Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Zumi Zola Resmi Menikahi Putri Zulkifli Hasan di Madinah

    Zumi Zola Resmi Menikahi Putri Zulkifli Hasan di Madinah

    Jakarta,  Beritasatu.com – Selebritas sekaligus pejabat politik Zumi Zola resmi melepas statusnya dengan menikahi Futri Zulya Savitri atau dikenal Putri Zulkifli Hasan di Madinah, Arab Saudi.

    Pernikahan Zumi Zola dengan Putri Zulkifli Hasan itu diketahui melalui akun media sosial Instagram milik Zumi Zola. Keduanya dinikahkan oleh ustaz Adi Hidayat.

    “Tadi yang menikahkan, alhamdulillah ustaz Adi Hidayat. Beliau meluangkan waktunya di sela kesibukan. Alhamdulillah,” kata Zumi Zola, Kamis (5/12/2024).

    Dalam unggahannya itu, Zumi Zola juga memposting kebersamaannya dengan keluarga Putri Zulkifli Hasan. Terlihat pula, ayahanda Putri Zulkifli Hasan yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang tampak menikahkan putrinya dengan Zumi Zola.

    Dalam keterangan videonya, Zumi Zola mengucapkan syukur karena telah resmi menikahi anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

    “Assalamualaikum Wr Wb. Alhamdulillah, hari ini kita sudah resmi sebagai suami dan istri untuk bisa jalan berdua,” ungkapnya lagi.

    “Alhamdulillah, bisa melaksanakan ijab kabul di Madinah depan Masjid Nabawi. Rasanya senang, alhamdulillah. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendoakan dan yang mendoakan cepat halalkan. Alhamdulillah, niatan kami berdua sekarang sudah terjadi,” tuturnya.

    Zumi Zola dan Putri Zulkifli Hasan tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk netizen atas kelancarannya pada pernikahannya.

    “Terima kasih buat teman-teman, netizen dan semua keluarga yang sudah support kita, doain lewat komen atau dm di instagram. Doakan agar kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah,” tandas Zumi Zola dengan nada bahagia.

  • Kenaikan UMP 6,5 Persen Cukup Bagus dan Moderat Bagi Pengusaha dan Buruh

    Kenaikan UMP 6,5 Persen Cukup Bagus dan Moderat Bagi Pengusaha dan Buruh

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi IX DPR Neng Eem Marhamah Zulfa menilai, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 6,5 persen merupakan keputusan yang cukup bagus dan moderat, baik bagi pengusaha dan buruh.

    “Kami mengapresiasi atas kebijakan populis ini yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto,” ujar Neng Eem Marhamah Zulfa dalam Investor Daily Talk IDTV, Kamis (5/12/2024).

    Neng menyebut, pengumuman kenaikan UMP ini tentunya bakal menjadi angin segar bagi seluruh pekerja buruh di Indonesia, sebagai langkah meningkatkan taraf kehidupan mereka.

    Pasalnya, tak sedikit di antara buruh yang ada di Nusantara ini terbebani dengan cicilan, sehingga, setidaknya kenaikan UMP 6,5 persen tersebut bisa memberi kebahagiaan.

    “Ini ada dampak positif untuk masyarakat karena buruh juga termasuk mayoritas kelompok yang kritis. Mereka solid, masif dalam hal memperjuangkan nasib mereka dan ini adalah salah satu perjuangan yang selama ini mereka perjuangkan dan berhasil,” jelas dia.

    Namun, lanjut Neng, kenaikan ini belum sesuai dengan tuntutan mereka, yaitu kenaikan di level 8 persen. Namun demikian, UMP yang dikerek 6,5 persen sudah cukup bagus dan moderat, baik bagi kalangan pekerja maupun pelaku usaha di Tanah Air.

    Sebelumnya, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menaikkan upah minimum sebesar 6,5 persen pada 2025. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap daya beli masyarakat. Dengan meningkatnya daya beli, diharapkan dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Dengan kenaikan daya beli masyarakat, ekonomi tentu akan menjadi lebih hidup. Permintaan terhadap barang akan meningkat, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar tim ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Raden Pardede, di Jakarta, Selasa (3/12/2024), dalam menanggapi kenaikan UMP 6,5 persen.

  • Soal Pertemuan Hasto dengan Felicia Tissue, Puan: Hanya Silaturahmi

    Soal Pertemuan Hasto dengan Felicia Tissue, Puan: Hanya Silaturahmi

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPP PDIP Puan Maharani merespons pertemuan Hasto Kristiyanto dengan Felicia Tissue yang merupakan mantan pacar Ketua Umum PSI sekaligus anak Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Puan menilai pertemuan Hasto dengan Felicia Tissue tersebut tidak dalam kapasitas Hasto sebagai sekjen partai (PDIP), tetapi sebagai pribadi yang sama-sama memiliki keprihatinan yang sama.

    “Harus dibedakan ya ini pertemuannya adalah Pak Hasto sebagai pribadi ataukah kemudian sebagai sekjen. Kalau saya melihatnya itu pertemuan antara dua orang yang sama-sama mempunyai, pertemuan silaturahmi,” ujar Puan di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    Puan juga mempersilakan awak media meminta penjelasan dari orangnya langsung soal pertemuan Hasto dengan Felicia. Termasuk, soal Hasto dan Felicia berbincang soal gratifikasi pejabat dan keluarga. 

    “Ya tanya ke Pak Hasto, kan yang bertemu Pak Hasto,” tandas Puan.

    Hasto sendiri sudah buka suara mengenai foto bersama Felicia. Ia mengaku hanya memenuhi undangan dari Felicia. Hanya saja, tidak disebutkan kapan dan di mana pertemuan Hasto dengan Felicia Tissue ini dilakukan.

    Hasto mengaku saling bertukar informasi berharga dengan Felicia maupun ibunya. “Saya dihubungi karena dari Ibu Mei (ibunya Felicia Tissue) menghubungi saya dan mengatakan bahwa ketika keluarganya menjadi korban, maka mereka mengalah dan hanya memohon ia diberikan keadilan. Namun kemudian ketika diperlakukan seperti ini, maka mereka kemudian ikut bergerak dan menyampaikan banyak informasi berharga kepada saya,” kata Hasto terkait pertemuan keduanya beberapa waktu lalu.

  • Dasco Tegaskan Tarif PPN Tetap Naik jadi 12% Tahun Depan, Tapi..

    Dasco Tegaskan Tarif PPN Tetap Naik jadi 12% Tahun Depan, Tapi..

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad telah menemui Presiden Prabowo Subianto untuk meminta supaya pemerintah menurunkan pajak kebutuhan pokok. 

    Penurunan pajak barang kebutuhan pokok itu merupakan stimulus di tengah rencana pemerintah menaikan tarif PPN menjadi 12%.

    Adapun Dasco menuturkan Prabowo menyambut baik usulan tersebut. Menurutnya, Prabowo akan mempertimbangkan dan mengkaji usulan dari DPR itu.

    “Bapak Presiden tadi menjawab bahwa akan dipertimbangkan dan akan dikaji,” ucapnya usai melakukan pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto dengan perwakilan DPR Komisi 11 di Istana Negara, Kamis (5/12/2024).

    Bahkan, Dasco melanjutkan Kepala Negara akan meminta jajaran Menteri terkait untuk rapat dalam mengkaji usulan DPR itu.

    “Mungkin dalam satu jam ini Presiden akan meminta Menteri Keuangan dan beberapa menteri untuk rapat dalam mengkaji usulan dari masyarakat maupun dari DPR tentang beberapa hal pajak yang harus diturunkan,” katanya.

    Di sisi lain, dia memastikan bahwa DPR tetap mengikuti undang-undang bahwa PPN akan tetap berjalan sesuai jadwal yaitu 1 Januari 2025.

    Dasco mengatakan bahwa pajak barang mewah tetap dinaikkan menjadi 12%, sedangkan yang terkait kebutuhan masyarakat akan tetap berada di angka sebelumnya yaitu 11%.

    “Pertama, untuk PPN 12% akan dikenakan hanya kepada barang-barang mewah jadi secara selektif. Kedua, barang-barang popok dan berkaitan dengan pelayanan yang langsung menyentuh kepada masyarakat masih tetap akan diperlakukan pajak 11%,” pungkas Dasco.

  • Sejumlah Legislator PAN Berlatar Artis Miliki Kecakapan dan Keilmuan, Saleh Daulay: Bangga dan Bahagia

    Sejumlah Legislator PAN Berlatar Artis Miliki Kecakapan dan Keilmuan, Saleh Daulay: Bangga dan Bahagia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Beberapa waktu terakhir, persepsi publik atas artis yang berkiprah di PAN berubah. Terutama setelah mendengar beberapa pemaparan dan tanggapan Varel Bramastha dalam bahasa Inggris.

    Terkait hal itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), Saleh Partaonan Daulay menyampaikan bahwa partainya merasa bahagia dan senang pada penguasaan dan penampilan menggembirakan kader PAN berlatar belakang artis.

    “Selama ini, mungkin banyak yang meragukan. Banyak juga yang tidak punya waktu untuk mendalami kiprah mereka selama bertugas di parlemen. Wajar jika kemudian penilaiannya didasarkan pada asumsi dan praduga,” ujar Saleh kepada fajar.co.id, Kamis (5/12/2024).

    Selain penguasaan bahasa Inggris yang sangat baik, kata Saleh, isi dan materi yang disampaikan Varrel juga sangat berbobot dan kontekstual. Bahkan, dia tampil di depan anggota DPR dari berbagai negara lain.

    “Saya tentu sangat senang dan gembira. Pertama waktu menyapa calon pemain naturalisasi. Kedua, waktu bicara di the regional confrence for parliament of the asia pacific region di Thailand. Sebagai seniornya, ya saya bangga. Tentu juga membanggakan DPR RI secara kelembagaan,” sambung Ketua Komisi VII DPR RI itu.

    Penampilan dan penguasaan Varel ini tentu meneguhkan bahwa para artis bisa menjadi anggota DPR yang baik. Apalagi, Varel juga merepresentasikan generasi Z yang sangat bersemangat. “Semoga saja ini membuka daya tarik bagi para anak muda kita untuk terjun ke dunia politik,” harapnya.

    Di PAN, lanjut Saleh, para artisnya tergolong berpendidikan dan berprestasi. Katakanlah, misalnya, Desy Ratnasari. Dia adalah doktor dalam bidang psikologi. Lebih spesifik lagi, kalau tidak salah, psikologi feminis. Selama menjadi anggota DPR selalu melaksanakan tugas dengan baik.

  • Contraflow Japek Sempat Sebabkan Kecelakaan Maut, Polisi Lakukan Ini

    Contraflow Japek Sempat Sebabkan Kecelakaan Maut, Polisi Lakukan Ini

    Jakarta –

    Rekayasa lalu lintas berupa contraflow saat libur Lebaran lalu sempat memakan korban jiwa. Mobil Gran Max yang melintas di contraflow nyelonong ke jalur berlawanan sehingga menabrak beberapa kendaraan termasuk bus. Akibatnya, belasan orang meninggal dunia dalam kecelakaan maut di contraflow Tol Jakarta-Cikampek tersebut.

    Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Aan Suhanan mengatakan, pihaknya telah menyiapkan beberapa strategi agar tidak terjadi kecelakaan di jalur contraflow. Menurut Aan, Korlantas Polri telah melakukan evaluasi dari kecelakaan maut tersebut.

    “Kami sudah melakukan beberapa evaluasi, terkait penerapan contraflow pada masa-masa libur Natal-Tahun Baru maupun libur Lebaran. Ini dengan penguatan-penguatan, yang pertama kita sudah siapkan safety car, jadi setiap kendaraan dalam jumlah tertentu kita lakukan pengendalian kecepatan dengan menggunakan safety car. Kemudian kita juga sudah mengevaluasi jarak antara cone satu ke cone berikutnya ini lebih dirapatkan, kemudian kita juga sudah menyarankan untuk menggunakan lampu isyarat atau penerangan pada buffer-buffer (penyangga) yang digunakan untuk contraflow ini,” jelas Aan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Korlantas Polri, Rabu (4/11/2024).

    Kata Aan, contraflow mungkin masih diperlukan sebagai rekayasa lalu lintas untuk menangani kemacetan saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) ini. Strategi ini dilakukan untuk mengurai kepadatan lalu lintas di jalan yang lajurnya terbatas.

    “Dalam volume kendaraan yang meningkat dengan kapasitas jalan yang terbatas, ini salah satu strategi kita adalah menambah kapasitas jalan dengan menambah lajur, satu sampai 3 lajur atau one way. Ini untuk strategi tersebut mungkin masih kita lakukan dalam libur Natal-Tahun Baru,” sebut Aan.

    Kilas balik saat arus mudik Lebaran lalu, sebuah mobil Gran Max yang melintas di jalur contraflow nyelonong ke jalur berlawanan arah di Tol Cikampek KM 58. Mobil yang mengangkut 12 orang itu menabrak bus Primajasa dan mobil Terios. Pengemudi mobil itu dilaporkan kelelahan

    Awalnya, Gran Max yang berada di jalur contraflow masuk ke jalur berlawanan yang mengarah ke Jakarta. Kemudian, sebuah bus dari arah Cikampek tak bisa menghindari kendaraan Gran Max itu, hingga akhirnya terjadi kecelakaan sampai mobil Gran Max terbakar.

    (rgr/dry)

  • Gantian Puan Maharani Sentil Gus Miftah soal Prank Penjual Es Teh

    Gantian Puan Maharani Sentil Gus Miftah soal Prank Penjual Es Teh

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menyayangkan adanya ucapan yang keluar dari Utusan Khusus Presiden, Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah terkait olok-oloknya kepada penjual es teh yang sedang berjualan.

    Dikatakan Puan, hal tersebut bertolak belakang dengan sikap Presiden Prabowo Subianto yang justru sangat menghormati seluruh pedagang kaki lima.

    “Istana sudah mengatakan bahwa jangan pernah melakukan hal itu, bahkan itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (5/12/2024).

    Oleh sebab itu, dia mengingatkan untuk bisa membangun Indonesia yang saling menghormati dan menghargai sesama, tanpa perlu merendahkan pihak manapun.

    “Jadi marilah kita membangun Indonesia dengan saling menghormati, saling menghargai, jangan saling merendahkan. Namun, bangunlah Indonesia dengan rasa persaudaraan tanpa saling merendahkan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kepala Komunikasi Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menegur Gus Miftah usai adanya video viral olok-olok kepada penjual es teh yang sedang berjualan. 

    Hasan menekankan pemerintah turut menyayangkan video Gus Miftah menyebut kata kasar yang ditujukan kepada bapak-bapak penjual es teh tersebut. 

    “Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sonhaji [penjual es teh] yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin,” tuturnya dalam keterangan video yang diterima Bisnis, Rabu (4/12/2024). 

    Lebih lanjut, Hasan menekankan bahwa sejatinya Presiden Ke-8 RI itu justru sangat menghormati dan menjujung tinggi adab terhadap siapapun. Terhadap rakyat kecil, terhadap pedagang kaki lima, terhadap nelayan, hingga petani, dan siapapun.

  • DPR minta Pemerintah dengarkan aspirasi sebelum terapkan PPN 12 persen

    DPR minta Pemerintah dengarkan aspirasi sebelum terapkan PPN 12 persen

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat terlebih dahulu sebelum menerapkan rencana kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025.

    “Kami berharap pemerintah bisa mendengarkan dulu aspirasi dari seluruh masyarakat, dari pengusaha, dari guru dan seluruh elemen masyarakat, sebelum kemudian memutuskan hal yang sangat krusial ini,” kata Puan ditemui usai memimpin Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Dia menuturkan meski rencana penerapan kebijakan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), namun seyogianya pemerintah dapat terlebih dahulu melihat dinamika yang berkembang di masyarakat.

    “Walaupun memang itu sudah ditentukan dalam undang-undang namun pemerintah juga berhak untuk kemudian mengevaluasi karena kami juga harus melihat bagaimana aspirasi masyarakat dan bagaimana situasi ekonomi saat ini,” tuturnya.

    Dia lantas berkata, “Namun harapan dari DPR, saya yakin pemerintah pasti akan mendengarkan dulu aspirasi dari masyarakat.”

    Terpisah, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berharap rencana kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen tidak akan menyulitkan masyarakat.

    “Harapan kami, tadi kami sama-sama sudah dengar aspirasi dari anggota DPR bahwa kenaikan PPN 12 persen itu tidak menyulitkan rakyat yang pada saat ini kebanyakan menunggu, jangan sampai terbebani karena kenaikan PPN,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Sekalipun, kata dia, kebijakan tersebut telah diamanahkan oleh UU HPP untuk dijalankan oleh Pemerintah pada 1 Januari 2025.

    “Saya pikir kebijakan dari PPN itu adalah memang amanah dari undang-undang dan yang mengeksekusi adalah pemerintah,” ucapnya.

    Dia pun meminta publik untuk menunggu lebih lanjut keputusan resmi dari pemerintah atas rencana penerapan kenaikan PPN menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025.

    “Pemerintah akan menjalankan seperti apa, apakah kemudian menaikkan semua atau dikombinasi antara naik dan turun, itu kami tunggu saja langkah dari pemerintah,” katanya.

    Sebelumnya saat Rapat Paripurna, Dasco menyebutkan ada usulan untuk menaikkan pajak bagi barang mewah dan menurunkan pajak lainnya yang berguna bagi masyarakat.

    “Pajak barang mewah sebesar 12 persen, dan menurunkan pajak yang berguna bagi masyarakat. Itu usulannya, usulannya begitu, setuju enggak?” ucapnya.

    Dasco menyampaikan hal itu saat diberi kesempatan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani untuk menanggapi interupsi permintaan pembatalan wacana kenaikan PPN menjadi 12 persen pada tahun 2025 yang disampaikan oleh anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka.

    Rieke menuturkan bahwa Berdasarkan amanat Pasal 7 UU HPP, PPN dapat diubah bukan hanya paling tinggi menjadi 15 persen, melainkan bisa juga diubah paling rendah menjadi 5 persen.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Anggota DPR PDIP Kena Sanksi Etik karena Kritik Partai Coklat, Puan: MKD Punya Mekanisme

    Anggota DPR PDIP Kena Sanksi Etik karena Kritik Partai Coklat, Puan: MKD Punya Mekanisme

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani tak mempermasalahkan putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang akhirnya menjatuhkan sanksi etik kepada anggota DPR dari Fraksi PDIP Yulius Setiarto.

    Perlu diketahui, sanksi ini diberikan imbas dari pernyataan Yulius yang diunggah ke media sosial dan menyinggung soal “Partai Coklat” alias Parcok yang diduga cawe-cawe dalam Pilkada Serentak 2024.

    Menurut Puan, anggota DPR memang memiliki hak untuk berbicara mengenai pendapatnya, tetapi MKD juga memiliki mekanisme tersendiri untuk mengevaluasi anggota dewan jika memang ditemukan indikasi pelanggaran etik.

    “Anggota DPR mempunyai hak untuk berbicara. Namun juga MKD mempunyai mekanisme untuk kemudian melihat apakah hal tersebut harus dicek atau tidak dicek,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (5/12/2024).

    Lebih lanjut, Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP ini menyebut mekanisme MKD tersebut tak hanya terbatas pada anggota DPR dari fraksi tertentu saja, tetapi berlaku pada semua anggota DPR dari fraksi manapun.

    “Dan itu bukan hanya PDI perjuangan saja. Semua anggota DPR, anggota dari fraksi manapun atau partai manapun, jikalau kemudian dianggap dalam pernyataannya atau tingkah lakunya itu ada hal yang harus kami cermati atau kami evaluasi, tentu saja kami harus menindak lanjut di hal tersebut dalam mekanisme dan profesionalitas yang kami lakukan melalui MKD,” jelas Puan.

    Diberitakan sebelumnya, Majelis Kehormatan Dewan (MKD) memutuskan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Yulius Setiarto telah terbukti melanggar kode etik lantaran unggahan pernyataannya tentang “Partai Coklat” alias Parcok yang diduga cawe-cawe dalam Pilkada 2024. 

    Tak hanya itu, MKD juga memberikan sanksi teguran tertulis kepada Yulius. Hal ini disampaikan oleh Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam dalam sidang MKD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (3/12/2024). 

    “Berdasarkan pertimbangan hukum dan etika, MKD memutuskan bahwa teradu Yang Terhormat Yulius Setiarto SH MH Nomor Anggota A234 Fraksi PDIP terbukti melanggar kode etik dan diberikan sanksi teguran tertulis,” ujarnya.

  • DPR Tetapkan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK 2024-2029

    DPR Tetapkan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK 2024-2029

    Jakarta (beritajatim.com) – Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 DPR mengesahkan hasil uji kelayakan (fit and proper test) terhadap calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029.

    Kelima pimpinan KPK adalah Setyo Budiyanto selaku Ketua KPK, dan para wakil yakni Agus Joko Pramono, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Johanis Tanak.Sementara, lima Dewas KPK terpilih yang terpilih adalah Benny Mamoto, Chisca Mirawati, Wisnu Baroto, Gusrizal, dan Sumpeno.

    “Semoga dapat menjalankan tugas dnegan penuh tanggungjawab, profesional, independen, dan amanah,” kata Ketua DPR Puan Maharani, saat memimpin rapat paripurna, Kamis (5/12/2024). Puan didampingi para Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

    Selain pimpinan dan Dewas KPK, DPR juga telah memberikan persetujuan, pertimbangan, konsultasi dalam pengangkatan atau pemberhentian dan/atau pemilihan dan penetapan pejabat publik dan nonpejabat publik lainnya. Seperti, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kantor Akuntan Publik (KAP), pemeriksa Laporan Keuangan BPK RI Tahun 2024, calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) negara sahabat untuk Indonesia, hingga pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia.

    Puan menambahkan, DPR dalam menjalankan tugas konstitusionalnya turut ikut memperhatikan dinamika kelembagaan Pemerintah yang baru, yaitu Kementerian dan Lembaga Pemerintah yang menjadi mitra dari alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI.

    “Mengawali kegiatan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, DPR RI melakukan penyesuaian sejumlah AKD, sehingga DPR RI dapat melakukan fungsinya dengan efektif,” ucap Puan.

    Lebih lanjut, perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR itu menerangkan DPR melakukan penyesuaian AKD karena adanya penambahan kementerian/lembaga di pemerintahan yang baru ini yaitu dalam hal jumlah komisi yang semula 11 komisi menjadi 13 komisi. Puan menambahkan, DPR juga membentuk Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) sebagai AKD baru.

    “Seluruh AKD DPR RI, beserta keanggotaan dan Pimpinan dari setiap Fraksi, telah terbentuk. Setiap AKD DPR RI, telah melakukan rapat-rapat bersama mitra kerjanya,” paparnya. (ted)