Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Airlangga sebut paket kebijakan PPN difinalisasi pekan depan

    Airlangga sebut paket kebijakan PPN difinalisasi pekan depan

    Bapak Presiden minta untuk dimatangkan dan mudah-mudahan dalam satu minggu ke depan bisa dituntaskan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menyebutkan pemerintah sedang menyiapkan paket kebijakan ekonomi yang di dalamnya membahas soal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan ditargetkan bisa rampung dalam waktu satu pekan ke depan.

    “Pemerintah sedang mempersiapkan paket kebijakan ekonomi yang akan disiapkan dan Bapak Presiden minta untuk dimatangkan dan mudah-mudahan dalam satu minggu ke depan bisa dituntaskan,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

    Airlangga mengatakan bahwa pertemuan yang dilakukan antara Presiden RI Prabowo Subianto bersama perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara umum membahas untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional dan menjaga daya beli masyarakat.

    Pembahasan mengenai penerapan PPN 12 persen di 2025 juga turut dibahas mengingat isu tersebut ramai diperbincangkan dan menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat umum khususnya di media sosial.

    Menko Perekonomian itu memastikan terkait dengan PPN, Pemerintah tidak akan mengenakan PPN sama sekali untuk komoditas bahan pokok dan penting seperti fasilitas transportasi publik, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan.

    “Bahan pokok dan hal penting itu sebagian besar sudah bebas fasilitas tanpa PPN. Demikian pula untuk pendidikan dan kesehatan,” kata Airlangga.

    Dalam paket kebijakan yang tengah disiapkan pemerintah, Airlangga mengatakan nantinya akan lebih banyak komoditas yang mungkin akan dibebaskan dari pajak untuk menjaga daya beli masyarakat.

    Sebelumnya, Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menemui Presiden RI Prabowo Subianto untuk membahas penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen untuk 2025 yang diputuskan diterapkan secara selektif.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan PPN 12 persen di 2025 secara selektif yang dimaksud ialah PPN hanya diterapkan untuk komoditas baik yang berasal dari dalam negeri maupun komoditas impor yang terkategori barang mewah.

    “Untuk PPN 12 persen akan dikenakan hanya pada barang-barang mewah, jadi (penerapannya) secara selektif,” kata Sufmi Dasco memberikan pernyataan pers di Kantor Presiden Jakarta, Kamis.

    Bersamaan dengan itu, Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun mengatakan Presiden juga bakal menyiapkan kajian mengenai pengenaan pajak agar nantinya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak hanya berlaku dalam satu tarif.

    Pewarta: Livia Kristianti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • BPK harap dukungan BAKN DPR bantu perbaiki tata kelola subsidi listrik

    BPK harap dukungan BAKN DPR bantu perbaiki tata kelola subsidi listrik

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Budi Prijono mengharapkan dukungan Badan Akuntabilitas (BAKN) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat membantu memperbaiki tata kelola subsidi, khususnya subsidi listrik dan pupuk.

    Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan antara BPK dengan BAKN DPR yang membahas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas subsidi listrik dan pupuk di Auditorium Kantor Pusat BPK RI.

    “(Kami) menekankan pentingnya sinergi antara BPK dan BAKN untuk mengawal program subsidi, khususnya subsidi listrik dan pupuk. BPK berharap dukungan BAKN dapat membantu memperbaiki tata kelola subsidi sehingga memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

    Dalam kesempatan tersebut, disampaikan hasil pemeriksaan BPK atas subsidi pupuk serta subsidi dan kompensasi listrik.

    Selain memaparkan temuan-temuan pemeriksaan, dipaparkan pula isu-isu strategis dan rencana pemeriksaan subsidi dan kompensasi BPK ke depan.

    Sejumlah tanggapan strategis terkait isu subsidi pupuk dan listrik disampaikan oleh Ketua BAKN DPR Andreas Eddy Susetyo.

    Salah satu perhatian utama adalah ketidaksesuaian data dalam pengelolaan subsidi yang kerap ditemukan saat DPR mengunjungi daerah pemilihan (dapil).

    BAKN juga menyoroti sistem administrasi data yang perlu dikaji ulang agar lebih sinkron dengan kebutuhan subsidi.

    Selain itu, tata kelola distribusi pupuk yang dinilai terlalu rumit turut menjadi perhatian serius dalam diskusi tersebut.

    “BAKN berharap dengan adanya Pusat Data Nasional dapat mengatasi kendala sinkronisasi data. BAKN juga mendorong pemanfaatan teknologi big data analytics dalam pemeriksaan oleh BPK untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan subsidi pupuk dan listrik,” kata Andreas Eddy.

    Budi Prijono menyambut baik seluruh masukan yang diberikan BAKN.

    “Masukan ini akan menjadi informasi strategis bagi BPK dalam melaksanakan pemeriksaan dan memperbaiki tata kelola subsidi listrik dan pupuk ke depan. Kami berkomitmen BPK untuk terus meningkatkan pengawasan demi memastikan keuangan negara dikelola secara transparan dan akuntabel,” ujar Budi.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Citro Atmoko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Airlangga Respons Permintaan DPR soal PPN 12% Cuma buat Barang Mewah

    Airlangga Respons Permintaan DPR soal PPN 12% Cuma buat Barang Mewah

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal usulan DPR terkait kenaikan PPN menjadi 12% tahun depan hanya untuk barang-barang mewah. DPR juga mengusulkan tarif PPN tidak cuma satu, namun dibuat menjadi dua golongan yaitu untuk PPN barang mewah dan non mewah.

    Airlangga mengatakan sejauh ini pemerintah masih membahas dan memfinalisasi kebijakan soal PPN. Menurutnya, minggu depan akan ada keterangan resmi terkait hal tersebut.

    “PPN itu akan dibahas dan difinalisasi seperti yang saya sampaikan dalam pertemuan ke depan,” tegas Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).

    Pemerintah, menurutnya sedang menyiapkan paket kebijakan ekonomi khusus untuk menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan PPN akan ada di dalamnya. Airlangga mengatakan mudah-mudahan seminggu ke depan paket ekonomi itu bisa dituntaskan.

    Di sisi lain, dia menegaskan tidak semua barang-barang di Indonesia terkena PPN. Beberapa barang macam bahan pokok penting, jasa pendidikan, jasa kesehatan, hingga jasa transportasi dikecualikan dari pengenaan PPN.

    “Yang dapat saya sampaikan adalah tidak semua barang kena PPN. Apakah itu PPN 11% beberapa barang dikecualikan, utamanya bahan pokok dan penting itu sebagian besar bebas fasilitas tanpa PPN demikian juga untuk pendidikan dan kesehatan,” tegas Airlangga.

    Dia menegaskan kemungkinan pemerintah akan menambah barang-barang yang bisa dikecualikan dari pengenaan PPN. “Akan banyak lagi hal-hal yang dikecualikan dari PPN. Sejalan dengan apa yang dilakukan hari ini,” tegas Airlangga.

    Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun mengatakan pemerintah sedang mengkaji soal penerapan PPN yang tidak lagi menjadi satu tarif. Maksudnya, PPN akan dibagi untuk tarif barang-barang yang mewah dan non mewah.

    Hal ini diungkapkan Misbakhun usai petinggi DPR melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto sore ini di Istana Kepresidenan.

    “Rencananya, masih dipelajari oleh pemerintah, dilakukan pengkajian lebih mendalam bahwa PPN nanti tidak berada dalam satu tarif. Tidak berada dalam satu tarif, dan ini masih dipelajari,” tegas Misbakhun di Kantor Presiden.

    Misbakhun mengatakan, DPR mengusulkan kepada Prabowo untuk menerapkan kenaikan PPN menjadi 12% dengan selektif. Pihaknya mengusulkan agar kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% hanya berlaku untuk barang mewah saja. Sementara untuk barang-barang dengan kelas menengah ke bawah yang bisa diakses masyarakat PPN-nya tak perlu dinaikkan.

    (acd/acd)

  • Prabowo Kaji Usulan DPR Soal Penurunan Pajak Kebutuhan Pokok

    Prabowo Kaji Usulan DPR Soal Penurunan Pajak Kebutuhan Pokok

    ERA.id – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan dan mengkaji usulan parlemen soal penurunan pajak kebutuhan pokok. Hal ini merupakan salah satu aspirasi masyarakat terkait rencana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025.

    “Mengenai usulan dari kawan-kawan DPR, bahwa ada penurunan pajak kepada kebutuhan-kebutuhan pokok yang langsung menyentuh kepada masyarakat, bapak presiden tadi menjawab bahwa akan dipertimbangkan dan akan dikaji,” kata Dasco usai bertemu Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/12/2024).

    Dia mengatakan, Prabowo akan segera memanggil sejumlah menteri untuk membahas usulan dari DPR terkait rencana kenaikan pajak dan pajak yang dikenakan kepada masyarakat kecil.

    “Mungkin dalam satu jam ini, Pak Presiden akan meminta menteri keuangan dan beberapa menteri untuk rapat dalam mengkaji usulan dari masyarakat maupun dari DPR tentang beberapa hal pajak yang harus diturunkan,” kata Dasco.

    Sementara, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menambahkan, Prabowo berkomitmen untuk merespons cepat usulan dari DPR yang merupakan perwakilan dari masyarakat.

    “Yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat harus direspons dengan cepat, sehingga hari ini presiden bersama-sama dengan pimpinan DPR mendiskusikan menganai hal ini,” kata Prasetyo.

    Sebelumnya, sejumlah pimpinan DPR dan pimpinan komisi di parlemen menemui Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan keluhan terkait rencana kenaikan PPN 12 persen.

    DPR mengusulkan kepada Prabowo agar PPN 12 persen hanya dikenakan untuk barang-barang mewah saja. Sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan masyarakat kecil tetap diberlakukan PPN 11 persen. 

  • Beda Kronologi Kasus Penembakan Siswa GRO, Kabareskrim Akan Periksa Kombes Irwan Anwar

    Beda Kronologi Kasus Penembakan Siswa GRO, Kabareskrim Akan Periksa Kombes Irwan Anwar

    ERA.id – Kabareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada buka suara perihal kasus anggota polisi, Aipda Robig Zaenudin menembak siswa SMKN 4 Semarang, Gamma Rizkynata Oktafandy (GRO) hingga tewas. Komjen Wahyu menegaskan perbedaan pernyataan masih terus didalami.

    Wahyu mengatakan Bareskrim memberikan asistensi untuk menyelesaikan perkara ini.

    “Yang pasti berproses, Kita lakukan asistensi untuk proses secara tegak lurus, sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsipnya dilakukan secara profesional, secara scientific investigation,” kata Wahyu di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    Jenderal bintang tiga Polri ini memastikan kasus ini tidak akan ditutup-tutupi atau ditangani secara transparan. Terkait beda versi kronologi antara Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar dan Kabid Propam Polda Jateng, Kombes Aris Supriyono, Wahyu menyebut pendalaman masih terus dilakukan.

    “Ya nanti kita lihat, kalau seperti itu ada perbedaan (kronologi),” jelasnya.

    Wahyu pun mengatakan tak menutup kemungkinan Irwan Anwar akan dimintai keterangan untuk membuat terang perkara ini.

    “Ya itu nanti dalam perkembangan, kita kan harus perlu periksa ini, periksa ini. Sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan alur yang dijalankan, sesuai fakta yang didapatkan, baru nanti kita bisa lihat,” ucapnya.

    Sebelumnya, Polrestabes Semarang dan Polda Jawa Tengah (Jateng) menyampaikan dua versi kronologi yang berbeda, terkait kasus polisi tembak siswa SMKN 4 Semarang hingga tewas. Hal itu diungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Polrestabes Semarang dan Polda Jateng di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12).

    Awalnya, Kombes Irwan Anwar memperlihatkan tayangan CCTV yang menayangkan kronologi peristiwa penembakan tersebut. Dia menjelaskan Aipda Robig yang merupakan pelaku, melihat adanya kendaraan yang saling berkejaran dan membawa senjata tajam.

    “Di peristiwa ini, ada kendaraan yang dikejar oleh kendaraan lain. Ada satu kendaraan yang dikejar oleh kendaraan lain, di mana si pengejar ini membawa senjata tajam. Nah ini lah yang disaksikan oleh anggota, kemudian berniat untuk mengejar,” kata Irwan.

    Menurutnya, Aipda Robig berniat mengejar. Namun kendaraan yang dikejar masuk ke dalam gang yang jaraknya sekitar 100 menter dari lokasi kejadian penembakan.

    Aipda Robig melakukan pengajaran karena melihat ada yang membawa senjata tajam. Adapun posisi korban berada di motor yang mengejar.

    “Namun kemudian, yang dikejar itu masuk gang. Ada kira-kira 100 meter dari peristiwa ini,” kata Irwan.

    “Dia kemudian mengejar lagi ke arah kanan. Mengejar si tiga motor tadi yang membawa sajam. Nah, posisi almarhum di peristiwa ini ada di motor pertama, pak. Almarhum Gamma. Di posisi motor kedua, di tengah. Sampai dengan file ini kami dapatkan dari Alfamart di TKP ini,” imbuhnya.

    Sementara Kombes Aris Supriyono mengungkap penembakan Aipda Robig kepada korban tidak terkait pembubaran tawuran.

    “Penembakan yang dilakukan terduga pelanggar tidak terkait dengan pembubaran tawuran yang sebelumnya terjadi,” kata Aris.

    Aipda Robig menembak karena kendaraannya saling berpepetan di jalan. Saat itu pelaku tengah pulang dari kantornya. Menurut Aris, Aipda Robig sempat sengaja menunggu korban memutar balik kendaraannya sebelum menembak.

    “Kemudian motif yang dilakukan oleh terduga pelanggar dikarenakan pada saat perjalanan pulang mendapat satu kendaraan yang memakan jalannya terduga pelanggar jadi kena pepet, akhirnya terduga pelanggar menunggu tiga orang ini putar balik, kurang lebih seperti itu dan terjadilah penembakan,” kata Aris.

  • Kemenkeu beri penghargaan Anugerah Reksa Bandha kepada K/L berprestasi

    Kemenkeu beri penghargaan Anugerah Reksa Bandha kepada K/L berprestasi

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penghargaan Anugerah Reksa Bandha kepada kementerian/lembaga (K/L) yang berprestasi di bidang pengelolaan barang milik negara (BMN) dan lelang pada periode 2023-2024.

    “Anugerah ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus dorongan agar pengelolaan kekayaan negara semakin optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam kegiatan Anugerah Reksa Bandha Tahun 2024 di Aula Dhanapala, Kementerian Keuangan, dikutip di Jakarta, Kamis.

    Anugerah Reksa Bandha Tahun 2024 terdiri dari 4 kategori penghargaan di bidang pengelolaan BNM dan 4 kategori di bidang lelang.

    Pada bidang pengelolaan BNM, kategori pertama adalah utilisasi BNM. Pada kelompok 1, penghargaan diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai juara 1, 2, dan 3 secara berturut-turut.

    Pada kelompok 2, pemenangnya adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional (BKKBN).

    Pada kelompok 3, pemenangnya yaitu Kemenkeu, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

    Kategori berikutnya yaitu kualitas pelaporan BMN. Untuk kelompok 1, pemenangnya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kementerian BUMN, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

    Untuk kelompok 2, pemenangnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

    Untuk kelompok 3, pemenangnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mahkamah Agung (MA), dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

    Kategori selanjutnya yaitu sertifikasi BMN. Untuk kelompok 1, pemenangnya Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Ombudsman, dan Badan Informasi Geospasial.

    Untuk kelompok 2, pemenangnya Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan Badan Kepegawaian Negara.

    Untuk kelompok 3, pemenangnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Agama (Kemenag).

    Kategori terakhir yaitu peningkatan tata kelola berkelanjutan (continous improvement). Pemenang kategori ini di antaranya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kepolisian Negara.

    Adapun untuk bidang lelang, kategori pertama adalah penjual lelang eksekusi terbaik. Untuk kelompok 1, pemenangnya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

    Untuk kelompok 2, pemenangnya Kejaksaan Agung (Kejagung), PT Bank Central Asia Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

    Kategori berikutnya yaitu penjual lelang noneksekusi terbaik. Untuk kelompok 1, pemenangnya adalah Kemenkeu, Kepolisian, dan Kemenag. Untuk kelompok 2, pemenangnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), KPU, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Kategori selanjutnya yaitu balai lelang dengan tata kelola terbaik, di mana pemenangnya adalah PT Balai Lelang Serasi, PT Mega Armada Sudeco, dan PT Balai Lelang Megatama.

    Kategori terakhir yaitu pejabat lelang kelas II berkinerja terbaik yang dimenangkan oleh Cari Azhari, Chitra W. Mukhsin, dan Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mudik Pakai Motor Rentan Kecelakaan, Ini Buktinya

    Mudik Pakai Motor Rentan Kecelakaan, Ini Buktinya

    Jakarta –

    Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) ini akan dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian. Jutaan orang bakal melakukan perjalanan. Sepeda motor menjadi salah satu moda favorit masyarakat.

    Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengatakan, berdasarkan survei dari Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan, tahun ini diperkirakan ada 110,6 juta orang yang melakukan perjalanan. Artinya, ada peningkatan 2,8 persen dibanding periode sebelumnya.

    “Artinya sekitar 39,30 persen masyarakat Indonesia akan melakukan perjalanan atau pergerakan selama libur Natal dan Tahun Baru,” kata Aan dalam Rapat dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI, Rabu (4/11/2024).

    “Pilihan moda transportasi tertinggi masyarakat akan menggunakan mobil pribadi sebesar 36,07 persen. Yang akan menggunakan sepeda motor 17,71 persen, bus sebesar 15,04 persen, kereta api antarkota 12,85 persen dan pesawat 8,85 persen,” kata Aan.

    Dari data tersebut, pemudik yang menggunakan sepeda motor di libur Nataru ini masih terbilang tinggi. Aan meminta pengendara sepeda motor yang melakukan perjalanan jarak jauh lebih waspada.

    “Memang ini sering kali kami ingatkan kepada calon pemudik, para wisatawan yang menggunakan roda dua, sering kita ingatkan bahwa roda dua ini sangat rentan terlibat kecelakaan. Data di kita, ada 78 persen keterlibatan kendaraan roda dua dalam kecelakaan lalu lintas,” kata Aan.

    Aan melanjutkan, pihaknya sebenarnya tidak menyarankan penggunaan sepeda motor untuk perjalanan jarak jauh. Apalagi, pemerintah juga sudah memfasilitasi dengan mudik gratis.

    “Saya sering mengingatkan untuk perjalanan jauh, ini tidak menggunakan roda dua. Dan pemerintah sudah menyiapkan juga solusi dengan melaksanakan mudik gratis, kemudian ada beberapa penyiapan rest area. Setiap 2 jam itu diharapkan para pengemudi roda dua ini bisa istirahat sejenak di rest area yang sudah kita siapkan,” ujarnya.

    (rgr/dry)

  • Komisi XI Sebut Prabowo Lagi Kaji PPN Tak Cuma Satu Tarif

    Komisi XI Sebut Prabowo Lagi Kaji PPN Tak Cuma Satu Tarif

    Jakarta –

    Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun mengatakan pemerintah sedang mengkaji soal penerapan PPN yang tidak lagi menjadi satu tarif. Maksudnya, PPN akan dibagi untuk tarif barang-barang yang mewah dan non mewah.

    Hal ini diungkapkan Misbakhun usai petinggi DPR melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto sore ini di Istana Kepresidenan.

    “Rencananya, masih dipelajari oleh pemerintah, dilakukan pengkajian lebih mendalam bahwa PPN nanti tidak berada dalam satu tarif. Tidak berada dalam satu tarif, dan ini masih dipelajari,” tegas Misbakhun di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).

    Misbakhun mengatakan, DPR mengusulkan kepada Prabowo untuk menerapkan kenaikan PPN menjadi 12% dengan selektif. Pihaknya mengusulkan agar kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% hanya berlaku untuk barang mewah saja. Sementara untuk barang-barang dengan kelas menengah ke bawah yang bisa diakses masyarakat PPN-nya tak perlu dinaikkan.

    Misbakhun mengatakan pihaknya tak masalah bila PPN naik berjalan sesuai dengan amanat UU Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) per Januari 2025, yang penting penerapannya lebih selektif ke arah barang mewah.

    “Hasil diskusi kami, kita akan tetap ikuti UU bahwa PPN akan berjalan sesuai amanat UU 1 Januari 2025. Namun, akan diterapkan secara selektif, kepada beberapa komoditas baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah, sehingga pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah,” tegas Misbakhun.

    “Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku,” lanjutnya menegaskan.

    (acd/acd)

  • Masyarakat Diminta Tak Khawatir, PPN 12 Persen Tak Berlaku untuk Kebutuhan Pokok Nasional 5 Desember 2024

    Masyarakat Diminta Tak Khawatir, PPN 12 Persen Tak Berlaku untuk Kebutuhan Pokok Nasional 5 Desember 2024

    Masyarakat Diminta Tak Khawatir, PPN 12 Persen Tak Berlaku untuk Kebutuhan Pokok
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi XI Misbakhun mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir soal Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebab, pajak tersebut tidak dikenakan pada kebutuhan barang pokok, jasa pendidikan, kesehatan, dan perbankan.
    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan
    PPN 12 persen
    hanya untuk barang mewah.
    Untuk kebutuhan mendasar masyarakat, tetap berlaku
    PPN 11 persen
    .
    “Ada 3 poin, satu, untuk PPN 12 persen akan dikenakan hanya kepada barang-barang mewah. Jadi secara selektif. Kemudian yang kedua, barang-barang pokok dan yang berkaitan dengan layanan yang menyentuh masyarakat masih tetap diberlakukan pajak sekarang, yaitu 11 persen,” kata Dasco saat jumpa pers usai bertemu dengan Presiden
    Prabowo
    Subianto di Istana, Jakarta, Kamis (5/12/2024).
    Misbakhun menegaskan, pemerintah pemerintah masih akan mempelajari mengenai PPN yang tidak berada dalam 1 tarif ini.
    Kendati demikian, penetapan PPN 12 persen tetap akan berlaku pada 1 Januari 2025.
    “Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku. Sehingga nanti tidak berlaku lagi, rencananya masih dipelajari oleh pemerintah dilakukan kajian lebih mendalam bahwa PPN nanti akan tidak berada dalam 1 tarif,” jelas Misbakhun.
    “Tapi kemudian akan diterapkan secara selektif, selektif kepada beberapa komunitas, baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah. Sehingga pemerintah hanya memberi beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR minta pemerintah permudah pelaku UMKM dapatkan sertifikasi SNI

    DPR minta pemerintah permudah pelaku UMKM dapatkan sertifikasi SNI

    Kamis, 5 Desember 2024 17:55 WIB

    Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini (kanan). ANTARA/Dokumentasi Pribadi

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024