetulnya memberikan sinyal tak akan mengadakan pertemuan formal dengan DPR pada pekan ini. Sebab, mereka memilih untuk melakukan pengumuman soal PPN 12% pekan depan beriringan dengan rencana pengumuman pemberian berbagai kebijakan insentfi fiskal baru untuk sektor industri padat karya.

    “Nanti diumumkan minggu depan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di kantornya, Jakarta, dikutip Selasa (3/12/2024).

    Airlangga mengatakan, sebelum pengumuman, pemerintah akan melakukan berbagai simulasi. Selain itu, akan ada rapat terbatas atau ratas dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun, Airlangga enggan berbicara lebih jauh apakah pengumuman itu langsung disampaikan Presiden Prabowo atau tidak.

    “Disimulasikan dulu. Ya nanti kita laporkan sesudah rapatnya selesai,” ucap Airlangga.

    (arj/haa)

  • Top 3 News: Kata Komisi III Sebut Kapolrestabes Semarang Jangan Lindungi Anggota yang Tembak Siswa di Semarang – Page 3

    Top 3 News: Kata Komisi III Sebut Kapolrestabes Semarang Jangan Lindungi Anggota yang Tembak Siswa di Semarang – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP, I Wayan Sudirta, meminta Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar, tidak melindungi Aipda Robig, polisi yang menembak siswa SMKN 4 Semarang, GRO (17) hingga berujung kematian pada Minggu, 1 Desember 2024. Itulah top 3 news hari ini.

    Wayan meminta Irwan agar peristiwa penembakan tidak berulang. Sebelumnya, Wayan menanyakan kepada Irwan, apakah masih perlu polisi memegang senjata api ke depan. Mengingat senjata telah banyak memakan korban.

    Wayan menyebut pihaknya membaca kajian bahwa polisi ke depan lebih baik membawa pentungan seperti negara maju.

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan 50 pengusaha luar negeri di Istana Negara Jakarta, Selasa 3 Desember 2024. Pengusaha yang menemui Prabowo mayoritas berasal dari Amerika Serikat.

    Berdasarkan pantauan, Prabowo tiba di Istana Negara pada pukul 10.05 WIB, dengan menggunakan jas abu-abu dan dasi berwarna biru.

    Dia tampak didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Rosa Roeslani, hingga Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdhir.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Polres Metro Depok telah menangkap tiga tersangka pengedar narkoba berinisial AS, RB, dan DW. Ketiga tersangka ditangkap saat mengedarkan narkoba senilai Rp1,4 Miliar di wilayah Depok dan terancam hukuman seumur hidup.

    Kapolres Metro Depok,Kombes Arya Perdana mengatakan, Satnarkoba Polres Metro Depok melakukan pengungkapan dengan menindaklanjuti amanat dari Presiden, mencermati tindak pidana yang harus diungkap dan dibasmi salah satunya narkoba. Satnarkoba Polres Metro Depok telah mengungkap dan mengamankan tiga tersangka bersama barang bukti.

    Ketiga tersangka merupakan pengedar narkoba yang telah ditangani Polres Metro Depok dan terancam hukuman seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Selasa 3 Desember 2024:

    Komjen Setyo Budiyanto yang terpilih sebagai Ketua KPK yang baru. Komisi III DPR juga memilih lima anggota Dewan Pengawas KPK yang baru. Nama-nama yang terpilih sebagai Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK, selanjutnya akan dibawa ke Sidang Paripurna DPR …

  • Rawan Monopoli, Starlink Tak Boleh Dipakai di Kota

    Rawan Monopoli, Starlink Tak Boleh Dipakai di Kota

    Jakarta, CNBC Indonesia – Layanan internet berbasis satelit seperti Starlink diminta untuk berada di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) Indonesia. Hal ini terlihat dalam kajian yang dirilis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

    Menurut kajian, layanan Low Earth Orbit (LEO) harus diprioritaskan pada 3T. Ini juga dilakukan bekerja sama dengan jasa telekomunikasi dan pelaku UMKM.

    “Berdasarkan kajian tersebut, KPPU menyarankan Presiden RI agar Pemerintah memprioritaskan jangkauan layanan penyediaan internet berbasis satelit LEO di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Lebih lanjut, KPPU juga menyarankan penyediaan jasa internet di daerah 3T tersebut mengutamakan kemitraan antara penyedia jasa internet berbasis LEO dengan pelaku jasa telekomunikasi dan pelaku UMKM dengan mempertimbangkan kepentingan nasional,” kata Direktur Ekonomi KPPU, Mulyawan Ranamenggala dalam keterangan resminya, Rabu (4/12/2024).

    Terkait kajian itu juga telah diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan tembusan pada beberapa pihak lain, mulai dari Pimpinan DPR RI.

    Pimpinan Komisi VI DPR RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan Menteri Komunikasi dan Digital.

    KPPU juga menjelaskan layanan penyedia internet seluler, fiber optik dan satelit memiliki kategori yang berbeda. Setiap jenis teknologi memiliki kebutuhan spesifik konsumen pada penyediaan layanan internet.

    Selain itu penyedia layanan internet LEO memiliki keunggulan teknologi dibandingkan layanan lain. Pada akhirnya membuat layanan LEO bisa menjual jasanya pada wilayah yang tidak bisa dijangkau pelaku usaha lain.

    Layanan internet langsung ke ponsel atau dikenal sebagai direct-to-cell disinggung pula dalam keterangan tersebut. KPPU menilai layanan itu bisa membuat persaingan tidak sehat antar-pelaku usaha yang tidak memiliki layanan serupa.

    “Pengembangan teknologi satelit LEO juga dapat terus berkembang, di antaranya pengembangan teknologi Direct to Cell. Teknologi direct to cell ini berpotensi pelaku usaha penyedia jasa internet melalui LEO dapat menjadi pelaku usaha dominan di wilayah tersebut dan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dengan pelaku usaha nasional yang tidak memiliki teknologi satelit LEO,” jelasnya.

    Starlink diketahui telah meluncurkan layanan ini secara bertahap. Dimulai tahun ini dengan kemampuan teks, dan akan diikuti voice, data serta IoT pada tahun depan.

    Untuk itu, KPPU menilai penting mengawasi persaingan usaha secara konsisten. Dengan begitu bisa menghindari praktik monopoli dan persaingan tidak sehat.

    “Hal ini menjadi krusial guna menjaga dinamika pasar yang adil dan kompetitif, serta memastikan perkembangan industri yang berkelanjutan,” tuturnya.

    Starlink, layanan internet LEO milik SpaceX, beroperasi di Indonesia sejak awal tahun ini. Operasi perdana Starlink di Bali disaksikan sendiri oleh CEO SpaceX Elon Musk.

    (dem/dem)

  • Pemerintah Tak Kunjung Bertemu DPR Bahas Penundaan PPN 12%

    Pemerintah Tak Kunjung Bertemu DPR Bahas Penundaan PPN 12%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah atau Kementerian Keuangan tak kunjung mengadakan pertemuan dengan Komisi XI DPR untuk membahas penundaan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada Januari 2025.

    Sebagaimana diketahui, tarif PPN 12% sudah menjadi amanat Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Maka, bila pemerintah ingin menunda kenaikannya mempertimbangkan tekanan daya beli dan penolakan berbagai kalangan masyarakat, salah satu opsi yang tersedia menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu).

    Sebelum menerbitkan Perpu tersebut, pemerintah harus menggelar rapat konsultasi terlebih dahulu dengan DPR, termasuk bila pemerintah ingin mengambil opsi lainnya, yakni mengubah tarifnya hanya dengan Peraturan Pemerintah (PP) tanpa menerbitkan Perppu.

    Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad mengatakan, meski berbagai opsi itu terbuka lebar, namun hingga kini pemerintah belum mengajukan rapat konsultasi dengan Komisi XI DPR. Padahal, DPR mulai melaksanakan reses mulai sekitar 6 Desember 2024 sampai dengan 16 Januari 2025.

    “Belum ada pembicaraan formal. Kita udah reses kan minggu depan,” kata Kamrussamad saat ditemui di kawasan Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, dikutip Rabu (4/12/2024).

    Kamrussamad menduga pemerintah memang mengambil sikap untuk tetap melaksanakan amanat UU HPP tersebut. Apalagi, UU itu telah diberlakukan sejak 2021 silam dan disepakati oleh pemerintah maupun mayoritas fraksi di Komisi XI DPR. Sebagaimana diketahui, hanya Fraksi PKS yang menolak UU HPP termasuk PPN jadi 12%.

    “Karena Komisi XI yang menyusun Undang-Undang HPP, panjanya dipimpin oleh partai penguasa waktu itu, maka standing posisinya jelas sesuai dengan undang-undang sekarang ini,” ucap Kamrussamad.

    Meski begitu, Kamrussamad mengakui pemerintah bisa saja mengadakan pertemuan dengan Komisi XI DPR saat masa reses atas seizin pimpinan DPR. Namun, lagi-lagi, ia menekankan bahwa hingga kini pemerintah belum ada mengajak DPR untuk berbicara terkait penundaan kenaikan tarif PPN.

    “Belum pernah sih, karena saya kira kita konsisten sesuai dengan Undang-Undang HPP,” ucapnya.

    Pemerintah juga sebetulnya memberikan sinyal tak akan mengadakan pertemuan formal dengan DPR pada pekan ini. Sebab, mereka memilih untuk melakukan pengumuman soal PPN 12% pekan depan beriringan dengan rencana pengumuman pemberian berbagai kebijakan insentfi fiskal baru untuk sektor industri padat karya.

    “Nanti diumumkan minggu depan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di kantornya, Jakarta, dikutip Selasa (3/12/2024).

    Airlangga mengatakan, sebelum pengumuman, pemerintah akan melakukan berbagai simulasi. Selain itu, akan ada rapat terbatas atau ratas dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun, Airlangga enggan berbicara lebih jauh apakah pengumuman itu langsung disampaikan Presiden Prabowo atau tidak.

    “Disimulasikan dulu. Ya nanti kita laporkan sesudah rapatnya selesai,” ucap Airlangga.

    (arj/haa)

  • Beda Kronologi Penembakan Siswa SMKN 4 Versi Polisi Vs Rekaman CCTV yang Diperlihatkan Keluarga Korban Regional 4 Desember 2024

    Beda Kronologi Penembakan Siswa SMKN 4 Versi Polisi Vs Rekaman CCTV yang Diperlihatkan Keluarga Korban Regional 4 Desember 2024

    Beda Kronologi Penembakan Siswa SMKN 4 Versi Polisi Vs Rekaman CCTV yang Diperlihatkan Keluarga Korban
    Editor
    KOMPAS.com
    – Baru-baru ini
    rekaman CCTV
    memperlihatkan detik-detik
    penembakan siswa SMKN 4 Semarang
    terungkap ke media sosial.
    Dalam video berdurasi 41 detik tersebut terlihat pria diduga Aipda Robig Zaenudin menembak korban Gamma Rizkidinata (17) dan dua temannya AD (17) dan SA (16).
    Detik-detik penembakan ini dilakukan di depan Alfamart Candi Penataran Raya, Ngaliyan, Kota Semarang, Minggu (24/11/2024) pukul 00.19 WIB.
    Pelaku juga tampak terjatuh dari atas motor ketika hendak mengejar rombongan korban yang juga mengendarai motor sedang melintas.
    Tidak terlihat para korban membawa senjata tajam dalam video tersebut.
    Padahal menurut keterangan Polrestabes Semarang, Gamma Rizkidinata tewa karena adanya aksi kejar-kejaran tawuran yang terjadi di lokasi tersebut.
    Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar mulanya ternyata hanya menunjukkan potongan video per waktu kejadian sebelum terjadinya penembakan.
    Saat itu, penembakan terjadi saat adanya tawuran antara dua gangster pada Sabtu malam pukul 22.40 WIB.
    Kedua gangster itu berjanjian untuk melaksanakan tawuran di depan perumahan Paramount tanpa senjata. Kedua gengster yang akan tawuran adalah grup Seroja dan grup Kampung Tanggul.
    “Di sini mereka awalnya janjian tangan kosong. Namun pada prakteknya salah satu grup, grup Seroja itu mengeluarkan senjata, sehingga dari grup sebelah Kampung Tanggul juga mengeluarkan senjata,” kata Irwan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024).
    Irwan menjelaskan fakta itu terungkap dari ponsel salah satu tersangka tawuran yang ditangkap oleh kepolisian. Dari video dari ponsel itu, dua gengster itu melakukan kejar-kejaran lantaran satu grup gangster ternyata membawa senjata tajam.
    Dijelaskannya, ada tiga motor yang sedang mengejar satu motor di tempat tersebut.
    Saat itu, Aipda R yang sedang akan pulang ke rumah tak sengaja berpapasan dengan grup gengster yang sedang kejar-kejaran.
    Saat itu, Aipda R yang berada di jalur yang berlawanan tak sengaja terpepet oleh motor yang sedang berkejar-kejaran itu. Karena tak terima dipepet, Aipda R pun mengejar ketiga motor yang membawa sajam.
    “Di peristiwa ini, ada kendaraan yang dikejar oleh kendaraan lain. Ada satu kendaraan yang dikejar oleh kendaraan lain, di mana si pengejar ini membawa senjata tajam. Nah ini lah yang disaksikan oleh anggota, kemudian berniat untuk mengejar,” ujarnya.
    “Dia kemudian mengejar lagi ke arah kanan. Mengejar si tiga motor tadi yang membawa sajam,” lanjutnya.
    Saat itu, kata dia, Aipda R melepaskan tembakan sebanyak 4 kali ke arah tiga pesepeda motor tersebut. Satu di antara tembakan yang diletuskan itu mengenai korban hingga meninggal dunia.
    Keluarga korban Gamma Rizkinata menyayangkan sikap inkonsistensi polisi dalam mengungkap kasus ini.
    Juru bicara keluarga, Subambang mengungkit pernyataan Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar yang menyebutkan korban Gamma Rizkinata (17) menyerang Aipda Robig Zaenudin saat dilerai dalam aksi tawuran.
    Sementara CCTV yang merekam insiden penembakan sama sekali berbeda dan tidak menunjukkan tawuran maupun kondisi yang mengancam Robig untuk menembak Gamma.
    CCTV itu juga dipertontonkan saat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Kapolrestabes Semarang.
    “Sejak awal dulu dikatakan bahwa ada ancaman terhadap polisinya, ternyata kita lihat di video tadi tidak ada. Karena korban itu naik motor ditembak 1, 2, dan seterusnya, sehingga tidak pas kalau dikatakan itu ada perlawanan,” tegas Subambang saat ditemui, Selasa (3/12/2024).
    Paman korban yang turut hadir, Agung juga menyayangkan sikap polisi yang disebut tidak transparan dalam menangani kasus ini dan terkesan mencari alibi atas penembakan.
    Kalau kita lihat di CCTV itu tidak ada kejar-kejaran. Bukan kejar-kejaran. Tapi keterangan kepolisian (sebelumnya), geng Gamma kejar lawannya,” ujar Agung.
    Dia mempertanyakan keterangan polisi yang semula menyebut ada penyerangan terhadap Robig. Kini hal itu terpatahkan oleh bukti rekaman CCTV mini market di Jalan Candi Penataran Raya, Ngaliyan, Kota Semarang.
    “Kita lihat ada empat motor, motor pertama lewat saja, tidak kencang. Baru pelaku (Robig) ke tengah, menghadang mau menembak. Itu yang kita lihat tidak ada penyerangan, yang kita lihat mereka kencang itu karena ketakutan. Mereka takut dibegal karena itu malam,” imbuh Agung.
    Tak hanya itu, dalam pengamatan sekilas pada video CCTV juga tidak terlihat pengendara motor yang membawa dan mengayunkan sajam seperti klaim polisi.
    “Saya juga tidak melihat adanya sajam di video itu. Kita tidak percaya yang bersangkutan tawuran,” lanjut dia.
    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kronologis Penembakan Siswa SMKN 4 Versi Kapolres Semarang, Berawal dari Gangster Kejar-kejaran
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.