Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Wanti-wanti soal Potensi Banjir Besar 2020 di Jakarta Terulang Lagi

    Wanti-wanti soal Potensi Banjir Besar 2020 di Jakarta Terulang Lagi

    Jakarta –

    Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan ada potensi banjir besar di wilayah Jakarta. BPBD DKI Jakarta pun mengungkap rencana antisipasi bencana hidrometeorologi itu.

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati memaparkan musim dan cuaca selama periode liburan Natal dan tahun baru 2025. Dwikorita mewanti-wanti skenario terburuk banjir besar Jakarta yang pernah terjadi saat tahun baru 2020 bisa terjadi lagi.

    Hal itu disampaikan Dwikorita dalam rapat bersama Komisi V DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024). Dwikorita menjelaskan beberapa daerah di Indonesia sudah masuk musim penghujan.

    “Saat ini kita sedang memasuki musim hujan dan puncak musim hujan di sebagian wilayah di Sumatera dan Jawa itu ada di bulan Desember akhir. Kemudian di sebagian wilayah itu mengalami puncak musim hujan di bulan Januari,” ujar Dwikorita.

    Dwikorita menjelaskan musim hujan saat ini disertai fenomena La Nina. Kondisi itu membuat curah hujan meningkat hingga 20% dari normalnya.

    “Jadi, tadi kondisi normal menuju puncak selama Januari, kemudian bersamaan dengan potensi penambahan 20% curah hujan akibat terjadinya La Nina lemah. Itu dua fenomena,” kata dia.

    “Kemudian saat landing ke Indonesia bagian barat yaitu Jawa Barat, Lampung, Banten, DKI, ini peristiwanya mirip, kalau skenario terburuk, doa kami tidak akan, tapi skenario terburuk itu meningkatkan curah hujan dengan intensitas yang ekstrem. Contoh yang sudah terjadi di tahun 2020 di Januari kondisi terparah adalah Jabodetabek banjir saat itu akibat kami mendeteksi seruak udara dingin tadi,” ujar Dwikorita.

    “Skenario teringan, yang terjadi sekitar 2 tahun lalu saat penyeberangan Merak di Bakauheni. Tiba-tiba kapal yang sudah parkir oleng, sementara masih ada yang menyeberang, jadi waktu itu satu truk masuk ke laut, satu mobil masuk ke laut,” katanya.

    Pemprov DKI Antisipasi

    “Selain itu, teknologi pemantauan cuaca berbasis data real-time digunakan untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi deteksi dini,” kata Gottam dalam keterangannya, Rabu (4/12/2024).

    Dia mengatakan jajaran Pemprov DKI Jakarta juga terus merevitalisasi sungai, mengeruk saluran air, dan menambah kapasitas pompa untuk memperkuat infrastruktur pengendalian banjir. Selain itu, BPBD mengedukasi masyarakat soal kesiapsiagaan bencana, simulasi evakuasi, dan pelatihan tanggap darurat.

    Selengkapnya di halaman selanjutnya.

  • Pengamat: 6 poin penting perlu jadi perhatian Timwas Intelijen DPR

    Pengamat: 6 poin penting perlu jadi perhatian Timwas Intelijen DPR

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menyebut enam poin krusial yang perlu menjadi perhatian Tim Pengawas (Timwas) Intelijen DPR RI.

    Khairul Fahmi, saat dihubungi di Jakarta, Rabu, enam poin itu yang di antaranya menyangkut pengawasan terhadap akuntabilitas, transparansi penggunaan anggaran, dan evaluasi kinerja, seluruhnya penting sehingga Timwas Intelijen DPR dapat memastikan badan-badan intelijen negara seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, tak melanggar aturan hukum, serta prinsip-prinsip HAM dan demokrasi.

    “Semua hal ini penting agar Timwas Intelijen DPR dapat menjaga lembaga intelijen tetap beroperasi sesuai dengan tujuan negara,” kata Khairul Fahmi.

    Enam poin penting yang diyakini perlu menjadi perhatian Timwas Intelijen DPR, yaitu pertama tim pengawas perlu memastikan kegiatan intelijen berjalan sesuai hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak asasi manusia.

    “Pengumpulan data dan operasi intelijen harus dilakukan secara sah, dan harus menghindari penyalahgunaan kekuasaan,” kata Fahmi.

    Kedua, Timwas Intelijen DPR juga harus mengawasi penggunaan anggaran badan-badan intelijen negara demi memastikan efektivitas dan akuntabilitasnya, juga mencegah kebocoran anggaran.

    “Ketiga, Timwas juga harus memastikan koordinasi yang baik antarbadan intelijen seperti BIN, BAIS, dan Baintelkam untuk mencegah duplikasi tugas dan memastikan pertukaran informasi yang efektif,” kata dia.

    Kemudian keempat, tim pengawas juga perlu mengawasi potensi penyalahgunaan wewenang dan pengaruh politik, karena itu dapat merusak independensi badan-badan intelijen negara. “Ini termasuk pengawasan terhadap rekrutmen dan penempatan personel untuk mencegah adanya politisasi lembaga,” sambung Fahmi.

    Kelima, Timwas Intelijen DPR juga perlu mengevaluasi kinerja operasional badan-badan intelijen negara terutama dalam menghadapi berbagai ancaman non-tradisional, seperti ancaman siber.

    “Poin keenam, dengan ancaman digital yang semakin berkembang, tim pengawas perlu memastikan badan-badan intelijen memiliki sistem keamanan yang mumpuni dalam melindungi data-data sensitif, dan menghadapi ancaman siber yang dapat merusak infrastruktur vital negara,” kata dia.

    Ketua DPR RI Puan Maharani di Jakarta, Selasa (3/12) melantik anggota Timwas Intelijen DPR RI yang seluruhnya berjumlah 13 orang. Organisasi Timwas Intelijen DPR RI itu berada di bawah koordinasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    Tim pengawas itu dipimpin oleh lima anggota DPR RI, yaitu Utut Adianto, Dave Laksono, G. Budisatrio Djiwandono, Ahmad Heryawan, dan Anton Sukartono.

    Kemudian, delapan anggota tim pengawas mencakup Junico B. P. Siahaan, Gavriel P. Novanto, Endipat Wijaya, Viktor Laiskodat, Abdul Halim Iskandar, Jazuli Juwaini, Farah Putri Nahlia, dan Rizki Aulia Rahman.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Timwas Intelijen DPR cegah intelijen negara langgar aturan

    Timwas Intelijen DPR cegah intelijen negara langgar aturan

    Ketua DPR Puan Maharani, menjawab pertanyaan wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024). ANTARA/HO-DPR (ANTARA)

    Pengamat: Timwas Intelijen DPR cegah intelijen negara langgar aturan
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 04 Desember 2024 – 17:25 WIB

    Elshinta.com – Pengamat Pertahanan dan Keamanan Khairul Fahmi menilai pembentukan Tim Pengawas (Timwas) Intelijen DPR dapat mencegah badan-badan intelijen negara, termasuk yang berada di lingkungan TNI-Polri, melanggar aturan hukum dan prosedur kerja yang sah.

    Oleh karena itu, dia meyakini pembentukan Timwas Intelijen DPR RI sebagai kebijakan yang tepat, karena dapat memperkuat pengawasan dan pembentukan Timwas Intelijen DPR juga tindak lanjut dari amanat undang-undang.

    “Pengawasan terhadap lembaga-lembaga intelijen seperti BIN (Badan Intelijen Negara), BAIS (Badan Intelijen Strategis) TNI, dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri memang penting dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Dalam UU tersebut, pengawasan terhadap lembaga-lembaga intelijen dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang, yaitu DPR melalui Timwas Intelijen,” kata Khairul Fahmi saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Dia menjelaskan pengawasan itu bertujuan memastikan badan-badan intelijen beroperasi sesuai hukum yang berlaku dan tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia.

    “Namun, pengawasan yang dilakukan harus berhati-hati agar tidak mengganggu independensi dan efektivitas lembaga-lembaga ini dalam menjaga stabilitas keamanan negara,” kata Khairul Fahmi, yang merupakan co-founder Institute for Security and Strategic Studies (ISSES).

    Oleh karena itu, dia mengingatkan pengawasan yang menjadi tugas Timwas Intelijen DPR sebaiknya diarahkan untuk memastikan lembaga-lembaga intelijen negara itu tunduk dan patuh terhadap undang-undang, prosedur operasional yang sah, dan timwas juga perlu memastikan penggunaan dan pengelolaan anggaran masing-masing lembaga transparan.

    Ketua DPR RI Puan Maharani di Jakarta, Selasa (3/12) melantik anggota Timwas Intelijen DPR RI yang seluruhnya berjumlah 13 orang. Organisasi Timwas Intelijen DPR RI itu berada di bawah koordinasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    Tim pengawas itu dipimpin oleh lima anggota DPR RI, yaitu Utut Adianto, Dave Laksono, G. Budisatrio Djiwandono, Ahmad Heryawan, dan Anton Sukartono.

    Kemudian, delapan anggota tim pengawas mencakup Junico B. P. Siahaan, Gavriel P. Novanto, Endipat Wijaya, Viktor Laiskodat, Abdul Halim Iskandar, Jazuli Juwaini, Farah Putri Nahlia, dan Rizki Aulia Rahman.

    Sumber : Antara

  • Muncul Petisi Desak Prabowo Copot Gus Miftah, Gerindra: Patut jadi Evaluasi

    Muncul Petisi Desak Prabowo Copot Gus Miftah, Gerindra: Patut jadi Evaluasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR Budi Djiwandono menanggapi perihal desakan sejumlah pihak agar Presiden Prabowo Subianto mencopot status utusan khusus presiden Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah.

    Desakan ini muncul imbas dari viralnya ucapan Gus Miftah yang dinilai publik menghina penjual es teh yang sedang berjualan dalam acara tabligh akbarnya pada beberapa waktu lalu.

    “Kita menyayangkan bahwa ada mungkin statement-statement yang tidak baik ya. Tentu itu patut menjadi evaluasi, apalagi namanya pemimpin,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (4/12/2024).

    Adapun, keponakan Presiden Prabowo Subianto ini tak berbicara banyak perihal desakan pencopotan status Gus Miftah. Dia menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada Prabowo.

    “Tapi apa pun itu kita serahkan keputusan-keputusan kalau ada, kita terima sebagai masukan dan kritik yang baik dari masyarakat,” pungkasnya.

    Sebelumnya, salah satu aktivis perempuan sekaligus penulis, Kalis Mardiasih melayangkan kritik tajam kepada Gus Miftah perihal ucapannya itu. Hal ini dia sampaikan melalui akun media sosial X-nya.

    “Nggak ada pantas-pantasnya manusia yang merendahkan martabat kemanusiaan yang liyan dititipi kekuasaan tertinggi buat ngurusi isu toleransi. Digaji mahal pakai APBN, menghinakan rakyat yang menggaji. ora nduwe isin! PECAT,” tulisnya, seperti dikutip pada Rabu (4/12/2024).

    Diberitakan sebelumnya, tengah viral video Gus Miftah melakukan prank kepada penjual es teh yang berjualan saat dirinya mengisi sebuah acara. Dalam video tersebut, Gus Miftah bahkan menyebut kata “goblok” yang ditujukan kepada bapak-bapak penjual es teh. 

    Mulanya, Gus Miftah bertanya apakah es teh yang dijual bapak itu masih banyak apa tidak. Namun ketika penjual es teh mengatakan masih, ia malah meminta sang penjuang untuk memasarkan dagangannya lagi. 

    “Es mu ijek okeh ra? masih? yo didol goblok (es mu masih banyak gak? masih? ya dijual goblok,” kata Gus Miftah sambil tertawa.

  • BMKG Ingatkan Potensi Banjir Bandang di Sukabumi, Curah Hujan Tinggi hingga Maret 2025

    BMKG Ingatkan Potensi Banjir Bandang di Sukabumi, Curah Hujan Tinggi hingga Maret 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati mengingatkan warga Sukabumi dan sekitarnya untuk tetap waspada terhadap potensi terjadinya banjir bandang. Pasalnya, menurut Dwikorita, curah hujan tinggi yang baru saja dimulai diperkirakan akan berlangsung hingga Maret 2025.

    “Mohon maaf kami harus menyampaikan, saat ini kita baru memasuki awal musim hujan dan kondisi lahan banyak berubah, sehingga banjir bandang masih bisa terjadi. Jadi, ini baru permulaan. Jika ditanya sampai kapan, kita harus tetap waspada dan siaga karena curah hujan tinggi bisa berlangsung hingga Maret 2025,” ujar Dwikorita di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Dwikorita menegaskan, hal ini bukan berarti banjir bandang akan terjadi terus-menerus hingga Maret 2025. Dia menjelaskan bahwa meskipun banjir bandang di Sukabumi mungkin akan teratasi dalam beberapa waktu ke depan, potensi bencana serupa bisa terjadi di daerah lain.

    “Bukan berarti banjir bandang akan berlangsung hingga Maret 2025. Bisa saja kondisi di Sukabumi membaik, tetapi banjir bandang bisa muncul di tempat lain. Yang terpenting adalah kami memberikan informasi, dan insyaallah sebelum kejadian itu terjadi,” jelasnya.

    Mengantisipasi potensi bencana, Dwikorita mengimbau masyarakat untuk selalu memperhatikan peringatan dini dari BMKG. Dia menekankan bahwa peringatan dini bertujuan untuk memastikan masyarakat mengetahui potensi bahaya dan dapat mengambil langkah antisipatif.

    “Diharapkan dengan mengetahui kapan hujan mulai dan berakhir, masyarakat bersama pemerintah daerah bisa mengatur langkah-langkah yang perlu diambil, seperti evakuasi. Ini penting karena masyarakat tidak bisa mengatasi semuanya sendirian, melainkan perlu bantuan dari pemerintah dan pihak terkait,” pungkas Dwikorita.

    Diberitakan sebelumnya, pada Rabu (4/12/2024), bencana banjir bandang melanda Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang menyebabkan banyak warga terjebak akibat tingginya debit air. Hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut selama dua hari terakhir mengakibatkan banjir dengan ketinggian air mencapai 80 hingga 90 sentimeter di Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi.

  • MIND ID mohon dukungan DPR perbaiki tata kelola industri pertambangan

    MIND ID mohon dukungan DPR perbaiki tata kelola industri pertambangan

    Kami memohon dukungan kepada Komisi XII karena Komisi XII yang mempunyai kuasa dalam mempengaruhi tata niaga, tata kelola. Karena aspek regulasi, tentunya Komisi XII menjadi pengawas dan pembina sektor, maka kami berharap agar ada dukungan di sisi ta

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama (Dirut) Mining Industry Indonesia (MIND ID) Hendi Prio Santoso memohon dukungan Komisi XII DPR RI memperbaiki tata kelola dan tata niaga industri pertambangan Indonesia.

    “Kami memohon dukungan kepada Komisi XII karena Komisi XII yang mempunyai kuasa dalam mempengaruhi tata niaga, tata kelola. Karena aspek regulasi, tentunya Komisi XII menjadi pengawas dan pembina sektor, maka kami berharap agar ada dukungan di sisi tata kelola, tata niaga,” ucapnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu.

    Dalam sisi tata kelola, Hendi mengharapkan adanya pembatasan jumlah smelter melalui moratorium perizinan. Apabila jumlah smelter semakin banyak, lanjut dia, maka akan membuat oversupply (kondisi ketika pasokan melebihi permintaan) dari sisi pasar dunia.

    Seperti yang telah terjadi terhadap feronikel, oversupply menyebabkan harga komoditas tersebut jatuh, walaupun dilakukan secara tidak langsung dan tak sengaja. Sekarang, harga feronikel disebut tak bisa menutupi biaya produksi.

    Kemudian, MIND ID mempunyai rencana mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sendiri dengan kebutuhan energi 5 gigawatt (GW).

    “5 gigawatt ini tidak ada dalam RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik), sehingga kami mohon izin agar diberikan dukungan agar bisa lebih leluasa menyediakan listrik untuk kebutuhan sendiri, karena kita akan membangun smelter-smelter,” kata dia.

    Dua permohonan lainnya dari sisi tata kelola terkait permintaan hilirisasi dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi, dan pemahaman business judgment rule di lingkungan Aparat Penegak Hukum (APH) agar risiko penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalisir seperti di sektor swasta.

    Pada sisi tata niaga, pihaknya meminta insentif impor tak diberikan kepada produk yang telah diproduksi di dalam negeri.

    Sebagai contoh, PT Timah Tbk mempunyai anak usaha bernama PT Timah Industri Mineral (TIM) untuk membuat tin chemical (produk hilir logam timah) maupun tin powder.

    Saat PT Timah menjual komoditas ke TIM, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen. Namun, ketika TIM melakukan perdagangan impor, justru dikenakan PPN 0 persen.

    Karena itu, MIND ID mengharapkan ada kalibrasi kebijakan dari Kementerian Perdagangan atau Kementerian Perindustrian agar produk dalam negeri dapat lebih kompetitif dibandingkan produk impor.

    Selanjutnya, penetapan kuota produksi mineral kritis dan mineral strategis oleh Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (SDM) diminta berdasarkan rekomendasi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta asosiasi pertambangan.

    “Contohnya di masa lalu, seperti kita tidak mempunyai batasan atau pemahaman mengenai konteks supply demand dunia. Akhirnya waktu di masa lalu, produksi timah kita membanjiri pasar dunia, (lalu) harganya jatuh signifikan. Yang rugi juga negara kita karena kita tidak bisa menerima hasil devisa yang optimal. Jadi saya harap, regulator dalam memberikan kuota produksi itu juga memperhatikan (kuota produksi mineral kritis dan strategis) agar RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) yang diberikan itu tidak melebihi demand supply dunia karena sudah terbukti di masa lalu, harga timah itu hancur karena oversupply yang dilakukan oleh Indonesia,” ungkap Hendi.

    Bentuk dukungan lain pada sisi tata niaga ialah BUMN harus mendapatkan kuota yang dominan untuk memastikan stabilisasi harga.

    Terkait sisi hilirisasi, pihaknya memohon agar BUMN dapat diberikan privilege untuk memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) tak diberikan terhadap mineral kritis dan strategis, competent person wajib melakukan verifikasi lapangan, WIUPK mineral kritis dan strategis yang menjadi objek vital nasional harus dijaga APH, pemerintah menetapkan kuota produksi nasional untuk menjaga keseimbangan mineral kritis dan strategis, serta relaksasi izin ekspor tembaga sebagai dampak force majeur insiden kebakaran gas cleaning.

    Mengenai industrialisasi, MIND ID mohon kepastian dalam hal ketersediaan energi untuk mendukung hilirisasi, dukungan realisasi Mitra Instansi Pengelola (MIP) batu bara sebagai kompensasi atas untuk pemenuhan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara, serta sokongan pembiayaan dalam negeri untuk proyek hilirisasi.

    Khusus untuk PT Bukit Asam Tbk, Hendi menyatakan ada ketidakadilan karena kewajiban memasok kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencapai 90 persen. Baginya, tidak ada perusahaan batu bara lagi di Indonesia yang memiliki kewajiban sebagaimana dipikul Bukit Asam.

    “Jadi, kami harapkan ada kebijakan baru. MIP itu yang bisa melakukan ekualisasi atas kondisi ketimpangan ini,” ujarnya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • SIM hingga STNK Diusulkan Berlaku Seumur Hidup pada Rapat Komisi III DPR

    SIM hingga STNK Diusulkan Berlaku Seumur Hidup pada Rapat Komisi III DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), hingga Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) diusulkan berlaku seumur hidup.

    “Saya minta dalam forum ini agar dikaji ulang perpanjangan SIM, STNK, dan TNKB cukup sekali,” kata Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding  dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Polisi Aan Suhanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024), dilansir dari Antara.

    Hal itu dia ungkapkan berkaca dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku seumur hidup. “KTP itu kan berlaku seumur hidup sekali. SIM juga harus begitu, berlaku seumur hidup,” tambah dia.

    Dengan SIM, STNK, dan TNKB berlaku seumur hidup, masyarakat akan berkurang bebannya. Pasalnya, masyarakat kerap menemui hambatan-hambatan ketika melakukan perpanjangan surat-surat berkendara tersebut.

    “Ini selembar SIM ukurannya tidak seberapa, STNK juga tidak seberapa, tetapi biayanya sangat luar biasa, kan begitu? Dan itu dibebankan kepada masyarakat,” jelas dia.

    Perpanjangan surat-surat berkendara itu, kata dia, menguntungkan vendor pengadaan. “Karena ini hanya untuk kepentingan vendor, pak. Kepentingan pengusaha, bukan untuk mengejar target PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),” kata dia.

    Jika terjadi pelanggaran dalam berkendara, dia melanjutkan, surat-surat berkendara tersebut cukup dilubangi sebagai tanda. Kemudian, jika sudah mencapai limit tertentu, maka kepemilikannya dapat dicabut.

    “Tiga kali dibolongi, sudah tidak perlu lagi sekian tahun bisa mendapatkan lagi SIM. Jangan ada perpanjangan supaya meringankan masyarakat dalam kondisi yang sangat susah ini,” tuturnya.

    Usulan tersebut, kata Sudding, sudah pernah disampaikan kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan mendapatkan respons akan dilakukan evaluasi.

    “Saya minta Pak Kakorlantas agar dikaji dan diusulkan ulang perpanjangan SIM, STNK itu cukup sekali (seumur hidup),” katanya.

  • Gus Miftah Olok-Olok Penjual Es, Aria Bima PDIP: Akibat Lelucon Tidak Lucu dan Bermutu

    Gus Miftah Olok-Olok Penjual Es, Aria Bima PDIP: Akibat Lelucon Tidak Lucu dan Bermutu

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima mengomentari perihal viralnya ucapan Utusan Khusus Presiden, Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah yang dinilai publik menghina penjual es teh.

    Aria meyakini bahwa sebenarnya Gus Miftah tidak bermaksud untuk mengolok-olok penjual es teh tersebut. Namun, katanya, mungkin karena gurauannya ini sensitif, maka seolah-olah ucapannya ini dianggap melecehkan dan merendahkan alias tidak empati.

    “Gus Miftah ini orangnya kan simpati. Saya pun juga seneng kalau ngoceh atau ngobrol atau kalau kasih tausiah gitu, banyak guyonan-guyonannya. Guyon yang maton [lucu bermutu] itu kan enak didengar, kalau enggak maton ya dampaknya semacam ini,” ujarnya ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (4/12/2024).

    Politikus PDIP yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini mengemukakan bahwa Gus Miftah sendiri sudah meminta maaf. Dia mengingatkan kepada Gus Miftah untuk lebih berhati-hati ketika ingin melemparkan guyonan kepada seseorang.

    “Gus Miftah sudah minta maaf, lain kali hati-hatilah. Saya berharap hati-hatilah apalagi di dunia media sosial,” tuturnya.

    Menurutnya, perkataan dan omongan seorang tokoh atau publik figur bisa memberikan dampak dalam membangun kesadaran publik.

    “Nah saya kira Gus Miftah ya ndilalah [kebetulan] saja keceklek dalam hal ini, terlalu suka guyon sehingga lupa kalau yang diomongkan itu berdampak pada pembangunan opini yang kurang pas untuk pembelajaran publik,” pungkasnya.

    Kronologi Gus Miftah Hina Penjual Es

    Video Gus Miftah melakukan prank kepada penjual es teh yang berjualan saat dirinya mengisi sebuah acara viral di media sosial. Dalam video tersebut, Gus Miftah bahkan menyebut kata “goblok” yang ditujukan kepada bapak-bapak penjual es teh. 

    Mulanya, Gus Miftah bertanya apakah es teh yang dijual bapak itu masih banyak apa tidak. Namun ketika penjual es teh mengatakan masih, dia malah meminta sang penjuang untuk memasarkan dagangannya lagi. 

    “Es tehmu seh okeh ra? [Es teh mu masih banyak gak?] masih? Yo kono didol goblok [Ya sana dijual bodoh]. Dolen disek, nko lak durung payu, wes, takdir [Jual dulu, kalau belum laku, sudah, takdir],” ujar Gus Miftah di Lapangan Soepardji, Magelang, Senin (20/11/2024).

    Adapun, ekspresi bapak penjual es teh tampak sangat lelah mendengar lelucon Gus Miftah tersebut, tetapi dia membalasnya dengan sedikit senyuman. 

  • Beberapa Titik Jalan Tol yang Rawan Macet saat Libur Nataru

    Beberapa Titik Jalan Tol yang Rawan Macet saat Libur Nataru

    Jakarta –

    Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengungkapkan beberapa titik jalan tol yang rawan mengalami kemacetan. Untuk mengurai kemacetan, Korlantas Polri telah menyiapkan berbagai strategi.

    Kemacetan diprediksi akan terjadi di beberapa titik di Tol Jakarta Cikampek (Japek). Beberapa penyebab seperti penyempitan jalan, pertemuan dari beberapa ruas tol, sampai rest area yang penuh diprediksi akan menimbulkan kemacetan.

    “Ada beberapa penyempitan di Tol Jakarta-Cikampek, itu di KM 48 sampai dengan 60, kemudian 60 sampai dengan 72. Di situ didapatkan VC ratio (rasio kapasitas volume/VCR) yang tidak moderat, kalau kita tidak melakukan intervensi itu akan terjadi perlambatan dan sampai kepada kemacetan, sehingga ini menjadi acuan kita untuk melakukan contraflow, pembatasan angkutan barang, maupun one way nantinya,” ujar Aan dalam Rapat dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI, Rabu (4/11/2024).

    “Ada beberapa penggal yang VCR-nya masuk kategori merah, nanti ini dapat kita intervensi, setelah kita intervensi dengan pembatasan angkutan barang, volume capacity rationya menjadi sangat moderat,” ujarnya.

    Aan membeberkan, ada beberapa titik krusial di Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Mulai dari KM 25 yang perlu diantisipasi karena merupakan pertemuan dengan Tol JORR Cimanggis-Cibitung maupun Cilincing-Cibitung.

    “Kemudian di KM 47-48 pertemuan dari MBZ dengan reguler yang ada di bawah sehingga terjadi bottleneck di sana, kita juga akan melakukan rekayasa lalu lintas di titik tersebut. Kemudian kepadatan arus di rest area, ini juga masih menjadi perhatian kita di rest area ini sering terjadi perlambatan karena kapasitas rest area yang sangat terbatas,” katanya.

    “Kemudian di Transjawa Cipali-Surabaya juga ada beberapa yang harus kita jadi perhatian, di KM 72 kemudian di Batang, ini kalau kita tidak antisipasi ini bisa terjadi perlambatan dan kemacetan,” sambungnya.

    Beberapa ruas jalan tol seperti Tol Bali, Medan, dan Purbaleunyi juga sudah dimitigasi titik-titik yang rawan kecelakaan dan kemacetan.

    (rgr/din)

  • Erick Thohir: Pemerintah siapkan peta jalan untuk harga tiket pesawat

    Erick Thohir: Pemerintah siapkan peta jalan untuk harga tiket pesawat

    Tiket seasonal ini kan ada high, ada low. Nah ini kita meminta bikin rencana 5 tahun. Gimana Lebaran, gimana Nataru (Natal dan Tahun Baru). Apalagi tadi, Bapak Presiden (Prabowo Subianto) semuanya planning sekarang

    Tangerang (ANTARA) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah akan membuat rencana lima tahunan terkait dengan harga tiket di Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) maupun musim libur lainnya.

    “Tiket seasonal ini kan ada high, ada low. Nah ini kita meminta bikin rencana 5 tahun. Gimana Lebaran, gimana Nataru (Natal dan Tahun Baru). Apalagi tadi, Bapak Presiden (Prabowo Subianto) semuanya planning sekarang,” ujar Erick usai melakukan peninjauan kesiapan Natal dan Tahun Baru di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu.

    Erick menyampaikan, pemerintah segera membuat peta jalan terkait dengan industri penerbangan di Indonesia, dan memitigasi situasi apa yang biasanya terjadi pada periode HBKN dan musim libur.

    Menurut dia, hal ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian BUMN, tetapi perlu melibatkan seluruh kementerian/lembaga lainnya.

    “Jadi tidak selalu kagetan. Nah ini yang kita harus lagi perbaiki, Pak Menko (Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan) setuju, Pak Menteri Perhubungan setuju, Ibu Menteri Pariwisata setuju, jadi semuanya kita kerja sama. Tidak hanya BUMN, tetapi private sector harus terlibat sama-sama, jadi nggak sendiri-sendiri, kita kerja itu harus sama-sama,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, pihaknya berupaya menekan harga tiket pesawat untuk periode libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 sehingga lebih murah.

    Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (4/12), Dudy mengatakan telah dilakukan rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga negara serta para pemangku kepentingan, dengan kesepakatan pemberian dukungan instrumen terhadap kelas ekonomi penerbangan domestik antara lain pemberian potongan harga jual avtur di 19 bandara dengan rentang Rp700 sampai dengan Rp980 per liter yang berlaku selama Desember 2024.

    Di samping itu, pemberian dukungan instrumen lainnya terhadap kelas ekonomi penerbangan domestik yakni penurunan fuel surcharge dari 10 persen menjadi 2 persen untuk tipe jet dan dari 25 persen menjadi 20 persen untuk tipe propeler.

    Kemudian opsi penambahan jam bandara dan layanan navigasi penerbangan menjadi 24 jam.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024