Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Kemenangan kotak kosong jadi evaluasi untuk partai politik

    Kemenangan kotak kosong jadi evaluasi untuk partai politik

    Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Lolly Suhenty memberi keterangan ketika ditemui di Bintan, Kepulauan Riau, Selasa malam (3/12/2024). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

    Bawaslu: Kemenangan kotak kosong jadi evaluasi untuk partai politik
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 04 Desember 2024 – 18:01 WIB

    Elshinta.com – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan kemenangan kotak kosong di Pilkada Bangka dan Pilkada Kota Pangkalpinang menjadi evaluasi kinerja dan strategi partai politik di daerah tersebut.

    “Dalam konteks ini tentu bagi partai politik ini kan jadi refleksi. Kok bisa lalu dikalahkan oleh kolam kosong,” ujar Lolly ketika ditemui di Bintan, Kepulauan Riau, dikutip Rabu.

    Selain itu, Lolly juga berpandangan bahwa kemenangan kotak kosong merupakan fenomena politik yang harus dihargai.

    “Kalau kemenangan kolam kosong berarti itu fenomena politik yang ada di daerah itu dan itu harus dihargai,” kata Lolly.

    Sesuai aturan, daerah yang dimenangkan oleh kotak kosong, harus melakukan pemilihan lagi paling lama dalam rentang 1 tahun setelah Pilkada Serentak 2024.

    Lolly mengatakan fenomena kemenangan kotak kosong menjadi momen penting untuk pembelajaran dalam proses demokrasi.

    “Dia harus sudah segera menyiapkan untuk persiapan pemilu berikutnya. Karena kan harus diulang setahun ke depan. Artinya September 2025 harusnya terjadi lagi di yang kolam kosong dimenangkan,” kata dia.

    Evaluasi terhadap fenomena ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem politik dan mendorong partai untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat.

    Bawaslu juga berharap fenomena ini dapat menjadi titik balik bagi semua pihak untuk memastikan pemilu mendatang berjalan lebih baik dan inklusif.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan dua opsi mengenai tahapan pemilihan kepala daerah ulang sebagai imbas kemenangan kotak kosong menang pada Pilkada Serentak 2024.

    Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa lembaganya menyiapkan dua opsi tersebut karena hingga Rabu siang mendapatkan informasi ada dua daerah yang kotak kosongnya memenangkan Pilkada 2024 dan mempertimbangkan Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

    “Pertama, pilihan hari pemungutan suara ulangnya pada 24 September 2025 dan satunya pada 24 Agustus 2025,” kata Afif dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Sumber : Antara

  • Anggota Komisi V DPR minta AirNav Indonesia perbarui peralatan

    Anggota Komisi V DPR minta AirNav Indonesia perbarui peralatan

    AirNav Indonesia memegang tanggung jawab besar dalam menjaga kedaulatan ruang udara kita….

    Yogyakarta (ANTARA) – Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya mendorong AirNav Indonesia untuk segera melakukan pembenahan berbagai persoalan terkait peralatan dan manajemen operasional, karena sangat strategis dalam penerbangan.

    Danang Wicaksana dalam rilisnya di Yogyakarta, Rabu, mengatakan AirNav Indonesia sebagai satu-satunya penyelenggara navigasi penerbangan yang ditunjuk pemerintah, memiliki peran strategis dalam pengelolaan ruang udara, baik untuk penerbangan domestik, internasional, maupun kebutuhan militer.

    “AirNav Indonesia memegang tanggung jawab besar dalam menjaga kedaulatan ruang udara kita. Namun, dengan peralatan yang sudah usang, efisiensi dan keselamatan penerbangan bisa terancam. Ini tidak boleh dianggap sepele,” kata Danang dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama mitra membahas kesiapan infrastruktur dan transportasi dalam rangka Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 yang digelar hari ini, Jakarta, 4 Desember 2024.

    Dalam rapat tersebut, Danang juga menyoroti sejumlah masalah yang mempengaruhi kinerja AirNav Indonesia.

    Salah satu isu utama yang disampaikan adalah terkait peralatan Air Traffic Services (ATS) System di Jakarta Air Traffic Service Center (JATSC).

    “Peralatan yang digunakan saat ini, kami mendapat informasi sudah kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan operasional. Sebagai pusat layanan lalu lintas udara yang menangani rata-rata 1.200 penerbangan setiap harinya, modernisasi teknologi dianggap sebagai kebutuhan mendesak,” katanya.

    Selain aspek teknologi, Danang juga menyoroti pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di internal AirNav Indonesia.

    Ia menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan personel yang terlibat langsung dalam operasional navigasi penerbangan.

    Menurutnya, kebutuhan operasional yang semakin berkembang harus diimbangi dengan sistem kerja yang efisien serta dukungan terhadap kesejahteraan dan pelatihan berkelanjutan untuk personel AirNav.

    “Petugas navigasi kita adalah garda terdepan dalam menjaga keselamatan penerbangan. Kesejahteraan mereka harus jadi prioritas,” katanya.

    AirNav Indonesia sendiri memiliki tugas vital dalam pengaturan ruang udara yang menyangkut kepentingan nasional.

    Oleh karena itu, Danang menekankan bahwa segala bentuk pembenahan yang dilakukan oleh AirNav tidak hanya berdampak pada efisiensi operasional, tetapi juga berkaitan erat dengan kedaulatan ruang udara Indonesia.

    Danang meminta agar AirNav Indonesia segera menyusun langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini, dengan tetap melibatkan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

    “Kita tidak bisa menunda lagi. Keamanan, efisiensi, dan kedaulatan ruang udara adalah prioritas utama,” katanya lagi.

    Danang Wicaksana menambahkan, melalui rapat kerja ini menjadi salah satu langkah awal dalam mendorong peningkatan kualitas layanan navigasi penerbangan di Indonesia.

    Pewarta: Sutarmi
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Alasan Baleg DPR Tunda Audiensi Bareng PPATK terkait RUU Perampasan Aset

    Alasan Baleg DPR Tunda Audiensi Bareng PPATK terkait RUU Perampasan Aset

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Legislasi (Baleg) DPR menunda audiensi terkait pembahasan RUU Perampasan Aset dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Adapun, rapat pleno ini sebenarnya dijadwalkan pada hari ini, Rabu (4/12/2024) pukul 10:00 WIB, di Ruang Baleg DPR RI.

    Wakil Ketua Baleg DPR RI Martin Manurung menyampaikan, pihaknya menerima informasi secara lisan bahwa PPATK masih memerlukan tambahan waktu untuk menyempurnakan materi paparannya. 

    “Kami menerima informasi secara lisan beberapa saat yang lalu bahwa dari pihak PPATK perlu adanya penyempurnaan materi paparan dalam pleno ini,” ujarnya dalam ruang Baleg, Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (4/12/2024).

    Dengan demikian, lanjut Martin, rapat pleno hari ini ditunda sampai dengan pihak PPATK mengirimkan surat lanjutan dan merasa siap untuk menyampaikan pemaparannya dalam rapat pleno di Baleg DPR RI.

    “Sehingga pimpinan tadi sudah memutuskan dari rapat pimpinan agar rapat ini ditunda sampai dengan adanya surat dari PPATK, untuk setelah mereka siap menyampaikan paparan di tengah pleno Baleg,” lanjut dia.

    Di lain kesempatan, Wakil Ketua Baleg DPR RI Sturman Panjaitan mengaku bahwa dirinya belum mengetahui secara dalam tentang materi apa yang akan disampaikan oleh PPATK.

    Dia turut berpendapat RUU Perampasan Aset ini termasuk salah satu isu yang cukup sensitif. Maka dari itu, dia memahami jika PPATK membutuhkan waktu tambahan dalam menyempurnakan materinya.

    “Karena ini kan isu yang cukup sensitif saat ini, sehingga mereka butuh [tambahan waktu]. Jangan sampai nanti ada pemahaman yang berbeda terhadap apa yang ingin disampaikan dengan apa yang ditangkap oleh audience,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (4/12/2024).

    Lebih jauh, politikus PDIP ini berharap bahwa RUU Perampasan Aset dapat dimasukkan ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2026.

    “Mudah-mudahan [Prolegnas prioritas] di tahun 2025 ini selesai semua nih ceritanya yang prioritas. Iya 2026 itulah nanti yang salah satunya diharapkan masuk,” pungkasnya.

  • Tok! Komisi II DPR Bersama KPU, Bawalu, dan DKPP Sepakat PSU Digelar 27 Agustus 2025

    Tok! Komisi II DPR Bersama KPU, Bawalu, dan DKPP Sepakat PSU Digelar 27 Agustus 2025

    loading…

    Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP sepakat pelaksanaan PSU Pilkada 2024 digelar 27 Agustus 2025. Foto/SINDOnews

    JAKARTA – Komisi II DPR bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepakat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 digelar pada 27 Agustus 2025. Kesepakatan itu diambil dalam rapat dengar pendaoat di ruang Komisi II DPR.

    “Penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemilihan Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2025,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin saat membaca kesimpulan rapat, Rabu (4/12/2024).

    Zulfikar mengatakan, pelaksanaan PSU Pillada 2024 itu sesuai dengan ketentuan pada Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 126/PUU-XXII/2024.

    Kemudian, Zulfikar menyampaikan, pihaknya juga menyepakati bahwa pendanaan PSU Pilkada 2024 diambil dari anggaran APBD yang didukung oleh APBN. Ia juga menyampaikan, evaluasi pelaksanaan Pilkada 2024 akan dibahas dalam rapat selanjutnya.

    “Evaluasi pelaksanaan Perilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 akan diagendakan khusus pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR berikutnya. Dengan catatan agar KPU memperhatikan usulan dan masukan dari Anggota Komisi I DPR, Kemendagri, Bawaslu, dan DKPP,” tandasnya.

    (cip)

  • 40 Juta Tiang Listrik Bisa Jadi Tempat Ngecas Mobil Listrik

    40 Juta Tiang Listrik Bisa Jadi Tempat Ngecas Mobil Listrik

    Jakarta –

    PT PLN (Persero) akan menyulap tiang listrik untuk menjadi tempat mengisi ulang daya baterai kendaraan listrik. Bahkan, sebanyak 40 juta unit tiang listrik yang ada di Indonesia bisa dijadikan tempat ngecas mobil listrik.

    Mendukung transisi ke kendaraan listrik, PT PLN menyediakan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Menurut Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, tak cuma SPKLU, pihaknya juga menyediakan fasilitas pengisian baterai kendaraan listrik di tiang listrik.

    “Kemarin saya menanyakan ke tim berapa jumlah tiang listrik yang kita kelola. Ternyata dihitung-hitung ada 40 juta tiang listrik yang kita kelola, sekitar itu,” kata Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (3/11/2024).

    Darmawan tak menyangka populasi kendaraan listrik di Indonesia meningkat tajam. Maka dari itu, pihaknya harus menyediakan fasilitas pendukung.

    “Kami juga membangun SPKLU dan juga bahkan kami membangun SPKLU berbasis pada tiang listrik yang jumlahnya 40 juta itu, untuk memfasilitasi itu,” ujarnya.

    Lebih lanjut, menurut Darmawan, penjualan mobil listrik di Indonesia jauh di atas perkiraan. Untuk mendukung kendaraan listrik, PLN bekerja sama dengan pabrikan yang menjual kendaraan listrik.

    “Maka, begitu ada pembelian mobil listrik kami harus memasang home charging. Dan ini kami kerja sama dengan Mercedes, dengan Nissan, dengan Toyota, dengan Mitsubishi, dengan Wuling, dengan BYD dan lain-lain, sehingga kalau ada pembelian mobil listrik kami yang jemput bola kami akan meningkatkan kapasitas daya yang terpasang, kami membantu juga memasang home charging. Kami harus membangun SPKLU, kalau dulu naik mobil bensin tidak ada masalah, mau ke Jawa Timur monggo, tapi begitu naik mobil listrik, setiap 300 km harus ngecas,” ujarnya.

    Saat ini PLN sudah memiliki 2.490 unit SPKLU untuk kendaraan listrik roda empat, 9.956 unit SPKLU roda dua, 2.200 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) serta 24.099 pelanggan home charging. PLN juga menargetkan 1.000 unit SPKLU di tiang listrik tahun ini.

    (rgr/din)

  • Dirut MIND ID: Kami ingin beri kontribusi lebih baik lagi tahun 2025

    Dirut MIND ID: Kami ingin beri kontribusi lebih baik lagi tahun 2025

    Nantinya, diharapkan kita bisa meminimalkan angka importasi aluminium

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama (Dirut) Mining Industry Indonesia (MIND ID) Hendi Prio Santoso menyatakan pihaknya ingin memberikan kontribusi yang lebih baik lagi pada tahun 2025.

    “Dengan selesainya integrasi hulu-hilir di bidang bauksit dan aluminium (melalui sinergi antara PT Aneka Tambang (Antam) dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum)), kami tidak berpangku tangan. Kami ingin melakukan kontribusi yang lebih baik (pada tahun 2025),” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu.

    Ada beberapa program prioritas untuk setiap sub holding MIND ID pada tahun depan. Beberapa di antaranya ialah rencana ekspansi kapasitas produksi aluminium fase II dari 275 ribu ton menjadi 900 ribu ton yang dilakukan melalui Inalum.

    Hingga saat ini, Indonesia disebut mengonsumsi sekitar 1,1 juta ton aluminium, tetapi Inalum hanya dapat memproduksi 275 ribu ton. Karena itu, upaya peningkatan produktivitas melalui perusahaan tersebut diharapkan menjadi sarana untuk Indonesia lebih berdaulat dan mampu menyuplai kebutuhan dalam negeri secara mandiri.

    “Nantinya, diharapkan kita bisa meminimalkan angka importasi aluminium. Artinya, negara akan melakukan penghematan devisa karena tidak lagi melakukan kegiatan atau mengurangi kegiatan pengimporan aluminium,” ucap Hendi.

    Selanjutnya yaitu pengembangan angkutan batubara Tanjung Enim-Keramasan di Sumatera Selatan melalui PT Bukit Asam Tbk. Menurut dia, Bukit Asam mempunyai potensi cadangan terbesar batubara, tetapi ada kendala dari sisi logistik.

    Mungkin saja perusahaan itu melakukan penambangan hingga 100 juta ton, lanjut dia, tetapi tempat produksi tersebut berada di tengah-tengah Sumsel atau disebut landlocked (jauh dari pelabuhan) dan sulit dilalui kendaraan darat. Bagi Hendi, perlu ada terobosan untuk mengatasi kendala logistik yang akhirnya telah dilakukan melalui kemitraan dengan pihak kereta api sebagai upaya memperbesar kapasitas yang dapat disalurkan.

    “Jadi bisa modanya lewat kereta api, bisa modanya juga nanti lewat sungai, dari sungai ke muara, dari muara itu nanti masuk ke kapal yang bisa dibawa untuk tujuan dalam negeri maupun ekspor,” kata Dirut MIND ID.

    Untuk PT Freeport Indonesia, akan melanjutkan pembangunan smelter tembaga dan precious metal refinery (PMR) dengan kapasitas 1,7 metrik ton per anum (ktpa) dan enam kiloton per tahun (ktpa) anoda slime. Pihaknya menargetkan mulai operasi dan ramp-up produksi pada akhir kuartal III-2025.

    Di sisi lain, Freeport Indonesia disebut sedang mengalami masalah perihal kebakaran yang sempat terjadi di proyek smelter tembaga dan PMR, Gresik. Dalam enam bulan ke depan, dipastikan smelter tersebut akan beroperasi normal.

    Perusahaan ini juga disebut akan membangun pembangkit yang lebih ramah lingkungan dalam waktu dekat.

    Pada tahun 2025, Antam turut bakal mengeksekusi kerja sama dengan Contemporary Amperex Technology Co. Limited. Dua perusahaan itu akan melakukan pembangunan smelter Rotary Kiln-Electric Furnace (RKEF) dan melakukan pengembangan High Pressure Acid Leaching (HPAL) yang memproduksi Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) sebagai bahan baku electric vehicle (EV) battery.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU RI: Alhamdulillah distribusi logistik pilkada banyak kemajuan

    KPU RI: Alhamdulillah distribusi logistik pilkada banyak kemajuan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa distribusi atau pengantaran logistik untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 mengalami banyak kemajuan.

    “Pengantaran logistik pada pelaksanaan pilkada ini alhamdulillah banyak sekali kemajuan dari sisi yang kami pahami,” kata Afifuddin dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Ia menjelaskan bahwa hal tersebut dapat terjadi karena KPU RI telah melakukan optimalisasi distribusi untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    “Karena kebijakan kami untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar, itu kami prioritaskan untuk dicetak lebih awal, dikirim lebih awal, dan alhamdulillah ini telah diantisipasi,” ujarnya.

    Selain itu, kata Afifuddin, KPU RI dapat mengatasi permasalahan yang tiba-tiba terjadi, seperti meninggalnya calon Wakil Gubernur Papua Tengah Ausilius You pada Rabu, 16 Oktober 2024.

    “Di daerah Papua Tengah itu surat suara sudah 100 persen tercetak, tetapi pada saat yang bersamaan calon wakil gubernurnya, salah satu pasangan calon ada yang meninggal, dan pada saat itu masih memungkinkan adanya penggantian. Akhirnya pergantian masih bisa dilakukan,” katanya.

    Walaupun demikian, ia mengatakan bahwa distribusi logistik yang mengalami banyak kemajuan tersebut dapat terwujud berkat adanya dukungan dari jajaran TNI/Polri dengan memanfaatkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk mengirimkan logistik pilkada ke daerah-daerah remote (terpencil, red.).

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pengamat: Timwas Intelijen DPR cegah intelijen negara langgar aturan

    Pengamat: Timwas Intelijen DPR cegah intelijen negara langgar aturan

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat Pertahanan dan Keamanan Khairul Fahmi menilai pembentukan Tim Pengawas (Timwas) Intelijen DPR dapat mencegah badan-badan intelijen negara, termasuk yang berada di lingkungan TNI-Polri, melanggar aturan hukum dan prosedur kerja yang sah.

    Oleh karena itu, dia meyakini pembentukan Timwas Intelijen DPR RI sebagai kebijakan yang tepat, karena dapat memperkuat pengawasan dan pembentukan Timwas Intelijen DPR juga tindak lanjut dari amanat undang-undang.

    “Pengawasan terhadap lembaga-lembaga intelijen seperti BIN (Badan Intelijen Negara), BAIS (Badan Intelijen Strategis) TNI, dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri memang penting dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Dalam UU tersebut, pengawasan terhadap lembaga-lembaga intelijen dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang, yaitu DPR melalui Timwas Intelijen,” kata Khairul Fahmi saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Dia menjelaskan pengawasan itu bertujuan memastikan badan-badan intelijen beroperasi sesuai hukum yang berlaku dan tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia.

    “Namun, pengawasan yang dilakukan harus berhati-hati agar tidak mengganggu independensi dan efektivitas lembaga-lembaga ini dalam menjaga stabilitas keamanan negara,” kata Khairul Fahmi, yang merupakan co-founder Institute for Security and Strategic Studies (ISSES).

    Oleh karena itu, dia mengingatkan pengawasan yang menjadi tugas Timwas Intelijen DPR sebaiknya diarahkan untuk memastikan lembaga-lembaga intelijen negara itu tunduk dan patuh terhadap undang-undang, prosedur operasional yang sah, dan timwas juga perlu memastikan penggunaan dan pengelolaan anggaran masing-masing lembaga transparan.

    Ketua DPR RI Puan Maharani di Jakarta, Selasa (3/12) melantik anggota Timwas Intelijen DPR RI yang seluruhnya berjumlah 13 orang. Organisasi Timwas Intelijen DPR RI itu berada di bawah koordinasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    Tim pengawas itu dipimpin oleh lima anggota DPR RI, yaitu Utut Adianto, Dave Laksono, G. Budisatrio Djiwandono, Ahmad Heryawan, dan Anton Sukartono.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Duh! Begini Efek Domino Andai Ojol Tak Boleh Isi BBM Subsidi

    Duh! Begini Efek Domino Andai Ojol Tak Boleh Isi BBM Subsidi

    Jakarta –

    Anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Hadi mengurai efek domino ‘mengerikan’ seandainya pemerintah mencabut subsidi BBM untuk ojek online (ojol). Selain penghasilan ‘pasukan hijau’ tersebut turun, ada transisi transportasi besar-besaran!

    Pertama-tama, Hadi menjelaskan, pencabutan subsidi membuat ojol harus membeli BBM yang harganya lebih mahal. Maka, dengan demikian, biaya operasional akan mengalami peningkatan dan memberatkan para penumpang.

    “Dampak yang terjadi adalah akan ada kenaikan biaya operasional. Data tahun 2022 menunjukkan bahwa 30-40% biaya operasional pengemudi ojol berasal dari pengeluaran BBM,” ujar Hadi, dikutip dari laman resmi Partai Keadilan Sejahtera, Rabu (4/12).

    “Jika subsidi dihapus, tarif layanan diperkirakan naik sehingga memberatkan masyarakat. Selain itu akan ada peralihan transportasi, data menunjukkan bahwa sekitar 80% pengguna ojol berasal dari kalangan berpendapatan rendah, mereka kemungkinan besar akan beralih ke transportasi lain yang lebih murah,” tambahnya.

    Abdul Hadi PKS. Foto: Doc. PKS

    Selain dampak terhadap transportasi publik, kata Hadi, pencabutan BBM subsidi terhadap ojol juga berdampak kepada perekonomian rakyat.

    “Kebijakan ini akan memicu kenaikan inflasi. Menurut analisis Bank Indonesia, peningkatan tarif transportasi akibat penghapusan subsidi dapat memicu inflasi hingga 0,5% dalam waktu enam bulan,” tuturnya.

    “Selain itu akan terjadi penurunan pendapatan pengemudi ojol, di mana pendapatan harian pengemudi ojol diprediksi turun hingga 30% akibat melemahnya permintaan layanan, sehingga berdampak langsung pada daya beli mereka,” lanjutnya lagi.

    Efek domino andai ojol tak dapat subsidi BBM Foto: Agung Pambudhy

    Lebih jauh, efek domino tersebut akan berlanjut ke menurunnya daya beli dan konsumsi driver ojol di Indonesia. Mereka harus menekan pengeluaran demi menutup ongkos bahan bakar. Hal tersebut kemudian akan berdampak juga pada kinerja ojol dan kepuasan penumpang selama di perjalanan.

    “Kebijakan ini harus dikaji ulang secara mendalam. Kita tidak bisa mengabaikan dampaknya pada kehidupan masyarakat kecil yang sangat bergantung pada layanan ojol untuk kebutuhan sehari-hari, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengemudi.” Kata Hadi.

    Diberitakan detikOto sebelumnya, Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM RI memberikan isyarat, ojol tak masuk kriteria penerima subsidi BBM. Sebab, motor yang dipakai para driver merupakan milik personal dan difungsikan untuk kegiatan usaha.

    “Enggak (masuk kriteria). Ojek kan pakai untuk usaha. Ojek itu alhamdulillah, kalau motor itu, motor punya saudara-saudara kita yang bawa motornya. Tapi sebagian kan juga punya orang yang kemudian saudara-saudara kita yang bawa itu dipekerjakan. Masa yang kayak gini di subsidi?” kata Bahlil.

    (sfn/dry)

  • KPU RI minta maaf untuk tidak maksimalnya pilkada di Sumut dan Papua

    KPU RI minta maaf untuk tidak maksimalnya pilkada di Sumut dan Papua

    “Kami mengakui, dan pada saat bersamaan harus menyampaikan permohonan maaf,”

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta maaf untuk tidak maksimalnya pelaksanaan Pilkada 2024 di Sumatera Utara, Papua Tengah, maupun Papua Pegunungan.

    “Kami mengakui, dan pada saat bersamaan harus menyampaikan permohonan maaf,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Ia menyampaikan permintaan maaf untuk di Sumut karena sekitar ratusan tempat pemungutan suara (TPS) tidak dapat menyelenggarakan pemungutan suara karena terdampak banjir pada hari-H, Rabu (27/11), sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang, susulan, atau lanjutan.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa peristiwa tersebut perlu menjadi refleksi, meskipun KPU telah mengkhawatirkan curah hujan tinggi.

    Sementara itu, dia menyampaikan permintaan maaf untuk pelaksanaan pilkada di Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, karena mengalami kendala keamanan sehingga sebagian daerah belum melaksanakan pemungutan suara.

    Padahal, kata dia, KPU telah berkoordinasi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk pada lima hari menjelang hari pemungutan suara.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan pada saat ini rapat pleno rekapitulasi berjenjang di tingkat kecamatan atau distrik, dan kabupaten, masih terkendala.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024