Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Komisi VII DPR minta pemerintah mengkaji ulang penerapan PPN 12 persen

    Komisi VII DPR minta pemerintah mengkaji ulang penerapan PPN 12 persen

    Menurut saya ini harus dikaji lagi, karena tidak semua usaha-usaha yang kecil itu sanggup membayar PPN 12 persen.

    Padang (ANTARA) – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk mengkaji ulang penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen, karena bisa berdampak langsung terhadap kemampuan finansial masyarakat di tanah air.

    “Menurut saya ini harus dikaji lagi, karena tidak semua usaha-usaha yang kecil itu sanggup membayar PPN 12 persen,” kata Saleh Partaonan Daulay, yang salah satu mitra kerja di komisinya membidangi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), di Padang, Sumatera Barat, Jumat.

    Saleh melakukan kunjungan kerja ke Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Padang, Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

    Saleh mengkhawatirkan apabila kebijakan PPN 12 persen diberlakukan secara menyeluruh, maka salah satu kelompok yang paling terdampak ialah pelaku usaha yang baru memulai usahanya. Sebab, secara finansial mereka belum begitu kuat, namun sudah dibebankan kewajiban pajak yang tergolong besar.

    “Kami berharap kebijakan PPN 12 persen ini tidak diterapkan ke semua jenis usaha,” kata dia lagi.

    Namun, kata dia pula, bagi sektor usaha yang sudah tergolong besar, Komisi VII DPR mendukung kebijakan penerapan PPN 12 persen dengan mengedepankan kriteria-kriteria yang disusun oleh Kementerian Keuangan.

    Terpisah, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan komponen yang tidak dikenakan PPN, di antaranya bahan makanan, UMKM, transportasi, pendidikan, kesehatan, jasa keuangan dan asuransi, listrik, hingga air bersih.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dasco: PPN 12% Barang Mewah di 2025 Sesuai Situasi Ekonomi Sekarang

    Dasco: PPN 12% Barang Mewah di 2025 Sesuai Situasi Ekonomi Sekarang

    Jakarta, CNBC Indonesia-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco melihat keputusan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi sebesar 12% hanya diberlakukan terhadap barang mewah sesuai dengan perekonomian saat ini.

    PPN harus tetap naik karena sudah tertera dengan jelas dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disepakati pemerintah dan DPR pada 2021 silam.

    “Jadi begini ini kan kita coba simulasikan dulu di tahun ini, karena kan menurut ketentuan undang-undang kan memang harus naik,” kata Dasco kepada wartawan di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (6/12/2024)

    “Tetapi dalam situasi ekonomi dan kondisi pada saat ini kan kita tentunya tahu bahwa tidak mungkin kita menaikkan semua ke 12%,” jelasnya.

    Menurutnya ini jalan terbaik akan kebijakan tersebut. Sesuai pembicaraan dengan Presiden Prabowo Subianto kemarin, Dasco memastikan pemerintah dan DPR sudah mendapatkan titik temu.

    “Kita cari jalan keluar, jalan tengahnya bersama-sama dengan pemerintah, dan alhamdulillah kita sudah hampir mendapatkannya, dan mengenai tadi pertanyaan apakah kemudian akan kita samakan dengan mengubah undang-undang lain-lain, kita akan pikirkan sambil ini berjalan,” papar Dasco.

    (mij/mij)

  • Komisi VII dorong Kemenperin berikan pelatihan bagi pelaku industri

    Komisi VII dorong Kemenperin berikan pelatihan bagi pelaku industri

    Jadi, kalau kualitasnya baik maka itu akan meningkatkan harga dan nilai sehingga lebih kompetitif,

    Padang (ANTARA) – Komisi VII DPR RI yang salah satu ruang lingkupnya terkait perindustrian mendorong Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Padang, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan pelatihan bagi pelaku industri di Ranah Minang.

    “Komisi VII berharap balai ini tidak hanya mengeluarkan sertifikasi saja namun juga memberikan pelatihan kepada masyarakat,” kata Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay saat melakukan kunjungan kerja ke BSPJI Padang, di Padang, Jumat.

    Saleh Daulay mengatakan, dengan memberikan pelatihan maka masyarakat bisa memahami apa saja tantangan dunia industri sehingga mereka bisa menyiapkan barang dan jasa yang berkualitas serta berdaya saing.

    “Jadi, kalau kualitasnya baik maka itu akan meningkatkan harga dan nilai sehingga lebih kompetitif,” kata dia.

    Bersamaan dengan itu, dalam rangkaian kunjungan kerja Komisi VII ke BSPJI Padang, pihaknya juga meminta masyarakat khususnya pelaku industri agar lebih meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.

    Apalagi, saat ini persaingan usaha semakin ketat termasuk pemasaran lewat platform digital atau e-commerce. Di sisi lain Saleh menilai hal tersebut sekaligus menjadi peluang bisnis yang menjanjikan apabila masyarakat bisa memaksimalkan.

    Ia mengatakan, agar produk dalam negeri termasuk asal Ranah Minang bisa bersaing dengan produk dari negara lain, maka kualitas serta standardisasi menjadi kunci penting yang harus diperhatikan.

    “Kalau barang itu berkualitas, mempunyai standardisasi dan bermutu maka akan dibeli orang sehingga bisa membantu perekonomian,” ujar dia.

    Selain itu, ia bersama rombongan Komisi VII juga menyarankan agar pelaku usaha berani menciptakan produk baru. Sebab, selama ini masyarakat cenderung menjual produk warisan seperti songket dan lainnya.

    Ia menyakini apabila pelaku usaha bisa lebih kreatif maka produk baru tersebut akan lebih diminati pasar karena menyesuaikan kondisi terkini. Namun, produksi produk warisan juga tetap harus dipertahankan sebagai ciri khas Nusantara.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo tegaskan penerapan PPN 12 persen sesuai UU dan selektif

    Prabowo tegaskan penerapan PPN 12 persen sesuai UU dan selektif

    Kan sudah diberi penjelasan, PPN adalah undang-undang, ya kita akan laksanakan, tapi selektif hanya untuk barang mewah.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang berlaku mulai 2025 akan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, namun bersifat selektif.

    Kepala Negara dalam pernyataannya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa kenaikan PPN ini hanya akan berlaku untuk barang-barang mewah, sementara perlindungan terhadap rakyat tetap menjadi prioritas pemerintah.

    “Kan sudah diberi penjelasan, PPN adalah undang-undang, ya kita akan laksanakan, tapi selektif hanya untuk barang mewah,” kata Prabowo, usai bertemu dengan delegasi Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI).

    Presiden Prabowo juga menambahkan bahwa sejak akhir tahun 2023, pemerintah tidak memungut PPN secara penuh terhadap barang-barang yang seharusnya dikenakan pajak, sebagai bentuk upaya membantu masyarakat, terutama kalangan bawah.

    “Untuk rakyat yang lain, kita tetap lindungi, sudah sejak akhir 2023 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membela, membantu rakyat kecil. Jadi kalaupun naik, itu hanya untuk barang mewah,” ujarnya pula.

    Ketentuan PPN 12 persen itu diperintahkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam pernyataannya di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/12), mengatakan usulan penghitungan PPN dengan tarif berbeda untuk barang-barang, seperti kebutuhan pokok, agar dikenakan pajak lebih rendah.

    Hasil pertemuan dengan pemerintah menyepakati bahwa kebutuhan pokok dan layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan perbankan, akan dikenakan PPN 11 persen, bukan 12 persen.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan PPN tidak berlaku untuk komoditas bahan pokok dan layanan penting.

    Pewarta: Andi Firdaus, Rangga Pandu Asmara Jingga
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo Target Berkantor di IKN 17 Agustus 2028 – Page 3

    Prabowo Target Berkantor di IKN 17 Agustus 2028 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto target untuk bisa berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028. Selain RI 1, para aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di pemerintah pusat pun diproyeksikan bakal pindah ke IKN di waktu yang sama.

    Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo saat dijumpai di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (6/12/2024)

    “Targetnya pak Prabowo, 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029. Eksekutif, Legislatif sama Yudikatif, beserta seluruh ASN penunjangnya,” ujar Dody.

    Tak hanya pemerintahan, lembaga kehakiman hingga MPR/DPR juga akan turut berpindah secepatnya di IKN. “Kesiapan infrastruktur agar eksekutif, yudikatif, legislatif bisa secepatnya berkantor di ibu kota negara Nusantara,” imbuh Dody.

    Timeline Proyek IKN

    Sebelumnya, Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyampaikan, Prabowo telah menetapkan dua timeline untuk IKN.

    “Kemudian apa programnya ke depan, sesuai dengan perintah Presiden pak Prabowo, timeline-nya ada dua, 2025 dan 2028. Tahun 2025 saya sudah koordinasi dengan Menpan (Rini Widyantini) tentang kepastian kepindahan awal dari ASN,” kata pak Bas di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini menargetkan, ekosistem IKN untuk kegiatan pemerintahan pusat bisa rampung pada Desember 2024 mendatang. Mulai dari perkantoran hingga restoran dan tempat hiburan.

    “Kalau itu emang jadi, apa yang harus dilakukan, ekosistem pada 2025. Semua perkantoran sudah akan selesai mulai Desember, hunian 47 tower sudah akan selesai, sudah siap semua,” ujarnya.

    “Ekosistem kotanya di bawah Kemenko sudah banyak gerai-gerai yang buka, selain Excelso yang sekarang, itu sudah ada beberapa, rumah makan juga,” Basuki menambahkan.

     

  • PPN Naik jadi 12% per Januari 2025, Prabowo Tugaskan Sri Mulyani Seleksi Barang yang Dikecualikan

    PPN Naik jadi 12% per Januari 2025, Prabowo Tugaskan Sri Mulyani Seleksi Barang yang Dikecualikan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menugaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menyeleksi barang/jasa yang tidak akan dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN 12% pada tahun depan.

    Prabowo sendiri menerima audiensi pimpinan DPR. Parlemen meminta Prabowo memberlakukan PPN 12% untuk barang/jasa mewah saja. Presiden, dalam kesempatan terpisah, memastikan pajak untuk barang mewah itu akan dinaikkan pada tahun depan. 

    Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Morgiarso mengaku tidak tahu barang/jasa apa saja yang akan dikecualikan apabila Prabowo menerima masukan dari DPR.

    “Bapak presiden minta menteri keuangan yang supaya ngatur itu, pengecualiannya [bukan Kemenko Perekonomian],” jelas Susi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2024).

    Lebih lanjut, di menjelaskan selama ini sudah ada beberapa barang/jasa yang tidak dikenakan PPN. Barang/jasa yang dikecualikan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Hal ini sebelumnya pernah diberlakukan dengan PP No. 49/2022.

    Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah nantinya akan kembali mengeluarkan PP yang mengecualikan barang/jasa yang tidak dikenai tarif baru PPN 12%.

    “Selama ini kan PPN itu kan memang ada pengecualiannya, ada PP-nya khusus,” ujar Susi.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa parlemen meminta pemerintah lebih selektif dalam mengenakan tarif PPN 12% sehingga tidak semua barang/jasa yang menjadi objek pajaknya.

    Dia mengaku DPR juga meminta secara khusus kepada Prabowo untuk menurunkan pajak bagi barang kebutuhan pokok. Menurut Dasco, Prabowo menyambut baik usulan DPR.

    “Bapak Presiden tadi menjawab bahwa akan dipertimbangkan dan akan dikaji,” ucapnya usai melakukan pertemuan, Kamis (5/12/2024).

    DPR, lanjutnya, tetap mendorong agar amanat Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur PPN naik menjadi 12% pada 1 Januari 2025 tetap dipatuhi. Hanya saja, skemanya sedikitpun diubah yaitu hanya barang yang sifatnya tersier yang akan dikenakan tarif 12%.

    “Pertama, untuk PPN 12% akan dikenakan hanya kepada barang-barang mewah jadi secara selektif. Kedua, barang-barang popok dan berkaitan dengan pelayanan yang langsung menyentuh kepada masyarakat masih tetap akan diperlakukan pajak 11%,” pungkas Dasco.

  • Sufmi Dasco Ahmad Apresiasi Gus Miftah Mundur dari Utusan Khusus Presiden

    Sufmi Dasco Ahmad Apresiasi Gus Miftah Mundur dari Utusan Khusus Presiden

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi keputusan Miftah Maulana atau biasa disapa Gus Miftah mundur dari utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Menurut Dasco, hal tersebut merupakan hak Gus Miftah dengan mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar.

    “Kami menyampaikan apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Gus Miftah, setelah perenungan yang mendalam mungkin dia melihat situasi dan kondisi dan kepentingan yang lebih besar,” ujar Dasco di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Menurut Dasco, apa yang terjadi pada Gus Miftah, menjadi pengingat bagi seluruh pejabat untuk berhati-hati dalam bertindak dan bertutur.

    “Jadi ini introspeksi untuk kita semua termasuk seluruh pejabat, termasuk saya. Kita memang harus hati-hati melakukan tindakan-tindakan dalam menjalankan tugas maupun kehidupan sehari-hari,” imbuhnya terkait Gus Miftah mundur dari utusan khusus presiden bidang keagamaan.

    Dasco pun enggan memberikan komentar lebih banyak mengenai pengunduran diri Gus Miftah. Dia juga mengaku belum tahu respons Presiden Prabowo Subianto terkait keputusan itu.

    “Saya tidak bisa berkomentar lebih banyak, tetapi itu adalah hak Gus Miftah dan kita juga belum tahu apakah pengunduran diri itu direspons presiden seperti apa,” pungkas dia.

    Sebelumnya, Gus Miftah secara resmi mundur dari jabatan utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Pengunduran diri ini disampaikan Gus Miftah di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji yang ia asuh di Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (6/12/2024) siang.

    “Hari ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan,” ujar Gus Miftah dalam konferensi pers.

  • Mobil Mewah Kena PPN 12%, Pengusaha Teriak-Tanya Balik Pemerintah

    Mobil Mewah Kena PPN 12%, Pengusaha Teriak-Tanya Balik Pemerintah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rencana pemerintah yang bakal menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% khusus untuk barang mewah membuat industri kendaraan bermotor bakal semakin tertekan.

    “Kita kan tuh pajaknya udah paling tinggi. Kalau diterapkan terus kan mau sampai berapa?” Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara kepada CNBC Indonesia, Jumat (6/12/2024).

    Kalangan industri kendaraan bermotor bertanya-tanya mengenai kelanjutan dari kebijakan ini. Pasalnya hingga kini belum juga aturan yang jelas mengenai detilnya.

    “Ya kriterianya mana dulu? Kriterianya apa? Kan belum keluar,” sebut Kukuh.

    Seperti diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akhirnya memberikan kepastian mengenai kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% pada 2025.

    “Untuk PPN 12% akan dikenakan hanya kepada barang-barang mewah jadi secara selektif,” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/12/2024)

    Implementasi kebijakan tersebut tetap sesuai rencana, namun hanya untuk barang mewah.

    “Mobil mewah, apartemen mewah, rumah mewah, yang semuanya serba mewah,” ungkap Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/12/2024)

    (dce)

  • Komisi VII DPR minta Poltekpar Bali fokus tingkatkan edukasi MICE 

    Komisi VII DPR minta Poltekpar Bali fokus tingkatkan edukasi MICE 

    Nusa Dua, Bali (ANTARA) – Komisi VII DPR RI meminta Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Bali fokus meningkatkan edukasi terkait pengelolaan destinasi wisata Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) karena pariwisata bisnis tersebut berperan penting dongkrak ekonomi Pulau Dewata.

    “Kita perlu sumber daya manusia (SDM) yang kuat untuk menyelenggarakan kegiatan (MICE) berskala internasional,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty di sela kunjungan kerja reses di Poltekpar Bali, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.

    Menurut dia, Pulau Dewata selama ini juga dikenal sebagai tujuan wisata MICE dan sukses menjadi tuan rumah sejumlah agenda skala dunia di antaranya KTT APEC hingga G20.

    Sehingga ke depan, ia menyakini sumber daya manusia khususnya yang memiliki kompetensi bidang pariwisata MICE tetap dibutuhkan dan institusi pendidikan pariwisata memegang peranan penting dalam memberikan edukasi dan pelatihan kepada mahasiswa.

    Ia menjelaskan pariwisata MICE memerlukan keahlian dalam pengaturan layanan tertentu untuk setiap pelaksanaan pertemuan, konferensi dan pameran di antaranya perhotelan, sistem, registrasi, persidangan, makan malam hingga kebutuhan agenda penunjang wisata MICE lainnya.

    Sementara itu, Direktur Poltekpar Bali Ida Bagus Putu Puja menjelaskan pihaknya sudah memiliki program studi terkait MICE yakni diploma IV Pengelolaan Konvensi dan Acara (PKA) dengan lama program empat tahun atau delapan semester.

    Ia menjelaskan program studi PKA itu dilaksanakan dengan menggandeng Asia Pasific Institute for Events Management (APIEM) yakni institusi pendidikan yang bermarkas di kota Leeds, Inggris.

    “Dosennya sudah berstandar internasional. Ini perlu dukungan baik dari pemerintah, termasuk DPR dan juga dari industri, komunitas dan media itu sangat penting,” katanya.

    Selain soal pariwisata MICE, sejumlah masukan dan isu diutarakan sebanyak 19 anggota Komisi VII DPR RI yang hadir serangkaian kunjungan kerja reses di Poltekpar Bali, di antaranya terkait program pendidikan dan pelatihan, kajian untuk zonasi pariwisata, jaminan kerja bagi lulusan pariwisata, mitigasi pandemi di sektor pariwisata, hingga memastikan lulusan pariwisata juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

    Selain itu, para wakil rakyat di Senayan itu juga menyerap tantangan yang dihadapi kampus tersebut misalnya terkait upaya meningkatkan kewirausahaan sektor pariwisata.

    Sejak berdiri pada 1978 hingga saat ini, Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bali yang kemudian pada 2019 berganti nama menjadi Poltekpar Bali memiliki alumni sebanyak 23 ribu dan saat ini memiliki 2.500 orang mahasiswa dari program studi diploma tiga (D3), D4 dan pascasarjana.

    Poltekpar Bali merupakan satu dari total enam kampus sejenis yang ada di bawah naungan Kementerian Pariwisata yakni tersebar di Medan, Palembang, Bandung, Lombok dan Makassar.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Gus Miftah Mundur Dari Utusan Khusus Presiden, Sufmi Dasco Buka Suara

    Gus Miftah Mundur Dari Utusan Khusus Presiden, Sufmi Dasco Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco buka suara atas pengunduran diri Miftah Maulana Habiburrahman dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

    Dasco sudah menerima informasi tersebut sebelumnya. Dirinya menyampaikan apresiasi atas keputusan Gus Miftah di tengah situasi sekarang.

    “Ya kami menyampaikan apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Gus Miftah setelah perundangan yang mendalam mungkin dan kemudian melihat situasi dan kondisi dan kepentingan yang lebih besar,” ungkapnya kepada wartawan di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (6/12/2024)

    Menurut Dasco, dalam hal ini penting untuk menunggu respons dari Presiden Prabowo Subianto. Kepada Pembantu Presiden lainnya, Dasco berharap ini dapat menjadi pembelajaran ke depan.

    “Jadi ini introspeksi untuk kita semua termasuk seluruh pejabat termasuk saya bahwa kita kemudian memang harus berhati-hati dalam melakukan tindakan-tindakan dalam menjalankan tugas maupun kehidupan sehari-hari,” terang Dasco.

    (arj/mij)