Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Parlemen Prancis Gulingkan PM Michael Barnier via Mosi Tidak Percaya

    Parlemen Prancis Gulingkan PM Michael Barnier via Mosi Tidak Percaya

    Jakarta –

    Perdana Menteri Prancis Michel Barnier digulingkan dari jabatannya lewat pemungutan mosi tidak percaya oleh parlemen Prancis. Usai lengser, Barnier segera menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prancis Emannuel Macron.

    Dilansir Sky News, Kamis (5/12/2024), Barnier akan mengajukan pengunduran diri kepada Macron pada Jumat (6/12) waktu setempat. Media Prancis, BFMTV, melaporkan Barnier akan bertemu dengan Macron di Israna Elysee pada besok pagi sekitar pukul 10.00 waktu setempat.

    Parlemen Prancis diketahui menggelar pemungutan mosi tidak percaya kepada Barnier pada Rabu (4/12). Mayoritas anggota parlemen Prancis memilih untuk menggulingkan pemerintahan Barnier.

    Dilansir Al-Jazeera, sidang pemungutan mosi tidak percaya digelar di Majelis Nasional Prancis. Sebanyak 331 legislator dari total 577 anggota parlemen Prancis telah memilih mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Barnier.

    Pemungutan suara tersebut diserukan oleh partai oposisi sayap kiri dan kanan setelah Barnier menggunakan kekuasaan khusus untuk mendorong langkah-langkah anggaran tanpa pemungutan suara di parlemen.

    Pemerintahan Barnier adalah pemerintahan pertama di Prancis yang digulingkan melalui mosi tidak percaya dalam lebih dari 60 tahun. Ketua DPR Yael Braun-Pivet mengonfirmasi bahwa Barnier sekarang harus “mengajukan pengunduran dirinya” kepada Macron dan menyatakan sesi tersebut ditutup.

    Setelah pemungutan suara, pemimpin sayap kanan Prancis Marine Le Pen mengatakan tekanan kini meningkat terhadap Presiden Macron meskipun dia tidak menyerukan pengunduran dirinya, dan menambahkan bahwa hanya Macron yang memiliki keputusan terakhir mengenai masalah ini.

    Dengan dukungan kelompok sayap kanan, mayoritas dari 331 anggota parlemen dari 577 anggota parlemen memilih untuk menggulingkan pemerintahan Barnier.

    (ygs/zap)

  • DPR Gelar Paripurna Penetapan Pimpinan dan Dewas KPK Hari Ini

    DPR Gelar Paripurna Penetapan Pimpinan dan Dewas KPK Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR menggelar rapat paripurna untuk menetapkan 5 nama pimpinan KPK dan 5 dewan pengawas atau dewas KPK pada, Kamis (5/12/2024).

    Kelima nama tersebut sebelumnya telah lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan alias fit and proper test yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI sebelumnya selama empat hari berturut.

    Setelah dari sidang paripurna, nama-nama itu akan diserahkan ke pemerintah untuk tahap selanjutnya yaitu pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi kita menunggu bagaimana penetapan atau pelantikannya setelah sidang paripurna yang InsyaAllah akan kita lakukan 5 Desember mendatang,” kata Ketua DPR Puan Maharani.

    Sebagai informasi, Komisi III DPR RI telah menetapkan nama lima pimpinan KPK dan lima dewan pengawas KPK untuk periode 2024-2029 mendatang. Nama-nama ini dilakukan melalui mekanisme voting atau pemungutan suara dari seluruh delapan fraksi yang ada di parlemen.

    Hasilnya adalah lima orang pimpinan KPK yang telah disetujui adalah Setyo Budiyanto sebagai ketua, kemudian ada Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono, yang menjadi wakil ketua.

    Selanjutnya, lima orang yang disetujui menjadi anggota dewan pengawas KPK di antaranya Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati, Gusrizal, Sumpeno, dan Wisnu Baroto.

  • Link dan Cara Daftar Mudik Motor Gratis Libur Nataru, Kuota Terbatas! – Page 3

    Link dan Cara Daftar Mudik Motor Gratis Libur Nataru, Kuota Terbatas! – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bakal menyiapkan mudik gratis selama periode libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Program mudik gratis itu dibagi ke beberapa moda transportasi, yakni darat, kereta api, dan kapal laut.

    Dia menerangkan, secara total ada kuota sebanyak 38.772 orang penumpang dan 2.320 angkutan sepeda motor gratis dari tiga moda transportasi tersebut.

    “Kementerian Perhubungan menyediakan 3 program mudik gratis pada masa Nataru 2024-2025, dengan total kapasitas 38.772 penumpang, dan 2.320 sepeda motor,” ujar Dudy dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (4/12/2024).

    Sebagai rinciannya, Direkturat Jenderal Perhubungan Darat menyediakan 11 rute tujuan mudik dari Jakarta ke Solo, Yogyakarta, Surabaya, Wonosobo, Semarang, Wonogiri, Cilacap, Purwokerto, Malang, Madiun, dan Kediri. Rute ini akan diangkut dengan 88 unit bus dan 2 unit truk untuk kapasitas 3.500 penumpang.

    Berikutnya, Direktur Jenderal Perketapian menyediakan mudik gratis dengan rute Jakarta Gudang-Lempuyangan PP. Lintas ini dimulai di Stasiun Jakarta Gudang, Stasiun Cirebon, Stasiun Prujakan, Stasiun Purwokerto, Stasiun Kutoarjo, dan berakhir di Stasiun Lempuyangan.

    “Dengan kapasitas 5.300 penumpang, dan 2.320 sepeda motor, (berlaku pada) periode angkutan motor gratis 10 hari,” kata Dudy.

    Selanjutnya, Direktur Jenderal Perhubungan Laut juga menyediakan 100 ruas trayek pelayaran angkutan laut pulang-pergi (PP). Melalui layanan ini, disediakan kuota dengan kapasitas 29.972 penumpang.

     

  • Apple Diberi Waktu 1 Minggu Pastikan Investasi Rp 15 Triliun di RI

    Apple Diberi Waktu 1 Minggu Pastikan Investasi Rp 15 Triliun di RI

    Jakarta –

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani meminta Apple berinvestasi US$ 1 miliar atau setara Rp 15,95 triliun (kurs Rp 15.950) di Indonesia. Sebab nilai investasi raksasa teknologi asal Amerika Serikat (AS) itu tergolong kecil.

    Rosan mengatakan permintaan ini sudah disampaikan secara langsung kepada Apple. Atas permintaan itu, dirinya meminta tanggapan resmi dari perusahaan secara tertulis untuk kemudian ia teruskan ke Kementerian Perindustrian.

    “Kita sudah bicara dan Insyaallah mereka untuk tahap pertama, saya akan mendapatkan pernyataan secara tertulis, saya minta dari mereka, investasi sebesar US$ 1 miliar. Untuk tahap pertama. Saya minta mereka memberikan itu secara tertulis. Mudah-mudahan dalam waktu mungkin satu minggu ini saya sudah bisa mendapatkan komitmen itu yang akan saya serahkan kepada Kementerian Perindustrian,” ujar Rosan saat rapat bersama Komisi XII di DPR RI, Selasa (3/12/2024) kemarin.

    Menurutnya, komitmen investasi sebesar Rp 15 triliun itu didasarkan pada asas keadilan, mengingat selama ini Indonesia sudah menjadi salah satu pasar yang besar bagi produk Apple.

    “Karena kembali lagi kita mau melihat mereka. Kita lihatnya fair-nya aja lah, you (Apple) dapat asas manfaat di sini ya investasi di sini dong, ciptakan lapangan kerja juga dong di sini. Memang terus terang investasi mereka itu masih kecil di kita, sangat kecil, dan kebetulan saya sudah berbicara dengan mereka beberapa kali dan saya sampaikan bahwa, karena saya juga berkomunikasi dengan Kementerian Perindustrian, bahwa investasinya ya harus lebih besar,” tambah Rosan.

    Selain itu, peningkatan nilai investasi ini juga diharapkan dapat membantu Indonesia dalam menggerakkan roda perekonomian hingga menciptakan lapangan kerja baru. Belum lagi jika Apple nanti menyertakan industri Indonesia dalam rantai pasok globalnya

    “Juga yang paling penting bagaimana global value chain-nya ini, rantai pasoknya juga pindah investasi di kita. Karena biasanya kalau sudah satu itu pindah, itu akan memberikan trigger atau trickle down efeknya kepada supplier-supplier-nya itu untuk investasi di Indonesia juga. Mudah-mudahan dalam waktu mungkin seminggu ini saya sudah dapatkan komitmennya dari mereka karena kita juga pro aktif berbicara dengan mereka,” lanjutnya.

    (hns/hns)

  • Anggota DPR Minta Menag Tegaskan Kemenag Bukan Tempat Cari ‘Proyek’

    Anggota DPR Minta Menag Tegaskan Kemenag Bukan Tempat Cari ‘Proyek’

    Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq meminta Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) bukan tempat bagi seseorang untuk mencari ‘proyek’ atau keuntungan pribadi. Sebelumnya, Maman mengapresiasi sikap tegas Menag terkait gratifikasi.

  • DPR Minta Truk ODOL dan Pajero-Fortuner Dilarang Beli Solar Subsidi

    DPR Minta Truk ODOL dan Pajero-Fortuner Dilarang Beli Solar Subsidi

    Jakarta –

    Skema baru subsidi bahan bakar minyak (BBM) masih disiapkan. Kendaraan-kendaraan seperti Pajero Sport dan Fortuner diminta untuk dilarang menggunakan BBM subsidi.

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade berharap penggunaan BBM subsidi lebih tepat sasaran. Untuk itu, dibutuhkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 yang mengatur penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM.

    “Tinggal Perpres 191/2014 itu direvisi, Pak Simon (Direktur Utama Pertamina) bisa usulkan ke Presiden, itu jelas tuh, truk industri, truk ODOL (over dimension over loading), mobil-mobil kayak Pajero, Fortuner, kelas menengah itu nggak boleh (pakai BBM subsidi). Itu surplus Pertamina itu aman itu soal subsidi,” kata Andre dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pertamina dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (3/11/2024).

    Menurut Andre, kelemahan Perpres tersebut adalah masih banyak ditemukan kendaraan mewah dan kendaraan yang tidak sesuai peruntukannya menggunakan BBM subsidi. Padahal menurutnya, BBM subsidi tersebut semestinya dinikmati oleh masyarakat yang tidak mampu, ekonomi lemah.

    “Mulai dari yang tidak berhak seperti truk ODOL, truk industri bahkan mobil-mobil yang berharga Rp 700 juta, Pajero, Fortuner, dan rasanya orang mampu, bisa mengonsumsi solar subsidi,” ucap Andre.

    Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengatakan, saat ini pengguna bahan bakar Solar subsidi sudah tercatat 100 persen. Profil pengguna dan pembeli serta aktivitas pembeli di SPBU sudah bisa didapatkan.

    “Sehingga sistem tersebut nantinya akan kita gunakan untuk men-support keputusan pemerintah pada saat nanti Perpres 191 itu ditetapkan siapa-siapa saja yang akan menjadi target yang akan diberikan izin untuk memperoleh produk subsidi,” kata Riva.

    “Begitu juga untuk produk Pertalite, bahwa per saat ini pendaftarannya itu sudah di angka 83 persen. Dan Insyaallah untuk tahun 2024 ini seluruh pengguna gasoline Pertalite itu nanti sudah bisa dicatatkan sehingga data tersebut juga nantinya akan bisa digunakan untuk me-manage siapa-siapa saja yang dapat memperoleh produk subsidi tersebut,” ujarnya.

    (rgr/din)

  • 4 Jurus Turunkan Harga Tiket Pesawat 10% Selama Nataru

    4 Jurus Turunkan Harga Tiket Pesawat 10% Selama Nataru

    Jakarta –

    Pemerintah menyiapkan empat jurus menekan harga tiket pesawat selama periode Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024-2025. Seperti pernah diberitakan sebelumnya, harga tiket pesawat selama libur Nataru turun 10%.

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan telah melakukan rapat koordinasi (Rakor) lintas Kementerian/Lembaga (KL) dan stakeholder terkait dukungan instrumen terhadap kelas ekonomi penerbangan domestik. Dari sana, dirumuskan upaya untuk menekan harga tiket.

    “Dalam rangka optimalisasi harga tiket pesawat saat Nataru 2024-2025, telah dilakukan rapat koordinasi lintas KL dan stakeholder dengan berkesempatan pemberian dukungan instrumen terhadap kelas ekonomi penerbangan domestik,” kata Dudy, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024).

    Dody mengatakan, ada empat upaya yang dilakukan untuk menekan harga tiket pesawat selama Nataru. Pertama, opsi penambahan jam bandara dan layanan navigasi penerbangan menjadi 24 jam.

    Kedua, potongan 50% untuk tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) dan pelayanan jasa pendaratan penempatan penyimpanan pesawat udara (PJP4U).

    Ketiga, penurunan fuel surcharge dari 10% menjadi 2% untuk tipe jet dan dari 25% menjadi 20% untuk tipe propeller. Lalu keempat, potongan harga jual avtur.

    “Pemberian potongan harga jual avtur di 19 bandara dengan rentang harga Rp 700 s.d 980 per liter. Berlaku selama Desember 2024,” ujar Dody.

    Bagaiamana harga tiket pesawat usai Nataru? Cek halaman berikutnya.

    Nasib Harga Tiket Usai Nataru

    Di samping itu, sebagai upaya dalam menurunkan harga tiket pesawat selama periode Libur Nataru 2024-2025, Dudy mengatakan, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan tiga produk hukum baru.

    Pertama, Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 15 Tahun 2024 Tentang Penurunan Besaran Biaya Tambahan Bahan Bakar (Fuel Surcharge). Kedua, Surat Menteri Perhubungan PR.303/1/20/MHB/2024 kepada penyelenggara bandara/badan usaha bandar udara.

    Ketiga, diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara 250 DJPU tahun 2024 Pengurangan Tarif Jasa Kebandarudaraan. Selain itu, sosialisasi pengawasan dan evaluasi dilakukan selama implementasi kebijakan Nataru.

    Lebih lanjut, Dody mengatakan, implementasi diskon tiket pesawat ini akan dievaluasi usai periode Nataru. Dengan demikian, ia belum bisa memastikan apakah diskon bisa dilanjut atau tidak.

    “Setelah Nataru nanti akan dievaluasi lagi,” kata Dudy, ditemui usai Raker.

    Saat ditanya terkait dengan potensi harga tiket kembali mahal usai Nataru, Dody tak berbicara banyak. Menurutnya, persoalan ini juga telah diperhitungkan bersama dengan PT Pertamina (Persero) selaku penyedia avtur.

    “Kan kita menentukannya (diskon) dari Desember tanggal 19 sampai 3 Januari. Saya rasa dari Pertamina sudah memahami hal ini,” ujarnya.

  • Terungkap Biang Kerok Petani Sulit Dapat Pupuk Subsidi

    Terungkap Biang Kerok Petani Sulit Dapat Pupuk Subsidi

    Jakarta –

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap penyebab petani sulit mendapatkan pupuk subsidi. Dia mengatakan alur penyaluran pupuk subsidi sangat panjang sampai 145 regulasi.

    Amran menyebut di dalamnya ada 12 kementerian dan lembaga (K/L) yang terlibat dalam regulasi tersebut. Hal itu yang menyebabkan penyaluran pupuk subsidi sangat lama sampai ke petani.

    “Ditambah lagi bupati dan gubernur. Kemarin kami tanda tangan, kami tandatangan Januari, bulan 11 itu pupuknya belum sampai, November. Ini masalah petani kita,” ungkap dia dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (4/12/2024).

    Untuk itu, pemerintah memangkas aturan pupuk subsidi. Amran memastikan penyaluran tidak lagi melalui 12 K/L, hanya perlu persetujuan Kementerian Pertanian.

    “Kemudian ke Pupuk Indonesia, Gapoktan, pengecer, ke distributor. Kalau kami sudah tandatangan, sudah bisa berjalan di daerah. Jadi ini tidak ada masalah lagi, yang dulunya kalau bupati tidak tandatangan tidak bisa terima pupuk, ini masalah besar,” ungkapnya.

    Amran meyakini Perpres akan terbit bulan ini. Dalam aturan baru itu, penyaluran ke petani tidak perlu lagi persetujuan pemerintah daerah.

    “Perpres sudah selesai, insyaallah bulan ini terbit, bisa satu sampai dua minggu terbit. Kami sudah menghadap presiden, beliau sudah setuju. Harusnya tidak ada masalah lagi,” jelasnya.

    Melalui Perpres tersebut, penyaluran pupuk subsidi hanya perlu persetujuan Kementerian Pertanian, dilanjutkan ke Pupuk Indonesia (PI), distributor langsung ke petani. Ia menegaskan tak lagi 12 K/L masuk regulasi tersebut.

    Dia menegaskan kembali, tidak lagi butuh persetujuan pemerintah daerah untuk penyaluran pupuk subsidi. Jadi, setelah masuk data ke Pupuk Indonesia, maka langsung ke distributor, gudang di daerah, dan gabungan petani daerah.

    “Nggak main provinsi (persetujuan pemda), (langsung ke) kelompok petani, di mana petani, di situ gudang. Gudang kan di desa, langsung ke gudang,” jelasnya.

    Terkait masalah pupuk subsidi juga diungkapkan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau akrab disapa Titiek Soeharto. Ia menyebut permasalahan pupuk subsidi dapat menghambat target pemerintah mencapai swasembada pangan.

    Masalah penyaluran pupuk subsidi, terkait data, koordinasi antar-instansi pusat dan daerah, regulasi, serta distribusi. Temuan itu merupakan hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR RI.

    “Komisi IV menilai perlu membahas mengenai penyaluran pupuk bersubsidi. Komisi IV ingin mendapatkan penjelasan sejauh mana persiapan dan kesiapan instansi masing-masing terkait. Permasalahan pupuk subsidi dapat menghambat upaya pemerintah mencapai swasembada pangan,” ucapnya.

    (ara/ara)

  • PDIP Kecam MKD Gara-gara Beri Sanksi Etik kepada Yulius Setiarto

    PDIP Kecam MKD Gara-gara Beri Sanksi Etik kepada Yulius Setiarto

    Bisnis.com, JAKARTA – DPP PDIP mengecam pemberian sanksi yang diberikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) kepada Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari PDIP, Yulius Setiarto soal pernyataan terkait Partai Coklat (Parcok). 

    PDIP berpendapat bahwa alih-alih mendalami pernyataan Yulius terkait ketidaknetralan polisi di Pilkada 2024 ini, MKD malah memproses Yulius. 

    “Kami memberikan dorongan kepada Saudara Yulius untuk tidak pernah berhenti karena setiap anggota DPR punya kebebasan untuk bersuara, kebebasan, dan juga dilindungi hak imunitas, sehingga apa yang terjadi di MKD juga menunjukkan bagaimana hegemoni kekuasaan itu bekerja,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12).

    Lanjutnya, Hasto berpendapat bahwa MKD perlu memberikan perlindungan bagi setiap anggota DPR RI apapun fraksinya. 

    Sebab demikian, ia mengaku menyayangkan langkah MKD DPR yang malah memberikan sanksi kepada Yulius. 

    “Jadi kami akan memberikan advokasi, bahkan kalau perlu itu sidang juga harus dibuat supaya masyarakat bisa mengetahui,” tutur Hasto.

    Sebagai informasi, MKD memberi sanksi kepada Yulius Setiarto telah terbukti melanggar kode etik lantaran unggahan pernyataannya tentang “Partai Coklat” alias Parcok yang diduga cawe-cawe dalam Pilkada 2024. 

    Tak hanya itu, MKD juga memberikan sanksi teguran tertulis kepada Yulius. Hal ini disampaikan oleh Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam dalam sidang MKD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (3/12/2024). 

    “Berdasarkan pertimbangan hukum dan etika, MKD memutuskan bahwa teradu Yang Terhormat Yulius Setiarto SH MH Nomor Anggota A234 Fraksi PDIP terbukti melanggar kode etik dan diberikan sanksi teguran tertulis,” ujarnya. 

    Pada kesempatan yang sama, Yulius mulanya menyebut unggahannya pada 25 November lalu di platform TikTok ini merupakan bentuk kecintaannya pada institusi Kepolisian Republik Indonesia. 

    Menurutnya, dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat, dia menggunakan media sosialnya untuk menyampaikan permintaan kepada Kapolri guna menjaga marwah demokrasi dan kewibawaan Polri.

  • Miftah Maulana Hina Penjual Es Teh, DPR Usul Pendakwah Disertifikasi Nasional 5 Desember 2024

    Miftah Maulana Hina Penjual Es Teh, DPR Usul Pendakwah Disertifikasi Nasional 5 Desember 2024

    Miftah Maulana Hina Penjual Es Teh, DPR Usul Pendakwah Disertifikasi
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ucapan dai kondang
    Miftah Maulana Habiburrahman
    yang dinilai melecehkan seorang penjual es teh memicu gelombang kritik dari masyarakat.
    Video yang viral di berbagai platform media sosial, termasuk Instagram dan X, menampilkan pernyataan Miftah, yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama, mendapat reaksi keras karena dianggap tidak mencerminkan sosok pendakwah.
    Gelombang kritik itu mendorong Anggota Komisi VIII DPR RI,
    Maman Imanulhaq
    , menyerukan perlunya sertifikasi bagi para juru dakwah oleh Kementerian Agama (Kemenag).
    Menurut Maman, sertifikasi dapat memastikan para pendakwah memiliki kapasitas memadai dalam menyampaikan nilai-nilai agama kepada masyarakat.
    “Kementerian Agama perlu melakukan sertifikasi juru dakwah,” kata Maman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/12/2024), seperti dikutip dari
    Antara
    .

    Maman menilai kasus ini sebagai pelajaran penting bagi semua pihak, terutama pendakwah, untuk menjaga etika dalam berbicara di depan publik.
    Pendakwah, menurutnya, seharusnya menjadi teladan dengan menguasai sumber nilai keagamaan, baik Al-Quran, hadis, maupun referensi lainnya.
    Ia juga menekankan pentingnya memilih tema ceramah yang relevan dengan ajaran agama. Ceramah, menurut Maman, tidak boleh berisi bahasa kasar atau candaan yang merendahkan pihak lain.
    “Tema yang dibawakan juga harus merujuk sumber agama. Misalnya, soal kesederhanaan atau lainnya. Itu semua harus bersumber atas referensi keagamaan,” ujar Maman.
    Respons masyarakat terhadap pernyataan Miftah menggambarkan harapan publik terhadap ceramah yang menyejukkan. Maman mengingatkan, pengawasan tidak hanya menjadi tugas Kementerian Agama, tetapi juga masyarakat.
    Ia menyebut pentingnya kontrol terhadap pendakwah yang melanggar etika atau norma publik. Teguran hingga sanksi diperlukan agar hal serupa tidak terjadi lagi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.