Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Buntut Gus Miftah Olok Tukang Es Teh, Legislator Usul Pendakwah Disertifikasi

    Buntut Gus Miftah Olok Tukang Es Teh, Legislator Usul Pendakwah Disertifikasi

    Jakarta –

    Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq menyoroti viralnya pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah yang mengolok-olok penjual es teh. Maman meminta Kementerian Agama (Kemenag) melakukan sertifikasi bagi seluruh juru dakwah di Indonesia agar materi dakwah tidak keluar dari nilai keagamaan.

    “Kasus penghinaan yang terjadi kepada tukang es oleh juru dakwah itu harus menjadi pembelajaran bagi kita. Kementerian Agama perlu melakukan sertifikasi juru dakwah,” kata Maman Imanulhaq, dalam keterangannya, Rabu (4/12/2024).

    Maman mengatakan seorang juru dakwah harus menguasai sumber-sumber nilai keagamaan baik itu Quran, Hadist dan juga sumber-sumber klasik. Ia menyebut pendakwah juga dianjurkan memiliki tema-tema pokok keagamaan dalam setiap sumber ceramah. Ia menekankan tidak boleh ada bahasa kotor maupun candaan yang mengolok-olok pihak lain saat berdakwah.

    “Tema yang dibawakan juga harus merujuk sumber agama, misalnya soal kesederhanaam atau lainnya. Itu semua harus bersumber atas referensi keagamaan seperti di poin pertama,” ucap Maman.

    Maman meminta Kemenag dan masyarakat untuk menjadi pengawas apabila ada juru dakwah yang melanggar aturan. Jika juru dakwah tersebut melakukan pelanggaran, kata Maman, maka perlu ada surat teguran hingga sanksi.

    “Perlu ada kontrol yang baik dari masyarakat itu sendiri, termasuk juga dari Kementerian Agama di daerah terkait dan teguran bagi yang melanggar etika, melanggar tata kesopanan publik, dan melanggar keadaban publik,” paparnya.

    “Kita berharap agama yang luhur tidak dinodai oleh cara dakwah yang bertolak belakang dari nilai ajaran agama itu,” tutur Maman.

    (eva/ygs)

  • Komisi VIII minta Kemenag segera usulkan BPIH 2025

    Komisi VIII minta Kemenag segera usulkan BPIH 2025

    Sumber foto: Antara

    Komisi VIII minta Kemenag segera usulkan BPIH 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 04 Desember 2024 – 23:05 WIB

    Elshinta.com – Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama (Kemenag) segera mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 demi mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2025.

    “Komnas Haji menyalahkan Komisi VIII tidak mengesahkan tentang (biaya) penyelenggaraan Haji 2025 padahal usulan enggak ada,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang dalam Rapat Kerja Komisi VIII bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Mochamad Irfan Yusuf di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/12).

    Marwan berharap pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan BPH segera membahas mengenai BPIH 2025.

    “Kami menunggu usulan pemerintah (tentang) BPIH, sampai sekarang kami belum mendapatkan permintaan untuk dibahas di Komisi VIII, kecuali yang dulu. Yang dulu itu, kami tidak setuju karena tidak menyebut badan (BPH). Kami berharap segera berunding, segera bermufakat, usulkan lagi,” ujar dia menjelaskan.

    Apabila usulan itu telah ada, Marwan mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pimpinan DPR agar Komisi VIII DPR tetap dapat menyelenggarakan rapat untuk membahas usulan BPIH 2025 itu di tengah reses yang dijadwalkan berlangsung mulai 6 Desember 2024.

    “Kami sudah meminta izin kepada pimpinan DPR untuk bersidang di masa reses, itu saking seriusnya kami,” ujar Marwan.

    Sebelumnya pada Senin (2/12) Kementerian Agama telah menyampaikan saat ini masih menunggu undangan dari Komisi VIII DPR RI untuk membahas biaya penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah/2025 Masehi seiring dengan waktu yang semakin mepet.

    “Ya kita tunggu DPR. Karena kita menunggu waktunya. Kan, kita tidak bisa menentukan sepihak, ya, kan. Harus ada rapat kerja dengan DPR,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Penyelenggaraan ibadah haji 2025 tinggal beberapa bulan lagi. Apabila merujuk pada rencana yang telah disusun Kementerian Agama (Kemenag), pada 2 Mei 2025 merupakan penerbangan kloter pertama ke Tanah Suci.

    Artinya, jika menghitung dari mulai hari ini hanya tinggal lima bulan lagi. Namun sampai saat ini Komisi VIII DPR RI belum menyepakati dan menetapkan besaran biaya haji serta terkait dengan berbagai persiapan teknis lainnya, termasuk besaran kuota jamaah.

    Menurut Menag, pihaknya sudah siap untuk menggelar pembahasan. Apabila Komisi VIII DPR RI mengundang Kementerian Agama untuk menggelar rapat kerja, Kemenag akan langsung memulai.

    “Jadi kami siap. Begitu DPR oke, kita langsung mulai,” kata Nasaruddin.

    Sumber : Antara

  • 331 Anggota Parlemen Ajukan Mosi Tidak Percaya, PM Prancis Terancam Lengser

    331 Anggota Parlemen Ajukan Mosi Tidak Percaya, PM Prancis Terancam Lengser

    Jakarta –

    Nasib pemerintahan Perdana Menteri Prancis Michel Barnier kini di ujung tanduk. Mayoritas anggota parlemen Prancis telah mengajukan mosi tidak percaya pada pemerintahannya.

    Dilansir Al-Jazeera, Kamis (5/12/2024), sidang pemungutan mosi tidak percaya digelar di Majelis Nasional Prancis pada Rabu (4/12). Sebanyak 331 legislator dari total 577 anggota parlemen Prancis telah memilih mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Barnier.

    Pemungutan suara tersebut diserukan oleh partai oposisi sayap kiri dan kanan setelah Barnier menggunakan kekuasaan khusus untuk mendorong langkah-langkah anggaran tanpa pemungutan suara di parlemen.

    Pemerintahan Barnier adalah pemerintahan pertama di Prancis yang digulingkan melalui mosi tidak percaya dalam lebih dari 60 tahun. Dia diperkirakan segera mengajukan pengunduran dirinya dan pemerintahannya kepada Presiden Emmanuel Macron.

    Ketua DPR Yael Braun-Pivet mengonfirmasi bahwa Barnier sekarang harus “mengajukan pengunduran dirinya” kepada Macron dan menyatakan sesi tersebut ditutup.

    Setelah pemungutan suara, pemimpin sayap kanan Prancis Marine Le Pen mengatakan tekanan kini meningkat terhadap Presiden Macron meskipun dia tidak menyerukan pengunduran dirinya, dan menambahkan bahwa hanya Macron yang memiliki keputusan terakhir mengenai masalah ini.

    Dilansir CNN, mosi tidak percaya kepada Michel Barnier diajukan oleh kelompok sayap kiri Prancis dan mendapatkan dukungan dari kelompok kanan. Langkah itu diambil usai Barnier pada Senin (2/12) memaksakan rancangan undang-undang pembiayaan jaminan sosial tanpa melalui pemungutan suara anggota parlemen.

    Saat membela kasusnya dalam debat di Majelis Nasional pada hari Rabu (4/12), Barnier mengatakan kepada anggota parlemen bahwa dia “tidak takut,” namun memperingatkan bahwa memecatnya akan membuat “segalanya menjadi lebih sulit.”

    Sehari sebelum pemungutan suara, Barnier menuduh kelompok sayap kanan melakukan pemerasan politik. Dia mengatakan bahwa mereka telah menyetujui konsesinya mengenai kenaikan pajak listrik dan bantuan medis untuk orang-orang yang tidak memiliki dokumen sebelum menuntut lebih banyak.

    , pemimpin National Rally sayap kanan, mengatakan dalam debat bahwa ketaatan keras Barnier pada dogma dan doktrin mencegahnya membuat konsesi sekecil apa pun, yang akan menghindari hasil ini. Dia menyalahkan Macron atas jatuhnya pemerintahan Barnier.

    “Dialah yang paling bertanggung jawab atas situasi saat ini,” katanya setelah pemungutan suara. Macron “akan memikul tanggung jawabnya, dia akan melakukan apa pun yang ditentukan oleh alasan dan hati nuraninya,” katanya dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Prancis TF1.

    (ygs/ygs)

  • Kemendagri Tegaskan Telah Beri Hukuman 19 ASN Pelanggar Netralitas pada Pilkada 2024

    Kemendagri Tegaskan Telah Beri Hukuman 19 ASN Pelanggar Netralitas pada Pilkada 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan telah memberikan hukuman kepada 19 aparatur sipil negara (ASN) pelanggar netralitas pada Pilkada 2024. Hal itu merespons Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi yang mempertanyakan tidak adanya ASN pelanggar netralitas yang mendapatkan hukuman.

    Pelaksana Harian Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Plh Dirjen Polpum) Kemendagri Syarmadani menyampaikan ada 1.158 ASN yang diduga tidak netral selama tahapan Pilkada 2024.

    “Dari dugaan keterlibatan 1.158 ASN instansi daerah yang terkait netralitas yang diadukan, itu 667 yang menunggu verifikasi BKN (Badan Kepegawaian Negara) karena memang terpusat, terpadu satu pintu untuk pengaduan,” katanya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Dia menambahkan, ada 436 dari 1.158 aduan sedang menunggu tindak lanjut pejabat pembina kepegawaian (PPK). “Kemudian empat aduan ASN dengan status kepegawaian diberhentikan, pensiun, APS (atas permintaan sendiri), atau sudah berhenti, pensiun,” ujarnya terkait netralitas ASN pada Pilkada 2024.

    Syarmadani mengatakan ada 24 aduan ASN berstatus tidak terbukti melanggar netralitas, 27 aduan telah dibatalkan, dan 60 aduan berstatus ditolak. “Jadi, di aplikasi yang dimiliki oleh BKN itu dari mulai Kabupaten Berau dua laporan sampai Kalimantan Utara satu laporan. Jadi, ada rinciannya, sudah ada tindak lanjut,” jelasnya.

    Sebelumnya, pada rapat tersebut, Dede Yusuf mengatakan dirinya belum melihat Kemendagri memberikan sanksi kepada ASN pelanggar netralitas pada Pilkada 2024.

    “Banyak sekali laporan ke kami, keterlibatan ASN, dan satu pun belum ada yang diberikan sanksi, bahkan ada sekda (sekretaris daerah) yang jelas-jelas memberikan voice note (pesan suara) kepada semua ASN untuk mendukung salah satu pasangan calon, tetapi sampai saat ini belum ada sanksi. Saya belum melihat dari mendagri (menteri dalam negeri) memberikan sanksi,” kata Dede Yusuf terkait netralitas ASN pada PIlkada 2024.

  • Selebgram Aceh Tersangka Penyebaran Konten Porno di TikTok Segera Disidang

    Selebgram Aceh Tersangka Penyebaran Konten Porno di TikTok Segera Disidang

    Banda Aceh –

    Kasus penyebaran konten asusila yang dilakukan selebgram asal Aceh inisial MD alias ML (32) memasuki babak baru. Berkas perkara MD kini telah lengkap dan segera disidangkan.

    “Berkas perkara tersangka telah dinyatakan lengkap atau P21, sehingga dilakukan tahap II, yaitu menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum atau JPU,” kata Kasubdit Siber Polda Aceh, Kompol Ade Gita Rachmadi B dilansir detikSumut, Kamis (5/12/2024).

    MD kini telah diserahkan ke Kejari Aceh Besar. Polisi juga turut menyerahkan sejumlah alat bukti terkait kasus asusila yang dilakukan pelaku.

    “Tersangka ditahan karena menyebarkan konten asusila melalui media sosial miliknya. Konten tersebut pun telah viral dan telah ditonton oleh 3,4K orang,” jelas Ade.

    MD diduga telah melanggar Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 2008, dengan ancaman pidana 6 tahun penjara dan Undang-undang Pornografi Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, dengan ancaman pidana 12 tahun penjara.

    MD alias ML sebelumya ditangkap polisi pada Oktober lalu usai dilaporkan menyebarkan konten asusila orang lain saat sedang live di TikTok. MD merupakan mantan calon anggota DPR Aceh dari partai politik nasional.

    Baca selengkapnya di sini

    (ygs/ygs)

  • Juru Dakwah Perlu Disertifikasi, Jangan Ada Lagi Penceramah tak Beradab seperti Gus Miftah

    Juru Dakwah Perlu Disertifikasi, Jangan Ada Lagi Penceramah tak Beradab seperti Gus Miftah

    GELORA.CO – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq menyoroti kasus Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah) yang merendahkan penjual es teh. Menurutnya, Kementerian Agama (Kemenag) harus melakukan sertifikasi bagi seluruh juru dakwah di Indonesia agar materi dakwah tidak keluar dari nilai keagamaan.

    “Kasus penghinaan yang terjadi kepada tukang es oleh juru dakwah itu harus menjadi pembelajaran bagi kita. Kementerian Agama perlu melakukan sertifikasi juru dakwah,” kata Maman, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Lebih lanjut, Maman menilai perlu adanya pelatihan bagi juru dakwah sebelum mendapatkan sertifikasi dari Kemenag. Hal itu dilakukan agar mereka memiliki kapasitas yang memadai untuk menyampaikan nilai-nilai keagamaan.

    “Kita berharap agama yang luhur tidak dinodai oleh cara dakwah yang bertolak belakang dari nilai ajaran agama itu,” ujarnya.

    Maman menilai tindakan Gus Miftah dianggap bukanlah cerminan dari seorang juru dakwah. Di matanya, juru dakwah adalah orang, yang paling tidak, menguasai sumber-sumber nilai keagamaan baik itu Quran, Hadist dan juga sumber-sumber klasik.

    Sementara Gus Miftah tidak mencerminak ciri-ciri itu, lantaran saat berdakwan ada bahasa kotor maupun candaan yang mengolok-olok pihak lain saat berdakwah.

    “Tema yang dibawakan juga harus merujuk sumber agama, misalnya soal kesederhanaan atau lainnya. Itu semua harus bersumber atas referensi keagamaan seperti di poin pertama,” ucapnya.

    Sebelumnya, insiden yang melibatkan pedagang es teh bernama Sunhaji sempat menjadi viral. Dalam acara Magelang Bersholawat akhir November lalu, Gus Miftah menuai kritik karena dianggap melecehkan Sunhaji.

    Dalam video yang beredar di media sosial, Gus Miftah awalnya memanggil pedagang es tersebut dan bertanya, “Es tehmu isih akeh nggak? (Es tehmu masih banyak nggak?)”

    Namun, tanpa menunggu jawaban, ia langsung melontarkan ucapan yang dianggap kasar.

    “Ya sana jual, goblok,” katanya sambil tertawa. Kamera kemudian menyorot pedagang es itu yang tampak menghela napas panjang.

    “Jual dulu, nanti kalau belum laku ya sudah. Takdir,” imbuh Gus Miftah sembari tertawa.

  • Bawaslu Minta Parpol di Pangkalpinang dan Bangka Evaluasi usai Kemenangan Kotak Kosong di Pilkada

    Bawaslu Minta Parpol di Pangkalpinang dan Bangka Evaluasi usai Kemenangan Kotak Kosong di Pilkada

    JAKARTA – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan kemenangan kotak kosong di Pilkada Bangka dan Pilkada Kota Pangkalpinang menjadi evaluasi kinerja dan strategi partai politik (parpol) di dua daerah tersebut.

    “Dalam konteks ini tentu bagi partai politik ini kan jadi refleksi. Kok bisa lalu dikalahkan oleh kolam kosong,” ujar Lolly ketika ditemui di Bintan, Kepulauan Riau, dikutip Rabu 4 Desember, disitat Antara.

    Selain itu, Lolly juga berpandangan bahwa kemenangan kotak kosong merupakan fenomena politik yang harus dihargai.

    “Kalau kemenangan kolam kosong berarti itu fenomena politik yang ada di daerah itu dan itu harus dihargai,” kata Lolly.

    Sesuai aturan, daerah yang dimenangkan oleh kotak kosong, harus melakukan pemilihan lagi paling lama dalam rentang 1 tahun setelah Pilkada Serentak 2024.

    Lolly mengatakan fenomena kemenangan kotak kosong menjadi momen penting untuk pembelajaran dalam proses demokrasi.

    “Dia harus sudah segera menyiapkan untuk persiapan pemilu berikutnya. Karena kan harus diulang setahun ke depan. Artinya September 2025 harusnya terjadi lagi di yang kolam kosong dimenangkan,” kata dia.

    Evaluasi terhadap fenomena ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem politik dan mendorong partai untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat.

    Bawaslu juga berharap fenomena ini dapat menjadi titik balik bagi semua pihak untuk memastikan pemilu mendatang berjalan lebih baik dan inklusif.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan dua opsi mengenai tahapan pemilihan kepala daerah ulang sebagai imbas kemenangan kotak kosong menang pada Pilkada Serentak 2024.

    Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa lembaganya menyiapkan dua opsi tersebut karena hingga Rabu siang mendapatkan informasi ada dua daerah yang kotak kosongnya memenangkan Pilkada 2024 dan mempertimbangkan Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

    “Pertama, pilihan hari pemungutan suara ulangnya pada 24 September 2025 dan satunya pada 24 Agustus 2025,” kata Afif dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 4 Desember.

  • KKP perkuat ekonomi masyarakat pesisir dengan Bimtek kewirausahaan

    KKP perkuat ekonomi masyarakat pesisir dengan Bimtek kewirausahaan

    Ini komitmen pemerintah, karena negara tidak akan membiarkan pelaku usaha berjalan sendirian, terutama bagi mereka yang ingin usahanya berkembang

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat ekonomi masyarakat pesisir dengan memberikan bimbingan teknis (Bimtek) kewirausahaan dan akses pembiayaan, sebagai upaya mendukung pengembangan usaha serta peningkatan kesejahteraan di wilayah pesisir.

    Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Budi Sulistiyo dalam keterangan di Jakarta Rabu mengatakan, Bimtek tersebut dilakukan kepada pelaku usaha yang ada di wilayah pesisir Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

    “Bimtek dengan 100 peserta yang terdiri atas pelaku usaha dan calon pelaku usaha di Bantul, DIY. Alhamdulillah dari 100 peserta, sebagian besar perempuan yang merupakan keluarga nelayan,” kata Budi.

    Menurut Budi, perempuan bisa menjadi tulang punggung ketahanan ekonomi masyarakat pesisir. Hal ini bisa dimulai dengan memberdayakan mereka untuk berwirausaha sekaligus membuka peluang pemasukan selain mengandalkan hasil tangkapan sebagai sumber penghasilan utama.

    Terlebih berdasarkan data KUSUKA per Juli 2024, tercatat sekitar 3,02 juta pelaku usaha yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan. Mereka terdiri atas nelayan 1,32 juta, pembudidaya 1,36 juta, pengolah 86 ribu, pemasar 280 ribu, dan 18,3 ribu petambak garam.

    “Jadi suami atau ayahnya melaut, kemudian perempuan mengolah hasil perikanan jadi suatu produk. Tentu ini memungkinkan untuk memperkuat ekonomi keluarga,” tuturnya.

    Senada, Direktur Pemberdayaan Usaha Ditjen PDSPKP KKP Catur Sarwanto mengatakan, dalam kegiatan tersebut jajarannya menyosialisasikan prosedur pengajuan nomor induk berusaha (NIB) kepada UMKM kelautan dan perikanan.

    Menurutnya, NIB adalah pondasi dari segala perizinan di Indonesia. Dengan memahami NIB, Catur berharap calon wirausahawan tidak menemui persoalan di kemudian hari.

    “Misalkan ingin memperluas skala usaha, tinggal menyesuaikan perizinan lanjutan dan tidak perlu memulai izin dari awal karena NIB-nya sudah pas,” jelas Catur.

    Dikatakannya, di kegiatan tersebut juga disampaikan skema-skema pembiayaan yang dapat diakses oleh UMKM.

    Catur menilai selama ini pembiayaan menjadi permasalahan utama bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya.

    Karenanya, dia memaparkan sejumlah program pemerintah seperti kredit usaha rakyat (KUR), kredit ultra mikro (UMi), dan sejumlah skema pembiayaan lain yang bisa dijangkau masyarakat pesisir.

    “Ini komitmen pemerintah, karena negara tidak akan membiarkan pelaku usaha berjalan sendirian, terutama bagi mereka yang ingin usahanya berkembang,” terangnya.

    Guna menginspirasi para peserta, Bimtek tersebut juga menghadirkan unit pengolah ikan (UPI) yang sudah merasakan jatuh-bangun membangun usaha.

    “Peluang sektor perikanan masih sangat terbuka, tentu kami ingin motivasi datangnya dari yang sudah sukses karena semua orang juga berhak untuk sukses,” ujarnya.

    Sementara Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan KKP untuk masyarakat pesisir tersebut.

    Sosok yang akrab disapa Titiek Soeharto itu berharap pelatihan ini menjadi solusi bagi para nelayan yang kerap kesulitan mengakses modal dan mengelola hasil tangkapan agar lebih bernilai ekonomis.

    Menurutnya, program ini bertujuan menciptakan pengusaha daerah yang tangguh, mampu bersaing, dan memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar.

    “Mereka sering kesulitan mendapatkan modal murah. Di sini kami ajarkan bagaimana cara mengakses modal, mengolah hasil tangkapan agar lebih tahan lama, tidak cepat busuk, dan bisa bersaing di pasar,” ujar Titiek Soeharto yang turut melihat langsung Bimtek tersebut.

    Bimtek digelar di Balai Desa Srigading Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul. Adapun narasumber Bimtek tersebut adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pimpinan BPD DIY, serta owner CV Siluang Mina Nisa.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimistis implementasi program prioritas KKP yang berbasis ekonomi biru akan memicu peningkatan kinerja koperasi dan UMKM menjadi lebih merata di Indonesia.

    Melalui program tersebut, KKP mendorong para nelayan kecil untuk berkelompok dan bergabung ke suatu koperasi, sehingga nantinya bisa mendapat kuota penangkapan yang lebih besar di zona-zona yang telah ditetapkan pemerintah.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: M. Tohamaksun
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemendagri jelaskan 19 ASN pelanggar netralitas telah diberi hukuman

    Kemendagri jelaskan 19 ASN pelanggar netralitas telah diberi hukuman

    Jakarta (ANTARA) – Pelaksana Harian Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Plh. Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syarmadani menjelaskan bahwa sebanyak 19 aparatur sipil negara (ASN) pelanggar netralitas Pilkada 2024 telah diberikan hukuman.

    Syarmadani menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi yang mempertanyakan tidak adanya ASN pelanggar netralitas yang mendapatkan hukuman. Sementara itu, dia mengungkapkan bahwa terdapat 1.158 ASN yang diduga tidak netral selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung.

    “Dari dugaan keterlibatan 1.158 ASN instansi daerah yang terkait netralitas yang diadukan, itu 667 yang menunggu verifikasi BKN (Badan Kepegawaian Negara) karena memang terpusat, terpadu satu pintu untuk pengaduan,” kata Syarmadani menjelaskan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut, kata dia, sebanyak 436 dari 1.158 aduan sedang menunggu tindak lanjut pejabat pembina kepegawaian (PPK).

    “Kemudian 4 aduan ASN dengan status kepegawaian diberhentikan, pensiun, APS (atas permintaan sendiri), atau sudah berhenti, pensiun,” ujarnya.

    Selanjutnya, dia mengatakan bahwa 24 aduan ASN berstatus tidak terbukti melanggar netralitas, 27 aduan telah dibatalkan, dan 60 aduan berstatus ditolak.

    “Rincian masing-masing daerahnya ada. Jadi, di aplikasi yang dimiliki oleh BKN itu dari mulai Kabupaten Berau 2 laporan sampai Kalimantan Utara 1 laporan. Jadi, ada rinciannya, sudah ada tindak lanjut,” jelasnya.

    Sebelumnya, pada rapat tersebut, Dede Yusuf mengatakan bahwa dirinya belum melihat Kemendagri memberikan sanksi kepada ASN pelanggar netralitas di Pilkada 2024.

    “Banyak sekali laporan ke kami, keterlibatan ASN, dan satu pun belum ada yang diberikan sanksi, bahkan ada Sekda (Sekretaris Daerah) yang jelas-jelas memberikan voice note (pesan suara, red.) kepada semua ASN untuk mendukung salah satu pasangan calon, tetapi sampai saat ini belum ada sanksi. Saya belum melihat dari Mendagri (Menteri Dalam Negeri) memberikan sanksi,” kata Dede Yusuf.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Korlantas susun SKB pengaturan lalu lintas Natal-Tahun Baru 2024/2025

    Korlantas susun SKB pengaturan lalu lintas Natal-Tahun Baru 2024/2025

    Itu ada pembatasan untuk (kendaraan) sumbu 3 ke atas

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengatakan pihaknya tengah menyusun Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait pengaturan lalu lintas selama momentum Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    Dia mengatakan SKB yang berisi regulasi tersebut disusun bersama dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, dan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.

    “Ini nantinya regulasi ini akan menjadi panduan atau pedoman seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders dalam mengelola arus mudik, arus balik, arus wisata selama Nataru (Natal-Tahun Baru) 2024 ini,” kata Aan setelah rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Di lantas membeberkan sejumlah hal yang akan dituangkan dalam SKB tersebut. Pertama, pembatasan angkutan darat di jalan tol dan arteri tertentu.

    “Itu ada pembatasan untuk (kendaraan) sumbu 3 ke atas,” ucapnya.

    Selanjutnya, penambahan lajur lawan arah (contraflow) dan satu arah (one way) di penggal-penggal jalan tertentu. “One way apabila diperlukan, kami siapkan di regulasi tersebut,” ujarnya.

    Kemudian, pengaturan atau pembagian pelabuhan penyeberangan, terutama di Pelabuhan Merak, Bakauheni, Ketapang, hingga Gilimanuk.

    Dia lantas mencontohkan tiga pelabuhan di Banten sendiri, yaitu Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan Bandar Bakau Jaya (BBJ) nantinya akan dibagi penggunaannya berdasarkan golongan kendaraan.

    “Kemudian di (Pelabuhan) Ketapang-Gilimanuk juga kami melakukan beberapa pengaturan tentang penggunaan pelabuhan atau Dermaga Bulusan. Kemudian, (Pelabuhan) Jangkar-Lembar ada di NTB. Ini kami atur semua,” tuturnya.

    Selain itu, dia menyebut ada pula pengaturan tentang skema penerapan penundaan perjalanan atau delaying system.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024