Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Kelakar Prabowo Tidak akan Ganti Kapolri dan Panglima TNI

    Kelakar Prabowo Tidak akan Ganti Kapolri dan Panglima TNI

    loading…

    Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Foto/Istimewa

    KUPANG – Presiden Prabowo Subianto berkelakar bahwa dirinya bisa saja tidak mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto . Hal itu dikarenakan nama akhir keduanya jika digabung menjadi “Prabowo Subiyanto”.

    “Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Jadi kalau Kapolri dan Panglima TNI nama terakhirnya itu Prabowo Subiyanto. Jangan-jangan enggak diganti-ganti. Jangan-jangan,” kata Prabowo berkelakar saat membuka Sidang Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (4/12/2024).

    Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyapa para jajaran kabinet dan pejabat yang hadir. Mereka di antaranya Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay, Gubernur NTT terpilih Melkiades Laka Lena, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, dan Wamenlu Anis Matta.

    Menurut Prabowo, tokoh-tokoh tersebut memiliki hubungan dekat dengan Muhammadiyah. “Tadi saya baca, banyak tokoh-tokoh, karena ternyata banyak sekali di antara mereka juga yang ada hubungan dekat dengan Muhammadiyah. Apakah mereka pernah pengurus Muhammadiyah, atau lulusan Universitas Muhammadiyah atau SMA Muhammadiyah,” kata Prabowo.

    Menurut Prabowo, hal itu bukti keberhasilan Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan, sebagai organisasi dakwah. “Dan lebih dari itu, organisasi pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.

    Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi Muhammadiyah selama lebih dari satu abad dalam mendukung kemajuan bangsa. Bahkan, Muhammadiyah telah membuka lembaga-lembaga pendidikan yang tidak hanya untuk umat Islam, tapi untuk semua agama.

    “Saya ucapkan hormat saya kepada Muhammadiyah. Saudara buka lembaga-lembaga pendidikan tidak hanya pada umat Islam, tapi buka untuk semua. Saudara telah memberi contoh dalam toleransi, dalam kehidupan inklusif, dalam kehidupan saling hormat-menghormati, dalam kehidupan saling menjaga, saling mendukung ini sangat penting.”

    (zik)

  • BMKG Ungkap Skenario Terburuk Banjir Jakarta Tahun Baru 2020 Terulang Lagi

    BMKG Ungkap Skenario Terburuk Banjir Jakarta Tahun Baru 2020 Terulang Lagi

    Jakarta –

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati memaparkan musim dan cuaca selama periode liburan Natal dan tahun baru 2025. Dwikorita mewanti-wanti skenario terburuk banjir besar Jakarta yang pernah terjadi saat tahun baru 2020 bisa terjadi lagi.

    Hal itu disampaikan Dwikorita dalam rapat bersama Komisi V DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024). Dwikorita mulanya menjelaskan saat ini wilayah Sumatera dan Jawa memasuki musim hujan dan menuju puncak musim hujan pada akhir Desember.

    “Saat ini kita sedang memasuki musim hujan dan puncak musim hujan di sebagian wilayah di Sumatera dan Jawa itu ada di bulan Desember akhir. Kemudian di sebagian wilayah itu mengalami puncak musin hujan di bulan Januari,” ujar Dwikorita.

    Dwikorita menjelaskan musim hujan saat ini disertai fenomena La Nina yang membuat curah hujan meningkat hingga 20% dari normalnya. Dengan begitu, kata dia, periode akhir tahun hingga awal tahun 2025 akan terjadi dua fenomena sekaligus, yakni puncak musim hujan dan La Nina tersebut.

    “Dan musim hujan ini disertai dengan terjadinya La Nina lemah yang berdampak pada peningkatan curah hujan dipresdiksi mencapai 20% dari normalnya. Jadi tadi kondisi normal menuju puncak selama Januari, kemudian bersamaan dengan potensi penambahan 20% curah hujan akibat terjadinya La Nina lemah. Itu dua fenomena,” kata dia.

    Lebih lanjut, Dwikorita mengatakan fenomena itu bisa berdampak pada skenario terburuk curah hujan yang ekstrem hingga banjir bandang seperti yang pernah terjadi di Jabodetabek pada tahun baru 2020. Sementara, kata dia, skenario paling ringan yang diprediksi ialah seruak angin lebih kencang dari normalnya.

    “Skenario teringan, yang terjadi sekitar 2 tahun lalu saat penyeberangan Merak di Bakauheni. Tiba-tiba kapal yang sudah parkir oleng, sementara masih ada yang menyeberang, jadi waktu itu satu truk masuk ke laut, satu mobil masuk ke laut,” katanya.

    (fca/maa)

  • Ojol Disebut Layak Dapat Subsidi BBM: Pekerja Informal-Kaum Rentan

    Ojol Disebut Layak Dapat Subsidi BBM: Pekerja Informal-Kaum Rentan

    Jakarta –

    Anggota DPR RI dari PDIP, Rieke Diah Pitaloka alias Oneng meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membatalkan rencana menghapus ojek online (ojol) dari daftar penerima subsidi BBM. Sebab, menurutnya, ‘pasukan hijau’ tersebut masuk kategori rentan.

    Rieka menjelaskan, ojol merupakan pekerja informal yang semua kebutuhan kerjanya dipenuhi sendiri, mulai dari kendaraan, bahan bakar, sampai keperluan sehari-hari. Mereka tidak ditanggung perusahaan seperti pekerja formal. Itulah mengapa, mencabut subsidi BBM, membuat hidup mereka makin berat.

    “Rencana kementerian terkait yang mau menghapus ojol dari penerima BBM subsidi, tolong diusulkan agar dikaji ulang. Karena ojol pekerja sektor informal yang termasuk rentan, mereka tidak punya jaminan apapun selain bayar sendiri,” ujar Rieke saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama PT Pertamina.

    Rieke Diah Pitaloka alias Oneng. Foto: Grandyos Zafna

    Kata Rieke, hidup ojol sudah susah dengan potongan aplikasi yang besar. Maka, sudah selayaknya mereka mendapat kemudahan melalui subsidi BBM.

    “Kemudian ada masalah dengan operator, potongan tinggi dan sebagainya. Karena itu berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011, maka terindikasi kuat mereka masuk definisi fakir miskin,” tuturnya.

    [Gambas:Youtube]

    Di kesempatan yang sama, Rieke berkisah soal pengalamannya berbaur dengan ojol. Dia pernah membantu memulangkan jenazah anak driver ojol yang terkena online scamming ke Kamboja. Pekerja tersebut, saking susahnya, sampai harus menyewa motor. Bukan milik pribadi.

    “Mohon dukungannya, agar pencabutan subsidi ojol dibatalkan. Kasihan mereka, kasihan betul,” kata dia.

    Bahlil Lahadalia Foto: Ilyas Fadilah

    Diberitakan detikOto sebelumnya, Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM RI memberikan isyarat, ojol tak masuk kriteria penerima subsidi BBM. Sebab, motor yang dipakai para driver merupakan milik personal dan difungsikan untuk kegiatan usaha.

    “Enggak (masuk kriteria). Ojek kan pakai untuk usaha. Ojek itu alhamdulillah, kalau motor itu, motor punya saudara-saudara kita yang bawa motornya. Tapi sebagian kan juga punya orang yang kemudian saudara-saudara kita yang bawa itu dipekerjakan. Masa yang kayak gini di subsidi?” kata Bahlil.

    (sfn/dry)

  • Anggota DPR: Wajar publik geram atas candaan Miftah ke pedagang es teh

    Anggota DPR: Wajar publik geram atas candaan Miftah ke pedagang es teh

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR RI Jazilul Fawaid menilai wajar jika publik geram atas candaan yang diucapkan Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto, Miftah Maulana, kepada seorang pedagang minuman es teh ketika mengisi ceramah di Magelang, Jawa Tengah.

    Setiap orang, kata dia, berhak menyampaikan pendapatnya atas adanya hal tersebut dan masyarakat juga bisa menilai atas apa yang dilakukan Miftah selaku tokoh agama itu.

    “Jangan juga diumbar di depan publik ketika menghadapi orang yang lemah, pasti publik nggak suka,” kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

    Ia mengenal Miftah sebagai tokoh agama yang urakan dan kerap diidentikkan dengan tempat-tempat “gelap”.

    Menurut dia, candaan yang dilontarkan oleh Miftah itu kebablasan dan tidak pantas.

    Jazilul pun yakin orang kecil seperti penjual minuman es teh itu memiliki hati yang mulia dan akan memaafkan tindakan Miftah tersebut.

    Walaupun sekadar penjual es teh, menurutnya, orang tersebut juga merupakan warga Indonesia dan saudara yang harus dihormati.

    “Saya pikir pasti ada hikmahnya buat Miftah, buat masyarakat Indonesia sebagai pembelajaran bersama,” kata Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI itu.

    Sebelumnya, viral di media sosial soal ucapan Miftah Maulana saat mengisi suatu pengajian di Magelang, Jawa Tengah. Ucapan tersebut dinilai sebagian besar masyarakat telah melecehkan seorang warga penjual minuman es teh.

    Bahkan, di media sosial X dan Instagram, masyarakat mengecam ucapan Miftah karena dinilai tidak mencerminkan seorang penceramah/dai yang semestinya memberikan kesejukan.

    Miftah Maulana ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan di Kabinet Merah Putih.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komisi III rapat dengan Kakorlantas bahas kesiapan Natal-Tahun Baru

    Komisi III rapat dengan Kakorlantas bahas kesiapan Natal-Tahun Baru

    “Kesiapan jajaran Korlantas terkait pengamanan, baik darat maupun laut, dalam menghadapi Hari Raya Natal 25 Desember 2024 maupun Tahun Baru 2025, termasuk pemetaan titik-titik rawan nanti tolong dijelaskan,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Al

    Jakarta (ANTARA) – Komisi III DPR RI menggelar rapat perdana dengan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Aan Suhanan untuk membahas kesiapan pengamanan lalu lintas menghadapi Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    “Kesiapan jajaran Korlantas terkait pengamanan, baik darat maupun laut, dalam menghadapi Hari Raya Natal 25 Desember 2024 maupun Tahun Baru 2025, termasuk pemetaan titik-titik rawan nanti tolong dijelaskan,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath saat membuka jalannya rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Adapun agenda kedua, yakni pembahasan terkait capaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2024 dan pemanfaatannya, serta penjelasan terkait postur dukungan anggaran Tahun Anggaran 2025.

    Agenda pembahasan selanjutnya ialah terkait pelaksanaan pokok dan fungsi (tupoksi) Korlantas Polri dalam sistem pembinaan penyelenggaraan fungsi lalu lintas.

    Kakorlantas Polri Irjen Pol. Aan Suhanan lantas menyampaikan salam dan terima kasih atas undangan rapat perdananya bersama Komisi III DPR RI tersebut.

    “Saya sendiri Kakorlantas Polri ini tinggal menghitung bulan, 1 Februari (2025) selesai (bertugas). Ini mungkin rapat pertama, mungkin nanti evaluasi masih bisa setelah Natal dan tahun baru, lebaran nanti kami sudah jadi peserta mudik,” tuturnya.

    Dia menuturkan bahwa dirinya didampingi pula oleh Direktur Keamanan dan Keselamatan Lalu lintas (Dirkamsel) Korlantas Polri Brigjen Pol. Bakharuddin Muhammad Syah, Direktur Penegakan Hukum (Dirgakum) Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso, hingga Kepala Bagian Operasional (Kabagops) Korlantas Polri Kombes Pol. Aries Syahbudin.

    Selain itu, dia menyebut ikut menghadirkan pula para Direktur Lalu lintas (Dirlantas) Polda seluruh wilayah Indonesia ataupun yang mewakilinya.

    “Dengan maksud nanti tahu kebijakan-kebijakan Korlantas Polri kemudian juga bisa menyampaikan apabila ada hal-hal yang mungkin di lokal provinsi atau di Dapil (daerah pemilihan) bapak/ibu sekalian ini bisa koordinasi langsung dengan para Dirlantas,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenhub tekan harga tiket pesawat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025

    Kemenhub tekan harga tiket pesawat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025

    dengan kesepakatan pemberian dukungan instrumen terhadap kelas ekonomi penerbangan domestik antara lain pemberian potongan harga jual avtur di 19 bandara

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, pihaknya berupaya menekan harga tiket pesawat untuk periode libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 sehingga lebih murah.

    “Dalam rangka optimalisasi harga tiket pesawat pada masa Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 telah dilakukan rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga negara serta para pemangku kepentingan dengan kesepakatan pemberian dukungan instrumen terhadap kelas ekonomi penerbangan domestik antara lain pemberian potongan harga jual avtur di 19 bandara dengan rentang Rp700 sampai dengan Rp980 per liter yang berlaku selama Desember 2024,” ujar Dudy Purwagandhi dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.

    Di samping itu, pemberian dukungan instrumen lainnya terhadap kelas ekonomi penerbangan domestik yakni penurunan fuel surcharge dari 10 persen menjadi 2 persen untuk tipe jet dan dari 25 persen menjadi 20 persen untuk tipe propeler.

    Kemudian opsi penambahan jam bandara dan layanan navigasi penerbangan menjadi 24 jam.

    Selanjutnya potongan 50 persen untuk tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) dan Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U).

    Sebagai informasi, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa penurunan harga tiket pesawat dapat terwujud melalui kolaborasi lintas kementerian dan pemangku kepentingan, guna mendukung aksesibilitas masyarakat melalui moda transportasi udara.

    Dia menyampaikan bahwa untuk mengakomodasi penurunan tiket (tanpa pengurangan PPN) diperlukan peran maskapai, PT. Angkasa Pura Indonesia, PT Pertamina, serta Airnav untuk menurunkan fuel surcharge, PJP2U dan avtur.

    Menhub berharap penurunan harga tiket pesawat menjadi kabar gembira bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan pada masa libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    Kementerian Perhubungan terus berupaya mempersiapkan dengan sebaik-baiknya agar masyarakat Indonesia bisa merayakan Natal dan Tahun Baru 2024/2025 dengan selamat, aman, dan nyaman.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bos Pertamina Tanggapi Viral Mobil Rusak Disebut karena Pertamax

    Bos Pertamina Tanggapi Viral Mobil Rusak Disebut karena Pertamax

    Jakarta –

    Belum lama ini viral keluhan dari pemilik kendaraan yang menyebutkan mobilnya rusak diduga karena Pertamax. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menanggapi kasus viral itu.

    Video yang beredar luas di media sosial itu menyebutkan ada beberapa mobil yang ditangani di bengkel Daihatsu Cibinong. Tak cuma satu, tampak ada beberapa mobil yang harus dikuras bensinnya lantaran mengalami masalah serupa.

    Pertamina langsung turun tangan menguji sampel Pertamax yang dikeluhkan tersebut. Berdasarkan uji sampel disebutkan, Pertamax telah memenuhi spesifikasi teknis yang disyaratkan.

    “Untuk yang menyangkut hal yang viral kemarin, jadi dari Pertamina kami juga sudah melakukan uji sampel untuk beberapa SPBU di Cibinong, begitu juga kami kerja sama dengan LAPI ITB, dan juga dari Lemigas. Tentunya memang setelah dicek parameter dan standar yang sudah ada di Pertamax itu sudah lolos uji standar untuk digunakan sebagai bahan bakar,” kata Simon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (3/11/2024).

    “Namun tetap, ini juga tidak membuat kami berpuas diri. Tentunya, segala hal, apa pun yang kami dapat masukan dari masyarakat untuk bisa mendorong perbaikan kinerja dan pelayanan kami ke masyarakat akan kami terima dengan hati terbuka dan dengan sangat senang sekali. Jadi kami tidak melihat ini sebagai ancaman ataupun kalau bisa dikatakan misalnya ada berita hoax, apakah ini menyerang reputasi Pertamina, bagi kami tidak. Karena justru yang harus diuntungkan dari semua ini adalah rakyat. Jadi bagaimana caranya, kita lakukan mitigasi, kita lakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan, untuk membuat semua masukan yang kita dapat dari masyarakat dapat kita jawab dengan sebaik-baiknya,” beber Simon.

    Simon menegaskan, pihaknya telah melakukan uji dengan menggandeng lembaga bersertifikasi nasional dan internasional. Meski begitu, Simon mengatakan pihaknya akan terus berbenah diri untuk meningkatkan kualitas bahan bakar yang dijualnya.

    “Kita tidak akan berpuas diri, kita akan terus mencari solusi yang terbaik. Dan masalah ini tidak akan hanya berhenti sampai di sini saja, tapi akan jadi masukan yang sangat berharga bagi kami. Jadi bukan kami membela diri bahwa kualitas BBM kami sudah sesuai standar, itu yang berbicara adalah fakta dan hasil ilmiah. Namun tentunya kami akan terus berbenah diri dan untuk meningkatkan kualitas produk Pertamina supaya jauh lebih baik. Jadi apa pun saran yang kami terima dari masyarakat akan kami terima dengan sebaik-baiknya,” pungkas Simon.

    Diberitakan detikcom sebelumnya, melalui tim LAPI ITB kemudian mencoba untuk menganalisa endapan itu dengan membawa sampel ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan melalui metode EDS (Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy).

    Ahli Konversi Energi Fakultas Teknik dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (ITB) Tri Yuswidjajanto Zaenuri memastikan kandungan di dalam BBM jenis Pertamax bukan penyebab rusaknya mesin kendaraan seperti yang diklaim.

    Adapun berdasarkan hasil EDS tersebut tim Lemigas menemukan bahwa endapan tersebut tidak berasal atau tercipta dari bahan bakar Pertamax seperti yang diklaim.

    “Ternyata senyawa pembentuk endapan tersebut tidak ditemukan dalam bahan bakar yang dianalisis (Pertamax-red)” ungkap Tri.

    (rgr/dry)

  • Pertamina Jadi Penyumbang Pajak Terbesar ke Negara, Capai Rp 304 Triliun – Page 3

    Pertamina Jadi Penyumbang Pajak Terbesar ke Negara, Capai Rp 304 Triliun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Pertamina (Persero) mencatatkan diri sebagai BUMN penyumbang pajak terbesar ke negara, didukung oleh kinerja perusahaan yang terus membaik.

    Wakil Direktur Utama Pertamina, Wiko Migantoro, menyampaikan bahwa setoran pajak mendominasi kontribusi perusahaan kepada negara. Sebanyak 74 persen dari total setoran ke negara merupakan komponen pajak.

    “Secara konsisten, kami dapat menyetor pajak. Pada tahun 2023, kami berhasil memberikan kontribusi berupa pajak, dividen, PNBP, dan signature bonus sebesar Rp 304 triliun, menjadikan kami BUMN penyumbang pajak terbesar di negara ini,” ujar Wiko dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (4/12/2024).

    Persentase setoran pajak Pertamina menunjukkan tren meningkat setiap tahun. Pada 2021, pajak menyumbang 70 persen dari total Rp 167,7 triliun kontribusi perusahaan ke negara. Pada 2022, angka tersebut meningkat menjadi 71 persen dari Rp 307,2 triliun. Sementara pada 2023, pajak mencakup 74 persen dari total Rp 304,7 triliun.

    Selain kontribusi pajak, Pertamina juga menjadi BUMN dengan belanja produk dalam negeri terbesar, yakni mencapai Rp 374 triliun. Belanja ini memberikan dampak ekonomi hingga Rp 1.900 triliun dan melibatkan 4,1 juta tenaga kerja.

    “Estimasi efek pengganda dari belanja domestik ini mencapai Rp 1.900 triliun, dengan 4,1 juta pekerja terlibat dalam kegiatan kami,” tambah Wiko.

    Laba Bersih Capai Rp 42 Triliun

    Pertamina mencatatkan laba bersih sebesar USD 2,66 miliar atau sekitar Rp 42,1 triliun (kurs Rp 15.833) hingga Oktober 2024. Kinerja positif ini didorong oleh pendapatan perusahaan yang mencapai USD 62,5 miliar dalam periode Januari–Oktober 2024.

    “Hingga Oktober 2024, kami berhasil membukukan laba bersih USD 2,66 miliar dengan pendapatan sebesar USD 62,5 miliar,” ungkap Wiko dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (3/12/2024).

    Pada tahun 2022, laba bersih Pertamina tercatat sebesar USD 3,81 miliar dengan pendapatan USD 84,9 miliar. Angka tersebut meningkat pada 2023 menjadi USD 4,4 miliar, meski pendapatan menurun ke USD 75,8 miliar.

     

  • Jelang 2025, Tak Ada Pembahasan Penundaan PPN 12% di DPR

    Jelang 2025, Tak Ada Pembahasan Penundaan PPN 12% di DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR menyampaikan bahwa pemerintah tidak membuka pembicaraan terkait rencana penundaan PPN 12%, sebagaimana diserukan oleh masyarakat yang keberatan dengan kebijakan efektif per 1 Januari 2025 tersebut.

    Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad menyampaikan bahwa tidak ada pembicaraan formal terkait penundaan implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%. Terlebih, pekan depan DPR sudah memasuki masa reses.

    Artinya, tidak ada pengambilan keputusan kebijakan di luar masa sidang, kecuali adanya keadaan urgent atau genting.

    “Belum pernah [ada ajakan untuk membahas penundaan PPN] karena saya kira kami konsisten sesuai dengan Undang-Undang HPP [Harmonisasi Peraturan Perpajakan],” ujarnya pada Selasa (3/12/2024) malam.

    Masyarakat sebelumnya menyerukan suara penolakan PPN 12% melalui petisi “Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!” terdapat di laman change.org sejak Selasa (19/11/2024). Petisi tersebut dibuat oleh pengguna bernama Bareng Warga sebagai bentuk protes atas rencana tarif PPN naik jadi 12% di tengah pelemahan daya beli.

    Hingga Rabu (4/12/2024) pukul 10.30 WIB, sudah terdapat 15.750 orang yang menandatangani petisi tersebut.

    Bukan hanya masyarakat, beberapa anggota komisi tempat Kamarussamad bertugas pun mengusulkan penundaan. Namun, Kamrussamad menduga pihak tersebut tidak ikut serta dalam membahas dan memutuskan Undang-Undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang memuat kebijakan PPN 12%.

    Kamrussamad menyampaikan hanya ada satu fraksi yang menolak UU HPP kala itu dan dirinya tidak menyebutkan nama fraksi tersebut.

    Sebagaimana tercantum dalam UU HPP, bahwa pemerintah dan wakil rakyat telah menyetujui kenaikan tarif PPN dari 10% ke 11% per 1 April 2022, sementara kenaikan dari 11% ke 12% berlaku per 1 Januari 2025.

    Sementara itu, apabila pemerintah ingin membahas penyesuaian besaran tarif PPN pun, harus menyesuaikan dengan siklus pembahasan APBN, yakni pada bulan Maret setiap tahunnya.

    Adapun terkait rencana insentif untuk mengimbangi kenaikan tarif pajak tersebut, Kamrussamad menilai pemerintah perlu lebih memperhatikan sektor manufaktur khususnya padat karya.

    Bagi masyarakat menengah bawah, dirinya menilai bantuan Perlindungan Sosial (Perlinsos) dari pemerintah sudah cukup besar untuk mendukung daya beli masyarakat.

    Terlebih, barang/jasa seperti pendidikan, sosial, sembako, dan makanan, tidak dikenakan PPN 12%.

    Adapun, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan menyampaikan kepada publik terkait kepastian kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada pekan depan.

    Hal tersebut dirinya sampaikan di kantor Kemenko Perekonomian usai menggelar Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kebijakan dan Insentif Fiskal untuk mendorong Perekonomian dan Menarik Investasi, Selasa (3/12/2024) sore.

    “Nanti diumumkan minggu depan,” ujarnya menanggapi pertanyaan media massa soal kepastian PPN 12%. 

  • Ketua Komisi XII: Belum ada keputusan soal BBM bersubsidi untuk ojol

    Ketua Komisi XII: Belum ada keputusan soal BBM bersubsidi untuk ojol

    Tentang BBM atau ojol itu masih exercise oleh pemerintah, jadi belum merupakan suatu keputusan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya memastikan belum ada keputusan dari pemerintah terkait pelarangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk ojek online (ojol).

    “Tentang BBM atau ojol itu masih exercise oleh pemerintah, jadi belum merupakan suatu keputusan,” kata Bambang dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Ia memastikan Fraksi Golkar di DPR RI mendukung para ojol untuk mendapatkan subsidi BBM. Salah satunya, para ojol harus dipastikan tetap mendapat mengisi pertalite.

    Lebih lanjut, Bambang menegaskan belum ada keputusan dari pemerintah terkait pelarangan ojol mengisi BBM bersubsidi. Ia menyebut DPR bersama pemerintah akan mencari jalan terbaik untuk masyarakat.

    “Kira-kira poinnya seperti itu, yang lain-lainnya tentang apa yang menjadi keputusan pemerintah itu belum ada, jadi bisa di exercise segala kemungkinan-kemungkinan yang ada, jadi pada dasarnya kita akan cari dan mendukung apa yang terbaik untuk masyarakat Indonesia,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan terkait skema pengemudi ojek online (ojol) yang tak masuk kriteria penerima subsidi BBM tepat sasaran untuk pembelian pertalite bukan merupakan keputusan akhir.

    Dikatakan Bahlil hingga saat ini pihaknya masih menggodok formulasi subsidi energi untuk BBM dan listrik agar lebih tepat sasaran.

    “Belum ada keputusan final,” ujar Menteri Bahlil ditemui di Jakarta, Jumat (29/11).

    Ia menyampaikan formulasi subsidi yang tengah diolah pihaknya hanya memiliki satu tujuan yakni untuk menciptakan distribusi insentif yang adil bagi semua kalangan masyarakat.

    “Yang jelas kita akan membuat adil semuanya,” ujar dia.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024