Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • 8 Prabowo Bahas PPN 12 Persen dan Penurunan Pajak, Istana: Kepentingan Rakyat Harus Direspons Cepat Nasional

    8 Prabowo Bahas PPN 12 Persen dan Penurunan Pajak, Istana: Kepentingan Rakyat Harus Direspons Cepat Nasional

    Prabowo Bahas PPN 12 Persen dan Penurunan Pajak, Istana: Kepentingan Rakyat Harus Direspons Cepat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg)
    Prasetyo Hadi
    mengatakan, segala hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat harus direspons cepat oleh pemerintah.
    Hal tersebut Prasetyo sampaikan usai Presiden
    Prabowo Subianto
    bertemu dengan pimpinan
    DPR
    untuk membahas pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen dan usulan menurunkan pajak bahan pokok pada Kamis (5/12/2024).
    “Yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat harus direspons dengan cepat, sehingga hari ini Presiden bersama-sama dengan pimpinan di DPR mendiskusikan mengenai hal ini,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.
    Prasetyo menjelaskan, kegiatan Presiden dan DPR bersama-sama membahas suatu masalah merupakan budaya baru
    Menurut dia, Presiden Prabowo ingin cepat-cepat menerima masukan rakyat melalui DPR.
    “Yang pasti hari ini sebuah proses yang menurut kami ini budaya yang baru yang dibangun oleh Presiden bersama dengan teman-teman dari DPR, bahwa apapun masukan dari masyarakat, terutama masukan dari DPR untuk secepatnya (diproses),” kata Prasetyo.
    Diberitakan, seusai bertemu Prabowo, DPR mengumumkan bahwa
    PPN 12 persen
    hanya dikenakan kepada konsumen yang membeli barang mewah.
    Ketua Komisi XI DPR Misbakhun mengatakan, tarif PPN 12 persen untuk konsumen barang mewah itu merupakan hasil diskusi mereka dengan Prabowo.
    “Diterapkan secara selektif, selektif kepada beberapa komunitas, baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah. Sehingga pemerintah hanya memberi beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah,” ujar Misbakhun dalam jumpa pers di Istana.
    Misbakhun mengatakan, tarif PPN 11 persen akan tetap berlaku bagi masyarakat kecil.
    Selanjutnya, pemerintah akan mempelajari mengenai PPN yang tidak berada dalam 1 tarif ini.
    “Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku. Sehingga nanti tidak berlaku lagi, rencananya masih dipelajari oleh pemerintah dilakukan kajian lebih mendalam bahwa PPN nanti akan tidak berada dalam 1 tarif,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Umumkan Daftar Barang yang Terkena PPN 12% Pekan Depan

    Pemerintah Umumkan Daftar Barang yang Terkena PPN 12% Pekan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan mengumumkan nama barang-barang yang terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% pekan depan. 

    “PPN itu akan dibahas dan difinalisasi seperti yang saya sampaikan dalam pertemuan ke depan. Yang dapat saya sampaikan adalah tidak semua barang kena PPN, bahkan itu PPN 11%,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    Meski begitu, Airlangga membeberkan bahwa untuk beberapa barang memang dikecualikan, utamanya bahan pokok dan penting itu sebagian besar bebas fasilitas tanpa PPN

    Demikian juga untuk pendidikan dan kesehatan, kata Airlangga, memang akan banyak lagi hal-hal yang dikecualikan dari penerapan PPN baru tersebut.

    “Pemerintah sedang siapkan paket kebijakan ekonomi yang akan nanti disiapkan, dan Pak Presiden minta dimatangkan dan mudah-mudahan seminggu ke depan bisa dituntaskan. Nanti diumumin kebijakan baru lewat paket ekonomi lagi. Bentuknya bisa insentif,” pungkas Airlangga.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan setuju untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 1 Januari 2025 dari sebelumnya hanya 11%. 

    Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menjelaskan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% bakal diterapkan untuk beberapa golongan barang saja. Hal ini dia sampaikan usai melakukan pertemuan bersama dengan perwakilan DPR Komisi 11 dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis (5/12/2024).

    “Hasil diskusi kami dengan bapak Presiden Prabowo, kita akan tetap mengikuti Undang-Undang bahwa PPN [12%] akan tetap berjalan sesuai jadwal waktu, amanat di Undang-Undang yaitu 1 Januari 2025,” katanya kepada wartawan di Kantor Presiden. 

    Lebih lanjut, Misbakhun memerinci bahwa penerapan PPN akan selektif kepada beberapa golongan barang, baik itu dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah. 

    “Pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah. Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku [11%],” ucapnya. 

  • Di Paripurna DPR, Puan Singgung Pelaksanaan Pilkada 2024: Perlu Penyempurnaan

    Di Paripurna DPR, Puan Singgung Pelaksanaan Pilkada 2024: Perlu Penyempurnaan

    ERA.id – Ketua DPR Puan Maharani menyinggung perlunya penyempuraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) supaya berjalan lebih jujur, adil, dan rahasia. Dia menekankan, rakyat harus menggunakan kedaulatannya dalam memilih pemimpin secara bebas.

    Hal itu disampaikan dalam pidato Rapat Paripurna DPR Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    “Kita perlu menyempurnakan Pilkada yang sungguh-sungguh bebas , jujur dan adil rahasia, sehingga rakyat bebas menggunakan kedaulatannya,” kata Puan.

    Meski begitu, Puan mengapresiasi seluruh penyelenggara pemilu yang telah memastikan proses Pilkada 2024 pada 27 November lalu berjalan dengan baik.

    “DPR Menyampaikan apresiasi kepada seluruh penyelenggara pemilu, mulai dari KPU RI, Bawaslu RI, hingga jajaran di tingkat provinsi dan kabupaten/kota atas penyelenggaraan pilkada serentak 2024 yang berjalan dengan baik lancar dan tertib,” kata Puan.

    Dia mengatakan, situasi keamanan Pilkada 2024 menjadi bukti kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi.

    “Selanjutnya, menjadi tugas kira bersama untuk terus menyempurnakan Pilkada yang sungguh-sungguh memberikan kedaulatan pada rakyat dalam menentukan pilihannya,” tegasnya.

    Diketahui Pilkada Serentak 2024 untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota diselenggarakan pada Rabu 27 November 2024. Pemilihan digelar di 545 daerah. Jumlah tersebut terdiri atas 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

    KPU daerah masing-masing akan melaksanakan penghitungan dan rekapitulasi suara hingga pertengahan Desember 2024.

  • Harapan Puan kepada Pimpinan & Dewas KPK yang Baru

    Harapan Puan kepada Pimpinan & Dewas KPK yang Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani berharap supaya pimpinan dan dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK  yang telah terpilih untuk periode 2024-2029 dapat membawa KPK lebih independen.

    Hal ini dia sampaikan dalam rapat paripurna DPR RI ke-9 masa persidangan I tahun sidang 2024-2029, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (5/12/2024).

    “Semoga [pimpinan dan dewas KPK periode baru] dapat menjalankan tugas dan dengan penuh tanggung jawab, profesional, independen dan amanah,” ujar Puan.

    Sebelum itu, pada kesempatan yang sama pula putri Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ini mengucapkan selamat kepada para pimpinan dan dewas KPK yang telah terpilih tersebut.

    “Pimpinan dewan mengucapkan selamat kepada calon pimpinan KPK dan dewan pengawas KPK masa jabatan 2024-2029,” kata Puan.

    Setelah mekanisme di DPR, kata dia, akan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sebelumnya, Puan menanyakan para anggota dewan untuk menyetujui hasil laporan Komisi III tentang susunan pimpinan dan dewas KPK.

    “Apakah hasil laporan Komisi III atas hasil uji kelayakan calon pimpinan dan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi masa jabatan 2024-2029 dapat disetujui?,” tanya Puan.  

    “Setuju,”jawab para anggota dewan.  

    Untuk diketahui, lima pimpinan KPK periode baru adalah Setyo Budiyanto sebagai ketua, kemudian ada Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono, yang menjadi wakil ketua. 

    Selanjutnya, lima orang yang menjadi anggota dewan pengawas KPK di antaranya Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati, Gusrizal, Sumpeno, dan Wisnu Baroto.

  • [POPULER NASIONAL] Puan Tanggapi Pertemuan Hasto-Felicia Tissue | PDI-P Tantang Penggerak “Parcok” Uji Kebohongan

    [POPULER NASIONAL] Puan Tanggapi Pertemuan Hasto-Felicia Tissue | PDI-P Tantang Penggerak “Parcok” Uji Kebohongan

    [POPULER NASIONAL] Puan Tanggapi Pertemuan Hasto-Felicia Tissue | PDI-P Tantang Penggerak “Parcok” Uji Kebohongan
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
    Puan Maharani
    mengenai foto pertemuan antara Sekjen PDI-P
    Hasto Kristiyanto
    dengan
    Felicia Tissue
    menjadi sorotan pada Kamis (5/12/2024).
    Puan menganggap pertemuan itu sebagai agenda pribadi dan tidak membawa urusan partai.
    Sementara itu, dalam kesempatan berbeda, Hasto menantang para pemimpin yang dituding menjadi penggerak “partai coklat (
    parcok
    )” atau pengerahan aparat polisi pada Pilkada 2024 untuk mengikuti uji atau tes kebohongan.
    Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menyatakan, publik harus bisa membedakan pertemuan antara dua orang sebagai pertemuan pribadi atau pertemuan yang mewakili partai.
    Hal ini disampaikan Puan merespons pertemuan antara Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto dan Felicia Tissue, mantan kekasih Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep.
    “Harus dibedakan ya, ini pertemuannya adalah Pak Hasto sebagai pribadi ataukah kemudian sebagai sekjen,” ujar Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024). Puan menilai, pertemuan tersebut merupakan pertemuan antarpribadi.
    Menurut dia, pertemuan Hasto dan Felicia tidak merepresentasikan urusan atau sikap PDI-P.
    “Kalau saya melihatnya itu pertemuan antara dua orang yang sama-sama mempunyai pertemuan, silaturahim,” kata dia.
    Puan enggan menjawab ketika ditanya awak media apakah pertemuan itu terkait dengan keluarga Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi).
    “Ya tanya Pak Hasto, kan yang bertemu Pak Hasto,” ucapnya singkat.
    PDI-P menantang para pemimpin yang dituding menjadi penggerak “partai coklat (parcok)” atau pengerahan aparat polisi pada Pilkada 2024 untuk mengikuti uji atau tes kebohongan.
    Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengeklaim, PDI-P akan terus mengumpulkan bukti-bukti terkait adanya pengerahan aparat meski pengerahan itu dirancang agar tidak meninggalkan bukti.
    “Para pemimpin negeri ini yang ternyata terbukti secara empiris di lapangan, faktor-faktor di lapangan menjadi penggerak dari parcok, itu sebaiknya juga bersedia menerima tantangan dari para psikolog untuk bersedia mengikuti tes kebohongan,” kata Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Jakarta, Rabu (4/12/2024).
    Hasto menyebutkan tes ini menjadi penting bagi pemimpin karena berkaitan dengan masa depan bangsa negara.
    Menurut dia, pembiaran terhadap tindakan pemimpin penggerak ”
    Parcok
    ” sama saja menyia-nyiakan rakyat Indonesia yang memiliki hak untuk memilih.
    “Yang kami yakini adalah ketika seseorang melakukan suatu tindakan dan tidak mau mengakui tindakan tersebut, maka salah satu solusi yang ditawarkan para psikolog adalah uji kebohongan,” ujar Hasto.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pra-Rekonstruksi Penembakan GRO Tak Hadirkan Aipda R, Ini Alasan Polda Jateng

    Pra-Rekonstruksi Penembakan GRO Tak Hadirkan Aipda R, Ini Alasan Polda Jateng

    ERA.id – Polda Jawa Tengah menggelar pra-rekonstruksi peristiwa penembakan yang dilakukan oknum anggota Polrestabes Semarang, Aipda R, yang menewaskan siswa SMKN 4 Semarang, GRO. Proses itu tidak dihadiri oleh terduga pelaku, yaitu Aipda R.

    Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto membenarkan pra-rekonstruksi yang digelar pada Rabu (4/12) tengah malam itu. Selama pra-rekonstruksi, pelaku utama tidak dihadirkan.

    “Hanya oleh penyidik, tidak ada terduga pelaku,” kata Artanto, dikutip Antara, Kamis (5/12/2024).

    Mengenai ketidakhadiran pelaku utama yaitu Aipda R, Artanto menjelaskan bahwa pra-rekonstruksi itu bertujuan untuk memberikan pemahaman penyidik dalam menangani perkara tersebut.

    Sedangkan mengenai alasan pelaksanaan rekonstruksi yang digelar tengah malam itu, ia menyebut hal tersebut disebabkan karena kepadatan kawasan di sekitar lokasi kejadian yang membutuhkan konsentrasi bagi penyidik dalam melakukan pemeriksaan.

    Diketahui, pra-rekonstruksi kasus penembakan siswa oleh oknum polisi tersebut digelar di Jalan Candi Penataran Raya, di depan sebuah toko modern yang kamera pengawasnya sempat merekam peristiwa penembakan itu. 

    Sebelumnya, seorang siswa kelas XI SMKN 4 Kota Semarang berinisial GRO meninggal dunia akibat luka tembak senjata api di tubuhnya.

    Polrestabes Semarang menduga, korban merupakan pelaku tawuran antargangster yang terjadi di sekitar wilayah Simongan, Semarang Barat. Polisi yang berusaha melerai peristiwa tawuran antargangster tersebut terpaksa membela diri dengan menembakkan senjata api.

    Akan tetapi, Kabid Propam Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Aris Supriyono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPR, Selasa (3/12) sebelumnya mengatakan penembakan yang dilakukan oleh Aipda Robig terhadap siswa SMK 4 Semarang, GRO hingga tewas, bukan karena tawuran. Namun karena korban dan pelaku tak sengaja berpepetan di jalan.

  • 3 Warga Tewas Imbas Cuaca Ekstrem Terjang Lebak

    3 Warga Tewas Imbas Cuaca Ekstrem Terjang Lebak

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lebak, Banten, menerima laporan tiga orang meninggal dunia imbas banjir dan pohon tumbang akibat cuaca ekstrem yang terjadi sejak Selasa (3/12) hingga Kamis (5/12).

    “Cuaca ekstrem, hujan deras disertai angin kencang terjadi di Lebak dari hari Selasa (3/12) sampai hari ini,” kata Kepala BPBD Lebak Febby Rizky Pratama, Kamis (5/12).

    Febby menjelaskan, warga berinisial R (64) meninggal dunia karena tertimpa pohon tumbang di Kecamatan Cibeber, Kamis (5/12). Menurut Febby, korban meninggal ketika perjalanan pulang dari kebun ke rumah.

    “Kondisi hujan deras disertai angin kencang, yang bersangkutan sedang perjalanan pulang dari kebun ke rumah. Di perjalanan itu korban tertimpa pohon dan cukup lama ditemukan warga,” jelas dia, mengutip Detik.

    Febby mengatakan korban sudah dievakuasi dan langsung dimakamkan oleh keluarga.

    “Sudah dibawa ke rumah dan sudah dimakamkan,” tuturnya.

    Selain peristiwa hari ini, Febby mengatakan bahwa BPBD Lebak juga menerima dua laporan lain terkait warga yang meninggal karena cuaca ekstrem. Warga berinisial D (13) meninggal dunia karena tenggelam ketika banjir di Kecamatan Banjarsari, Rabu (4/12).

    Sementara, warga berinisial DA (14) meninggal dunia karena tertimpa tanah longsor di Cipanas pada Selasa (3/12).

    “Cuaca ekstrem selama tiga hari ini, kita menerima laporan tiga orang meninggal,” kata dia.

    Cuaca ekstrem saat Nataru

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya juga sudah mewanti-wanti potensi cuaca ekstrem sepanjang Desember ini. Bahkan, momen libur Natal dan Tahun Baru akan dibarengi dengan curah hujan cukup tinggi karena berada di puncak musim hujan yang disertai dengan fenomena La Nina lemah.

    “Saat ini kita sedang memasuki musim hujan, dan puncak musim hujan di sebagian wilayah di Sumatera dan Jawa itu ada di bulan Desember akhir. Kemudian di sebagian wilayah tersebut mengalami puncak musim hujan di bulan Januari,” ujar Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam Raker Kesiapan Nataru dengan Komisi V DPR RI, Rabu (4/12).

    “Artinya selama mudik Nataru ini kebetulan berada atau menuju puncak musim hujan,” imbuhnya.

    Dwikorita mengatakan pada Desember puncak musim hujan terjadi di sebagian Jawa terutama bagian selatan. Kemudian, pada Januari itu puncak musim di Jawa terjadi di bagian tengah hingga utara.

    Oleh karena itu, Dwikorita meminta pihak terkait untuk memberi perhatian pada peningkatan curah hujan yang cukup tinggi ini karena mungkin berdampak pada mobilitas masyarakat di momen libur Nataru, khususnya di Sumatera dan Jawa.

    Selain berada pada puncak musim hujan, Dwikorita mengatakan curah hujan juga bisa semakin tinggi karena adanya fenomena La Nina lemah. Fenomena ini berpotensi meningkatkan curah hujan hingga 20 persen.

    “Musim hujan ini disertai dengan terjadinya La Nina lemah yang berdampak pada peningkatan curah hujan mencapai diprediksi 20 persen dari normalnya,” jelasnya.

    (tim/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kapolri Irit Bicara DItanya Isu Keterlibatan ‘Partai Cokelat’ Pada Pilkada 2024

    Kapolri Irit Bicara DItanya Isu Keterlibatan ‘Partai Cokelat’ Pada Pilkada 2024

    ERA.id – Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo enggan berkomentar soal dugaan keterlibatan partai coklat atau “parcok” pada Pilkada serentak 2024.

    “Ya tanyakan partai lah,” ujar Listyo sambil tersenyum di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman merespons soal ‘Partai Cokelat’ alias Parcok, yang mengacu pada aparat Kepolisian yang digerakan dalam Pilkada 2024 untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Dia menegaskan, isu Parcok adalah hoaks.

    “Apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait parcok dan lain sebagainya itu, kami kategorikan sebagai hoaks,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11).

    Selain itu, dia membela Kapolri yang dituding menjadi dalang pengerahan Parcok. Menurutnya, tidak mungkin institusi Polri cawe-cawe dalam pilkada.

    Sebab, peta politik dalam pilkada sangat cair. Dia menjelaskan, antar satu daerah dengan daerah lainnya tidak selalu hanya pertaruangan antar dua kubu saja.

    “Hampir enggak mungkin Kapolri menggunakan institusinya untuk kepentingan kubu tertentu,” kata Habiburokhman.

    “Karena disetiap pilkada itu bisa terjadi mix antar kubu partai-partai politik. Di provinsi A misalnya, partai A berkoalisi dengan partai B, di provinsi lainnya berseberangan. Jadi secara logika enggak logis ya,” imbuhnya.

  • DPR Usul PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah, Prabowo Janji Pertimbangkan

    DPR Usul PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah, Prabowo Janji Pertimbangkan

    Jakarta: Wacana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mendapat respons serius dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam diskusi bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis 5 Desember 2024, DPR mengusulkan agar PPN 12% hanya diterapkan untuk barang-barang mewah.
     
    Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa barang kebutuhan pokok masyarakat tidak boleh dibebani kenaikan pajak ini. Ia menekankan pentingnya pendekatan selektif dalam penerapan PPN yang baru.
     
    “Yang pertama, untuk PPN 12% akan dikenakan hanya kepada barang-barang mewah, jadi secara selektif,” kata Dasco kepada wartawan usai pertemuan.
    Baca juga: Jangan Paksakan Penaikan PPN
     
    Lebih lanjut, Dasco menegaskan bahwa barang pokok dan layanan yang langsung menyentuh masyarakat harus tetap dikenakan PPN sebesar 11%, sebagaimana berlaku saat ini.
     
    “Kemudian yang kedua, barang-barang pokok dan yang berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat masih tetap akan diperlakukan pajak yang sekarang, yaitu 11%,” jelasnya.

    Prabowo: Usulan DPR Akan Dikaji

    Menanggapi usulan ini, Presiden Prabowo Subianto disebut menyatakan akan mempertimbangkan dan mengkaji lebih lanjut bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan tim terkait. Presiden disebut sangat memperhatikan aspirasi masyarakat yang meminta agar PPN untuk kebutuhan pokok tidak naik.
     
    “Bapak Presiden tadi menjawab bahwa usulan dari kawan-kawan DPR itu akan dipertimbangkan dan dikaji,” ujar Dasco.
     
    Prabowo bahkan direncanakan segera menggelar rapat bersama Menteri Keuangan dalam waktu dekat untuk membahas detail kebijakan pajak ini.
     
    “Mungkin dalam satu jam ini Pak Presiden akan meminta Menteri Keuangan dan beberapa menteri untuk rapat mengkaji usulan dari masyarakat maupun dari DPR tentang beberapa hal pajak yang harus diturunkan,” tambah Dasco.

    Masyarakat dan DPR Sepakat Menolak Kenaikan untuk Barang Pokok

    Usulan DPR ini sejalan dengan suara masyarakat yang meminta agar barang-barang kebutuhan pokok tidak dibebani kenaikan PPN. Sebelumnya, kritik atas rencana kenaikan ini juga dilontarkan sejumlah tokoh, agar Presiden memberikan “kado tahun baru” dengan membatalkan kebijakan kenaikan PPN.
     
    Jika kebijakan ini diterapkan, pendekatan selektif terhadap barang mewah diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat kecil sambil tetap mengoptimalkan penerimaan negara dari kelompok yang lebih mampu.
     
    Masyarakat kini menanti langkah konkret pemerintah dalam menyelaraskan kebijakan fiskal dengan kebutuhan rakyat. Apakah kenaikan PPN benar-benar hanya akan berlaku untuk barang mewah? Jawaban dari Istana sangat dinantikan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Waka Komisi I Ungkap Peran Krusial Timwas Intelijen DPR untuk Keamanan Negara

    Waka Komisi I Ungkap Peran Krusial Timwas Intelijen DPR untuk Keamanan Negara

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menegaskan pembentukan Tim Pengawas Intelijen DPR RI menjadi salah satu upaya untuk menjaga negara dari potensi ancaman yang merugikan. Dia meyakini timwas tersebut punya peran krusial untuk awasi negara.

    Dave awalnya bicara terkait fungsi intelijen. Dia menyebut intelijen berfungsi mengumpulkan data untuk menghindari negara dari ancaman.

    “Fungsi intelijen adalah pengumpulan data yang lalu dipadukan untuk menjadi asumsi pergerakan yang berpotensi menjadi ancaman terhadap negara,” kata Dave Laksono dalam keterangannya, Jumat (6/12/2024).

    Dave, yang juga menjadi bagian dari timwas tersebut, menerangkan bahwa setiap institusi aparat penegak hukum dan institusi pertahanan negara memiliki unit intelijen masing-masing. Sehingga, menurutnya, perlu ada pengawasan dari DPR sebagai lembaga yang salah satu tugasnya mengawasi kerja-kerja Pemerintah.

    “Gunanya timwas ini juga adalah memastikan komunitas intelijen Indonesia bekerja dengan baik,” ucap Legislator dari Dapil Jawa Barat VIII itu.

    Selain itu, menurut Dave, Timwas Intelijen DPR juga memiliki tugas untuk memastikan lembaga intelijen negara saling berkoordinasi saat menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam menjaga bangsa dari segala ancaman. Dengan demikian hasil data intelijen didapatkan secara akurat.

    Lebih lanjut, Dave menyebut pembentukan Timwas Intelijen DPR sekaligus menjadi momentum penting dalam memperkuat pengawasan parlemen terhadap lembaga-lembaga intelijen negara, demi terwujudnya sinergi yang lebih baik di antara lembaga-lembaga intelijen Indonesia.

    “Tim ini mempunyai peran yang krusial untuk memastikan sinergi antara semua kementerian dan lembaga. Dengan pengawasan yang efektif, hal-hal yang perlu diantisipasi atau dimitigasi oleh DPR dapat dilaksanakan dengan baik dan benar,” imbuh Dave.

    Seperti diketahui, anggota Tim Pengawas Intelijen DPR baru saja dilantik pada Selasa (3/12) kemarin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Tim ini di bawah koordinasi Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam).

    Pembentukan Tim Pengawas Intelijen merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Pasal 43 ayat (2) UU tersebut menyebutkan bahwa pengawasan eksternal penyelenggara Intelijen Negara dilakukan oleh komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang khusus menangani bidang intelijen, dalam hal ini adalah Komisi I DPR RI.

    Total ada 13 anggota Tim Pengawas Intelijen DPR, di mana 5 orang di antaranya menjadi pimpinan termasuk Dave Laksono. Semua perwakilan fraksi di DPR tergabung pada tim ini.

    (maa/maa)