Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Nurdin Halid Beri Sinyal Kepemimpinan Golkar Sulsel Bakal Dievaluasi, Taufan Pawe di Ujung Tanduk?

    Nurdin Halid Beri Sinyal Kepemimpinan Golkar Sulsel Bakal Dievaluasi, Taufan Pawe di Ujung Tanduk?

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI yang juga senior Partai Golkar, Nurdin Halid, menegaskan pentingnya melakukan evaluasi terhadap hasil Pemilu dan Pilkada yang diraih Partai Golkar di Sulawesi Selatan (Sulsel). 

    Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan kualitas kepemimpinan partai di daerah.

    “Hasil Pemilu dan Pilkada adalah cerminan dari sejauh mana mesin partai berjalan efektif. Jika ada kekurangan, ini harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Golkar di Sulsel,” kata Nurdin Halid kepada wartawan, Jumat (6/12/2024).

    Ia menilai, Partai Golkar di Sulsel memiliki potensi besar untuk terus menjadi kekuatan utama dalam peta politik regional. 

    Namun, keberhasilan tersebut hanya dapat dicapai jika partai mampu merespons dinamika politik lokal dengan strategi yang tepat dan kepemimpinan yang solid.

    “Kami harus melihat ke dalam, mengidentifikasi apa yang kurang, dan memperbaikinya. Bukan hanya soal jumlah kursi atau kemenangan Pilkada, tetapi juga bagaimana Golkar mampu menjadi partai yang benar-benar hadir untuk masyarakat,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Nurdin menggarisbawahi pentingnya membangun sinergi antara pengurus partai, kader, dan masyarakat. 

    “Kader Golkar harus lebih dekat dengan rakyat. Ini yang akan menjadi kunci kesuksesan ke depan,” ujarnya.

    Evaluasi ini, tambah Nurdin, tidak hanya sebagai langkah refleksi, tetapi juga untuk menyusun strategi baru menghadapi Pemilu dan Pilkada mendatang. 

    “Dengan kepemimpinan yang terarah, saya yakin Golkar Sulsel bisa kembali memperkuat posisinya di tingkat lokal maupun nasional,” tandasnya.

  • Pimpinan DPR Minta Alat Berat Tangani Bencana di Sukabumi

    Pimpinan DPR Minta Alat Berat Tangani Bencana di Sukabumi

    Pimpinan DPR Minta Alat Berat Tangani Bencana di Sukabumi
    Tim Redaksi
    SUKABUMI, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua DPR RI
    Cucun Ahmad Syamsurijal
    meminta agar alat berat seperti eskavator segera diturunkan di setiap jalan yang tertutup akibat
    bencana alam
    di
    Sukabumi
    , Jawa Barat.
    Bencana banjir dan pergeseran tanah yang melanda sejumlah wilayah di Sukabumi telah menyebabkan akses jalan retak dan tertimbun tanah.
    “Jadi kita pastikan penanganan cepat dan juga barusan bapak kapolda supaya bisa bantu eskavator alat berat turun di setiap titik-titik yang menutupi jalan,” kata Cucun di Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi, pada Jumat (6/12/2024).
    Cucun juga menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan warga yang terdampak bencana.
    Ia mengingatkan agar stok bahan bakar minyak (BBM) tidak kosong, agar transportasi bantuan dan logistik tidak terhambat.
    “Tadi BBM juga untuk transportasi yang penanganan sampai enggak ada sehingga lalu lintas dari semua pembawa bantuan segala macam ke lokasi pusat bencana banjir kemarin itu bisa segera masuk. Kalau kayak gini kan orang akses sudah susah,” ujarnya.
    Ia menambahkan, sudah lima hari sebagian SPBU di Sukabumi mengalami kekurangan pasokan BBM, yang mengganggu koneksi jaringan di sekitar area bencana.
    “Tadi dikatakan sudah lima hari SPBU sudah tidak ada suplai. Kalau kehabisan BBM malah menjadi susah juga orang mau melakukan koordinasi,” ujar politikus PKB itu.
    “Bahkan sinyal segala macam tadi koordinasi dari BPBD tidak bisa sampai ke BNPB,” ucapnya lagi.
    Sebagai bentuk kepedulian, Cucun menyambangi beberapa titik di Sukabumi yang terdampak bencana, termasuk bencana pergeseran tanah di Kampung Cisayar, Desa Mekarsari, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi.
    Ia ingin memastikan bahwa pemerintah siap tanggap dalam melayani para warga yang mengungsi akibat bencana.
    “Nah kami dengan BNPB dengan pak deputi dari Kementerian Sosial juga, langsung. Jumat ini kita akan cek ada pertemuan pak pj gubernur dengan kapolda dengan pangdam, saya akan temui segera penanganan kalau perlu misalkan disuplai dari BPBD-BPBD terdekat untuk bisa membantu penanganan di Sukabumi ini,” ungkapnya.
    Bencana tanah bergerak yang melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Sukabumi ini memaksa ratusan warga mengungsi ke lokasi yang lebih aman sejak Rabu (4/12/2024).
    Jalanan dan rumah-rumah di Sukabumi juga mengalami keretakan akibat dampak dari bencana tersebut.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Beberkan Surat DPO Harun Masiku, Ini Foto dan Identitasnya

    KPK Beberkan Surat DPO Harun Masiku, Ini Foto dan Identitasnya

    loading…

    Foto Harun Masiku dalam surat terbaru daftar pencarian orang (DPO) yang dirilis KPK, Jumat (6/12/2204). FOTO/KPK

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengeluarkan surat terbaru perihal daftar pencarian orang (DPO) terhadap Harun Masiku . Dalam surat itu, foto buronan kasus dugaan suap dalam proses pergantian antar-waktu (PAW) tersebut terpampang dalam beberapa pose.

    Surat tersebut bernomor: R/5739/DIK.01.02/01-23/12/2024 yang ditandatangani pimpinan KPK Nurul Ghufron pada 5 Desember 2024.

    “Untuk ditangkap dan diserahkan ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Jalan Kuningan Persada Kav.4 Setiabudi Jakarta Selatan,” demikian bunyi keterangan surat tersebut yang dilihat Jumat (6/12/2024).

    Dalam surat tersebut, KPK juga mencantumkan identitas Harun Masiku. Pria kelahiran Ujung Pandang, 21 Maret 1971 itu memiliki tinggi badan 172 cm dan berat badan yang tidak diketahui pasti.

    Kemudian, Harun Masiku memiliki warna kulit sawo matang. Beralamat tinggal di Limo, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

    “Ciri khusus: berkacamata, kurus, suara sengau, logat Toraja/Bugis,” tulisnya.

    KPK menegaskan, siapa pun yang melihat atau menemukan Harun Masiku bisa menghubungi penyidik Rossa Purbo Bekti pada surat elektronik atau email: [email protected] atau nomor telepon 021-25578300.

    Sebagai informasi, kasus ini bermula OTT suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024. KPK kemudian menetapkan sejumlah tersangka termasuk mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Harun Masiku.

    Wahyu Setiawan diketahui divonis 7 tahun penjara pada 2020 lalu. Dia dinyatakan bersalah menerima suap SGD19.000 dan SGD38.350 atau setara Rp600 juta bersama Agustiani Tio Fridelina.

    Wahyu Setiawan sudah bebas bersyarat pada 2023. Namun Harun Masiku masih buronan atau DPO, keberadaannya tidak diketahui.

    (abd)

  • Masyarakat Lagi Susah, Anggota DPR Usul Perpanjangan SIM-STNK Ditiadakan

    Masyarakat Lagi Susah, Anggota DPR Usul Perpanjangan SIM-STNK Ditiadakan

    ERA.id – Politisi PAN sekaligus Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, mengusulkan agar pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), hingga Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), masa berlakunya seumur hidup.

    “Saya minta dalam forum ini agar dikaji ulang perpanjangan SIM, STNK, dan TNKB cukup sekali,” kata Sudding saat rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Pol Aan Suhanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu kemarin.

    Hal tersebut sebagaimana penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku seumur hidup. “KTP itu kan berlaku seumur hidup sekali. SIM juga harus begitu, berlaku seumur hidup,” ucapnya.

    Menurut Sudding, penerbitan SIM, STNK, dan TNKB yang berlaku seumur hidup dapat meringankan beban masyarakat, sebab seringkali masyarakat menemui hambatan-hambatan ketika melakukan perpanjangan surat-surat berkendara tersebut.

    “Ini selembar SIM ukurannya tidak seberapa, STNK juga tidak seberapa, tetapi biayanya sangat luar biasa, kan begitu? Dan itu dibebankan kepada masyarakat,” ujarnya.

    Terlebih perpanjangan surat-surat berkendara tersebut menguntungkan vendor pengadaan. “Karena ini hanya untuk kepentingan vendor, pak, kepentingan pengusaha, bukan untuk mengejar target PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),” tambahnya.

    Menurut dia, apabila terjadi pelanggaran berkendara maka surat-surat berkendara tersebut cukup dilubangi sebagai tanda dan apabila telah mencapai limit tertentu maka kepemilikannya dapat dicabut.

    “Tiga kali dibolongi, sudah tidak perlu lagi sekian tahun bisa mendapatkan lagi SIM. Jangan ada perpanjangan supaya meringankan masyarakat dalam kondisi yang sangat susah ini,” tuturnya.

    Sudding menambahkan bahwa usulan tersebut sebelumnya pernah disampaikan kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan mendapatkan respons akan dilakukan evaluasi.

    “Saya minta Pak Kakorlantas agar dikaji dan diusulkan ulang perpanjangan SIM, STNK, itu cukup sekali,” katanya.

  • Diduga Tutup-tutupi Kasus Penembakan Gamma, Kombes Irwan Tak Layak Jadi Kapolrestabes Semarang

    Diduga Tutup-tutupi Kasus Penembakan Gamma, Kombes Irwan Tak Layak Jadi Kapolrestabes Semarang

    loading…

    Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar hanya melindungi anggotanya yakni Aipda Robig yang terlibat kasus penembakan siswa SMKN 4 Semarang Gamma Rizkynata Oktafandy. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Praktisi Hukum Saor Siagian menyebut kepolisian sangat arogan karena diduga menutup-nutupi kasus penembakan siswa SMKN 4 Semarang Gamma Rizkynata Oktafandy (GRO). Menurut dia, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar hanya melindungi anggotanya yakni Aipda Robig.

    “Sangat kuat, sangat arogan. Karena bayangkan kalau kita ikuti jelas apa yang dijelaskan Kapolrestabes berbeda dengan Propam,” ujar Saor kepada iNews Media Group, Jumat (6/12/2024).

    Baca juga: Kapolrestabes Semarang dan Kabid Propam Polda Jateng Beda Kronologi Penembakan Gamma, Mana yang Benar?

    Dia menilai Kombes Irwan tidak kayak menjadi Kapolrestabes Semarang. “Yang kita sangat miris Kapolrestabes bukan saja merasa iri ada saudaranya yang harus dilayani dilindungi dia melibatkan koordinator wartawan supaya kematian ini bisa tertutup. Karena itu, menurut saya Kombes Irwan nggak layak jadi pemimpin,” tegasnya.

    Menurut Saor, seorang Kapolrestabes seharusnya berempati terhadap keluarga korban penembakan, bukan meminta mengikhlaskan atau menutup-nutupi kasus tersebut.

    “Tetapi yang kita lihat sekarang ini bahkan dia melibatkan wartawan supaya ketika sudah meninggal diikhlaskan ternyata mau menutup-nutupi yang semestinya harus dilindungi yang harusnya dilayani ini menurut saya adalah arogan yang sangat luar biasa,” ungkapnya.

    Diberitakan sebelumnya, Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar siap dihukum terkait kasus Aipda Robig yang diduga menembak Gamma yang juga anggota Paskibra.

    Hal itu disampaikan Irwan dalam rapat bersama Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

    Irwan menyatakan siap bertanggung jawab atas segala tindakan anggotanya yang telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, abai dalam menilai situasi, teledor dalam menggunakan senjata api dan telah melakukan tindakan tidak perlu.

    “Sepenuhnya saya bertanggung jawab, saya siap dievaluasi, apa pun bahasanya saya siap menerima konsekuensi dari peristiwa ini,” ujar Irwan.

    Di sisi lain, dia berduka atas nama Polrestabes Semarang terkait berpulangnya Gamma akibat kejadian yang mencerminkan tidak profesionalitasnya anggota kepolisian.

    “Kami sebagai atasan Aipda Robig, dalam kesempatan ini memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat khususnya warga Semarang terlebih keluarga besar almarhum ananda Gamma,” ucapnya.

    (jon)

  • Tembak Rekan dan Siswa hingga Bunuh Ibu

    Tembak Rekan dan Siswa hingga Bunuh Ibu

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sejumlah aksi kekerasan dilakukan oleh anggota kepolisian di berbagai wilayah dalam sebulan terakhir. Kekerasan berujung kematian ini mayoritas melibatkan warga sipil.

    CNNIndonesia.com merangkum setidaknya ada empat kasus kekerasan yang berujung hilangnya nyawa korban akibat tindakan berlebihan dari anggota Polri.

    1. Polisi tembak polisi di Solok Selatan

    Kasus kekerasan pertama menimpa Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Riyanto Ulil Anshar. Ia ditembak oleh rekannya yakni Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar di bagian kepala pada Jumat (22/11) dini hari.

    Kasus penembakan antar anggota polisi ini diduga terkait pengusutan kasus tambang ilegal galian C yang sedang diproses oleh korban. Sementara pelaku yakni Dadang diduga tidak sepakat dengan aksi razia yang dilakukan oleh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan.

    Dalam kasus ini Dadang telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan serta dijerat dengan pasal berlapis. Selain itu yang bersangkutan juga telah dipecat sebagai anggota Polri lewat sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

    2. Polisi tembak siswa di Semarang

    Selang dua hari dari kasus di Solok Selatan, giliran anggota Polrestabes Semarang yang terlibat di kasus penembakan hingga menewaskan seorang siswa SMK berinisial GRO (17).

    Awalnya Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengklaim aksi penembakan terhadap GRO dilakukan oleh Aipda Robig saat hendak membubarkan tawuran antar geng Tanggul Pojok dan kelompok Seroja.

    Namun saat hendak melerai, lanjut Irwan, anggota yang bertugas di Satres Narkoba tersebut justru diserang oleh beberapa pelaku tawuran yang membawa senjata tajam.

    Hal itu yang membuat anggotanya melepaskan tembakan hingga mengenai pinggul Gamma yang menyebabkan pelajar itu meninggal dunia.

    Keterangan berbeda disampaikan Kabid Propam Polda Jawa Tengah Kombes Aris Supriyono dalam rapat dengar pendapat di DPR. Ia mengatakan penembakan yang dilakukan Aipda Robig tidak terkait dengan peristiwa pembubaran tawuran.

    “Pada saat perjalanan pulang mendapati satu kendaraan yang dikejar kemudian memakan jalannya terduga pelanggar, jadi kena pepet, akhirnya terduga pelanggar menunggu tiga orang ini putar balik, kurang lebih seperti itu dan terjadilah penembakan,” ujarnya.

    3. Polisi bunuh ibu kandung di Bogor

    Tak berselang lama, kasus kekerasan hingga menewaskan korban kembali terjadi dengan pelaku dari anggota Polres Metro Bekasi.

    Aipda Nikson Pangaribuan alias Ucok diduga menganiaya ibu kandungnya hingga tewas dengan memukul korban menggunakan tabung gas di Cileungsi, Bogor, pada Minggu (1/12) malam.

    Kejadian itu bermula saat Ucok terlibat cekcok dengan ibunya. Pasca pemukulan, Ucok langsung melarikan diri. Sementara sang ibu sempat dilarikan ke rumah sakit, namun kemudian dinyatakan meninggal dunia.

    Buntut peristiwa itu, Bid Propam Polda Metro Jaya tengah menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ucok. Ia diduga melanggar Pasal 8 huruf C Ayat 1 dan Pasal 13 huruf M Perpol Nomor 7 Tahun 2022.

    Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Bambang Satriawan mengatakan dalam proses pemeriksaan pihaknya mendapati sebuah surat yang menyatakan Ucok memiliki riwayat gangguan jiwa.

    “Dalam pemeriksaan kami, kami juga menemukan surat yaitu terdapat riwayat tentang kesehatan yang dialami oleh terduga pelanggar yaitu terduga pelanggar mengalami gangguan kejiwaan,” kata Bambang kepada wartawan, Kamis (5/12).

    4. Polisi tembak pria di Lampung

    Peristiwa penembakan oleh anggota Polda Lampung yang terjadi pada akhir Maret 2024 kembali mencuat usai pihak keluarga melaporkannya ke Divisi Propam Polri.

    Korban yang bernama Romadon, asal Desa Batu Badak, Marga Sekampung, Lampung Timur, Lampung ditembak mati oleh anggota Polda Lampung di depan anak dan istrinya.

    Aksi penembakan dilakukan lantaran korban dituduh terlibat dalam tindak pidana pencurian sepeda motor. Kasus ini mencuat lantaran peristiwa penembakan dilakukan saat korban tidak dalam posisi melawan dan tengah memperbaiki sandal bersama anaknya di rumah.

    Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadillah Astutik menyebut saat ini anggota diduga melanggar kode etik itu kini telah diperiksa oleh Bidpropam Polda Lampung. Ia memastikan pihaknya akan menindak tegas anggotanya yang terbukti melanggar kode etik profesi.

    “Saat ini yang bersangkutan sudah berada di Bidpropam Polda Lampung untuk menjalani sidang kode etik, untuk jadwalnya masih menunggu hasil dari Bidpropam. Nanti akan kami informasi kembali,” tuturnya.

    (tfq/fra)

    [Gambas:Video CNN]

  • Cek Kondisi Warga Terdampak Bencana Sukabumi, Pimpinan DPR Imbau Warga Waspada

    Cek Kondisi Warga Terdampak Bencana Sukabumi, Pimpinan DPR Imbau Warga Waspada

    Cek Kondisi Warga Terdampak Bencana Sukabumi, Pimpinan DPR Imbau Warga Waspada
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua
    DPR
    RI Cucun Ahmad Syamsurijal meninjau lokasi bencana tanah bergerak di Kampung Cisayar Desa Mekarsari, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten
    Sukabumi
    , Jawa Barat, Jumat (6/12/2024).
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, Cucun langsung disambut kepala desa setempat, serta jajaran dari BNPB dan Kementerian Sosial (Kemensos).
    Tampak di lokasi, retakan-retakan di area jalan serta rumah juga terdampak bencana tanah bergerak. Bencana ini membuat banyak warga harus mengungsi dari tempat tinggalnya.
    “Kalau diimbau untuk waspada ya waspada. Jangan sampai kita melawan satu kehendak yang kita juga enggak paham,” kata Cucun di lokasi pengungsian.
    “Makanya pada kesempatan ini saya hadir menyampaikan salam dari seluruh teman-teman pimpinan DPR RI. Kemarin kita turut berduka cita melihat bencana di Sukabumi, banjir yang tiba-tiba kejadian alam yang tanpa diprediksi tanpa disangka,” ujarnya.
    Dia juga memastikan pemerintah termasuk TNI dan Polri untuk hadir membantu dan melayani masyarakat terdampak bencana alam.
    Dari informasi yang diterima Cucun, ada sekitar 72 kartu keluarga (KK) dengan jumlah 260 jiwa yang terdampak bencana sehingga harus mengungsi.
    “Saya pastikan juga bapak polisi, bapak tentara tni sudah hadir untuk betul-betul sekarang ini katakan siaga satu, karena kondisi pergerakan tanah seperti ini enggak bisa diprediksi, ya mudah-mudahan mah enggak ada apa-apa bapak ibu ya,” tuturnya.
    Dalam kesempatan ini, Cucun juga memastikan pemerintah khususnya BNPB dan Kementerian Sosial (Kemensos) hadir di tengah-tengah masyarakat.
    Dia meminta jangan sampai ada akses jalan yang terputus akibat bencana alam.
    “Tapi pasti kami ini hadir di sini bahwa bapak-bapak yang dari BNPB dan Kemensos koordinasi juga dengan PU karena perjalanan hidup kan harus terus berlanjut, tidak boleh ada istilah jalan tidak bisa dilalui,” ujarnya.
    Menurut Cucun, saat ini pemerintah sudah cukup sigap merespons kejadian bencana tanah gerak di Desa Mekarsari. Sederet personel TNI dan Polri juga sudah mendukung penanganan bencana.
    Cucun juga meminta Kemensos untuk memberikan bantuan baik pemulihan trauma (trauma healing), makanan, hingga tempat tinggal.
    “Yang paling penting adalah bantuan tanggap darurat. Terutama makanan, kemudian juga pakaian, tenda, sama terpal yang pentingkan selimut,” katanya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banjir Desakan Pecat Gus Miftah, Dasco: Wewenang Presiden Prabowo

    Banjir Desakan Pecat Gus Miftah, Dasco: Wewenang Presiden Prabowo

    Jakarta: Desakan agar Gus Miftah, atau Miftah Maulana, dicopot dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden semakin ramai di media sosial. Hal ini bermula dari pernyataannya yang dianggap merendahkan penjual es teh, yang kemudian memicu gelombang kritik publik. 

    Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, turut angkat bicara terkait tuntutan tersebut. Dasco menegaskan bahwa ia tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti desakan pencopotan tersebut. Menurutnya, keputusan terkait jabatan Gus Miftah sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sebagai Utusan Presiden, tentu yang bisa memberikan jawaban itu adalah pemerintah, karena jabatan tersebut setara dengan jabatan menteri,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Kamis 5 Desember 2024. 

    “Kalau ditanya apakah ada sanksi, saya tidak bisa jawab, karena itu bukan wewenang saya,” tambahnya.

    Baca juga: Viral Aksi Sopir Truk Copot Stiker Wajah Miftah, Kecewa Usai Hina Penjual Es: Adab Lebih Tinggi daripada Ilmu!

    Namun, Dasco mengaku memahami aspirasi masyarakat yang marah akibat pernyataan Gus Miftah. Ia menilai bahwa desakan ini tidak hanya tertuju pada Gus Miftah, tetapi juga menyerukan evaluasi terhadap seluruh pembantu presiden dan utusan khusus lainnya.

    “Kita di DPR melihat masyarakat meminta pemerintah untuk introspeksi, termasuk mengevaluasi kinerja para pembantu presiden maupun Utusan Khusus Presiden,” ungkapnya.

    Petisi Online Memanas
    Di tengah polemik ini, tujuh petisi daring telah muncul di situs change.org, menyerukan pencopotan Gus Miftah dari jabatan Utusan Khusus Presiden. Salah satu petisi, berjudul “Copot Gus Miftah dari Jabatan Utusan Presiden”, berhasil mengumpulkan lebih dari 3.000 tanda tangan hingga kini.

    Namun, Gus Miftah sendiri enggan memberikan tanggapan terkait desakan pencopotan tersebut. “Nggak usah tanya itu, bukan wewenang saya,” ujarnya singkat di Pondok Pesantren Ora Aji, Kalasan, Sleman, DIY, Rabu 4 Desember 2024.
    Ujian Prabowo
    Kasus ini turut menjadi ujian bagi Presiden Prabowo Subianto dalam merespons kritik publik. Keputusan apakah Gus Miftah akan tetap menjabat atau dicopot kini menjadi perhatian besar masyarakat. 

    Sementara itu, berbagai pihak terus menunggu langkah yang akan diambil oleh pemerintah terhadap aspirasi yang kian deras disuarakan publik. Sejumlah pihak menilai pernyataan Gus Miftah sangat menyakitkan.

    Jakarta: Desakan agar Gus Miftah, atau Miftah Maulana, dicopot dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden semakin ramai di media sosial. Hal ini bermula dari pernyataannya yang dianggap merendahkan penjual es teh, yang kemudian memicu gelombang kritik publik. 
     
    Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, turut angkat bicara terkait tuntutan tersebut. Dasco menegaskan bahwa ia tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti desakan pencopotan tersebut. Menurutnya, keputusan terkait jabatan Gus Miftah sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
     
    “Sebagai Utusan Presiden, tentu yang bisa memberikan jawaban itu adalah pemerintah, karena jabatan tersebut setara dengan jabatan menteri,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Kamis 5 Desember 2024. 
    “Kalau ditanya apakah ada sanksi, saya tidak bisa jawab, karena itu bukan wewenang saya,” tambahnya.
     
    Baca juga: Viral Aksi Sopir Truk Copot Stiker Wajah Miftah, Kecewa Usai Hina Penjual Es: Adab Lebih Tinggi daripada Ilmu!
     
    Namun, Dasco mengaku memahami aspirasi masyarakat yang marah akibat pernyataan Gus Miftah. Ia menilai bahwa desakan ini tidak hanya tertuju pada Gus Miftah, tetapi juga menyerukan evaluasi terhadap seluruh pembantu presiden dan utusan khusus lainnya.
     
    “Kita di DPR melihat masyarakat meminta pemerintah untuk introspeksi, termasuk mengevaluasi kinerja para pembantu presiden maupun Utusan Khusus Presiden,” ungkapnya.

    Petisi Online Memanas

    Di tengah polemik ini, tujuh petisi daring telah muncul di situs change.org, menyerukan pencopotan Gus Miftah dari jabatan Utusan Khusus Presiden. Salah satu petisi, berjudul “Copot Gus Miftah dari Jabatan Utusan Presiden”, berhasil mengumpulkan lebih dari 3.000 tanda tangan hingga kini.
     
    Namun, Gus Miftah sendiri enggan memberikan tanggapan terkait desakan pencopotan tersebut. “Nggak usah tanya itu, bukan wewenang saya,” ujarnya singkat di Pondok Pesantren Ora Aji, Kalasan, Sleman, DIY, Rabu 4 Desember 2024.

    Ujian Prabowo

    Kasus ini turut menjadi ujian bagi Presiden Prabowo Subianto dalam merespons kritik publik. Keputusan apakah Gus Miftah akan tetap menjabat atau dicopot kini menjadi perhatian besar masyarakat. 
     
    Sementara itu, berbagai pihak terus menunggu langkah yang akan diambil oleh pemerintah terhadap aspirasi yang kian deras disuarakan publik. Sejumlah pihak menilai pernyataan Gus Miftah sangat menyakitkan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Soal Perluasan Barang Bebas PPN, Ini Kata Airlangga Hartarto – Halaman all

    Soal Perluasan Barang Bebas PPN, Ini Kata Airlangga Hartarto – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa masalah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang berlaku pada 1 Januari 2025 akan dibahas dan difinalisasi.

    “Pemerintah sedang mempersiapkan paket kebijakan ekonomi dan Bapak Presiden minta untuk dimatangkan, mudah-mudahan dalam satu minggu ke depan bisa  dituntaskan,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis kemarin, (5/12/2024).

    Menurut Airlangga tidak semua barang atau komoditas terkena PPN. Salah satunya barang kebutuhan pokok.

    Komoditas pokok yang bersentuhan langsung dengan masyarakat selama ini tidak terkena tarif PPN.

    “Beberapa barang dikecualikan dari PPN. Terutama bahan pokok dan penting itu sebagian besar sudah bebas fasilitas tanpa PPN. Demikian pula untuk pendidikan dan kesehatan,” katanya.

    Airlangga mengatakan mengenai kemungkinan adanya perluasan barang atau komoditas yang akan bebas PPN akan disampaikan melalui paket kebijakan ekonomi ke depan.

    “Kembali lagi bahwa PPN itu nanti kita akan sampaikan di dalam paket ke depan. Tetapi saya bisa sampaikan bahwa bahan pokok penting tidak kena PPN. Hari ini pun tidak kena PPN. Biaya pendidikan hari ini pun tidak kena PPN. Biaya kesehatan hari ini pun tidak kena PPN. Transportasi hari ini pun tidak kena PPN,” pungkasnya.

    Sejumlah pimpinan DPR bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, (5/12/2024).

    Mereka di antaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Adies Kadir, Ketua Komisi 11 Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi 3 Habiburokhman, dan lainnya.

    Mereka menemui Presiden Prabowo untuk menyampaikan aspirasi hasil rapat paripurna DPR mengenai rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang berlaku pada 1 Januari 2025. 

    “Kami telah banyak berdialog dan berdiskusi dengan Bapak Presiden,” kata Dasco.

    Sementara itu Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa berdasarkan hasil diskusi dengan Presiden kenaikan tarif PPN 12 persen tetap berlaku pada Januari 2025 mendatang. Hanya saja kenaikan tersebut berlaku selektif.

    “Hasil diskusi kami dengan Bapak Presiden, kita akan tetap mengikuti undang-undang bahwa PPN akan tetap berjalan sesuai jadwal waktu amanat di undang-undang yaitu 1 Januari 2025. Tetapi kemudian akan diterapkan secara selektif,” kata Misbakhun.

    Sejumlah pimpinan DPR bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, (5/12/2024). (Tribunnews.com/Taufik Ismail)

    Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen kata Misbakhun hanya berlaku untuk barang barang mewah saja.

    “Selektif kepada beberapa komoditas baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah,” katanya.

    Dengan kata lain kata Misbakhun, kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen hanya dibebankan kepada para konsumen barang mewah. Sementara masyarakat yang membeli barang selain barang mewah tetap dikenakan tarif Ppn 11 persen.

    “Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku,” pungkasnya.

  • Buntut Hinaan Miftah, PKB Minta Kemenag Perketat Langkah Pendakwah untuk Ceramah

    Buntut Hinaan Miftah, PKB Minta Kemenag Perketat Langkah Pendakwah untuk Ceramah

    ERA.id – Politisi PKB sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, meminta Kementerian Agama melakukan sertifikasi pendakwah agar yang berceramah berkapasitas menyampaikan nilai-nilai keagamaan.

    “Kementerian Agama perlu melakukan sertifikasi juru dakwah,” kata Maman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Hal tersebut dia sampaikan guna menanggapi video viral yang memuat ucapan dai kondang sekaligus Utusan Khusus Presiden untuk Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, Miftah Maulana atau Gus Miftah.

    Dalam video itu, terdapat ucapan Gus Miftah yang dinilai sebagian besar masyarakat telah melecehkan seorang warga penjual es teh.

    Bahkan, di media sosial X dan Instagram, masyarakat mengecam ucapan Miftah karena dinilai tidak mencerminkan seorang penceramah/dai yang semestinya memberikan kesejukan.

    Menurut Maman, kasus tersebut menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak untuk menjaga perkataan di hadapan publik. Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa pendakwah seharusnya merupakan orang yang paling tidak menguasai sumber-sumber nilai keagamaan, baik itu dari Al Quran, hadis, maupun sumber-sumber klasik.

    Maman menambahkan ulama juga dianjurkan untuk memiliki tema-tema pokok keagamaan dalam setiap sumber ceramah. Ia menekankan tidak boleh ada bahasa kotor maupun candaan yang mengolok-olok pihak lain saat berdakwah.

    “Tema yang dibawakan juga harus merujuk sumber agama. Misalnya, soal kesederhanaan atau lainnya. Itu semua harus bersumber atas referensi keagamaan seperti di poin pertama,” ujarnya.

    Maman juga meminta Kemenag dan masyarakat untuk menjadi pengawas apabila ada juru dakwah yang melanggar aturan. Jika pendakwah tersebut melakukan pelanggaran, menurut dia, perlu ada surat teguran hingga sanksi.

    “Perlu ada kontrol yang baik dari masyarakat itu sendiri, termasuk juga dari Kementerian Agama di daerah terkait dan teguran bagi yang melanggar etika, melanggar tata kesopanan publik, dan melanggar keadaban publik,” kata dia.