Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Sahroni Sambut Positif Mundurnya Gus Miftah dari Jabatan Utusan Khusus Presiden

    Sahroni Sambut Positif Mundurnya Gus Miftah dari Jabatan Utusan Khusus Presiden

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyambut positif langkah pendakwah Miftah Maulana Habiburahman alias Gus Miftah mundur dari jabatan utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Langkah Gus Miftah itu dinilai tepat.

    “Saya lihat, keputusan Gus Miftah untuk mundur dari jabatannya sebagai utusan khusus presiden sudah tepat. Pemerintahan Pak Prabowo ini baru dimulai, janganlah sampai diramaikan oleh huru-hara yang melukai nurani. Jadi, mundurnya beliau ini sudah bagus sekali,” ujar Sahroni kepada wartawan, Jumat (6/12/2024).

    Sahroni menilai fenomena yang terjadi pada Gus Miftah bisa menjadi pelajaran ke depannya. Menurut dia, siapa pun, baik itu pejabat, pengusaha, dan masyarakat luas, untuk selalu menghargai satu sama lain, tanpa membedakan profesi atau latar belakang.

    “Kita ini semua saudara, sebangsa dan se-Tanah Air, mencari rezeki di atas tanah yang sama. Jangan pernah memandang sebelah mata saudara kita,” tegas politikus Nasdem ini.

    Sebelumnya, Gus Miftah secara resmi mundur dari jabatan utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Pengunduran diri ini disampaikan Gus Miftah di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji yang ia asuh di Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (6/12/2024) siang.

    “Hari ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan,” ujar Gus Miftah dalam konferensi pers.

    alinea 7 (ubah narasinya sedikit)  Keputusan ini diambil setelah serangkaian kontroversi yang melibatkan Gus Miftah menjadi sorotan publik. Sebelumnya, seorang penjual es teh asal Magelang, Sunjahi viral karena ditegur Gus Miftah karena berjualan saat ia berceramah.

    Peristiwa tersebut sempat memicu kritik tajam hingga Gus Miftah akhirnya meminta maaf secara langsung kepada Sunhaji di Grabag, Magelang pada Rabu (4/12/2024). Sunhaji menyatakan menerima permohonan maaf Gus Miftah.

    Keputusan Gus Miftah mundur dari utusan khusus presiden bidang keagamaan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan pengabdian kepada masyarakat.

  • Alasan KPK Terbitkan Ulang DPO Harun Masiku

    Alasan KPK Terbitkan Ulang DPO Harun Masiku

    Jakarta –

    KPK kembali menerbitkan surat daftar pencarian orang (DPO) buronan kasus korupsi dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku. KPK menjelaskan alasan menerbitkan kembali surat DPO setelah penerbitan DPO pada 2020.

    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, mengungkap dalam surat DPO baru yang diterbitkan pada 5 Desember 2024, terdapat foto-foto terbaru sosok Harun Masiku. Selain foto, Tessa menyebut terdapat perubahan pada nomor kontak penyidik yang terbaru.

    “Pada daftar pencarian orang tersebut ada update, terkait foto terbaru saudara HM maupun nomor kontak yang bisa dihubungi,” jelas Tessa kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024).

    Untuk perubahan nomor kontak penyidik, Tessa menjelaskan bahwa personel yang bertugas saat ini dalam perkara tersebut sudah berganti. Dia juga menegaskan surat DPO akan tidak lagi berlaku jika Harun Masiku sudah berhasil ditangkap.

    “Perubahan nomor kontak yang bisa dihubungi karena untuk nomor kontak di DPO tahun 2020 personelnya sudah tidak lagi bertugas di KPK,” tutur Tessa.

    “Tidak ada (masa berlaku). DPO itu selesai apabila yang bersangkutan sudah ditangkap, jadi tidak ada masa berlakunya,” katanya.

    KPK Terbitkan Ulang DPO Harun Masiku

    Dilihat detikcom, KPK menampilkan empat foto Harun Masiku dengan sisi yang berbeda-beda. Ada foto yang memperlihatkan wajah Harun Masiku dari sisi sebelah kiri, ada juga dari sisi kanan, kemudian foto wajah Harun Masiku menghadap ke depan kamera juga terlihat jelas.

    “DPO tersebut merupakan update atas DPO yang diterbitkan awal 2020,” ujar Tessa, Jumat (6/12).

    Tak hanya itu, NIK dan nomor paspor Harun Masiku juga ditampilkan. Adapun ciri-ciri Harun Masiku adalah memiliki tinggi badan 172 cm, rambut hitam, warna kulit sawo matang. Harun Masiku juga memiliki ciri-ciri khusus, yakni berkacamata, kurus, suara sengau, logat Toraja/Bugis.

    (jbr/jbr)

  • Bertemu 3 Wakil Sri Mulyani, Dasco Ungkap Barang Mewah Kena PPN 12%

    Bertemu 3 Wakil Sri Mulyani, Dasco Ungkap Barang Mewah Kena PPN 12%

    Jakarta –

    Tiga Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) menyambangi Gedung Pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. Kedatangannya untuk menindaklanjuti usulan DPR yang menginginkan agar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% di 2025 hanya dikenakan untuk barang mewah.

    Hasil pertemuan rapat diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dia bilang hasil diskusi tadi sudah ditetapkan jenis barang mewah yang akan dikenakan PPN 12% dan ada komponen yang PPN-nya tetap 11% atau tidak dikenakan PPN sama sekali.

    “Jadi tadi kira-kira kita sudah dapat PPN barang mewah yang dinaikkan 12%, lalu kemudian komponen yang tetap 11% dan ada komponen-komponen yang tidak dikenakan PPN sama sekali,” kata Dasco kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Dasco menyebut komponen yang tidak dikenakan PPN seperti bahan makanan, UMKM, transportasi, pendidikan, kesehatan, jasa keuangan dan asuransi, hingga listrik dan air bersih yang di bawah 6.600 VA. Sisanya, selama yang bukan barang mewah akan dikenakan tarif PPN tetap 11%.

    Dasco pun memberikan bocoran terkait kriteria barang mewah yang akan dikenakan PPN 12%. “Tadi diskusinya yang pertama itu yang selama ini kena PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah). Lalu yang kedua sedang dicek mana yang bisa diperluas, mana yang kemudian tetap 11%,” bebernya.

    Dasco menyebut kebijakan terkait PPN 12% atas barang mewah akan diumumkan resmi oleh pemerintah dan tetap berlaku 1 Januari 2025. Terkait waktunya, belum diketahui pasti kapan pemerintah akan mengumumkan kebijakan tersebut.

    “Saya belum tahu kapan diumumkannya, tapi berlakunya kan pasti 1 Januari 2025,” imbuhnya.

    Terkait kemungkinan adanya revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dari single tarif menjadi multi tarif, Dasco menyebut hal itu akan dipikirkan sambil kebijakan ini berjalan.

    “Jadi ini kan kita coba simulasikan dulu di tahun ini karena menurut ketentuan UU kan memang harus naik, tetapi dalam situasi ekonomi dan pada kondisi saat ini kita tahu bahwa tidak mungkin kita menaikkan semua ke 12% sehingga kita cari jalan tengahnya bersama pemerintah. Alhamdulillah kita sudah hampir mendapatkannya. Apakah akan mengubah UU dan lain-lain, kita akan pikirkan sambil ini berjalan,” imbuhnya.

    Sebagai informasi, tiga anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyambangi Gedung DPR RI adalah Suahasil Nazara, Thomas Djiwandono dan Anggito Abimanyu.

    (aid/rrd)

  • Wakil Ketua DPR Saan Mustopa Dorong Anggaran Penanganan Banjir di Karangligar Karawang – Halaman all

    Wakil Ketua DPR Saan Mustopa Dorong Anggaran Penanganan Banjir di Karangligar Karawang – Halaman all

    Laporan Reporter Tribun Jabar, Cikwan Suwandi

    TRIBUNNEWS.COM, KARAWANG – Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa akan mendorong anggaran penanganan banjir di Desa Karangligar, Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Menurutnya daerah tersebut kerap menjadi langganan banjir.

    “Saya mendorong secara politiknya, nanti Pak Bupati Haji Aep kita berkolaborasi bersinergi dengan BBWS untuk menangani persoalan banjir. Untuk teknis, Pak Dian (Kepala BBWS Citarum),” kata Saan saat mengecek pertemuan Sungai Cidawolong, Sungai Kaliurang, dengan Sungai Cibeet ditemani Bupati Karawang, Aep Saepuloh, dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Mochamad Dian Al Ma’ruf, Jumat(6/12/2024).

    Ketika ditanya terkait kunjungan tersebut, Saan menyebut dirinya ingin mengecek langsung daerah yang menjadi langganan banjir tersebut. “Ini banjir yang abadi, agak permanen, sudah belasan tahun ini banjir. Kita coba ingin melihat langsung (penyebabnya) dan bagaimana nanti penanganannya,” kata Saan di lokasi.

    Bupati Karawang, Aep Saepuloh, mengatakan, pihaknya sangat mendukung pelaksanaan penanganan banjir di Desa Karangligar. “Pemerintah siap dalam pelaksanaan ini. Pemerintah daerah tentunya tidak merasa keberatan, yang pasti lahan untuk yang tadi lebih dari satu hektar kita siap, akan bebaskan. Yang penting masyarakat semua di wilayah sini bisa kita terselamatkan,” kata Aep.

    Aep berharap pelaksanaan penanganan bisa dilakukan pada 2024. Pemerintah daerah akan berkolaborasi untuk penanganan banjir.

    “Tadi dibilang akan diperlukan kolam dan pompa dengan kebutuhan satu hektar lebih. Kami juga alhamdulillah ada Pak Saan sebagai Wakil Ketua DPR RI hadir juga ke sini sebagai kunjungan kerja,” kata Aep.

    Mochamad Dian Al Ma’rup mengatakan, untuk penanganan banjir di Desa Karangligar diperlukan anggaran sekitar Rp 80 miliar hingga Rp 100 miliar.  “Ini merupakan tindakan jangka menengah yang segera. Maka kami juga melakukan desain bagaimana caranya supaya back water dari Sungai Cidawolong ini tidak terus-terusan akibat Cibeet,” kata Dian.

    Pertama, kata Dian, penanganan akan dilakukan normalisasi sesuai dengan elevasi.

    “Setelah itu kita akan pasang pintu, di mana setelah pintu ini di sebelahnya akan dipasang kolam retensi, agar begitu dipasang pintu tidak bisa masuk ke Cibeet. Cibeet juga nggak bisa masuk ke Cidawolong,” kata Dian.

    Cara mengeluarkan air dari Cidawolong, pihaknya akan memompa ke kolam retensi sebagai parkir air ke Cibeet. Air akan berkurang sesuai kapasitas pompa.

    “Insyaallah banjir akan berkurang signifikan menyisakan sekitar 17 sampai 40 hektar dari 135 hektar genangan yang ada di sini. Mudah-mudahan lancar,” kata Dian.

    Untuk sisanya, akan ditindaklanjuti Pemerintah Jawa Barat.

    “Nah nanti juga ada upaya lain yang kami akan tindak lanjuti dengan Pak Gubernur, bagaimana mengatasi sisa yang tadi yang tidak tertangani. Ini nanti belum bisa kita ekspose karena ini  masih kita perlu desain,” kata Dian.

  • Miftah Mundur dari Jabatan Utusan Khusus Presiden, Sahroni DPR: Itu Sudah Tepat – Page 3

    Miftah Mundur dari Jabatan Utusan Khusus Presiden, Sahroni DPR: Itu Sudah Tepat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Miftah Maulana Habiburrahman alias Miftah menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

    Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mengatakan, dari kasus ini Miftah untuk selalu mengingat dan menghargai sesama manusia, tanpa membedakan profesi atau latar belakang.

    “Pastinya ucapan beliau sangat menyakiti hati banyak pihak dan sangat tidak pantas disampaikan oleh dan kepada siapapun. Apalagi Miftah ini kan seorang tokoh yang jadi panutan bagi pengikutnya. Kalau beliau bisa seperti itu, ditambah ada pembelaan bahwa ucapannya hanya guyon, dikhawatirkan ini jadi normalisasi bagi ucapan-ucapan jahat yang menghina orang lain,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Jumat (6/12/2024).

    “Makanya memang sanksi sosial yang muncul sudah bagus agar tidak terjadi lagi ke depannya,” sambung dia.

    Politikus NasDem ini pun turut menanggapi terkait langkah Miftah yang mundur dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden. Sahroni menilai, keputusan itu merupakan langkah yang tepat.

    “Saya lihat, keputusan Miftah untuk mundur dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden sudah tepat. Pemerintahannya Pak Prabowo ini baru dimulai, janganlah sampai diramaikan oleh huru-hara yang melukai nurani. Jadi mundurnya beliau ini sudah bagus sekali,” jelas dia.

    Sahroni pun mengingatkan kepada siapa pun, baik itu pejabat, pengusaha, dan masyarakat luas, untuk selalu menaruh empati kepada sesama.

    “Kita ini semua saudara, sebangsa dan setanah air, mencari rezeki di atas tanah yang sama. Jangan pernah memandang sebelah mata saudara kita, haram itu. Semua pekerjaan halal itu mulia,” pungkasnya.

  • Lelang Proyek Gedung MPR/DPR di IKN Bakal Dibuka Kuartal I 2025 – Page 3

    Lelang Proyek Gedung MPR/DPR di IKN Bakal Dibuka Kuartal I 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bakal membuka lelang proyek pembangunan gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada kuartal I 2025, termasuk untuk pembangunan gedung MPR/DPR.

    “(Lelang gedung legislatif dan yudikatif di IKN) harusnya di kuartal I 2025. (Termasuk gedung MPR/DPR?) Iya, semua,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Dody mengatakan, pemerintah masih tetap akan meneruskan pembangunan IKN di tahun depan dan setelahnya. Hanya saja, saat ini kelanjutan seluruh proyek infrastruktur masih dievaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Tapi kan saya sudah ngomong, semua anggaran sedang ‘dibintang’, menunggu review dari BPKP,” Sebut dia.

    Tambahan Anggaran

    Adapun Kementerian PU telah usul menambah anggaran sebesar Rp 60,6 triliun pada 2025. Salah satunya untuk kelanjutan proyek IKN sebesar Rp 14,87 triliun.

    Dukungan tambahan anggaran untuk IKN akan digunakan untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol IKN, dan duplikasi jembatan pulau balang bentang pendek, pembangunan SPAM Saritas, Gedung Kantor Pemerintah, Kantor Keamanan seperti Polri dan BIN.

    Usulan tambahan terbesar dialokasikan untuk penerbitan 3 instruksi presiden (Inpres) baru di bidang Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Bina Marga. Dengan kebutuhan total anggaran sebesar Rp 28,55 triliun.

     

  • Tegaskan Tak Gabung Blok Mana Pun, Menlu Sugiono: Indonesia Jadi Penengah

    Tegaskan Tak Gabung Blok Mana Pun, Menlu Sugiono: Indonesia Jadi Penengah

    ERA.id – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Menlu Sugiono menekankan Indonesia akan menjadi penengah bila nantinya bergabung dengan BRICS.

    Dalam rapat perdana bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12), Menlu Sugiono menegaskan kembali bahwa Indonesia tidak bergabung dengan blok mana pun.

    “Sejak awal Presiden Prabowo telah menggariskan visi politik luar negeri, di mana bahwa Indonesia tetap pada garis non-aligned, non-blok, yang artinya kita tidak menempatkan diri diblok militer mana pun,” kata Menlu Sugiono, dikutip YouTube TV Parlemen, Senin (2/12/2024).

    Pernyataan sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak bergabung dengan blok mana pun ini dikatakan oleh Menlu Sugiono karena menyangkut berberapa hal.

    Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah hal tersebut tidak cocok secara konstitusi dan tradisi kepentingan nasional Indonesia.

    “Kita tidak mempunyai keinginan untuk bergabung dengan pakta militer mana pun, karena hal tersebut tentu saja secara konstitusi dan tradisi tidak cocok dengan kepentingan nasional kita,” tegasnya.

    Meski demikian, Menlu Sugiono menekankan kembali bahwa Indonesia akan terus menjalin hubungan bilateral dan multilateral dengan negara-negara bersahabat. Hal ini pun akan dilakukan sesuai dengan amanat konstitusi yang berlaku.

    “Kami menilai bahwa BRICS merupakan grouping mulitlateral yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara-negara yang ada di dalamnya,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Menlu Sugiono menjelaskan saat ini status Indonesia adalah sebagai interested country untuk bergabung menjadi anggota BRICS. Namun ia memastikan bila nanti Indonesia resmi bergabung, bukan menandakan keberpihakan pada blok tertentu.

    “Masuknya Indonesia ke BRICS tidak bisa diartikan sebagai berpihaknya Indonesia terhadap satu kekuatan atau line tertentu. Namun akan lebih pada ke bridge builder, menjadi pihak yang justru jadi penengah jika ada kepentingan-kepentingan yang saling bertolak belakang,” pungkasnya.

    Diketahui keinginan Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS disampaikan oleh Sugiono ketika ia menjadi utusan khusus Presiden Prabowo pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Kazan pada Oktober lalu.

  • Profil Koster-Giri Unggul Real Count Atas Mulia-PAS dalam Pilgub Bali 2024

    Profil Koster-Giri Unggul Real Count Atas Mulia-PAS dalam Pilgub Bali 2024

    Profil Koster-Giri Unggul Real Count Atas Mulia-PAS dalam Pilgub Bali 2024

    TRIBUNJATENG.COM- Pilgub Bali 2024 diikuti oleh dua pasangan calon yakni nomor urut 01, Made Muliawan Arya – Putu Agus (Mulia-PAS), kemudian nomor urut 02 Wayan Koster-I Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri).

    Berdasarkan data yang diunggah di laman https://data-pemilu.pages.dev/gubernur yang diklaim mengacu pada real count KPU di laman https://pilkada2024.kpu.go.id/.

    Tercatat, Koster-Giri unggul dengan raihan 61,46 persen suara. Sementara, paslon nomor urut 1, Made Muliawan Arya-Putu Agus Suradnyana (Mulia-PAS) mengumpulkan 38,54 persen suara.

    Mulia-PAS diusung oleh delapan partai politik yaitu PAN, PSI, PKN, Demokrat, NasDem, PKS, Golkar, hingga Gerindra.

    Sementara itu, paslon nomor urut kedua Koster-Giri mendapatkan dukungan dari sekitar delapan partai politik di antaranya adalah Partai Ummat, PDI Perjuangan, Perindo, Hanura, Partai Gelora Indonesia, PKB, Partai Buruh, dan PBB.

    Profil Wayan Koster

    Sebelumnya I Wayan Koster merupakan gubernur Bali periode 2018-2023 menggantikan I Made Mangku Pastika yang telah menjabat selama dua periode. 

    Menguti Kompas.com, Koster dikenal sebagai politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan sudah belasan tahun berkiprah sebagai anggota DPR-RI di Senayan. 

    Ia juga pernah berkecimpung di dunia pendidikan dengan menjadi peneliti hingga dosen di berbagai universitas negeri maupun swasta sebelum terjun ke dunia politik.

    Bernama lengkap Dr Ir Wayan Koster, lahir di Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng, pada 20 Oktober 1962 

    Mempunyai istri bernama Ni Luh Putu Putri Suastini dan dua anak yang Bernama Ni Putu Dhita Pertiwi dan Ni Made Wibhuti 

    Riwayat Pendidikan 

    SD Nomor 1 Sembiran Tahun 1975 

    SMP Bhaktiyasa Tahun 1978 

    SMA Negeri 1 Singaraja Tahun 1981 

    S1, Institut Teknologi Bandung Tahun 1987 

    S2, STIE International Golden Institute Jakarta Tahun 1995 

    S3, Universitas Negeri Jakarta Tahun 1999 

    Riwayat Pekerjaan 

    Tenaga Peneliti Balitbang Depdikbud Tahun 1988-1994 

    Dosen Tidak Tetap Tahun 1992-2004 di STIE Perbanas Jakarta, UPH Tangerang, Universitas Tarumanegara, Universitas Negeri Jakarta 

    Anggota DPR RI Periode 2004-2009, 2009-2014, 2014-2019 

    Gubernur Bali Tahun 2018-2023 

    Profil I Nyoman Giri Prasta

    I Nyoman Giri Prasta, S.Sos, lahir pada 19 Maret 1972.

    Mengutip Wikipedia, ia adalah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bupati Badung yang menjabat pada periode 2016–2021 dan 2021–2024, dan Wakil Gubernur Bali terpilih pada tahun 2024.

    Dia dilantik pada 17 Februari 2016 oleh Gubernur I Made Mangku Pastika di Wisma Sabha, Renon, Denpasar. 

    Ia maju kembali pada putaran kedua sebagai calon Bupati Badung pada Pemilihan Umum Daerah (Pilkada) Kabupaten Badung tahun 2020 berpasangan dengan I Ketut Suiasa melawan kotak kosong.

    Pendidikan
    SDN 1 Pelaga (1978-1984)
    SMPN 1 Pelaga (1984-1987)
    SMAN Abiansemal (1988-1991)
    S1 Ilmu Administrasi Negara di STISIP Margarana, Tabanan (2010-2013)

    Organisasi
    Kepala Badiklatcab PDI Perjuangan Badung (2005-2010)
    Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Badung (2010-2015)
    Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Badung (2015-2020)
    Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Badung (2020-2024)

    Pekerjaan
    Anggota DPRD Badung (2004-2009)
    Anggota DPRD Badung (2009-2011)
    Ketua DPRD Badung (2011-2014)
    Ketua DPRD Badung (2014-2015)
    Bupati Kabupaten Badung (2015-2020)

  • Ketum PINSAR Singgih Januratmoko: Program Makan Bergizi Gratis Untungkan Peternak UMKM

    Ketum PINSAR Singgih Januratmoko: Program Makan Bergizi Gratis Untungkan Peternak UMKM

    TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA — Program makan bergizi gratis untuk siswa sekolah menjadi angin segar bagi peternak rakyat UMKM, yang tergabung dalam Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR).

    Pasalnya, terdapat 13 juta tenaga kerja yang bergantung dari peternakan UMKM itu, sekaligus dapat menstabilkan harga telur dan ayam. 

    “Kami mendukung program dari pemerintah ini, karena dari sisi lapangan kerja terdapat 13 juta orang yang bergantung dengan peternakan UMKM. Selain itu, harga ayam dan telur yang membaik akhir-akhir ini akan tetap stabil,” tutur Ketua Umum PINSAR Singgih Januratmoko.

    Singgih yang juga pendiri Janu Putra Group itu, mengatakan PINSAR siap bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis.

    Program tersebut, menurut Singgih bukan hanya mengatasi persoalan gizi di anak anak dampai dengan remaja. Namun juga uluran tangan pemerintah dalam mengurai benang kusut masalah peternak rakyat. 

    “Dengan adanya makan bergizi gratis akan menyerap telor dan ayam dalam jumlah besar, sehingga Multiplier effect atau efek berganda sangat dirasakan peternak UMKM, yang selama ini kesulitan karena berhadapan dengan korporasi raksasa di bidang perunggasan,” tutur Singgih yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu. 

    Di samping itu, Singgih menegaskan program makan bergizi gratis merupakan langkah konkret untuk mendukung kedaulatan pangan dan perbaikan kualitas kesehatan masyarakat. “Pemerintah dan peternah rakyat bisa mempertahankan kedaulatan pangan. Karena sektor perunggasan ini dapat dicukupi di dalam negeri tidak perlu impor,” ujar Singgih.

    Ia menambahkan bahwa sektor perunggasan memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program ini. “Ayam dan telur adalah sumber protein yang mudah diakses dan sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang anak. Kami dari PINSAR siap mendukung ketersediaan produk unggas berkualitas untuk menyukseskan program ini,” katanya.

    Singgih juga menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah, peternak lokal, dan pelaku industri dalam pelaksanaan program ini. “Program ini bisa menjadi peluang untuk memberdayakan peternak lokal di berbagai wilayah Indonesia. Dengan sinergi yang baik, kami bisa memastikan tidak hanya ketahanan pangan tetapi juga peningkatan kesejahteraan peternak kecil,” jelasnya.

    Selain itu, Singgih mengusulkan agar program ini dilengkapi dengan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pola makan bergizi. “Edukasi adalah kunci agar masyarakat memahami manfaat dari asupan bergizi. Dengan begitu, program ini tidak hanya bersifat sesaat tetapi juga membawa perubahan jangka panjang,” pungkasnya.

  • 1.158 ASN Diduga Tidak Netral Selama Pilkada 2024

    1.158 ASN Diduga Tidak Netral Selama Pilkada 2024

    ERA.id – Pelaksana Harian Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Plh. Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syarmadani menjelaskan bahwa sebanyak 19 aparatur sipil negara (ASN) pelanggar netralitas Pilkada 2024 telah diberikan hukuman.

    Syarmadani menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi yang mempertanyakan tidak adanya ASN pelanggar netralitas yang mendapatkan hukuman. Sementara itu, dia mengungkapkan bahwa terdapat 1.158 ASN yang diduga tidak netral selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung.

    “Dari dugaan keterlibatan 1.158 ASN instansi daerah yang terkait netralitas yang diadukan, itu 667 yang menunggu verifikasi BKN (Badan Kepegawaian Negara) karena memang terpusat, terpadu satu pintu untuk pengaduan,” kata Syarmadani menjelaskan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Lebih lanjut, kata dia, sebanyak 436 dari 1.158 aduan sedang menunggu tindak lanjut pejabat pembina kepegawaian (PPK).

    “Kemudian 4 aduan ASN dengan status kepegawaian diberhentikan, pensiun, APS (atas permintaan sendiri), atau sudah berhenti, pensiun,” ujarnya.

    Selanjutnya, dia mengatakan bahwa 24 aduan ASN berstatus tidak terbukti melanggar netralitas, 27 aduan telah dibatalkan, dan 60 aduan berstatus ditolak.

    “Rincian masing-masing daerahnya ada. Jadi, di aplikasi yang dimiliki oleh BKN itu dari mulai Kabupaten Berau 2 laporan sampai Kalimantan Utara 1 laporan. Jadi, ada rinciannya, sudah ada tindak lanjut,” jelasnya.

    Sebelumnya, pada rapat tersebut, Dede Yusuf mengatakan bahwa dirinya belum melihat Kemendagri memberikan sanksi kepada ASN pelanggar netralitas di Pilkada 2024.

    “Banyak sekali laporan ke kami, keterlibatan ASN, dan satu pun belum ada yang diberikan sanksi, bahkan ada Sekda (Sekretaris Daerah) yang jelas-jelas memberikan voice note (pesan suara, red.) kepada semua ASN untuk mendukung salah satu pasangan calon, tetapi sampai saat ini belum ada sanksi. Saya belum melihat dari Mendagri (Menteri Dalam Negeri) memberikan sanksi,” kata Dede Yusuf. (Ant)