Kementrian Lembaga: DPR RI

  • DPR apresiasi integrasi Grup MIND ID dan pengawalan proyek hilirisasi

    DPR apresiasi integrasi Grup MIND ID dan pengawalan proyek hilirisasi

    Saya menghargai dalam satu tengah tahun ini bisa mengonsolidasikan dengan baik.

    Jakarta (ANTARA) – Komisi XII DPR RI mengapresiasi BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID, yang terus menunjukkan komitmen dalam mendukung hilirisasi mineral dan batu bara sebagai proyek strategis tulang punggung industri nasional.

    Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama MIND ID, anggota Komisi XII DPR Ramson Siagian menyampaikan penghargaan atas langkah konsolidasi yang dilakukan dalam satu setengah tahun terakhir.

    Menurut Ramson, MIND ID berhasil mengintegrasikan pengelolaan aset dari sejumlah anggota grup, yakni PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Freeport Indonesia, PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), PT Timah Tbk (TINS), dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO).

    Konsolidasi ini memperkuat posisi MIND ID, sehingga memungkinkan perusahaan untuk lebih optimal mendukung program hilirisasi yang menjadi prioritas nasional.

    Sepanjang 2024, beberapa proyek hilirisasi telah berjalan dengan baik. Proyek Smelter Tembaga di Gresik yang dioperasikan oleh Freeport Indonesia menjadi salah satu yang paling strategis.

    Selain itu, Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1 di Mempawah, Kalimantan Barat, yang dikelola oleh PT Borneo Alumina Indonesia, perusahaan patungan antara ANTAM dan INALUM.

    MIND ID juga berperan penting dalam mendukung pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik melalui proyek EV Battery Upstream yang dijalankan oleh ANTAM. Selain itu, Bukit Asam telah mengembangkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumsel 8 di Tanjung Enim, Sumatera Selatan.

    Ramson menyampaikan bahwa konsolidasi ini juga memudahkan MIND ID dalam mendapatkan pembiayaan yang kompetitif untuk mendukung pengembangan bisnis.

    “Saya menghargai dalam satu tengah tahun ini bisa mengonsolidasikan dengan baik. Dengan aset yang terkonsolidasi, sehingga bisa dapat lebih mudah mendapatkan pinjaman yang kompetitif bukan konsumtif untuk pengembangan bisnis yang sesuai dengan arahan pemerintah,” katanya pula.

    Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso memaparkan sejumlah program prioritas MIND ID untuk tahun 2025.

    Salah satu fokus utama adalah penyelesaian SGAR Fase 1 yang memiliki kapasitas 1 juta ton alumina, dan ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal pertama 2025. SGAR Fase 2 dengan kapasitas yang sama, juga direncanakan memasuki tahap Final Investment Decision (FID) dalam waktu dekat.

    Hendi juga menyebutkan, pihaknya memiliki proyek RKEF FHT Dragon dengan kapasitas 88 ribu ton nikel, serta proyek HPAL Dragon yang menjadi bagian dari pengembangan industri baterai kendaraan listrik, juga menjadi prioritas penting bagi MIND ID.

    Selain itu, Smelter Tembaga dan Precious Metal Refinery (PMR) Freeport Indonesia di Gresik ditargetkan beroperasi penuh pada akhir kuartal ketiga 2025.

    Ada pula proyek pengembangan jalur angkutan batu bara TE-Keramasan berkapasitas 20 juta ton per tahun yang tengah dikembangkan oleh PTBA.

    “Total investasi untuk proyek ini mencapai Rp20,6 triliun. MIND ID berharap dukungan dari seluruh pihak agar mendukung kelancaran operasional pembangunan proyek-proyek strategis ini,” ujarnya lagi.

    Dia menjelaskan bahwa pihaknya proaktif memastikan pengelolaan grup dan portofolio anak usaha selaras dengan standar internasional.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bos Semen Indonesia (SMGR) Blak-blakan Biang Kerok Laba Anjlok 44%

    Bos Semen Indonesia (SMGR) Blak-blakan Biang Kerok Laba Anjlok 44%

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SIG (SMGR) membukukan penurunan laba usaha sebesar 44% menjadi Rp1,88 triliun hingga September 2024 atau lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp3,36 triliun. 

    Direktur Utama SIG Donny Arsal mengatakan, penurunan tersebut juga disebabkan performa harga di pasar dan penjualan yang mengalami penurunan drastis, khususnya pada sektor ritel sebagai penyerap terbesar produksi nasional. 

    “Di ritel ini yang menarik harga ke bawah, demand-nya turun 5% itu harganya juga kedorong ke bawah karena kompetisi sehingga performance kami 2024 dibanding tahun lalu itu drop siginifikan,” kata Donny dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (4/12/2024). 

    Untuk diketahui, kapasitas produksi semen nasional saat ini mencapai 122 juta ton atau lebih tinggi dibandingkan 2019 lalu sebanyak 112 juta ton. Kendati demikian, permintaan anjlok dari 70 juta pada 2019 menjadi 65 juta saat ini. 

    Terlebih, masih ada banyak pembangunan pabrik semen yang disebut akan menambah beban kondisi pasokan semen dalam negeri. Sementara itu, permintaan hanya bergerak di kisaran 60 juta – 65 juta ton. 

    “Kondisi permintaan semen sampai September itu dari sisi ritel yang turun mungkin 70% dari demand kami itu datangnya dari ritel, bukan dari proyek. Dari proyek itu hanya menyumbang 20%-30% dari total revenue dan Semen Indonesia sudah kurang lebih 70% dari sisi partisipasi di proyek,” tuturnya. 

    Donny menerangkan saat ini kondisi antara kapasitas dan pertumbuhan permintaan masih ada gap yang cukup besar. Semen Indonesia secara kapasitas terpasang sebesar 54,2% telah merefleksikan 44,4% kapasitas dengan market share 49%. Artinya, pangsa pasar SIG lebih besar daripada kapasitas produksi. 

    Adapun, volume penjualan semen secara keseluruhan mengalami penurunan 4% menjadi 28.001 juta ton periode Januari-September 2024, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 29.203 juta ton. 

    “Volume itu turun 4% dan pendapatan bruto turun 5% ini meskipun kita manage biaya operasi, tapi penurunan dari sisi volume dan harga yang menyebabkan kinerja keuangan jauh lebih rendah dibandingka periode yang sama tahun sebelumnya,” jelasnya. 

    Dalam catatannya, total pendapatan bruto turun 5% menjadi Rp26,29 triliun hingga September atau turun dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp27,66 triliun. Sementara itu, dari sisi beban operasional dan ongkos angkut meningkat 1% menjadi Rp4,13 triliun pada periode yan sama tahun ini. 

    “Asumsi ke depan, ke depan dengan tingkat persaingan yang cukup ketat, ada dua kita akan support dari sisi semen hijau dan interlock brick semen untuk menjawab tantangan program 3 juta rumah, ini merupakan bagian dari bagaimana kita menciptakan pasar baru,” pungkasnya. 

  • Komisi II DPR RI berduka cita atas meninggalnya penyelenggara pilkada

    Komisi II DPR RI berduka cita atas meninggalnya penyelenggara pilkada

    “Atas nama pimpinan dan anggota Komisi II DPR, kami juga mengucapkan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 6 orang penyelenggara pemilu di bawah KPU (Komisi Pemilihan Umum) Republik Indonesia, dan 81 orang pengawas di seluruh Indonesia semenjak t

    Jakarta (ANTARA) – Komisi II DPR RI menyampaikan berduka cita atas meninggalnya penyelenggara pemilihan selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung.

    “Atas nama pimpinan dan anggota Komisi II DPR, kami juga mengucapkan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 6 orang penyelenggara pemilu di bawah KPU (Komisi Pemilihan Umum) Republik Indonesia, dan 81 orang pengawas di seluruh Indonesia semenjak tahapan pilkada ini berlangsung,” kata Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, 89 orang petugas penyelenggara pemilihan yang meninggal dunia merupakan pahlawan demokrasi Indonesia yang sesungguh-sungguhnya.

    Sebelumnya, pada rapat yang sama, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan bahwa sebanyak 81 orang pengawas pemilu meninggal dunia selama periode Mei hingga Desember 2024.

    Ia kemudian menambahkan bahwa sebanyak 30 orang pengawas mengalami sakit berat, 30 orang sakit ringan, 26 orang luka berat, dan 43 orang luka ringan.

    Pada kesempatan berbeda sebelumnya, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mencatat hingga 29 November 2024 pukul 00:00 WIB terdapat enam orang petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung.

    Afifuddin dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (29/11), turut menyampaikan bahwa sebanyak 115 orang petugas KPPS mengalami kecelakaan dan sakit saat kerja.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Video Peluru Masih di Usus Gamma Paskibra Semarang Ditembak Polisi, Kok Bisa?

    Video Peluru Masih di Usus Gamma Paskibra Semarang Ditembak Polisi, Kok Bisa?

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Berikut ini video eluru Masih di Usus Gamma Paskibra Semarang Ditembak Polisi, Kok Bisa?

    Rapat dengar pendapat antara Polda Jateng dan Komisi III DPR RI mengungkap fakta baru dalam kasus penembakan pelajar SMK, Gamma (17), oleh Aipda Robig Zaenudin.

    Proyektil peluru diketahui masih bersarang di tubuh Gamma, tepatnya di bawah usus.

    Peristiwa penembakan itu terjadi di depan Alfamart Candi Penataran Raya, Ngaliyan, Kota Semarang, Minggu (24/11/2024) pukul 00.19 WIB.

    Polisi menembakkan peluru ke arah pinggul Gamma saat menghadangnya.

    Polisi menjelaskan bahwa peluru masih berada di tubuh korban karena keluarga semula menolak autopsi.

    “Ada permintaan dari keluarga untuk tidak dilakukan autopsi, sehingga penyidik menghormati keputusan tersebut,” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto, Rabu (4/12/2024).

    Namun, pihak kepolisian akhirnya mengajukan permohonan ekshumasi atau pembongkaran makam untuk keperluan penyidikan.

    Langkah ini bertujuan mengambil proyektil peluru sebagai barang bukti.

    “Kami yakin peluru masih berada di tubuh korban. Oleh karena itu, kami memohon persetujuan keluarga untuk ekshumasi, dan keluarga sudah mengizinkan,” jelas Artanto.

    Artanto mengakui bahwa ada jeda waktu panjang sebelum keluarga diberi tahu terkait kematian Gamma.

    Setelah kejadian, polisi kesulitan mengidentifikasi korban karena tidak ditemukan identitas di tubuhnya.

    “Identitas korban baru diketahui siang harinya. Sebelumnya, kami sempat kesulitan karena rekam sidik jari tidak langsung keluar,” tuturnya.

    Namun, pihak keluarga menyayangkan keterlambatan tersebut.

    Paman korban, Agung, menuturkan bahwa polisi berpakaian preman sebenarnya sudah mencari rumah keluarga sejak pagi.

    Juru bicara keluarga Gamma, Subambang, mengungkapkan kekhawatiran akan potensi penghilangan barang bukti dalam kasus ini.

    Barang-barang milik korban seperti tas, dompet, handphone, dan motor hingga kini belum dikembalikan polisi.

    “Kami khawatir barang-barang ini penting untuk mengungkap fakta sebenarnya,” kata Subambang.

    Ayah Gamma, Andi Prabowo, juga berharap agar barang-barang milik anaknya segera dikembalikan.

    “Sampai sekarang, barang pribadi Gamma belum ada yang dikembalikan,” ujarnya.

    Sebelumnya diberitakan, anggota Reserse Narkoba Polrestabes Semarang, Aipda Robig Zaenudin, menembak hingga tewas Gamma, pelajar SMK N 4 Semarang.

    Selain Gamma, dua pelajar lainnya, AD (17) dan SA (16), mengalami luka tembak di tangan dan dada.

    Peristiwa ini bermula ketika Gamma dan teman-temannya diduga tengah terlibat tawuran.

    Namun, keluarga Gamma membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa ia hanyalah seorang pelajar biasa.

    Kabid Humas Polda Jateng meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi terkait insiden ini.

    “Semua fakta akan terungkap di persidangan. Kami imbau masyarakat untuk menunggu proses hukum berjalan,” tandasnya.

  • DPR dan KPU Sepakat Gelar Pilkada Ulang di Bangka & Pangkalpinang 27 Agustus 2025

    DPR dan KPU Sepakat Gelar Pilkada Ulang di Bangka & Pangkalpinang 27 Agustus 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Komisi II DPR telah sepakat untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di wilayah yang kotak kosongnya menang saat Pilkada 2024, pada Rabu 27 Agustus 2025.

    Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengemukakan bahwa kesepakatan ini dilakukan lantaran adanya pertimbangan agar PSU ini bisa cepat selesai.

    Hal ini diungkapkannya kala dia selesai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) KPU RI bersama Bawaslu, DKPP, Kemendagri, dan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (4/12/2024).

    “Tadi disepakati untuk diselenggarakan di bulan Agustus karena pertimbangan-pertimbangan lebih cepat lebih baik dan juga tidak terlalu jauh dari keserentakan yang sekarang [Pilkada serentak],” ujarnya.

    Afifuddin melanjutkan, setelah kesepakatan ini terbentuk, pihaknya akan segera melakukan pembahasan detail mengenai pelaksanaan dan tahapan selanjutnya guna menggelar PSU pada tahun depan.

    Dia juga menyampaikan bahwa pada Pilkada kemarin ada 37 daerah yang melawan kotak kosong. Katanya, salah satunya adalah di daerah provinsi untuk Pilgub dan sisanya berada di kabupaten/kota.

    “Informasinya ada dua yang kotak kosong menang. Kalau tidak salah Pangkalpinang ya dan juga Kabupaten Bangka,” sebutnya.

    Akan tetapi, Afifuddin menyebut pihaknya tetap akan menunggu hasil resminya setelah rekapitulasi selesai. Namun, dia berujar, KPU harus menyiapkan skenario jikalau memang kotak kosong yang menang Pilkada.

    Senada dengan Afifuddin, Ketua Komisi II Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan pertimbangan dipilihnya 27 Agustus 2025 adalah dikarenakan ingin tetap periodesasi pimpinannya berada pada 2025.

    “Agar kemudian periodenya tetap 2025-2030 karena kalau kemudian di akhir, khawatirnya nanti ada sengketa yang seterusnya masuk periodesasinya di 2026,” ujarnya.

    Dengan demikian, lanjut dia, sebelum 27 Agustus 2025, kepala daerah nantinya akan diisi oleh penjabat. Dia berharap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat memberikan penjabat yang baik dalam melaksanakan tugasnya.

    “Karena itu nanti penjabatnya juga kita tongkrongin bersama, mudah-mudahan Kementerian Dalam Negeri memberikan penjabat yang terbaik untuk pelaksanaannya, karena dia akan menjabat hampir satu tahun masa anggaran,” tandasnya.

  • Bawaslu RI terima 129 laporan pelanggaran netralitas kepala desa

    Bawaslu RI terima 129 laporan pelanggaran netralitas kepala desa

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengungkapkan bahwa selama tahapan pilkada hingga November 2024 telah menerima 129 laporan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa.

    Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa pihaknya juga telah menemukan tujuh temuan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung hingga November lalu. Selain itu, sebanyak 147 laporan telah diregistrasi oleh Bawaslu di seluruh tingkatan.

    “Dari total 147 laporan yang diregistrasi, 16 laporan masuk dalam kategori pidana, 103 laporan merupakan pelanggaran hukum lainnya, dan 39 laporan bukan merupakan pelanggaran,” kata Bagja dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Selain itu, dia mengungkapkan bahwa Banten menjadi provinsi dengan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa terbanyak selama tahapan Pilkada 2024 berjalan.

    “Catatan lima provinsi dengan sebaran pelanggaran aparatur kepala desa paling besar adalah Banten 20 laporan, Sulawesi Tenggara 16 laporan, Lampung 12 laporan, Jawa Timur 12 laporan, dan Jawa Barat 10 laporan,” ujarnya.

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu menunjukkan terdapat 878 perkara aparatur sipil negara (ASN) yang menunjukkan ketidaknetralan, maupun ASN yang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon sebanyak 64 perkara.

    “Kemudian, ASN ikut kampanye, sosialisasi atau perkenalan di 61 perkara. ASN mengampanyekan atau menyosialisasikan calon gubernur, bupati, wali kota di media sosial 27 perkara,” katanya.

    Lebih lanjut, untuk dugaan politik uang di masa tenang, dia menjelaskan terdapat 59 peristiwa dugaan pembagian uang.

    “Sebanyak delapan peristiwa merupakan hasil temuan pengawasan Bawaslu, dan 51 peristiwa merupakan laporan masyarakat kepada jajaran Bawaslu,” jelasnya.

    Kemudian, dia mengatakan bahwa terdapat tujuh peristiwa dugaan pelanggaran politik uang pada tahap pemungutan suara dengan rincian 1 peristiwa merupakan hasil pengawasan, dan 6 peristiwa merupakan laporan masyarakat kepada jajaran Bawaslu.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komisi II DPR: Gubernur kembali dipilih DPRD ada plus minusnya

    Komisi II DPR: Gubernur kembali dipilih DPRD ada plus minusnya

    Semarang (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Aria Bima mengemukakan wacana gubernur kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi memiliki sisi plus dan minus.

    “Ada plus minusnya. Secara efektif efisien memang lebih simpel, tetapi (soal, red) legitimasi ini loh,” kata Aria Bima saat kegiatan Parlemen Kampus 2024 di Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah, Rabu.

    Menurut dia, pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara langsung merupakan konsep dari cara berpikir yang semua sentralisasi menjadi desentralisasi.

    Desentralisasi dibutuhkan dalam penerapan otonomi daerah sebagai pemberdayaan daerah-daerah dengan kemampuan untuk memajukan daerahnya yang harus didukung oleh partisipasi warganya.

    “Karena daerah enggak bisa berkembang kalau itu hanya dimonopoli hanya oleh kalangan elite pemerintahan. Supaya ada partisipasi dukungan masyarakat membangun daerah,” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bawaslu RI terima 129 laporan pelanggaran netralitas kepala desa

    Bawaslu RI ungkap 81 orang pengawas meninggal dunia

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan bahwa sebanyak 81 orang pengawas pemilu meninggal dunia selama periode Mei hingga Desember 2024.

    “Semenjak Mei 2024 sampai 2 Desember 2024, kami dapat sampaikan ada 81 orang pengawas meninggal dunia. Semenjak Mei, jadi bukan hanya saat pemungutan suara,” kata Bagja pada rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Ia kemudian menambahkan bahwa sebanyak 30 orang pengawas mengalami sakit berat, 30 orang sakit ringan, 26 orang luka berat, dan 43 orang luka ringan.

    Pada kesempatan itu, Bagja berharap data tersebut dapat menjadi evaluasi bagi semua pihak yang hadir, yakni Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), maupun Komisi II DPR RI.

    Pada kesempatan berbeda sebelumnya, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mencatat hingga 29 November 2024 pukul 00:00 WIB terdapat enam orang petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung.

    Afifuddin dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (29/11), turut menyampaikan bahwa sebanyak 115 orang petugas KPPS mengalami kecelakaan dan sakit saat kerja.

    “Kami juga ingin menyampaikan besaran santunan untuk korban jenis meninggal dan seterusnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Satuan biayanya adalah yang meninggal dunia sebesar Rp36 juta. Untuk bantuan biaya pemakaman Rp10 juta,” ujarnya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bos Tambang BUMN Ungkap Keanehan Bisnis Timah di Indonesia

    Bos Tambang BUMN Ungkap Keanehan Bisnis Timah di Indonesia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Holding BUMN pertambangan, MIND ID menyoroti keanehan yang terjadi pada tata niaga internal yang melibatkan PT Timah Tbk dan anak usahanya, PT Timah Industri Mineral.

    Direktur Utama MIND ID, Hendi Prio Santoso mengungkapkan bahwa terdapat situasi yang mengganjal terkait mekanisme jual beli antara PT Timah dengan PT Timah Industri.

    Hal tersebut bermula ketika PT Timah menjual produk ke anak usahanya sendiri, transaksi tersebut malah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Sementara apabila PT Timah Industri melakukan importasi justru tidak dikenakan PPN.

    “Waktu Timah menjual ke anak usaha sendiri, mereka kena PPN 10%. Tapi seandainya Timah Industri Mineral ini melakukan importasi, malah 0,” kata Hendi dalam RDP bersama Komisi XII, DPR RI Rabu, (4/12/2024).

    Menurut dia, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi grup MIND ID. Oleh sebab itu, diperlukan kalibrasi bersama kementerian terkait agar industri domestik lebih kompetitif dibanding produk impor.

    “Jadi ini saya harap kondisi ini bisa kita kalibrasi dengan kementerian perdagangan atau perindustrian agar kita lebih bisa kompetitif dibanding produk impor, sehingga kami harapkan ada kalibrasi kebijakan,” kata dia.

    (dem/dem)

  • Legislator: Generasi Z lebih individual dalam preferensi memilih

    Legislator: Generasi Z lebih individual dalam preferensi memilih

    Semarang (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menilai Generasi Z memiliki preferensi memilih atau menggunakan hak pilihnya secara individual ketimbang generasi pendahulunya.

    “Gen Z kan dibesarkan di dalam value yang based on individu ya. Kalau dulu kan , terutama keluarga,” katanya, di Semarang, Rabu.

    Hal tersebut disampaikannya saat kegiatan Parlemen Kampus 2024 di Universitas Diponegoro Semarang bertema “Mengkaji UU Pemilu: Peran Mahasiswa dalam Mendorong Pemilu yang Bersih dan Berintegritas”.

    Aria mencontohkan dulu keluarga memiliki pengaruh besar dalam prevelensi memilih anggotanya, termasuk anak-anak yang akan cenderung mengikuti ayah atau ibunya.

    “Dulu, kalau pemilu itu hampir satu keluarga itu mempunyai satu warga pilihan yang hampir sama. Bahkan, kecenderungan paternalistik atau maternalistik dalam keluarga akan membuat partisipatif anak-anaknya mengikuti pemilu,” katanya.

    Bahkan, kata dia, dalam satu keluarga bisa saja datang bersamaan ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak pilihnya pada hajatan pesta demokrasi.

    “Satu keluarga itu dulu kalau nyoblos bareng-bareng. Jam piro? Jam piro?(Menanyakan jam berapa). Saya melihat ini tidak terjadi di dalam proses anak-anak Gen Z sekarang yang lebih cenderung individual, bukan individualis ya,” katanya.

    Menurut dia, kecenderungan individu dalam preferensi memilih di kalangan Generasi Z itu menunjukkan perubahan tata nilai yang dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya faktor untung rugi berpartisipasi di pesta demokrasi.

    “Elu elu, gue gue. Kalau gue mau nyoblos, urusan gue. Bukan urusan elu, termasuk elu bapaknya, elu ibunya, atau elu kakaknya. Nah, ini ada perubahan ‘value’, tata nilai gen Z lebih individual dalam mengambil keputusan,” katanya.

    Artinya, kata dia, perlu pendidikan politik untuk membangun kesadaran masyarakat, terutama generasi muda agar sekadar mempertimbangkan untung rugi, tetapi berbagai nilai agar tidak salah memilih.

    “Saya kira itu yang membedakan zaman kita dulu. Zaman kita (pertimbangannya, red.) ideologi, partisipatif bernegara, patriotik, wawasan nasionalisme, dan sebagainya,” katanya.

    Berkaitan dengan masih rendahnya tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah (pilkada), ia mengatakan bisa saja dipengaruhi berbagai faktor sehingga akan dikaji.

    “Kami akan evaluasi. Kenapa pilkada kali ini terjadi penurunan partisipasi? Atau karena mobilisasi yang berkurang? Kalau zaman pileg (pemilihan anggota legislatif) kan calon-calon ini mau mobilisasi,” katanya.

    Ia mengatakan bahwa mobilisasi bisa dilakukan secara negatif, misalnya lewat politik uang, politisasi bantuan sosial, atau mendapatkan tekanan maupun intervensi dari pihak tertentu.

    “Harus kita lihat supaya lebih jernih. Saya tidak melihat partisipasi itu kendur karena bisa saja yang tidak memilih pun karena kesadaran diri karena merasa tidak ada kandidat calon cakadanya (calon kepala daerah) yang dianggap kompeten,” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024