Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Skenario Terburuk Dampak Seruak Udara Dingin Siberia Bisa Sebabkan Banjir Jabodetabek Seperti 2020

    Skenario Terburuk Dampak Seruak Udara Dingin Siberia Bisa Sebabkan Banjir Jabodetabek Seperti 2020

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengingatkan dampak seruak udara dingin dari dataran Siberia yang akan terjadi di wilayah Indonesia. Menurut Dwikorita, skenario terburuk dampak dari seruak udara dingin Siberia bisa menyebabkan banjir Jabodetabek seperti 2020 lalu.

    “Contoh yang sudah terjadi pada 2020 pada Januari, kondisi terparah adalah Jabodetabek banjir saat itu, itu akibat kami mendeteksi seruak udara dingin tadi,” ujar Dwikorita saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Seruak udara dingin Siberia tersebut, kata Dwikorita, juga bisa berdampak ringan seperti pernah terjadi olengnya kapal yang telah bersandar di pelabuhan Merak.

    “Tiba-tiba kapal yang sudah parkir ini oleng karena seruak angin ini kapalnya oleng sementara masih ada yang menyeberang. Jadi waktu itu satu truk masuk ke laut dan satu mobil masuk ke laut,” jelas dia.

    Menurut Dwikorita, dampak seruak udara dingin Siberia tersebut terjadinya peningkatan kecepatan angin. Bahkan, bisa memicu gelombang tinggi.

    “Perlu diwaspadai bisa tinggi kecepatan angin terutama untuk pelayaran kemudian juga gelombang tinggi,” tandas Dwikorita.

    Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), seruak dimaknai sebagai kenaikan tekanan atmosfer yang lebih tinggi daripada kenaikan akibat gerakan lembangan atau antisiklon di sekitarnya. Dampak seruak udara dingin Siberia ini patut diwaspadai lantaran berdampak signifikan di wilayah barat Indonesia, termasuk Selat Sunda, Banten, Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

  • KPU RI beri dua opsi tahapan pilkada ulang imbas kotak kosong menang

    KPU RI beri dua opsi tahapan pilkada ulang imbas kotak kosong menang

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan dua opsi mengenai tahapan pemilihan kepala daerah ulang sebagai imbas kemenangan kotak kosong menang pada Pilkada Serentak 2024.

    Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa lembaganya menyiapkan dua opsi tersebut karena hingga Rabu siang mendapatkan informasi ada dua daerah yang kotak kosongnya memenangkan Pilkada 2024 dan mempertimbangkan Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

    “Pertama, pilihan hari pemungutan suara ulangnya pada 24 September 2025 dan satunya pada 24 Agustus 2025,” kata Afif dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Ia menjelaskan bahwa jika opsi tanggal 24 September 2025 yang dipilih maka tahapan pilkada ulang akan dimulai pada Maret 2025.

    Sementara apabila opsi tanggal 24 Agustus 2025 yang dipilih maka tahapan pilkada ulang mulai dilaksanakan pada Februari 2025.

    Walaupun demikian, Afif menjelaskan terdapat tantangan untuk menyelenggarakan pilkada ulang terlepas pilihan opsi pertama atau kedua.

    “Salah satu tantangan yang kami dapatkan informasi dari bawah, dari daerah, adalah soal ketersediaan anggaran yang dianggap atau disampaikan ke kami tentang ketiadaan anggaran. Tentu tidak semuanya menjadi domain yang kita bicarakan, tetapi kami perlu menyampaikan adanya informasi tersebut,” jelasnya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mentan: Pemerintah percepat penyaluran pupuk bersubsidi

    Mentan: Pemerintah percepat penyaluran pupuk bersubsidi

    Kementerian Pertanian tanda tangan, kementerian lain yang 11 tadi tidak terlibat lagi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah mempercepat penyaluran pupuk bersubsidi kepada para petani dengan menyederhanakan regulasi.

    “Kami mengubah regulasi, yang ada dulu 145 peraturan, kementerian ada 12 kementerian terlibat mengurus pupuk, tambah bupati, gubernur,” kata Mentan Amran dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen di Jakarta, Rabu.

    Penyederhanaan regulasi tersebut akan mempersingkat alur proses penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga tidak perlu melalui 11 kementerian terkait.

    “Yang dulunya kalau bupati dan atau gubernur tidak tanda tangan tidak bisa terima pupuk. Nah ini masalah besar. Alhamdulillah Bapak Presiden sudah setuju, kita direct Kementerian Pertanian tanda tangan, kementerian lain yang 11 tadi tidak terlibat lagi. Insya Allah Perpresnya turun cepat,” ujarnya.

    Dengan demikian, ke depan rencananya, setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Pertanian, pupuk bersubsidi bisa didistribusikan langsung oleh Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dilanjutkan ke pengecer atau distributor hingga ke tangan petani.

    Selain itu, pemerintah juga meningkatkan kuota pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

    “Kami juga sudah memohon pada saat ratas (rapat terbatas), pupuk itu bukan rupiah tapi kuantum dalam APBN, sehingga saat bahan baku naik itu tidak mempengaruhi kuantum. Karena tanam itu butuh kuantum atau jumlah, sehingga bertahan pada 9,55 juta ton, Insya Allah pupuk aman,” ujarnya.

    Hal tersebut disampaikan Mentan Amran dalam merespons masalah penyaluran pupuk bersubsidi yang disoroti oleh Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau lebih dikenal dengan nama Titiek Soeharto.

    Dalam rapat kerja tersebut, Titiek menuturkan Komisi IV dalam melakukan kunjungan kerja menerima aspirasi atau keluhan dari masyarakat antara lain mengenai kebutuhan benih padi berkualitas, bantuan alsintan, jaringan irigasi hingga bantuan pupuk termasuk pupuk pakan ternak serta harapan peternak terhadap regulasi yang menjamin produksi susu dalam negeri diserap sepenuhnya oleh industri.

    Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

    Mengenai permasalahan pupuk bersubsidi, ia mengatakan Komisi IV DPR RI kerap kali mendapatkan keluhan dari petani tentang sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan.

    Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain terkait permasalahan data, koordinasi instansi baik pusat maupun daerah, permasalahan regulasi dan permasalahan penyaluran pupuk subsidi.

    “Sehubungan dengan Komisi IV menilai perlu membahas mengenai penyaluran pupuk bersubsidi, Komisi IV ingin mendapatkan penjelasan sejauh mana persiapan dan kesiapan instansi masing-masing terkait permasalahan pupuk bersubsidi dapat menghambat upaya pemerintah mencapai swasembada pangan,” ujarnya.

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • PKB sebut ucapan Miftah kontradiktif dengan karakter Presiden Prabowo

    PKB sebut ucapan Miftah kontradiktif dengan karakter Presiden Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid menilai ucapan Utusan Khusus Presiden Miftah Maulana kepada seorang pedagang es teh ketika mengisi ceramah di Magelang, Jawa Tengah, kontradiktif dengan karakter Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya sosok Presiden Prabowo Subianto selalu mengedepankan dan menghargai orang miskin dan tidak ingin ada orang lemah yang tertindas. Lebih jauh lagi, Presiden juga ingin menghapuskan kemiskinan di tanah air.

    “Sementara ada orang dekatnya yang berbeda arah, tentu itu kontradiktif dan pasti akan jadi sorotan,” kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan adanya hal tersebut harus menjadi pelajaran bagi Miftah itu sendiri maupun kepada masyarakat luas.

    Meskipun kini menyandang status sebagai pejabat negara, menurut dia, Miftah juga masih dikenal sebagai tokoh agama. Sehingga, dia menilai bahwa Miftah pun melontarkan candaan yang tak sesuai dengan tempatnya.

    Dia pun tak memungkiri bahwa ada pihak-pihak yang mendesak agar Miftah dicopot dari jabatannya. Karena hal itu, kata dia, merupakan pendapat yang berasal dari perasaan geram.

    “Ya setiap orang boleh kan menyampaikan pendapatnya, apalagi orang sedang geram. Ya kita nggak bisa melarang,” katanya.

    Sebelumnya, viral di media sosial soal ucapan Miftah Maulana saat mengisi suatu pengajian di Magelang, Jawa Tengah. Ucapan tersebut dinilai sebagian besar masyarakat telah melecehkan seorang warga penjual es teh.

    Bahkan, di media sosial X dan Instagram, masyarakat mengecam ucapan Miftah karena dinilai tidak mencerminkan seorang penceramah/dai yang semestinya memberikan kesejukan.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Anggota Komisi III apresiasi penggunaan ETLE hilangkan stigma negatif

    Anggota Komisi III apresiasi penggunaan ETLE hilangkan stigma negatif

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR Stevano Rizki Adranacus mengapresiasi penggunaan sistem tilang online Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang diterapkan oleh Polri sebab mampu menghilangkan stigma negatif terhadap Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.

    “Di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melalui terobosan beliau mengedepankan program ETLE, stigma-stigma buruk dari Korlantas yang sebelumnya sama-sama kita ketahui sudah pelan-pelan mulai hilang, dan ini sesuatu yang sangat baik bagi citra institusi Polri sehingga saya ucapkan apresiasi kepada Korlantas agar terus bisa mempertahankan hal ini,” kata Stevano di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikannya saat rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kakorlantas Polri Irjen Pol. Aan Suhanan dan seluruh Korlantas Polda seluruh Indonesia.

    Dia juga menilai penerapan ETLE mampu memberikan dampak positif terhadap citra institusi Polri itu sendiri.

    Untuk itu, dia mendukung Korlantas Polri untuk memperbanyak kamera ETLE di seluruh Indonesia sebab telah terbukti positif dalam mereformasi penindakan pelanggaran lalu lintas.

    Terlebih, kata dia, penggunaan ETLE juga terbukti meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

    “Saya usul kalau bisa kita terus dukung program-program pengadaan almatsus (alat material khusus) seperti itu lewat politik anggaran yang kami bisa berikan,” tuturnya.

    Adapun terkait Operasi Pengamanan Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, dia mengajak seluruh jajaran Korlantas untuk menjalankan tugasnya sebagai tugas kemanusiaan.

    Mengingat, tambah dia, libur Natal dan tahun baru menjadi momen tahunan masyarakat untuk mudik sekaligus menikmati liburan akhir tahun setelah sehari-hari bekerja selama setahun.

    “Saya ingin mengajak teman-teman Korlantas untuk meyakini bahwa operasi ini bukan saja operasi hukum, tetapi operasi kemanusiaan yang saya yakin amal ibadahnya sangat besar bagi teman-teman Polisi Lalu Lintas,” katanya dalam rilis resmi.

    Dia berharap kesadaran psikologis masyarakat tersebut dapat menjadi acuan utama jajaran Korlantas dalam menjalani operasi Natal dan tahun baru dengan prinsip utama pendekatan yang humanis.

    “Pastinya di tengah-tengah euforia masyarakat akhir tahun ini akan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Saya harap teman-teman yang di lapangan hindari pendekatan yang represif dan dapat melayani masyarakat dengan senyuman, niscaya amal ibadah saudara-saudara Polantas akan dibalas oleh Tuhan,” ucapnya.

    Dia juga mengingatkan Kakorlantas membuat posko-posko penjagaan bekerja sama dengan Kepala Bidang Dokter Kesehatan (Kabid Dokkes) untuk menyediakan perawat atau dokter untuk menganisipasi masyarakat yang kelelahan hingga kecelakaan di momen-momen Nataru kali ini.

    “Terakhir saya juga mendengar aspirasi dari masyarakat bahwa sering kali dalam momen mudik seperti ini terjadi penumpukan yang sangat padat di rest area. Saya rasa Korlantas harus jadi memikirkan bagaimana rekayasa lalu lintas di titik-titik rest area ini,” kata dia.

    Terakhir, dia menyampaikan harapan agar Operasi Pengamanan Natal berjalan sukses guna menutup tahun 2024 dengan positif.

    “Semua ini bisa terjadi jika Kakorlantas dan segenap jajaran serius dalam menjaga Lalu Lintas selama Nataru ini,” ujar dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • UNESCO Resmi Akui Reog Ponorogo Warisan Budaya dari Indonesia

    UNESCO Resmi Akui Reog Ponorogo Warisan Budaya dari Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Reog Ponorogo resmi diakui menjadi warisan budaya tak benda (WBTb) dari Indonesia yang diakui oleh Badan Perserikatan Bangsa Bangsa yang menaungi bidang kebudayaan UNESCO.

    Pengakuan Reog Ponorogo itu dilakukan saat sesi sidang ke-19 Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage di Paraguay pada Selasa (3/12/2024). Sesi itu menyetujui usulan Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Kebudayaan, memasukkan reog ponorogo sebagai intangible cultural heritage yang diakui oleh UNESCO. Ini berarti, Reog Ponorogo menjadi warisan budaya tak benda dari Indonesia ke-14 yang diinskripsi ke dalam daftar WBTb UNESCO.

    “Masuknya Reog Ponorogo sebagai sebuah representasi kekayaan warisan budaya Indonesia, yang memadukan keberanian, solidaritas, dan keindahan tradisi lokal ke dalam daftar WBTb UNESCO merupakan kebanggaan sekaligus pengingat tanggung jawab kolektif kita untuk menjaga dan mewariskannya kepada generasi mendatang,” ujar Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Dalam pesan virtual yang disampaikan di hadapan anggota komite dan delegasi Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage ke-19 di Paraguay, Fadli Zon menyatakan pengakuan reog Ponorogo ini menjadi momen penting bagi Indonesia dalam upaya pelestarian seni budaya tradisional yang berakar kuat pada nilai-nilai lokal dan semangat gotong royong.

    Reog Ponorogo merupakan seni pertunjukan yang berasal dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang mencerminkan harmoni antara tari, musik, dan mitologi. Seni ini menggambarkan keberanian, solidaritas, dan dedikasi yang telah menjadi identitas masyarakat Ponorogo selama berabad-abad. Reog juga merupakan simbol dari gotong royong, yang tercermin dalam proses kreatifnya, mulai dari pembuatan topeng hingga kolaborasi antara seniman, pengrajin, dan komunitas lokal.

    “Reog Ponorogo bukan hanya sebuah pertunjukan seni, tetapi juga cerminan identitas, semangat, dan ketangguhan masyarakat Ponorogo. Dalam hal ini, Pemerintah berkomitmen memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 32 ayat 1,” kata wakil ketua DPR periode 2014-2019 ini.

    Saat ini Pemerintah Indonesia bersama komunitas lokal telah melakukan berbagai upaya melestarikan reog ponorogo, mulai dari mendokumentasikan, mempromosikan, hingga mengintegrasikannya ke dalam pendidikan formal, informal, dan nonformal. Selain itu, pemerintah juga terus memberdayakan komunitas seni sebagai penjaga utama warisan budaya. 

    “Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat komitmen dalam melestarikan seni budaya tradisional sebagai warisan budaya yang kita jaga bersama. Reog Ponorogo adalah kebanggaan kita, dan tugas kita adalah memastikan seni ini terus hidup dan menginspirasi generasi mendatang,” tutup Fadli Zon.

  • BMKG Peringatkan Potensi Curah Hujan Ekstrem Selama Libur Nataru

    BMKG Peringatkan Potensi Curah Hujan Ekstrem Selama Libur Nataru

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan potensi curah hujan ekstrem menjelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), yang disebabkan oleh seruak dingin dari dataran tinggi Siberia.

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan fenomena curah hujan ekstrem ini dapat berdampak signifikan, terutama di wilayah barat Indonesia seperti Jawa Barat, Lampung, Banten, dan Jakarta.

    “Jika seruak dingin ini mencapai wilayah Indonesia bagian barat, dapat meningkatkan intensitas hujan secara ekstrem. Kami berharap skenario terburuk tidak terjadi,” kata Dwikorita dalam rapat Kerja Komisi V DPR, Rabu (4/12/2024), di kompleks Parlemen, Jakarta dilansir Antara.

    Fenomena seruak dingin, menurut Dwikorita, dapat memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir. BMKG memprediksi dampak dari seruak dingin ini akan mulai terasa antara 20 hingga 29 Desember 2024, dengan potensi peningkatan curah hujan ekstrem dan kecepatan angin di wilayah terdampak.

    “Seruak dingin diprediksi mulai bergerak ke wilayah Indonesia dan diperkirakan mencapai puncaknya pada 20-29 Desember,” ujarnya.

    Seruak dingin adalah fenomena yang terjadi ketika tekanan atmosfer meningkat tajam akibat gerakan antisiklon atau perubahan lembangan udara di sekitarnya. Pada 2020, fenomena serupa menyebabkan banjir besar di wilayah Jabodetabek.

    “Contohnya pada Januari 2020, seruak dingin memicu banjir besar di Jabodetabek. Dalam kasus yang lebih ringan, fenomena ini pernah menyebabkan kapal oleng di Merak akibat angin kencang,” tambahnya.

    Dwikorita menegaskan BMKG terus memantau pergerakan seruak dingin ini untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat dan pihak terkait akan potensi terjadinya curah hujan ekstrem.

    “Kami memantau secara intensif dan terus memperbarui informasi terkait perkembangan fenomena ini,” kata Dwikorita.

    Selain itu, ia meminta dukungan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Perhubungan, untuk mengambil langkah antisipasi guna mengurangi risiko selama periode mudik Nataru. Kolaborasi lintas kementerian dinilai penting untuk mengurangi dampak buruk dan menjaga keselamatan masyarakat selama masa liburan dari ancaman curah hujan ekstrem.

  • Potensi Pergerakan Orang pada Libur Nataru Mencapai 110,67 Juta Jiwa

    Potensi Pergerakan Orang pada Libur Nataru Mencapai 110,67 Juta Jiwa

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan, potensi pergerakan orang pada libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) sebanyak 110,67 juta jiwa. Hal tersebut berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan dengan BPS pada 23-30 Oktober 2024, untuk mengukur persepsi masyarakat yang akan melakukan perjalanan pada masa Nataru 2024/2025.

    “Potensi pergerakan masyarakat pada masa Nataru adalah kurang lebih 110,67 juta, dengan perincian potensi pergerakan masyarakat di antara provinsi sebesar 45,28 persen atau 55,86 juta dan di dalam provinsi sebesar 19,46 persen atau 54,81 juta,” ujar Dudy dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Potensi pergerakan orang ini mencakup seluruh provinsi di Indonesia yang tersebar selama 22 hari, dari 18 Desember 2024 sampai dengan 8 Januari 2025. Dari hasil survei tersebut diproyeksi sebanyak 12,90 juta masyarakat atau 11,66 persen, melakukan pergerakan pada masa libur Natal 2024 dan sebanyak 50,12 juta masyarakat atau 45,28 persen akan melakukan pergerakan pada masa libur tahun baru.

    Kemudian, yang melakukan pergerakan orang pada masa libur Nataru sebanyak 47,65 juta orang atau 43,06 persen.

    “Alasan bepergian atau melakukan pergerakan, adalah liburan untuk pergi ke lokasi wisata sebanyak 45,67 persen, liburan untuk pulang kampung 32,36 persen, merayakan Natal dan Tahun Baru di kampung sebanyak 19,96 persen dan tugas atau pekerjaan sebanyak 2 persen,” ungkap Dudy.

    Hasil survei tersebut memotret juga prediksi pilihan moda utama bepergian atau melakukan pergerakan, yakni sebanyak 59,52 juga masyarakat atau 53,78 persen lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, dengan perincian 39,2 juta menggunakan mobil dan 19,6 juta motor. Selebihnya menggunakan angkutan umum, seperti bus, kereta api, pesawat, kapal penyeberangan dan kapal laut.

    Prediksi pilihan angkutan umum pada pergerakan orang saat libur Nataru berdasarkan data sebagai, yakni bus sebesar 6,54 juta, kereta api antarkota sebesar 3,44 juta, pesawat sebesar 4,14 juta, kapal penyeberangan 3,40 juta dan kapal laut 2,38 juta.

  • Mentan usulkan reprioritasi anggaran 2025 dukung swasembada pangan

    Mentan usulkan reprioritasi anggaran 2025 dukung swasembada pangan

    agar swasembada pangan beras dapat diwujudkan dalam waktu sesingkat-singkatnya maka kami mengusulkan reprioritasi pemanfaatan anggaran 2025

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengusulkan kepada Komisi IV DPR RI untuk reprioritasi anggaran tahun 2025 guna mendukung swasembada pangan dan program pangan bergizi.

    “Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan dan memerintahkan Kementerian Pertanian agar swasembada pangan beras dapat diwujudkan dalam waktu sesingkat-singkatnya maka kami mengusulkan reprioritasi pemanfaatan anggaran 2025,” kata Mentan Amran dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI di Komplek Parlemen Jakarta, Rabu.

    Pada 2025, Kementerian Pertanian (Kementan) mendapat anggaran Rp29,37 triliun, termasuk tambahan anggaran sebesar Rp21,47 triliun.

    Mentan merinci reprioritasi anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2025 mencakup kegiatan mendukung swasembada pangan beras sebesar Rp23,61 triliun, dan mendukung program pangan bergizi sebesar Rp413,67 miliar.

    Untuk mendukung swasembada pangan beras, akan dilakukan kegiatan optimasi lahan (oplah) 851 ribu hektare (ha), cetak sawah 225 ribu ha, pompanisasi tadah hujan (PAT) 500 ribu ha, potensi tanam (KemenPU) 300 ribu ha, serta padi gogo (PTAB) 300 ribu ha.

    Baca juga: Mentan: Penghentian sementara impor daging domba melindungi peternak

    Baca juga: Kementan-Kemenimipas libatkan WBP jadi pelopor ketahanan pangan

    Selain itu, Kementan juga mendukung program pangan bergizi melalui kegiatan pekarangan pangan bergizi dengan anggaran dialokasikan Rp413,67 miliar pada 2.500 desa, yang dilakukan melalui bantuan benih, sayuran, buah, ayam petelur 600 ribu ekor, dan bantuan ubi jalar.

    Dengan adanya reprioritasi tersebut maka pagu per program lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025 meliputi ketersediaan, akses, konsumsi pangan berkualitas sebesar Rp23,33 triliun, nilai tambah dan daya saing industri Rp2,08 triliun, pendidikan dan pelatihan vokasi Rp548,65 miliar, dukungan manajemen Rp3,41 triliun, sehingga total pagu Rp29,37 triliun

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenhub Sediakan Mudik Gratis 38.772 Penumpang pada Libur Natal dan Tahun Baru

    Kemenhub Sediakan Mudik Gratis 38.772 Penumpang pada Libur Natal dan Tahun Baru

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyediakan angkutan mudik gratis dengan kapasitas 38.772 penumpang selama masa Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    “Kementerian Perhubungan menyediakan tiga program mudik gratis pada masa Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dengan kapasitas 38.772 penumpang dan 2.320 sepeda motor,” ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Rabu (4/12/2024) dilansir Antara.

    Adapun program mudik gratis tersebut terdiri atas Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat menyediakan 11 rute tujuan mudik dari Jakarta ke Solo, Yogyakarta, Surabaya, Wonosobo, Semarang, Wonogiri, Cilacap, Purwokerto, Malang, Madiun, dan Kediri dengan 88 bus dan dua unit truk untuk kapasitas 3.500 penumpang.

    Ditjen Perkeretaapian menyediakan lintas Jakarta Gudang-Lempuyangan yang terdiri atas Stasiun Jakarta Gudang, Stasiun Cirebon Prujakan, Stasiun Purwokerto, Stasiun Kutoarjo, dan Stasiun Lempuyangan (PP) dengan kapasitas 5.300 penumpang dan 2.320 sepeda motor periode angkutan motor gratis selama 10 hari.

    Kemudian, Ditjen Perhubungan Laut menyediakan 100 ruas trayek pelayaran angkutan laut (PP) dengan kapasitas 29.972 penumpang.

    Berdasarkan hasil survei potensi pergerakan nasional Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 Kemenhub, potensi pergerakan masyarakat selama periode akhir tahun tersebut mencapai 110,67 juta orang. 

    Pergerakan ini mencakup seluruh provinsi di Indonesia yang tersebar selama 22 hari dari 18 Desember 202 sampai 8 Januari 2025. Adapun potensi pergerakan antarprovinsi mencapai 55,86 juta orang dan potensi pergerakan dalam provinsi mencapai 54,81 juta orang.

    Sementara, alasan masyarakat bepergian pada masa Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, yakni 45,6% terkait liburan untuk pergi ke lokasi wisata, liburan untuk pulang kampung 32,36%, merayakan Natal/Tahun Baru di kampung 19,96% dan karena tugas/pekerjaan 2%.

    Untuk mengatasi kepadatan libur Natal dan  Tahun Baru, Kemenhub menyediakan angkutan mudik gratis.